Suratmono Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Badan POM RI KEBIJAKAN NASIONAL PENGAWASAN DAN PEMBINAAAN KEAMANAN PANGAN – IRTP Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Makanan/Minuman Olahan dan Kulinari Khas Indonesia Jakarta, 25 Juni 2010
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SuratmonoDirektur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Badan POM RI
KEBIJAKAN NASIONAL PENGAWASAN DAN PEMBINAAAN
KEAMANAN PANGAN – IRTP
Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Makanan/Minuman Olahan dan Kulinari Khas Indonesia Jakarta, 25 Juni 2010
2
FAMILY TREE OF COCONUT INDUSTRY
Sumber : LIPI
Minyak goreng
VCO
CO
CO
NU
T
•Konsekuensi dari globalisasi suplai pangan:
• risiko masuknya masalah keamanan pangan baru (emerging pathogens)
• risiko masuknya masalah keamanan pangan yang sudah dapat dikendalikan sebelumnya (kolera)
• risiko menyebarnya pangan tercemar dalam area geografik yang lebih luas yang mungkin menimbulkkan penyakit dunia
Perdagangan global Cenderung Perdagangan global Cenderung meningkat karena:meningkat karena:• pendapatan penduduk
dunia yang terus meningkat
• jaringan transportasi yang lebih baik
• jumlah penduduk yang terus bertambah yang membutuhkan pangan bergizi dan aman dikonsumsi dalam jumlah lebih besar
FOKUS FOKUS PENGAWASAN PANGANPENGAWASAN PANGAN
Meningkatnya Meningkatnya volume & volume &
keanekaragamankeanekaragamanpangan dlm pangan dlm
perdaganganperdagangan
Permintaan Permintaan masyarakat thdp masyarakat thdp
Perubahan Perubahan agricultural practiceagricultural practice
& musim& musim
Perubahan tingkah Perubahan tingkah laku manusia dan laku manusia dan
ekologiekologi
Deteksi dan Deteksi dan managemen bahaya managemen bahaya
lebih canggihlebih canggih
FoodFood--borne riskborne risk
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM
• Ratusan juta manusia menderita penyakit menular maupun tidak menular karena pangan yang tercemar (FAO/WHO, 1992)
• Deklarasi dunia: “memperoleh pangan yang cukup, bergizi dan aman dikonsumsi adalah hak setiap orang”
• Ratusan juta manusia menderita penyakit menular maupun tidak menular karena pangan yang tercemar (FAO/WHO, 1992)
• Deklarasi dunia: “memperoleh pangan yang cukup, bergizi dan aman dikonsumsi adalah hak setiap orang”
Keamanan Pangan telah menjadi Keprihatinan
Dunia
Keamanan Pangan telah menjadi Keprihatinan
Dunia
Mengapa keamanan pangan menjadi keprihatinan dunia dan keprihatinan kita?Mengapa keamanan pangan menjadi keprihatinan dunia dan keprihatinan kita?
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM
6
PbPb
Potensi cemaran dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi (from farm to table)Potensi cemaran dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi (from farm to table)
Hg
Residu pestisida dan bahan kimia lainnya;Antibiotika sebagai aditif pakan
Residu pestisida dan bahan kimia lainnya;Antibiotika sebagai aditif pakan
Penggunaan bahan berbahaya (formalin, boraks, pewarna tekstil)Penggunaan BTP berlebih
Penggunaan bahan berbahaya (formalin, boraks, pewarna tekstil)Penggunaan BTP berlebih
• Cemaran mikroba
• Cemaran kimia & zat toksin dalam pangan
• Cemaran mikroba
• Cemaran kimia & zat toksin dalam pangan
KONDISI LINGKUNGAN
KONDISI LINGKUNGAN
Zat Gizi• Pencernaan• Penyerapan• Penggunaan
Zat Gizi• Pencernaan• Penyerapan• Penggunaan
PENYAKIT KARENA PANGAN• berpengaruh buruk terhadap kemampuan tubuh untuk
mencerna, menyerap atau mendayagunakan zat gizi• menginduksi perubahan metabolik, akut dan kronis
Cemaran
BAHAYA BIOLOGIS
BEBAS BAHAYA
Pangan yang aman adalah pangan yang “bebas bahaya”
Pangan yang aman adalah pangan yang “bebas bahaya”
Senyawa Kimia yang mungkin terbentuk dalam PengolahanProduk Maillard dan citarasa, 3-mcpd, trans-fatty acid, ester, akrilamida, senyawa polar pada gorengan, dsb.
Senyawa Kimia yang mungkin terbentuk dalam PengolahanProduk Maillard dan citarasa, 3-mcpd, trans-fatty acid, ester, akrilamida, senyawa polar pada gorengan, dsb.
