PRA-RK3K-PANTAI

PROGRAM MANAJEMEN K3

- PRA KONTRAK -

PRA RK3K

PROGRAM

KESEHATAN DAN KESELAMATAN

KERJA

K3 OHSAS 18001:2007


DAFTAR ISI 1. Latar belakang, maksud, tujuan dan ruang lingkup 2. Peraturan perundang undangan yang meliputi :

a. Peraturan perundang undangan yang berlaku b. Ketentuan lainnya.

3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi : a. Pengertian SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum b. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja c. Identifikasi faktor resiko K3 konstruksi d. Perencanaan e. Sasaran K3 dan Program K3 f. Prosedur kebijakan, prosedur identifikasi faktor resiko, prosedur sasaran dan program k3

4. Pengukuran 5. Tanggap Darurat dan Instruksi kerja Kesehatan dalam bekerja. 6. Tinjauan manajemen. 7. Kesimpulan 8. Penutup 9. Daftar pustaka 10. Lampiran Fasilitas K3


1.1 LATAR BELAKANG

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam

sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.

Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan

sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh dari itu keselamatan dan

kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh sebab

itu isu keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus

diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem

pekerjaan. Dengan kata lain pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata

sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap para pekerja dan bagi

setiap bentuk kegiatan pekerjaan.

Secara singkatnya latar belakang Program K3 ini adalah :

Kegiatan Konstruksi merupakan unsur yang penting dalam pembangunan

Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan.

Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku.

1.2 MAKSUD, Tujuan dan Ruang Lingkup

(1) Maksud Pra rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K) ini sebagai acuan bagi

penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum yang

dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi.

(2) Tujuan Pra rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K) ini agar semua pemangku

kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam

penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum

khususnya untuk pekerjaan ini. sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja

konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan kerja

yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

(3) Ruang Lingkup Pra rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K) ini mengatur

penyelenggaraan sistem manajemen K3 konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bagi

pelaksanaan pekerjaan ini dengan seluruh uraian pekerjaannya semenjak persiapan

hingga penyelesaian pekerjaan, yang telah diperhitungkan sebagai Proyek dengan

Resiko Kecelakaan Tinggi.

Ruang lingkup K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di

dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan

usaha yang dikerjakan.

b. Aspek perlindungan dalam K3 meliputi :

1) Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian

2) Peralatan dan bahan yang dipergunakan

3) Faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial.

4) Proses produksi

5) Karakteristik dan sifat pekerjaan

6) Teknologi dan metodologi kerja

c. Penerapan K3 dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan

hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa.

d. Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/perusahaan ikut bertanggung

jawab atas keberhasilan usaha K3.


II. Peraturan perundang undangan II.a. Peraturan perundang undangan yang berlaku

NO. UU PERATURAN / PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 Undang-undang dasar

Uu No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Uu No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja

Uu No. 23/1992 Tentang Kesehatan

Uu No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosisal Tenaga Kerja

Uu No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi

Uu No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

II.b. Ketentuan lainnya.

PERATURAN / KETENTUAN PERATURAN / KETENTUAN

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.O2/Men/L980

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1981

Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998

Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan


Kualifikasi Dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/Men/1987

Panltla Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukkan Ahll Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Perburuhan No. 7tahun 1964

Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-186/Men/1999

Unit Penanggulangan Kebakaran Dl Tempat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Perm05/Men/1985

Pesawat Angkat Dan Angkut

Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999 Nllal Ambang Batas Faktor Flslka Dl Tempat Kerja

Surat Edaran No. Seso1/Men/1997 Nllal Ambang Batas Faktor Klmla Dl Udara Lingkungan

Kerja

Surat Edaran Dirjen Binawas No. 05/Bw/1997 Penggunaan Alat Pelindung Dirl


Kualifikasi Juru Las


K 3 Pada Konstruksi Bangunan


Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Aiat Pemadam Api Ringan


3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

a. Pengertian SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam Pra RK3K ini yang

dimaksud dengan :

1. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian

perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan

dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses

produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian

dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang

dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang

selamat, aman,

efisien dan produktif.

3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah SMK3 pada sektor jasa

konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain

pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem

penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan

perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan,

bendung, waduk, dan lainnya.

4. Ahli K3 Konstruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di

bidang K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam merencanakan, melaksanakan

dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat

penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang dan sudah

berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan K3 Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja.

5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa

dan/atau Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

6. P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat

kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk

mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan

keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan

Sekretaris

P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi.

7. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber sumber bahaya baik

didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada

di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

8. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu

batas yang memadai.

9. Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3

dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi.

10. Kategori Risiko K3 berupa tinggi, sedang atau kecil. Jika terjadi perbedaan

pendapat tentang penentuan kategori risiko, harus diambil tingkat risiko yang lebih

tinggi.

11. Risiko Tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko

sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan

lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.


12. Risiko Sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat

berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta

terganggunya kegiatan konstruksi.

13. Risiko Kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak

membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan

konstruksi.

14. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari

kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko. M

15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau

pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

16. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung

jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana

APBN Departemen Pekerjaan Umum.

17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

18. Penyedia barang/jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

19. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud

fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat

Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta

pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

20. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang

yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa

pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya

berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan

kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna

Anggaran.

21. Kegiatan Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,

dikerjakan/ dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna jasa.

22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan

konstruksi meliputi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan pihak lain yang

berkepentingan.

23. Audit Internal K3 Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah pemeriksaan

secara sistematik dan independen oleh Auditor K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan

Umum dalam kerangka pembinaan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas

penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum di lingkungan kerja.

24. Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum oleh Penyedia Jasa

adalah Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor

internal Penyedia Jasa.

25. Laporan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah hasil

audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor yang berisi

fakta yang didapatkan pada saat pelaksanaan Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan

Umum.

26. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen rencana penyelenggaraan K3

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui

oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara

Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang

Pekerjaan Umum.

27. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan

Umum adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Penyelenggaraan

K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi pengumpulan data, analisa,


penilaian, kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 Konstruksi Bidang

Pekerjaan Umum.

28. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan dan/atau di tempat

kerja


B. KEBIJAKAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kami, PT. KARYA MULTI ANUGERAH yang bergerak dalam bidang

Kontraktor berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja dengan cara :

1. Memotivasi dan mendukung usaha pencegahan kecelakaan dan penyakit yang

diakibatkan oleh pekerjaan.

2. Aktif berperan dalam usaha pemenuhan peraturan perundang-undangan dan

persyaratan lain yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kegiatan keselamatan dan

kesehatan kerja kepada pihak terkait.

4. Menetapkan dan melaksanakan tinjauan secara berkala terhadap sasaran dan

program keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan perbaikan secara

berkesinambungan.

PT. KARYA MULTI ANUGERAH

SYARIP NURDIN ZAIN

DIREKTUR UTAMA


C. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

IDENTIFIKASI BAHAYA

PENILAIAN RESIKO

Penanggung Jawab

NO URAIAN PEKERJAAN PERALATAN TENAGA PELUANG AKIBAT RESIKO PENGENDALIAN

KERJA KERJA RESIKO

1 Survey dan Pengukuran Kendaraan, Alat Ukur 4 kecelakaan lalu lintas

1 3 3 Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan

Supir

konflik sosial 1 3 3 Sosialisasi Masyarakat HUMAS, GS

kehujanan longsoran

1 3 3

APD : Safety shoes, masker debu, obat anti malaria, rompi safety, jas hujan Safety belt

(bila diperlukan)

Surveyor, Petugas K3

nyamuk malaria 1 3 3

terjatuh/ tersandung

2 1 2

ular, binatang buas

1 3 3

2 Pembuatan Basecamp (Pembersihan dan perataan lahan Pemadatan dan Perkerasan Lahan Pembuatan saluran , Konstruksi Bangunan, Instalasi Listrik)

Bulldozer Dump truck bulldozer , vibro, Dump truck manual, cangkul

adukan semen

10 tergilas 1 3 3 Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan,

Sosialisasi Masyarakat

Site Manager, Mandor,Humas,

Operator, Petugas K3

debu, kebisingan, asap, getaran

3 1 3

APD : Safety shoes, masker debu, obat anti malaria, rompi safety, jas hujan Safety belt

(bila diperlukan)

terkena cangkul 1 2 2

tertimbun 1 3 3

manual, paku, gergaji, gunting, mesin serut

4 terpukul jatuh dari atap

1 3 3

Peralatan Kelistrikan 4 tertimpa barang jatuh/balok

1 3 3 Baricade, Instruksi Kerja


jatuh / tersandung debu adukan

semen

1 1 1 APD : Safety shoes, masker debu, obat anti malaria, rompi safety, jas hujan Safety belt

(bila diperlukan)

kesetrum 1 3 3

Site Manager

3 Traffic Management 6 kecelakaan lalu lintas

1 3 3 Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Penggunaan Alat

Kerja Manual APD : Safety shoes, Boot shoes, Helm,

Masker debu, sarung tangan, rompi traffic Lampu traffic, Jas

Hujan Barikade / rubber cone " Kurangi Kecepatan

Sekarang" " Hati-Hati "

Rambu Bekerja Rambu Pengalihan

Arus Lalin

cuaca panas 1 3 3

kehujanan 1 3 3

cuaca dingin 1 3 3

faktor ergonomis 1 3 3

bising 1 3 3

debu / asap 1 3 3

1 3 3

konflik sosial 1 3 3

4 Pembongkaran / Penyimpanan material

truck tanki drum

pompa transfer crane manual

3 terlindas, tertabrak

, terjepit, tertimpa drum sling putus terpukul ayunan

besi terjepit tertimpa besi

tergores faktor ergonomis tergores

1 3 3 Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Penggunaan APAR

IK. Penanganan Material Mudah

Terbakar Skenario Kondisi Darurat Kebakaran IK.

Penggunaan Alat Kerja Manual IK.

Pengoperasian Crane APD : Sepatu, Sarung

tangan, masker, APAR, Kotak P3K Rambu

"Bahan Mudah Meledak" Rambu

"Dilarang MErokok"

Site Manager


kebakaran ledakan

1 3 3

Site Manager

5 6 7

Pekerjaan Tanah

Pasangan gorong-gorong pracetak

BoxCulvert

Cerucuk bamboo aur pengadaan dan

pemancangan

excavator, buldozer, dump truck manual jack hammer motor grader

vibro roller

Tacle dan peralatan lainnya

Martil,pacul,linggis

5 4 2

bising debu terlindas /

tertabrak Terkena alat kerja getaran

ergonomis

Terjepit / tertimpa gorong-gorong

Terkene alat kerja,tertimpa

1

2

3

3 1 1

3 2 1

Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan

IK. Pengoperasian Dump truck IK. Pengoperasian Excavator IK.

Pengoperasian Bulldozer IK.

Pengoperasian Motor Grader IK.

Pengoperasian Vibro Roller IK.

