KATA PENGANTAR Buku Pedoman Penulisan Hukum ini dibuat untuk membantu mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam menyusun rencana penelitian dan menuangkannya dalam penulisan hukum (skripsi). Buku ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 53/J27/PP/2005 tentang Pedoman Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana Universitas Sebelas Maret dan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 22/H27.1.11/PP/2009 tentang Pedoman Penulisan Hukum. Buku ini memuat beberapa hal yaitu : 1. Mekanisme pengajuan penulisan hukum (Skripsi) 2. Struktur rencana penelitian 3. Struktur Laporan penulisan hukum (Skripsi) 4. Tata tulis penulisan hukum (skripsi) Perbaikan dan perubahan selalu akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk bisa mencapai tujuan pendidikan di fakultas hukum khususnya tentang penulisan hukum yang lebih optimal dan dengan peningkatan kualitas penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS). Diharapkan baik para dosen dan mahasiswa FH UNS membaca dengan teliti dan cermat dalam membimbing dan melakukan penelitian dalam penyusunan penulisan hukum. 1
56
Embed
Web viewContoh halaman pernyataan dapat ... Kesalahan utama yang sering terjadi adalah pembahasan ditulis terlalu sederhana dan hanya merupakan ringkasan ... CV .
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Penulisan Hukum ini dibuat untuk membantu mahasiswa Program
S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam menyusun rencana penelitian dan
menuangkannya dalam penulisan hukum (skripsi). Buku ini mengacu pada Peraturan
Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 53/J27/PP/2005 tentang Pedoman
Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana Universitas Sebelas Maret dan Keputusan Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 22/H27.1.11/PP/2009 tentang
Pedoman Penulisan Hukum. Buku ini memuat beberapa hal yaitu :
1. Mekanisme pengajuan penulisan hukum (Skripsi)
2. Struktur rencana penelitian
3. Struktur Laporan penulisan hukum (Skripsi)
4. Tata tulis penulisan hukum (skripsi)
Perbaikan dan perubahan selalu akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk bisa
mencapai tujuan pendidikan di fakultas hukum khususnya tentang penulisan hukum yang
lebih optimal dan dengan peningkatan kualitas penulisan hukum mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS). Diharapkan baik para dosen dan
mahasiswa FH UNS membaca dengan teliti dan cermat dalam membimbing dan
melakukan penelitian dalam penyusunan penulisan hukum.
Demikian harapan kami, semoga bukum pedoman ini dapat digunakan sebagaimana
mestinya demi kemajuan bersama.
Surakarta, Maret 2015
Pengelola Penulisan Hukum (PPH)
1
BAB I
PENDAHULUAN
Visi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah menjadi fakultas
hukum terkemuka yang memiliki keunggulan di bidang hukum bisnis dan kebijakan
publik dengan menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral dan mampu bersaing di
tingkat internasional untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya
hukum masyarakat. Visi ini dijabarkan dalam misi fakultas hukum UNS, salah satu di
antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip
relevansi, iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisiensi dan produktivitas untuk
menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan
didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat
internasional.
Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka salah satu tujuan pendidikan
program sarjana (S1) fakultas hukum UNS adalah menghasilkan lulusan yang memiliki
keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi
agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional, maupun internasional dan mampu
mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi. Untuk
mewujudkan tujuan ini maka mahasiswa harus memiliki ketrampilan riset pada ranah
dogmatik hukum yang handal, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa
melakukan penelitian pada ranah teori hukum, filsafat hukum dan sosio-legal (socio-
legal research).
Penulisan hukum (skripsi) sebagai mata kuliah wajib, kurikulum inti, merupakan
suatu aktivitas riset terpenting yang harus dilaksanakan mahasiswa. Penulisan hukum
(skripsi) sebagai indikator kualitas keahlian profesi hukum harus dapat menunjukkan
orisinalitas (keaslian), kapasitas tinggi dalam menampilkan argumentasi hukum sebagai
dasar dalam memberikan preskripsi mengenai hal yang seharusnya. Berdasarkan uraian
di atas diperlukan Buku Panduan Skripsi untuk mahasiswa Fakultas Hukum UNS dengan
tujuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi sebagai berikut :
2
Standar Kompetensi :
Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ilmu hukum dalam melakukan
penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dan menyusun laporan penelitian di
bidang hukum.
