1 LAPORAN AKHIR KEGIATAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KUA KECAMATAN SUKAWANGI Periode : 04 Maret – 05 Juni 2013 Dosen Pembimbing : Komarudin, S.Ag, M.Hum Oleh : KURNIAWAN NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM Cikarang - Bekasi Semester VI 2013
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Periode : 04 Maret – 05 Juni 2013
Dosen Pembimbing : Komarudin, S.Ag, M.Hum
Oleh :
KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM
Cikarang - Bekasi
Semester VI
2013
2
LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Oleh :
Nama : KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk dinilai, dan dapat dikeluarkan nilai akhir
untuk Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS).
Bekasi, 05 Juni 2013
Mengetahui Menyetujui
Ketua PRODI Dosen Pembimbing
Hukum Ekonomi Syariah
H. Sumardjo, SH, MM Komarudin, S.Ag, M.Hum
3
LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Kepada Yth :
Ketua / Sekretaris PRODI Hukum Ekonomi Syariah
STAI Haji Agus Salim Cikarang
Setelah memperhatikan kegiatan praktek mulai dari pembekalan, kehadiran,
pengamatan di lapangan dan penulisan laporan individual, dengan ini saya,
pembimbing Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS), menerangkan bahwa
mahasiswa berikut :
Nama : KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
Lokasi PPLS : KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Memperoleh Nilai Akhir : ………………………………………………………..
Catatan : ………………………………………………………..
Demikian keterangan ini diberikan, agar yang berkepentingan menjadi maklum.
Bekasi, 05 Juni 2013
Dosen Pembimbing
Komarudin, S.Ag, M.Hum
4
SURAT KETERANGAN
LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
Perguruan Tinggi : STAI Haji Agus Salim
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VI (Enam)
Periode : 04 Maret 2013 – 05 Juni 2013
Benar telah melaksanakan kegiatan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS)
di KUA KECAMATAN SUKAWANGI.
Demikian Surat Keterangan ini di buat, agar yang berkepentingan menjadi maklum.
Sukawangi, 05 Juni 2013
Kepala
KUA Sukawangi
Agus Salim, S.Ag
5
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah Kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan
rahmat dan inayah Nya, Kami masih dapat melaksanakan tugas Praktek Pendalaman
Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi dengan baik. Shalawat dan Salam,
kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada
sekalian para pengikutnya.
Tidak lupa pula Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang
berhubungan langsung dengan pembuatan laporan Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi :
1. Bapak Karyoto selaku Ketua Penanggung Jawab di Sekolah Tinggi Agama
Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Cikarang
2. Bapak Agus Salim selaku Kepala di KUA Kecamatan Sukawangi
3. Bapak H. Kholidi selaku Penghulu di KUA Kecamatan Sukawangi
4. Bapak H. Supriyadi selaku Penyuluh Pamong di KUA Kecamatan Sukawangi
5. Bapak Komarudin selaku Dosen Pembimbing Kami di KUA Kecamatan
Sukawangi
6. Bapak H. Sumardjo selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus salim (STAI HAS) Cikarang
7. Bapak Yusup selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAI
HAS Cikarang
6
8. Bapak Yono Hartono selaku Ketua Panitia Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah (PPLS)
9. Bapak Firdiansyah selaku Sekretaris Panitia Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Hukum
Ekonomi Syariah yang sudah mendukung adanya Program Praktek Pendalaman
Lapangan Syariah di KUA, dan sekaligus semua segenap para pihak yang telah
membantu sehingga terciptalah bentuk Laporan Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi ini.
Laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS) ini disusun untuk
dijadikan pedoman serta bahan pertimbangan bagi Tim Penilai Praktek Pendalaman
Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi. Selanjutnya, kami menyadari
pula bahwa dalam penyusunan laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di
KUA Kecamatan Sukawangi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, tegur
sapa, pendapat serta kritik dan saran akan kami terima dengan lapang dada guna
kesempurnaan penyusunan laporan ini.
