Presentasi Informasi Publik Badan Diklat

Keterbukaan Informasi Publik dalamPerspektif Pelayanan Publik

Reformasi yang digerakkan sejak 1998 telah menghasilkan banyak kemajuan, terus bergerak menuju ke arah yang kita cita-citakan, kendati di sana-sini masih butuh pembenahan. Salah satu kemajuannya adalah diterbitkanya undang undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, dimana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hadirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah bentuk freedom of information act, undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan constitutional rights sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945.

Kita berharap, hadirnya UU KIP ini mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurusi kepentingan publik. Kita yakin bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak untuk demokrasi agar kekuasaan berada dalam kontrol publik sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Ada l banyak point yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya UU KIP, salah satu diantaranya menyebutkan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyeleng-garaan negara yang baik.

Dengan mengacu pada point tersebut, Komisi Informasi lebih merupakan lembaga intermediary yang keberadaannya diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dan badan-badan publik dalam hubungannya dengan akses informasi publik. Dalam konteks ini, Komisi Informasi sebagai lembaga intermediary harus mampu memosisikan dirinya sebagai ‘wasit’ yang adil, harus berada di posisi ‘tengah’ yang netral, dan memastikan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan semangat egalitarian.

Berbagai studi pembangunan politik di negara-negara yang sudah menikmati stabilitas politik dan harmoni sosial menunjukkan bahwa kebebasan informasi dan hak rakyat untuk mendapatkan informasi memainkan peranan sentral dalam keseluruhan proses politik. Tidak ada satu pun negara yang mampu menjamin stabilitas politik dan tertib sosial secara berkesinambingan, kecuali sistem tersebut difasilitasi dengan jaminan kebebasan informasi. Dalam konteks inilah kebebasan informasi publik menemukan relevansinya dengan governability, yakni sebuah kapasitas untuk mengelola dan mengatur kepentingan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah publik.

Dalam konteks governability, Komisi Informasi sebagai aparatus pelaksana UU KIP tentu harus pro-aktif mengupayakan tersingkapnya informasi secara objektif atas kasus-kasus krusial sekaligus stategis. Upaya ini tentu bukan saja akan memberikan kejelasan informasi pada publik atas suatu kasus, namun sekaligus turut membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara adil dan transparan.

Undang-Undang ini bertujuan untuk: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;

mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam bab 1 pasal 1 UU ini dijelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.

Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi publik (Pasal 7) yaitu : (1) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; (2) wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dalam pasal 4 dijelaskan tentang hak masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik untuk memperoleh, mengetahui, melihat, menghadiri, mendapatkan dan menyebarluaskan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap permohonan informasi harus disertai dengan alasan yang jelas dan diajukan secara lesan maupun tertulis. Setiap informasi yang diperoleh oleh masyarakat harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya menurut peraturan perundang-undangan.

Informasi yang dikecualikan dalam UU KIP antara lain adalah: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Selain yang tersebut di atas, tidak ada alasan bagi badan publik untuk menolak permintaan informasi dari masyarakat pengguna informasi publik. Oleh karenanya badan publik harus bersikap terbuka terhadap masyarakat. Selain itu dalam UU ini diatur juga adanya sangsi pidana yang diberikan berkaitan dengan pemberian dan penggunaan informasi publik yang tertuang dalam pasal 51 sampai pasal 57, dimana intinya kepada masyarakat pengguna informasi publik yang menyalahgunakan informasi tersebut maupun badan publik yang tidak mau memberikan informasi publik dikenai sangsi pidana penjara dan denda. Dengan demikian pemberian informasi dan penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.

ASAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK adalah “akses maksimum dengan pengecualian terbatas” . UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Asas (Pasal 2) menyebutkan bahwa: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas . (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN ATURAN PELAKSANAANNYA

UU NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN ATURAN PELAKSANAANNYA

UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PELAKSANAANNYA

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

12

Salah satu sasaran REFORMASI BIROKRASI 2010–2014 (Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi) adalah : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui:•Penataan Struktur Birokrasi•Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS•Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka•Profesionalisasi PNS•Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)•Peningkatan Pelayanan Publik•Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Melalui Pengembangan Zona Integritas Menuju WBK•Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri•Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja PNS

Beberapa survei yang dilakukan oleh Ombudsman Bali menunjukkan kondisi pelayanan publik masih jauh dari harapan masyarakat ditandai oleh belum patuhnya penyelenggara pelayanan publik terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (ini mengindikasikan masih adanya pelayanan publik yang tidak transparan, diskriminatif, berbelit-belit, dan sebagainya).

