PRATINJAU RPP UUCK SEKTOR KESEHATAN BIDANG ......Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

PRATINJAU RPP UUCK SEKTOR KESEHATAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

DR. APT. GUNAWAN WIDJAJA, SH,

SFARM, MH, MM, MKM, MARS,

ACIARB, MSIARB

D I S E L E N G G A R A K A N O L E H G U N AW A N W I D J A J A L E A R N I N G C E N T R E TA N G G A L 6 D E S E M B E R 2 0 2 0

Pusat Penyelesaian Sengketa Medis Nasional (PPSMN)

(National Medical Disputes Settlement Centre)

UUCK SEKTOR KESEHATAN

BAB III

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN

BERUSAHA

Bagian keempat

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta

Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Paragraf 11

Kesehatan, Obat dan Makanan

GUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE 2RPP PERUMAHSAKITAN

SEKTOR KESEHATAN

PASAL 59

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku

Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor

Kesehatan, Obat, dan Makanan, Undang-Undang ini mengubah,

menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan

yang diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,


c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10



SEKTOR KESEHATAN

Pasal 59

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku

Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor

Kesehatan, Obat, dan Makanan, Undang-Undang ini mengubah,

menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa

ketentuan yang diatur dalam:

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5062); dan

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5360).


RANCANGAN PERATURAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN … TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG CIPTA KERJA DI SEKTOR

KESEHATAN PADA BIDANG

PERUMAHSAKITAN

GUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE RPP PERUMAHSAKITAN 5


YANG DIATUR

Klasifikasi Rumah Sakit

Kewajiban Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit

Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit

Pengenaan Sanksi Administratif

KLASIFIKASI RUMAH

SAKIT


Klasifikasi Rumah Sakit meliputi klasifikasi Rumah Sakitumum dan klasifikasi Rumah Sakit khusus.

Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Rumah Sakit umum kelas A;

• Rumah Sakit umum kelas B;

• Rumah Sakit umum kelas C;

• Rumah Sakit umum kelas D.

(3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Rumah Sakit khusus kelas A;

• Rumah Sakit khusus kelas B;

• Rumah Sakit khusus kelas C.

(4) Rumah Sakit Umum dan Khusus harus menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi

Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai

dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan

Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban

rumah sakit diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi

diatur dengan Peraturan Menteri.




PENGATURAN LEBIH LANJUT

JENISPELAYANAN

OLEH RUMAH

SAKIT

Rumah Sakit umum memberikan pelayanan

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Rumah Sakit khusus memberikan pelayanan utama

pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis

penyakit, atau kekhususan lainnya.

Rumah Sakit khusus) terdiri atas Rumah Sakit khusus

ibu dan anak, mata, gigi dan mulut, ginjal, jiwa,

infeksi, telinga-hidungtenggorok kepala leher, paru,

ketergantungan obat, bedah, otak, orthopedi, kanker,

dan jantung dan pembuluh darah.

Selain Rumah Sakit khusus di atas, Menteri dapat

menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya berdasarkan

hasil kajian dan rekomendasi asosiasi

perumahsakitan serta organisasi profesi terkait.


JENIS PELAYANAN OLEH RUMAH SAKITGUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE RPP PERUMAHSAKITAN 10

Pelayanan Kesehatan yang diberikan rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan lainnya yang menunjang kemampuan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit khusus meliputi pelayanan medik dan penunjang medik sesuai dengan kekhususan, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan lainnya yang menunjang kemampuan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Sumber daya manusia pada Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus berupa tenagatetap yang bekerja secara purna waktu meliputi: a. tenaga medis dan penunjang medis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kefarmasian; d. tenaga kesehatan lain; dan e. tenaganon-kesehatan.

TENAGA KERJA DI RUMAH SAKIT


PEMILIK RUMAH SAKIT dan PIMPINAN RUMAH SAKIT BERTANGGUNG JAWAB

dalam pemenuhan sumberdaya manusia.

