Page 1
PRAKTIK CUSTOM MOTOR
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh
AFIF NURUL MAHASIN
NIM 33020150078
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
2019
Page 6
v
MOTTO
Tetap sabar, semangat, dan tersenyum, karena kita sedang
menimba ilmu di Universitas Kehidupan, dan Allah menaruh
kita di tempat kita yang sekarang bukan karena kebetulan.
Page 7
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini dipersembahkan Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
SWT, kupersembahkan skripsi ini untuk :
1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sunomo dan Almarhum Ibu Tri Wahyuni
yang sampai saat ini telah mendoakan yang terbaik untukku, yang sudah
membesarkanku dengan kasih saying yang tak terhingga, yang selalu
mengingatkan untuk tidak lupa sholat lima waktu, dan yang tak kenal lelah
memberi semangat saat dimana saya terpuruk, serta banyak mengajarkan saya
arti pentingnya hidup di dunia ini dan di akhirat kelak.
2. Simbah Dasih yang selalu mendoakanku yang terbaik, yang sabar menhadapi
tingkah kenalakan remajaku, dan yang tetap menyayangi semua cucu-cucunya.
3. Bibi Purhandiyah dan Paman Gunawan yang selalu memberi pelajaran tentang
kehidupan, dan yang selalu memberiku semangat dalam mengejar mimpi serta
angan yang ingin saya capai.
4. Kepada adik-adik saya yang tak lupa selalu memberi motivasi dan semangat
kuliah serta selalu mengingatkan pesan kedua orang tua saya.
5. Kepada teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syari‟ah tahun 2015
yang telah menjadikan saya acuan untuk menjadi lebih baik lagi dari yang
sebelumnya.
Page 8
vii
Kata Pengantar
Bismillahirrahmanirrahim
Al-hamdu li Allah robbi al-„alamin, rasa syukur yang dalam penulis
panjatkan kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat-Nya, penulisan skripsi ini
dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga bersyukur
atas rizki dan kesehatan yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat
menyusun penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada
nabi, kekasih, spirit perubahan Rasulullah Muhammad Saw beserta segenap
keluarga dan para sahabat-sahabatnya, syafa‟atnya sangat penulis nantikan di hari
kiamat nanti.
Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syari‟ah, Progam Studi
Hukum Ekonomi Syari‟ah yang berjudul : “Praktik Custom Motor Ditinjau Dari
Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Bengkel Icus Custom Desa Ngasem
Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang”. Penulis mengakui
bahwa dalam menyusunan penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa
adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah penulis mengucapkan
penghargaan yang setinggi-tingginya, ungkapan terima kasih kadang tak bisa
mewakili kata-kata, namun perlu kiranya penulis mengucapkan terimakasih
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Zakiyudhin. M. Ag, selaku Rektor IAIN Salatiga.
2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga.
Page 9
viii
3. Ibu Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum
Ekonimi Syari‟ah Fakultas Syariah IAIN Salatiga
4. Bapak Yahya, S. Ag. M.H.I Selaku dosen pembimbing yang selalu
memberikan saran pengarahan dan masukan berkaitan dengan penulisan
skripsi sehingga dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang
diharapkan.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar dan seluruh staf administrasi Fakultas
Syari‟ah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memeberikan
ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan
apapun.
6. UKM Seni Musik Club (SMC), ORMAWA DEMA Fakultas Syari‟ah 2017-
2018, yang memberikan banyak pengalaman berharga selama di Salatiga.
7. Sahabat Karibku Wisnu, Putra, Solikin, Mihsof, Roni, Karnoto, Alvika, Nabil,
Itsna, Laila, Mila, Soni, Fatur, Sivia, Wasik, Toha, Riyan, Ubay, Romi, Septa,
Firlana, Dika, Mas Gunawan, Mas Ali, Agus, Lilik, Arofah, Uli, Umami,dan
Keluarga besar Hukum Ekonomi Syari‟ah yang tidak bisa penulis sebut satu
per satu yang selalu memberi warna hidupku selama kuliah. Dan selalu
menjadi sahabat istimewa dan memberi warna hingga semangatku selama jadi
keluarga HES. Kalian akan selalu aku doakan semoga sukses dunia dan
akhirat Amiiin.
8. Segenap Sedulur IKMP Salatiga.
9. Kepada Almamater IAIN Salatiga dan Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga yang
selalu saya banggakan.
Page 10
ix
10. Kepada semua narasumber yang berkenan memberikan data dan informasi.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun memberikan
kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan
balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Penulis
menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna,
baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun analisisnya,
sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi
kesempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga mudah dipahami.
Salatiga, 14 September 2019
Penulis
Page 11
x
ABSTRAK
Mahasin, Afif Nurul. 2019. Praktik Custom Motor Ditinjau Dari Hukum Positif
Dan Hukum Islam Di Bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang. Skripsi Fakultas Syari‟ah Program Studi
Hukum Ekonomi Syari‟ah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing
Yahya, S.Ag. M.H.I
Kata kunci: Custom Motor, Hukum Positif dan Hukum Islam
Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat
transportasi, kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya,
sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap
kendaraannya agar tampil semaksimal mungkin. Hal ini menarik untuk diteliti
dalam penelitian yang rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah praktik custom
motor di bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang? Bagaimanakah tinjauan hukum Positif terhadap praktik
custom motor di bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang? Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap
praktik custom motor di bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang?
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis
empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat
disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat
Bengkel Icus Custom dalam mengcustom sebuah motor, menggunakan jenis
modifikasi berat, yaitu modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah
keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Bengkel Icus Custom
tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan surat rekomendasi dari
APM (Agen Pemegang Merek) kendaraan bermotor. Selain itu, bengkel Icus
Custom tidak melakukan uji tipe dan uji berkala pada motor buatannya. Ditinjau
dari hukum positif, praktik custom bengkel Icus Custom tidak sesuai dengan
Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, barang yang diperjualbelikan Bengkel Icus Custom
tidak terjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkannya karena tidak
melakukan uji tipe dan uji berkala yang merupakan pengujian standar keselamatan
pada kendaraan bermotor laik atau tidaknya kendaraan bermotor melaju di jalan
raya, maka praktik tesebut dilarang. Ditinjau dari hukum Islam, praktik bengkel
Icus Custom tidak sesuai dengan hukum Islam berdasarkan prinsip Saddu
Dzari‟ah dan praktik tersebut tidak mentaati peraturan yang dibuat oleh
pemerintah atau Ulil Amri.
Page 12
xi
DAFTAR TABEL
Tabel Data Karyawan Bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang .............................................................................. 54
Page 13
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
NOTA PEMBIMBING ............................................................................................ ii
PENGESAHAN ........................................................................................................ iii
PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................................. iv
MOTTO .................................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ..................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .............................................................................................. vii
ABSTRAK ................................................................................................................ x
DAFTAR TABEL .................................................................................................... xi
DAFTAR ISI ............................................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 5
C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 6
D. Kegunaan Penelitian .................................................................................... 6
E. Penegasan Istilah .......................................................................................... 7
F. Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 8
G. Metedologi Penelitian .................................................................................. 11
H. Sistematika Penulisan .................................................................................. 17
BAB II LANDASAN TEORI .................................................................................. 19
A. Modifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan di Indonesia.............. 19
1. Pengertian Modifikasi Motor ................................................................... 19
2. Fungsi Modifikasi Motor ......................................................................... 21
3. Syarat Teknis Modifikasi Motor .............................................................. 21
4. Bengkel Kendaraan Bermotor.................................................................. 28
5. Perlindungan Konsumen .......................................................................... 29
B. Taat Pada Ulil Amri ..................................................................................... 32
1. Pengertian Taat Pada Ulil Amri ............................................................... 32
2. Kewajiban Terhadap Pemimpin atau Ulil Amri ....................................... 33
3. Pengertian Sadd Dzari‟ah ........................................................................ 38
Page 14
xiii
BAB III PRAKTIK CUSTOM MOTOR DI BENGKEL ICUS CUSTOM ........ 49
A. Profil Bengkel Icus Custom ......................................................................... 49
1. Sejarah Bengkel Icus Custom .................................................................. 49
2. Lokasi Bengkel Icus Custom ................................................................... 52
3. Visi dan Misi Bengkel Icus Custom ........................................................ 52
4. Struktur Kepengurusan Bengkel Icus Custom ......................................... 53
5. Jenis Motor Custom Yang Dijual Bengkel Icus Custom ......................... 54
B. Praktik Custom Motor Di Bengkel Icus Custom ......................................... 55
1. Jenis Custom Motor Yang Digunakan Bengkel Icus Custom ................. 55
2. Proses Custom Motor Di Bengkel Icus Custom ...................................... 55
3. Kelengkapan Surat Motor Custom Di Bengkel Icus Custom .................. 58
4. Perizinan Bengkel Icus Custom ............................................................... 59
C. Praktik Jual Motor Custom Di Bengkel Icus Custom .................................. 60
1. Jual Motor Pesanan .................................................................................. 60
2. Jual Ready Stock Motor Custom .............................................................. 61
BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK CUSTOM MOTOR DI BENGKEL ICUS
CUSTOM .................................................................................................... 64
A. Praktik Custom Motor Di Bengkel Icus Custom ......................................... 64
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Custom Motor Di Bengkel
Icus Custom ................................................................................................. 66
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Custom Motor Di Bengkel Icus
Custom ......................................................................................................... 69
BAB V PENUTUP .................................................................................................... 72
A. Kesimpulan .................................................................................................. 72
B. Saran ............................................................................................................ 73
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 74
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ 78
Page 15
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang merdeka dan
berdaulat. Dikatakan berdaulat karena negara ini mempunyai kewenangan atau
kekuasaan yang terpusat dalam satu pemerintahan dengan menggunakan sistem
presidensial. Akan tetapi kewenangan tersebut tidaklah serta-merta dijalankan
semuanya oleh presiden, namun ada beberapa lembaga yang mengatur seluruh
berjalannya negara tersebut. Pembagian kekuasaan atau kewenangan tersebut
menggunakan sistem triaspolitica, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Kewenangan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Adapun kewenangan eksekutif, dipegang oleh presiden dan wakil
presiden, dan di tingkat wilayah, kekuasaannya dijalankan oleh gubernur dan
wakil gubernur, dan tingkat kabupaten atau kota dipegang oleh bupati dan
wakilnya atau walikota dan wakilnya. Sedangkan kewenangan yudikatif
dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Kekuasaan pemerintahan di negara Republik Indonesia dipegang oleh
seorang presiden dan dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh
satu orang wakil presiden serta beberapa menteri yang membantu
pemerintahan negara tersebut.
Adapun keamanan negara Indonesia dijaga oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI), sedangkan keamanan di dalam hubungan masyarakat dijaga
Page 16
2
oleh kepolisian. Selain tugas keamanan sipil yang melekat pada kepolisian,
ada tugas lain yakni salah satunya menyelenggarakan segala kegiatan dalam
menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.1
Jalan dan segala macam perlengkapannya merupakan sarana
perhubungan darat dalam bentuk apapun. Jalan mempunyai peranan penting
bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang untuk kemakmuran mereka.
Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berada dalam
pengaruh pelayanannya pada suatu hubungan hierarki warga masyarakat.
Warga masyarakat memakai jalan untuk memenuhi kepentingan baik primer,
sekunder, maupun tersier.2
Seiring berkembangnya zaman, pola pikir manusia juga semakin maju
dan kreatif, dan akhirnya mempunyai ide-ide dan gagasan baru yang terkadang
dapat menghasilkan produk atau jasa. Hasil dari ide-ide dan gagasan seseorang
atau sekelompok orang dinamakan sebuah karya. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia arti karya adalah pekerjaan, hasil perbuatan atau ciptaan.3 Dengan
kata lain karya merupakan bentuk tindakan nyata setelah proses oleh cipta dan
rasa, serta diniati, dengan kreatifikas manusia yang dilakukan untuk
membuahkan hasil.
Salah satu hasil karya manusia ialah kendaraan bermotor, kendaraan
bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk
1 Pasal 14 Angka 1, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. 2 Soejono Soekanto Polisi Dan Lalu Lintas (Analisi menurut Sosiologi Hukum), Mandar
Maju, Jakarta, 1990, hlm. 1. 3 https://kbbi.web.id/karya, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.