Akhirnya kami berharap, semoga laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah
di KUA Kecamatan Sukawangi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai
acuan bagi laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA yang lain. Amiin.
Sukawangi, Juni 2013
Ttd
Penyusun
7
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….….
iv
BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………… 1
BAB II : KUA KECAMATAN SUKAWANGI …………………………….. 2
A. PROFILE ……………………………………………………….. 2
B. VISI DAN MISI ………………………………………………… 5
C. STRUKTUR KEPEGAWAIAN ………………………………... 6
1. Bidang Administrasi Umum ………………………………... 6
2. Bidang Administrasi Keuangan …………………………… 11
3. Bidang Ketata Usahaan KUA ……………………………... 14
D. DOKUMENTASI ……………………………………………... 17
TATA CARA PENDAFTARAN NIKAH …………………….. 17
TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF …………………… 22
TATA CARA PENDAFTARAN HAJI ……………………….. 26
E. PROGRAM KERJA …………………………………………... 29
F. DEMOGRAFI MASYARAKAT ……………………………... 34
8
BAB III : TANTANGAN DAN PENANGGULANGAN ………………….. 41
A. TANTANGAN DAN HAMBATAN ………………………….. 41
B. LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN …………… 43
BAB IV : REKOMENDASI ………………………………………………... 44
BAB V : PENUTUP ……………………………………………………….. 46
A. KESIMPULAN ………………………………………………... 46
B. SARAN-SARAN ……………………………………………… 46
LAMPIRAN-LAMPIRAN
9
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak berdirinya (mulai dari masa-masa perwakilan dari induk KUA Kecamatan
Tambelang pada tahun 2004), KUA Kecamatan Sukawangi dipimpin oleh Mulyono
Hilman Hakim,S.Ag. Selama masa kepemimpinan Mulyono Hilman Hakim inilah,
KUA Kecamatan Sukawangi mengalami masa-masa transisi, mulai dari kantor yang
menumpang dengan cara sewa, sampai mengalami kondisi yang memadai dengan
gedung kantor yang permanen sekarang. Sejak pembangunannya pada tahun 2007,
gedung KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai luas bangunan kurang lebih 90 M2.
Berkenaan dengan tata letak gedung KUA Kecamatan Sukawangi yang terpisah
dari kelompok gedung-gedung perkantoran Kecamatan, dan menyendiri berdekatan
dengan kantor Desa Sukabudi, adalah disebabkan oleh peranan KUA Kecamatan
Sukawangi dan hubungan erat antara pemangku jabatan desa, aparatur desa, dan
sesepuh Desa Sukabudi dengan personal KUA Kecamatan Sukawangi, sehingga
mereka menghendaki gedung KUA Kecamatan Sukawangi berada di wilayah desa
tersebut. Untuk merealisasikan keinginan para tokoh desa ini, maka lahan untuk
KUA Kecamatan Sukawangi dialokasikan di alun-alun desa Sukabudi, atas berkat
kesepakatan pihak BPD, tokoh Desa dan Kecamatan Sukawangi.
10
BAB II
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
A. PROFILE KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Penyusunan Profile KUA Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi yang
memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan
Sukawangi, didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri
dan dukungan dari instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan KUA
Kecamatan. Profile disusun dalam rangka Praktek Pendalaman Lapangan Syariah
(PPLS) di KUA Sukawangi ini, dengan berpijak pada peraturan sebagai berikut :
1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk.
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan No. 45 Tahun
1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
5. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK
Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten / Kota.
6. Keputusan Mentri Agama RI No. 298 Tahun 2003.
7. Peraturan Mentri Agama RI No. 6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penilaian KUA sebagai Unit Pelayanan Teladan / Percontohan.
11
Gedung KUA Kecamatan Sukawangi terletak di Jl. Bulak Temu Desa. Sukabudi
Kecamatan Sukawangi. KUA Kecamatan Sukawangi berdiri pada tahun 2003
sebagai perwakilan dari KUA Kecamatan Tambelang seiring dengan berlakunya
Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan.