Pengoperasian JackHammer APD : helm, sepatu safety,

kacamata, sarungtangan,

masker

APD : helm, sepatu safety, kacamata,

sarung tangan, masker


sarung tangan, masker

Mandor Mandor


8 9

Beton struktur K250

Memotong,membengkokan dan

memasang Tulangan Polos (U32)

Concrete mixer truck,pacul,skop,vibrator

Cutter Mechine, kunci besi,gergaji besi,alat

pengukit,gegep

5 6

bising debu terlindas /

tertabrak Terkena alat kerja getaran

ergonomis

Terkena alat kerja,terkena serpihan besi

1

3

3 1

3 3

Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan


sarungtangan, masker


sarungtangan, masker

Site Manager,mandor mandor


D. PERENCANAAN

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan tentang identifikasi bahaya, penilaian resiko dan

pengendalian resiko, persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, sasaran dan

program keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Referensi

2.1. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.1 : Planning for Hazard

Identification, Risk Assesment

and Risk Control

2.2. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.2 : Legal and Other Requirements

2.3. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.3 : Objectives

2.4. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.4 : OH & S Management

Program(s)

3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1. PT. KARYA MULTI ANUGERAH memastikan bahwa perencanaan

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini dilaksanakan

dalam usaha memenuhi persyaratan yang diperlukan serta memastikan

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini tetap terpelihara.

3.2. PT. KARYA MULTI ANUGERAH menetapkan dan memelihara prosedur

untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan resiko keselamatan kerja,

dari kegiatan, jasa dan fasilitas.

3.3. PT. KARYA MULTI ANUGERAH memastikan hasil dari penilaian dan

pengaruh dari pengendalian dipertimbangkan dalam menetapkan sasaran

keselamatan dan kesehatan kerja dan memelihara informasi yang relevan

dengan perubahan yang diperlukan, mencakup aktivitas rutin dan non rutin

dan aktivitas dari semua personil yang memiliki akses ke tempat kerja

(termasuk sub kontraktor dan pengunjung).

3.4. PT. KARYA MULTI ANUGERAH melakukan proses identifikasi

terhadap resiko keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan untuk setiap rencana pengembangan atau aktivitas

baru atau perubahan aktivitas dan jasa.


3.5. PT. KARYA MULTI ANUGERAH menetapkan, memelihara dan

menerapkan prosedur untuk mengetahui dan memenuhi persyaratan

hukum dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan dan relevan

dengan resiko keselamatan dan kesehatan kerja dari kegiatan, jasa dan

fasilitasnya.

3.6. Peraturan-peraturan dan persyaratan hukum yang terkait dengan

keselamatan dan kesehatan kerja, harus terdaftar dan terdokumentasi

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja.

3.7. PT. KARYA MULTI ANUGERAH menjaga informasi peraturan

perundang-undangan dan persyaratan lainnya tetap up-to-date dan

dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak yang terkait.

3.8. Departemen terkait harus menyusun program kerja K3 yang disetujui oleh

MR untuk mencapai setiap sasaran K3 yang dibuat berdasarkan evaluasi

kinerja sebelumnya, bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja.

3.9. Penetapan dan peninjauan sasaran dan program K3, PT. KARYA MULTI

ANUGERAH mempertimbangkan :

3.9.1. Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

3.9.2. Bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Dokumen Terkait

4.1. PK3. 4.3.1 Prosedur Identifikasi Bahaya Potensial, Penilaian Risiko dan

Pengendalian Risiko.

4.2. PK3. 4.3.2 Prosedur Identifikasi Perundang-undangan dan Persyaratan

Lain.

4.3. PK3. 4.3.3 Prosedur Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program K3.


E. SASARAN K3 DAN PROGRAM K3

SASARAN K3

1. ZERO ACCIDENT

i. Meninggal / Cacat Tetap (0%)

ii. Kehilangan Jam Kerja akibat Kecelakaan kerja maksimal 1 %

iii. Kehilangan jam kerja akibat sakit maksimal 5 %

2. PEMENUHAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SMK3

3. PEMAHAMAN DAN KESADARAN K3 SELURUH KARYAWAN

i. Penggunaan APD 95 %

ii. Laporan kerja K3 minimal 1 kali dalam sebulan

PROGRAM K3

- Mengidentifikasi dan rnernbuat analisa Bahaya dan Resiko setiap pekerjaan. - Mengawasi setiap pekerjaan beresiko tinggi dengan dikeluarkannya Surat Ijin

Kerja

- Melakukan Safety Briefing di setiap awal bekerja kepada seluruh pengawas dan pekerja.

- Melakukan Safety Patroli dan Inspeksi terhadap Lokasi Kerja, Metode dan Peralatan

- Kerja. - Mernbuat rnetode pengarnanan dan pengawasan terhadap alat selarna bekerja - khususnya alat angkat, angkut dan rnuat. - Penyediaan alat dan pendukung keselarnatan kerja (Rarnbu-rarnbu, APD,

Pernadarn

- kebakaran, P3K). - Mernbatasi kerja lernbur - Perneriksaan kesehatan setiap pekerja beresiko tinqgi ( secara periodik )

- Menyediakan Alat Pelindung Diri sesuai kebutuhan - Meningkatkan kedisiplinan terhadap pernakaian APD rnelalui inspeksi dan - punishment (bila diperlukan) - Mensosialisasikan Peurundang-undangan dan Peraturan K3 - Mernberikan training / pelatihan internal yang berhubungan dengan kesadaran

K3


F. PROSEDUR

III.1 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA POTENSIAL,

PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

1. Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam penilaian risiko yang meliputi risiko

kesehatan dan keselamatan kerja secara formal sebelum melakukan suatu kegiatan

melalui identifikasi setiap bahaya dan risiko yang timbul dari seluruh aktivitas,

produk dan jasa yang dilakukan, melakukan penilaian tingkat risiko serta

menentukan pengendalian risiko untuk diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-

hari.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini diaplikasikan diseluruh aktivitas baik rutin maupun non rutin (baru

ataupun modifikasi) dalam penyelenggaraan kegiatan jasa dan fasilitas pada

semua bagian termasuk juga kontraktor, sub kontraktor, pengunjung yang berada

di lingkungan kerja PT. KARYA MULTI ANUGERAH.

