-
RusmiatiKhuriyahSyabbil KarbalaSyamsul AnwarOtonomi Daerah
-
Pengertian Otonomi DaerahOtonomi berasal dari 2 kata yaitu :auto: sendiri,nomos: rumah tangga / urusan pemerintahan.
-
adalah wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Otonomi daerah
-
Sejarah Otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah pasca Proklamasi kemerdekaan adalah 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1945Di undang-undang ini ditetapkan 3(tiga) jenis daerah otonom, yaitu: KeresidenanKabupaten, dan kota.
-
Ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu:Daerah otonom biasa, dan Daerah otonom istimewa
2. Undang-undang No. 22tahun 1948Tingkatan daerah otonomiPropinsi, Kabupaten/kota, dan Desa/kota kecil.LANJUTAN
-
Syarat-Syarat Pembentukan Otonomi DaerahKemampuan ekonomi2. Luas daerah3. Pertahanan dan keamanan nasional4. Syarat-syarat lainnya.
-
Prinsip dan Tujuan Pelaksanaan Otonomi DaerahPelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, pemerintahan serta potensi dan keragaman daerah.Didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.Pelaksanaan yang utuh dan luas diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerahPrisip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain:
-
Lanjutan Harus lebih meningkat, kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.Lebih meningkat peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggara pemerintah daerah.Pelaksanaan demokrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi, untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wilayah pemerintah.Pelaksanaan atas tugas pembantu dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah Kepada Daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepala desa yang di sertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan ada kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan
-
Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah:Agar pembangunan dan pembagian kekayaan alam di setiap daerah merata, kesenjangan sosial antar daerah tidak mencolok, dan tidak adanya ketimpangan sosial.
-
Tujuan Pemberian Otonomi Daerah:Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.Pengembangan kehidupan demokrasi.Keadilan.Pemerataan.Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Faktor-faktor Penentu Prospek Otonomi DaerahFaktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam peenyelenggaraan otonomi daerah.Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan Daerah.Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah.Faktor organisasi dan manajemen.
-
Dasar Hukum dan Asas Otonomi DaerahDasar HukumUUD 1945 pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7.UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.UU no. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara.
-
Asas-asas Otonomi DaerahAsas Sentralisasi.Pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara dengan pemerintah pusat.Asas Desentralisasi.Segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Asas Dekonsentrasi.Pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.Asas PembantuanAsas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.
-
Dampak Otonomi DaerahDampak PositifPemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakatAdanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.Dampak Negatif
-
Beberapa Modus Pejabat Nakal dalam Melakukan Korupsi dengan APBDKorupsi pengadaan barang.Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, dsb.Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo).Bantuan fiktif.
-
**
