PPh

P a g e | 0

Pajak Penghasilan

Kelompok 1 Perbankan Syariah V A

Achmad Syaiful HudaAtikaAbdul Azis ZulkarnaenBudi WahyonoEsa M.PNindya KiranaUswatun Hasanah

Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy

P a g e | 1


P a g e | 2

PAJAK PENGHASILAN UMUM

1. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan umum merupakan pajak subjektif. Kewajiban ini merupakan

kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau badan. Subjek pajak meliputi1:

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di

Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan

warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat

dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

4. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia.

1 UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 2.


P a g e | 3

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua2, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dengan Subjek Pajak Luar Negeri

SP DN SP LN

Penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia

Penghasilan hannya yang berasal dari Indonesia saja

Dasar pengenaan pajak dari Penghasilan netto Dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto

Dikenekan tarif umum (Ps. 17) Dikenakan tarif (Ps. 26)

Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan SPT

Waktu yang dijadikan dasar untuk menentukan status apakah subjek pajak itu

merupakan SP DN atau SP LN ditetapkan menurut UU PPh selama 183 hari dalam

jangka 12 bulan.

Sedangkan subjek yang tidak dikenakan pajak yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing dengan syarat yang ditentukan pada UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 3.

3. Organisasi-organisasi internasional sesuai syarat yang ditentukan pada UU Pph

no 36 tahun 2008 pasal 3 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2 Ibid.


Orang Pribadi

Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia- Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

Baik melalui BUT maupun tidak

Subjek Pajak Luar Negeri

P a g e | 4

Kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak Mulai Berakhir

Dalam Negeri Orang Pribadi Saat dilahirkan Saat meninggal

Saat berada di Indonesia atau berniat untuk itu

Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Badan Saat didirikan di Indonesia

Saat dibubarkan/tidak berkedudukan di Indonesia

Warisan Belum Terbagi Saat timbulnya Selesai dibagi

Luar Negeri Melalui BUT Saat menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia

Saat tidak menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia

Tidak melalui BUT Saat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia

Saat sudah tidak menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia

2. Objek Pajak

Setelah mempelajari subjek pajak yang wajib dikenakan pajak, selanjutnya

adalah membahas yang terbebani pajak atau objek pajak. Objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.3

Pengecualian objek pajak meliputi beberapa ketentuan berikut:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan

termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan

4. Penggantian atau imbalan kecuali yang bukan wajib pajak yang dikenakan pajak

secara final atau yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed

3 UU Pph No. 36 tahun 2008 pasal 4.


P a g e | 5

profit)

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

6. Dividen

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berdasarkan

ketentuan Undang-undang

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan

Menteri Keuangan

12. Sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendidikan atau

lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya yang diperkenankan

sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan


P a g e | 6

usaha.4

2. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan

pasal 11A.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan.

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

7. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang tertulis dalam

Undang-undang.5

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

12. Sumbnagan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya yang disebutkan di

atas terjadi kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan

mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan lima tahun. Sedangkan kepada orang

pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan

Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

4 UU Pph No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 poin a.


P a g e | 7

Biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk menentukan besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang

saham, sekuktu, atau anggota.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya

diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan pengecualian sesuai

Undang-undang.6

4. Premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar

oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib

Pajak yang bersangkutan.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang tertulis dalam Undang-undang

dan sesuai Peraturan Pemerintah.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan berdasarkan

ketentuan Undang-undang dan ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

8. Pajak penghasilan.

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak

atau orang yang menjadi tanggungannya.

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbaggi atas saham.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan

5 Ibid poin h.6 Lihat ibid, pasal 9 c.


P a g e | 8

melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal

11A.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut7:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5,00%

Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00

15,00%

Di atas 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00

25,00%

Di atas Rp 500.000.000,00 30,00%

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar8:

Rp. 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya

digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat

(1)

@ Rp. 1.320.000,00 tambahan tanggungan (maksimal 3 orang)

Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak

PN : Penghasilan Netto

PTKP : Pengh. Tidak Kena Pajak

7 UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1.8 UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 7 ayat 1.


Menyelenggarakan Pembukuan PN - PTKP(PB-Biaya) - PTKP

PKP WP OP

P a g e | 9

PB : Pengh. Bruto

Syarat Pembukuan dan Pencatatan

Dasar Hukum Ps. 28 UU KUP dan KEP-520/PJ./2000

Ya Tidak

Tidak

Ya


Menggunakan norma penghitungan

PN – PTKP(PB x Norma) - PTKP

1. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan harta, kewajiban, modal, pendapatan-biaya, dan penjualan-pembeian

2. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas

3. Wajib disimpan selama 10 tahun

Wajib pembukuan

Wajib pencatatan

Melakukan

Pembukuan?

Melakukan Usaha /

pekerjaan bebas?

WP OP

1. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan PB, Pengh. Bukan objek, Pengh. Yang dikenakan PPh final

2. Catatan dan dokumen harus dikumpulkan teratur dalam 1 tahun pajak

3. Harus disimpan selama 10 tahun

P a g e | 10

Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Dasarr Hukum Ps. 14 UU PPh dan KEP-536/PJ./2000

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak Tidak

Ya Ya

NPPN adalah Norma Penghitungan Penghasilan Netto


WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

Omzet ≥ Rp 4,8

M?

Sepenuhnya

pembukuan

Memberitahukan penggunaan

norma

Memilih pembukuan

?