3. Uraian Umum

3.1. Bahaya adalah sesuatu yang memiliki potensi yang dapat menyebabkan

cidera atau sakit (bagi pekerja, kontraktor, pengunjung atau masyarakat

sekitar) atau kerusakan terhadap properti perusahaan.

3.2. Risiko adalah kecenderungan untuk terjadi cidera, sakit atau kerusakan

terhadap properti perusahaan yang timbul akibat paparan bahaya.

3.3. Penilaian risiko adalah proses penilaian terhadap suatu risiko dengan

menggunakan parameter akibat dan peluang dari bahaya yang ada.

3.4. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan mengakibatkan kepada

kematian, penyakit akibat kerja, cidera, kerusakan atau kehilangan lainnya.

3.5. Insiden adalah keadaan yang menimbulkan kecelakaan atau memiliki

potensi untuk terjadi kecelakaan. Sebuah insiden dimana tidak ada

penyakit akibat kerja, cidera, kerusakan atau kerugian lainnya juga

diartikan sebagai sebuah hampir celaka (near-miss). Pengertian

insiden termasuk juga hampir celaka (near-miss).


3.6. Hirarki pengendalian tersebut adalah pengendalian risiko yang meliputi:

3.6.1. Eliminasi merupakan metode yang paling effektif untuk

menghilangkan sumber bahaya (menghilangkan proses).

3.6.2. Substitusi merupakan metode yang dilakukan apabila bahaya

tidak bisa dieliminasi yaitu dengan penggantian (mengganti

motor diesel dengan motor elektrik, menggunakan gerinda yang

bebas debu).

3.6.3. Rekayasa engineering misalnya dengan menambahkan guarding

atau penutup, mengisolasi area kerja yang berbahaya (isolasi area

berdebu).

3.6.4. Pengendalian secara administrasi misalnya, IK, pengawasan,

pelatihan, rambu-rambu dan rotasi kerja.

3.6.5. Alat Pelindung Diri/APD (helmet, sepatu safety, sabuk pengaman,

pelindung telinga, sarung tangan, pelindung mata/muka).

3.7. Tim K3 adalah tim penilai risiko yang terdiri dari perwakilan dari masing-

masing unit kerja yang bertugas untuk melakukan identifikasi bahaya,

penilaian dan pengendalian risiko.

4. Prosedur

4.1. Management Representative

4.1.1. Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, penilaian awal bahaya

dan risiko di seluruh area PT. KARYA MULTI ANUGERAH.

4.1.2. Bersama-sama dengan Tim K3 melakukan evaluasi hasil identifikasi

dan penilaian risiko yang dilakukan.

4.2. Manager Terkait dan/atau Tim K3

4.2.1. Identifikasi Bahaya

4.2.1.1. Pada tahap awal, Tim K3 akan melakukan identifikasi

bahaya dengan mempertimbangkan:

1. Aktivitas rutin dan non rutin.

2. Aktivitas terhadap semua orang yang

mempunyai akses ke area kerja baik

kontraktor/pengunjung, termasuk traffic

activity dari Kantor Pusat ke Site atau


sebaliknya baik terhadap orang maupun

terhadap material.

3. Perilaku manusia, kapabilitas dan faktor

manusia lain, seperti tidak tahu, kurang hati-

hati, ceroboh.

4. Bahaya-bahaya yang berasal dari luar area

kerja yang dapat memberikan pengaruh

merugikan terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja seperti adanya sabotase.

5. Bahaya disekitar area kerja yang terkait

dengan pekerjaan baik fisika (bising,

getaran, suhu, tekanan, listrik), kimia

(bersifat meledak, cairan yang mudah

terbakar, bahan beracun, gas dan partikel di

udara), biologi (virus, bakteri, jamur,

serangga dan keracunan), ergonomi (tata

letak yang tidak baik, desain peralatan yang

tidak sesuai, radiasi (paparan sinar X atau

sinar UV) dan psikologis (stress).

6. Infrastruktur, peralatan/material yang berada

di dalam area kerja. Bahaya ini dapat

ditentukan dengan melihat apa saja yang

dapat mencelakai personil atau menimbulkan

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

7. Identifikasi bahaya juga dilakukan terhadap

perubahan/pengembangan yang ada di PT.

KARYA MULTI ANUGERAH baik

terhadap aktivitas maupun terhadap

alat/mesin/material, segala perubahan yang

terjadi dikendalikan melalui dokumen

terdokumentasi.

8. Modifikasi terhadap sistem manajemen K3

termasuk perubahan yang bersifat sementara

dan dampaknya terhadap proses dan

aktivitas.


9. Bahaya dan risiko yang timbul dari peraturan

baru atau perubahan peraturan yang terkait

dengan lingkup sistem manajemen K3,

dimasukkan dalam identifikasi bahaya

dengan memasukkan peraturan perundangan

ke dalam HIRAC.

10. Perancangan area kerja, proses, instalasi,

permesinan/peralatan, prosedur operasi dan

pekerjaan dalam organisasi termasuk

penyesuaian terhadap manusia .