Tenaga tetap yang bekerjasecara purna waktu

DIANGKAT DAN DITETAPKAN oleh pimpinan Rumah Sakit.

Selain tenaga tetaptersebut, Rumah Sakitdapat mempekerjakan

tenaga tidak tetapdan/atau tenaga lainnyaberdasarkan kebutuhandan kemampuan Rumah

Sakit sesuai denganketentuan peraturan

perundang-undangan.

TENAGA KERJA DI RUMAH SAKIT

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

b. b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456);

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5256);

SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 245, TAMBAHAN LEMBARAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6573)


UU KETENAGAKERJAAN JO. UUCKGUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE RPP PERUMAHSAKITAN 13

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2),

Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, PASAL 88A AYAT (3), PASAL

88E AYAT (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

PASAL 88A

RPP PERUMAHSAKITAN GUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE 14

(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadihubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusahadan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

(3) PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH KEPADA PEKERJA/BURUH SESUAI DENGAN KESEPAKATAN.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan ataskesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atauserikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dariketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

PASAL 88A

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) lebih rendah ataubertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahandilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(6) Pengusaha yang karena kesengajaan ataukelalaiannya mengakibatkan keterlambatanpembayaran upah, dikenakan denda sesuaidengan persentase tertentu dari upahpekerja/buruh.

(7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggarankarena kesengajaan atau kelalaiannya dapatdikenakan denda.

(8) Pemerintah mengatur pengenaan dendakepada pengusaha dan/atau pekerja/buruhdalam pembayaran upah.


PASAL 88E


Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

PENGUSAHA DILARANG MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM.

GEDUNG RUMAH SAKIT

(1) Bangunan dan prasarana Rumah Sakit harus memenuhi:

a. ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan; dan

b. Prinsip keamanan.

(2) Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (LEMBARAN

NEGARA REPUBRIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 134, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4247) SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020 NOMOR 245, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

6573) => UU BG PERUBAHAN UU CK


UU BG PERUBAHAN UU CK

Pasal 36A

(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah

mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh setelah mendapatkan pernyataan

pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari

Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya berdasarkan Norma, Standar,

Prosedur, Dan Kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. => NSPK

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimohonkan kepada pemerintah pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat melalui

sistem elektronik yang diselenggarakan oleh

pemerintah Pusat.



Pasal 37

(1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau penggunabangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkansertifikat laik fungsi.

(2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannyaberdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh PenyediaJasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusatatau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronikyang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPP PERUMAHSAKITANGUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE 19

Pasal 37

(3) Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah inspeksi tahapan terakhir sebagaimana dimaksud dalampasal 36B ayat (4) huruf d yang menyatakan bangunan gedung memenuhistandar teknis bangunan gedung.

(4) Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan bersamaan denganpenerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.

(5) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunangedung harus dilakukan untuk memastikan bangunan gedung tetap memenuhipersyaratan laik fungsi.

(6) Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunangedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



Pasal 37A

Ketentuan lebih lanjutmengenai perencanaan,

pelaksanaan, pengawasandan pemanfaatan

bangunan gedung diaturdalam Peraturan

Pemerintah.



(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan

gedung mempunyai HAK:

a. mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat atas rencana teknis bangunangedung yang telah memenuhi persyaratan;

b. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan persetujuan yang telahditetapkan oleh Pemerintah pusat;

c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungidan dilestarikan dari Pemerintah pusat;

d. mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;

e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; dan

f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandalam hal bangunan gedung dibongkar oleh Pemerintah Pusat bukan karenakesalahan pemilik bangunan gedung.


PASAL 40

PASAL 40

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan

gedung mempunyai KEWAJIBAN:

a.menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi standar teknisbangunan gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;

b.memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;

c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis;

d.mendapat pengesahan dari pemerintah pusat atas perubahan rencana teknisbangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan

e. menggunakan penyedia jasa perencana, pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknisyang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganuntuk melaksanakan pekerjaan terkait bangunan gedung.


