PPEETTUUNNJJUUKK TTEEKKNNIISS - … · PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH ii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017 Demikian Petunjuk Teknis Fasilitasi

PPEETTUUNNJJUUKK TTEEKKNNIISS

BBAANNTTUUAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH

FFAASSIILLIITTAASSII LLAABBOORRAATTOORRIIUUMM SSEENNII BBUUDDAAYYAA

DDII SSAATTUUAANN PPEENNDDIIDDIIKKAANN TTAAHHUUNN 22001177

DDIIRREEKKTTOORRAATT KKEESSEENNIIAANN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK NEGARA TIDAK DIPERJUALBELIKAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH

FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA

DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017



DIREKTORAT KESENIAN

Milik Negara Tidak Diperjualbelikan

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH i FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewadahi dan meningkatkan prestasi siswa siswi, sekolah

sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa diharapkan dapat

membentuk karakter siswa/i yang memiliki dan menghayati nilai-nilai budaya,

kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa selayaknya harus ditopang

dengan sarana pendukung yang memadai untuk mencapai sasaran yang maksimal.

Banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni

budaya dan film, namun tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki

laboratorium seni budaya (jikapun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi

kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi

banyak sekolah adalah laboratorium dibidang eksakta seperti laboratorium Kimia,

Fisika, dan Biologi, sementara Laboratorium Seni Budaya hampir terabaikan,

meskipun sekolah tersebut unggulan.

Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut Direktorat Kesenian,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada

Tahun 2017 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tingkat

Menengah Atas. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah sekolah yang

memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

dalam hal ilmu pegetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan

untuk mengakses laboratorium seni budaya.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2017, dirasakan perlu untuk membuat petunjuk

teknis dan spesifikasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan. Petunjuk teknis disusun sebagai acuan pelaksanaan untuk kegiatan

Laboratorium Seni Budaya yang mengatur antara lain tentang ketentuan kriteria

penerima fasiitasi, serta proses penetapan dan penyaluran Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2017, sehingga dengan demikian

diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan.


PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH ii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

Demikian Petunjuk Teknis Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama berbagai pihak, disampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, Desember 2016 Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid


PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH iii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….......... i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………….. 1

B. Maksud Dan Tujuan …………………………………………………. 2

C. Dasar Hukum …………………………………………………………. 3

BAB II FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengertian ……………………………………………………………. 5

B. Sasaran ………………………………………………………………. 5

C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi………….…………….. 5

D. Persyaratan Administrasi ……………….………………….……..… 6

E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya … 7

F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan (P2LSB) …………..…………………………… 7

G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ..,………. 8

H. Hal-hal yang dilarang …………………………….…………………. 8

I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi ..………………………. 8

J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi ..………………………..………. 9

K. Para Pihak ..…………………………………………….……………. 9

1. Direktorat Kesenian ..…………………….………………………. 9

2. Dinas Pendidikan Provinsi ..…………………………………….. 10

3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK ..…………………..…. 10

BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI

A. Penyampaian Informasi Fasilitasi ………………………………..... 13 B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima

Fasilitasi ……………………………………………..……………….. 13 C. Verifikasi dan Seleksi Proposal ..……………………..……………. 13

D. Penetapan Penerima ………………………………………………… 14


PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH iv FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop

………………………………………………………………………….. 14 F. Penyaluran dan Pencairan Dana …………………………….……. 14 G. Pelaksanaan Pekerjaan …………………………………………….. 16 H. Pelaksanaan Pembangunan …………………………………..…… 20 I. Monitoring ..……………………………………………………..……. 22

J. Sanksi ..…………………………………………………….…………. 22

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi …………………………………..……….………………….. 23 B. Laporan Pertanggungjawaban …………………….……………….. 23

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………....... 25

LAMPIRAN ..………………………………………………………………………. 26


PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 1 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah sebagai wadah bagi siswa siswi untuk menimba berbagai disiplin

ilmu, selayaknya harus ditopang dengan sarana pendukung yang memadai

demi untuk mencapai sasaran yang maksimal. Salah satu contoh disiplin ilmu

Seni Budaya, banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di

bidang seni budaya namun, tidak semua sekolah atau satuan pendidikan

memiliki laboratorium seni budaya (jika pun ada sangat minim) untuk dapat

mengapresiasi kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi

skala prioritas bagi banyak sekolah adalah laboratorium di bidang eksakta

seperti laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi, sementara laboratorium Seni

Budaya hampir terabaikan, meskipun sekolah tersebut dikategorikan sekolah

unggulan. Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2017 memfasilitasi Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan Tingkat Menengah. Adapun sekolah yang

menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 adalah sekolah yang memiliki potensi lebih dalam

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ilmu

pengetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan untuk

mengakses laboratorium seni budaya.

