-
KEBIJAKAN PENANGANAN PENETAPAN BATAS WILAYAH INDONESIA DENGAN
NEGARA TETANGGA MENGHADAPI ERA KOMUNITAS ASEAN 2015
Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan PemerintahBandung, 15
September 2011
Oleh: Linggawaty HakimDirektur Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional
-
Kerangka PaparanBorder Diplomacy ASEAN Security CommunityBatas
wilayah RI dengan negara-negara ASEAN (Laut dan Darat)Penanganan ke
depan
*
-
BORDER DIPLOMACYKebijakan Pemri di dalam menetapkan perbatasan
dan mengelola kawasan perbatasan (darat, laut dan udara) melalui
kerjasama antar negara atas dasar prinsip-prinsip politik luar
negeri RI dan hukum internasional yang berlaku Kementerian Luar
Negeri sebagai leading sector dalam perundingan penetapan
perbatasanMerupakan amanat dan kewajiban konstitusional yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah IndonesiaMenciptakan kepastian hukum
tentang wilayah dan memberi ketegasan serta kepastian batas wilayah
NKRIMenciptakan stabilitas pertahanan dan keamanan di kawasan,
khususnya di wilayah Asia Tenggara (ASEAN)
*
-
ASEAN SECURITY COMMUNITY
Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 mencakup pembentukan
ASEAN Security Community yang bertujuan mempercepat kerjasama
politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan,
dan keamanan global.Deklarasi ZOPFAN 1971 di Kuala Lumpur: komitmen
kerjasama yang pertama di bidang politik dan keamanan.Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976: menetapkan code
of conduct guna mengatur hubungan antar negara ASEAN Salah satu
kendala/ancaman bagi upaya menciptakan ASEAN Security Community
adalah konflik perbatasan di antara negara-negara ASEAN
*
-
BATAS WILAYAH RI DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN
Indonesia mempunyai batas wilayah dengan 5 negara ASEAN:
1. Malaysia (Batas Laut dan Darat)Singapura (Batas Laut)Viet Nam
(Batas Laut)Filipina (Batas Laut)Thailand (Batas Laut)
*
-
Pertimbangan dan alasan kepentingan nasional untuk menyelesaikan
perbatasan:Amanat dan kewajiban konstitusional yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia,Menciptakan kepastian hukum
tentang wilayah dan memberi ketegasan dan kepastian batas wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,Menjamin pelaksanaan pengawasan,
pengamanan dan penegakkan hukum dan kedaulatan negara serta
perlindungan wilayah NKRI oleh aparat pertahanan negara dan aparat
penegak hukum nasional.*
-
PERBATASAN MARITIM RI-NEGARA ASEAN (YANG SUDAH DISEPAKATI)
RI-MAL
-
PERBATASAN MARITIM RI-NEGARA ASEAN (YANG SEDANG DIRUNDINGKAN)
Batas Laut wilayahBatas Zona Ekonomi Eksklusif
RI-SIN
-
Perundingan Batas Maritim Indonesia-Malaysia
Perundingan telah dilakukan 19 (sembilam belas) kali sejak 2005.
Terakhir dilaksanakan di Bali, 25 27 April 2011.
Agenda perundingan:Segmen Laut Sulawesi (Laut wilayah, Landas
Kontinen dan ZEE);Segmen Selat Malaka Selatan (Laut wilayah);Segmen
Selat Singapura (Laut wilayah), danSegmen Selat Malaka dan Laut
China Selatan (ZEE);*
-
Segmen Selat Malaka: ZEE
Permasalahan: Perbedaan posisi garis ZEE.Posisi Malaysia: Garis
batas ZEE sama dengan garis LK (perjanjian 1969).Posisi
Indonesia:Proses penetapan garis batas ZEE dan LK harus dilakukan
dengan cara yang berbeda mengingat berdasarkan ketentuan UNCLOS
1982, ZEE dan LK merupakan dua rezim yang berbeda.
*
-
Segmen Selat Malaka Selatan (Laut Wilayah)
Permasalahan: Pengaitan penyelesaian batas maritim di Selat
Malaka Selatan dengan penentuan Provisional Common Point (PCP) di
Laut Sulawesi.Segmen ini masih dalam pembahasan.
*
-
Segmen Selat Singapura (Batam, Bintan, Johor),Permasalahan:
Perbedaan posisi antara Indonesia dan Malaysia mengenai wilayah
yang relevan untuk delimitasi Kedua negara sepakat untuk
mempelajari lebih lanjut proposal masing-masing dan dibahas dalam
pertemuan selanjutnya*
-
Segmen Laut China Selatan (ZEE)
Permasalahan: Perbedaan posisi garis ZEE.Posisi Malaysia: Garis
batas ZEE sama dengan garis LK (perjanjian 1969).Posisi
Indonesia:Proses penetapan garis batas ZEE dan LK harus dilakukan
dengan cara yang berbeda mengingat berdasarkan ketentuan UNCLOS
1982, ZEE dan LK merupakan dua rezim yang berbeda*
-
Segmen Laut Sulawesi:
Tim teknis telah mencapai kesepakatan sementara sepanjang 12,6
Nm yang memasukkan Karang Unarang sebagai wilayah Indonesia.
Kelanjutan garis batas laut wilayah masih dibahas di tim teknis.
Pembahasan sangat rumit karena terkait wilayah konsesi minyak yang
pernah digarap Indonesia.Pembahasan mengenai batas ZEE dan Landas
Kontinen akan sangat rumit karena menyangkut konsesi minyak di
kawasan Ambalat.