PASAL 41

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik

dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai HAK:a. mengetahui tata cara penyelenggaraan bangunan

gedung;

b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi

dan intensitas bangunan pada lokasi danf atau rurang

tempat bangunan akan dibangun;

c. mendapatkan keterangan mengenai standar teknis

bangunan gedung; dan/atau

d. mendapatkan keterangan mengenai bangunan gedung

dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan

dilestarikan.


PASAL 41(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai

KEWAJIBAN:

a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;

c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;

d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung;

e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; dan

f. membongkar bangunan gedung dalam hal:

1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

2. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya;

3. tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung; atau

4. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang

tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung.

(3) Kewajiban membongkar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan

dengan tidak menganggu keselamatan dan ketertiban umum.


PASAL 44

Setiap pemilik bangunan gedung, Penyedia

Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, pengkaji

teknis, danf atau pengguna bangunan

gedung pemilik dan/atau pengguna yang

tidak memenuhi kewajiban pemenuhan

fungsi, dan/atau persyaratan, danf atau

penyelenggaraan bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam

undangundang ini dikenai SANKSI

ADMINISTRATIF.


PASAL 45 -SANKSI ADMINISTRATIF

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan

pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan

bangunan gedung;

e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;

f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau

i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan

tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PERATURAN

PEMERINTAH.


Pasal 46 – SANKSI PIDANA(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini

diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 1O% (sepuluh per seratus)

dari nilai bangunan jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

(2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini

diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas per

seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang

mengakibatkan cacat seumur hidup.

(3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2Oo/o (dua puluh per

seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hakim

memperhatikan pertimbangan dari Profesi Ahli.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


PELAYANAN OLEH RUMAH SAKIT


Pasal 9

(1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan rawat inap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Rumah Sakit harusmemenuhi jumlah tempat tidur sesuai dengan klasifikasi.

(2) Selain memenuhi jumlah tempat tidur sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inapRumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus harus memiliki:

a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit:

1. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untukRumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah; dan

2. 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untukRumah Sakit milik swasta.

b. jumlah tempat tidur perawatan di atas perawatan kelas I paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempattidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.

c. jumlah tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk RumahSakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.

PELAYANAN OLEH

RUMAH SAKIT

Pasal 9

(2) Selain memenuhi jumlah tempat tidur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan

pelayanan rawat inap Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit

khusus harus memiliki:

d. Jumlah tempat tidur isolasi paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit

milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan

d dikecualikan untuk Rumah Sakit khusus mata, Rumah Sakit

Ketergantungan Obat, dan Rumah Sakit khusus gigi dan

mulut.


PERALATAN RUMAH SAKIT


Pasal 10

•Peralatan meliputi peralatan medis dan peralatan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.

•Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan.

PERUBAHAN KELAS

Pasal 11

(1) Dalam hal berdasarkan penilaian klasifikasi Rumah Sakit terdapat ketidaksesuaian antara kondisi

Rumah Sakit dengan kelas yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan kelas Rumah Sakit.

(2) Perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. usulan dari pemilik atau Kepala/Direktur rumah sakit; atau

b. hasil pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Perubahan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai pemenuhan jumlah

tempat tidur dan kemampuan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(4) Usulan perubahan kelas dari pemilik atau kepala/direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi.