Kompetensi Dasar :
1. Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian yang mencerminkan adanya isu
hukum sesuai dengan kaidah penyusunan proposal secara sitematis dan ilmiah
2. Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang sesuai
dengan kaidah penyusunan skripsi secara sistematis dan ilmiah
3
BAB II
MEKANISME PENGAJUAN PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)
1. Mahasiswa membuka web : http://simta.uns.ac.id/, selanjutnya untuk Loginmasukkan : NIM, Password, Status dan Ketikkan Kode sesuai huruf disebelah kanan, kemudian klik LOGIN.
2. Mulailah klik : PENDAFTARAN TA (Form 1 : Rancangan Judul) , selanjutnya isilah rencana judul penulisan hukum (skripsi), antara lain :a. NIM : E …………………….b. Nama : Tuliskan nama saudara dengan huruf balok
Contoh : RANI PERMATA FEBRIYANIc. Rencana Judul TA : Tuliskan Judul anda dengan huruf balok
Contoh : TINJAUAN SERANGAN TENTARA ISRAEL
TERHADAP KAPAL RELAWAN
KEMANUSIAAN BERBENDERA COMOROS
DI PERAIRAN INTERNASIONAL (Studi Kasus
Kapal Mavi Marmara).
d. Bagian : Tuliskan bagian sesuai judul di atas Pilih salah satu yang telah tersedia.
Contoh : Hukum Internasionale. Capaian SKS : Tuliskan capaian jumlah SKS kumulatif saat ini
(syarat minimal 125 SKS)Contoh : 125 SKS
f. Mata Kuliah Pendukung : Tuliskan 4 (empat) mata kuliah pilihan yang mendukung penulisan hukum tersebut.
Contoh : Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Diplomatik, Hukum Pidana Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
g. Pokok Masalah : Tuliskan Rumusan Masalah sesuai usulan judul Contoh :
1. Bagaimana status pelayaran kapal relawan kemanusiaan berbendera Comoros
di perairan internasional menurut hukum internasional
2. Bagiaman status serangan tentara Israel terhadap kapal relawan kemanusiaan
berbendera Comoros di perairan internasional menurut Hukum Internasional.
4
h. Metode Penelitian : Tuliskan rincian metode penelitian Contoh : 1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian 3. Jenis Data
4. Sumber Data 5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Analisis Data 3. Pengajuan Rencana Judul Penulisan Hukum (skripsi) setelah diisi lengkap segera klik
tombol FORM 1 untuk mendaftarkan judul tersebut. Form untuk pendaftaran judul TA
dapat didaftarkan maksimal dua (2) usulan judul.
4. Persetujuan dan penentuan judul penulisan hukum (skripsi) dilakukan dalam sidang
pleno PPH dengan alternatif hasil keputusan sebagai berikut.
a. DITERIMA b. DITOLAKc. DITERIMA DENGAN REVISI
5. Mahasiswa yang rencana judulnya : DITERIMA, segera mengunduh Form 2,
mahasiswa meminta tandatangan/legalisasi Form 2 tersebut kepada Pembimbing
Akademik (PA) dan mengajukan permohonan pembimbing melalui Form 2 kepada
ketua bagian masing-masing untuk judul penulisan hukum (skripsi) yang diterima,
selanjutnya Form 2 tersebut di legalisasi oleh Ketua PPH. Ketua bagian menunjuk
dosen dari bagiannya sebagai pembimbing dan atau pembimbing pembantu,
Pembimbing I atau Pembimbing II, pembimbing seminar rencana penelitian (proposal)
(FORM 2 dibuat rangkap 5, 1 lembar diserahkan ke PPH sebagai dasar pembuatan
surat tugas pembimbingan, 1 lembar untuk arsip mahasiswa, masing-masing 1 lembar
diserahkan kepada Pembimbing, dan 1 lembar untuk Bagian ).
6. Setelah mahasiswa menyerahkan Form 2 kepada dosen pembimbing, selanjutnya
mahasiswa dapat menulis rencana penelitian.
7. Mahasiswa yang rencana judulnya DITERIMA DENGAN REVISI, selanjutnya harus
segera berkonsultasi dengan Tim PPH (sesuai bagian) untuk mendapatkan bimbingan.
Setelah konsultasi segera masukkan lagi usulan judul (sesuai hasil revisi) ke
PENDAFTARAN TA (Form 1), berilah tanda REVISI pada MENU RENCANA
JUDUL TA tersebut. Selanjutnya serahkan bukti konsultasi dari dosen wakil bagian di
PPH, dan tunggu hasil keputusan dari PPH.
