Praktik Terbaik Sistem Pengupahan Nasional - ilo.org · Umumnya melalui sistem remunerasi di tingkat perusahaan yang memberikan penghargaan berdasarkan produktivitas pendidikan, senioritas,

Praktik Terbaik Sistem Pengupahan

Nasional

Patrick Belser, ILO

High Level Tripartite Dialogue on Employment,

Industrial Relations and Social Protection

25-26 August 2016, Jakarta

Apa yang menjadi komponen kunci

sistem pengupahan nasional?

Perundingan Bersama Upah Minimum

Upah sektor publikPeraturan dan

perundangan Anti-Diskriminasi

KebijakanPengupahan

Nasional

Pada prinsipnya, kebijakan pengupahan nasional

mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan

berkelanjutan, dan “memastikan pembagian hasil

kemajuan yang adil bagi semua, dan upah penghidupan

minimum bagi semua yang bekerja dan membutuhkan

perlindungan tersebut” (Deklarasi ILO tentang Keadilan

Sosial untuk Globalisasi yang Adil, 2008).

Kebijakan pengupahan berkelanjutan penting bagi

pencapaian Tujuan 8 SDG “pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan produktif, dan kerja

layak bagi semua” dan Tujuan 10 tentang kesenjangan

dengan berkontribusi pada “pencapaian progresif

kesetaraan yang lebih luas”.

Apa tujuan sistem pengupahan nasional?

Peran kebijakan pengupahan juga dibahas pada

Deklarasi Pertemuan Kementerian Ketenakerjaan dan

Perburuhan G20 tahun 2016, yang menyerukan

“kebijakan pengupahan berkelanjutan” yang

menciptakan pekerjaan berkualitas dan dapat

mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Diharapkan kebijakan pengupahan yang berkelanjutan

dan pertumbuhan inklusif membutuhkan kerangka kerja

kelembagaan, organisasi, peraturan perundangan dan

kebijakan serta budaya dialog sosial. Secara gamblang

menyerukan “dialog sosial mengenai prinsip-prinsip

kebijakan pengupahan yang berkelanjutan”.

Apa tujuan sistem pengupahan nasional?

Di mana dialog sosial tentang kebijakan

pengupahan dilakukan? Beberapa contoh

Filipina: Komisi Pengupahan dan Produktivitas

Nasional (NWPC) menetapkan aturan dan

panduan tentang upah minimum dan upah

berbasis insentif bagi 17 dewan Pengupahan

dan Produktivitas Tripartit Daerah (RTWPB)

Banyak negara mempunyai dewan pengupahan

nasional untuk menetapkan upah minimum, tapi

juga mendiskusikan hal lain, seperti Dewan

Konsultasi Pengupahan Nasional Malaysia atau

Dewan Pengupahan Nasional Vietnam.

Bagaimana mengartikulasikan upah

minimum dan perundingan bersama?

Sekali lagi, dialog sosial sangat penting.

Konvensi ILO No.131 mengenai penetapan upah minimum

menegaskan konsultasi penuh dan kapan pun diperlukan

partisipasi langsung berdasarkan kesetaraan dengan para

mitra sosial. Konvensi juga menegaskan partisipasi orang-

orang yang mewakili kepentingan umum sebuah negara.

Dialog sosial ini dapat dilakukan oleh dewan pengupahan di

tingkat nasional atau regional (atau komisi pengupahan),

tergantung pada karakteristik khusus masing-masing negara

dalam penetapan upah minimum. Karenanya upah minimum

yang berkelanjutan juga membutuhkan pengembangan

budaya dialog sosial.

Praktik baik dalam penetapan upah minimum

Dialog Sosial dalam beberapa aspek

1) Tingkatan upah minimum. Pendekatan

berimbang direfleksikan dalam Konvensi

ILO No. 131, mengundang pembuat

keputusan untuk mempertimbangkan:

a) Kebutuhan pekerja dan keluarganya, termasuk

tingkat upah umum di negara tersebut, biaya

penghidupan, tunjangan perlindungan sosial,

dan standar penghidupan relative kelompok

sosial mereka, dan

b) Faktor-faktor ekonomi

Social dialogue on several aspects

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Ph

ilip

pin

es

Vie

t N

am

Bra

zil

Ma

li

Me

xico

Tu

rke

y

Co

sta

Ric

a

Ind

on

esi

a

Pe

ru

Ind

ia

So

uth

Afr

ica

mid-2000's late 2000's

Rani, Belser, Oelz and Ranjbar, 2013

2) Meliputi semua kelompok penerima upah dengan jangka

waktu pekerjaan tertentu sehingga layak untuk mendapatkan?

Social dialogue on several aspects

Rani, Belser, Oelz and Ranjbar, 2013

3) Diikuti dengan pendekatan yang tepat seperti pengawasan

yang memadai dan pendekatan lainnya untuk memastikan

penerapan yang efektif,

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vie

t N

am

Mex

ico

Bra

zil

Turk

ey

Ind

on

esia

Per

u

Co

sta

Ric

a

Mal

i

Ph

ilip

pin

e

Sou

th A

fric

a

Ind

ia

Rat

e o

f co

mp

lian

ce

mid 2000s late 2000s

Praktik-praktik baik juga mencakup:

Pengawasan dampak upah minimum terhadap keluaran

(outcome) ekonomi dan sosial, serta kajian mendalam jika

diperlukan.

Jika upah minimum “aspiratif” melebihi kapasitas saat ini,

strategi jangka menengah mungkin diperlukan.

Untuk semua keputusan ini, dialog sosial merupakan

pendekatan yang lebih inklusif dan, tentunya, memperkuat

kepemilihan dan efektivitas.

Praktik baik dalam penetapan upah minimum

Praktik baik dalam penetapan upah minimum

www.ilo.org/minimumwage

http://www.worldbank.org/en

/topic/jobsanddevelopment/p

ublication/balancing-

regulations-to-promote-jobs

Ratifikasi Terakhir K. ILO131:

Malaysia, Juni 2016

Bagaimana upah ditetapkan di atas minimum

yang legal atau berdasarkan negosiasi?

Umumnya melalui sistem remunerasi di

tingkat perusahaan yang memberikan

penghargaan berdasarkan produktivitas

pendidikan, senioritas, dan sebagainya.

Panduan pemerintah untuk mendorong

dialog dan penyesuaian upah: seperti sistem

dua lapis di Filipina, atau Panduan Dewan

Pengupahan Nasional Singapura (NWC)