(5) Perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penetapan

kelas Rumah Sakit yang baru melalui perubahan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


KEWAJIBAN RUMAH

SAKIT


Pasal 13

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

a.memberikan informasi yang benar tentang pelayananRumah Sakit kepada masyarakat;

b.memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakankepentingan pasien sesuai dengan standar pelayananRumah Sakit;

c.memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuaidengan kemampuan pelayanannya;

d.berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatanpada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

e.menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidakmampu atau miskin;

f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikanfasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanangawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanankorban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosialbagi misi kemanusiaan;

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Pasal 13


g. membuat, melaksanakan, dan menjaga

standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

h. menyelenggarakan rekam medis;

i. menyediakan sarana dan prasarana umum

yang layak antara lain sarana ibadah, parkir,

ruang tunggu, sarana untuk orang cacat,

wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;

j. melaksanakan sistem rujukan;

k. menolak keinginan pasien yang bertentangan

dengan standar profesi dan etika serta

ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan

jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;

m. menghormati dan melindungi hak pasien;


KEWAJIBAN RUMAH

SAKIT


Pasal 13


n.melaksanakan etika Rumah Sakit;

o.memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

p.melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;

q.membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktikkedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatanlainnya;

r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RumahSakit (hospital by laws);

s.melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semuapetugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan

t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagaikawasan tanpa rokok

TATA KELOLA RUMAH SAKIT

Pasal 13

(2) DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

RUMAH SAKIT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) RUMAH SAKIT HARUS

MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA

RUMAH SAKIT DAN TATA KELOLA KLINIS

YANG BAIK.


KEWAJIBAN PEMBERIAN INFORMASI OLEH RS

Pasal 14

(1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan informasi yang benar

tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a

berupa:

a. INFORMASI UMUM TENTANG RUMAH SAKIT; dan

b. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

MEDIS KEPADA PASIEN.


INFORMASI UMUM

Pasal 15

(1) Informasi umum tentang Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:

a. status perizinan, klasifikasi dan akreditasi Rumah Sakit;

b. jenis dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;

c. jumlah, kualifikasi, dan jadwal praktik Tenaga

Kesehatan;

d. tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

e. hak dan kewajiban Pasien;

f. mekanisme pengaduan; dan

g. pembiayaan


INFORMASI PELAYANAN MEDIS

Pasal 15

(2) Informasi yang berkaitan dengan pelayanan

medis kepada Pasien sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pemberi pelayanan;

b. diagnosis dan tata cara tindakan medis;

c. tujuan tindakan medis;

d. alternatif tindakan;

e. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;

f. rehabilitatif;

g. prognosis terhadap tindakan yang

dilakukan; dan

h. perkiraan pembiayaan.


MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN


Pasal 16

Kewajiban Rumah Sakit memberikanPELAYANAN KESEHATAN YANG AMAN,

BERMUTU, ANTI DISKRIMINASI, DAN EFEKTIF dengan MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN

PASIEN sesuai dengan STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melaluiakreditasi Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan yang aman dan efektifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit dilaksanakan melalui sasarankeselamatan Pasien Rumah Sakit sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PASAL 21


• menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT;

• membentuk dan menyelenggarakan KOMITE MEDIK, SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL, danUNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melakukan AUDIT MEDIS; dan

• memenuhi ketentuan AKREDITASI RUMAH SAKIT.

Kewajiban Rumah Sakit membuat,

melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g

dilaksanakan dengan:

INSTALASI GAWAT DARURAT

Pasal 17

(1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan gawat

darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan

pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) huruf c dilakukan pada instalasi gawat darurat berupa:

a. triase; dan b. tindakan penyelamatan nyawa (life saving)

atau pencegahan kecacatan.

(2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan standar instalasi gawat

darurat diatur dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan.


PELAYANAN KESEHATAN

PADA BENCANA


Pasal 18

• Kewajiban Rumah Sakit berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d termasuk juga kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada krisis Kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan pelayanan.

• Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh Bencana dan/atau berpotensiBencana.

• Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

LAYANAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU


PASAL 19

Kewajiban rumah sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hurufe dilaksanakan dengan MENYEDIAKAN TEMPAT TIDUR PERAWATAN KELAS III untuk masyarakat tidak mampuatau miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial

kesehatan.


