PPKK1215

PPKPRAJABJUHAINI 1

Anti korupsi

JUHAINIWidyaiswara Madya BKD DAN DIKLAT PROV. NTB

Perkenalkan

2PPKPRAJABJUHAINI

Kenapa Harus Perubahan ?

Apabila hari ini sama dengankemarin, maka kita merugiApabila Hari Ini lebih buruk darikemarin, maka kita celakaAl Hadist If You Don't Change.. You DiePeter Senge

There is nothing permanent exept change... (Heraclitus, 535 -475 BC)

3PPKPRAJABJUHAINI

QS Ar-Rodlu, ayat 11 : Innallaaha laa yugoyyiru maa biqoumin hattaa yugoyyiru maa bi anfusihim : (Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri)

4PPKPRAJABJUHAINI

5PPKPRAJABJUHAINI

It is good to have goodwillIt is excellent to have enthusiasm,butIt is essential to have TRAININGNehru

Berlatih ,Ikhlas, Ibadah....Buka Mata..Buka Telinga..Buka Hati..Buka Pikiran

Izinkan Ilmu, Pengetahuan dan Keterampilan Baru Masuk Dalam Diri Kita …..

6PPKPRAJABJUHAINI

7PPKPRAJABJUHAINI

8PPKPRAJABJUHAINI

AKTIFKAN 3 F FISIK

FIKIRANFERTANYAA

N9PPKPRAJABJUHAINI

BERSEDIAKAH BAPAK/IBU UNTUK :Mengikuti kegiatan pelatihan ini hingga akhir ?

Mematikan HP atau di set mode Getar ?

Tidak merokok selama pembelajaran?Mengamalkan ilmu yang telah di dapat ?

10PPKPRAJABJUHAINI

Mata Diklat ini akan membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi,Peraturan –peraturan tentang Pemberantasan korupsi, Kebijakan/tindakan yang dianggap tindak pidana Korupsi, serta upaya upaya dalam percepatan pemberantasan korupsi

11PPKPRAJABJUHAINI

PPKPRAJABJUHAINI 12

PPKPRAJABJUHAINI 13

Tujuan PembelajaranTujuan Pembelajaran Setelah mengikuti

pembelajaran mata diklat ini diharapkan peserta mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya upaya untuk mempercepat pemberantasannnya

Masih Banggakah Anda Semua

SebagaiBangsa

Indonesia..!!!!!

PPKPRAJABJUHAINI 14

15PPKPRAJABJUHAINI

..\..\..\MPEGAV

PPKPRAJABJUHAINI 16

PPKPRAJABJUHAINI 17

Produktivitas dan Daya Produktivitas dan Daya SaingSaingSangat RendahSangat Rendah

Peringkat IndonesiaPeringkat Indonesia diantara diantara 6161 anggota APO ( anggota APO (Asian Asian Productivity OrganizationProductivity Organization) :) : 2002 → 47 2003 → 57 2004 → 59 2005 → 60 2006 → 59

Hasil survei International Institute forHasil survei International Institute forManagement Development (2007)Management Development (2007)

PPKPRAJABJUHAINI 18

Memalukan… Indonesia Negara Terkorup Memalukan… Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik Maret 9, 2010Asia Pasifik Maret 9, 2010

Berikut ini adalah daftar 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik* oleh PERC 2010

1. Indonesia (terkorup)2. Kamboja (korup)3. Vietnam (korup)4. Filipina (korup)5. Thailand6. India7. China8. Taiwan9. Korea10. Macau11. Malaysia12. Jepang13. Amerika Serikat (bersih)14. Hong Kong (bersih)15. Australia (bersih)16. Singapura (terbersih)

19PPKPRAJABJUHAINI

• Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran yanlik

• IPK 2007 Ind 2,3, di ASEAN hanya sedikit lebih baik dari Myanmar dan Kamboja.

• PERC – Annual Graft Ranking, skor Indonesia 2007 = 8,03.

• 2004, 2005, dan 2006 terkorup se-Asia. Tahun 2007 No. 2 terkorup se-Asia.

PER

C

Ltd.

• The World Competitiveness Index 2007: Indonesia ranking 54 (37,41); Malaysia 23 (74,091), Thai 33 (57,758); Philipina 45 (47,163); 7&Singapura 2 (99,121).

Institute of Management Development

(IMD) Geneva

• Growth Competitiveness Index Indonesia ranking 50 dengan skor 4,26.

• Jumlah hari mendapatkan ijin di Indonesia contoh waktu yg diperlukan untuk mengurus ijin2 tertentu di Indonesia.

• Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis waktu menunggu persetujuan ijin2 relatif > lama dibanding negara Asia lain.

Korupsi Dilihat Dari :

Indikator

Korupsi

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.asiarisk.com/asia3a.gif&imgrefurl=http://www.asiarisk.com/percrpts.html&h=224&w=199&sz=7&hl=id&start=1&tbnid=8AdAIcJQG5dq4M:&tbnh=108&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DPolitical%2B%2526%2BEconomic%2BRisk%2BConsultancy%2BLtd%2B%26svnum%3D10%26hl%3Did%26lr%3Dlang_id%26sa%3DG

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.pscottcummins.com/blog/uploaded_images/TransparencyInternational-764130.gif&imgrefurl=http://www.pscottcummins.com/blog/archive/2005_06_01_archive.html&h=200&w=328&sz=32&hl=id&start=4&tbnid=drvOdv0qZeMjBM:&tbnh=72&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dtransparency%2Binternational%26svnum%3D10%26hl%3Did%26lr%3Dlang_id%26sa%3DG

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.serageldin.com/Images/World_Economic_Forum_Large.jpg&imgrefurl=http://www.watchingamerica.com/latribunefr000002.shtml&h=160&w=180&sz=28&hl=id&start=2&tbnid=oXz8tktLiIGdAM:&tbnh=90&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dworld%2Beconomic%2Bforum%26svnum%3D10%26hl%3Did%26lr%3Dlang_id%26sa%3DG

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://english.vietnamnet.vn/dataimages/200706/original/images1344063_images1337033_corruption2.jpg&imgrefurl=http://english.vietnamnet.vn/social/2007/06/709385/&h=600&w=600&sz=54&hl=id&start=53&tbnid=EDrdhYu9qjTvNM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dcorruption%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN

PPKPRAJABJUHAINI20

PARTAI POLITIKDPRBEA CUKAIPERADILANPOLISIDINAS PAJAKBISNIS/SEKTOR SWASTA

2005

4,44,44,34,24,24

3,7

OPINI PUBLIK TERHADAP TINGKAT KORUPSIDI SEKTOR/INSTITUSI DI INDONESIA

MENURUT BAROMETER KORUPSI GLOBAL 2005 DAN 2006TRANSPARENCY INTERNATIONAL

`

SUMBER : TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Barometer Korupsi Global 2005 dan 2006

DPRPERADILANKEPOLISIANPARPOLPAJAKBIROKRASIBEA CUKAI

2006

4,24,24,24,13,43,6-

21PPKPRAJABJUHAINI

FAKTA, 2005

30.000 ORANG BERGELAR PALSU

(MANTAN WAPRES, MANTAN MENDAGRI, KETUA PARTAI, MANTAN

KAPOLRI, ARTIS,TOKOH AGAMA, PEJABAT2 DAN MANTAN PEJABAT

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH/ POLRI,BUSINESSMAN,PENGURUS

ASOSIASI DLL. )

22PPKPRAJABJUHAINI

FAKTA, 2005

BERTABURAN BINTANG - BINTANG

KORUPTOR:MENTERI,KETUA DPR,

DPR/DPRD,GUBERNUR, BUPATI, LURAH, CAMAT, RW/RT, TOKOH

LSM/AGAMA/AKADEMISI

23PPKPRAJABJUHAINI

FAKTA, 2005

SUAP MERAJALELA KEPOLISIAN, PENGADILAN,

KEJAKSAAN AGUNG, MA, KPU, PEMERINTAH PUSAT, PROPINSI,

KAB /KOTA,KECAMATAN, KELURAHAN, RW, RT, SWASTA,

24PPKPRAJABJUHAINI

FAKTA, 2005PERCALOAN DANA ANGGARAN PROJEK

OLEH WAKIL RAKYAT

PPKPRAJABJUHAINI 25

TAHUN 2007INDONESIA,NEGARA PERUSAK

HUTAN TERCEPAT DI DUNIA

PRESTASI SESUNGGUHNYABAGI BANGSA INDONESIA

ADALAH BILA BANGSA INDONESIA

MAMPU MEMBERANTAS KORUPSIDI NEGERI TERCINTA INI

HIDUP BERSIH DAN BEBAS DARI PENYAKIT YANG NAMANYA KORUPSI

PPKPRAJABJUHAINI 26

KorupsiKorupsi as an extraordinary crime

PPKPRAJABJUHAINI27

Korupsi adalah kejahatan yang tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional,

melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime),

karena karakter korupsi yang sangat kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan

viktimogin (secara potensial dapat merugikan Pelbagai dimensi kepentingan

CORRUPTION

Corruption --- Multi-dimensional Challenge

PPKPRAJABJUHAINI 28

Human RightsHuman Rights

DemocracyDemocracy

Rule of LawRule of Law

MarketsMarkets

Human SecurityHuman Security

Sustainable Sustainable DevelopmentDevelopmentQuality of LifeQuality of Life

Konvensi PBB Menentang Konvensi PBB Menentang KorupsiKorupsi

PPKPRAJABJUHAINI 29

PPKPRAJABJUHAINI30

Kasus Korupsi Menurut Sektor

Kecenderungan Korupsi Semester I Kecenderungan Korupsi Semester I 2006, TIM ICW 2006, TIM ICW