11. Dalam melakukan identifikasi bahaya

didokumentasikan dengan menggunakan

formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian

Risiko dan Pengendalian Risiko.

4.2.2. Penilaian Risiko

4.2.2.1. Setelah semua bahaya dapat diidentifikasi selanjutnya

dilakukan assesment risiko yang dapat timbul dari tiap

bahaya itu dengan memperhatikan keparahan risiko,

kemungkinan terjadi, pengendalian risiko dan kesadaran

risiko.

4.2.2.2. Penilaian resiko dilakukan berdasarkan kriteria penilaian

risiko.

4.2.2.3. Apabila pengendalian bahaya hasil penilaian resiko

tersebut membutuhkan investasi yang cukup besar maka

pelaksanaan pengendalian tersebut dimasukkan dalam

objective, tujuan dan program (OTP) diajukan oleh Tim

K3 dan disetujui oleh Direktur.

4.2.2.4. Bila ada aturan yang mengatur, maka bahaya akan di

kendalikan sesuai dengan aturan tersebut.

4.2.2.5. Penyampaian hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko

dan pengendalian risiko kepada Ketua Tim K3 untuk

mendapatkan persetujuan.



4.3.1. Mengevaluasi hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian

risiko yang telah dilakukan oleh Tim K3.

4.3.2. Bertanggung jawab dalam pemantauan tindakan pengendalian

risiko agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

4.3.3. Melakukan tinjauan tindakan pengendalian risiko untuk menilai

apakah tindakan pengendalian yang ada sudah efektif. Jika ternyata

belum maka perlu ditentukan bentuk tindakan pengendalian yang

baru.

4.3.4. Jika terjadi kecelakaan harus dilakukan proses review untuk

melihat pengendalian yang sudah ditetapkan dan atau

menambahkan kegiatan tersebut sebagai bahan untuk dilakukan

HIRAC.

5. Lampiran

5.1. Kriteria Pembobotan Risiko.

5.2. Formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko.

5.3. Formulir Rencana Tindakan Pengendalian Risiko.


III.2 PROSEDUR IDENTIFIKASI PERUNDANG-UNDANGAN

DAN

PERSYARATAN LAIN

1. Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam identifikasi perundang-undangan dan

persyaratan lain tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan identifikasi perundang-undangan dan

persyaratan yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penerapan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Uraian Umum

3.1. Perundang-undangan dan persyaratan lain yang dimaksud di sini mencakup:

3.1.1. Peraturan Pemerintah.

3.1.2. Persyaratan Pelanggan.

3.1.3. Persyaratan Lainnya.

3.2. Hasil identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain dijadikan sebagai

acuan dalam menyusun tujuan dan program keselamatan dan kesehatan

kerja.

3.3. Identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain dievaluasi dan di up-

date sekurang-kurangnya satu tahun sekali, kecuali yang ditentukan oleh

pelanggan.

3.4. Setiap perubahan perundang-undangan dan persyaratan lain dikendalikan

sesuai dengan revisi yang terbaru.

3.5. Sumber-sumber untuk identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain

antara lain:

a) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b) Departemen Kesehatan.

c) Pelanggan.

d) Persyaratan lain yang relevan.


4. Prosedur


4.4.1. Memilih dan menetapkan perundang-undangan dan persyaratan lain

yang relevan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bila diperlukan dapat

berkoordinasi dengan Manager Terkait.

4.4.2. Mendistribusikan hasil penetapan perundang-undangan dan

persyaratan lain beserta lampirannya ke bagian terkait berdasarkan

ketentuan pada prosedur pengendalian dokumen (PK3. 4.4.5).

4.4.3. Menjelaskan keterkaitan dan hubungan perundang-undangan dan

persyaratan lain yang telah diidentifikasi dengan bahaya dengan

menggunakan formulir Identifikasi Perundang-Undangan dan

Persyaratan Lainnya (PK3. 4.3.2/L1).

4.4.4. Mengendalikan perundang-undangan dan persyaratan lain yang

berlaku.

4.4.5. Melakukan evaluasi terhadap hasil identifikasi perundang-undangan

dan persyaratan lain yang telah ditetapkan minimal setiap 1 (satu)

tahun sekali atau setiap waktu bila diperlukan.

4.4.6. Memperbaharui perundang-undangan dan persyaratan lain, jika

terdapat perubahan, perkembangan/penambahan berdasarkan hasil

update.

5. Lampiran

5.4. PK3. 4.3.2/L1 Formulir Identifikasi Perundang-Undangan dan

Persyaratan Lain.


III.3 PROSEDUR PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam penetapan tujuan, sasaran dan program

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi penetapan tujuan, sasaran dan penyusunan program

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PT. KARYA MULTI ANUGERAH

yang akan dicapai sejalan dengan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Uraian Umum

3.6. Input dalam menetapkan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

3.6.1. Kebijakan K3, mencakup komitmen untuk melakukan perbaikan

berkelanjutan.

3.6.2. Hasil dari identifikasi bahaya potensial, penilaian resiko dan

pengendalian resiko.

3.6.3. Persyaratan hukum dan perundang-perundangan.

3.6.4. Pilihan teknologi.

3.6.5. Persyaratan keuangan, operasional dan bisnis.

3.6.6. Pandangan dari pekerja dan pihak terkait.

3.6.7. Analisis kinerja yang dicapai terhadap sasaran yang ditetapkan

sebelumnya.

3.6.8. Rekaman-rekaman terdahulu terhadap ketidaksesuaian K3,

kecelakaan, insiden dan kerusakan fasilitas/sarana kerja.