FUNGSI SOSIAL RUMAH

SAKIT

Pasal 20

Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui:

• memberikan pelayanan kesehatan Pasien tidak mampuatau miskin;

• pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;

• penyediaan ambulans gratis;

• pelayanan korban Bencana dan kejadian luar biasa;

• bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau

• melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

REKAM MEDIS

Pasal 22

(1) Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan

REKAM MEDIS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf h dilaksanakan MELALUI

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN INFORMASI

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT.

(2) Penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan

di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


SARANA DAN PRASARANA

UMUM

Pasal 23

Kewajiban Rumah Sakit dalam

menyediakan sarana dan prasarana

umum yang layak meliputi sarana

ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana

untuk orang cacat, wanita menyusui,

anak-anak, lanjut usia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh

Menteri.

GUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE 47

PELAYANAN RUJUKAN

Pasal 24

(1) Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan sistem rujukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan sistem rujukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit wajib menjadi

bagian dari jaringan sistem rujukan yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wajib menggunakan aplikasi

Sistem Rujukan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh

Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang

kesehatan sebagai pusat satu data di Indonesia yang

akurat, mutakhir dan terpadu.


PENOLAKAN KEINGINAN PASIEN

Pasal 25

Kewajiban Rumah Sakit menolak keinginan Pasien yang

bertentangan dengan standar profesi dan etika serta

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dilakukan dengan

cara:

a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi;

b. membuat PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT; dan

c. memberdayakan unsur Rumah Sakit yang memiliki tugas

dan tanggung jawab di bidang ETIK DAN HUKUM RUMAH

SAKIT.


PASAL 26

Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

hak dan kewajiban Pasien sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l

dilaksanakan kepada Pasien yang memerlukan

informasi lengkap tentang hak dan kewajibannya

termasuk informasi tentang biaya pelayanan

kesehatan dan jaminan kesehatan.


PASAL 27

Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati

dan melindungi hak Pasien sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m

dilaksanakan dengan memberlakukan

PERATURAN DAN STANDAR RUMAH SAKIT,

melakukan pelayanan yang berorientasi pada

hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan

monitoring dan evaluasi penerapannya.


Pasal 28


•menyusun kebijakan yang kondusif bagi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kode etik Rumah Sakit; dan

•melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemberian sanksi bagi pelanggaran etik rumah sakit.

Kewajiban Rumah Sakit

untuk melaksanakan ETIKA RUMAH

SAKIT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf n dilakukan dengan:

PASAL 29


•kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan dengan instalasi listrik;

• radiasi atau pencemaran bahan-bahan kimia yang berbahaya;

•gangguan psikososial; dan/atau

•masalah ergonomis.

Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem

pencegahan kecelakaan dan penanggulangan

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) huruf o ditujukan untuk mencegah dan

mengendalikan potensi bahaya meliputi:

PASAL 30


Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf p dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilaporkan oleh Rumah Sakit melalui sistem informasi Rumah Sakit.

PASAL 31

(1) Kewajiban Rumah Sakit untuk membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik

kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf q dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Daftar tenaga medis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dapat diakses oleh pengguna pelayanan. (3) Daftar tenaga medis dan Tenaga Kesehatan

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, gelar, jabatan di Rumah Sakit, dan

nomor serta masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP).


PASAL 32

(1) Kewajiban Rumah Sakit menyusun dan

melaksanakan PERATURAN INTERNAL RUMAH

SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf r

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL

BY LAWS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari PERATURAN ORGANISASI RUMAH SAKIT

(CORPORATE BY LAWS) dan PERATURAN STAF

MEDIS RUMAH SAKIT (MEDICAL STAFF BY LAWS).

(3) PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL

BY LAWS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi kebijakan umum pelayanan rumah sakit

yang mendukung TATA KELOLA KORPORASI

(CORPORATE GOVERNANCE) dan tata kelola klinis

(CLINICAL GOVERNANCE) yang baik.