PPKPRAJABJUHAINI31

Lembaga Negara yang Terlibat Korupsi

Kecenderungan Korupsi Semester I 2006, TIM ICW Kecenderungan Korupsi Semester I 2006, TIM ICW

PPKPRAJABJUHAINI32

Duapuluh Jabatan Pelaku korupsi Terbanyak


PPKPRAJABJUHAINI33

Modus Kasus Korupsi BUMN


Berikut 5 lembaga publik terkorup 2008 yang dirilis Transparency International Indonesia:

• Kepolisian – 48%• Bea cukai – 41%• Keimigrasian – 34%• DLLAJR – 33%• Pemda – 33%

PPKPRAJABJUHAINI 34

http://www.ti.or.id/researchsurvey/90/tahun/2009/bulan/01/tanggal/21/id/3816/

http://www.ti.or.id/researchsurvey/90/tahun/2009/bulan/01/tanggal/21/id/3816/

PPKPRAJABJUHAINI 35

36PPKPRAJABJUHAINI

“Uang Rp 28 Milyar di rekening Gayus sama dengan gajinya untuk bekerja selama 192,8 tahun !” (Mafia Pajak, Kompas, 12/4/2010:2)

37PPKPRAJABJUHAINI

“Rp 28 Milyar sangat mudah membongkarnya. Manusianya sudah ditangkap, semua masih bisa ngomong. Jika sungguh-sungguh, ‘TIGA HARI JUGA BISA (TERUNGKAP)’. Kata mantan Kabareskrim Susno Duadji” (Mafia Pajak Kompas, 12/4/2010:2)

38PPKPRAJABJUHAINI

KORUPSI YANG MELUAS DAN TIDAK TERKENDALI ADALAH

BENCANA.KORUPSI MENGHANCURKAN NEGERI

DAN MENYENGSARAKAN RAKYATNYA

PPKPRAJABJUHAINI39

Apa benar korupsi Apa benar korupsi itu membuat hidupitu membuat hidupkita sengsara ????kita sengsara ????

40PPKPRAJABJUHAINI

NEGARA KAYA NEGARA KAYA RAYARAYA

RAKYATNYA MISKIN, RAKYATNYA MISKIN, TERTINGGAL & TERTINGGAL &

TERPURUKTERPURUK

41PPKPRAJABJUHAINI

Kondisi Saat Ini ..........Kondisi Saat Ini .......... 49% (110 juta) penduduk Indonesia.... hidup di bawah garis

kemiskinan (Survey WB)

LISTRIK: 70 juta penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - tanpa listrik listrik

ENERGI: 52.5% konsumsi energienergi di negeri ini sangat tergantung pada BBM..... Dan yang mencengangkan subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM pada tahun 2005 menghabiskan hampir 20% APBN.

KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalorikalori per hari...data ini menunjukan sebagaian besar masyarakat kita hidup dibawah standar garis kemiskinan

AIR: ...50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Apalagi Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia....!”

KERUSAKAN ALAM: 1.8 juta hektar hutanhutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah.... Padahal 30 juta jiwa tergantung hidupnya dari keberadaan dan kelestarian hutan...

PPKPRAJABJUHAINI 42

Sementara ....................Sementara ....................Kebocoran dana pembangunan mencapai 45% - 50%Pungutan tidak resmi mencapai 30% biaya produksi.Utang terus bertumpuk, tapi korupsi juga terus meningkat.Kurangnya akses, tranparansi dan akuntabililtas layanan publikCorruption By Need 85% & Corruption By Greed 15%.

INDONESIA menempati posisi ”Terhormat” sebagai NEGARA TERKORUP NO. 7 DI DUNIA

KORUPSI Penghambat UTAMA Pemberantasan Kemiskinan!

PPKPRAJABJUHAINI43

Jadi Apa Yang Harus Kita Jadi Apa Yang Harus Kita lakukan…….Agar rakyat lakukan…….Agar rakyat

indonesia hidup indonesia hidup sejahtera..?sejahtera..?

44PPKPRAJABJUHAINI

1.MENGUBAH CARA BERPIKIR DAN MERUMUSKAN KEMBALI SIAPA SEBENARNYA MUSUH RAKYAT ?2.KITA HARUS BELAJAR MENGENALI APA ITU KORUPSI 3.KENALI HAK DAN KEWAJIBAN KITA DALAM HUKUM

KONSEP DASAR TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI

PPKPRAJABJUHAINI 45

PPKPRAJABJUHAINI 46

Korupsi …?

Asal Istilah :Asal Istilah : suap ( suap (briberybribery), di Perancis ), di Perancis ‘‘beggingbegging’ (mengemis) atau ’ (mengemis) atau ’’vagrancyvagrancy’(penggelandangan). Di ’(penggelandangan). Di negara Latin ‘negara Latin ‘bribabriba’, yang artinya ’’, yang artinya ’a a piece of bread given to beggarpiece of bread given to beggar’ ’ (sepotong roti yang diberikan kepada (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya pengemis). Dalam perkembangannya bribebribe bermakna ’sedekah’, ’ bermakna ’sedekah’, ’blackmailblackmail’, ’, atau ’atau ’extortionextortion’ (pemerasan) dalam ’ (pemerasan) dalam kaitannya dengan ’kaitannya dengan ’gifts received or gifts received or given in order to influence corruptlygiven in order to influence corruptly’ ’ (pemberian atau hadiah yang diterima (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk atau diberikan dengan maksud untuk memengarumemengaruhi secara jahat atau korup)hi secara jahat atau korup)

PPKPRAJABJUHAINI 47

Korupsi …?

Arti harfiah korupsi adalah kebusukan, Arti harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan,kebejatan, ketidakjujuran, dapatkeburukan,kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan kata-kata atau ucapandari kesucian dan kata-kata atau ucapan penghinaan atau fitnah penghinaan atau fitnah (Andi Hamzah, 1991).(Andi Hamzah, 1991).

PPKPRAJABJUHAINI 48

Korupsi …?

UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20Tahun UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 2 ayat 1)Korupsi (pasal 2 ayat 1):: pengertian korupsi dari kaidah hukumpengertian korupsi dari kaidah hukum adalah setiap orang yang secara melawan adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatulain, atau suatu korporasi yang dapat korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian merugikan negara atau perekonomian

PPKPRAJABJUHAINI 49

Korupsi …?

Korupsi didefinisikan sebagai kebiasaan berperilaku Korupsi didefinisikan sebagai kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap wajar dan lumrah dapat koruptif yang selama ini dianggap wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti gratifikasidinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti gratifikasi (pemberian hadiah). Dalam hal merugikan keuangan (pemberian hadiah). Dalam hal merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka secara implisitnegara atau perekonomian negara, maka secara implisit dan eksplisit terkandung pengertian keuangan dan dan eksplisit terkandung pengertian keuangan dan kekayaan milik pemerintah, swasta dan masyarakat, kekayaan milik pemerintah, swasta dan masyarakat, baik keseluruhan maupun sebagian yang merupakan baik keseluruhan maupun sebagian yang merupakan unsur pokok (elemen) tidak terpisahkan dari pengertian unsur pokok (elemen) tidak terpisahkan dari pengertian negara atau negara atau statestate (ADB, 2006). (ADB, 2006).

PPKPRAJABJUHAINI 50

1

Kiat Kiat Memahami Memahami

KorupsiKorupsi

Fahami pencurian dan penggelapan lebih dulu

2 Pencurian (Psl. 362 KUHP)

Pencurian = secara melawan hukum + mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain + tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan

PPKPRAJABJUHAINI 51


KorupsiKorupsi

Fahami pencurian dan penggelapan lebih dulu

3Penggelapan (Psl. 372 KUHP)

Penggelapan = pencurian barang atau hak yg dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku + penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan

PPKPRAJABJUHAINI 52


KorupsiKorupsi

Korupsi tidak jauh berbeda dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap.