BB (Bahan Berbahaya)yang dilarang tapi mungkin disalahgunakan untuk pangan
BB (Bahan Berbahaya)yang dilarang tapi mungkin disalahgunakan untuk pangan
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM
Keracunan Pangan di Amerika (FDA 2004)
Restaurants - FAST FOOD Restaurants - FULL SERVICE
KLB KERACUNAN PANGAN TH 2001 - 2009
KLB KERACUNAN PANGAN TAHUN 2001-2009
Agent Penyebab KLB Keracunan PanganTahun 2009
N = 115
Gambaran KLB Keracunan Pangan di Indonesia Tahun 2009
Tempat
Asal pangan
Tempat Tinggal 56.52%Sekolah 26.09%Kantor/ Pabrik 5.22%Tempat Terbuka 4.35%Hotel/Restoran 1.74%Supermarket / Pasar 1.74%Panti Asuhan 1.74%Tempat Ibadah 0.87%Perayaan Umum 0.87%Pelatihan 0.87%
Pangan Jajanan 40.87%Pangan Olahan 24.35%Pangan Jasa Boga / Katering 15.65%Pangan Rumah Tangga 19.13%
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM
Mengandung boraks atau formalin?
Pewarna dilarang? Rhodamin B, Metanil Yellow?
Masalah pangan disekitar kita
Mengandung pemanis melebihi batas
Masalah Utama Keamanan Pangan di Indonesia
• Cemaran Mikroba karena rendahnya kondisi higiene dan sanitasi
• Cemaran Kimia karena kondisi lingkungan yang tercemar limbah industri
• Penyalahgunaan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk pangan(formalin, rhodamin B, boraks, methanil yellow)
• Penggunaan BTP melebihi batas maksimal yang diijinkan (pengawet, pemanis)
KONDISI IRTP DI INDONESIAKONDISI IRTP DI INDONESIA
1. Legislasi Pangan
2. Manajemen Pengawasan Pangan (Sistem Satu Lembaga, Sistem Multi Lembaga, Sistem Terpadu)
3. Kegiatan Inspeksi
4. Pelayanan Laboratorium
5. Informasi, Edukasi, Komunikasi dan Pelatihan
1. Legislasi Pangan
2. Manajemen Pengawasan Pangan (Sistem Satu Lembaga, Sistem Multi Lembaga, Sistem Terpadu)
3. Kegiatan Inspeksi
4. Pelayanan Laboratorium
5. Informasi, Edukasi, Komunikasi dan Pelatihan
• UU. Kesehatan No 36/2009• UU Pangan No. 7/ 1996 • UU No. 8/1999 P Konsumen• Peraturan Pemerintah:
- No. 69/1999 tentang Pelabelan dan Periklanan Pangan- No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu & Gizi Pangan
Pemerintah melindungi konsumen dan menjamin pangan aman dan layak dikonsumsiPemerintah melindungi konsumen dan menjamin pangan aman dan layak dikonsumsi
Gubernur dan atau Bupati/Walikota (pangan segar)PROGRAM IRTP
dan PSS
PANGAN SEGAR, PANGAN
OLAHAN DAN PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP SAJI
CARA RITEL PANGAN
YANG BAIK
CARA PRODUKSI PANGAN SIAP SAJI
YANG BAIK
CARA DISTRIBUSI PANGAN YANG
BAIK
KONSUMSENPeredaran
Peredaran
CARA BUDIDAYA
YANG BAIK
CARA PRODUKSI PANGAN
SEGAR YANG BAIK
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN OLAHAN
CARA PRODUKSI PANGAN
OLAHAN YANG BAIK
PEMBINAAN, Pasal 51PEMBINAAN, Pasal 51
Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)
Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Perindustrian, Badan POM(pangan olahan tertentu) dan Pemerintah Kab/Kota (pangan olahan IRT)
Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Perindustrian, Badan POM(pangan olahan tertentu) dan Pemerintah Kab/Kota (pangan olahan IRT)
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah
Konsekuensi diberlakukannya terhadap Pengawasan Pangan di Daerah :
• Penyuluhan Keamanan Pangan dan Penerapan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten / Kota
• Pemberdayaan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota untuk melakukan Pengawasan dan sampling Pangan produksi IRTP dan IPSS
• Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan
• Penyuluhan Keamanan Pangan dan Penerapan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten / Kota
• Pemberdayaan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota untuk melakukan Pengawasan dan sampling Pangan produksi IRTP dan IPSS
• Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan
Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten kota.
• Pengawas Keamanan Pangan Kabupten / Kota
• Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
• Pengawas Keamanan Pangan Kabupten / Kota
• Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
• Pengawas Pangan Kabupaten / Kota
• Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
• Pengawas Pangan Kabupaten / Kota
• Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
• PKP dan Penerapan Sertifikasi PIRT di Kabupaten/Kota
• Pemberdayaan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota untuk melakukan Pengawasan Pangan Produksi PIRT dan IPSS
• PKP dan Penerapan Sertifikasi PIRT di Kabupaten/Kota
• Pemberdayaan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota untuk melakukan Pengawasan Pangan Produksi PIRT dan IPSS
KONSEKUENSIPP No. 38 thn 2007
KONSEKUENSIPP No. 38 thn 2007
PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI :
Pelatihan inspektur, fasilitator,Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas keamanan pangan .
Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :
Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan wilayah kabupaten/kota.
Program Pengawasan Keamanan PanganProgram Pengawasan Keamanan Panganoleh oleh Pemerintah Kabupaten/KotaPemerintah Kabupaten/Kota
(berdasarkan PP No.28 tahun 2004 dan PP No.3(berdasarkan PP No.28 tahun 2004 dan PP No.388 tahun 2007)tahun 2007)
Penanganan Kasus KLB Keracunan PanganPenanganan Kasus KLB Keracunan Pangan
PengawasanPengawasan dan Pembinaandan Pembinaanssarana arana pproduksi daroduksi dan sampling n sampling pproduk IRTProduk IRTP
Pembinaan dan registrasi pangan Pembinaan dan registrasi pangan industri rumah tangga (SPPindustri rumah tangga (SPP--IRT)IRT)
HAL-HAL YANG PERLU DIFOKUSKAN OLEH PEMDA
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM
a. Penyuluhan : konsumen dan produsen panganb. Promosi : leaflet, poster, CD, buku/modul/komik, dll.
c. Bimtek Kantin Sehat Sekolah
CD
CD
CD
CD CD
Penyuluhan & Promosi Keamanan Pangan
Upaya-upaya
Pembinaan
Dedi Fardiaz 36
Participatory Multi Level Food Safety CampaignParticipatory Multi Level Food Safety Campaign
NADFCNADFC STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS
Poster for campaignPoster for campaign
Copy CDCopy CD
Distribute to StakeholdersDistribute to Stakeholders
Upaya-upaya
Pembinaan
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM
Kampanye Keamanan PanganKampanye Keamanan Pangan
Media massa
Talkshow Anak sekolah
Bulletin
Televisi
Seminar
RadioPameran
KonsultasiUpaya
-upaya Pembinaan
v Piagam Bintang Keamanan Pangan dapat membantu Anda.
v Program ini membantu anda mengembangkan program keamanan pangan sesuai sistem Codex melalui 3 (tiga) tahap
v Materi disusun untuk semua tahap di sepanjang mata rantai pangan. Sejauh ini, materi telah disusun untuk :v Pangan Olahanv Pangan Siap Saji (termasuk Kantin
Sekolah)v Buah dan Sayuran
Bagaimana Saya Menunjukkan bahwa Pangan Saya Aman ?
PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN
1. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan bisnis4. Mempromosikan Indonesia
sebagai penghasil pangan yang aman dan bermutu
TUJUAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN
1. Mendorong industri pangan menerapkan praktek keamanan pangan yang baik secara “konsisten”.
2. Memberi penghargaan kepada industri yang menerapkan praktek keamanan pangan yang baik secara “konsisten”.
Kenapa Ada Program Piagam Bintang Keamanan Pangan?
PENGHARGAAN :
Piagam Bintang Keamanan Pangan
Sistem Manajemen Mutu Terakreditasi Secara Internasional
Piagam Bintang Tiga – Sistem manajemen resiko berdasar prinsip HACCP
Piagam Bintang Dua – CPPSSB (GMP) telah diterapkan. Bangunan sesuai, prosedur diikuti, dan lembar kerja diisi dengan benar dan akurat.
Piagam Bintang Satu – Pelatihan Prinsip Dasar Keamanan Pangan bagi seluruh Karyawan yang mengolah pangan.
Anda harus memenuhi persyaratan Piagam Bintang Satu dan Piagam Bintang Dua sebelum memulai Piagam Bintang Tiga
v Luas area dan variasi jenis pangan IRTP menuntut untuk dilakukan penguatan jejaring dalam SKPT, terutama pemerintah kabupaten/kota dengan :
v - BB/BPOM untuk pengawasan produk IRTPv - Dinas terkait lainnyav Kemitraan dan Networking yang erat antara Badan POM dengan
Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diperlukan dan sangat pentingdalam rangka pelaksanaan PP No 28 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007
v Peningkatan mutu produk pangan IRTP tidak bisa lepas dari peningkatan keamananan pangan, karena keamanan pangan merupakan salah satu karakteristik nilai yang menentukan mutu produk pangan
v Masalah keamanan pangan adalah masalah kita semua, oleh karena itu harus ditangani secara bersama-sama oleh produsen, pemerintah dan konsumen
43
Keterangan lebih lanjut?
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Jl. Percetakan Negara 23, Jakarta PusatTelp.: 021-42803516 Fax 021-42878701