Page 17
3
pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan
bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk
menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan
oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak
atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di
atas jalanan,4 dibantu dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata
kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai
dengan fungsinya, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah
gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan
bermotor sebagai penariknya.5
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong
manusia dengan rasa ketidakpuasan dan membuat banyak orang ingin
menciptakana kendaraan yang sesuai dengan keinginan dan imajinasi mereka
baik dari segi fungsional maupun estetika dengan melakukan modifikasi
terhadap kendaraan. Modifikasi kendaraan adalah perubahan yang dilakukan
pada kendaraan (mobil/motor) baik kecil maupun besar yang membuat
kondisinya berbeda dari yang sebelunnya. Sebagai contoh, teknologi sepeda
motor dan mobil saat ini telah jauh berbeda dengan teknologi automotif
puluhan tahun yang lalu. Setiap tahun dikeluarkan inovasi dan teknologi baru
yang lebih canggih sebagai ubahan modifikasi yang lama.
4 http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.
5 Pasal 1 angka 7, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.
Page 18
4
Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat
transportasi, kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya,
sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap
kendaraannya agar tampil semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Anak-
anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi
kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan
proses modifikasi dengan memasang komponen-komponen variasi guna
memperindah tampilan kendaraan mereka. Dari proses modifikasi dari yang
ringan hingga sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan
kendaraan.
Sebagian orang yang mempunyai hobi dalam hal modifikasi kendaraan,
biasanya modifikasi digunakan untuk ajang kontes atau lomba modifikasi
kendaraan. Modifikasi kendaraan motor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi
positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para
modifikator harus berfikir keras dengan menggunakan kreativitas mewujudkan
kendaraan yang diinginkan, dan sebaliknya di sisi negatifnya adalah para
modifikator tidak memperhatikan norma-norma hukum. Hasil modifikasi
tersebut memang memberikan kepuasan bagi pemiliknya, akan tetapi sangat
disayangkan karena hasil modifikasinya tidak memperhatikan norma dan
kaidah hukum yang berlaku.
Sampai sekarang ini, banyak penggemar motor custom dan bengkel
motor khusus untuk spesialisasi custom motor, salah satunya bengkel Icus
Page 19
5
Custom Desa Ngasem Krajan RT.02/RW.05 Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang.
Berdasarkan permasalahan di atas, custom motor yang ada di bengkel
Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang menarik minat penulis untuk meneliti tentang praktik custom motor
di bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Dan
penulis mengambil judul PRAKTIK CUSTOM MOTOR DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Bengkel Icus
Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan tema dan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan
bahwa masalah yang harus penulis teliti adalah :
1. Bagaimana praktik custom motor di bengkel Icus Custom Desa Ngasem
Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik custom motor di
bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik custom motor di bengkel
Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang?
Page 20
6
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui praktik custom motor di bengkel Icus Custom Desa
Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap praktik custom motor
di bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap custom motor di
bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan
ilmiah dan juga pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan praktik
custom motor dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk prodi
Hukum Ekonomi Syari‟ah, sebagai bahan masukan untuk membuat
kebijakan dalam menyikapi custom motor dan bagi masyarakat, sebagai
bahan rujukan dalam melakukan modifikasi motor.
Page 21
7
E. Penegasan Istilah
1. Praktik
Praktik adalah pelaksanaan, perbuatan melakukan teori (keyakinan
tersebut).6 Dengan kata lain praktik ialah, Seseorang yang telah mengetahui
teori, kemudian berpendapat terhadap apa yang diketahui, proses
selanjutnya diharapkan dia akan melaksanakan/mempraktikkan apa yang
diketahuinya.
2. Custom Motor
Custom adalah membuat atau mengubah sesuatu sesuai dengan
keinginan, dalam hal ini adalah mengubah rancangan sepeda motor yang
dibuat unik dan berbeda dari bentuk standar karena menyesuaikan
keinginan, karakter serta imajinasi dari pemilik motor. Pada umumnya
custom motor menggunakan model kerangka dan parts tersendiri serta
banyak melakukan perubahan pada berbagai bagian sepeda motor dari
kondisi asalnya.7
3. Hukum Positif
Hukum Positif (ius constitutum) adalah undang-undang yang berlaku
dalam suatu waktu tertentu, atau undang-undang yang berlaku sekarang. 8
Hukum positif yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia No.22 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang
6 Depdikbud. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 698.
7 Ardyotha Dzaky Hidayat dan Dicky Hidayat, “Perancangan Buku Ilustrasi Modifikasi
Sepeda Motor Retro Klasik”, e-Proceeding of Art & Design : Vol.6, No.1 (April 2019), hlm. 47. 8 Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, disadur oleh Moempoeni
Moelatingsih Maemoenah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 5.
Page 22
8
Kendaraan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5
Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan
Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
4. Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai ke-
Islaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa
ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini
menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt sebagai Tuhannya,
hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan
manusia lain.9
F. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan penelusuran data yang penulis lakukan, penulis menemukan
ada beberapa karya ilmiah yang membahas permasalahan sejenis, diantaranya
yaitu :
Pertama, penelitian Ade Julian Anugerah 2016 dalam skripsi yang
berjudul “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak
Lulus Uji Menurut Pasal 277 Undag-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modifikasi
kendaran bermotor yang marak di masyarakat memang banyak dijumpai akan
tetapi tidak semua kendaraan bermotor disebut melanggar undang-undang
9 Aulia Muthiah, Hukum Islam, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 14.
Page 23
9
modifikasi kendaraan bermotor.10
Skripsi ini fokus terhadap modifikasi
kendaraan bermotor dan akibat modifkasinya dalam hukum positif, sedangkan
skripsi saya lebih fokus pada praktik modifikasinya dengan ditinjau dari hukum
positif dan hukum Islam.
Kedua, penelitian Meti Salindri 2018 dalam skripsi yang berjudul “Jual
Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum
Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bengkel WMC dalam menjual
onderdil modifikasi motor telah menggunakan barang KW dan ORI. Dalam hal
ini praktik jual beli onderdil modifikasi motor di bengkel WMC berdasarkan
prinsip syari‟ah pada umumnya yakni pihak penjual menyerahkan barang
secara langsung kepada pembeli yang telah disepakati.11
Skripsi ini fokus
terhadap jual beli onderdil modifikasi motor, berbeda dengan skripsi saya yang
lebih fokus terhadap praktik modifikasi kendaraan bermotor.
Ketiga, penelitian M. Milchani 2017 dalam skripsi yang berjudul
“Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini
Diwilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor kereta mini
dapat dikategorikan sebagai kendaraan umum, angkutan tidak dalam trayek,
10
Ade Julian Anugerah, “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang
Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang (2016), hlm. 45. 11
Meti Salindri, “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau dari Hukum Positif Dan
Hukum Islam”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2018), hlm 77.
Page 24
10
kendaraan modifikasi.12
Skripsi ini fokus terhadap penegakan hukum
modifikasi kendaraan bermotor kereta mini, berbeda dengan skripsi saya yang
lebih fokus terhadap praktik modifikasi kendaraan bermotor.
Keempat, penelitian Fikriyah Anis 2013 dalam skripsi yang berjudul
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan
Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang No 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan terdapat Pasal 49, 50, 51, 52, 54, 55. Kedua, sanksi dalam tindak pidana
pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang
menyebabkan kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenai pasal 277 dan pasal 311
ayat 1. Dalam hukum pidana Islam dikenai dengan sanksi ta‟zir yang hukuman
ta‟zirnya menjadi hukuman pokok.13
Skripsi ini fokus berbicara mengenai
dampak yang diakibatkan oleh kendaraan modifikasi ditinjau secara hukum
Islam, berbeda dengan skripsi saya yang lebih fokus terhadap praktik
modifikasi kendaraan bermotor.
12
M. Milchani, “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta
Mini Diwilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017),
hlm 99. 13
Fikriyah Anis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan
Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya (2013), hlm 62.
Page 25
11
G. Metedologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dengan
pendekatan yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian
lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang
terjadi dalam kenyataan di masyarakat.14
Atau dengan kata lain yaitu suatu
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata
yang terjadi di masyarakat dengan maskud untuk mengetahui dan
menemukan fakta-fakta dan data, setelah data yang dibutuhkan terkumpul
kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju
pada penyelesaian masalah.15
Alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena
peneliti akan lebih tau hal-hal yang terjadi karena peneliti berinteraksi
langsung dengan obyek penelitian. Sehingga bisa menyesuaikan dengan
masalah yang sedang terjadi dan juga peneliti langsung mengetahui dari
wawancara yang dilakukan.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti diharuskan berbaur dan
menyatu dengan subyek penelitian (informan) sehingga kehadiran peneliti
tidak dapat diwakilkan oleh angket atau tes. Oleh karena itu kehadiran
peneliti di lokasi penelitian terutama saat observasi dan wawancara berperan
14
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),
hlm. 15. 15
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),
hlm. 16.
Page 26
12
menciptakan suasana yang nyaman, reflektif, aman, dan luwes untuk
memperoleh informasi atau data yang benar-benar valid dan berasal dari
kebenaran dalam diri informan.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bengkel Icus
Custom di Desa Ngasem Krajan RT.02/RW.05 Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang.
4. Sumber Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan
skunder untuk mendukung keberhasilan dalam penyusunan skripsi :
a. Data primer
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang
diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh
subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian
(informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
Mengenai data utama ini dapat diperoleh langsung dari narasumber
yaitu pemilik bengkel, karyawan, dan pelanggan.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video,
benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Dalam
penelitian ini data sekunder diperoleh dari tulisan ilmiah, artikel, jurnal,
literatur, buku-buku, dan data tertulis tentang custom motor.
Page 27
13
5. Metode Pengumpulan Data
Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk
menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan
penelitian. Oleh karena itu, data merupakan pokok penting dalam penelitian
karena menentukan kualitas hasil penelitian.16
Dalam pelaksanaan penelitian
ini, data diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:
a. Wawancara (interview)
Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi
bertatap muka (face to face), ketika pewawancara mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.17
Sedangkan informan adalah orang yang bisa memberikan informasi dan
keterangan tentang suatu fakta atau pendapat dalam bentuk tulisan
maupun lisan.18
Informan dalam penilitian ini adalah pemilik bengkel Icus Custom
Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan
orang yang melakukan custom motor, karyawan, dan pelanggan.
b. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah perhatian yang terfokus
terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,
mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-
16
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), hlm. 5. 17
Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafindo,
2012), hlm. 68. 18
Ibid., h. 188.
Page 28
14
kaidah yang mengaturnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
observasi non-partisipan yaitu observasi yang menjadikan peneliti
sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang
menjadi topik penelitian.19
c. Dokumentasi (documentary studies)
Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian
hukum. Dokumen artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku,
majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan
sebagainya. Dokumen dalam hal ini bukan hanya setiap bahan tertulis,
namun juga dokumen lain termasuk film (foto) saat pelaksanaan
penelitian sabagai bukti autentik dalam membantu penyusunan laporan
penelitian setelah purna.20
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh
data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.
19
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm. 38. 20
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm. 201.
Page 29
15
Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan
tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. 21
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data yang ada,
dikumpulkan, selanjutnya dipilih-pilih dan dianalisa untuk memperoleh
kesimpulan umum tentang praktik custom motor di bengkel Icus Custom
Desa Ngrajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid
dan reliable. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif pun dilakukan upaya
validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan
melihat reliabilitas dan validitas yang diperoleh. Agar dapat terpenuhinya
validitas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara Triangulasi.22
Triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Melalui teknik ini, data pokok yang ada
akan dibandingkan dengan data pendukung lainnya, baik berdasarkan
sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini peneliti membandingkan
antara data-data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan
dokumentasi serta hasil observasi.23
21
Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi
Media Publising, 2015), hlm. 120. 22
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 145. 23
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kulalitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), hlm. 330.
Page 30
16
Dari pengecekan keabsahan data peneliti mendapat data yang valid
dari observasi, wawancara, kajian pustaka seperti dari buku, sekripsi, jurnal,
dan internet. Sehingga peneliti dapat megumpulkan data-data yang benar-
benar valid.
8. Tahap-tahap penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif jadi
tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:
a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum
melakukan penelitian seperti pembuatan proposal penelitian, mengajukan
surat ijin penelitian, menetapkan fokus penelitian dan sebagainya yang
harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu mengumpulkan data melalui
pengamatan faktor terjadinya praktik custom motor di bengkel Icus
Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang.
c. Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul dan dirasa cukup
maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut dan
menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada obyek
yang diteliti.
d. Tahap penulisan laporan, yaitu apabila semua data telah terkumpul dan
telah dianalisis serta dikonsultasikan kepada pembimbing maka yang
dilakukan peneliti selanjutnya adalah menulis hasil penelitian tersebut
sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan.
Page 31
17
H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan hasil laporan penelitian adalah sebagai
berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab ini merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian
yang terdiri atas; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II Landasan Teori
Bab ini mengemukakan tentang teori yang berkaitan dengan custom
motor dari hukum positif dan hukum Islam.