*
-
I. UmumBatas Darat Indonesia-MalaysiaSejak tahun 1975, Indonesia
dan Malaysia telah melakukan proses perundingan peanetapan batas
darat di wilayah Kalimantan, untuk memperbaharui batas darat yang
didasarkan pada traktat antara negara kolonial Inggris dan
Belanda.
Sampai dengan tahun 2001 telah diselesaikan demarkasi batas
sepanjang 2004 km (sektor timur 371 km dan sektor barat 1633 km).
Pada tahun 2011, kedua negara tengah melaksanakan proses kompilasi
dan pembandingan data demarkasi dan survei mengenai tugu/pilar
batas.
Berbagai masalah perbatasan darat antar kedua negara telah
dibahas dalam pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Technical Boundary
Committee, yang akan mengadakan pertemuan berikutnya di Surabaya
pada tanggal 19-20 Oktober 2011.
*
-
Terdapat 4 (empat) segmen Laut Wilayah:Segmen Tengah dan Segmen
Barat sudah selesaiSegmen Timur 1 (wilayah Batam Changi)
Perundingan Segmen Timur 1 telah dimulai pada bulan Juni 2011
Segmen Timur 2 (wilayah sekitar Bintan South Ledge/Middle
Rock/Pedra Branca) menunggu perundingan Malaysia-Singapura mengenai
status kepemilikan South Ledge.
*
Indonesia-Singapura
-
Indonesia dan Viet Nam telah menyelesaikan perjanjian batas
Landas Kontinen pada tahun 2003.Permasalahan batas maritim antara
Indonesia dan Viet Nam yang masih harus dirundingkan adalah
penetapan garis batas ZEE.Pertemuan pertama untuk membahas garis
batas ZEE telah dilangsungkan pada bulan Mei 2010 di Hanoi dan
telah dilanjutkan pada pertemuan terakhir bulan Juli 2011 di Hanoi.
Kedua negara kini tengah menjajaki untuk mempelajari proposal garis
batas ZEE masing-masing.
*Indonesia-Viet Nam
-
Proses perundingan batas maritim RI Filipina yang dilakukan
sampai dengan tahun 2007 telah mencapai kemajuan yang signifikan
dengan dihasilkannya kesepakatan atas garis batas diantara kedua
Tim Teknis Perunding.Saat ini proses perundingan masih tertunda
karena persoalan internal di pihak Filipina, yaitu dikeluarkannya
Republic Act No. 9522 bulan Maret 2009, yang berisikan perubahan
dari penetapan titik-titik dasar garis pangkal (baseline) negara
kepulauan Filipina, yang sebelumnya ditetapkan dalam Republic Act
No. 3046 tahun 1961 dan Republic Act No. 5446 tahun
1968.*Indonesia-Filipina
-
*
Pada kesempatan pertemuan bilateral tingkat kepala negara antara
RI-Filipina yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2011, Menteri
Luar Negeri kedua negara telah menandatangani Joint Declaration
between the Republic of Indonesia and the Republic of the
Philippines concerning Maritime Boundary Delimitation, yang
intinya:
- Mempercepat proses penyelesaikan penetapan batas maritim
RI-Filipina sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982; - Menginstruksikan
Tim Teknis Bersama Penetapan Batas Maritim antara Republik
Indonesia dan Republik Filipina untuk bertemu dalam waktu yang
secepat mungkin
-
Batas Landas Kontinen telah diselesaikan. Batas ZEE masih
dirundingkan.Pertemuan penjajagan awal telah dilaksanakan tanggal
25 Agustus 2010 di Bangkok.Thailand masih memerlukan konsultasi
dengan parlemen untuk berunding.*Indonesia-Thailand
-
Isu Perbatasan di ASEANNegara-negara ASEAN saling berbatasan,
baik di wilayah maritim maupun darat.Kompleksitas permasalahan
dalam penetapan batas wilayah menimbulkan potensi konflik antar
negara-negara ASEAN.Isu Laut China Selatan menambah kemungkinan
potensi konflik di antara negara-negara ASEAN.*
-
Peranan Indonesia
Berperan aktif membantu penyelesaian sengketa perbatasan
Thailand-Kamboja;Inisiatif selenggarakan workshop mengenai Laut
China Selatan sebagai forum yang memfasilitasi exchange of views
dan confidence building measures guna menghindarkan konflik di Laut
China Selatan.Mendorong tercapainya ASEAN Security Community pada
tahun 2015.*
-
I. UmumPENANGANAN KE DEPANIntensifikasi perundingan tim teknis
delimitasi perbatasan guna ciptakan batas wilayah yang jelas, yang
akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas
pertahanan dan keamanan ASEAN, dan terciptanya ASEAN Security
Community.Menjunjung tinggi semangat kerjasama dan persahabatan
dalam menetapkan batas wilayah negara sesuai dengan hukum
internasional (the United Nations Convention on the Law of the Sea
1982), yurisprudensi serta praktik-praktik negara.
-
I. UmumThe ASEAN way dgn prinsip non-intervensi dipandang kurang
efektif, perlu ubah paradigma: bukan saja mampu mencegah konflik
tetapi juga mampu menyelesaikan konflik.Perlu ada mekanisme
regional utk selesaikan konflik internal melalui penyelesaian
sengketa secara damai.Kerjasama regional dgn pihak lain i.e.
ASEAN-China yang menghasilkan DoC (Declaration of Conduct) di Laut
China Selatan sebagai confidence building measures perlu
dikembangkan guna hindarkan ekskalasi potensi konflik di
kawasan.
-
TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
www.kemlu.go.id+62 21 384 9618 +62 21 354154
*