5
Contoh : TINJAUAN SERANGAN TENTARA ISRAEL TERHADAP KAPAL
MAVI MARMARA DI PERAIRAN INTERNASIONAL (Studi Kasus
Kapal Mavi Marmara) (REVISI).
8. Mahasiswa yang rencana judulnya : DITOLAK, harus segera menyusun usulan judul
baru dan melakukan PENDAFTARAN TA lagi sesuai mekanisme alur pengajuan
penulisan hukum dari awal.
9. Rencana Penelitian wajib untuk diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut .a. Mendaftar ke PPH, penentuan jadwal seminar setelah mahasiswa berkonsultasi
dan mendapat persetujuan pembimbing seminarb. Seminar dibimbing oleh dosen pembimbing seminar;c. Diikuti paling sedikit 10 mahasiswa;d. Mengisi dan menyerahkan Form 3 (Berita Acara Seminar) dan Form 4 (Daftar
Peserta Seminar Proposal) ke PPH. Mahasiswa harus menyerahkan Form 3 dan
Form 4 ke PPH paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan seminar
proposal.
e. Mahasiswa melakukan revisi terhadap proposal penelitian setelah mendapat
masukan peserta seminar dan pembimbing seminar. Hasil revisi wajib diserahkan
kepada masing-masing pembimbing dan PPH
10. Selanjutnya mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dan menulis hasil akhir
penelitian hukum (skripsi) di bawah bimbingan dosen pembimbing. SIMTA
menyediakan monitoring pembimbingan melalui MENU PERKEMBANGAN
KONSULTASI (Form/menu ini bisa diisi oleh dosen pembimbing ataupun
mahasiswa ybs guna mengetahui perkembangan pembimbingan penulisan hukum).
11. Draft atau rancangan penulisan hukum yang yang telah disetujui dosen pembimbing,
dibuat rangkap lima tanpa dijilid didaftarkan untuk ujian penulisan hukum (skripsi) ke
PPH, dan selanjutnya mahasiswa dapat melihat jadwal ujian di SIMTA (Jadwal ujian
akhir dapat diklik pada Menu Jadwal Ujian Akhir).
12. Berdasarkan topik penulisan hukum, Ketua PPH mengajukan permintaan pada ketua
bagian untuk menentukan majelis penguji penulisan hukum yang terdiri atas ketua,
sekretaris, dan anggota. Apabila topik penulisan hukum tersebut lintas bagian, maka
penunjukan dosen penguji diserahkan kepada ketua bagian pembimbing 1
6
13. Ketua bagian menentukan dan mengirimkan majelis penguji penulisan hukum kepada
PPH untuk selanjutnya dibuatkan surat tugas penguji penulisan hukum oleh dekan.
14. Ketua PPH menentukan pelaksanaan ujian pada hari tertentu secara terjadwal
15. Mahasiswa yang telah lulus ujian penulisan hukum (skripsi) wajib menyerahkan laporan penulisan hukum (skripsi) kepada :a. Dosen Pembimbing : 1 (satu) eksemplar hard copyb. Perpustakaan : 1 (satu) eksemplar hard copy dan 1 (satu) CDc. PPH : 1 (satu) dalam bentuk CDPenyerahan ini untuk mendapatkan tanda terima sebagai syarat pendaftaran wisuda.
16. Setelah mahasiswa menyerahkan laporan penulisan hukum tersebut, PPH
menyerahkan nilai ujian penulisan hukum kepada bagian pendidikan fakultas hukum
17. Mekanisme Pengajuan Seminar Proposal,
18. Mekanisme Pengajuan Ujian Skripsi,
CATATAN :
1. Form 1 : Formulir Rancangan Judul (Pendaftaran TA)2. Form 2 : Formulir Penunjukan Pembimbing3. Form 3 : Formulir Berita Acara Seminar4. Form 4 : Formulir Daftar Peserta Seminar Proposal
7
BAB III
RENCANA PENELITIAN
Struktur rencana penelitian untuk pembuatan penulisan hukum (skripsi) secara
garis besar, terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.
A. Bagian Awal
Bagian awal terdiri atas halaman judul dan halaman pengesahan/persetujuan.