PASAL 33

(1) Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan MEMBERIKAN

BANTUAN HUKUM bagi semua petugas Rumah Sakit

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan

memberikan konsultasi hukum, memfasilitasi proses

mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi

hukum, memberikan pendampingan dalam

penyelesaian sengketa medik, dan mengalokasikan

anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti

rugi.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Rumah Sakit memiliki kewajiban menjamin hak

petugas yang bekerja di Rumah Sakit.




PASAL 34


Kewajiban Rumah Sakit dalam memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf t dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

AKREDITASI RUMAH SAKIT

Pasal 36

(1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara

berkala setiap 4 (empat) tahun.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah

Sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh

izin operasional untuk pertama kali.


PEMBINAAN RUMAH

SAKIT


Pasal 45

(1) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakitdilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasiprofesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasikemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pemenuhan persyaratan Rumah Sakit;

b.kesesuaian klasifikasi Rumah Sakit;

c. perizinan Rumah Sakit;

d.pemenuhan kewajiban dan hak Rumah Sakit dan Pasien; dan

e.standar dan mutu pelayanan Rumah Sakit.

PEMBINAAN RUMAH

SAKIT


Pasal 45

(3) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

a.bimbingan teknis;

b.advokasi;

c.konsultasi; dan/atau

d.pendidikan dan pelatihan.

(4) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:

a.pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;

b.peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

c.keselamatan pasien;

d.pengembangan jangkauan pelayanan; dan

e.peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

PENGAWASAN RUMAH SAKIT


Pasal 46

(1) Pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakitdilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasiperumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnyasesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untukmemastikan penyelenggaraan teknis perumahsakitansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakitsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalambentuk:

a.monitoring;

b.evaluasi; dan

c.pemeriksaan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif

bagi Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran

ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit, berupa:

a. teguran;

b. teguran tertulis;

c. denda;

d. pemberhentian kegiatan pelayanan tertentu:

dan/atau

e. pencabutan Perizinan Rumah Sakit.


PERIZINAN


TENTANG PERIZINAN


UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTAN CIPTA KERJA

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

UUCK

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan

berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan

Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d

d. penyederhanaan persyaratan investasi.


PASAL 7

(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:

• kesehatan;

• keselamatan;

• lingkungan; dan/atau

• pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.


PASAL 7


(5) Penilaian tingkat bahayasebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan denganmemperhitungkan:

•jenis kegiatan usaha;

•kriteria kegiatan usaha;

•iokasi kegiatan usaha;

•keterbatasan sumber daya; dan/atau

•risiko volatilitas.

PASAL 7

(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. hampir tidak mungkin terjadi;

b. kemungkinan kecil terjadi;

c. kemungkinan terjadi; atau d. hampir pasti

terjadi.

(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya

bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

tingkat risiko dan peringkat skala usaha

kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

a. kegiatan usaha berisiko rendah;

b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau

c. kegiatan usaha berisiko tinggi.


PASAL 8 RISIKO

RENDAH


NOMOR INDUK BERUSAHA sebagaimana dimaksudpada ayat (1) MERUPAKAN BUKTI

REGISTRASI/PENDAFTARAN PELAKU USAHA UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN SEBAGAI

IDENTITAS BAGI PELAKU USAHA dalam pelaksanaankegiatan usahanya.

Perrzinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(7) huruf a berupa PEMBERIAN NOMOR INDUK BERUSAHA YANG MERUPAKAN LEGALITAS

PELAKSANAAN KEGIATAN BERUSAHA.

PASAL 9 RISIKO

MENENGAH


Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisikomenengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi:

• kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan

• kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisikomenengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:

• nomor induk berusaha; dan

• sertifikat standar.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisikomenengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:

• nomor induk berusaha; dan

• sertifikat standar.