Wajib pembukuan

Dianggap memilih pembukuan

PN dihitung dgn NPPN + sanksi 50 %

Sesuai pembukuan

Wajib pencatatan

Menggunakan NPPN

diperiksa

P a g e | 11

Pokok-pokok perubahan Ketentuan lama Ketentuan baru

Bunga obligasi yang diterima reksadana

Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha dikecualikan sebagai objek PPh

Ketentuan tersebut dicabut

Surplus BI Surplus BI ditafsirkan sebagai bukan objek pajak

Penegasan bahwa surplus BI merupakan objek pajak

Dividen yang diterima WP OP Dividen yang diterima WP OP tidak termasuk dalam objek Pph pasal 4 ayat (2)

Dividen yang diterima WP OP dikenakan Pph pasal 4 ayat (2) final setinggi-tingginya sebesar 10%

PTKP KMK Nomor: 137/PMK.03/2005- Diri sendiri : Rp 13.200.000- Tambahan WP kawin : Rp 1.200.000 - Tambahan isteri bekerja : Rp 13.200.000- Tambahan tanggungan : Rp 1.200.000 (maksimal 3 orang)

- Diri sendiri : Rp 15.840.000- Tambahan WP kawin : Rp 1.320.000 - Tambahan isteri bekerja : Rp 15.840.000- Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000 (maksimal 3 orang)

Norma Penghasilan netto Pasal 14 UU No.17 Tahun 2000:WP OP yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp 600 juta dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto

Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto bagi WP OP dinaikkan menjadi Rp 4,8 milyar

Tarif WP OP Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000no. lapisan penghasilan tarif:- Sampai dengan Rp 25.000.000 dikenakan tarif 5%- diatas Rp 25.000.000 sampai Rp 50.000.000 dikenakan tarif 10%

no. lapisan penghasilan tarif:- Sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif 5%- diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%- diatas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000 dikenakan tarif


P a g e | 12

- diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000 dikenakan tarif 15%- diatas Rp 100.000.000 sampai Rp 200.000.000 dikenakan tarif 25%- diatas Rp 200.000.000 dikenakan tarif 35%

25%- diatas Rp 500.000.000 dikenakan tarif 30%

Tarif WP Badan Ketentuan UU No.17 Th.2000 No. lapisan penghasilan tarif - s.d. Rp. 50.000.000 dikenakan tarif 10%- diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000 dikenakan tarif 15%- diatas Rp. 100.000.000 dikenakan tarif 30%

-Tarif tunggal 30%- diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010

Tarif Pemotongan dan pemungutan

Jenis pot/put tarif non NPWP dibandingkan tarif NPWP Pasal 21 20% lebih tinggiPasal 22 100% lebih tinggiPasal 23 100% lebih tinggi

Fiskal luar negeri Bagi WP orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka.Sesuai PP No.41 Th. 2001 besarnya Fiskal Luar Negeri :- Sebesar Rp. 1.000.000 transportasi melalui udara- Sebesar Rp. 500.000 transportasi melalui darat dan laut

- Bagi WPOP yang memiliki NPWP tidak membayar Fiskal Luar Negeri- Bagi WPOP yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke LN, wajib pajak membayar Fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka yang ketentuannya diatur dengan PP

UMKM Untuk pengembangan UMKM diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif 50% lebih rendah dari tarif normal yang diatur dengan PP

CONTOH-CONTOH SOAL PPh

1. Wajib pajak Tn. Acong Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 96.000.000,


P a g e | 13

tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 12.000.000, premi asuransi

yang dibayar pemberi kerja Rp 6.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus

dan THR sebesar Rp 16.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar

a. biaya jabatan sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar

Rp 4.560.000. Dia memiliki istri dan 3 anak.

b. Berapa Penghasilan netto Tn. Acong dalam setahun?

c. Hitunglah PTKP!

d. Hitung PPh Ps. 17 terutang!

2. Wajib pajak Tn. Azis (Islam)Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 560.000.000,

tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 40.000.000, premi asuransi yang

dibayar pemberi kerja Rp 10.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus dan THR

sebesar Rp 25.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar biaya jabatan

sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar Rp 4.560.000. Dia

memiliki istri dan 3 anak.

a. Berapa Penghasilan netto Tn. Azis setelah dikurangi zakat dalam

setahun?

b. Hitunglah PTKP!

c. Hitung PPh Ps. 17 terutang!

3. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000 per bulan.

Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai adalah?

4. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh

penghasilan neto sebesar Rp 350.000.000. wajib pajak berstatus kawin pisah

harta dan beragama islam. Dia memiliki 4 orang anak, sedangkan isterinya

menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp

200.650.000. penetapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah?

5. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 memperoleh penghasilan neto

sebesar Rp 315.450.000. wajib pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan

mempunyai 3 orang anak, sedangkan isterinya menerima penghasilan neto dari

usaha sebesar Rp 210.000.000


P a g e | 14

Jawaban :

1.


P a g e | 15

2.


P a g e | 16

3. Penghasilan bruto Rp 24.000.000

Biaya jabatan Rp 1.200.000


P a g e | 17

Penghasilan neto Rp 22.800.000

*Zakat atas penghasilan 2,5% Rp 570.000

zakat atas penghasilan adalah = 2,5% x penghasilan neto

= 2,5% x Rp 22.800.000

= Rp 570.000

4.


P a g e | 18

5.


P a g e | 19

DAFTAR PUSTAKA


P a g e | 20

UU PPh No. 36 Tahun 2008

UU PPh No. 17 Tahun 2000

Buku petunjuk pengisian SPT


PPh

Education