BAB III Hasil Penelitian
Bab ini meliputi gambaran umum bengkel Icus Custom di Desa Ngasem
Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan praktiknya.
BAB IV Pembahasan
Bab ini menganalisis praktik custom motor di Icus Custom Desa Ngasem
Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ditinjau dari hukum
positif dan hukum Islam.
BAB V Penutup
Bab ini merupakan bagian akhir dari isi pokok penelitian, yang terdiri
dari pembahasan yaitu pertama tentang kesimpulan, dan saran. Selanjutnya
Page 32
18
pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat
hidup penulis.
Page 33
19
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Modifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan di Indonesia
1. Pengertian Modifikasi Motor
Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri
“modifikasi, yang berarti ubah, pengubahan, dan perubahan dan kata motor
yang berarti mesin yang menjadi tenaga penggerak, atau sepeda yang
digerakkan oleh mesin sehingga dapat berjalan dengan dikendarai
seseorang”.24
Apabila dua kata modifikasi dan motor digabungkan maka
menimbulkan makna yang baru yaitu pengubahan kendaraan bermotor.
Makna dari pengubahan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor standar
pabrikan dirubah menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada
bagian tertentu sesuai dengan desain atau konsep perancangnya atau
pemodifnya.25
Sedangkan modifikasi kendaraan bermotor menurut undang-
undang adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin,
dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.26
Dalam memodifikasi sebuah kendaraan bermotor, khususnya sepeda
motor, ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi motor sepeda yang
dikupas dalam tabloid Motor diantaranya adalah :
24
Teguh Imanto, “Proses Visualisasi Modifikasi Motor,” Inosains, 2 (Agustus, 2014), hlm
95. 25
Ibid, hlm. 95. 26
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 1.
Page 34
20
a. Modifikasi Sedang
Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian
motor secara sedang atau menengah yaitu dengan cara mengganti
beberapa bagian pokok motor seperti mengganti velg, ban, stang,
suspensi, memasang fairing, serta pengecetan beberapa bagian atau
seluruhnya.
b. Modifikasi Berat
Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan
bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi
berat, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami
perombakan, seperti suspensi depan sampai belakang, stang, velg, ban,
tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya
termasuk perubahan kerangka motor.
c. Modifikasi Ekstrim
Modifikasi motor untuk kategori ini hampir sama dengan ketegori
berat, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak
menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara.
Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian
motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik, dan
sejenisnya.27
27
Teguh Imanto, “Proses Visualisasi Modifikasi Motor”, Inosains, (2 Agustus, 2014), hlm.
95-96.
Page 35
21
Pada kategori modifikasi ekstrim, hampir bagian-bagian penting
sebuah motor mengalami perubahan, seperti suspensi depan sampai
belakang, stang, velg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu
atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Akibat dari
perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk yang baru dan
berkesan sangar, antik, unik, ganjil, serta yang lainnya.
2. Fungsi Modifikasi Motor
Fungsi modifikasi kendaraan bermotor adalah;
a. Meningkatkan kinerja kendaraan yang dimiliki.28
b. Merubah penampilan motor lebih menarik.
c. Menjadikan motor tampak elegan.29
d. Meningkatkan kenyamanan ketika berkendara.
3. Syarat Teknis Modifikasi Motor
Dalam peraturan di Indonesia modifikasi kendaraan bermotor harus
memenuhi beberapa syarat agar sesuai dengan peraturan dan standar
keselamatan bagi pengendara motor di jalan raya. Setiap kendaraan motor
yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin
dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun
rekayasa dan pengujian pada kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan
bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian
atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan
28
M.news.viva.co.id/search=fungsi_modifikasi_Motor diakses pada tanggal 30 Juli 2019. 29
M.liputan6.com/otomotif/read/tren-modifikasi-elegan-di-motor diakses pada tanggal 30
Juli 2019.
Page 36
22
dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.30
Manfaat pengujian kendaraan bermotor yaitu :
a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan
kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan.
b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan
pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor,
kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan.
c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
Sedangkan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk
menjaga agar kendaraan tersebut tidak memiliki kekurangan-kekurangan
teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik
untuk lalu lintas, penumpang, dan lingkungan.
b. Hasil daripada pengujian bermotor dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan
oleh kendaraan tidak laik jalan maka, modifikasi kendaraan bermotor yang
menyebabkan perubahan terhadap rancangan teknis, susunan, ukuran,
material, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, serta tempat pemasangan
tanda nomor kendaraan bermotor atau yang disebut plat nomor kendaraan
harus sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan :31
30
https://banjarkab.go.id/tujuan-pengujian-kendaraan-bermotor-yaitu-berikan-jaminan-
keselamatan-kendaraan-di-jalan/, diakses pada tanggal 25 September 2019. 31
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal
48.
Page 37
23
a. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan.
b. Persyaratan teknis yang dimaksud terdiri atas :
1) Susunan, susunan adalah komponen penting dari kendaraan bermotor
yang terdiri dari, rangka landasan bermotor, motor penggerak
kendaraan, sistem pembuangan atau knalpot, sistem penerus daya atau
aki, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, pengukur
kecepatan (Speedometer), kaca spion, klakson, spakbor, sistem lampu
dan alat pemantul cahaya, terdiri atas :
a) Lampu dekat, warna putih atau kuning muda.
b) Lampu utama jauh, warna putih atau kuning muda.
c) Lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip.
d) Lampu rem, warna merah.
2) Ukuran, ukuran adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara
lain, panjang, lebar, dan sudut dari kendaraan bermotor.
3) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya, adalah
rancangan yang sesuai dengan fungsi kendaraan bermotor untuk
mengangkut orang atau kendaraan bermotor untuk mengangkut
barang.
4) Pemuatan, adalah tata cara untuk memuat orang atau barang.
5) Penggunaan, adalah menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan
peruntukkannya.
Page 38
24
6) Penggandengan kendaraan bermotor, adalah cara menggandengkan
kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai.
c. Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan
bermotor yang dilaksanakan badan penguji tipe dan uji berkala kendaraan
bermotor, terdiri atas :
1) Emisi gas buang yang dihasilkan dari knalpot kendaraan bermotor.
2) Kebisingan suara yang dihasilkan dari knalpot kendaraan bermotor.
3) Efisiensi sistem rem utama pada kendaraan bermotor.
4) Kincup roda depan dalam menstabilkan kendali kendaraan bermotor.
5) Suara klason yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.
6) Daya pancar dan arah sinar lampu utama pada kendaraan bermotor.
7) Akurasi alat penujuk kecepatan (Speedometer) kendaraan bermotor.
8) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban kendaraan bermotor.
9) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan bermotor.
Dalam melakukan modifikasi kendaraan bermotor harus sesuai
dengan pasal 53 peraturan KAPOLRI No. 5 tentang registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Mengisi formulir permohonan untuk melakukan modifikasi kendaraan
bermotor di SAMSAT sesuai daerah masing-masing.
b. Melampirkan foto copy KTP pemohon sebagai tanda bukti dan identitas
diri.
c. Menyerahkan BPKB dan STNK motor yang akan dimodifikasi.
Page 39
25
d. Melampirkan surat keterangan jika sudah mendapatkan rekomendasi dari
APM (Agen Pemegang Merek) kendaraan bermotor yang hendak
dimodifikasi.
e. Melampirkan faktur pembelian mesin baru dari impor atau mesin baru
yang diproduksi dalam negeri jika dilakukan penggantian mesin baru
pada motor yang hendak dimodifikasi.
f. Melampirkan sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe yang
diperoleh dari kementerian perhubungan.
g. Melakukan pemerikasaan cek fisik kendaraan bermotor setelah
dimodifikasi di SAMSAT daerah masing-masing yang bertujuan untuk
mendapatkan BPKB dan STNK baru sesuai motor yang dimodifikasi.32
Persyaratan di atas diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No.55 tahun 2012 tentang kendaraan dalam pasal 132 ayat 5, 6,
dan 7, disebutkan:
a. Melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang menyebabkan
perubahan terhadap rancangan teknis, susunan, ukuran, material, sistem
lampu dan alat pemantul cahaya, serta tempat pemasangan tanda nomor
kendaraan bermotor atau yang disebut plat nomor kendaraan hanya dapat
dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari APM (Agen Pemegang
Merek).
b. Modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh dilakukan oleh sembarang
bengkel dengan kata lain modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan
32
Persyaratan Regident Perubahan Fisik Ranmor Pasal 53 Peraturan KAPOLRI No.5
Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Page 40
26
oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang
bertanggung jawab di bidang industri.
Selanjutnya dalam hal ketentuan modifikasi kendaraan bermotor juga
diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, disebutkan:
a. Kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat, atau dirakit di dalam negeri
yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian terlebih
dahulu. Adapun pengujian yang dimaksud meliputi uji tipe dan uji
berkala.33
b. Uji tipe dan uji berkala sebagaimana yang dimaksud diatas wajib
dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat, atau
dirakit didalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang
menyebabkan perubahan tipe.
Uji tipe yang dimaksud terdiri atas:
1) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor.
2) Penelitian rancang bangun dan rekayasa yang dilakukan terhadap
kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
3) Uji tipe dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe yaitu Kementerian
Perubungan.34
Uji berkala meliputi kegiatan :
33
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan. 34
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.
Page 41
27
1) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dilaksanakan
oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
(BPLJSKB) Kementerian Perhubungan, Agen Pemegang Merek
kendaraan bermotor, dan bengkel umum yang mendapatkan izin dari
pemerintah.
2) Pengesahan hasil uji tipe yang berupa surat keterangan atau
seritifikat.35
c. Modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa dimensi, mesin,
kemampuan daya angkut pada kendaraan bermotor, dan tidak boleh
membahayakan keselamatan berlalu lintas. Sehingga setiap kendaraan
bermotor yang dimodifikasi sampai merubah persyaratan konstruksi dan
material wajib dilakukan uji tipe ulang untuk mendapatkan Sertifikat
Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Menteri Perhubungan, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor,
landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta
tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi
memiliki spesifikasi teknik sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang
telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran
dan pengujian berkala kendaraan bermotor. Bagi kendaraan bermotor
yang telah diuji tipe ulang harus dilakukan registrasi dan identifikasi
ulang untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
35
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.
Page 42
28
(STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta dilakukan
pengujian berkala pada kendaraan untuk yang pertama kali.36
4. Bengkel Kendaraan Bermotor
Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel yang kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI
38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat
kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan,
yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.37
Bengkel umum sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.
b. Bengkel umum umumswasta bukan agen pemeganng merek kendaraan
bermotor.38
Syarat bengkel umum sebagaimana berikut:
a. Memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala.
b. Memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung
jawab di bidang industri dan rekomendasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
c. Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.39
36
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan. 37
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/1999 tentang
Bengkel Umum Kendaraan Bernotor. 38
www.academia.edu/10135928/Sos_Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_5
5_Tahun_1_Autosaved, diakses pada tanggal 30 Juli 2019. 39
www.academia.edu/10135928/Sos__Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_
55_Tahun_1_Autosaved, di akses pada tanggal 30 Juli 2019.
Page 43
29
5. Perlindungan Konsumen
Dalam usaha modifikasi motor tidak terlepas dari adanya pelaku usaha
yang dalam hal ini adalah sebagai pemodif suatu kendaraan bermotor
dengan konsumen yang menginginkan atau berniat membeli suatu produk
motor modifikasi yang dibuat atau dirakit oleh pelaku usaha modifikasi
kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
atau hal yang merugikan antara kedua belah pihak pelaku usaha dengan
konsumen, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha
sehingga tercipta perekonomian yang sehat, sehingga dibentuklah Undang-
undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Dalam Undang-undang perlingan konsumen yang dimaksud dengan :
a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan
orang lain.
c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseroan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
Page 44
30
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.
d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud,
baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun
yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.40
Selanjutnya Hak konsumen dan Kewajiban bagi pelaku usaha dalam
undang-undang perlindungan konsumen, yang diantaranya :
a. Hak konsumen adalah :
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang atau jasa yang di berikan oleh pelaku usaha
kepada konsumen.
2) Hak memilih barang serta mendapatkan barang atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
oleh pelaku usaha dengan konsumen.
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa.
4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian antara pelaku usaha
dengan konsumen.41
40
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 1. 41
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 4.
Page 45
31
b. Kewajiban pelaku usaha adalah :
1) Beritikad baik dalam malakukan usahanya.
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan atas barang atau jasa.
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.
4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa
yang berlaku.
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba
barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas
barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang
diperdagangkan.