3.6.9. Hasil dari tinjauan manajemen.

3.6.10. Komunikasi bersama antara pihak manajemen dengan karyawan.

3.7. Dalam menetapkan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya

memiliki nilai-nlai SMART, yaitu :

Spesific (bukan bersifat umum)

Measurable (dapat diukur)


Achievable (dapat dicapai)

Realistic (realistis)

Time frame (jangka waktu)

3.8. Input program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

3.8.1. Kebijakan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

3.8.2. Tinjauan peraturan dan perundang-undangan.

3.8.3. Hasil dari identifikasi bahaya potensial, penilaian dan pengendalian

resiko.

3.8.4. Detail proses dari jasa yang dihasilkan.

3.8.5. Tinjauan dari perubahan teknologi yang sesuai.

3.8.6. Aktivitas tindakan perubahan.

3.8.7. Ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran

K3.

4. Prosedur

3.1. Direktur Utama

4.1.1. Menetapkan dan menyetujui tujuan, sasaran dan program manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan menggunakan formulir

PK3. 4.3.3/L1.


4.2.1. Meninjau dan menetapkan tujuan, sasaran dan program manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja setelah berkoordinasi dengan Tim

K3, dengan menggunakan formulir PK3. 4.3.3/L1.

4.2.2. Menyerahkan sasaran dan program manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja ke Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.

3.3. Manager / Tim K3

4.3.1. Membuat tujuan, sasaran dan program manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja dari masing-masing bagian dengan menggunakan

formulir Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan dan

Kesehatan Kerja menggunakan formulir formulir PK3. 4.3.3/L1.

4.3.2. Menyerahkan tujuan, sasaran dan program manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja ke Management Representative.


3.4. Manager / Tim K3 / Management Representative

4.4.1. Mengkoordinir pelaksanaan program manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

4.4.2. Memonitor pelaksanaan program manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja.

4.4.3. Melaporkan hasil perkembangan program manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja kepada Direktur Utama, dengan menggunakan

formulir PK3. 4.3.3/L2 beserta lampiran lainnya (jika ada).

4.4.4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja.

4.4.5. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan program manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Lampiran

5.1. PK3. 4.3.3/L1 Formulir Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program

Manajemen K3.

5.2. PK3. 4.3.3/L2 Formuir Laporan Perkembangan Penetapan Tujuan,

Sasaran dan Program Manajemen K3.


IV. KESIAGAAN DAN KETANGGAPAN DARURAT

1. Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam menghadapi keadaan darurat,

menyelamatkan tenaga kerja, asset perusahaan dan lingkungan kerja.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan kesiagaan dan ketanggapan

darurat penanganan kebakaran, penanganan kecelakaan kerja atau

darurat medis (PPPK).

3. Uraian Umum

3.1. Keadaan darurat adalah suatu kondisi dimana terjadi kebakaran,

kecelakaan kerja, darurat medis dan kejadian lain yang memerlukan

penanganan segera dan terpadu.

3.2. Kebakaran adalah kobaran api yang membesar yang tidak terkendali

yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia, barang dan

lingkungan.

3.3. Darurat medis adalah situasi yang mengancam jiwa seseorang dan

perlu penanganan yang serius. Pada umumnya keadaan ini

disebabkan karena keletihan, pingsan, sakit, keracunan dan lain-lain.

3.4. Emergency plan harus disiapkan untuk kondisi darurat yang mungkin

terjadi dan mencakup :

3.4.1. Identifikasi potensial kecelakaan dan kejadian darurat.

3.4.2. Identifikasi personel yang melakukan penanggulangan

selama kejadian darurat.

3.4.3. Kewajiban semua personel selama kejadian darurat.

3.4.4. Tanggung jawab, wewenang dan tugas-tugas personel

dengan tanggung jawab khusus selama kejadian darurat

(seperti pemadaman kebakaran, P3K dan sebagainya).

3.4.5. Proses evakuasi.

3.4.6. Identifikasi dan lokasi material berbahaya dan tindakan

darurat yang dipersyaratkan.


3.4.7. Hubungan dengan jasa pihak eksternal terkait dengan

kejadian darurat.

3.4.8. Komunikasi dengan badan pemerintah.

3.4.9. Komunikasi dengan publik.

3.4.10. Pengamanan catatan dan perlatan penting.

3.4.11. Informasi yang dibutuhkan selama kejadian darurat seperti

denah lokasi perusahaan/proyek, data material berbahaya,

instruksi kerja dan nomor telepon penting.

3.5. Peralatan darurat untuk penanggulangan jika terjadi kondisi darurat

yang harus ada dilokasi kerja (bila dapat diterapkan) harus

disesuaikan dengan aktivitas potensi kondisi darurat, diuji

kelayakannya dalam waktu yang terancana diantaranya :

3.5.1. Sistem alarm

3.5.2. Lampu dan tenaga listrik darurat

3.5.3. Peralatan pemadam kebakaran

3.5.4. Fasilitas komunikasi

3.5.5. Tempat perlindungan

3.5.6. Hydrant

3.5.7. Stasiun pencuci mata

3.5.8. Alat perlolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

3.6. Setiap lokasi kegiatan kerja perusahaan harus menentukan tempat

yang aman (assembly point) yang berfungsi sebagai tempat

berkumpul selama kegiatan evakuasi. Khusus untuk area project,

disesuaikan dengan customer dan kondisi lapangan.


INSTRUKSI KERJA KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

1. KESEHATAN DALAM BEKERJA

Tahapan

Buanglah sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan.

Jagalah alat-alat, material-material dan peralatan tersimpan secara teratur pada tempat-tempat yang sudah disediakan.