Salah satu contoh penggunaan laboratorium seni budaya untuk

generasi muda adalah menyampaikan pesan pendidikan melalui pertunjukan

seni budaya dan pemutaran film yang berbasis nilai budaya, kearifan lokal,

dan pembangunan karakter bangsa di satuan pendidikan. Sejalan dengan

amanat Undang-Undang Dasar Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1)

dan (2) pada prinsipnya semua lapisan masyarakat Indonesia baik yang

tinggal di wilayah perkotaan maupun di pedesaan berhak mendapatkan

sarana hiburan serta pendidikan melalui pertunjukan seni budaya dan film

namun karena terbatasnya sarana pertunjukan tersebut maka perlu ada

program untuk mewadahi sarana tersebut dalam rangka meningkatkan



apresiasi serta penanaman nilai-nilai budi pekerti dan moral di masyarakat,

terutama pelajar melalui pertunjukan seni budaya dan pemutaran film

nasional. Film nasional yang bisa ditayangkan dalam laboratorium seni

budaya adalah film-film yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal dan

pembangunan karakter bangsa. Dipilihnya sekolah sebagai target sasaran di

bidang peningkatan apresiasi seni budaya dikarenakan sekolah memiliki

fungsi dan peran sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa,

diharapkan dapat menjadi ekosistem yang tepat untuk tumbuh kembangnya

rasa menghargai, memiliki, dan menghayati nilai-nilai budaya dan peradaban

bangsa Indonesia.

Suatu pemahaman bahwa laboratorium seni budaya merupakan suatu

bentuk sarana bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya

yang memiliki kelebihan dimana dapat dipertunjukkan seni dan budaya

sekaligus dapat berfungsi sebagai bioskop mini (mini teater). Selain itu

laboratorium seni budaya ini memiliki berbagai kelebihan antara lain

kemudahan, kepraktisan dan efektivitas serta efisiensi dalam

pengoperasiannya.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi bagi pelajar di sekolah yang

mempunyai potensi lebih, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses

sarana apresiasi kegiatan kesenian, kebudayaan, dan perfilman yang

mengandung nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan apresiasi dan literasi pelajar terhadap nilai budaya, kearifan

lokal, dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan-kegiatan

ekstra kurikuler di bidang seni budaya yang dilaksanakan di sekolah;

2. Meningkatkan fungsi dan peran satuan pendidikan sebagai lembaga

pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat

menghargai, memiliki dan menghayati nilai-nilai peradaban bangsa

Indonesia;

3. Memberi kesempatan secara maksimal bagi sekolah yang memiliki

potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,



baik dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai budi

pekerti dan moral;

4. Memberi kesempatan bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah

penerima fasilitasi untuk mengakses laboratorium seni budaya; dan

5. Meningkatkan distribusi dan pemerataan pembangunan di bidang

kebudayaan melalui fasilitasi laboratorium seni budaya di satuan

pendidikan yang berada di daerah.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun

2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;


tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal

Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada



Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan


tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman

Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.



BAB II


DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

A. Pengertian

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah

berupa kegiatan pemberian bantuan secara langsung dari Direktorat Kesenian,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

B. Sasaran

Sasaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017

adalah SMA dan/atau SMK yang berada di tingkat Provinsi maupun di

Kabupaten/Kota yang dibawah naungan Dinas yang menangani pendidikan di

tingkat provinsi.

Adapun sasaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) yang akan difasilitasi pada tahun anggaran 2017 ini

diprioritaskan kepada sekolah di provinsi yang belum mendapatkan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya atau sekolah yang memenuhi persyaratan

berdasarkan hasil verifikasi.