7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen.42
Selain terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan pelaku
usaha dalam melakukan usahanya, pelaku usaha dilarang melakukan
perbuatan yang diantaranya :
42
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 7.
Page 46
32
a. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
benar atas barang yang diperdagangkan.
c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada kedua larangan diatas,
dilarang memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen serta
wajib menariknya dari peredaran.43
B. Taat Pada Ulil Amri
1. Pengertian Taat Pada Ulil Amri (Pemimpin)
Ketaatan kepada pemimpin merupakan suatu kewajiban umat, selama
tidak bertentangan dengan nash yang dhahir. Berkenaan dengan masalah
ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan pada ketentuan Allah
Swt dan Rasul-Nya.
Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) sifatnya kondisional (tidak
mutlak), karena betapa pun hebatnya ulil amri itu maka ia tetap manusia
yang memiliki kekurangan dan tidak dapat diberi penghormatan secara
berlebihan, ia bisa benar dan salah, dan bisa adil dan pilih kasih. Sedangkan
yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, ada pada otoritas masing
masing. Keputusan tentang kemaslahatan umum ini, harus didasarkan
kepada pemegang otoritas resmi di masyarakat dan semua komponen
43
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 8.
Page 47
33
masyarakat harus mentaatinya, meskipun itu bertentangan secara
kondisional, tapi tidak bertentangan secara tekstual. Hal ini bertujuan untuk
memelihara persatuan dan kemaslahatan umat Islam.44
Ulil Amri adalah seorang ahli ra‟yi yang otoritasnya untuk membuat
hukum baru, jika ada suatu permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya
dalam al-Qur‟an dan Sunnah, melalui ijtihad. Ijtihad mereka itu, tidak boleh
melenceng dari al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.
2. Kewajiban Terhadap Pemimpin atau Ulil Amri
Islam memberikan hak-hak bagi pemimpin yang wajib ditunaikan,
ditetapkan dan dijaga oleh rakyat, karena sesungguhnya maslahat umat dan
masyarakat tidak akan tercapai dan teratur, kecuali dengan saling tolong
menolong antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin menegakkan kewajiban-
kewajibannya, demikian pula halnya rakyat dan masyarakat. Diantara hak-
hak pemimpin dan kewajiban terhadap mereka adalah sebagai berikut:
a. Ikhlas dan mendoakan pemimpin.
Kewajiban pertama bagi rakyat terhadap pemimpin adalah ikhlas
dalam mencintai mereka dan menginginkan kebaikan bagi mereka serta
membenci apa yang akan menyusahkan mereka. Syariat melambangkan
hal itu dengan kalimat nashihat, sebagaimana dalam hadis Tamim bin
Aus al-Daari, ia berkata:
44
Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur‟an dan Implementasinya dalam
Masyarakat Muslim, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No. 1, (Riau: UIN Suska, 2011), hlm. 126.
Page 48
34
اري رضي الله ت عال عنو أن النب صلى الله عليو وآل و عن أب رق ية تيم بن أوس الدسلمي وسلم
ة الم ين النصيحة ق لنا : لمن ؟ قال لله ولكتابو ولرسولو ولئم قال الد
تهم رواه مسلم –وعامArtinya: “Dari Abu Ruqayyah Tamim bi Aus al-Daari R.a Bahwa
Rasulullah Saw bersabda: “Agama itu adalah nasehat, kami
berkata: bagi siapa?. Beliau bersabda: Bagi Allah, Kitab-Nya,
Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan umat mereka”.45
b. Menghormati dan memuliakan pemimpin
Menghormati dan memuliakan ulil amri, baik pemimpin maupun
ulama merupakan kewajiban dalam Islam. Sedangkan mencela dan
merendahkan keduanya adalah terlarang. Semua ini untuk menumbuhkan
perasaan segan dan takut dalam diri rakyat, agar mereka tidak berbuat
kerusakan, keburukan, permusuhan dan pembangkangan.46
Imam Ibnu
Jama‟ah menjelaskan, bahwa hak para pemimpin yakni berupa
penghormatan, memuliakannya serta keagungan yang telah diberikan
Allah kepada mereka. Karena itu, para ulama besar di kalangan imam
Islam mengagungkan kehormatan mereka, memenuhi panggilan mereka
dengan sikap zuhud dan wara‟ dan tidak tamak terhadap milik para
pemimpin tersebut.47
Imam al-Qurafy dalam al-Dzakirah berkata: Menjaga/ memelihara
maslahat umum adalah wajib, tidaklah bisa terjaga kecuali dengan
diagungkannya imam-imam (penguasa) dalam hati rakyat, bila rakyat
45
Hadis Riwayat Muslim, dalam Kitab al Imam, Bab Bayani anna al Diin al Nashihah,
no.82 46
Asma Khalid bin Syamhudi al Banthani, Rakyat Penguasa Hak dan Kewajiban, Majalah
al Sunnah, edisi 12, Jakarta, 2004, hlm. 18. 47
Asma Khalid bin Syamhudi al Banthani, Rakyat Penguasa Hak dan Kewajiban, Majalah
al Sunnah, edisi 12, Jakarta, 2004, hlm. 18-19.
Page 49
35
menyalahi mereka atau dihinakan, niscaya maslahat tidak akan tercapai.48
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Dari Abi Bakrah, ia berkata: aku
mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memuliakan
penguasa Allah di dunia, niscaya Allah akan memuliakannya pada hari
kiamat. Barangsiapa yang menghinakan pengauasa Allah di dunia,
niscaya Allah akan menghinakannya pada hari kiamat.49
Bersadarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa sudah merupakan
kewajiban bagi umat (rakyat) untuk menghormati dan memuliakan
pemimpin. Mereka tidak boleh mencela dan merendahkannya, sebab hal
itu hanya akan menimbulkan kerusakan dan kebencian di hati. Padahal,
diantara kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah ikhlas dan
mendo‟akan kebaikan atas diri pemimpin, bukan sebaliknya.
c. Taat Dalam Perkara Selain Maksiat
Suatu hal yang menarik dari ketaatan kepada ulil amri di sini
adalah apakah ketaatan itu sifatnya absolut atau tidak absolut? Absolut
berarti bahwa semua perintah itu wajib dilaksanakan, apakah hal itu
mengandung kemaslahatan atau tidak, dan dilaksanakan secara terpaksa
atau tidak terpaksa. Ketaatan semacam ini, dijumpai dalam tradisi
mayoritas masyarakat Syiah. Karena dalam masyarakat Syiah, misalnya
imam atau pemimpin itu adalah ma‟sum yang berarti terlepas dari dosa
dan kesalahan. Bahkan mereka beranggapan bahwa para imam itu adalah
48
Luqman Jamal, Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama‟ah Terhadap Penguasa, Majalah al
Nashihah, vol 08, Makasar, 2004, hlm. 16. 49
Hadis riwayat At.Turmuzi, dalam Kitab al Fitan, Bab Maa jaa-a fii al Khulafa-i,
no.2150.
Page 50
36
wakil Tuhan di bumi untuk menafsirkan dan menjelaskan perintah
perintah-Nya.
Ketaatan kepada ulil amri dalam Syiah digambarkan oleh al-
Muzaffar dalam pandangannya yang mengatakan: “Kami meyakini
bahwa imamah adalah salah satu dari ajaran Islam yang fundamental
(ushul al-din), dan keyakinan seseorang tak akan pernah menjadi
sempurna tanpa meyakini imamah itu”. Mereka percaya bahwa para
imam adalah ulil amri yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati, sebab
meraka adalah saksi bagi manusia, pintu-pintu Allah Swt, dan jalan
menuju-Nya. Mereka adalah wadah penunjuk jalan, wadah ilmu Allah
Swt, penerjemah wahyu-Nya, tonggak-tonggak tauhid-Nya. Karena
itulah, meraka menjadi pembawa keamanan dibumi seperti bintang
membawa keamanan bagi ahli langit.50
Sedangkan ketaatan tidak absolut, berarti ketaatan itu sifatnya
relatif. Kewajiban taat di sini berkaitan dengan perilaku seorang
pemimpin. Jika pemimpin itu tidak membawa kamaslahatan rakyat, maka
tidak ada kewajiban taat kapadanya. Ketaatan atau ketidaktaatan itu
terilhami dari pengertian ayat Surat al-Nisa ayat 59 :
فإن ت نازعتم ي ها الذين آمنوا أطيعوا اللو وأطيعوا الرسول وأول المر منكم يا أ ر ف ردوه إل اللو والرسول إن كنتم ت ؤمنون باللو والي وم الخر ف شيء لك خي ذ
أويل وأحسن ت Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
50
Jalaludin Rahmad, Islam Alternatif, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 249.
Page 51
37
kepada Allah (Al Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.51
Kata taat itu dinyatakan terulang ketika menyebut ketaatan kepada
Nabi Muhammad Saw, tetapi tidak terulang ketika menyebut ulil amri.
Hal ini menunjukkan bahwa ketaataan kepada ulil amri telah tercakup
dan terintegrasi pada ketaatan kepada Allah Swt dan ketaatan kepada
Rasulullah Saw. Dengan pengertian lain, bahwa ketaatan pada ulil amri
tidak punya bentuk dan model yang lain, kecuali berdasarkan kepada
ketaatan kepada Allah Swt dan ketaatan kepada Rasululullah Saw.
Selanjutnya, Abuddin Nata mengatakan, di dalam (QS. aL-Nisa‟
ayat: 59) kita dianjurkan agar mentaati Allah dan Rasul-Nya serta ulil
amri (pemimpin). Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini mengandung
konsekwensi ketaatan kepada ketentuan-Nya yang terdapat di dalam al-
Qur‟an dan ketentuan Nabi Muhammad Saw yang terdapat di dalam
Hadisnya. Selanjutnya, ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin sifatnya
kondisional (tidak mutlak), karena betapapun hebatnya ulil amri itu,
namun ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat
dikultuskan. Atas dasar inilah, mentaati ulil amri bersifat kondisional.
Jika produk dari ulil amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan
Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika produk ulil amri tersebut
bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib mentaatinya.52
51
https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html, diakses pada tanggal 24 Agustus
2019. 52
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2004), hlm.
67.
Page 52
38
Dengan demikian, jelaslah bahwa model ketaatan kepada ulil amri
itu terlaksana, jika ulil amri itu melaksanakan perintah perintah Allah
Swt dan Rasul-Nya, sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta
merta tidak mesti adanya.
3. Pengertian Sadd Dzari‟ah
Kata Sadd artinya menutup atau menyumbat sesuatu yang cacat atau
rusak, sedangkan Dzari‟ah artinya jalan. Menurut istilah ahli hukum Islam,
Sadd Dzari‟ah ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang
diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang
dikenakan pada dzari‟ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat
pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Artinya perbuatan yang membawa
pada mubah ialah mubah, perbuatan yang membawa pada haram ialah
haram, perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib.53
Sedangkan Sadd Dzari‟ah secara bahasa menutup jalan atau
menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan
yang menuju pada kerusakan. Hal ini untuk memudahkan dalam mencapai
kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau
kerusakan.54
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Sadd Dzari‟ah adalah
menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada
dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya
perbuatan lain yang dilarang. Sebagai contoh, salah satu perbuatan yang
53
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Saefullah Ma‟shum dan Slamer Basyir), (Jakarta:
PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm 467. 54
Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 116.
Page 53
39
dilarang adalah meminum khamr, maka yang menjual minuman khamr juga
dilarang. Karena pada hakikatnya menjual minuman khamr membuka pintu
dalam meminum khamr. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan
pebuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju
kearah perbuatan-perbuatan maksiat.55
a. Dasar Hukum Sadd Dzari‟ah
Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut
nash maupun ijma‟ ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan Sadd
Dzari‟ah. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah
kepadanya, baik al-Qur‟an maupun Hadits, juga kaidah fiqih, di
antaranya yaitu:
1) al-Qur‟an
a) Surat al-An‟am: ayat 108
لك زي نا ول تسبوا الذين يدعون من دون اللو ف يسبوا اللو عدوا بغي علم كذة م مرجعهم ف ي نبئ هم با كانوا ي عملون لكل أم عملهم ث إل رب
Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat
menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada
Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia
memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka
kerjakan.56
Maksud dari penjelasan ayat di atas ialah pada hakikatnya
memaki-maki sembahan kaum musyrikin itu boleh. Namun, akan
55
Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm.117. 56
Departemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra,
2002), hlm. 112.