Sebagai ilustrasi, hasil survay Ombudsman Bali yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2014 yang memuat 1 (satu) variabel, yaitu kepatuhan, untuk menilai unit penyelenggara layanan publik melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, menunjukkan bahwa 75 % SKPD di Kabupaten Tabanan masuk zona merah kepatuhan rendah, 70 % SKPD di Kabupaten Karangasem masuk zona merah kepatuhan rendah, dan 62 % SKPD di Kabupaten Gianyar masuk zona merah kepatuhan rendah.

Tingginya jumlah SKPD di dalam zona merah bisa disimpulkan bahwa kondisi faktual SKPD kita belum dapat keluar dari situasi koruptif yang sudah mengakar, pola layanan SKPD kita masih bekerja dalam paradigma bussiness as usual.

Kabupaten

Jml SKPD Jml. Komponen

Ada Tidak Ada Total

Karangasem

26 7 65 117 182

Tabanan 24 7 66 102 168

Gianyar 21 7 67 80 147

VariabelSurvay

Penelitian yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2013 ini memuat 1 (satu) variabel, yaitu kepatuhan. Selanjutnya variabel kapatuhan ini digunakan untuk menilai unit penyelenggara layanan publik dengan cara membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang terdiri dari; (1) Pelayanan satu atap/pintu; (2) Standar Pelayanan yang mencakup persyaratan pelayanan, angka waktu penyelesaian, biaya/tarif, prosedur pelayanan, alur pelayanan, sarana dan prasarana (ruang tunggu, pendingin ruangan/AC, tempat duduk, ketersediaan informasi pelayanan publik, sarana antrian/tiket dan toilet/wc); (3) Maklumat Pelayanan; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; (5) Unit Pengaduan yang mencakup ketersedian kotak saran/pengaduan, pejabat pengelola pengaduan, loket pengaduan/ruangan pengaduan, informasi nomor telepon pengaduan , informasi email pengaduan, informasi prosedur pengaduan, dan informasi pengelolaan pengaduan; (6) Sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, seperti Ruang khusus ibu menyusui, ibu hamil dan manula dan Aksesibilitas bagi pengguna; (7) layanan berkebutuhan khusus; (8) Visi, Misi dan Moto; (9) Sertifikat ISO 9000:2008; dan (10) Atribut yang terdiri dari Pakaian Seragam dan Identitas Petugas.

Keterbukaan Informasi: Persepktif Pelayanan

PP Nomor 96 Tahun 2012 (Peraturan Pelaksana UU 25 Tahun 2009): Pada saat PP ini mulai berlaku, semua Penyelenggara Pelayanan Publik yang: (1) belum memiliki Standar Pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP ini, dan (2) telah mmemiliki Standar Pelayanan, wajib menyesuaikan dengan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam PP ini dan memberlakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP ini (Pasal 50)

Keterbukaan Informasi: Persepktif Pelayanan Publik

Hak Penyelenggara Pelayanan Publik (Pasal 14)

memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;

melakukan kerja sama; mempunyai anggaran pembiayaan

penyelenggaraan pelayananan pu blik; melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan

tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

menolak permin taan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban (Pasal 15):

menyusun dan menetapkan standar pelayanan; menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; menernpatkan pelaksana yang kompeten; menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung

terciptanya iklim pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan

publik; melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; membantu masyarakat dalam memaharni hak dan tanggung jawabnya; bertanggung jawab dalarn pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan

diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu

tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik (Pasal 16): melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan

yang diberikan oleh penyelenggara; memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan

perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, benvenwg, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pelaksana Pelayanan Publik dilarang (Pasal 17): merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi

usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

menarnbah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara; membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa

persetujuan penyelenggara; dan melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Masyarakat berhak (Pasal 18): mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; mendapat advokasi, perlindungan, dm/ atau pemenuhan pelayanan; memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memper baiki

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;

mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina penyelenggara dan ombudsman; dan

mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan

Masyarakat berkewajiban (Pasal 19): mematuhi dan memenuhi ketentuan

sebagaimanadipersyaratkan ddam standar pelayanan;

ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik; dan

berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar Pelayanan (Pasal 20) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkmt.

Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan rnengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Komponen Standar Pelayanan (Pasal 21) dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/ tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan

evaluasi kinerja pelaksana.

Maklumat Pelayanan (Pasal 22) Penyelenggara berkewajiban menyusun

danmmenetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal2 1.

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Sistem Informasi Pelayanan Publik (Pasal 23) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.

Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua

informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.

Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang- kurangnya meliputi: (a) profil penyelenggara; (b) profil pelaksana; (c) standar pelayanan; (d). maklumat pelayanan; (e) pengelolaan pengaduan; dan (f) penilaian kinerja.

Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis2 sanksi bagi penyelenggara / pelaksana: teguran tertulis. pembebasan dari jabatan. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji

berkala. penurunan pangkat pada pangkat yg setingkat

lebih rendah. pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri. pemberhentian tidak dengan hormat. pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan

oleh instansi pemerintah. pencabutan izin & sanksi pidana (Pasal 54-55).

“Merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur”

Pengertian Standar Pelayanan Publik

Sederhana (prosedurnya)

Kejelasan (persyaratannya)

Kepastian (waktu dan biaya)

Tanggungjawab (siapa yang bertanggungjawab)

Kelengkapan (sarana dan prasarana)

Kemudahan (aksesnya bisa dijangkau)

Prinsip Pelayanan Publik

Menyusun Rancangan Standar pelayanan

Rancangan Standar Pelayanan di bahas dengan mengikutsertakan masyarakat

Standar Pelayanan yang disusun, harus memperhatikan: (1) emampuan pelaksana atau sumber daya manusia; (2) Sarana dan prasarana; (3) Pendanaan; dan (4) Kebutuhan masyarakat

Penentuan biaya/tarif pelayanan Penetapan Standar Pelayanan. Standar pelayanan yang telah

ditetapkan, wajib diumumkan dalam maklumat pelayanan

Evaluasi penerapan standar pelayanan, paling lambat 2-3 tahun

Tahapan Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Disusun berdasarkan kesepakatan

Memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan

Melibatkan masyarakat dan pihak terkait

Pelibatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: (1) tidak diskriminatif; (2) terkait langsung dengan jenis pelayanan; (3) memiliki kompetensi; (4) mengutamakan musyarawarah; dan (5) memperhatikan keberagaman

(Setelah disusun) wajib diterapkan oleh penyelenggara

Semangat Penyusunan Standar Pelayanan Publik

No Jenis Pelayanan Persyaratan Waktu Biaya Produk yang dihasilkan/keterangan

1 Pengurusan KTP 1. Form Permohonan KTP2. Fotokopi KK3. Surat Pengantar dari

RT/RW4. Fotokopi akte kelahiran

30 Menit Gratis KTP

2 Surat Keterangan KurangMampu

1. Surat pengantar dari RT/RW

30 menit Gratis Surat keterangan Kurang mampu

Keterbukaan Informasi: Persepktif Pelayanan Publik

PATEN/PTSPPATEN/PTSP

Kabupaten/Kota Memiliki PATEN dan atau PTSP

Keterbukaan Informasi: Persepktif Pelayanan Publik

WIBAWAWIBAWAPengelolaanPengelolaanPengaduanPengaduan

Kabupaten/kota Membangun Unit Pengelola Pengaduan yang efektif

Keterbukaan Informasi: Persepktif Pelayanan Publik

1. Mempercepat Kepatuhan Implementasi Standar Yanblik + Sanksi (Pasal 21, 54-59 UU Yanblik)

2. Optimalisasi Peran Ombudsman sebagai Pengawas Eksternal

3. Mendorong Partisipasi aktif Publik

4. Optimalisasi peran inspektorat daerah

5. Koordinasi sinergis dengan Lembaga Pengawas lain seperti BPKP, OJK, dan lain-lain

6. Edukasi intensif dan perlindungan PNS dari kepentingan politik praktis terhadap jabatan PNS strategik (BKD, Inspektorat)

