Prama wiratama pemerintah akan berikan bonus khusus pada PNS yang kreatif

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

MAKALAH

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA KASUS

“PEMERINTAH AKAN BERIKAN BONUS KHUSUS PADA PNS YANG KREATIF”

Diajukan oleh:

Prama Wiratama

NPM: 1440660006306

Kelas 8A STAR BPKP, No. Absen 23

Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah

Sistem Pengendalian Manajemen Program Diploma IV Keuangan

Spesialisasi Akuntansi STAR BPKP Semester VIII T.A. 2014/2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Prama Wiratama

NPM : 144060006306

Nomor : 23

Kelas : 8 A STAR BPKP

Menyatakan bahwa makalah ini merupakan hasil karya saya sendiri dan apabila di kemudian hari terbukti

makalah ini merupakan hasil jiplakan (plagiarism) baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya siap dikenai

sanksi TIDAK LULUS.

Tangerang Selatan, Agustus 2015

Prama Wiratama

BAB I

FAKTA DAN DATA

A. Ringkasan Kasus

Pemerintah memberikan bonus kepada PNS tertentu demi meningkatkan PNBP royalti paten

agar dapat mencapai target PNBP di APBN-P 2015 sebesar 281,1 T. PNS yang berhak mendapatkan

bonus tersebut harus memiliki invensi atau ide sebagai solusi permasalahan, baik berupa produk

maupun pengembangannya, ataupun berupa proses.

Invensi yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Invensi sudah menjadi milik negara

2. Invensi sudah dilisensikan

3. Invensi telah memberikan PNBP royalti paten

4. PNBP royalti paten tersebut telah disetor ke kas negara.

Besaran imbalan yang diberikan kepada PNS tersebut tergantung pada PNBP paten yang disetor

ke kas negara. Bagi PNBP sampai 100 jt, imbalan yang diberikan kepada PNS tersebut sebesar 40%.

PNBP antara 100 jt s.d. 500 jt diberikan imbalan 30%. PNBP 500 jt s.d. 1 miliar diberikan imbalan 20%

dan PNBP diatas 1 miliar diberikan imbalan 10%. Bukan hanya invensi yang dihasilkan oleh

perorangan yang diberikan imbalan, invensi yang dihasilkan oleh kelompok juga diberikan bonus

imbalan sesuai dengan jabatan dalam kelompok tersebut.

B. Isu-Isu Kunci

Definisi kinerja yang diharapkan

o meningkatkan PNBP royalti paten agar dapat mencapai target PNBP di APBN-P 2015

sebesar 281,1 T

Imbalan positif

o Pemerintah memberikan imbalan kepada PNS yang menghasilkan paten dengan bentuk

imbalan positif yaitu pembagian persentase dari PNBP yang dihasilkan dari paten

tersebut.

Tujuan insentif:

o Memberikan informasi mengenai definisi kinerja: meningkatkan PNBP royalti paten agar

dapat mencapai target PNBP di APBN-P 2015 sebesar 281,1 T.

o Memberikan motivasi: imbalan memberikan motivasi kepada PNS untuk menghasilkan

lebih banyak invensi yang dipatenkan.

Financial insentif:

o Insentif jangka panjang: PNS yang menghasilkan paten berhak mendapatkan imbalan

selama paten tersebut menghasilkan PNBP yang disetor ke kas negara.

Desain insentif:

o Formula insentif: PNS yang berhak mendapatkan bonus tersebut harus memiliki invensi

atau ide sebagai solusi permasalahan, baik berupa produk maupun pengembangannya,

ataupun berupa proses. Invensi yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Invensi sudah menjadi milik negara

2. Invensi sudah dilisensikan

3. Invensi telah memberikan PNBP royalti paten

4. PNBP royalti paten tersebut telah disetor ke kas negara.

Besaran imbalan yang diberikan kepada PNS tersebut tergantung pada PNBP paten

yang disetor ke kas negara. Bagi PNBP sampai 100 jt, imbalan yang diberikan kepada PNS

tersebut sebesar 40%. PNBP antara 100 jt s.d. 500 jt diberikan imbalan 30%. PNBP 500 jt

s.d. 1 miliar diberikan imbalan 20% dan PNBP diatas 1 miliar diberikan imbalan 10%.

