KELOMPOK 1 XI IIS 1 Adinda Mega Chantika (02) Doris Agusnita (07) Jovan Amanda Amartya (12) Muhammad Dedy Pramana (15) Novitasar i (18) Sigit Haris Adi P (25) Voky Fibriyono (30)
KELOMPOK 1
XI IIS 1
Adinda Mega Chantika (02)
Doris Agusnita (07)
Jovan Amanda
Amartya (12)
Muhammad Dedy Pramana
(15)
Novitasari (18)
Sigit Haris Adi P (25)
Voky Fibriyono (30)
Bab 4Mengupas
penyelenggara kekuasaan
negara
A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara RI
Pembagian Kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb.) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/lembaga.
KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
Dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah “pemisahan kekuasaan” (separation of power) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pembagian kekuasaan (division of power) yag dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mengandung doktrin trias politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan, melainkan manganut sistem pembagian kekuasaan hal ini terlaksana sebelum UUD 1945 diamandemen.
Macam-Macam Kekuasaan Negara
a. Pembagian Kekuasaan menurut John Locke
John Locke dari Inggris, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi berbeda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan –kekuasaan ke dalam 3 macam kekuasaan yaitu :1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)3. Kekuasaan Federatif ( melakukan hub.
Diplomtik dengan negara-negara lain).
b. Konsep Trias Politika MontesquieuMenurut Montesquieu seorang
pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut Trias Politika. Dalam bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesqueiu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu :1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)3. Kekuasaan Federatif ( mengadili bila
terjadi pelanggaran atas UU)
PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT Zul Afdi Ardian
VERTIKAL HORIZONTALPembagian kekuasaan menurut
tingkatnya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat
pemerintahan. Misal : Antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah dalam negara kesatuan.
Pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini
lebih menitikberatkan pada pembedaan anatara fungsi pemerintahan yang bersifat
legislatif, eksekutif dan yudikatif.
JOH
N L
OC
KE
&M
ON
TE
SQU
IEU
PRESIDEN
KEPALA NEGARA
KEPALA PEMERINTAHAN
B. Kedudukan dan fungsi kementrian negara republik Indonesia dan lembaga pemerintah
non-kementrianKewenangan Presiden RI sebagai
Kepala NegaraKewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
1.Memegang kekuasaan yg tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10).
2.Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian dgn negara lain dgn persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1).
3.Membuat perjanjian internasional lainnya dgn persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 2).
4.Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
1. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
2. Mengajukan RUU kpd DPR (Pasal 5 ayat 1).
3. Menetapkan PP (Pasal 5 ayat 2).4. Membentuk suatu dewan
pertimbangan yg bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kpd presiden (Pasal 16).
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri menteri (Pasal 17 ayat 2).
Kewenangan Presiden RI sebagai Kepala Negara
Kewenangan Presiden RIsebagai Kepala Pemerintahan
5. Mengangkat duta dan konsul. Dlm mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).
6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).
7. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 Ayat 1).
6. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).
7. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yg memaksa (Pasal 22 ayat 1).
8. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dgn memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).
Kewenangan Presiden RI sebagai Kepala Negara
Kewenangan Presiden RIsebagai Kepala Pemerintahan
8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).
9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15).
9. Meresmikan keanggotaan BPK yg dipilih DPR dgn memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).
10.Menetapkan hakim agung dari calon yg diusulkan KY dan disetujui DPR (Pasal 24A (3)).
11.Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dgn persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).
12.Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3)
Presiden Republik Indonesiadibantu oleh :
• seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui Pemilu.
• kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden
• Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 :1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian
negara diatur dalam UU.• UU RI No.39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara
Dasar hukum kementrian negara
Kementrian negara RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah di bawah & bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara yaitu:a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnyab. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnyac. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
Pasal 17 ayat 3 Uud negara RI tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kementrian negara terdiri atas:a. Urusan pemerintah yang nonmenklatur kementrianb. Urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD negara RI tahun 1945c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi,
dan sinkronisasi progam pemerintah.
Pasal 22 ayat 2 UU RI No.39 tahun
2008 tentang kementrian negara
untuk dapat di angkat menjadi
mentri
Warga negara Indonesia
Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
Setia kepada pancasila sebagai dasar negara UUD negara RI tahun 1945 dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan
Sehat jasmani dan rohani
Memiliki intregitas dan kepribadian yang baik
Tidak pernah di pidana penjara
2. Klasifikasi kementrian negara RI Pasal 15 UU RI nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas
menyatakan bahwa jumlah maksimal kementrian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementrian negara.