Korupsi = (secara melawan hukum + tujuan memiliki atau mengambil keuntungan ada penyalahgunaan kewenangan / kepercayaan + menimbulkan kerugian Negara

= (pencurian + penyalahgunaan kewenangan / kepercayaan) +

kerugian Negara = penggelapan + kerugian Negara

PPKPRAJABJUHAINI 53

BEBERAPA PENGERTIAN TERKAIT DENGAN KORUPSI

• Orang, perseorangan dan korporasiDlm UU Korupsi : Orang → perseorangan secara pribadi ataupun korporasi

• HukumKaidah / norma yg dpt dipaksakan pelaksa - naannya dgn suatu sanksi

• Hukum PerdataHukum yg mengatur hub hukum antara orang yg satu dgn orang yg lain

• Hukum PidanaHukum yg mengatur perbuatan pidana, pertnggjwbn pidana dan prosedur pemidanaan. Hukum pidana adalah hukumnya kejahatan.

PPKPRAJABJUHAINI 54

• Perbuatan HukumPerbuatan (kehendak dan pernyataan kehendak) yg menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban), meliputi :- memberikan sesuatu- melakukan sesuatu- tidak melakukan sesuatu

• Perbuatan melawan hukum- Perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana, (baik dalam arti melawan hukum umum, hukum formal, hukum khusus, hukum materiil), dan bukan melawan hukum menurut hukum perdata.- Perbuatan yg bertentangan dgn tata pergaulan masyarakat dan ketertiban yg dikehendaki hukum, sifatnya merugikan masyarakat

PPKPRAJABJUHAINI 55

• Perbuatan Pidana- Perbuatan yg dilarang dan diancam dengan pidana, disebut juga “delik”. Dlm bhs perundang-undangan dikenal dengan istilah “tindak pidana”- Pidana pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda.

• TersangkaOrang yg diduga sbg pelaku tindak pidana berdasar bukti permulaan yg cukup (dua bukti)

• TerdakwaTersangka yg dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan

• TerpidanaTerdakwa yang dijatuhi hukuman pidana

PPKPRAJABJUHAINI 56

BEBERAPA PENGERTIAN ISTILAH

• PenyelidikanSerangkaian tindakan penyidik untuk : - mencari dan menemukan peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana, serta- mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yg cukup (2 alat bukti), - guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

• PenyidikanSerangkaian tindakan penyidik untuk :- mencari dan mengumpulkan bukti yg membuat terang tindak pidana yg terjadi, dan - menemukan tersangka

PPKPRAJABJUHAINI 57

• Alat Bukti yg sah1. Keterangan saksi (di depan sidang berdasar apa yg dilihat, dialami dan didengar sendiri)2. Keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk (kesimpulan hakim atas keterkaitan berbagai alat bukti)5. Keterangan terdakwa

• PenuntutanSerangkaian tindakan penuntut untuk menyusun dan melengkapi berkas perkara pidana dan melimpahkan ke pengadilan yg berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim di Pengadilan

PPKPRAJABJUHAINI 58

BENTUK BENTUK TINDAK PIDANAKORUPSI

PPKPRAJABJUHAINI 59

PPKPRAJABJUHAINI 60

PPKPRAJABJUHAINI 61

PPKPRAJABJUHAINI 62

PPKPRAJABJUHAINI 63

PPKPRAJABJUHAINI 64

PPKPRAJABJUHAINI 65

PPKPRAJABJUHAINI 66

PPKPRAJABJUHAINI 67

PPKPRAJABJUHAINI 68

JENIS-JENIS KORUPSI (SECARA TEORITIS)• Benveniste dalam bukunya Bureaucracy,

membagi korupsi dalam 4 jenis :- Discretionary corruption- Illegal corruption- Mercenary corruption- Ideological corruption

• Piers Beirne & James Messerschmidt dalam bukunya Criminology, membagi korupsi dalam 4 jenis :

- Political Bribery- Political kickbacks- Election Fraud- Corrupt Compaign Practice

• Global Corruption Report (2004), diperkenalkan istilah Political Corruption

• Jenis korupsi lain : Material corruption ; Intellectual corruption. PPKPRAJABJUHAINI 69

Jenis Jenis Korupsi dan Siapa Saja yang Dianggap KoruptorBerdasarkan UU no. 31 th 1999 jo UU no. 20 th 2001

PelakuPelaku Jenis PerbuatanJenis Perbuatan Ancaman Ancaman Pidana Pidana

(Hukuman)(Hukuman)

Dasar Dasar Hu Hu

kumkum

KeteranganKeterangan

1. Perseo 1. Perseo rangan / rangan / korporasikorporasi

Secara melawan Secara melawan hukum memperkaya hukum memperkaya diri sendiri / orang diri sendiri / orang lain / korporasi lain / korporasi yang dapat yang dapat merugikan merugikan keuangan / keuangan / perekonomian perekonomian negara. (Kelompok negara. (Kelompok jenis tipikor : jenis tipikor : kerugian kerugian keuangan negarakeuangan negara))

Penjara Penjara seumur hidup; seumur hidup; Penjara min 4 Penjara min 4 th max 20 th; th max 20 th; denda min denda min Rp.200 jt max Rp.200 jt max Rp.1 milyarRp.1 milyar

Pasal Pasal 22

Dalam keadaan tertentu Dalam keadaan tertentu pidana mati bisa pidana mati bisa dijatuhkan. Keadaan dijatuhkan. Keadaan tertentu yang tertentu yang memberatkan pidana memberatkan pidana yaitu bila tipikor tsb yaitu bila tipikor tsb dilakukan pada dana-dilakukan pada dana-dana bagi dana bagi penanggulangan penanggulangan bahaya / bencana, bahaya / bencana, kerusuhan, krisis kerusuhan, krisis ekonomi dan moneter ekonomi dan moneter serta penanggulangan serta penanggulangan korupsikorupsiPPKPRAJABJUHAINI 70

2. 2. Perseorangan / Perseorangan / korporasikorporasi

Menyalahgunakan Menyalahgunakan kewenangan / kewenangan / kesempatan / sarana kesempatan / sarana yang ada padanya yang ada padanya karena jabatan / karena jabatan / kedudukannya, kedudukannya, untuk untuk menguntungkan diri menguntungkan diri sendiri / orang lain, sendiri / orang lain, yg dapat merugikan yg dapat merugikan keuangan / keuangan / perekonomian perekonomian negara. (Kelompok negara. (Kelompok jenis tipikor : jenis tipikor : kerugian keuangan kerugian keuangan negaranegara))

Penjara seumur Penjara seumur hidup; Penjara hidup; Penjara min 1 th max min 1 th max 20 th; denda 20 th; denda min Rp.50 jt min Rp.50 jt max Rp.1 max Rp.1 milyarmilyar

Pasal 3Pasal 3

PelakuPelaku Jenis PerbuatanJenis PerbuatanAncaman Ancaman

Pidana Pidana (Hukuman)(Hukuman)

Dasar Dasar HukumHukum

KeteKeterangranganan

71PPKPRAJABJUHAINI

3. Perseorangan / korpo rasi

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri / penyelenggara negara supaya mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam jabatannya atau tidak dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Kelompok jenis tipikor : suap-menyuap)

Penjara min 1 th max 5 th; denda min Rp.50 jt max Rp.250 jt

Pasal 5 ayat 1

Pegawai negeri / penyelenggara negara yang menerima pemberian / janji juga dipidana, dianggap menerima suap.(Pasal 5 ayat 2)

Pelaku Jenis PerbuatanAncaman

Pidana (Hukuman)

Dasar Hukum

Keterangan

PPKPRAJABJUHAINI 72

4.4.Perseo-Perseo-rangan / rangan / korporasikorporasi

Memberi atau menjanji Memberi atau menjanji kan sesuatu kepada kan sesuatu kepada hakim untuk mempe- hakim untuk mempengaruhi putusan perka- ngaruhi putusan perkara (Kelompok jenis tipi ra (Kelompok jenis tipi kor : kor : suap- menyuapsuap- menyuap))

Penjara min 3 Penjara min 3 th max 15 th ; th max 15 th ; denda min denda min Rp.150 juta Rp.150 juta max Rp.750 max Rp.750 jutajuta

Pasal 6 Pasal 6 ayat 1 ayat 1 huruf ahuruf a

Hakim atau Hakim atau advokat yang advokat yang menerima menerima pemberian / pemberian / janji juga janji juga dipidana, dipidana, dianggap dianggap menerima menerima suap.suap.(Pasal 6 ayat (Pasal 6 ayat 2)2)

Memberi atau menjanji Memberi atau menjanji kan sesuatu kepada ad- kan sesuatu kepada advokat untuk mempenga vokat untuk mempenga ruhi nasehat atau penda ruhi nasehat atau penda pat yg akan diberikan pat yg akan diberikan pada sidang pengadilan pada sidang pengadilan (Kelompok jenis tipi- (Kelompok jenis tipikor : kor : suap menyuapsuap menyuap))

Pasal 6 Pasal 6 ayat 1 ayat 1

huruf bhuruf b


Pidana Pidana (Hukuman)(Hukuman)