Page 54
40
berdampak fatal jika kaum musyrikin itu memaki-maki Allah Swt
beserta agamanya. Karena itulah, sebelum terjadinya balasan caci
maki itu dilakuan, maka larangan mencaci maki terhadap agama
lain maupun sebaliknya merupakan tindakan preventif.
b) Surat al-Baqarah ayat 104
وللكافرين عذاب ولوا انظرنا واسعوا يا أي ها الذين آمنوا ل ت قولوا راعنا وق أليم
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan
(kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah:
"Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang
kafir siksaan yang pedih.57
Dalam ayat di atas, Allah Swt memerintahkan kepada orang-
orang mukmin untuk memperhatikan adab ketika berbicara kepada
Nabi Muhammad Saw dengan menghindari kata yang tidak jelas
maknanya seperti “Raa‟inaa” karena bisa jadi itu berasal dari kata
“Ru‟uunah” yang artinya bodoh, atau dari kata “Raa‟i” yang
artinya perhatikan kami. Dan sighat Mufaa‟alah menunjukkan
seakan mereka mengatakan “Perhatikan kami, maka kami akan
memperhatikanmu.” Hal ini tentu sangat tidak layak untuk
diucapkan kepada Rasulullah Saw. Lantas Allah Swt mengajarkan
kalimat yang baik dan bagus maknanya, mengandung kesopanan
kepada nabi yaitu kata “Unzhurnaa”. Allah Swt memerintahkan
orang-orang mukmin untuk mendengarkan Nabi ketika sedang
berbicara dengan mereka, agar tidak perlu menanyakannya lagi
57
Ibid, hlm. 20.
Page 55
41
nanti. Disebabkan mengolok-olok Rasulullah dan mengejeknya,
atau berbicara kepadanya dengan nada mengejek dan meremehkan
kedudukan dan kehormatannya, termasuk dalam kekufuran yang
amat nyata.58
2) Hadist
هما قال: قال رسول اللو صلى اللو عليو عن عبد اللو بن عمرو رضي اللو عن وسلم: إن من أكبالكبائر أن ي لعن الرجل والديو، قيل: يا رسول اللو وكيف
هيسب الرجل أبا الرجل قال: ؟ي لعن الرجل والديو ف يسب ف يسب أباه ويسب أمو أ باه و يسب أم
Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki
melaknat kedua oran tuanya”. Beliau kemudian ditanya,
“Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang
tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki
ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun
membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut.59
Hadis tersebut, menurut Ibnu Tamiyyah, sebagaimana dikutip
oleh Nasrun Haroen, menunjukkan bahwa Sadd Dzari„ah termasuk
salah satu alasan untuk menetapkan hukum syariat karena sabda
Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini
Rasulullah Saw melarangnya.60
58 https://tafsirweb.com/515-surat-al-baqarah-ayat-104.html, diakses pada tangal 24
Agustus 2019. 59
Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ju‟fi. Al-Jami‟ As-Sahih Al-
Mukhtashar. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987). hlm. 2289. 60
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos, 1996), hlm. 164.
Page 56
42
3) Kaidah Fiqih
درء المفاسد أول من جلب المصالح
Artinya: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada
mengambil kebaikan (maslahah).61
Maksud dari kaidah di atas adalah jika berbenturan antara
menghilangkan sebuah keburukan (mafsadah) dengan sesuatu yang
membawa kebaikan (maslahah) maka didahulukan menghilangkan
keburukan. Kecuali kalau keburukan itu lebih kecil dibandingkan
dengan kebaikan yang akan ditimbulkan.
الضرر ي زال
Artinya: Kemudlorotan harus dihilangkan.62
كل تصر ف جر فسادا أو دفع صلحا منهي عنو
Artinya: Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau
menolak kemashlahatan adalah dilarang.63
b. Obyek Sadd Dzari‟ah
Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang :
1) Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang
terlarang.
61
https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-
lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-
ustadz-kurnaedi-lc/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019. 62
A. Djazulli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67. 63
Ibid, hlm. 78.
Page 57
43
2) Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang
terlarang.
Perbuatan macam pertama jelas dilarang mengerjakannya
sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua
tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini
terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:64
a) Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya
perbuatan yang dilarang.
b) Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya
perbuatan yang terlarang.
c) Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang
terlarang.
c. Macam-Macam Sadd Dzari„ah
Pembagian-pembagian diatas mengandung nilai yang sangat
penting ketika pembagian selanjutnya dihubungkan dengan kemungkinan
yang akan membawa pada dampak negatif. Sadd Dzari„ah dari segi
kualitas kemafsadatan.65
Menurut Abdul Karim Zaidan dikutip Satria Efendi, Sadd Dzari„ah
terbagi dua macam:66
1) Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah
bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri
64
A. Masjkur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 118. 65
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011), hlm. 142-143. 66
Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 173.
Page 58
44
adalah haram. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan
termasuk ke dalam kajian sadd dzari„ah.
2) Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan
itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu
yang diharamkan. Perbuatan seperti ini dikemukakan oleh Imam
Malik, terdapat empat macam yaitu:67
a) Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti, misalnya:
menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam,
yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut.
Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut
dengan sengaja.
b) Perbuatan yang boleh karena jarang mengandung kemafsadatan,
misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi
mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak
memberi mudarat kepada orang yang membelinya.
c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa
kemafsadatan, misalnya menjual senjata kepada musuh yang
dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung
kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,
misalnya bay‟u al-„ajal (jual beli dengan harga lebih tinggi dari
harga asal karena tidak kontan). Contohnya si A membeli
67
Imam Malik, Hayatuhu wa‟ashruhu wa Arash wa fiqhuhu, (Kairo: Darul Fikr Al-„Arabi,
2002), hlm. 349-350.
Page 59
45
kendaraan dari si B secara kredit 20 juta. Kemudian si A menjual
kembali kendaraan tersebut kepada si B secara kredit seharga 10
juta secara tunai, sehingga seakan-akan si A menjual barang fiktif,
sementara si B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit
mobil tersebut, meskipun mobilnya telah menjadi miliknya
kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.
d. Kedudukan Sadd Dzari„ah Dalam Penetapan Hukum
Dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan sadd
dzari„ah, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut.
Sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, sadd dzari„ah
merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam
Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, sadd dzari„ah adalah
salah satu sumber hukum.
Secara global, sikap pandangan ulama terhadap posisi sadd
dzari„ah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu menerima (pro) dan
menolak (kontra). Adapun yang menerima (pro) mengemukakan
argumentasi sebagai berikut:68
Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Surat al- Baqarah ayat 104
yaitu:
وللكافرين عذاب أليم ها الذين آمنوا ل ت قولوا راعنا وقولوا انظرنا واسعوا يا أي
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada
Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan
68
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011), hlm. 144.
Page 60
46
"dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang
pedih.69
Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang
mengatakan‚ ra‟ina yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang
Yahudi untuk mencela atau mengejek nabi. Larangan ini didasarkan atas
keyakinan bahwa pengucapan kata ra‟ina itu akan membawa kepada
keburukan, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi. Pesan ayat ini
mengisyaratkan adanya sadd dzari‟ah.
Sedangkan yang menolak (kontra) mengemukakan argumentasi
sebagai berikut :70
a) Aplikasi sadd dzari„ah sebagai dalil penetapan hukum ijtih adiyah
yang mana merupakan bentuk ijtihad bi al-ra‟yi yang tercela.
b) Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan
atas dalil qath‟i dan tidak bisa dengan dalil Dzanniy sedangkan
penetapan hukum sadd dzari„ah merupakan suatu bentuk penetapan
hukum berdasarkan dalil Dzanniy.
Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam Surat al-Najm
ayat 28:
وإن الظن ل ي غن من الق شيئا إن ي تبعون إل الظن وما لم بو من علم
Artinya: Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun
tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti
69
Departemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra,
2002), hlm. 20. 70
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011), hlm. 146.
Page 61
47
persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada
berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.71
Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama tentang kehujjahan
atau kedudukan sadd dzari„ah, disebutkan:
1) Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua
orang Imam yang memakai sadd dzari„ah. Oleh karena itu, kedua
Imam ini menganggap bahwa sadd dzari„ah dapat menjadi hujjah.
Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya di
dalam menetapkan hukum-hukum syara‟. Imam Malik di dalam
mempergunakan sadd dzari„ah sama dengan mempergunakan
masalih mursalah dan urf wal adah. Demikian dijelaskan oleh
Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama ulum di bidang ushul dari
mazhab Maliki.
2) Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa penggunaan sadd dzari„ah
merupakan satu hal yang penting sebab mencakup ¼ dari urusan
agama. Di dalam sadd dzari„ah termasuk Amar (perintah) Nahi
(larangan).
3) Ulama Hanafi, Syafi‟i, dan Syi‟ah menerima sadd dzari„ah sebagai
dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam
kasus-kasus lain. Imam Asy-Syafi, membolehkan seseorang karena
udzur, seperti sakit dan musafir, untuk meninggalkan shalat Jum‟at
dan menggantinya dengan shalat Dzuhur. Akan tetapi, menurutnya
71
Departemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra,
2002), hlm. 765.
Page 62
48
ia secara tersebunyi dan diam-diam mengerjakan shalat dzuhur
tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum‟at.
4) Imam Al-Qarafi mengatakan, bahwa Sesungguhnya dzari„ah ini
wajib kita menyumbatnya, wajib pula kita membukanya. Karena
dzari„ah dimakruhkan, disunnahkan, dan dimudahkan. Dzari„ah
adalah wasilah, sebagaimana dzari„ah yang haram diharamkan dan
wasilah kepada yang wajib diwajibkan, seperti berjalan
menunaikan shalat Jum‟at dan berjalan menunaikan ibadah haji.72
72
Chairul Umam, Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 190.
Page 63
49
BAB III
PRAKTIK BENGKEL ICUS CUSTOM DESA NGASEM KRAJAN
A. Profil Bengkel Icus Custom
Ngasem Krajan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang. Banyak dari warga masyarakat desa ini yang
menjadi petani bunga hias. Desa-desa yang berada di Kecamatan Bandungan,
rata-rata warganya memang petani bunga hias. Ngasem Krajan juga dikenal
dengan desa yang masyarakatnya yang ramah tamah dengan pendatang. Maka
dari itu, tidak sedikit dari mereka yang menetap dan merasa sebagai penduduk
pribumi karena merasakan kenyamanan.
1. Sejarah Bengkel Icus Custom
Bengkel Icus Custom adalah sebuah bengkel motor dimana pendiri
dan pemilik bengkel adalah Bapak Ihsanuddin atau yang kerap dipanggil
Pak Ihsan. Bengkel tersebut bertempat di depan rumahnya dan berdiri sejak
tahun 2011. Di samping pemilik bengkel, Pak Ihsan memiliki pekerjaan di
rumah sakit sebagai radiografer.
Pada tahun 2015 Pak Ihsan memutuskan untuk resign atau berhenti
dari pekerjaannya sebagai radiografer, dan ingin lebih fokus pada
bengkelnya. Berawal mula dari bengkel motor biasa pada umumnya, saat itu
bengkel Pak Ihsan belum mempunyai nama. Karena tujuan Pak Ihsan
mendirikan bengkel bukan hanya untuk memperbaiki motor saja, tetapi
berjualan motor bekas yang menjadi tujuan utama, maka pak Ihsan
mendirikan bengkel.
Page 64
50
Pada waktu itu Pak Ihsan memiliki stok motor Yamaha RX King di
bengkelnya. Setelah Pak Ihsan melihat prospek ke depan, ternyata peminat
motor RX King sangat sedikit. Di tahun 2012 Pak Ihsan memiliki motor
pribadi yaitu Honda CB. Motor tersebut sering bermasalah, terkadang
mesinnya mati dan bermasalah dalam bagian motor lainnya. Dan akhirnya
dengan peralatan yang dimiliki, Pak Ihsan mencoba memperbaiki mesin dan
memperbaiki tampilan motor menjadi lebih bagus. Lalu pak Ihsan mencoba
menjual motor tersebut dengan cara memasang iklan di media sosial, Pak
Ihsan memasang dengan harga 4,2 juta.
Ternyata iklan itu banyak yang merespon dan ada orang yang
membeli motor tersebut tanpa tawar-menawar. Modal awal motor Honda
CB Pak Ihsan beli adalah Rp. 3.500.000,00, dan hanya dengan memperbaiki
sedikit pada mesin motor dan bagian lainnya yang bermasalah, Honda CB
tersebut terjual dengan cepat. Dari penjualan motor tersebut Pak Ihsan
mengantongi keuntungan uang sejumlah Rp. 700.000.00.
Pada saat itu, Pak Ihsan membaca peluang tersebut, dan menyatakan
bahwa ternyata motor Honda CB juga bagus pasarannya. Kemudian Pak
Ihsan mencari dan membeli motor Honda CB bekas dari orang lain. Dari
motor itu pak Ihsan juga hanya memperbaiki sedikit yang bermasalah dan
memperbaiki sedikit tampilan pada motor dan kemudian dijual lagi. Pada
penjualan kedua, motor Honda CB Pak Ihsan mengantongi keuntungan uang
sejumlah Rp. 800.000,00.