1. Halaman Judul
Halaman ini berisikan tulisan : ”Rencana Penelitian ”, judul, lambang UNS,
tujuan rencana penelitian, nama dan nomor induk mahasiswa, nama fakultas,
universitas,dan bulan pengajuan.
a. Judul
Judul penelitian dibuat singkat (tidak lebih dari 20 kata) tetapi dapat
menjelaskan isi dan masalah yang akan diteliti. Ditulis dengan huruf kapital,
terletak secara proposional di tengah halaman.
b. Lambang UNS
Lambang UNS dengan ukuran diameter sekitar 5 cm.
c. Tujuan rencana penelitian
Ditulis ”Rencana penelitian untuk penulisan hukum ( skripsi ) S1”.
d. Nama mahasiswa
Nama lengkap mahasiswa sesuai dengan nama yang tertera di dalam kartu
mahasiswa dan di bawahnya ditulis NIM ybs.
e. Nama fakultas dan universitas
f. Waktu pengajuan
Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran 1.
2. Halaman pengesahan pembimbing
Halaman ini terdiri atas :
a. Kata-kata Rencana Penelitian
b. Judul, diketik dengan huruf kapital.
c. Pelaksana Penelitian :
1) Nama
8
2) NIM
3) Fakultas
4) Bagian
d. Lokasi Penelitian.
e. Lama Penelitian.
f. Tanggal, bulan, dan tahun yang sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun ketika
rencana penelitian disetujui pembimbing.
g. Tanda tangan, nama, dan NIM peneliti.
h. Nama dan tanda tangan pembimbing.
Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran 2.
B. Bagian Utama
Bagian utama terdiri atas judul penelitian, bidang ilmu, latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka
(kerangka teori atau ajaran hukum, kerangka pemikiran, dan hipotesis (jika ada)),
metode penelitian, sistematika penulisan hukum, jangka waktu penelitian.
1. Judul
2. Bidang Ilmu
Ilmu hukum.
3. Latar Belakang Masalah
Memuat penjelasan tentang permasalahan yang timbul sehingga masalah ini
dianggap menarik, perlu, mencerminkan isu hukum, dan penting untuk diteliti
Latar belakang disusun dengan Pola Piramida Terbalik, maksudnya latar
belakang harus dimulai dari uraian yang bersifat umum dan kemudian mengarah
kepada persoalan-persoalan yang spesifik.
Untuk penelitian hukum normatif (doktrinal), dalam latar belakang memuat
identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu
hukum yang akan dipecahkan. Dalam penelitian harus ada uraian adanya dua
proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas,
maupun yang satu menegaskan yang lain.
Untuk penelitian sosio- legal, dalam latar belakang dimuat hal-hal, teori sosial
tentang hukum atau pemikiran yang menjadi latar belakang penelitian.
9
4. Perumusan Masalah
Dalam hal perumusan masalah tidak ada keharusan yang mengikat, dapat
berbentuk pernyataan maupun pertanyaan. Biasanya lebih mudah merumuskan
masalah dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang baik sedapat mungkin :
a. Harus menyatakan hubungan antara dua proposisi hukum (penelitian hukum
normatif) atau variabel (socio-legal research).
b. Harus dinyatakan secara tegas serta tidak mengandung keraguan.
c. Menyiratkan kemungkinan dapat diuji secara empiris (untuk socio-legal
research / non doctrinal).
5. Tujuan Penelitian
a. Penelitian hukum doktrinal : tujuan penelitian menunjukkan arah preskripsi
mengenai hal yang seharusnya merupakan esensi penelitian hukum doktrinal.
b. Penelitian hukum socio-legal :
1) Tujuan penelitian dalam paradigma positivisme-postpositivisme adalah
untuk menemukan kelaziman hukum alam dalam memprediksi dan
mengontrol.
2) Tujuan penelitian dalam paradigma critical theory adalah penghancuran
mitologi dan memberi wewenang masyarakat untuk mengadakan perubahan
sosial.
3) Tujuan penelitian dalam paradigma konstruktivisme adalah untuk
memahami dan menggambarkan pengertian aksi sosial.
c. Dijelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai, dirumuskan sinkron
dengan rumusan masalah, dan disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan.
6. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis :
Manfaat teoritis bertalian dengan pengembangan ilmu hukum.
b. Manfaat praktis :
Manfaat praktis bertalian dengan pemecahan masalah yang diteliti.