Dasar Dasar HukumHukum


PPKPRAJABJUHAINI 73


PidanaPidanaDasar Dasar

HukumHukumKeteranganKeterangan

5. Pembo5. Pemborong / rong / ahli ahli bangunbangunan ; an ; penjual penjual bahan bahan bangunbangunanan

Melakukan pembangun an Melakukan pembangun an atau menyerahkan bahan atau menyerahkan bahan bangunan secara curang yg bangunan secara curang yg dapat membahayakan dapat membahayakan keamanan orang / barang atau keamanan orang / barang atau keselamatan negara dalam keselamatan negara dalam keadaan perang. (Kelompok keadaan perang. (Kelompok jenis jenis tipikor : tipikor : perbuatan curangperbuatan curang))

Penjara min 2 th max 7 th; denda min Rp.100 juta max Rp.350 juta

Pasal 7 ayat 1 huruf a

Pengawas dan penerima bahan / barang yang membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut juga dipidana(Pasal 7 ayat 1 huruf b dan huruf d serta Pasal 7 ayat 2)

6. 6. PerseoPerseorangan / rangan / korporasikorporasi

Menyerahkan barang Menyerahkan barang keperluan TNI atau POLRI keperluan TNI atau POLRI secara curang yang dapat secara curang yang dapat membahaya kan keselamatan membahaya kan keselamatan negara dalam keadaan perang. negara dalam keadaan perang. (Kelompok jenis tipikor : (Kelompok jenis tipikor : perbuatan curangperbuatan curang) )

Pasal 7 ayat 1 huruf c

74PPKPRAJABJUHAINI

7.7.Pegawai Pegawai NegeriNegeri

Menggelapkan uang atau Menggelapkan uang atau surat berharga, atau mem- surat berharga, atau membiarkan barang tersebut biarkan barang tersebut diambil / digelapkan, atau diambil / digelapkan, atau membantu mengambil / membantu mengambil / menggelapkan. (Kelompok menggelapkan. (Kelompok jenis tipikor : jenis tipikor : penggelapan penggelapan dalam jabatandalam jabatan))

Penjara min Penjara min 3 th max 15 3 th max 15 th; denda th; denda min Rp.150 min Rp.150 juta max juta max Rp.750 jutaRp.750 juta

Pasal 8Pasal 8 Selain Selain Pegawai Pegawai Negeri juga Negeri juga bisa dipidanabisa dipidana

Memalsu buku-buku atau Memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. pemeriksaan administrasi. (Kelompok jenis tipikor : (Kelompok jenis tipikor : penggelapan dalam penggelapan dalam jabatanjabatan))

Penjara min Penjara min 1 th max 5 1 th max 5 th; denda th; denda min Rp.50 min Rp.50 juta max juta max Rp.250 jutaRp.250 juta

Pasal 9Pasal 9




PPKPRAJABJUHAINI 75

8. 8. Pegawai Pegawai NegeriNegeri

Menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai / merusakkan alat bukti. (Kelompok jenis tipikor : penggelapan dalam jabatan)

Penjara min Penjara min 2 th max 7 2 th max 7 th ; denda th ; denda min Rp.100 min Rp.100 juta max juta max Rp.350 jutaRp.350 juta

Psl 10 Psl 10 huruf ahuruf a

Selain Selain Pegawai Pegawai Negeri juga Negeri juga dapat dapat dipidana.dipidana.

Membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan alat bukti. (Kelompok jenis tipikor : penggelapan dalam jabatan)

Psl 10 Psl 10 huruf b huruf b dan cdan c

Pelaku Jenis PerbuatanAncaman

PidanaDasar

HukumKeterangan

PPKPRAJABJUHAINI 76


PidanaPidanaDasar Dasar HkumHkum

KeterangKeteranganan

9.9.Pegawai Pegawai Negeri / Negeri / penye-penye-lenggara lenggara negaranegara

Menerima hadiah atau janji karena Menerima hadiah atau janji karena kewenangan / kekuasaan jabatan- kewenangan / kekuasaan jabatannya. (Kelompok jenis tipikor : nya. (Kelompok jenis tipikor : suap suap menyuapmenyuap))

Penjara min Penjara min 1 th max 5 th 1 th max 5 th ; denda min ; denda min Rp.50 juta Rp.50 juta max Rp.250 max Rp.250 jutajuta

Psl 11Psl 11 Dianggap Dianggap menerima menerima suap.suap.

Menerima hadiah atau janji supaya Menerima hadiah atau janji supaya melakukan atau tidak melakukan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang ber sesuatu dalam jabatannya yang ber tentangan dengan kewajibannya. tentangan dengan kewajibannya. (Kelompok jenis tipikor : (Kelompok jenis tipikor : suap suap menyuapmenyuap))

Penjara Penjara seumur seumur hidup ; hidup ; penjara min penjara min 4 th max 20 4 th max 20 th ; denda th ; denda min Rp.200 min Rp.200 juta max juta max Rp.1 milyarRp.1 milyar

Psl 12 Psl 12 huruf ahuruf a

Dianggap Dianggap menerima menerima suap.suap.

Menerima hadiah karena melaku Menerima hadiah karena melaku kan atau tidak melakukan sesuatu kan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yg bertentangan dalam jabatannya, yg bertentangan dengan kewajibannya. (Kelompok dengan kewajibannya. (Kelompok jenis tipikor : jenis tipikor : suap menyuapsuap menyuap))

Psl 12 Psl 12 huruf bhuruf b


PPKPRAJABJUHAINI 77




10.10.HakimHakim

Menerima hadiah atau janji Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk yang diberikan untuk mempengaruhi putusan mempengaruhi putusan perkara. (Kelompok jenis perkara. (Kelompok jenis tipikor : tipikor : suap menyuapsuap menyuap))

Penjara Penjara seumur seumur hidup ; hidup ; penjara penjara min 4 th min 4 th max 20 th ; max 20 th ; denda min denda min Rp.200 juta Rp.200 juta max Rp.1 max Rp.1 milyarmilyar

Psl 12 Psl 12 huruf churuf c


11.11.AdvokatAdvokat

Menerima hadiah atau janji Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk yang diberikan untuk mempengaruhi nasehat mempengaruhi nasehat yang akan diberikan. yang akan diberikan. (Kelompok jenis tipikor : (Kelompok jenis tipikor : suap menyuapsuap menyuap))

Psl 12 Psl 12 huruf dhuruf d


PPKPRAJABJUHAINI 78



HukumHukumKeterangKeterang

anan

12.12.Pegawai Pegawai negeri / negeri / penye penye lenggara lenggara negaranegara

Menyalahgunakan kekuasaan Menyalahgunakan kekuasaan nya untuk menguntungkan diri nya untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (secara mela sendiri/orang lain (secara mela wan hukum), memaksa sese wan hukum), memaksa sese orang untuk memberikan se orang untuk memberikan se suatu, membayar, menerima suatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu. atau mengerjakan sesuatu. (Kelompok jenis tipikor : (Kelompok jenis tipikor : pemerasanpemerasan))

Penjara se Penjara se umur umur hidup; hidup; penjara penjara min 4 th min 4 th max 20 max 20 th ; denda th ; denda min min Rp.200 jt Rp.200 jt max Rp.1 max Rp.1 milyarmilyar

Psl 12 Psl 12 huruf ehuruf e


Meminta, menerima, memotong Meminta, menerima, memotong pembayaran seolah-olah meru pembayaran seolah-olah meru pakan utang. (Kelompok jenis pakan utang. (Kelompok jenis tipikor : tipikor : pemerasanpemerasan))

Psl 12 Psl 12 huruf fhuruf f


PPKPRAJABJUHAINI 79




13.13.Pegawai Pegawai negeri / negeri / penye penye lenggara lenggara negaranegara

Meminta, menerima Meminta, menerima pekerjaan atau barang pekerjaan atau barang seolah-olah merupakan seolah-olah merupakan utang. (Kelompok jenis utang. (Kelompok jenis tipikor : tipikor : pemerasanpemerasan))

Penjara se Penjara se umur umur hidup; hidup; penjara penjara min 4 th min 4 th max 20 th ; max 20 th ; denda min denda min Rp.200 jt Rp.200 jt max Rp.1 max Rp.1 milyarmilyar

Psl 12 Psl 12 huruf ghuruf g


Menggunakan tanah negara Menggunakan tanah negara (di atasnya ada hak pakai) (di atasnya ada hak pakai) seolah-olah sesuai seolah-olah sesuai peraturan per -undang-peraturan per -undang-undangan padahal undangan padahal bertentangan, dan bertentangan, dan merugikan orang yang merugikan orang yang berhak. (Kelompok jenis berhak. (Kelompok jenis tipikor : tipikor : perbuatan perbuatan curangcurang))

Psl 12 Psl 12 huruf hhuruf h


PPKPRAJABJUHAINI 80

PelakuPelaku Jenis PerbuatanJenis PerbuatanAncamaAncaman Pidanan Pidana

Dasar Dasar HukuHuku

mm

KeterangKeteranganan

14.14.Pegawai Pegawai negeri / negeri / penyepenyelenggara lenggara negaranegara

Turut serta dalam pemborongan , Turut serta dalam pemborongan , pengadaan, atau persewaan pada- pengadaan, atau persewaan padahal tugasnya mengawasi (Kelom hal tugasnya mengawasi (Kelom pok jenis tipikor : pok jenis tipikor : benturan benturan kepentingan dalam pengadaankepentingan dalam pengadaan))