Page 65
51
Dari sinilah Pak Ihsan memulai bisnis bengkel motor dengan membeli
motor bekas, diperbaiki mesinnya dan diperbaiki tampilan motornya lalu
dijual. Banyak orang yang tertarik dan membeli motor Honda CB hasil
garapan dari bengkel Pak Ihsan.
Tetapi lambat laun Pak Ihsan kesulitan mencari bahan dan sparepart
dari motor Honda CB, karena motor tersebut merupakan motor keluaran
lama. Pada awal tahun 2013, Bapak Ihsan mencoba memulai bisnis custom
motor dengan bahan dasar motor Honda GL Pro tahun 1990 sampai tahun
1997 dan merubah menjadi bentuk motor Honda CB. Lambat laun Pak
Ihsan juga kesulitan mencari bahan motor Honda GL Pro yang akan
dirubahnya menjadi motor Honda CB. Sehingga akhirnya pak Ihsan
mencoba membuat motor custom dengan model Japstyle, Scrambler, dan
Cafe Racer.
Bapak Ihsan memberi nama bengkelnya pada tahun 2013 dengan
nama Icus Custom. Nama Icus Custom sendiri adalah singkatan dari Ihsan
Custom, Ihsan adalah pemiliknya dan Custom adalah bengkel motor khusus
memodifikasi atau merubah bentuk dari suatu kendaraan standar pabrikan
menjadi bentuk motor dengan tampilan yang berbeda dari bentuk awalnya.
Yang menjadi inspirasi bagi Pak Ihsan dalam mengcustom motor ternyata
bukan dari negara Indonesia melainkan custom motor dari luar negari yaitu
Deus Ex Machina. Karena idolanya, Pak Ihsan memilih nama Icus dengan
nama menyamakan bengkel yaitu Deus, dan memiliki gambaran pertama
tentang custom motor berasal dari Deus tersebut.
Page 66
52
Di awal rintisan bengkel, Pak Ihsan mengakui bahwa antusias
masyarakat masih kurang, meskipun pada saat itu biaya yang dikeluarkan
masih tergolong hemat. Antusias masyarakat yang seperti itu tidak membuat
Pak Ihsan menyerah. Dia mencoba mengganti bentuk motor ke bentuk yang
berbeda lagi dengan mesin yang sama. Dan akhirnya jika motor tersebut
laku dengan perubahan bentuk yang terakhir, maka Pak Ihsan baru bisa
menyimpulkan bahwa kebanyakan konsumen menyukai bentuk motor yang
berhasil dijualnya. Dengan persepsi tersebut, Bapak Ihsan dapat membuat
produksi custom motor dan terus menjualnya. Puncak dari penjualan motor
custom Pak Ihsan yaitu pada tahun 2014. Di tahun tersebut, Pak Ihsan dapat
menjual motor custom 25 unit sampai 30 unit motor.
2. Lokasi Bengkel Icus Custom
Bengkel Icus Custom berada di Desa Ngasem Krajan RT.02/RW.05
Kecamatan Bandungan Kode Pos 50614 Kabupaten Semarang Provinsi
Jawa Tengah. Peneliti memilih tempat tersebut, karena sekarang ini banyak
penggemar motor custom dan bengkel motor khusus untuk spesialisasi
custom motor, salah satunya yang tidak jauh dari Kota Salatiga dan sudah
terkenal di berbagai daerah yaitu di bengkel Icus Custom Desa Ngasem
Krajan RT.02/RW.05 Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
3. Visi dan Misi Bengkel Icus Custom
a. Visi Bengkel Icus Custom
Visi bengkel ini adalah menjadi pusat reparasi motor custom yang
menyediakan sparepart dan jasa service, modifikasi tune up, dan lainnya
Page 67
53
yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan yang didukung dengan
peralatan canggih dan tenaga ahli yang kompeten serta pelayanan yang
optimal dan terpercaya.
b. Misi Bengkel Icus Custom
1) Memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna motor custom.
2) Selalu update mengenai motor-motor custom untuk diterapkan di
bengkel icus custom.
3) Meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan secara optimal melalui
peningkatan kedisiplinan dan kemampuan kerja.
c. Tujuan Bengkel Icus Custom
Meningkatkan kreatifitas anak bangsa di bidang custom motor yang
bertujuan agar semua laki-laki memakai motor custom yang memang
identik dengan laki-laki.
4. Struktur Kepengurusan Bengkel Icus Custom
a. Pimpinan Bengkel Icus Custom
Pemimpin dari bengkel Icus Custom adalah Bapak Ihsanuddin,
Amd.Rad.
b. Karyawan Bengkel Icus Cutom
Karena belum merupakan sebuah perusahaan resmi, maka struktur
kepengurusan bengkel belum ada laiknya struktur kepengurusan seperti
di perusahaan pada umumnya. Yang ada hanya karyawan yang bertugas
sesuai bidangnya masing-masing. Berdasarkan statusnya, bengkel ini
belum di tingkat setara perusahaan dan masih setara dengan Home
Page 68
54
Industry. Oleh sebab itulah, ide, finishing, dan periklanan atau promosi
sebuah motor hingga managerial keuangan ditangani oleh Bapak Ihsan
sendiri. Jika bagian-bagian tersebut diserahkan atau dipercayakan pada
orang lain, belum tentu hasilnya bisa sama dengan apa yang diinginkan
oleh Pak Ihsan, karena pemikiran awal dari Pak Ihsan dan tidak mudah
jika mengajarkan kepada orarng lain yang belum tentu bisa seperti pak
Ihsan yang lebih tahu dan lebih menguasai di bagian-bagian tersebut.
Dalam pembuatan motor custom, tentunya Pak Ihsan tidak
melakukannya sendiri, melainkan dibantu oleh 5 karyawan yang
membantunya, 4 orang diantaranya diberi upah gaji pak Ihsan setara
UMK (Upah Minimum Kabupaten) Semarang tahun 2019 yaitu 2,1 juta
rupiah.
Adapun nama karyawan bengkel ini adalah;
NO. NAMA KETERANGAN
1. Rozi Mekanik 1
2. Gofar Mekanik 2
3. Wahyu Montir 1
4. Eko Montir 2
5. Angga Dalam masa training 6 bulan
5. Jenis Motor Custom Yang Dijual Bengkel Icus Custom
Untuk motor custom yang dijual dibengkel Icus Custom saat ini hanya
jenis motor yang menggunakan sistem kopling, yang nantinya motor-motor
tersebut di custom menjadi motor dengan model-model klasik, seperti :
Page 69
55
a. Japstyle: Merupakan aliran modifikasi sepeda motor yang berasal dari
negara Jepang, dimana nama Japstyle sendiri adalah singkatan dari
Japanese Style.
b. Scrambler: Merupakan salah satu aliran modifikasi yang tenar di
kalangan masyarakat Indonesia. Dengan model, rangka, body dan stang
yang unik.
c. Cafe Racer: Merupakan aliran modifikasi sepeda motor yang berasal dari
Inggris, dimana motor ini memeliki ciri khas seperti stang jepit dan body
tawon (hornet).
B. Praktik Custom Motor Di Bengkel Icus Custom
1. Jenis Custom Motor yang Digunakan Bengkel Icus Custom
Dalam mengcustom sebuah motor, bengkel Icus Custom
menggunakan jenis modifikasi ringan, dimana modifikasi motor yang
dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi
bentuk baru. Pada jenis ini, hampir bagian-bagian penting sebuah motor
mengalami perombakan, seperti suspensi depan sampai belakang, stang,
velg, ban, tangki bensin, bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya
termasuk perubahan kerangka motor.
2. Proses Custom Motor Di Bengkel Icus Custom
Berikut ini adalah proses atau tahapan membuatan motor custom yang
melalui sebuah proses panjang meliputi beberapa tahapan diantaranya; tahap
persiapan, tahap produksi, dan tahap akhir. Penjelasan secara terperinci
tentang tahapan custom motor dapat dijabarkan sebagai berikut :
Page 70
56
a. Tahap Persiapan
Sebelum mengcustom sebuah motor diperlukan persiapan dan
konsep dalam merubah bentuk suatu kendaraan bermotor, diantaranya
adalah ;
1) Bapak Ihsan melihat pasar terlebih dahulu, motor seperti apa yang
laku di pasaran, lalu pak Ihsan mengcustomnya, karena memang
tujuannya adalah untuk berjualan. Contoh tranding pasar saat ini
adalah motor custom model Byson Tracker yang pada mulanya adalah
Yamaha Byson dimodif Tracker dengan gaya dan ciri khas dari pak
Ihsan sendiri.
2) Mencari part atau komponen untuk membuat motor custom. Dalam
hal ini, Pak Ihsan mencari sebagian di toko online dan mencari
sebagian lain di toko-toko yang sudah menjadi langganan seperti toko
yang berada di Semarang. Ada dua toko yang yang sudah menjadi
langganan Pak Ihsan yaitu toko Agung Motor dan Mandiri Motor. Jika
kedua toko tersebut tidak ada barang yang dicari, barulah Pak Ihsan
mencari barang yang diinginkan di toko online seperti di toko Gudang
Custom dan Damar Custom.
3) Pemilihan bentuk dasar tipe motor. Sampai sekarang ini bengkel Icus
Custom memproduksi motor custom dengan tipe motor yang
menggunakan sistem kopling atau motor laki-laki.
Page 71
57
b. Tahap Produksi
Dalam tahap ini dibutuhkan skill dan pengalaman agar tidak terjadi
kesalahan pada saat membuat motor custom, diantaranya :
1) Pak Ihsan membeli motor bekas dari orang lain.
2) Pak Ihsan melepas semua body standarnya dari motor supaya dapat
melihat rangka sebuah motor.
3) Setelah terlihat rangka, baru Pak Ihsan memasang kaki-kaki yang
cocok untuk motor tersebut seperti, ban, velg, dan suspensi.
4) Selanjutnya Pak Ihsan mengelas rangka motor yang dirubah sesuai
keinginan. Untuk tangki bahan bakar dan spakbor, Pak Ihsan memiliki
rekanan dan sudah berlangganan pada orang yang memang sudah ahli
dalam membuat barang tersebut.
c. Tahap Akhir
Yang membuat motor custom mempunyai ciri khas tersendiri dari
motor standar pabrikan adalah tampilan, aksesoris, dan aksennya sangat
unik. Dalam memberikan aksen agar tampilan sebuah motor custom
terlihat bagus, Pak Ihsan menggunakan inisiatif dan kreasi sendiri yang
diterapkan pada motor garapannya, seperti motor stok ready saat ini yang
di bengkelnya. Motor-motor tersebut merupakan hasil kreasi dari Pak
Ihsan sendiri. Tetapi jika ada konsumen yang pesan dari awal, konsep
sebuah motor mengikuti keinginan dari konsumen terseebut.73
73
Wawancara dengan Ihsanuddin, Pemilik Bengkel Icus Custom, di Rumah Bapak Ihsan,
tanggal 12 Agustus 2019.
Page 72
58
Pada tahapan produksi, pak Ihsan pernah membeli motor bekas
dengan rangka tempelan. Rangka tempelan adalah nomor rangka dan
nomor mesin yang dirubah pada sebuah motor hasil curian yang
kemudian dijual kembali. Sementara, surat-surat kelengkapan kendaraan
mulai dari STNK dan BPKB, didapat dari perusahaan asuransi yang
melelang surat-surat motor bekas kecelakaan.74
Setelah mengetahui
bahwa motor tersebut ternyata motor dengan rangka tempelan, Pak Ihsan
langsung mengembalikannya kepada orang yang menjual dan meminta
untuk dikembalikan uangnya, karena Pak Ihsan tidak mau mengambil
resiko jika melakukan custom pada motor dengan rangka tempelan.
3. Kelengkapan Surat Motor Custom di Bengkel Icus Custom
Dalam hal ini, motor-motor custom buatan Pak Ihsan memang
suratnya masih berlaku dan pajaknya masih jalan. Surat-surat pada motor
seperti STNK dan BPKB tidak dirubah, karena menurut Pak Ihsan custom
motor yang dilakukannya tergolong modifikasi ringan. Warna motor custom
disesuaikan dengan warna yang terdapat pada STNK aslinya. Jika terdapat
konsumen yang meminta untuk merubah warna lain yang tidak sesuai
dengan STNK, Pak Ihsan menyuruh konsumen tersebut mengurus sendiri
STNK dan BPKB motornya ke SAMSAT sesuai daerah masing-masing
konsumen.