Seyogyanya dapat dijelaskan manfaat praktis bagi institusi tempat penelitian
dilakukan, masyarakat.
10
7. Tinjauan Pustaka
a. Kerangka Teori atau Konseptual
Bagian ini berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang
dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya, dan menunjang penelitian.
Referensi pustaka yang wajib digunakan berupa jurnal (minimal tiga
jurnal terdiri atas dua jurnal internasional dan satu jurnal nasional) dan
buku teks, dengan ketentuan 75 % wajib menggunakan referensi
terbaru/termutakhir.
Untuk penelitian hukum normatif : diuraikan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum/asas-asas hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum
sebagai permasalahan penelitian.
Untuk penelitian sosio-legal : diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang
ada kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Dibuat sedemikian rupa
sehingga secara sistematis dapat menjelaskan bahwa permasalahan yang ada
belum terjawab dengan memuaskan atau belum terpecahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan teori (landasan teori) yang berkaitan dengan obyek penelitian.
b. Kerangka Pemikiran
Menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.
Kerangka berpikir sebaiknya disajikan dalam bentuk bagan atau skema
kemudian diberi penjelasan.
c. Hipotesis (jika ada)
Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori atau dari tinjauan pustaka.
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang
kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis disajikan dalam bentuk
kalimat pernyataan. Hipotesis diperlukan untuk :
1) Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang
hubungan antara suatu gejala dan gejala lainnya.
2) Penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menguji hubungan antara dua
variabel atau lebih.
11
8. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Ada dua jenis penelitian hukum, terdiri atas :
1) Penelitian hukum doktrinal/normatif, terdiri atas :
a) penelitian pada ranah dogmatig hukum.
b) penelitian pada ranah teori hukum.
c) penelitian pada ranah filsafat hukum.
2) Penelitian nondoktrinal/socio-legal reseacrh, terbagi dalam empat
paradigma, yaitu positivisme, postpositivisme, critical theory, dan
konstruktivisme.
Jenis penelitian untuk mahasiswa S1 adalah penelitian hukum pada ranah
dogmatik hukum, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk
melakukan penelitian pada ranah teori hukum, filsafat hukum, bahkan
penelitian nondoktrinal/ socio-legal research.
b. Sifat Penelitian
1) Sifat penelitian hukum doktrinal : preskriptif dan teknis atau terapan.
2) Sifat penelitian sosial mengenai hukum/nondoktrinal/ socio-legal studies :
eksploratif, deskriptif atau eksplanatoris.
c. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian nondoktrinal dapat dipakai salah satu dari empat macam
paradigma, yaitu positivisme atau postpositivisme atau critical theory atau
konstruktivisme. Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai
pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya
merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang
memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum
yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum di
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
LEGALITAS PEMULANGAN IMIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM PENGUNGSI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONALadalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Januari 2013
Yang Membuat Pernyataan,
Shelma Yusminar Hajar
NIM. E0008433
31
Lampiran 7 : Abstrak
ABSTRAK
Shelma Yusminar Hajar. 2013. E0008433. LEGALITAS PEMULANGAN IMIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENGUNGSI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah pemulangan imigran (pengungsi dan pencari suaka) oleh pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum pengungsi (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees danThe 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees) dan hukum hak asasi manusia internasional. Kedua, bagaimana kewajiban Pemerintah Indonesia dalam menangani pemulangan pengungsi sedangkan Indonesia belum meratifikasi kedua aturan hukum pengungsi internasional tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, instrumen penelitian berupa Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemulangan imigran berdasarkan hukum pengungsi dan hak asasi manusia internasional yaitu tahap penentuan status pengungsi. Setelah imigran mendapat status pengungsi maka UNHCR akan mencarikan solusi berkelanjutan, yaitu pemulangan sukarela ke negara asal atau integrasi lokal atau pemukiman kembali ke negara ke tiga. Untuk pemulangan sukarela harus benar-benar memperhatikan kesukarelaan pengungsi dan keadaan negara asal serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol tambahan namun atas dasar kemanusiaan dan prinsip non-refoulement Pemerintah Indonesia tetap harus melindungi pengungsi dan pencari suaka yang singgah atau masuk ke wilayah Indonesia. Pemulangan imigran oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum pengungsi dan hak asasi manusia.Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus pemulangan yang ditangani oleh Indonesia.