Penjara se Penjara se umur hi umur hi dup ; pen dup ; pen jara min 4 jara min 4 th max 20 th max 20 th ; denda th ; denda min min Rp.200 jt Rp.200 jt max Rp.1 max Rp.1 milyarmilyar

Psl 12 Psl 12 huruf ihuruf i


Menerima gratifikasi karena jabat Menerima gratifikasi karena jabat annya yang berlawanan dengan annya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas nya. (Kelom kewajiban atau tugas nya. (Kelom pok jenis tipikor : pok jenis tipikor : gratifikasigratifikasi))

Psl 12B Psl 12B jo psl jo psl 12C12C


15.15.Perseo-Perseo-rangan / rangan / korporasikorporasi

Memberi hadiah atau janji kepada Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan / pegawai negeri karena jabatan / kedudukannya. (Kelom pok jenis kedudukannya. (Kelom pok jenis tipikor : tipikor : suap menyuapsuap menyuap))

Penjara Penjara max 3 th ; max 3 th ; denda denda max max Rp.150 jt Rp.150 jt

Psl 13Psl 13 Dianggap Dianggap menerima menerima suap.suap.

PPKPRAJABJUHAINI 81

82

Pengertian Korupsi Berdasarkan UU 30 tahun 2002

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU 31 / 1999 jo UU 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – pasal 1 UU 30 Tahun 2002.

Didalam undang-undang tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak pidana korupsi.

PPKPRAJABJUHAINI 82

PENGGOLONGAN KORUPSI (1)A. Korupsi yang terkait dengan kerugian

keuangan / perekonomian negara

Melawan hukum untuk memperkaya diri & dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2)

Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3)

PPKPRAJABJUHAINI 83

B. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap

Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a & b)

Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal 13)

Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b)

Pegawai negeri menerima hadiah yg berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11)

Menyuap Hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a)

Menyuap Advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b)

Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf c dan d)

PPKPRAJABJUHAINI 84

PENGGOLONGAN KORUPSI (3)

C. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8)

Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9)

Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a)

Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b)

Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c)

PPKPRAJABJUHAINI 85

PENGGOLONGAN KORUPSI (4)

D. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan

Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e dan g)

Pegawai negeri memeras pegawai negeri yg lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f)

PPKPRAJABJUHAINI 86

PENGGOLONGAN KORUPSI (5)PENGGOLONGAN KORUPSI (5)E. Korupsi yg terkait dengan perbuatan curang Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7

ayat 1 huruf a) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang

adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b) Rekanan TNI / POLRI berbuat curang adalah korupsi

(Pasal 7 ayat 1 huruf c) Pengawas rekanan TNI / POLRI berbuat curang

adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d) Penerima barang TNI / POLRI membiarkan perbuatan

curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 2) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga

merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h)

PPKPRAJABJUHAINI 87

PENGGOLONGAN KORUPSI (6)PENGGOLONGAN KORUPSI (6)F. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan

- Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yg diurusnya adalah

korupsi (Pasal 12 huruf i)

G. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi- Pegawai negeri menerima

gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)

PPKPRAJABJUHAINI 88

TINDAK PIDANA YG TERKAIT TPKTINDAK PIDANA YG TERKAIT TPK1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi –

Pasal 212. Tidak memberi keterangan atau memberi

keterangan yang tidak benar – Pasal 22 jo. Pasal 28

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka – Pasal 22 jo. Pasal 29

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu – Pasal 22 jo. Pasal 35

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memebrikan keterangan atau memberi keterangan palsu – Pasal 22 jo. Pasal 36

6. Saksi yang membuka identitas pelapor – Pasal 24 jo. Pasal 31

PPKPRAJABJUHAINI 89

KETERLIBATAN DALAM TINDAK KETERLIBATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSIPIDANA KORUPSI Bentuk keterlibatan :

- melakukan (pleger)- menyuruh melakukan (doen pleger)- turut melakukan (mede pleger)

Bila pelaku korupsi adalah korporasi, tuntutan pidana ditujukan terhadap :- korporasi (denda) - pengurusnya (dipenjara, didenda)

PPKPRAJABJUHAINI 90

GRATIFIKASIGRATIFIKASI

PPKPRAJABJUHAINI 91

GratifikasiGratifikasi Korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari

oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, Misal: penerimaan hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi , menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan.

Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja.

Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi.

Karena itulah Undang-undang mengatur tentang Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara.

92PPKPRAJABJUHAINI

PENGERTIAN dan LATAR BELAKANGGRATIFIKASI

Menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah :

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

93PPKPRAJABJUHAINI

Pemberian hadiah (Gratifikasi)a. Uang ( didalam segala bentuk dan semua jenis

mata uang ).b. Barang yang mempunyai nilai ( misal : Perhiasan,

rumah, mobil, HP, dll), termasuk Perjalanan Wisata (Tour), barang promosi, discount terhadap pembelian barang tertentu, saham, dll.

c. Pinjaman : rumah, mobil, uang, dll.d. Pengobatan : rawat jalan, rawat inap &

pengobatan gigi.e. Keanggotaan dalam club OR atau Sosial.f. Asuransi : Jiwa, Kecelakaan, Pendidikan, dll.

( c s/d f, yang biasanya juga disebut benefit non tunai )

94PPKPRAJABJUHAINI

Empiris.

Ada yang berpendapat bahwa penerimaan Gratifikasi tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan penghasilan PN atau Pegawai Negeri yang “belum cukup”, sehingga sangat terbuka kemungkinan PN masih menerima gratifikasi tersebut.

95PPKPRAJABJUHAINI

GRATIFIKASI Pembuktian bahwa gratifikasi bukan

suap dilakukan oleh :- penerima gratifikasi bila nilai > Rp 10 jt- penuntut umum, bila nilai < Rp 10 jt

Gratifikasi tidak dianggap suap bila dilaporkan kepada KPK < 30 hari

Tata cara pelaporan (Psl. 16) : - Laporan secara tertulis dengan mengisi form

KPK dilampiri dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi

- KPK akan menentuakn status gratifikasi dalam waktu 30 hari.

PPKPRAJABJUHAINI 96

PPKPRAJABJUHAINI

97

SEGERA LAPOR BILA ANDAMENERIMA GRATIFIKASIAGAR TIDAK DIANGGAP

MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAPINGAT PEMBERI DAN PENERIMA

SUAP DIANCAM DENGANPIDANA

98PPKPRAJABJUHAINI

MASIH BANGGAKAHMASIH BANGGAKAHKITA MENJADIKITA MENJADIBANGSA INDONESIA !!!BANGSA INDONESIA !!!

PPKPRAJABJUHAINI

99

MENGAPA KORUPSI ….?????

Kwik Kian Gie : Korupsi kebanyakan dipicu oleh dorongan dan bahkan rayuan dari para anggota keluarga atau sanak saudara. Itulah sebabnya disebut secara lengkap dengan istilah sangat tepat yang sekarang telah membudaya, yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Korupsi muncul dan dianggap lumrah oleh masyarakat pada saat pemberian hadiah kepada pejabat atau pegawai dan keluarganya sebagai imbalan jasa pelayanan sebagai adat ketimuran

Pembenaran akan apa yang dilakukan dengan alasan : Gajinya kan rendah Orang lain juga melakukannya Kita hanya manusia biasa Seolah-olah tidak ada orang yang dirugikan Keputusan sadar yang diambil dan

menempatkan kepentingan diri sendiri diatas kepentingan umum.

PPKPRAJABJUHAINI 100

Menurut Klitgaard, Abaroa dan Paris (2002), Korupsi akan berkembang bila banyak peraturan yang tumpang tindih, rumit, besarnya wewenang pejabat dan tidak terkontrol. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada sektor pemerintah saja tetapi juga swasta, sehingga dapat diformulasikan dalam rumus

C = M + D - AKorupsi (C) sama dengan monopoli kekuasaan (M) ditambah wewenang pejabat (D) minus akuntabilitas (A).


PPKPRAJABJUHAINI102

Adanya NIAT/KEINGINAN : tindakan korupsi yg dilakukan utk mencukupi kebutuhan (corruption by needs). tindakan korupsi yg dilakukan semata-mata karena keserakahan manusia (corruption by greeds).

Adanya KESEMPATAN / PELUANG untuk melakukannya ( system pemerintahan ). Rasionalisasi/Permisifisme Korupsi

BAGAIMANA KORUPSI TERJADI?

Penyebab utama korupsi di Indonesia

Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan;

Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa.

Lemahnya manajemen kepemerintahan Rendahnya gaji pegawai negeri sipil Rendahnya integritas dan profesionalisme; Mekanisme pengawasan internal di semua

lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan.

Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang merangsang timbulnya korupsi;

Lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu, Hilangnya nilai-nilai etika dan moral bangsa

dalam mendukung pemberantasan korupsiPPKPRAJABJUHAINI 103

MOTIVASI KORUPSI

Abdullah Hehamahua, membedakan korupsi dari motivasi terjadinya :1. Korupsi karena kebutuhan2. Korupsi karena ada peluang3. Korupsi karena ingin memperkaya diri

sendiri4. Korupsi karena ingin menjatuhkan

pemerintah5. Korupsi karena ingin menguasai suatu

negaraPPKPRAJABJUHAINI 104

Dampak Korupsi di Indonesia Rendahnya kualitas pelayanan publik; Rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang

dibangun pemerintah, Makin meningkatnya beban masyarakat akibat

adanya ketidak efisienan dan ketidak effektifan pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya.

Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat

Meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin Meningkatnya masalah sosial dan kriminal Mengancam keutuhan bangsa dan negara Terpasungnya tujuan demokrasi demokrasi


MEMBERANTAS KORUPSI


Pemberantasan Korupsi di Indonesia

PPKPRAJABJUHAINI 1071999 2000 2001 2002 2000 2004 2005 2006 2007… 2010

5,0

10,0

• 1,7

• 1,7

• 1,7

• 1,9

• 1,9

• 2,0

Malaysia5,0 •

9,3 •9,7 •

Singapura

Finlandia

5,1 Malaysia5,0 (2005: KorSel)

IPK

Jepang 6,9 •8,0 • Hong Kong

Ranking 1

• 2,2

7,3 •8,3 •9,4 •9,7 •Islandia

IndeksPersepsiKorupsi

5,0 • Korsel

3,8 Thailand3,2 China2,9 India2,6 Vietnam

TARGET kita 2010 ?

IPK

• 2,4 •

2,3

PEMBERANTASAN KORUPSI • Serangkaian tindakan untuk mencegah dan

menanggulangi korupsi, (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yg berlaku.

• Unsur pembentuk :– Pencegahan (anti korupsi / preventif)– Penindakan (penanggulangan / kontra korupsi /

represif)– Peran serta masyarakat

• Rumus

108

Pemberantasan korupsi = pencegahan + penindakan + peran serta masyarakatPPKPRAJABJUHAINI

SEJARAH PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. Orde Lama : Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) ,

dengan perangkat aturan UU Keadaan Bahaya, dipimpin A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani

Operasi Budhi, Kepres No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam /Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo

Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Keadaan_Bahaya&action=edit

http://id.wikipedia.org/wiki/A.H._Nasution

http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yamin

http://id.wikipedia.org/wiki/Roeslan_Abdulgani

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keputusan_Presiden&action=edit

2. Orde Baru : • Tim Pemberantasan Korupsi (TPK),

yang diketuai Jaksa Agung (16 Agustus 1967, Soeharto)

• Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain

• Operasi Tertib (Opstib) dipimpin Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib

110PPKPRAJABJUHAINI

3. Era Reformasi:• Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara

(KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman oleh B.J. Habibie dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

• Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), dibentuk Abdurrahman Wahid melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK sesuai UU RI nomor 30 Tahun 2002


STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Serangkaian tindakan untuk :

mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan)

dengan peran serta masyarakat berdasarkan paraturan perundangan yang berlaku

Ada 3 unsur pembentuk : pencegahan (anti korupsi / preventif) penindakan (penanggulangan / kontra

korupsi / repre represif) peran serta masyarakat


ANTI KORUPSI

Anti korupsi lebih sempit dan merupakan bagian dari pemberantasan korupsi

Anti korupsiSerangkaian tindakan preventif untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.


ANTI KORUPSI

Anti Korupsi : kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi

Mencegah adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana untuk menyelamatkan uang dan aset negara.

Peluang berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusianya


LANGKAH – LANGKAH ANTI KORUPSI (1) Perbaikan Sistem :

- Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku- Memperbaiki cara kerja birokrasi- Memisahkan kepemilikan negara & pribadi- Menegakkan etika profesi & tata tertib lembaga- Penerapan prinsip-prinsi GG- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil human error


LANGKAH-LANGKAH ANTI KORUPSI (2) Perbaikan Manusianya :

- Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman- Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi- Memperbaiki moral sebagai suatu bangsa- Pengalihan loyalitas keluarga / klan / suku kepada bangsa- Meningkatkan kesadaran hukum- Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan- Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi


LANGKAH-LANGKAHANTI KORUPSI (3) Langkah-langkah KPK :

1. Kampanye Anti Korupsi - Kampanye Penggalangan Tekad Anti Korupsi ; - Penempelan poster & stiker ; - Pembagian buku saku ; - Mengadakan lomba : - Public expose Anti Korupsi2. Pendidikan Anti Korupsi3. Seminar dan Sosialisasi4. Sosialisasi Anti Korupsi untuk Sektor Swasta


PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS KKN1. Komitmen dalam memberantas korupsi

- Perlu kerjasama antar negara secara : a. bilateral (dua negara) b. regional (negara-negara dalam satu wilayah) c. multilateral (banyak negara)- PBB menyetujui United Nations Convention Against Corruption di Merida (Mexico) pada tanggal 9 Des 2003 - Dalam Konferensi IAACA di Beijing 2006 – korupsi merupakan kejahatan lintas negara- Keputusan MA tentang uji materi dan tindak lanjut ratifikasi konvensi anti korupsi PBB


2. Penyelenggr. negara yg bersih dan bebas KKNa. Mentaati asas-asas umum peny negara - Asas Kepastian Hukum - Asas Tertib Penyelenggaraan Pemth - Asas Kepentingan Umum - Asas Keterbukaan - Asas Proporsionalitas - Asas Profesionalitas - Asas Akuntabilitasb. Bebas praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya. - Kolusi - Nepotisme


PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS KKN3. Good Governance

- Adanya pergeseran paradigma dari Government ke Governance, yang menekankan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani- Pengertian “good” :a. nilai-nilai yg menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yg dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuanb. aspek-aspek fungsional dari pemth yg efektif dan efisien dalam pelaks tugasnya


LHKPN Setiap Penyelenggara Negara wajib

melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah masa jabatan.

LHKPN dikelola oleh KPK, meliputi kegiatan :- Pendaftaran- Pemeriksaan- Pengelolaan Database dan koord dg Inst lain- Pendataan Wajib Lapor- Menetapkan Jabatan Wajib Lapor- Administrasi LHKPN- Pengolahan LHKPN- Pengumuman LHKPN- Bimbingan Teknis- Pengelolaan khusus LHKPN untuk Pilkada dan Pemilu


PENINDAKAN (PENANGGULANGAN / KONTRA KORUPSI / REPRESIF)

Kontra Korupsi : kebijakan dan upaya dengan titik berat pada aspek penindakan

Pedoman dalam proses penindakan : 1. Hukuman harus mengandung unsur jera &

unsur pendidikan 2. Harus bisa mengembalikan uang negara 3. Prioritas dimulai dari Inst penegak hukum,

lemb layanan publik, pejabat tinggi dan elite politik

4. Penyidik, JPU dan Hakim harus bebas dari campur tangan pihak manapun

5. Adanya komitmen pada penyidik & penuntut 6. Masyarakat harus mendukung proses

supremasi hukum PPKPRAJABJUHAINI 122

PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Penanganan Perkara Korupsi : penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi

Penanganan Perkara Korupsi berdasarkan :

1. Ketentuan KUHAP (UU no. 8 th 1981) 2. UU no. 14 tahun 1985 tentang MA 3. UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun

2001 PPKPRAJABJUHAINI 123

Wewenang Penegak Hukum dalam Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Korupsi

Penegak Penegak HukumHukum

WewenangWewenang Dasar Dasar HukumHukum


Penyidik, Penyidik, Penuntut Penuntut Umum Umum dan dan HakimHakim

Meminta keterangan kepada Meminta keterangan kepada Bank mengenai keadaan Bank mengenai keadaan keuangan tersangka / keuangan tersangka / terdakwa korupsiterdakwa korupsi

Pasal 29 Pasal 29 UU no.31 UU no.31 th 1999 th 1999 jo. jo. UU UU no. 20th no. 20th 20012001

Permintaan diajukan ke Permintaan diajukan ke pada BI & paling lambat pada BI & paling lambat 3 hari kerja BI wajib me 3 hari kerja BI wajib me menuhi permintaan tsb.menuhi permintaan tsb.