C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi

1. Sekolah negeri maupun swasta tingkat SMA dan atau SMK yang memiliki

lahan dan atau ruangan untuk difasilitasi sebagai peruntukan Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan;

2. Sekolah non pemerintah (Yayasan) berstatus Berbadan Hukum yang tercatat

dalam notaris sesuai dengan nama kepemilikan Yayasan dan mempunyai

penyandang dana tetap;

3. Belum memiliki ruang laboratorium seni budaya atau sudah memiliki ruang

laboratorium seni budaya dan film namun tidak memadai atau darurat dan

tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



4. Sekolah yang melakukan renovasi/restorasi untuk alih fungsi, dari fungsi lain

menjadi fungsi laboratorium seni budaya;

5. Memiliki lahan kosong yang mencukupi di lokasi sekolah untuk pembangunan

ruang laboratorium seni budaya dengan mempertimbangkan jarak antar

bangunan atau terdapat di lantai tingkat yang di atasnya siap dibangun untuk

ruang laboratorium seni budaya dengan ukuran 10 m x 15 m, (ukuran ruang

laboratorium seni budaya 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), yang

dilengkapi dengan plot rencana pembangunan ruang laboratorium seni

budaya pada site plan sekolah dengan mempertimbangkan tidak

mengganggu proses kegiatan belajar mengajar;

6. Sekolah yang mempunyai prestasi dalam bidang seni budaya atau memiliki

potensi yang besar di bidang seni budaya;

7. Sekolah yang dapat menerima masyarakat di sekitar lingkungan sekolah

untuk dapat mengakses pertunjukan seni budaya;

8. Sekolah sanggup menyediakan daya listrik berkapasitas minimal 7700 VA

dengan minimal 3 pass khusus untuk keperluan Laboratorium Seni Budaya;

9. Sekolah bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan sesuai

dengan usulan yang diajukan dan tidak boleh dikontrakkan atau dikerjakan

oleh pihak ketiga (rekanan/kontraktor);

10. Sekolah yang memiliki kesanggupan: melaksanakan Program Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017, dan bersedia merawat dan menjaga

seluruh fasilitas laboratorium seni budaya; dan

11. Sekolah belum pernah menerima bantuan yang sejenis.

D. Persyaratan Administrasi

1. Sekolah calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 di

dalam pengajuan proposal harus mencantumkan:

a. Nama dan alamat sekolah secara lengkap;

b. Membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017;

c. Melampirkan foto kopi NPWP atas nama sekolah;



2. Sekolah calon penerima fasilitasi saat mengajukan proposal harus diketahui

dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas yang menangani pendidikan di

tingkat provinsi;

3. Sekolah calon penerima fasilitasi wajib menandatangani kelengkapan

dokumen persyaratan pengajuan dan pencairan dana; (lihat lampiran)

4. Melampirkan pernyataan fakta integritas yang telah ditandatangani oleh

Kepala Sekolah;

5. Sekolah penerima fasilitasi wajib membuat laporan penerimaan dana dan

laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

1. Sumber pendanaan untuk Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Direktorat Kesenian Tahun Anggaran 2017;

2. Jumlah dana yang diberikan ke sekolah penerima fasilitasi sebesar Rp.

750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Apabila sumber dana yang diberikan untuk pembangunan Laboratorium Seni

Budaya terdapat kekurangan anggaran, sekolah dapat menyediakan dana

tambahan atau sharing yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku; dan

4. Jumlah dana fasilitasi yang diterima oleh sekolah adalah sesuai dengan

nominal yang tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Sekolah yang

bersangkutan dan tidak di pungut biaya apapun.

F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan (P2LSB)

Biaya operasional P2LSB untuk melaksanakan pembangunan Laboratorium Seni

termasuk biaya pengawasan, mobilisasi, biaya rapat, ATK, dan laporan adalah

sebesar maksimal 4% dari nilai bantuan yang diterima. Sedangkan untuk

honorarium para pekerja termasuk di dalam biaya fisik.