Kata Kunci : Pemulangan, imigran, Hukum Pengungsi dan Hukum HAM internasional
32
ABSTRAK
Shelma Yusminar Hajar. E0008433. 2013. The Legality of the Refoulement of Ilegal Immigrants by The Indonesia Government Based on the Refugee Law and International Human Rights law. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.
This study describes and examines the problems regarding the refoulement of illegal immigrants, in this regard are refugees and asylum seekers by the government of Indonesia whether or not it is inaccordance to the international refugee law (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees) and international human rights law; as well as the obligation of the government of Indonesia in dealing with the refoulement of the refugees in which Indonesia is not a party to the refugee convention and its its convenan.
This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used is library study and through Cyber media. A Convention 1951 on the status of refugees and the 1967 Additional Protocol will be the main instrument to be considered. Technical analysis is deductive method.
The results shows that the repatriation of refugees and legal immigrants based on international human rights, namely the determination of refugee status. The second stage after declared as refugees then the UNHCR will seek sustainable solutions, namely voluntary repatriation to the country of origin or local integration or resettlement to a third country. When the vouluntary repatriation is cloosen, the condition of the country origin as well as the refugees volunterism should be paid attention to respect human rights. Voluntary repatriation should really pay attention to volunteerism refugees and the State of the country of origin as well as respect for human rights. Although Indonesia has not yet to ratified the Refugee Convention and the Additional Protocol, but on the basis of humanity and the principle of non-refoulement remained Indonesia's Government must protect refugees and asylum seekers who are in transit or entry into the territory of Indonesia. The refoulement of immigrants by the Government of Indonesia is in compliance to international refugee law and human rights law. This is proven by the number of cases dealt with the refoulement carried out by Indonesia Government.
Keywords: Refoulement, Immigrants, Refugee and International Human Rights Law
33
Lampiran 8 : DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka
Buku :
Arie Siswanto.2005. Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta:Ghalia Indonesia.
Arlina Permanasari,dkk.1999. Pengantar Hukum Humaniter Indonesia.Jakarta:ICRC.Cheriff M. Bassiouni.1992. Crime Against Humanity in International Criminal Law. The
Hague: Martinus Nijhoff Publisher.Eddy.O.S.Hiariej.2010. Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM.
Jakarta:Erlangga.H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja.2003. Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg
ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia: PT. Tata Nusa, hal 12Haryomataram. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter Internasional. Surakarta :
Sebelas Maret University Press.Jimmy Carter. 2010. We Can Have Peace In The Holy Land, Jakarta: PT Dian Rakyat.Jonny Ibrahim. 2006.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu
Media.Kalshoven, Fritz. 1991. Constraint on the Waging of War, Second Edition. Geneva.
ICRC.Mahrus Ali.2011. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court
System.Depok: Gramata Publishing.Mochtar Kusumaatmadja. 1979. Konvensi Palang Merah Tahun 1949. Bandung :
Binacipta.__________. 1984. Hukum Humaniter. Jakarta : CV. Rajawali.Mohamad Bedjaori. 1991. International law: Achievment and Prospect. Netherland:
Martinus Nijhoff.Muhamad Sayyid Thanthawi. 2008. Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam
Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. International Committee Of The Red Cross Delegasi regional Indonesia.
Pietro Verri.1992. Dictionary of International Law of Armed Conflict.Genewa: International Committee Of The Red Cross.hal 90.
Jurnal :Agustinus Supriyanto. 2006."Pembedaan Penduduk Sipil dan Kornbatan". Jurnal Mimbar
Hukum. Vol 18, No. 1, Februari 2006. Yogyakarta: UGM Press.Arzu Merali and Javad Sharbaf.”Towards a New Liberation Theology: Reflections on
Palestine. 3 Internasional Journal of Refugee Law 64-65.2009
34
Aryuni Yuliantinigsih. 2009.”Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.Jurnal Dinamika Hukum. Vol 9 No. 2, Mei 2009. Purwokerto : UNSOED Press.
Justin Alexander.2009.”Conflict, Economic Closure and humman Security in Gaza”. Oxford Research GroupJournal. October 2009. Oxford : Oxford University.
Michael N. Schmitt. 2011.” Investigating Violations of International Law in Armed Conflict”. Harvard National Security Journal / Vol. 2,2011. Harvard : Harvard University.