Meminta bank untuk Meminta bank untuk memblokir rekening memblokir rekening tersangka / terdakwa tersangka / terdakwa korupsikorupsi

Pemblokiran dicabut apa Pemblokiran dicabut apa bila dari hasil pemeriksa bila dari hasil pemeriksa an tidak diperoleh bukti an tidak diperoleh bukti yang cukupyang cukup

PenyidikPenyidik Membuka, memeriksa, dan Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman menyita surat dan kiriman pos / telekomunikasi lain pos / telekomunikasi lain yang diduga terkait perkara yang diduga terkait perkara korupsikorupsi

Pasal 30 Pasal 30 UU no.31 UU no.31 th 1999 th 1999 jo. UU jo. UU no.20 th no.20 th 20012001


PENGADILAN KHUSUS TIPIKOR

UU no. 30 tahun 2002 mengatur mengenai pembentukan Pengadilan Khusus Tipikor (Pengadilan Tipikor)

Berdasar Keppres no. 59 tahun 2004, Pengadilan Tipikor dibentuk pada PN Jakarta Pusat

Pasal 53 UU no. 30 tahun 2002 : Pengadilan Tipikor bertugas & berwenang memutus perkara tipikor yang penuntutannya diajukan oleh KPK


PENGENAAN PIDANA TAMBAHAN Perampasan barang yg digunakan untuk

atau diperoleh dari hasil korupsi- barang bergerak maupun bergerak ;- barang berwujud maupun tidak berwujud (termasuk perusahaan dan barang pengganti)

Pembayaran uang pengganti- Jika terpidana tidak membayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang

Penutupan perusahaan paling lama 1 tahun- Pencabutan ijin usaha atau penghentian kegiatan

Pencabutan hak atau penghapusan keuntungan dari Pemerintah


HAL HAL KHUSUS DALAM PENANGAN PERKARA DI PENGADILAN TIPIKOR

Tersangka / terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya, keluarganya dan orang lain yang diduga memiliki hubungan dengan perkaranya.

Tersangka / terdakwa wajib membuktikn bahwa :

- Penambahan kekayaan / harta benda tsb adalah wajar / sesuai dengan sumber penghasilannya ; dan

- Harta tsb diperoleh bukan karena korupsi Apabila terdakwa gagal membuktikan, harta

benda tsb dianggap dari hasil korupsi dan hakim berwenang memutuskan (sebagian atau seluruhnya) harta benda tsb dirampas untuk negara.


Pembuktian terbalik

Hak Hak TerdakTerdak

wawa

PembuktianPembuktian Konsekuensi HukumKonsekuensi Hukum KeteranganKeterangan

Terdakwa Terdakwa punya punya hak hak membuktimembuktikan kan bahwa ia bahwa ia ”tidak ”tidak korupsi”korupsi”

Dapat Dapat membuktikan membuktikan ”tidak ”tidak korupsi”korupsi”

Hasil pembuktian tersebut Hasil pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbuktidakwaan tidak terbukti

Tidak dapat Tidak dapat membuktikan membuktikan ”tidak ”tidak korupsi”korupsi”

Hasil pembuktian tersebut Hasil pembuktian tersebut digunakan untuk memperkuat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada alat bukti yang sudah ada bahwa ”ia melakukan korupsi”bahwa ”ia melakukan korupsi”

Penerapan Penerapan sistem sistem pembuktian pembuktian terbalikterbalik


Pembuktian terbalik : pembuktian bahwa ia “tidak korupsi” dan “harta bendanya bukan hasil korupsi”

Meskipun kerugian negara dikembalikan, pelaku tetap dipidana. Pengembalian kerugian negara hanya menjadi faktor yg meringankan dalam menjatuhkan hukuman

Penuntut umum dapat meminta hakim menetapkan perampasan barang yang disita.


Setelah putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, ternyata masih ada dugaan harta benda hasil korupsi, maka Negara bisa menggugat perdata kpd terpidana atau ahli warisnya (Psl. 38.c UU no. 31 th 1999 jo. UU no. 20 th 2001)

Bila tidak cukup bukti, tetapi secara nyata ada kerugian negara, dapat dilakukan gugatan perdata

Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Bila tersangka / terdakwa meninggal saat penyidikan atau proses pemeriksaan di Pengadilan, sedangkan secara nyata ada kerugian negara, maka dapat dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.


Apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat.

Koruptor Indonesia yang melarikan ke luar negeri bisa dikenai pidana dengan penerapan asas nasional aktif, artinya hukum pidana Indonesia mengikat warga negaranya dimanapun berada.

Dapat diterapkan prinsip proteksi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi lintas negara, sehingga transfer keuangan hasil korupsi ke luar negeri dapat dicegah.


PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS KORUPSI


PERAN SERTA MASYARAKAT MEMBERANTAS KORUPSI UU no. 28 tahun 1999 pasal 8 :

- Tiap orang berhak mencari, memperoleh, memberikan informasi dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum

- Informasi, saran, pendapat dan pengaduan tsb harus dilakukan secara bertanggung jawab (tidak melanggar norma agama, kesusilaan, dan kesopanan)

- Disampaikan secara tertulis

Penegak hukum wajib memberikan pelayanan dan klarifikasi serta memberi jawaban


PERAN SERTA MASYARAKAT MEMBERANTAS KORUPSI (2)

1. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor2. Memboikot dan memasukkan nama koruptor

dalam daftar hitam3. Tidak memilih pejabat & pemimpin yg terlibat

korupsi4. Melakukan pengawasan dan mendukung

terciptanya lingkungan yg anti korupsi5. Melaporkan gratifikasi6. Melaporkan bila ada penyelewengan dalam

penyelenggaraan negara7. Berani memberi kesaksian dalam perkara korupsi8. Konsekwen dan berani bertanggungjawab dalam

menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum

9. Mendukung proses hukum, baik terhadap kerabat maupun diri sendiri PPKPRAJABJUHAINI 134

Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor


Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam


Tidak memilih pejabat & pemimpin yg terlibat korupsi


Melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yg anti korupsi


Melaporkan gratifikasi


Melaporkan bila ada penyelewengan dalam penyelenggaraan negara


Berani memberi kesaksian dalam perkara korupsi


Konsekwen dan berani bertanggungjawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum


Merdeka dari KORUPSI Merdeka dari KORUPSI atau MATI!!!atau MATI!!!

Mendukung proses hukum, baik terhadap kerabat maupun diri sendiri


PERAN SERTA MASYARAKAT MEMBERANTAS KORUPSI (3)

PP no. 71 tahun 2000 : Masyarakat yang berjasa mengungkap

korupsi berhak mendapat penghargaan berupa piagam dan atau premi (paling banyak 2 per mil dari nilai kerugian yang dikembalikan)

Piagam diserahkan Penegak Hukum atau KPK kepada pelapor pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan

Premi diserahkan oleh Jaksa Agung kepada pelapor setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap


Perlindungan hukum bagi masyarakat

Jenis PerlindunganJenis Perlindungan Dasar HukumDasar Hukum KeteranganKeterangan

Larangan menyebut nama dan alamat Larangan menyebut nama dan alamat pelaporpelapor atau hal-hal lain yang memberi atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.identitas pelapor.

Pasal 24 dan 31 Pasal 24 dan 31 ayat (1) UU no. 31 ayat (1) UU no. 31 th 1999 jo. UUth 1999 jo. UU no.20 th 2001no.20 th 2001

Pelanggar dapat Pelanggar dapat dipidana penjara dipidana penjara max 3 th ; denda max 3 th ; denda max Rp.150 jtmax Rp.150 jt

Perlindungan hukum yang bertujuan Perlindungan hukum yang bertujuan memberikan memberikan rasa amanrasa aman bagi bagi pelapor pelapor pada saat mencari, memperoleh dan pada saat mencari, memperoleh dan memberikan informasi terjadinya memberikan informasi terjadinya korupsi, atau pada saat diminta korupsi, atau pada saat diminta hadir hadir menjadi saksi.menjadi saksi.

Pasal 41 huruf e Pasal 41 huruf e UU no.31 th 1999 UU no.31 th 1999 jo. UU no. 20 th jo. UU no. 20 th 20012001

Perlindungan KPK terhadap Perlindungan KPK terhadap saksi atau saksi atau pelaporpelapor. Yang dimaksud dengan . Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”,“memberikan perlindungan”, dapat dapat berupa pemberian jaminan keamanan berupa pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian penggantian identitas pelaporidentitas pelapor atau atau melakukan melakukan evakuasievakuasi..

Pasal 15 huruf a Pasal 15 huruf a UU no.30 th 2002UU no.30 th 2002


Perlindungan hukum bagi masyarakat (2)

Perlindungan hukum baik mengenai Perlindungan hukum baik mengenai status maupun rasa amanstatus maupun rasa aman. Yang . Yang dimaksud dengan dimaksud dengan “status hukum”“status hukum” adalah status seseorang sebagai adalah status seseorang sebagai pelapor dijamin tetap, tidak diubah pelapor dijamin tetap, tidak diubah menjadi tersangka.menjadi tersangka.

Pasal 5 PP Pasal 5 PP no.71 th 2000no.71 th 2000

Perlindungan tidak Perlindungan tidak diberikan apabila diberikan apabila ditemukan bukti yang ditemukan bukti yang cukup bahwa pelapor cukup bahwa pelapor terlibat korupsi tersebut terlibat korupsi tersebut atau dikenai tuntutan atau dikenai tuntutan dalam perkara lain.dalam perkara lain.