PASAL 9 RISIKO

MENENGAH


Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhistandar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkanPemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuaikewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhanstandar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukanstandardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkansertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasipemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

PASAL 10 RISIKO TINGGI

(1) Perrzinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:

a. nomor induk berusaha; dan

b. Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi

oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan

standar produk, Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat

standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan

standar.



861 AKTIVITAS RUMAH SAKIT Golongan ini mencakup kegiatan rumah sakit, yaitu kegiatan

pengobatan atau medis dan diagnostik, termasuk kegiatan-

kegiatan baik yang dilakukan rumah sakit umum

maupun rumah sakit spesialis. Kegiatan pelayanan

kesehatan ini utamanya ditujukan untuk pasien, yang

dilakukan di bawah pengawasan langsung dokter medis dan

termasuk jasa tenaga kesehatan, jasa laboratorium dan

fasilitas tekniknya, jasa anestesi dan radiologi, jasa unit

gawat darurat, penyediaan layanan ruang operasi atau jasa

farmasi, jasa boga dan layanan rumah sakit lainnya, layanan

pusat Keluarga Berencana (KB) yang menyediakan

perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian

kehamilan dengan penginapan.

KBLI 2020 – AKTIVITAS RUMAH SAKIT

RPP PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

❖ Penyelenggaraan perizinan berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yangproses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai denganterbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

❖ Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkurenyangmenjadikewenanganpemerintahpusatdanyangmenjadikewenangan daerah.

❖ Izinadalahperizinanberusahaberupapersetujuanpemerintahuntukmelakukankegiatan usaha.

❖ Perizinanberusahaberbasisrisikoadalahperizinanberusahaberdasarkantingkatrisikokegiatan usaha.

❖ Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkatOSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinanlembaga,gubernur,bupati/walikotakepadapelakuusahamelaluisistemelektronikyangterintegrasi.


RPP PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

➢ Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha

dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

➢ Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIBadalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha

untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan

usahanya.

➢ Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi

penanaman modal.

➢ Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

➢ Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara

terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan

zonasi kabupaten/kota


KEWENANGAN PERIZINAN

(1) Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah

dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan mengenai NSPK.

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan

untuk meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan

berusaha.

(3) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan

c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan

investasi


PERIZINAN BERUSAHA


Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a.Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; => RDTR

b.Persetujuan lingkungan; dan

c.Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

PERSETUJUAN LINGKUNGAN


a.analisa dampak lingkungan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi;

b.upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko menengah; dan

c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko rendah.

Persetujuan lingkungan

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf b meliputi

dokumen:

PERSETUJUANBANGUNANGEDUNG

Persetujuan bangunan gedung

dan sertifikat laik fungsi

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf c memenuhi standar

teknis bangunan gedung

berdasarkan fungsi dan klasifikasi

bangunan gedung sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

GUNAWAN WIDJAJA LEARNING CENTRE 80

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

(1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:j. kesehatan, obat dan makanan;

(2) Sektor ketenaganukliran, kepolisian, keagamaan, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf k, huruf m dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan di daerah terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

(3) Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimanadimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor dan NSPK Perizinan.


KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut; dan

• Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.


MARS


BAGIAN SUPPLY CHAIN

BAGIAN MANAJEMEN RISIKO

BAGIAN PERSONALIA

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM – BUILDING, SARANA DAN PRASARANA

BAGIAN SISTEM INFORMASI – REKAM MEDIS

BAGIAN HUKUM DAN ETIKA

YANGWAJIB ADA


STANDARD PELAYANAN RUMAH SAKIT

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY-LAWS)

KODE ETIK RUMAH SAKIT

PEDOMAN ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

STANDAR PENYELESAIAN SENGKETA


YANGWAJIB ADA

KOMITE MEDIK

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

UNSUR ORGANISASI RS LAINNYA

TIM AUDIT MEDIS

TIM AKREDITASI RUMAH SAKIT

SEKIAN DAN TERIMA KASIH


PRATINJAU RPP UUCK SEKTOR KESEHATAN BIDANG ......Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Documents