Bukan hanya invensi yang dihasilkan oleh perorangan yang diberikan imbalan, invensi

yang dihasilkan oleh kelompok juga diberikan bonus imbalan sesuai dengan jabatan

dalam kelompok tersebut.

Evaluasi sistem insentif:

o Imbalan harus memiliki nilai: imbalan yang diberikan hingga 40% untuk paten yang

menghasilkan PNBP hingga 100 jt dirasa sudah cukup bernilai.

o Imbalan harus dapat dimengerti: tujuan dan formulasi dari imbalan tersebut cukup

mudah dimengerti.

o Berbiaya efisien: imbalan yang diberikan tergantung dari PNBP yang dihasilkan, jadi

imbalan ini memiliki biaya yang efisien.

BAB II

TEORI YANG RELEVAN

Dalam kasus ini, pemerintah menggunakan pengendalian hasil dengan sistem insentif dalam upaya

mengendalikan perilaku PNS untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan PNBP royalti paten. Hal

ini sesuai dengan pendapat Merchant (2014,31) “jika diminta untuk berpikir mengenai kekuatan yang mampu

memengaruhi perilaku dalam perusahaan, sebagian besar orang awalnya mungkin akan berpikir mengenai pay

for performance, yang tidak diragukan lagi sebagai sebuah motivator yang efektif”. Pada halaman lain (405) ia

mengatakan bahwa “sistem insentif merupakan hal penting karena mendorong definisi area hasil yang

diinginkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai dan melebihi target kinerja.”

Pengendalian hasil yang dilakukan pemerintah tentu memiliki tujuan. Menurut Merchant (2014,407)

“pay for performance memberikan dorongan untuk penyesuaian bagi kepentingan diri karyawan sejalan dengan tujuan organisasi. Hal tersebut memberikan beberapa manfaat pengendalian manajemen. Pertama adalah informasi… Manfaat kedua dari pengendalian adalah motivasi… manfaat pengendalian yang ketiga adalah menarik dan mempertahankan personel… yang terakhir, sistem insentif juga memiliki beberapa tujuan yang bukan merupakan tujuan pengendalian (non-control purpose).

Selanjutnya, kriteria sistem insentif yang baik menurut Merchant (2014, 418) adalah sebagai berikut:

1. Imbalan harus memiliki nilai.

2. Imbalan harus memiliki pengaruh yang cukup besar.

3. Imbalan harus dapat dimengerti.

4. Imbalan harus tepat waktu.

5. Pengaruh imbalan harus tahan lama.

6. Imbalan seharusnya tidak dapat dibatalkan.

7. Imbalan harus berbiaya efisien.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mencapai target PNBP royalti paten, pemerintah menggunakan pengendalian hasil

lengkap dengan sistem insentifnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Merchant (2014,31) “jika diminta untuk

berpikir mengenai kekuatan yang mampu memengaruhi perilaku dalam perusahaan, sebagian besar orang

awalnya mungkin akan berpikir mengenai pay for performance, yang tidak diragukan lagi sebagai sebuah

motivator yang efektif”.

Insentif merupakan komponen penting dalam pengendalian hasil, sebagaimana yang dikatakan

Merchant (2014,405) bahwa “sistem insentif merupakan hal penting karena mendorong definisi area hasil

yang diinginkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai dan melebihi target kinerja.”

Berbicara mengenai definisi kinerja yang diharapkan, dalam kasus ini jelas disebutkan bahwa

pemerintah berupaya untuk meningkatkan PNBP royalti paten agar dapat mencapai target PNBP di APBN-P

2015 sebesar 281,1 T. Sementara itu, imbalan ini juga memberikan motivasi kepada PNS untuk menghasilkan

lebih banyak invensi yang dipatenkan.

Pemerintah memberikan imbalan kepada PNS yang menghasilkan paten dengan bentuk imbalan

positif yaitu pembagian persentase dari PNBP yang dihasilkan dari paten tersebut. Pemerintah tidak

menerapkan imbalan negatif (hukuman) atas tidak tercapainya target PNPB royalti paten. Jika dilihat dari jenis

insentif, maka insentif yang diberikan pemerintah tersebut tergolong long term financial incentive dimana PNS

yang menghasilkan paten berhak mendapatkan imbalan, selama paten tersebut menghasilkan PNBP yang

disetor ke kas negara.