Internet :Amnesty International.2009.http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-
palestinian-territories/report-2011.html, diakses tanggal 17 Juli 2012 AmnestyInternasional.2009.http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/impunity-war-crimes-gaza-southern-israel-recipe-further-civilian-suffering-
20090702, diakses tanggal 20 Juli 2012Anonim.2010.http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/
gaza_strip/index.html, diakses tanggal 17 Juli 2012.Anonim,2011.http://www.voiceofpalestine.com / /inter-PenyakitKanker-Warga-Gaza-
Meningkat30%-Akibat-Bom-Fosfor-Putih-Israel.htm, diakses tanggal 11 april 2009.
ArlinaPermanasari.2009. http://arlina100.wordpress.com/2009/01/04/israel-dan-pendudukan-asing-atas-palestina-konflik-bersenjata-yang-harus-diakhiri/ ,diakses tanggal 23 Desember 2012.
Btselem.2009.http://www.btselem.org/english/statistics/Casualties.asp. diakses tanggal 21 Juli 2012.
Fadillah Agus.2010.http://pusham.uii.ac.idham15_Chapter9.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2012.
HighonetEthel.2010.http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=student_papers&seiredir=1#search=%22restructuring%20hybrid%20court%22, diakses tanggal 2 November 2012.
ICRC,2003.http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/585-08?OpenDocument , diakses tanggal 17 Juli 2012.
ICRC.2012.http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47, diakses tanggal 16 September 2012.
ICRC,2012.http://www.icrc.org/ Protokol-Additional-to-the-Genewa-Convention, diakses tanggal 1 Juli 2012.
OHCRH.2010.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/UN-HumanRightsCouncilReport-of-the-Fact-Finding-Mission-of- the -Gaza-Conflict, diakses tanggal 15 Agustus 2012.
R. Ade Muhammad,M.Han.2010.http://luar-negeri.kompasiana.com/2010/11/17/strategi-perisai-manusia-hamas, diakases tanggal 2 November 2012.RajiSourani.2012.http://www.aljazeera.comindepth/opinion/2012/11//201211
17115136211403.html, diakses tanggal 20 juli 2012.SecurityCouncil.2009.http://www.securitycouncilreport.org/chronology/
israelepalestine.php?page=9, diakses tanggal 17 Agustus 2012.UN.2008.http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BE07C80CDA4579468525734800500272 ,
UN.2009.http://www.un.org/children/conflict/_documents/A.HRC.10.22.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2012.
UN.2009.http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/c9af039f6045bd0c85257876006ecaf7?OpenDocument&Highlight=0,operation,lead,cast, diakses tanggal 2 November 2012.
UN.2009.http://www.unocha.org/cap/appeals/mid-year-review-consolidated-appeal-occupied-palestinian-territory-2009 80%, diakses tanggal 15 agustus 2012.
UN.2012.http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml, diakses tanggal8 November 2012.
UN.2012.http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11317. doc.htm,diakses tanggal 3 Desember 2012.
36
Lampiran 9 : Buku Acuan Dalam Penulisan Buku Pedoman Penulisan Hukum
1. Penelitian Hukum Doktrinal :
a. Hans Kelsen. 1971. General Theory of Law and State (edisi Terjemahan oleh
Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media dan Nuansa.
b. Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Bayumedia Publising.
c. Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada
Media Group
d. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. Argumentasi Hukum.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
e. Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
2. Penelitian Hukum Non-Doktrinal :
a. Agus Salim. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta : Tiara
Wacana Yogya
b. Fred N. Kerlinger. 2000. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press
c. H.M. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi,
Kebijakan Publio dan Ilmu Social Lanilla.jakarta : Kencana Prenada Media
Group
d. H..R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto. 2004. Teori Hukum Mengingat,
Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung : Refika Aditama
e. H.R. Riyadi Soeprapto. 2002. Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi
Modern. Malang : Averroes Press dan Jakarta : Pustaka Pelajar
f. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Sipta
g. Margaret M. Poloma. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : Raja Grafindo
Persada
37
h. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1991. Metode Penelitian Survai. Jakarta :
LP3ES
i. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.
Jakarta : UI Press
j. Rianto Adi. 2004. Metodologi Penelitian dan Hukum. Jakarta : Granit
k. Sanapial Faisal. 2001. Format – Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo
Persada
l. Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya. Jakarta : Elsam dan Huma
38
Lampiran 10 : Contoh lampiran dalam penulisan hukum