74
www.viva.co.id/otomotif/tips/950918-cara-deteksi-nomor-rangka-palsu-ala-pedagang-
mobkas, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
Page 73
59
4. Perizinan Bengkel Icus Custom
Untuk sebuah bengkel yang notabene sudah bisa memproduksi motor,
bengkel Pak Ihsan belum mempunyai izin kepada pihak yang terkait. Pak
Ihsan sudah pernah mencoba menanyakan perihal perizinan dalam
memodifikasi sebuah motor ke SAMSAT, dari pihak SAMSAT
menjelaskan bahwa untuk memodifikasi sebuah motor yang mengakibatkan
perubahan pada kerangka motor harus memenuhi beberapa syarat yang
harus dipenuhi.
Pak Ihsan mengatakan “untuk merubah kerangka motor sangat susah
mas dan syarat-syaratnya ribet”, dan mengharuskan kita:75
a. Meminta Izin ke APM (Agen Pemegang Merek) terlebih dahulu minta
persetujuan, bahwa motornya boleh dimodifikasi dengan bentuk yang
berbeda dari aslinya atau tidak. Jika diperbolehkan, pihak APM akan
memberikan surat izin yang ditandatangani dan diberi stempel.
b. Meminta Sertifikat Pengujian Tipe dan SRUT (sertifikat yang
menyatakan bahwa tipe tersebut telah terdaftar dan sudah dilakukan uji
tipe) di kantor Kementerian Perhubungan.
c. Menyertakan STNK dan BPKB motor.
d. Menyertakan KTP orang yang bertanggung jawab dalam melakukan
modifikasi.
e. Melengkapi syarat-syarat di atas lalu diserahkan ke SAMSAT untuk
mengisi formulir permohonan.
75
Wawancara dengan Ihsanuddin, Pemilik Bengkel Icus Custom, di Rumah Bapak Ihsan,
tanggal 12 Agustus 2019.
Page 74
60
f. Syarat terakhir agar dikeluarkan STNK dan BPKB baru yang sesuai pada
motor harus, melaksanakan cek fisik pada motor yang telah dimodifikasi.
C. Praktik Jual Motor Custom Di Bengkel Icus Custom
1. Jual Motor Pesanan
Dalam praktik jual beli di bengkel icus custom dengan sistem
pesanan, konsumen terlebih dahulu memesan motor custom seperti apa
konsep yang diinginkannya. Kemudian setelah terjadinya akad jual beli
pesanan, konsumen diwajibkan terlebih dahulu untuk memberikan uang
muka setengah dari harga motor sebagai tanda jadi.
Setelah terjadinya akad jual beli pesanan, bengkel icus custom
mencari dan membeli motor standar yang nantinya dimodifikasi sesuai
permintaan konsumen. Kemudian bengkel icus custom mencari part atau
komponen motor, mencari sebagian di toko-toko yang sudah menjadi
langganan dan mencari sebagian lain di toko online. Toko-toko yang sudah
menjadi langganan bengkel icus custom yang berada di Semarang yaitu toko
Agung Motor dan Mandiri Motor. Jika kedua toko tersebut tidak ada barang
yang dicari, barulah bengkel icus custom mencari barang yang diinginkan di
toko online seperti di toko Gudang Custom dan Damar Custom.
Setelah bengkel icus custom mendapatkan part atau komponen yang
dicari, barulah bengkel icus custom melakukan modifikasi terhadap motor
yang dipesan oleh konsumen, mulai dari melepas semua body standarnya
pada motor supaya dapat melihat rangka sebuah motor, setelah terlihat
rangka, pemasangan pada kaki-kaki yang cocok untuk motor tersebut
Page 75
61
seperti, ban, velg, dan suspensi.Selanjutnya pengelasan pada rangka motor
yang dirubah sesuai pesanan konsumen. Untuk tangki bahan bakar dan
spakbor, bengkel icus custom memesan dan membeli dari orang lain.
Supaya terlihat bagus bengkel icus custom memberikan aksesoris serta
aksen pada motor sesuai dengan inisiatif dan kreasi mengikuti keinginan
konsumen.
Ketika sebuah motor sudah selesai dimodifikasi serta dites jalan oleh
salah satu karyawan bengkel icus custom, konsumen berhak mencoba motor
yang telah dipesan dan ketika sesuai dengan apa yang telah diharapkan,
konsumen wajib melunasi harga motor yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak. Dan bagi konsumen yang bertempat tinggal jauh dari bengkel
icus custom, konsumen wajib melunasi harga motor yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak supaya pihak bengkel segera memenuhi
kewajibannya untuk mengirim motor yang dipesan oleh konsumen.
2. Jual Ready Stock Motor Custom
Dalam praktik jual beli di bengkel icus custom dengan sistem ready
stock, bengkel icus custom membeli motor bekas dari orang lain, kemudian
mencari part atau komponen motor, mencari sebagian di toko-toko yang
sudah menjadi langganan dan mencari sebagian lain di toko online. Toko-
toko yang sudah menjadi langganan bengkel icus custom yang berada di
Semarang yaitu toko Agung Motor dan Mandiri Motor. Jika kedua toko
tersebut tidak ada barang yang dicari, barulah bengkel icus custom mencari
Page 76
62
barang yang diinginkan di toko online seperti di toko Gudang Custom dan
Damar Custom.
Setelah bengkel icus custom mendapatkan part atau komponen yang
dicari, barulah bengkel icus custom melakukan modifikasi pada motor,
mulai dari melepas semua body standarnya pada motor supaya dapat melihat
rangka sebuah motor, setelah terlihat rangka, pemasangan pada kaki-kaki
yang cocok untuk motor tersebut seperti, ban, velg, dan suspensi.
Selanjutnya pengelasan pada rangka motor yang dirubah sesuai konsep dari
pemilik bengkel icus custom. Untuk tangki bahan bakar dan spakbor,
bengkel icus custom memesan dan membeli dari orang lain.
Supaya terlihat bagus bengkel icus custom memberikan aksesoris serta
aksen pada motor sesuai dengan inisiatif dan kreasi mengikuti keinginan
dari pemilik bengkel.
Ketika sebuah motor sudah selesai dimodifikasi serta di tes jalan oleh
salah satu karyawan bengkel icus custom, dari pihak bengkel untuk
mempromosikan motornya, pihak bengkel tidak kekurangan akal untuk
mempromosikan motornya dari mulut ke mulut hingga disebarluaskan
melalui media sosial, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui tentang
adanya motor custom yang diproduksi oleh bengkel icus custom.
Jadi dengan promosi yang disebarluaskan lewat media sosial, tidak
menyulitkan bagi mereka yang menginginkan modifikasi motor custom
untuk datang dan bertemu langsung kepada pemilik bengkel icus custom,
walaupun hanya sekedar bertanya dan melihat motor custom yang sudah
Page 77
63
tersedia di bengkel, dengan cara tersebut orang akan lebih leluasa untuk
memilih motor custom yang diinginkan.
Page 78
64
BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK CUSTOM MOTOR DI BENGKEL ICUS CUSTOM
Setelah mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari hasil
wawancara di bengkel Icus Custom maupun dari karya pustaka orang lain yang
membahas tentang modifikasi motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum
Islam yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka
sebagai langkah selanjutnya penulis menganalisa data yang telah dikumpulkan
sebagai berikut.
A. Praktik Custom Motor Di Bengkel Icus Custom
Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan tentang proses modifikasi motor
oleh Icus Custom hingga penjualan motor custom. Bengkel Icus Custom
dalam memodifikasi motor menggunakan jenis modifikasi berat, dimana
modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor
sehingga menjadi bentuk baru dan melalui sebuah proses yang terdiri dari
tahapan persiapan, tahap produksi, dan tahap akhir.
Dalam tahap persiapan, bengkel Icus Custom memulai dari melihat pasar
terlebih dahulu, motor seperti apa yang laku di pasaran, kemudian mencari dan
membeli part atau komponen untuk membuat motor custom yang dijualnya,
dalam hal ini bengkel Icus Custom menggunakan motor dengan sistem
kopling.
Tahap selanjutnya yaitu pembuatan motor custom, diawali dengan
melepas body standar dari agar terlihat rangkanya, kemudian pemasangan kaki-
Page 79
65
kaki pada motor, seperti ban, velg, dan suspensi, serta pengelasan pada rangka
motor yang dirubah sesuai konsep motor custom. Tahap terakhir yaitu bengkel
Icus memberikan aksesoris serta aksen pada motor sesuai dengan inisiatif dan
kreasi mengikuti keinginan konsumen.
Dalam menjalankan usaha motor custom, bengkel Icus Custom menjual
motor yang surat-suratnya masih berlaku dan pajaknya masih jalan, STNK dan
BPKB pada motor juga tidak dirubah ke SAMSAT, padahal motor custom
buatannya tergolong modifikasi berat.
Untuk sebuah bengkel yang notabene sudah bisa memproduksi motor,
bengkel Icus Custom belum mempunyai izin kepada pihak yang berwenang
seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan perizinan ke pihak APM
(Agen Pemegang Merek) kendaraan bermotor.
Bengkel Icus Custom dalam menjual motor custom menggunakan sistem
jual beli motor custom pesanan dari konsumen dan jual beli ready stock motor
custom di bengkel.
Dalam penjualan motor custom dengan sistem pesanan, konsumen
terlebih dahulu memesan motor custom dan konsep modifikasi yang
diinginkannya. Kemudian, setelah terjadinya akad jual beli pesanan, konsumen
diwajibkan terlebih dahulu untuk memberikan uang muka sejumlah setengah
dari harga motor sebagai tanda jadi.
Dalam penjualan motor custom dengan sistem ready stock, bengkel Icus
Custom memiliki stok motor custom di bengkel berdasarkan ide dan kreasi dari
Page 80
66
bengkel, yang kemudian dijualnya dengan mempromosikannya dari mulut ke
mulut hingga disebarluaskan melalui media sosial.
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Custom Motor di Bengkel Icus
Custom
Kendaraan bermotor banyak digunakan oleh kalangan masyarakat luas,
dan banyak kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa agar kendaraan
tersebut dapat memenuhi hasrat penggunanya seperti modifikasi dengan
merubah bentuk kerangka kendaraan, menambah kecepatan kendaraan,
kebisingan emisi gas buang, hilangnya fungsi penting pada kendaraan, dan
merubah fungsi kendaraan yang semestinya.
Dalam memodifikasi kendaraan bermotor, tentunya tidak dilakukan
secara sembarangan dengan hanya merubah motor sesuai apa yang diinginkan,
akan tetapi kendaraan bermotor yang dimodifikasi harus dilakukan uji tipe
kendaraan terhadapnya meskipun kendaraan tersebut dimodifikasi dengan tidak
merubah banyak dari bentuk asli dari kendaraan tersebut. Meskipun demikian,
tetap saja kendaraan itu diberlakukan uji tipe kepadanya karena setiap
kendaraan bermotor memiliki gambar rancang bangunnya masing-masing. Hal
tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ,
dimana pasal 49 dari Undang-undang itu mengharuskan kendaraan bermotor
yang diimpor, dibuat, atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di
jalan, wajib dilakukan pengujian terlebih dahulu.
Adapun pengujian yang dimaksud di atas adalah meliputi uji tipe dan uji
berkala. Memang, dalam praktiknya, modifikasi yang dilakukan oleh bengkel
Page 81
67
Icus Custom termasuk merubah kontruksi dan material kendaraan dengan tidak
melaksanakan uji tipe kendaraan. Padahal melakukan uji tipe yakni dari pihak
bengkel yang telah memodifikasi kendaraan bermotor yang merubah rangka
atau merubah spesifikasi mesin yang dikategorikan merubah kontruksi dan
material pada motor adalah sebuah kewajiban.
Selanjutnya, mengenai status bengkel modifikasi yang menjadi tempat
dilakukannya modifikasi motor wajib berstatus sebagai bengkel umum
kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di
bidang industri atau bengkel modifikasi yang sudah memiliki izin untuk
melakukan modifikasi motor dengan memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Tujuan disyaratkan izin dari pemerintah yaitu
untuk memperjelas status dari bengkel motor agar menjadi bengkel yang
berbadan hukum (legal). Ketentuan tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dalam Pasal 132 ayat 7. Pasal
tersebut mewajibkan dalam memodifikasi kendaraan bermotor haruslah
dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang memiliki peralatan
dan fasilitas uji berkala, memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari
pemerintah kabupaten/kota, dan memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
Meskipun sudah ada peraturan seperti itu, dalam praktiknya, bengkel Icus
Custom dalam memodifikasi kendaraan bermotor tidak memiliki izin dari
pemerintah.