Jika terdapat paku-paku yang menonjol keluar pada kayu yang masih akan dipakai, maka paku-paku tersebut harus dicabut. Paku-paku yang menonjol keluar

pada potongan kayu yang tidak akan dipakai lagi, maka paku-paku harus

dibengkokkan atau kayu dibuang ditempat pembuagan sampah.

Setiap luka koyak, luka lecet, atau luka tusuk memerlukan pengobatan segera dan harus dijaga agar tetap bersih. Luka-luka tusuk merupakan tempat-tempat

berbahaya bagi infeksi tetanus, karena itu jagalah agar tetap bersih dan tertutup.

Cucilah selalu tangan-tangan anda sebelum merokok atau memegang makanan dan sesudah memegang bahan-bahan beracun.

2. MENGANGKAT DENGAN AMAN

Angkatlah dengan santai pilihlah posisi yang dirasakan baik, dengan tidak membungkukkan tulang punggung.

Hindari usaha yang tak perlu, jangan tempatkan barang-barang yang mana kemudian harus diangkat kembali.

Hindari meliukkan badan yang tak perlu, putar kaki anda bukan pinggul atau pundak anda. Sisakan ruang yang cukup guna menggeser kaki anda sehingga tidak

harus meliukkan tubuh anda.

Hindari mengulurkan badan, kendalikan barang-barang yang berada di dekat badan. Hindari mengulur yang panjang untuk mengankat suatu barang.

Hindari bobot yang berlebihan, jika muatan terlalu berat bantulah atau gunakan suatu alat mekanis jika alat itu tersedia.

Angkat secara perlahan, lancar dan dengan tidak menghentakkannya.

Jangan angkat jika batuan mekanis memungkinkan.

3. MENYALAKAN DAN MENGGUNAKAN MESIN BOR DAN

GERINDA

Dalam persiapan penggunakan mesin gerinda, pastikan sirkulasi udara berjalan dengan baik.

Pastikan memakai masker untuk menghindari uap/debu dari sisa bor/gerinda dan kaca mata untuk menghindari percikan/debu bor/gerinda.

Nyalakan/tekan tombol on pada mesin bor/gerinda.

Pegang dengan hati-hati dan benar object kerja yang akan dibor atau digerinda.

Bila memungkinkan gunakan ragum untuk memegang object kerja pada saat mengebor.

Pada saat benda kerja di bor/gerinda, konsentrasilah pada benda kerja.

Matikan/tekan tombol off pada mesin bor/gerinda.


Setelah bekerja segera bersihkan area kerja dan buang sampah bekas hasil bor/gerinda pada tempat yang telah disediakan.

4. PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Pekerja wajib menggunakan alat pelidung diri dengan benar sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.

Pekerja wajib memelihara alat pelindung diri sebaik-baiknya.

Sebelum dan sesudah pemakaian alat pelindung diri pekerja harus melakukan pengecheckan dan pembersihan secara menyeluruh terhadap kondisi masing-

masing alat pelindung diri.

Tidak boleh menyalahgunakan atau pelanggaran dalam penggunaan alat pelindung diri, diantaranya :

a. Kegagalan untuk memelihara alat pelindung diri yang disediakan. b. Penolakan dengan sengaja untuk memakai alat pelindung diri yang

dibutuhkan.

c. Mendapatkan kecelakaan karena kegagalan memakai alat pelindung diri.

Uraian Penjelasan

1. 2. 3.

Aspek penting yang dikendalikan : Gangguan kesehatan karena aspek lingkungan debu, kebauan, kebisingan, limbah cair dan padat, percikan api las, tumpahan bahan kimia. Alat pelindung diri yang digunakan :

Masker

Ear plug, ear muff

Sarung tangan

Kaca mata

Safety shoes Langkah kerja : a. Pastikan sebelum melakukan kegiatan

pekerjaan pergunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan aspek lingkungan yang terjadi di area pekerjaan.

b. Pakaialah secara benar alat pelindung diri (APD) tersebut, sehingga dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan dapat secara efektif.

c. Laporkan segera apabila alat pelindung diri (APD) rusak atau tidak berfungsi dengan baik ke bagian terkait untuk dimintakan penggan-tian.

d. Selesai.

APD : Alat pelindung diri, yaitu alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan personal pribadi.

Adapun tujuan penggunaan alat pelindung diri (APD) ini sebagai pengendalian dampak ling-kungan yang terjadi pada kegiatan pekerjaan.


SLOGAN K3 1. Mulailah keselamatan dan kesehatan kerja dari lingkungan

terdekat. 2. Pikirkanlah keselamatan dan kesehatan kerja sebelum

bekerja. 3. Kecerobohan dan kelalaian sebab utama kecelakaan kerja. 4. Pastikan pekerjaan anda benar. 5. Periksalah alat-alat sebelum digunakan.

WAJIB BACA 1. Pakailah alat pelindung diri. 2. Mulailah pekerjaan dengan semangat dan akhirilah dengan

selamat. 3. Selain petugas dilarang masuk area proyek. 4. Hindarilah kecelakaan dalam bekerja keluarga anda

menunggu di rumah. 5. Kecerobohan dan kelalaian sebab utama kecelakaan.


GUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SESUAI DENGAN KEGIATAN

PEKERJAANNYA

GUNAKAN PELINDUNG

TANGAN

GUNAKAN PELINDUNG

MATA

GUNAKAN MASKER

PELINDUNG

GUNAKAN PELINDUNG

TELINGA

GUNAKAN HELM

KESELAMATAN

GUNAKAN PELINDUNG

KAKI


5. PENGOPERASIAN PERALATAN BERGERAK (MOBILE

EQUIPMENT)

Mengoperasikan dengan aman dan menjaga peralatan bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan.

