PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN GIRIWOYO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Giriwoyo dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 serta Undang-UndangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program- program yang telah ditetapkan dalam Target APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2019. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kantor Kecamatan Giriwoyo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri 1
29
Embed
ppid.wonogirikab.go.idppid.wonogirikab.go.id/upload/ppid... · Web viewBerkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kantor Kecamatan Giriwoyo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRIKECAMATAN GIRIWOYOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Kantor Kecamatan Giriwoyo dalam melaksanakan pembangunan selalu
diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan
dalam Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 serta Undang-UndangNomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang
telah ditetapkan dalam Target APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2019.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kantor Kecamatan
Giriwoyo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun
kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah
agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk
pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang
mengutamakan output.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka
sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2017,Camat selaku Kepala Kantor merupakan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Milik Daerah merupakan sebagai entitas akuntansi wajib menyusun
Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri: a. Laporan Realisasi
Anggaran, b. Laporan Operasional; c. Neraca; d. Laporan Perubahan Ekuitas,
dan e. Catatan atas Laporan Keuangan.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
a) Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban Camat Giriwoyo selaku entitas akuntansi atas
1
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRIKECAMATAN GIRIWOYOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan
di Wilayah Kecamatan Giriwoyo kepada Bupati Wonogiri selaku entitas
pelaporan; dan
b) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan secara sistematis.
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait
dalam Catatan atasLaporan Keuangan.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan
Laporan Keuangan Secara rinci landasan hokum penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 2019 meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Tengah;
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);
5. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 244,TambahanLembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun2019Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRIKECAMATAN GIRIWOYOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 TambahanLembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 TambahanLembaran Negara
Nomor 5043);
10. PeraturanPemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan LayananUmum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4574);
15. Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);
3
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRIKECAMATAN GIRIWOYOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 26.Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017,-
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan
Keuangan Kecamatan Giriwoyo disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan Memuat informasi tentang Maksud dan tujuan penyusunan
laporan keuangan, Landasan hokum penyusunan laporan keuangan dan Sistem
atika penulisan catatan atas laporan keuangan.
BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
Memuat informasi tentang Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian
target kinerja APBD.
4
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRIKECAMATAN GIRIWOYOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerjakeuangan Memuat informasi tentang Ikhtisar
realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang
ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
BAB IV Kebijakan akuntansi Memuat informasi tentang Entitas Akuntansi
keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Memuat informasi tentang: Rincian
dan penjelasan masing-masing pos- pos pelaporan keuangan, Pengungkapan
atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan
basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
BAB VI Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan Memuat informasi
tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan
Keuangan.
BAB VII Penutup Memuat uraian penutup Catatan atasLaporan Keuangan.
5
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRIKECAMATAN GIRIWOYOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD Kecamatan Giriwoyo
2.1. EkonomiMakro
Pada awal Tahun Anggaran 2019, Kantor Camat Giriwoyo menyusun
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
yang merupakan Dokumen awala dalampenyelengaraananggaran.