12



G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya digunakan untuk:

1. Membangun gedung baru laboratorium seni budaya dengan ukuran sesuai

spesifikasi teknis;

2. Untuk merenovasi bangunan atau ruangan yang sudah ada;

3. Pembelanjaan dan pemasangan peralatan laboratorium seni budaya sesuai

spesifikasi teknis; atau

4. Biaya manajemen P2LSBF selama proses pembangunan laboratorium seni

budaya maksimal 4% dari seluruh dana fasilitasi yang diterima.

H. Hal-hal yang dilarang

1. Menggunakan dana di luar kepentingan teknis dan manajemen (memberikan

sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau

yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat);

2. Memindahbukukan dana fasilitasi yang diterima ke bank lain;

3. Meminjamkan dana fasilitasi yang diterima kepada pihak/orang lain;

4. Menggunakan dana fasilitasi yang diterima untuk membayar bonus dan

kegiatan rutin lainnya; dan

5. Menginvestasikan dana fasilitasi yang diterima, misalnya usaha, jual beli dan

sebagainya.

I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi

1. Sekolah penerima fasilitasi wajib melaksanakan penggunaan dana sesuai

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

Tahun 2017 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengadaan barang harus mencerminkan kewajaran harga sesuai alokasi

dana yang dikelola baik dari segi volume dan kualitas, dan dapat

dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Surat Perjanjian Pemberian

Fasilitasi (SP2F);



3. Apabila masih terdapat sisa penggunaan dana fasilitasi yang telah diterima,

sekolah wajib menyetorkan ke kas negara sebagai pengembalian belanja

atau penerimaan negara bukan pajak, atau dapat mengusulkan penambahan

peralatan (dengan catatan harus jenis alat dan volume yang belum diusulkan

sebelumnya) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kesenian;

4. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan

didukung alat pembayaran yang sah; dan

5. Menyampaikan bukti setor SSPB/SSBP atas sisa dana kepada Direktorat

Kesenian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyetoran.

J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi

Penerima manfaat dari kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 adalah:

1. SMA dan atau SMK;

2. Pemerintah;

3. Pemerintah Daerah; dan

4. Masyarakat sekitar sekolah, terutama generasi muda.

K. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya Tahun 2017 meliputi Direktorat Kesenian, Dinas yang menangani

pendidikan di tingkat provinsi, dan Satuan Pendidikan, dengan tugas masing-

masing sebagi berikut:

1. Direktorat Kesenian

a. Menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017;

b. Membuat dan menyampaikan surat edaran serta mensosialisasikan

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke

Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi;



c. Menetapkan Tim Verifikasi untuk menganalisa dan menseleksi proposal

yang diterima dari satuan pendidikan penerima calon fasilitasi;

d. Verifikasi data ke sekolah calon penerima fasilitasi;

e. Menetapkan calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2017 setelah dilakukan verifikasi;

f. Mengundang perwakilan sekolah penerima fasilitasi berdasarkan Surat

Keputusan ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan pengadaan

pemberian fasilitasi;

g. Membawa perwakilan sekolah penerima fasilitasi untuk studi banding ke

sekolah percontohan yang telah difasilitasi di Jakarta (sekolah penerima

fasilitasi);

h. Menyalurkan dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 ke satuan pendidikan; dan

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.

2. Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi

a. Menginformasikan Surat Edaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke

SMA dan SMK.

b. Mengetahui/menyetujui surat permohonan fasilitasi yang diajukan oleh

satuan pendidikan di tingkat provinsi dan bertanggungjawab penuh

terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.

c. Melakukan pemantauan langsung di tingkat provinsi kegiatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.

d. Melakukan pencatatan aset hasil Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2017 SMA dan/atau SMK Negeri di tingkat

provinsi.