Meskipun demikian keadaannya, konsumen tettap memilih untuk
membeli atau memesan motor modifikasi ke bengkel Icus Custom, karena
Page 82
68
bengkel umum yang sudah mempunyai izin dari pemerintah belum tentu bisa
memodifikasi kendaraan bermotor sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen.
Hal tersebut wajar, karena bengkel umum lebih mengutamakan kenyamanan
dan keselamatan bagi pengendara motor itu sendiri dengan tidak melakukan
modifikasi yang merubah kerangka atau merubah spesifikasi mesin motor.
Selain perizinan dari pemerintah setempat, pada Pasal 132 ayat 6
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan menyatakan
bahwa modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan ketika bengkel
telah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dalam hal
ini, bengkel modifikasi motor harus meminta rekomendasi dari agen tunggal
pemegang merek yang bertujuan agar motor yang akan dimodifikasi laik untuk
dimodifikasi. Sekali lagi, dalam praktik modifikasi yang dilakukan bengkel
Icus Custom, tidak disertai izin dan rekomendasi dari agen tunggal pemegang
merek dari kendaraan yang dimodifikasinya. Hal ini merupakan salah satu
pelanggaran yang berakibat pada illegalnya modifikasi yang dilakukan.
Dalam hal penjualan, Bengkel Icus Custom pada praktiknya sudah
memenuhi unsur-unsur dalam jual beli, diantaranya adanya akad antara kedua
belah pihak, dan barang yang diperjualbelikan. Namun, objek jual beli atau jual
beli pesan mangandung resiko yang membahayakan atau membuat kerugian
bagi konsumen. Bengkel Icus Custom dilarang memproduksi atau
memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan
standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan,
karena barang yang diperjualbelikan Bengkel Icus Custom tidak terjamin mutu
Page 83
69
barang yang diproduksi atau diperdagangkannya berdasarkan, Bengkel Icus
Custom yang tidak melakukan uji tipe dan uji berkala yang merupakan
pengujian standar keselamatan pada kendaraan bermotor laik atau tidaknya
kendaraan bermotor melaju di jalan raya. Hal tersebut tidak sesuai dengan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Peraturan atau hukum sejatinya dibentuk bertujuan untuk
mengharmonikan antara kedamaian dan ketertiban. Dalam kedamaian ada
kebebasan yang dilakukan oleh manusia, seperti kebebasan untuk
memodifikasi motornya. Dan dalam ketertiban ada keterikatan terhadap hukum
yang telah disepakati bersama untuk dijalankan agar satu sama lain tidak saling
membahayakan. Tujuan hukum tersebut tidak akan bisa diwujudkan kecuali
dengan mentaati segala macam peraturan yang ada di dalamnya.
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Custom Motor di Bengkel Icus
Custom
Berdasarkan tahapan proses dalam modifikasi kendaraan bermotor,
motor modifikasi yang dibuat bengkel Icus Custom memiliki dampak yang
membahayakan karena dalam prosesnya tidak melakukan uji tipe dan uji
berkala pada motor sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9
Tahun 2004 yang bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara
teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya.
Dalam perspektif hukum Islam, membuat sesuatu yang mendatangkan
bahaya itu dilarang karena Islam menutup rapat-rapat segala macam sarana dan
Page 84
70
jalan menuju ke dosa dan kemaksiatan dengan konsep Sadd dzari‟ahnya. Dan
sarana atau jalan menuju kepada dosa dan kemaksiatan dianggap sebagai
perbuatan dosa dan kemaksiatan itu sendiri. Selain itu, Allah melarang
seseorang untuk melemparkan dan membiarkan diri sendiri ke jurang
kehancuran dan kebinasaan dan Nabi Muhammad Saw juga melarang muslim
untuk membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain.
Saddu Dari‟ah adalah penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan
tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah
terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Sama halnya dengan memodifikasi
sebuah kendaraan bermotor itu boleh. Namun, berbahaya jika memodifikasi
motor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena didalam peraturan
mengenai modifikasi kendaraan bermotor terdapat persyaratan-persyaratan
yang harus dilalui, contohnya mengenai uji tipe dan cek fisik pada kendaraan
bermotor yang dimodifikasi, serangkaian prosedur wajib dilakukan agar motor
yang dimodifikasi layak jalan di jalanan umum setelah melewati proses uji tipe
dan cek fisik pada kendaraan.
Dalam melakukan modifikasi kendaraan bermotor, bengkel Icus Custom
tidak memiliki surat izin dari pemerintah dan tidak memiliki surat rekomendasi
dari agen pemegang merek. Perbuatan yang dilakukan bengkel Icus Custom
tersebut tidak diperbolehkan, karena sejatinya semua masyarakat haruslah
tunduk dengan semua peraturan yang dibuat pemerintah. Dalam Islam,
ketaatan kepada ulil amri merupakan suatu kewajiban umat. Kewajiban taat di
Page 85
71
sini merupakan keharusan karena peraturan tersebut membawa kemaslahatan
rakyat Indonesia untuk menjaga keselamatan dan ketertiban semua masyarakat.
Peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia untuk masyarakat Indonesia
bertujuan sangat baik. Dan termasuk salah satu kewajiban masyarakat adalah
mentaatinya, karena peraturan atau hukum dibuat untuk memberikan arahan
atau tujuan hidup seseorang agar memiliki kesadaran hukum yang baik tanpa
melanggar sebuah peraturan yang dibuat ulil amri dan menumbuhkan
kesadaran akan tertib sosial.
Page 86
72
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik custom
motor di bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan
Kabupaten Semarang, dapat ditarik kesimpulan sebagia berikut:
1. Praktik bengkel Icus Custom dalam mengcustom sebuah motor,
menggunakan jenis modifikasi berat, yaitu modifikasi motor yang dilakukan
dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru.
Bengkel Icus Custom tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
dan surat rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merek) kendaraan
bermotor. Selain itu, bengkel Icus Custom tidak melakukan uji tipe dan uji
berkala pada motor buatannya.
2. Ditinjau dari hukum Positif, praktik custom bengkel Icus Custom tidak
sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang yang diperjualbelikan
Bengkel Icus Custom tidak terjamin mutu barang yang diproduksi atau
diperdagangkannya karena tidak melakukan uji tipe dan uji berkala yang
merupakan pengujian standar keselamatan pada kendaraan bermotor laik
atau tidaknya kendaraan bermotor melaju di jalan raya, maka praktik tesebut
dilarang.
Page 87
73
3. Ditinjau dari hukum Islam, praktik bengkel Icus Custom tidak sesuai dengan
hukum Islam berdasarkan prinsip Saddu Dzari‟ah dan praktik tersebut tidak
mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau Ulil Amri.
B. Saran
Adapun saran yang diberikan penulis untuk bengkel Icus Custom adalah
sebagai berikut;
1. Seharusnya bengkel Icus Custom menjalankan atau mematuhi peraturan di
Indonesia terkait peraturan modifikasi motor, dan mematuhi kaidah hukum
Islam.
2. Alangkah baiknya, bengkel Icus Custom segera mendaftarkan bengkel agar
mempunyai izin terkait usaha modifikasi motor.
Page 88
74
DAFTAR PUSTAKA
A. Djazulli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2006).
A. Masjkur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008).
Abdul Rahman Al-ghazaly. Al-fiqh, „Ala Al-Madzahib al-Arba‟ah (Bayrut: Dar
al-kita al-Ilmiyah) 2006. Cet III.
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (PT. Raja Garfindo Persada: Jakarta,
2004).
Ade Julian Anugerah, “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi
Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 UU NO 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah
Palembang (2016).
Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:
Grafindo, 2012).
Ardyotha Dzaky Hidayat dan Dicky Hidayat, “Perancangan Buku Ilustrasi
Modifikasi Sepeda Motor Retro Klasik”, e-Proceeding of Art & Design :
Vol.6, No.1 (April 2019).
Asma Khalid bin Syamhudi al Banthani, Rakyat Penguasa Hak dan Kewajiban,
Majalah al Sunnah, edisi 12, Jakarta, 2004.
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011).
Aulia Muthiah, Hukum Islam, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika,
2002).
Chairul Umam, Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998).
Departemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha
Putra, 2002).
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011).
Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
Page 89
75
Fikriyah Anis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi
Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”,
Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya (2013).
Hadis Riwayat At-Turmuzi, dalam Kitab al Fitan, Bab Maa jaa-a fii al Khulafa-i.
Hadis Riwayat Muslim, dalam Kitab al Imam, Bab Bayani anna al Diin al
Nashihah.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005).
http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor, diakses pada tanggal 10
Agustus 2019.
https://kbbi.web.id/karya, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.
https://tafsirweb.com/515-surat-al-baqarah-ayat-104.html, diakses pada tangal 24
Agustus 2019.
https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html, diakses pada tanggal 24
Agustus 2019.
http://www.M.liputan6.com/otomotif/read/tren-modifikasi-elegan-di-motor,
diakses pada tanggal 30 Juli 2019.
https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-
kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-
kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/, diakses pada
tanggal 24 Agustus 2019.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, disadur oleh
Moempoeni Moelatingsih Maemoenah (Yogyakarta: Kanisius, 1982).
Imam Malik, Hayatuhu wa‟ashruhu wa Arash wa fiqhuhu, (Kairo: Darul Fikr Al-
„Arabi, 2002).
Imam Musthofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2016).
Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Halia
Indonesia, 2012).
Jalaludin Rahmad, Islam Alternatif, (Mizan: Bandung, 1989).
Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur‟an dan Implementasinya dalam
Masyarakat Muslim, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No. 1, (Riau: UIN
Suska, 2011).
Page 90
76
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/1999
Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bernotor.
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009).
Luqman Jamal, Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama‟ah Terhadap Penguasa, Majalah
al Nashihah, vol 08, Makasar, 2004.
M. Milchani, “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor
Kereta Mini Diwilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
Masykur Anhari, Ushul Fiqh (Surabaya: Diantama, 2008).
Meti Salindri, “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau dari Hukum Positif
Dan Hukum Islam”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2018).
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Saefullah Ma‟shum dan Slamet Basyir),
Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010).
Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ju‟fi. Al-Jami‟ As-Sahih Al-
Mukhtashar. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009).
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2000).
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996).
Peraturan KAPOLRI No.5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
Rahmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta:
Literasi Media Publising, 2015).
Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005).
Soejono Soekanto, Polisi Dan Lalu Lintas Analisi menurut Sosiologi Hukum,
(Jakarta: Mandar Maju, 1990).
Page 91
77
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010).
Syafii Jafri. Fiqh Muamalah. (Riau: Suskaprs, 2008).
Teguh Imanto, Proses Visualisasi Modifikasi Motor, Inosains, 2 (Agustus, 2014). Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.
www.academia.edu/10135928/Sos_Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_N
omor_55_Tahun_1_Autosaved, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.
www.M.news.viva.co.id/search=fungsi_modifikasi_Motor, diakses pada tanggal
30 Juli 2019.
www.viva.co.id/otomotif/tips/950918-cara-deteksi-nomor-rangka-palsu-ala-
pedagang-mobkas, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
Page 92
78
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Curriculum Vitae
Lampiran II Penunjukkan Pembimbing Skripsi
Lampiran III Surat Nota Pembimbing
Lampiran IV Lembar Konsultasi Skripsi
Lampiran V Surat Izin Penelitian di Bengkel Icus Custom
Lampiran VI Pedoman Wawancara
Lampiran VII Dokumentasi
Lampiran VIII Daftar Nilai SKK
Page 105
PEDOMAN WAWANCARA
A. Pemilik Bengkel Icus Custom
1. Bagaimana sejarah berdirinya bengkel Icus Custom?
2. Apa Visi dan Misi dari bengkel Icus Custom dalam bisnis modifikasi
motor?
3. Apa faktor pendorong pemilik dalam mendirikan bengkel Icus Custom?
4. Bagaimana praktik dalam memodifikasi motor?
5. Apakah di bengkel Icus Custom ada jenis-jenis modifikasi motor?
6. Bagaimana rincian proses modifikasi motor?
7. Apa saja tahapan produksi motor custom di bengkel Icus Custom?
8. Apakah bengkel Icus Custom sudah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha
Perdagangan) dari pemerintah setempat?
9. Bagaimanakah cara modifikasi motor yang sesuai dengan peraturan
pemerintah?
Page 107
Dokumentasi
Foto Bengkel Icus Custom
Foto Motor Custom
Page 108
Foto saat wawancara dengan pemilik bengkel Icus Custom
Page 109
Foto saat wawancara dengan salah satu konsumen Icus Custom
Page 110
Foto motor konsumen dari bengkel Icus Custom