Segera melaporkan kepada Tim K3 keadaan dan pengoperasian yang tidak sesuai.

Segera melaporkan bila terjadi kecelakaan ataupun kejadian yang berhubungan dengan peralatan bergerak.

Pada setiap awal dan sesudah mengoperasikan peralatan bergerak operator mengechek kondisi.

6. PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN

Tujuan : Memberikan petunjuk untuk penggunaan alat pemadam api ringan (APAR).

Cakupan : Petunjuk ini berlaku untuk semua bagian dalam mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan dari bahaya kebakaran.

Uraian Penjelasan

1. 2.

Aspek penting yang dikendalikan: Bahaya kebakaran. Langkah kerja : a. Turunkan alat pemadam api ringan

(APAR) dari tempatnya (dinding tembok atau bracket).

b. Cabut pen pengaman dan bebaskan selang.

c. Uji di tempat dengan mengarahkan semburan ke atas agar tidak membahayakan orang lain. Langkah ini tidak perlu dilakukan bila Anda sudah dekat sekali dengan lokasi kebakaran.

d. Menuju lokasi kebakaran. Ambil posisi dengan jarak sekitar 3 meter dari api.

e. Sikap posisi kuda-kuda. Arahkan nozzle pad pangkal api. Tekan tuas penyemprot (handle), semprotkan alat pemadam api ringan (APAR) dengan cara dikibas-kibas sampai api bisa dimatikan atau minimalisasi.

f. Selesai.

Apar adalah alat pemadam api berbentuk tabung (berat maksimal 16 Kg) yang mudah dioperasikan oleh satu orang.

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4


6. KESIMPULAN

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh dari itu keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu isu keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap para pekerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan. Pra rencana K3 Kontrak (PraRK3K) ini sebagai acuan bagi penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum yang dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi (agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum khususnya untuk pekerjaan ini sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.


7. PENUTUP

Demikian PRA RK3K ini dibuat secara umum dan garis besarnya saja, sedangkan RK3K yang lebih detail akan dibuat pada saat awal pelaksanaan nanti dan akan

diajukan kepada Pengguna Jasa. Diharapkan pada perencanaan RK3K nanti dapat lebih jelas dan mendetail dan

dapat mencakup seluruh pencapaian sasaran dan program K3.

PT. KARYA MULTI ANUGERAH

SYARIP NURDIN ZAIN

DIREKTUR UTAMA


8. DAFTAR PUSTAKA

UUD 1945 Undangundang dasar Uu No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai

Tenaga Kerja Uu No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja

Uu No. 23/1992 Tentang Kesehatan Uu No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosisal Tenaga

Kerja Uu No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi

Uu No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.O2/Men/L980

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1981

Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

03/Men/1998 Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan


Kualifikasi Dan SyaratSyarat Operator Keran Angkat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/Men/1987

Panltla Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukkan Ahll Keselamatan

Kerja Peraturan Menteri Perburuhan No. 7tahun

1964 Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan

Dalam Tempat Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 186/Men/1999

Unit Penanggulangan Kebakaran Dl Tempat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.:

Perm05/Men/1985 Pesawat Angkat Dan Angkut

Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999 Nllal Ambang Batas Faktor Flslka Dl Tempat Kerja Surat Edaran No. Seso1/Men/1997

Nllal Ambang Batas Faktor Klmla Dl Udara Lingkungan

Kerja Surat Edaran Dirjen Binawas No. 05/Bw/1997

Penggunaan Alat Pelindung Dirl Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

02/Men/1982 Kualifikasi Juru Las


K 3 Pada Konstruksi Bangunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

04/Men/1980 SyaratSyarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Aiat

Pemadam Api Ringan

Ashfal, R.C. (1999). Industrial Safety and Health

Management. Fourth Edition. New Jersey :

Prentice-Hall,Inc.

Chamidah, N. (2004). Pengukuran Tingkat

Implementasi Program K-3 (Keselamatan

dan Kesehatan Kerja) serta Perangkingan

Hazards dengan Pendekatan Risk

Assessment. Tugas Akhir S1, Teknik Industri

Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Surabaya.

Jawa Pos (Surabaya). 2009. 19 Januari.

Krejcie, R.V., dan Morgan, D.W. (1970).

Ditermining

Sample Size for Research Activities,

Educational and Psychological

Measurement. Vol. 30.

Larasati, A.D. (2008). Evaluasi dan Perancangan

Solusi

Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dalam Upaya

Perbaikan Safety Behavior Pekerja. Tugas

Akhir S1, Teknik Industri Institut Teknologi

Sepuluh Nopember, Surabaya.

Latief, A. (1993). Peraturan Menteri Tenaga

Kerja

Tentang Pemutusan Tenaga Kerja.


9. DAFTAR FASILITAS K3

NO URAIAN JUMLAH KEPEMILIKAN 1 APAR 3 MILIK 2 SAFETY HELM 60 MILIK 3 SAFETY BOOT 60 MILIK 4 SAFETY GOOGLE 10 MILIK 5 FULL BODY HARNESS 5 MILIK 6 SAFETY VEST 60 MILIK 7 KOTAK P3K 10 MILIK 8 WATER SPRAY HIGH COMPRESSOR 2 MILIK 9 RUBBER CONE 50 MILIK 10 EMERGENCY LIGHT 10 MILIK 11 SAFETY GLOVE 60 MILIK 12 TANDU 2 MILIK

PRA-RK3K-PANTAI

Documents