Selanjutnya mengenai formula insentif yang diberikan pemerintah, telah diatur regulasi pelaksanaan

pemberian insentif tersebut yaitu PNS yang berhak mendapatkan bonus tersebut harus memiliki invensi atau

ide sebagai solusi permasalahan, baik berupa produk maupun pengembangannya, ataupun berupa proses.

Invensi yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Invensi sudah menjadi milik negara

2. Invensi sudah dilisensikan

3. Invensi telah memberikan PNBP royalti paten

4. PNBP royalti paten tersebut telah disetor ke kas negara.

Besaran imbalan yang diberikan kepada PNS tersebut tergantung pada PNBP paten yang disetor ke kas negara.

Bagi PNBP sampai 100 jt, imbalan yang diberikan kepada PNS tersebut sebesar 40%. PNBP antara 100 jt s.d.

500 jt diberikan imbalan 30%. PNBP 500 jt s.d. 1 miliar diberikan imbalan 20% dan PNBP diatas 1 miliar

diberikan imbalan 10%. Bukan hanya invensi yang dihasilkan oleh perorangan yang diberikan imbalan, invensi

yang dihasilkan oleh kelompok juga diberikan bonus imbalan sesuai dengan jabatan dalam kelompok tersebut.

Apabila ditinjau dari kriteria sistem insentif yang baik menurut Merchant (2014, 418), maka sistem

insentif yang diterapkan pemerintah tersebut:

1. Imbalan harus memiliki nilai.

Imbalan yang diberikan hingga 40% untuk paten yang menghasilkan PNBP hingga 100 jt dirasa sudah

cukup bernilai.

2. Imbalan harus memiliki pengaruh yang cukup besar.

Peraturan ini baru berlaku pada bulan April 2015 sehingga saat ini (agustus 2015) penulis masih belum

bisa menilai pengaruhnya terhadap peningkatan PNBP royalti paten. Sementara besaran imbalan

tersebut penulis menilai sudah cukup besar pengaruhnya bagi para PNS.

3. Imbalan harus dapat dimengerti.

Tujuan dan formulasi dari imbalan tersebut cukup mudah dimengerti. Tujuannya meningkatkan PNBP

royalti paten, sementara formulasinya sudah jelas sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

4. Imbalan harus tepat waktu.

Pembayaran imbalan atas paten harus dapat diberikan tepat waktu. Jangan sampai tertunda hingga

menurunkan motivasi para PNS untuk menghasilkan invensi berikutnya. Penulis hingga saat ini belum

mendapatkan data pelaksanaan regulasi ini, apakah imbalan yang dijanjikan telah diberikan tepat

waktu.

5. Pengaruh imbalan harus tahan lama.

Apabila paten tersebut dapat menghasilkan PNBP dalam jangka panjang, maka PNS tersebut juga

akan memperoleh insentif dalam jangka panjang. Tentu hal ini akan memberikan pengaruh yang

tahan lama bagi PNS tersebut.

6. Imbalan seharusnya tidak dapat dibatalkan.

Atas regulasi imbalan ini, seyogyanya tidak dicabut kembali. Kalaupun direvisi, sebaiknya bukan untuk

mengurangi tarif imbalan melainkan untuk menambah. Hal ini agar tidak terjadi demotivasi bagi para

PNS yang mampu dan berminat untuk menghasilkan invensi.

7. Imbalan harus berbiaya efisien.

Imbalan yang diberikan tergantung dari PNBP yang dihasilkan oleh paten tersebut, sehingga imbalan

ini menurut penulis memiliki biaya yang efisien. Perhitungan menentukan besaran imbalan yang

diberikan juga cukup sederhana dan sehingga tidak memerlukan biaya yang tinggi.

BAB IV

SIMPULAN

Pemerintah telah melaksanakan pengendalian hasil dengan sistem insentif untuk meningkatkan PNBP

royalti paten. Kriteria insentif yang baik telah dipenuhi pemerintah dalam sistem insentif tersebut. Perlu

dicermati lebih lanjut mengenai dampak dari sistem insentif tersebut terhadap peningkatan PNBP royalti paten

karena regulasi ini baru dilaksanakan bulan April 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Merchant, Kenneth A. dan Wim A. Van der Stede. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta:Salemba

Empat.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/21/121300826/

Pemerintah.Akan.Berikan.Bonus.Khusus.pada.PNS.yang.Kreatif (diakses minggu, 2 Agustus 2015)