7. Implementasi UU 5 Th 2014 Tentang ASN dan UU 23 tahun 2014 tentang Pemda

Penyebab Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Strategi Perbaikan Cepat

Minim Standar YanblikSkill dan

Mentalitas Birokrasi

Lemahnya Sistem

Pengawasan

Ketidakmampuan pemerintah daerah melakukan edukasi pelayanan publik sampai ke tingkat Pemda

Pelayanan Bernilai Merah, Kepala Unit Bisa DipecatMufti Sholih - 18 November 2014 20:07 wib

Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) didampingi Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana (kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek (kanan) memperlihatkan hasil survey tentang integritas s

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei persepsi integritas sektor publik. Hasilnya, Unit Izin Penyelenggaran Angkutan Pariwisata di Kementerian Perhubungan dan Unit Pencatatan Nikah Kementerian Agama punya nilai merah di bawah angka 6.00 yang ditetapkan KPK

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, kepala unit dari dua unit itu bisa diganti jika tetap punya nilai merah. "Jadi mengenai unit yang belum ada perbaikan, dalam UU sebenarnya dimungkinkan untuk dimintakan kepada kepala unit yang bersangkutan, kalau tidak ada perbaikan di pelayanan publiknya, bisa dilakukan pergantian,” ujar Abraham di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Ombusdman RI, Danang Giriwardana yang juga hadir dalam rilis survei. Ia menerangkan, kepala unit bisa direkomendasikan dicopot dari jabatan jika tak mengindahkan rekomendasi dari Ombusdman dan KPK.

"Jadi intinya UU Nomor 25 Tahun 2009 terkait layanan publik, jika pimpinan instansi pelayanan publik tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman atau KPK, itu artinya dia menyalahi Pasal 54 UU 25 tahun 2009, yang sanksinya penghentian dengan tidak hormat dari jabatannya,” tegas Danang..

Ombudsman diadopsi dari bahasa Swedia yang berarti wakil raja, pengawas kerajaan yang bertugas mengontrol para bangsawan yang menyakiti hati rakyat atau pejabat kerajaan yang menyalahgunakan wewenang.

Kata ombudsman digunakan di beberapa negara lain di dunia, seperti Ombudsman Australia. Ada beberapa negara yang menggunakan kata lain yang pada intinya bermakna sama, seperti Public Protector (Afrika Selatan), Commissioner for Civil Right Protection (Polandia), dan Control Yuan (Taiwan)

FUNGSIOmbudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/anggaran pendapatan dan belanja daerah (UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 6):

.

Sifat dan Asas Independen (Independence)

(Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1))

Ketidakberpihakan (Impartiality) (Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) )

Keadilan (Fairness) (Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1))

Pengujian proses yang kredibel (A credible review process) (Pasal 3)

Kerahasiaan (Confidentiality) (Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1))

Tugas1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman4.Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik5.Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan\6.Membangun jaringan kerja (Pasal 7)

Tujuan1. Mewujudkan negara hukum yang

demokratis, adil, dan sejahtera2. Mendorong penyelenggaraan negara

dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebasa dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. Meningkatkan mutu pelayanan negara dan pemerintahan di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik

4. Membantu menciptakan an meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme

5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Pasal 4).

WEWENANG Meminta keterangan secara lisan dan

atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dengan laporan yang disampaikan ke ombudsman

Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan

Meminta klarifikasi atau salinan fotokopi dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor

Melakukan pemanggilan terhaap pelapor, terlapor, dan pihak lain terkit dengan laporan

Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak

Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan

Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi (Pasal 8).

Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2008 : Pelapor : adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.

Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik : Masyarakat : adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Umar Ibnu AlkhatabKepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilam Provinsi Bali