Berdasarkan peraturan presiden RI no 47 tahun 2009 RI dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya yaitu:a. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang nonmenklatur/nama
kementriannya secara tegas disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945 terdiri atas:
1. kementrian dalam negeri2. kementrian luar negeri3. kementrian pertahanan
b. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945:1. kementrian hukum dan HAM2. kementrian keuangan3. kementrian energi & sumber daya mineral4. kementrian perindustrian5. kementrian perdagangan6. kementrian kehutanan7. kementrian perhubungan8. kementrian kelautan & perikanan9. kementrian tenaga kerja & transmigrasi10. kementrian pekerjaan umum11. kementrian kesehatan12. kementrian pendidikan & kebudayaan 13. kementrian sosial14. kementrian agama15. kementrian pariwisata & ekonomi kreatif16. kementrian komunikasi & informatika
c. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan1. Kementrian sekretariat negara2. kementrian riset & teknologi3. kementrian koperasi & usaha kecil dan menengah4. kementrian lingkungan hidup5. kementrian pemberdayaan perempuan & perlindungan anak6. kementrian pendayagunaan apratur negara dan reformasi
birokrasi7. Kementrian pembangunan daerah tertinggal8. kementrian perencanaan pembangunan nasional9. kementrian BUMN10.kementrian perumahan rakyat11. kementrian pemuda dan olahraga
Kementrian koordinatora. Kementrian koordinator bidang politik, hukum dan keamananb. kementrian koordinator bidang perekonomianc. kementrian koordinator bidang kesehatan rakyat
3. Lembaga pemerintahan non-kementrian Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementrian (LPNK) yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementrian merupakan lembaga negara yang di bentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh peraturan Presiden RI, yaitu keputusan presiden RI no 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut daftar LPNK yang ada di Indonesia.4. ANRI di bawah koordinator mentri pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi5. BIG6. BIN 7. BKN dibawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi8. BKKBN di bawah mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak9. BKPM di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian10.Bakosurtanal di bawah koordinator mentri riset dan teknologi 11. BMKG12.BNN13.BNPB
11. BNPT12. BNP2TKI13. BPOM dibawah koordinasi mentri kesehatan14. Bapeten dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi15. BPKP 16. Bapedal dibawah koordinasi mentri lingkungan hidup17. BPPT dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi18. Bappenas di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian19. BPN di bawah koordinasi mentri dalam negeri20. BPS di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian21. Basarnas22. BSN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi23. BATAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi24. Bulog di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian25. LAN di bawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi26. LIPI di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi27. Lemhannas28. LKPP29. LAPAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi30. Lemsaneg dibawah koordinasi mentri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan31. Perpusnas di bawah koordinasi mentri pendidikan dan kebudayaan
1. Konsep pemerintah daerah Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU RI no 32 tahun 2004 pemerintah
daeraah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi selus-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami:a. Penyelenggara urusan pemerintah
mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, keamanan, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.b. Pemerintah pusat dan DPDR
sebagai penyelenggara pemerintah daerah berkedudukan sewbagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil dan perangkat daerah. Sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilu
C. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan RI
Pemerintah daerah memiliki 2 tingkatan1. Pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintaha daerah provinsi
(gubernur/wakil gubernu dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD provinsi.2. pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kab/kota
(bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dan perangkat daerah dan tugas pembantuan
c. Asas otonomi dan tugas pembantuan asas otonomi adalah hak wewenang dan kewajiban daerah (provinsi dan
kab/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Konsekuensi asas ini adalah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah yang di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerha dan di sebarkan dalam bentuk APBD.
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersifat hierarkis.
2. Kewenangan pemerintahan daerah
pemerintah daerah merupakan merupakan alat kelengkapan pembukaan UUD negara RI tahun 1945 alinia ke-7 dan ke-4 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintah beberapa kewenangan yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah politik luar negri. Pertahanan, keamanan, peradilan/yustisi moneter dan fsikal serta urusan agama UUD no 37 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah provinsi tentu berbeda, yaitu menjadi pilihan pemerintah yang secara nyata dan berpotensi. Sesuai dengan kondisi kekhasan unggulan daerah bersangkutan.
25
SEKIAN
TERIMA KASIH
25