Secara definitif, KUA Kecamatan Sukawangi dikukuhkan pada tahun 2004, wilayah
tugas yang meliputi tujuh desa dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan : Cabang Bungin dan Muara Gembong
Sebelah Selatan berbatasan : Tambelang dan Cikarang Barat
Sebelah Barat berbatasan : Tambun Utara dan Babelan
Sebelah Timur berbatasan : Sukakarya dan Sukatani
Adapun jumlah penduduk pada tahun 2010 menurut jenis kelamin
adalah :
Laki –Laki : 22.210 Jiwa
Perempuan : 20.287 Jiwa
Jumlah : 42.497 Jiwa
Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 menurut agama adalah:
Islam : 41.826 Jiwa
Protestan : 47 Jiwa
Katholik : 11 Jiwa
Hindu : - Jiwa
Budha : 235 Jiwa
Jumlah : 42.497 Jiwa
12
Kantor Urusan Agama Sukawangi dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 7
(tujuh) orang Pembantu Penghulu (Pegawai Pencatat Nikah), Adapun jumlah
karyawan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
berjumlah 8 orang dengan perincian sebagai berikut :
Kepala Kantor : 1 orang
Penghulu : 2 orang
Pelaksana : 2 orang
Penyuluh : 1 orang
Pengawas : 1 Orang
Pramu Kantor : 1 orang
Letak KUA Kecamatan Sukawangi sangat strategis karena selain berada
disamping jalan raya desa dari arah Kecamatan Tambelang kearah Kecamatan
Sukatani dan Cabang Bungin. Dengan lokasi yang demikian, maka KUA ini mudah
di jangkau, baik dari daerah di lingkungan wilayah Kecamatan maupun dari luar.
Gedung kantor ini didirikan diatas tanah seluas 200 M2 yang merupakan Tanah
Negara, pada tahun 2007 dengan alokasi anggaran DIPA Kantor Kementrian agama
Kabupaten Bekasi tahun 2007.
Berdasarkan data inventarisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi
Tahun 2010 lalu, kondisi gedung KUA Kecamatan Sukawangi terbagi kedalam tata
ruang sebagai berikut :
1. Ruang Kepala Kantor
2. Ruang Staff / Penghulu
3. Ruang Tamu
13
4. Ruang Nikah / BP4
5. Lobby
6. Ruang Penyuluh / Pengawas
7. WC / Kamar Mandi
Untuk memelihara kebersihan lingkungan kantor dan kenyamanan, mengingat
posisi gedung KUA Kecamatan Sukawangi terletak dipinggir jalan antar desa yang
menghubungkan arah jalan ke ibu kota Kecamatan, maka tata letak muka gedung
kantor sedikit agak menyamping kearah tenggara, guna menghindari keramaian dan
kebisingan ketika di alun-alun tersebut diadakan kegiatan massal.
B. VISI DAN MISI KUA KECAMATAN SUKAWANGI
KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai Visi sebagai berikut :
Terwujudnya KUA Kecamatan Sukawangi yang tertib Administrasi, tertib
Pelayanan, dan tertib Aturan.
KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai Misi sebagai berikut :
Meningkatkan Penghayatan, Pendalaman, dan Pengamalan TUPOKSI melalui :
1. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan KUA Kecamatan Sukawangi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan.
3. Menumbuhkan semangat untuk terus mendalami, memahami, dan
mengamalkan semua aturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan
TUPOKSI.