3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK

a. Membuat dan menyampaikan surat permohonan (proposal Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 yang



diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan

pendidikan yang ditujukan ke Direktorat Kesenian, (contoh lampiran 2);

b. Menyediakan lahan atau ruangan untuk pembangunan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017;

c. Menandatangani dan menyerahkan Dokumen Persyaratan Pengajuan dan

Pencairan Dana (Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan

Pekerjaan, Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F), Berita Acara

Pembayaran dan Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah,

foto kopi rekening Bank atas nama sekolah dan foto kopi NPWP sekolah

ke Direktorat Kesenian;

d. Segera menyampaikan informasi ke Direktorat Kesenian apabila dana

sudah/belum masuk ke rekening sekolah;

e. Membuat laporan lampiran dana yang disampaikan ke Direktorat

Kesenian;

f. Membentuk Tim Pengelola Keuangan (terdiri dari orang yang mempunyai

tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan

pembayaran dan melaksanakan pembayaran) untuk melaksanakan

kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun

2017;

g. Membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke

Direktorat Kesenian, tembusan ke Dinas Provinsi yang membidangi

urusan pendidikan;

h. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan kepada

PPK;

i. Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah (SMA dan/atau SMK Negeri), maka tembusan berita acara serah

terima disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk

dicatatkan sebagai Barang Milik Pemerintah Daerah;



j. Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh yayasan (SMA

dan/atau SMK Swasta), maka berita acara serah terima disampaikan

kepada Yayasan untuk dicatatkan sebagai Barang Milik Yayasan; dan

k. Melakukan pencatatan ke buku inventaris dan memberikan label/identitas

yang tidak mudah terhapus pada barang yang dibeli sebagai inventaris

sekolah.

Contoh Label:

BANTUAN PEMERINTAH

FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017 DARI DIREKTORAT KESENIAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.



BAB III

PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI

A. Penyampaian Informasi Fasilitasi

Direktur Kesenian menyampaikan informasi kegiatan Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Dinas Provinsi yang

membidangi urusan pendidikan.

B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima

Fasilitasi

Pengusulan SMA dan/atau SMK di Satuan Pendidikan calon penerima

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. SMA dan/atau SMK mengajukan proposal permohonan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dan

disampaikan kepada Direktur Kesenian yang diketahui/disetujui Kepala

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan (lampiran 1);

2. Kebutuhan gedung dan sarana Laboratorium Seni Budaya serta

perkiraan harga dan gambar kerja (proposal permohonan fasilitasi

dilampiri dengan estimasi rincian biaya pembelian sarana Laboratorium

Seni Budaya) (lampiran 3);

3. Membuka rekening atas nama sekolah pada bank penyalur yang telah

bekerjasama dengan Direktorat Kesenian; dan

4. Melampirkan foto kopi NPWP sekolah.

C. Verifikasi dan Seleksi Proposal

Pelaksanaan verifikasi dan seleksi proposal SMA atau SMK calon penerima


dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Kesenian,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



D. Penetapan Penerima

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan SMA dan/atau SMK Calon

Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun

2017 berdasarkan usulan dari tim verifikasi yang kemudian disahkan oleh

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop

Direktur Kesenian menyampaikan informasi penerima Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Dinas Provinsi yang

membidangi urusan pendidikan dan sekolah penerima fasilitasi.

Sekolah penerima fasilitasi sanggup untuk mengikuti workshop.

F. Penyaluran dan Pencairan Dana

Proses penyaluran dan pencairan dana fasilitasi dilaksanakan melalui

tahapan sebagai berikut:

1. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang harus

ditandatangani oleh Satuan Pendidikan dikirim oleh Direktorat Kesenian

ke Satuan Pendidikan Penerima Bantuan, dokumen tersebut adalah:

a. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;

b. Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F);

c. Berita Acara Pembayaran; dan

d. Kuitansi Penerima Fasilitasi.

2. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang telah

ditandangani oleh Satuan pendidikan dikirim ke Direktorat Kesenian

dengan dilengkapi:

a. Fotocopy Nomor rekening Bank; dan

b. Fotocopy NPWP sekolah.

3. Penyaluran Dana

Direktur Kesenian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan

permohonan pengiriman dana fasilitasi langsung ke rekening sekolah

penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.



4. Pencairan Dana

Pencairan dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 secara 2 termin dengan

tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pertama sebesar 70% dari anggaran yang diterima untuk

pembangunan awal;

b. Tahap kedua diberikan sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan telah

mencapai 50%.

Kepala Sekolah dapat mencairkan dana setelah dana masuk ke rekening

sekolah dan diketahui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan

pendidikan serta menyampaikan laporan pengiriman dana ke Direktorat

Kesenian.

5. Pengelolaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan

pendidikan penerima bantuan yang dalam hal ini Kepala Sekolah. Untuk

memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu

diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembukaan

1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah;

2) Bukti pengeluaran uang Rp. 250.000,00 s.d. Rp. 999.000,00

dibubuhi materai Rp. 3.000,00 sedangkan pengeluaran sama

dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 dibubuhi materai Rp.

6.000,00;

3) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa,

nilai nominal, nama dan tanda tangan penerima, tanggal, dan

nomor bukti;

4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan

dibukukan (Buku Kas Umum);

5) Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus

dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi;

6) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan

dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, serta diketahui

oleh ketua tim pelaksanaan bantuan; dan



7) Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus.

Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan

pembetulan serta diparaf.

b. Dokumen Pendukung Pembukaan

Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang

menerima pembayaran.

c. Saldo Pembukaan

Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh

dipindahkan pada rekening lain atau disimpan ditempat lain.

Pajak yang timbul sebagai akibat penggunaan dana bantuan menjadi

tanggungjawab sekolah penerima fasilitasi dan dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

G. Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah menerima salinan SK Penetapan sekolah penerima Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017, sekolah

bersangkutan segera membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni

Budaya (P2LSB).

P2LSB menyusun Rencana Pelaksanaan Pembangunan yang terdiri dari:

Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) dengan prosedur

sebagai berikut:

1) Kelengkapan teknis, terdiri dari (a) gambar kerja, mengikuti disain

proto tipe yang telah disediakan dalam buku spesifikasi teknis, (b)

spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material

yang akan digunakan, (c) rencana anggaran biaya, (d) jadwal

pelaksanaan, dan (e) dokumen penyesuaian/perubahan rencana

pelaksanaan (jika terdapat penyesuaian/perubahan rencana);

2) Kelengkapan pencairan dana bantuan, terdiri dari (a) surat perjanjian

pemberian bantuan, (b) pernyataan kesanggupan melaksanakan

pembangunan sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah

ditetapkan, (c) foto kopi rekening rutin sekolah yang masih aktif pada

bank pemerintah yang bisa kliring dengan Bank Indonesia (BI).



Semua berkas (butir 1 s.d. 2) tersebut di atas disampaikan ke Dinas Provinsi

yang membidangi urusan pendidikan (apabila sekolah penerima ada di

provinsi) setempat untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran dokumen,

selanjutnya diteruskan ke Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan

pencairan dananya.

Sambil menunggu cairnya dana bantuan, P2LSB segera melakukan

persiapkan pelaksanaan pembangunan, antara lain:

1) Mempelajari buku panduan pelaksanaan dan teknis program

pembangunan Laboratorium Seni Budaya secara lebih seksama dan

menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis

pelaksanaan serta pelaporan;

2) Membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB)

dengan susunan panitia sebagai berikut:

Jabatan Unit Kerja / Unsur Keterangan

Penanggung Jawab Kepala Sekolah

Ketua (memerintahkan pembayaran)

Guru tetap disepakati dalam rapat

Pengawas (penguji tagihan)

Wakil wali murid disepakati dalam rapat

Bendahara (pelaksana pembayaran)

Bendahara rutin/guru tetap

disepakati dalam rapat

Administrasi keuangan/anggota

Wakil wali murid disepakati dalam rapat

Penanggungjawab teknis/anggota

Wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat

disepakati dalam rapat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan,

3) Membuat papan informasi pembangunan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm;

b) Papan Informasi dipasang/ditempatkan di sekitar lokasi

pembangunan, mudah dilihat oleh masyarakat dan tidak

terkena/tertimpa air hujan; dan

c) Papan Informasi memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) Lokasi pembangunan pada peta site plan sekolah;



(2) Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber

dana;

(3) Informasi tentang progres pembangunan;

(4) Bagan organisasi P2LSB dilengkapi dengan nama-nama

anggotanya; dan

(5) Gambar kerja rencana pembangunan dan rencana biayanya.

4) Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja

yang terdiri atas tukang dan pekerja.

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan harus

disediakan oleh sekolah sebagai bagian dari dana pendamping dari

pihak sekolah. Pelaksanaan pembangunan harus segera dimulai

setelah dana bantuan pembangunan laboratorium seni budaya dari

pemerintah pusat diterima oleh sekolah.