Penegak hukum atau KPK wajib Penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan identitas pelapor dan merahasiakan identitas pelapor dan isi informasiisi informasi, saran, pendapat yang , saran, pendapat yang disampaikan. disampaikan. Atas permintaan Atas permintaan pelapor, penegak hukum dan KPK pelapor, penegak hukum dan KPK dapat memberikan dapat memberikan pengamanan pengamanan fisikfisik terhadap pelapor maupun terhadap pelapor maupun keluarganya.keluarganya.

Pasal 6 PP Pasal 6 PP no.71 th 2000no.71 th 2000


KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI


PERATURAN TENTANG KORUPSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

1. UU Anti Korupsi : UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN.

UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang


2. PERATURAN PEMERINTAH PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepres Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara,

Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


(Sumber: KPK, 2007. Laporan Tahunan 2006)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA



Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengertian “kekuasaan manapun” adalah kekuatan

yg dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIREPUBLIK INDONESIA


Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi KPK diharapkan merupakan suatu lembaga yang dapat

“membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.

KPK sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas ditengah jalan.

Pengertian bebas korupsi tentunya tidak berarti Indonesia akan sama sekali bersih dari permasalahan korupsi (walaupun kondisi itu yang menjadi harapan bersama), namun bebas korupsi ini akan diukur dengan beberapa indikator yang menunjukkan bahwa permasalahan korupsi telah sangat berkurang dan tidak lagi menjadi penyakit kronis dalam pembangunan masyarakat.

Untuk merubah “budaya” korupsi yang sudah merasuk sedemikian jauhnya, memerlukan waktu yang lama dan partisipasi semua pihak, namun hal tersebut bukanlah suatu hal tidak mungkin untuk dilaksanakan.


sebagai Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti

Korupsi KPK diharapkan dpt memfokuskan upaya pemberantasan

korupsi dgn : Menciptakan suatu bangsa yang kondusif bagi

berkembangnya “budaya anti korupsi” baik di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan dan swasta.

Mempercepat proses pengungkapan kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat, dengan prinsip transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Sebagai penggerak KPK ini berperan baik sebagai pendorong maupun

lokomotif bagi tumbuhnya suatu perubahan perilaku, sistem kemasyara-

katan, pranata sosial serta nilai-nilai kehidupan yang anti korupsi.

Keberadaan KPK diharapkan mampu menggerakkan seluruh sendi

kehidupan di negara tercinta ini agar tidak semakin terpuruk dalam

penyakit kronis korupsi.


1. KOORDINASI DG INSTANSI YG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

2. SUPERVISI TERHADAP INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

3. MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.

4. MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

5. MELAKUKAN MONITOR TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

( PASAL 6 UU NO. 30 TH 2002 )


1. MENGKOORDINASIKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

2. MENETAPKAN SISTEM PELAPORAN DALAM KEGIATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

3. MEMINTA INFORMASI TENTANG KEGIATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

4. MELAKSAANAKAN DENGAR PENDAPAT ATAU PERTEMUAN DENGAN INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ;

5. MEMINTA LAPORAN INSTANSI TERKAIT MENGENAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

( PASAL 7 UU NO. 30 TH 2002 )


1. DAPAT MENYUSUN JARINGAN KERJA ( NETWORKING) YANG KUAT DAN MEMPERLAKUKAN INSTITUSI YANG ADA SEBAGAI “COUNTERPARTNER” YANG KONDUSIF SEHINGGA PEMBE-RANTASAN KORUPSI DAPAT DILAKSANAKAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF ;

2. TIDAK MEMONOPOLI TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ;

3. BERFUNGSI SEBAGAI PEMICU DAN PEMBERDAYAAN INSTITUSI YANG TELAH ADA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.

4. BERFUNGSI UNTUK MELAKUKAN SUPERVISI DAN MEMANTAU INSTITUSI YANG TELAH ADA, DAN DALAM KEADAAN TERTENTU DAPAT MENGAMBIL ALIH TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK-AN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SUPERBODY) YG SEDANG DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN DAN/ATAU KEJAKSAAN.


TERHADAP KASUS-KASUS YANG :

• Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, & orang lain yg ada kaitannya dgn tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyeleng-gara negara;

• Mendapatkan perhatian yg meresahkan masyarakat dan atau

• Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 milyar rupiah.

( Pasal 11 UU Nomor 30 th 2002 )


Penyelenggara Negara meliputi : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam

kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

( Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 )


( Pasal 2 angka 6 dan 7UU 28/1999 )

Yang dimaksud dengan Pejabat Negara yang lainnya , yaitu :

- Duta Besar - Wakil Gubernur - Bupati / Walikota

Yang dimaksud dengan Pejabat lainnya yang memiliki fungsi

strategis yaitu : - Komisaris, Direksi & Pejabat Struktural pada BUMN &

BUMD. - Pimpinan BI. - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. - Pejabat Es I & Pejabat lain yang disamakan pada

lingkungan Sipil, - Militer. - Jaksa. - Penyidik. - Panitera Pengadilan. - Pimpro/ Bendaharawan Proyek


1. SEJAK DITETAPKAN SBG TSK, PROSEDUR KHUSUS TIDAK BERLAKU ( PASAL 46 AYAT (1) UU 30/2002).

2. DLM PELAKSANAAN LIDIK DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN YG CUKUP, 7 HARI DILAPORKAN KE PIMPINAN KPK UTK SIDIK ( PSL.44 AYAT (1) UU 30/2002 ).

3. DLM HAL PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH POLRI & ATAU JAKSA, 14 HARI HRS MENGIRIM SPDP, KPK MELAKUKAN KOORDINASI & SUPERVISI SECARA TERUS MENERUS, APABILA DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA POLRI & JAKSA HRS MENGENTIKAN SIDIK ( PSL. 50 UU 30/2002 )

PPKPRAJABJUHAINI161

DUMAS/LAPORAN/INFORMASI

UNSUR TPKSESUAI

ALAT BUKTIBARANG BUKTI

( WWN KPK)

BAHAN BUKTI

PROSESDUMAS/TELITI/

TELAAH/ANALISA

BUKANBARANG BUKTI/

ALAT BUKTI

PROSESLIDIK

TIPIKOR

TDK DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN

YG CUKUP

DITEMUKANBUKTI PERMULAAN

YG CUKUP =MIN 2 ALAT BUKTI/

PROSESSIDIK

TIPIKOR

PROSESTUNTUTTIPIKOR

SIDANGTIPIKOR

SP3

HENTILIDIK

DEPUTYPENINDAKAN

UNSUR TPKSESUAI

ALAT BUKTIBARANG BUKTI(BKN WWN KPK)

TIDAK TL

-POLRI, JAKSA-ITJEN, BPK/P-DLL Komisi Pemberantasan Korupsi

PPKPRAJABJUHAINI162

PASAL 2 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR

Ayat (1) Unsur-unsurnya : - Setiap orang yang secara melawan hukum, - Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, - Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. - Dipidana seumur hidup atau pidana penjara min 4 th maks 20 th dan denda min Rp. 200 juta dan maks Rp. 1 milyar.

PPKPRAJABJUHAINI163


Unsur-unsurnya : - Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, - Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan. - Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. - Dipidana seumur hidup atau pidana penjara min 1 th maks 20 th dan denda min Rp. 50 juta dan maks Rp. 1 milyar.

PPKPRAJABJUHAINI164


PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN DIPIDANANYA PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

165

PPKPRAJABJUHAINI

PPKPRAJABJUHAINI166

KORUPSI HARUS DILAWAN !!

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIREPUBLIK INDONESIA

PENUTUP Korupsi harus diselesaikan dgn 3 pendekatan :

hukum, ekonomi dan moral Pemberantasan korupsi harus dipimpin oleh

pemimpin yang berani, bersih, reputasi baik, moral tinggi, bisa jadi teladan, dan didukung peran serta masyarakat.

Selain tekad, perlu tindakan nyata mengubah perilaku korupsi menjadi perilaku jujur dan adil

Kita harus yakin bahwa Indonesia akan jadi lebih baik tanpa korupsi. Wujudkan dalam sikap menolak segala bentuk korupsi, mulai dari diri sendiri, lalu awasi dan laporkan dugaan korupsi yang terjadi. Pilihan sikap ini harus konsisten

Makin banyak orang berperilaku sama dengan kita, makin cepat korupsi musnah dari negeri kita.


APAKAH YG ANDA INGINKAN SETELAH MENJADI PNS ?

TAHUN I

168

PPKPRAJABJUHAINI

TAHUN 2

169

PPKPRAJABJUHAINI

TAHUN 3

170

PPKPRAJABJUHAINI

POLIGAMITAHUN 4

171

PPKPRAJABJUHAINI

PENJARATAHUN 5

172

PPKPRAJABJUHAINI

Lebih Kurang Mohon Dimaafkan

LKMD…

Lain Kali Mari DisempurnakanLain Kali Mari Diskusi …lagi…


PPKK1215

Documents