14
C. STRUKTUR KEPEGAWAIAN KUA KECAMATAN SUKAWANGI
1. Bidang Administrasi Umum
Berdasarkan pasal 4 KMA RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, diuraikan bahwa personalia atau
pelaksana tugas KUA Kecamatan terdiri atas Kepala Kantor dan Pelaksana /
pengadministrasian sesuai kebutuhan rasional dengan tugas. Menurut ketentuan
pasal tersebut, Pelaksana yang sesuai dengan pelaksanaan tugas adalah :
a. Pelaksana tata usaha (TU) yang mengurus masalah tata usaha kantor,
mulai dari statistic, dokumentasi, surat menyurat, kearsipan, pengetikan,
dan rumah tangga kantor.
b. Pengadministrasian bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk.
c. Pengadministrasian pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf,
abadah social dan baitul maal.
d. Pengadministrasian pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan.
Pengadministrasian tugas diatas, sesungguhnya lebih fleksible karena didasarkan
pada prinsip “rasionalitas” pelaksana dan job tugasnya. Sebelumnya dalam KMA
No. 231 Tahun 1996, pelaksanaan tugas KUA Kecamatan diatur kedalam job
description sebagai berikut :
a. Petugas tata usaha yang menangani masalah-masalah ketata-usahaan
kantor.
b. Petugas Administrasi Keuangan, yang menangani masalah-masalah
keuangan kator, mulai dari dana NR, operasional SatKer dari DIPA
15
Kementrian Agama dan Dana PNBP NR. Umumnya jenis sumber
keuangan dimaksud, dikelola oleh seorang Bendaharawan, yaitu
Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP). Setelah terbitnya PMA RI
No. 71 Tahun 2009, maka di KUA Kecamatan juga ditunjuk
Bendaharawan Penerimaan Pembantu (BPP) yang bertugas menyetorkan
dana NR ke Rekening Bendaharawan Penerimaan di Kantor Kementrian
Agama Kabupaten Bekasi.
c. Petugas pengadministrasian Kemasjidan, yang bertugas menata,
membina, dan melaksanakan administrasi Kemasjidan.
d. Petugas pengadministrasian zakat, wakaf, dan ibadah sosial, bertugas
melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi zakat, wakaf dan
ibadah sosial.
e. Petugas pengadministrasian Nikah dan Rujuk, bertugas melaksanakan
pembinaan dan pengelolaan administrasi Nikah dan Rujuk (NR).
f. Petugas Pramu Kantor, bertugas melaksanakan urusan-urusan Kebersihan
(K3) kantor dan tata laksana fisik harian Kantor.
g. Petugas Keamanan, bertugas menjaga Ketertban, Kenyamanan, dan
Keamanan lingkungan Kantor.
Untuk lebih meningkatkan kinerja Pelaksana, maka pelaksanaan tugas
sebagaimana diatur dalam KMA RI No. 517 Tahun 2001, dapat dikembangkan
secara rasional dengan kombinasi dari KMA RI No. 231 tahun 1996, yaitu 7 (tujuh)
pelaksana tugas dalam KMA ini, ditambah oleh Pelaksana Pengembangan Keluarga
Sakinah, Bimbingan Produk Halal, Kemitraan Umat dan Kependudukan.
16
Secara praktis, pelaksanaan tugas yang ideal sebagaimana diatur dalam KMA RI
No. 517 Tahun 2001 dan KMA RI No. 231 Tahun 1996, belum semuanya terlaksana
pada KUA Kecamatan Sukawangi. KUA Kecamatan Sukawangi dihadapkan pada
kenyataan bahwa pelaksanaan tugas itu sendiri umumnya dilaksanakan secara
rangkap karena kurangnya personal. Meskipun secara ideal telah memenuhi tuntutan
tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan, namun dengan berlakunya
KMA RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK baru Departemen Agama KanWil /
Kabupaten / kota, ada penambahan personal yang harus dipenuhi, yaitu pelaksa
Produk Halal, Keluarga Sakinah, Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat. Karena itu,
personal KUA Kecamatan Sukawangi yang jumlahnya 10 orang dengan 1 orang
Kepala Kantor, diberdayakan pada pembagian tugas dimaksud dengan cara
merangkap tugas.
Tabel 1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukawangi (KMA No. 517 Tahun 2001)
No Nama Tugas Pokok Merangkap Tugas
1 Agus Salim, S.Ag Kepala Kantor -
2 Drs. H. Anshori, MA Pengawas -
3 H. Supriyadi, S.Ag, MM Penyuluh -
4 Anto Eko Yulianto Tata Usaha -
5 Ainur Rahman, S.Hi Keluarga Sakinah Zawaibsos
6 H. Kholidi, S.Hi Kemitraan Umat Kepenghuluan
7 Asmawi Keamanan Pramu Kantor
17
STRUKTUR ORGANISASI (KMA No. 517 / 2001)
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Kepala
Agus Salim, S.Ag
Peramu Kantor
Asmawi
Keamanan
Asmawi
Tata Usaha
Anto Eko Yulianto
Penyuluh
H. Supriyadi, S.Ag
Zawaibsos
Ainur Rahman,
Keluarga Sakinah
Ainur Rahman, SHi
Kepenghuluan
H. Kholidi, SHi
Kemitraan Umat
H. Kholidi, SHi
Pengawas
Drs. H. Anshori, MA
18
Tabel 2
Struktur BP4 KUA Kecamatan Sukawangi
No Nama Bagian
1 Camat Sukawangi Pembina
2 Agus Salim, S.Ag Ketua
3 Ainur Rahman, S.Hi Bendahara
4 Anto Eko Yulianto Sekretaris
5 Kinan Helwani, S.Ag Upaya Jaringan Kerja
6 Ainur Rahman, S.Hi Pendidikan Keluarga Sakinah dan
Pengembangan SDM
7 H. Kholidi, S.Hi Konsultasi Hukum dan Perkawinan
8 Ainur Rahman, S.Hi Pembinaan Keluarga Sakinah
9 Rumsari, S.Pdi Pemuda dan Wanita
10 H. Kurnali, S.Ag, MM Komunikasi dan Informasi
11 Abd Qodir Zaelani, S.Hi Penasehat Perkawinan dan Keluarga
Kondisi diatas, menyebabkan ada beberapa tugas administrasi KUA Kecamatan
Sukawangi yang tidak dapat berjalan optimal. Disamping itu, kuantitas pelaksana
KUA kecamatan Sukawangi yang tersebut, kemudian dibebani pula oleh tugas-tugas
organisatoris tingkat kecamatan yang memang tidak dapat terpisahkan dari KUA
Kecamatan, seperti organisasi BP4 Kecamatan, BKM, MS-DKM, P2A, LPTQ, MUI,
MDI, dan BAZ Kecamatan.
Fenomena tidak berimbangnya tenaga pengemban tugas dengan banyaknya tugas
yang harus dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukawangi, menyebabkan hal-hal
sebagai berikut :
19
a. Ada beberapa tugas administrasi KUA Kecamatan Sukawangi yang
kurang tertanganisecara baik, misalnya Admiunistrasi bidang Kemitraan
Umat, Ibadah Sosial, dan juga masalah Perwakafan.
b. Ada tugas organisasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana KUA
kecamatan sukawangi secara optimal, seperti BP4, BKM, dll. Hal ini
menyebabkan terhambatnya gerak langkah organisasi tersebut.
Dalam mengatasi hal-hal tersebut diatas, maka Kepala KUA Kecamatan
Sukawangi dan juga sebagai tokoh yang menjadi sentral kegiatan-kegiatan diatas,
harus berupaya mengefektifkan tenaga-tenaga personal yang ada dengan melakukan
langkah-langkah penanganan sebagai berikut :
a. Melakukan evaluasi berkala, briefing staff dan rapat koordinasi guna mencari
solusi yang efektif. Dalam menginbangi dinamika tugas yang demikian
banyak maka para pelaksana diperintahkan untuk menjalin koordinasi yang
lebih intens dengan para P3N dan pihak terkait.
b. Mendorong para pelaksana untuk memahami berbagai peraturan perundangan
tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang berlaku.
2. Bidang Administrasi Keuangan
Secara umum, Administrasi Keuangan diatur dalam berbagai peraturan
perundangan seperti,UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk, Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2000 tentang tarif PNPB di lingkungan
Departemen Agama RI, KMA RI No. 40 Tahun 1991 tentang Biaya Nikah dan Rujuk
bagi Umat Islam, KMA RI No. 48 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan
Rujuk bagi Umat Islam, KMA RI No. 66 Tahun 1993 tentang Bendaharawan Khusus
20
Penerima Biaya Nikah dan Rujuk bagi Umat Islam, KMA RI No. 341 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Biayan Nikah dan Rujuk, KMA RI No. 31 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Biaya nikah dan Rujuk, PMA RI No. 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Biaya Nikah dan Rujuk, PMA RI No. 71 tentang Pengaturan Keuangan Nikah dan
Rujuk dan KMA RI No. 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk.
Peraturan-peraturan ini secara lebih teknis diatur oleh berbagai peraturan organic
dari KanWil Kementrian Agama masing-masing Propinsi. Peraturan organic tersebut
termasuk berkenaan dengan masalah penambahan uang transport pernikahan di luar
kantor (bedolan). Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka KUA di Kecamatan
ditunjuk Bendaharawan Pengelola Dana Nikah dan Rujuk, Bendaharawan UMC /
BPP dan Berdasarkan PMA RI No.104 Tahun 2007, Bendahara Bedolan tidak ada
lagi seiring dengan dihapusnya dana Bedolan.
Terbitnya PMA RI No. 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan
Nikah dan Rujuk, serta berubahnya system UYHD (DIK) menjadi DIPA,
menyebabkan di KUA terjadi perubahan istilah kebendaharaan. Ketentuan yang
diatur oleh PMA tersebut hanya melegalisasi adanyan Bendaharawan Tim Pengelola
Dana Nikah dan Rujuk. Selain itu, di KUA Kecamatan terdapat pula jabatan Kepala
KUA Kecamatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana DIPA-S, Pejabat
Pembuat Komitmen dan juga penerbit SPM. Untuk selanjutnya, berdasarkan
kebutuhan, maka Bendaharawan UMC sampai saat ini diberlakukan dengan istilah
BPP (Bendaharawan Pengeluaran Pembantu) mengingat adanya ketentuan Mentri
Keuangan yang baru yang mengaturnya.
21
Tabel 3
Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk
PENGUMUMAN
BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI.
Nomor. 47 / 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP),yang telah berlaku pada Departemen Agama RI.
Ketetapan Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk adalah Sebesar
Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Bekasi, 03 Januari 2013
Kepala
KUA Sukawangi
( Agus Salim, S.Ag )
Berdasarkan PMA diatas, maka semua setoran dana Nikah dan Rujuk dilakukan
oleh Calon Pengantin (CaTin) ke Bank yang ditunjuk. Bendaharawan Pengelola
berdasarkan PMA tersebut (pasal 4 sub d) hanya bertugas menerima distribusi dana
Nikah dan Rujuk dari KanWil, memverifikasi pengajuan pembayaran, melaksanakan
pembayaran dan menatausahakannya.
Dengan berlakunya PMA RI No. 71 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap
keuangan Nikah dan Rujuk mengalami perubahan kembali. Atas dasar PMA ini,
22
maka penyetoran uang Nikah dan Rujuk dilakukan kembali oleh pihak KUA
Kecamatan ke Rekening Bendaharawan Penerima PNBP pada Kementrian agama
Tingkat Kabupaten. Untuk mempermudah penyetoran di KUA Kecamatan, maka
sejak berlakunya PMA ini pada bulan Juli 2009, telah diangkat Bendahara Penerima
Pembantu (BPP). Dengan demikian, di KUA Kecamatan secara resmi terdapat dua
jabatan kebendaharaan, yaitu :
1. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) yang bertugas mengelola dana
operasional Satuan Kerja KUA Kecamata yang berasal dari DIPA Kantor
Kementrian Agama Tingkat Kabupaten dan juga mengelola dana PNBP NR.
2. Bendaharawan Penerima Pembantu (BPP) yang bertugas menerima,
mengkolektifkan dan menyetorkan dana Nikah dan Rujuk yang berasal dari
Calon Pengantin (CaTin) serta disetorkan ke Rekening Bendaharawan
Penerima pada Kantor Kementrian Agama Tingkat Kabupaten, untuk
kemudian disetorkan ke Kas Negara.
3. Bidang Ketata Usahaan KUA
Dalam pelaksanaan tata usaha KUA Kecamata Sukawangi, maka tugas TU dan
juga para pelaksana lainnya berpedoman pada tata aturan yang berlaku sebagai
berikut :
a. Dalam penyelenggaraan surat menyurat, Petugas Tata Usaha berpedoman
kepada Peraturan Mentri Agama RI No. 1 Tahun 1996 tentang Tata
Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama yang diperbarui oleh
KMA Nomor 168 Tahun 2003.
23
b. Penyelenggaraan Administrasi Nikah dan Rujuk, pelaksana
pengadministrasian Nikah dan Rujuk berpedoman kepada Undang-Undang
RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KMA
RI No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Mentri Agama
(PMA) No. 3 Tahun 1975, Peraturan Mentri Agama RI No. 9 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk yang diperbarui oleh
PMA RI No. 43 Tahun 2006 dan Peraturan-peraturan lain yang berlaku, dan
mengatur Administrasi Nikah dan Rujuk dan diperbarui kembali oleh PMA
No. 71 tahun 2009.
c. Penyelenggaraan Administrasi Perwakafan, meliputi pembuatan Register
wakaf, pengajuan proses sertifikasi wakaf, pengarsipan sesuai peraturan
berlaku. Pedoman utama dalam penyelenggaraan Administrasi Wakaf ini
adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan penjabarannya seperti
Peraturan Mentri Agama RI No. 1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.
28 Tahun 1977, Instruksi Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negri
RI No. 1 Tahun 1978. Pada Tahun 2004 telah keluar Undang-Undang
Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan sebagai peraturan
teknis pelaksanaannya disusul oleh Keputusan Bersama Mentri Agama dan
Kepala BPN dengan surat Keputusan Nomor 422 Tahun
2004/3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi tanah wakaf.
d. Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kemasjidan, meliputi Pendataan,
kualifikasi sarana Masjid, Pembinaan Organisasi melalui BKM dan MS-
24
DKM, mengacu pada peraturan seperti Instruksi DirJen BiMas Islam No.
D/INS/62/1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid dan Buku
Pedoman Pembinan Masjid serta Buku lain yang mengatur seperti Pola
Pembinaan Perpustakaan Masjid.
e. Penyelenggaraan Administrasi Zakat dan Pengelolaannya, berpedoman
kepada Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
dan KMA RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI
No. 38 tahun 1999.
f. Masalah kerukunan antar umat beragama dilaksanakan dengan berpedoman
kepada musyawarah antar tokoh agama dan peraturan yang mengatur tentang
hal tersebut, seperti SKB Mentri Dalam Negri dan Mentri Agama RI No. 1/
BER/ mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat
Agama oleh pemeluk-pemeluknya dan Surat Keputusan Bupati Bekasi No.
16 Tahun 1998 tentang Pengaturan Pendirian Sarana Ibadah. Pengaturan
masalah hubungan antar Umat Beragama ini lebih kuat setelah terbitnya
Peraturan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri Dalam Negri RI No. 9/8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
Ibadah.
25
D. DOKUMENTASI KUA KECAMATAN SUKAWANGI
1. TATA CARA PENDAFTARAN NIKAH
A. Calon mempelai datang ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa :
1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat outentik lainnya yang menunjukkan