5) Persyaratan menjadi Panitia Pembangunan Laboratorium Seni

Budaya:

a. Penanggung Jawab, adalah Kepala Sekolah penerima bantuan

yang bersangkutan;

b. Ketua

Bertugas untuk memerintahkan pembayaran pembangunan dan

pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Ketua adalah

guru tetap sekolah penerima bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Guru tetap tersebut

bukan Kepala Sekolah;

c. Pengawas

Bertugas sebagai penguji tagihan pembangunan dan

pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Pengawas

adalah wakil wali murid yang memenuhi Kriteria:

i. Jujur dan dapat dipercaya;

ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti

anggota DPRD, Kepala Dinas, Kepala Desa; bukan pegawai

negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan,

pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD;



iii. Mempunyai pengalaman/keterampilan/kemampuan dalam

bidang kesektretariatan; dan

iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan

Panitia Pembangunan Sekolah.

d. Bendahara

Bertugas melakukan pembayaran pembangunan dan

pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Bendahara

adalah bendaharawan rutin sekolah yang berfungsi sebagai

pemegang kas dan juru bayar P2LSB;

e. Administrasi Keuangan, sebagai pengelola administrasi

keuangan merangkap anggota P2LSB yang bertugas mencatat

semua pengeluaran/penggunaan dan P2LSB dalam Buku Kas

Umum, adalah wakil wali murid yang memenuhi kriteria:


ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti

anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan

pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah

Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan

pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan

LKMD/BPD;

iii. Mempunyai pengalaman keterampilan/kemampuan dalam

bidang administrasi keuangan; dan

iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan

Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan (P2LSB).

f. Penanggungjawab Teknis rehabilitasi merangkap anggota

P2LSB yang bertanggungjawab dalam implementasi teknis

rehabilitasi, adalah wakil wali murid atau tokoh masyarakat

setempat dan memenuhi kriteria :


ii. Anggota masyarakat setempat yang mendapat persetujuan

dalam forum rapat pembentukan P2LSB;



iii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti

anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan

pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah

Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan

pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan

LKMD/BPD;

iv. Diutamakan berlatarbelakang pendidikan teknik Jurusan

Bangunan/Sipil dan berpengalaman dalam bidang

pembangunan gedung; dan

v. Tidak sedang bekerja sebagai kontraktor/pemborong

bangunan aktif.

H. Pelaksanaan Pembangunan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Panitia Pembangunan

Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) pada saat pelaksanaan pembangunan

antara lain:

1. Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan

pembangunan dan jadual kerja yang telah dibuat;

2. Melaksanakan pembangunan dan pembelanjaan peralatan sesuai dengan

dokumen teknis yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan

Pembangunan yang mengacu pada spesifikasi teknis;

3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan di Buku Kas Umum (BKU)

pembangunan sekolah dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang

disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa

oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program;

4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni

Budaya secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang

sesungguhnya (laporan dibuat rangkap dua, rangkap pertama untuk

dikirimkan ke Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan

yang lain untuk diarsipkan);

5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pembangunan Laboratorium Seni Budaya sesuai dengan format-format

yang tersedia dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis kepada Dinas



Provinsi yang membidangi urusan pendidikan, dan Direktorat Kesenian

antara lain:

1) Realisasi kemajuan pekerjaan;

2) Masalah/hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya;

3) Evaluasi penyebab penyimpangan; dan

4) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

6. P2LSBF wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan

pembangunan, berupa foto-foto kegiatan pembangunan, minimal:

1) Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%);

2) Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progres fisik

25%, 50%, dan 75%. Foto kondisi akhir setelah pembangunan selesai

dikerjakan (100%).

Berkenaan dengan kondisi geografis maupun arsitektur/budaya lokal, maka

penyesuaian rancangan prototipe laboratorium seni budaya diperbolehkan

dengan cara :

1. Fungsi dan ukuran tetap sesuai/mengacu pada ketentuan yang ada

dalam Pembakuan Bangunan dan Perabot SMA dan atau SMK Direktorat

Pembinaan SMA / SMK, Kemdikbud Tahun 2004;

2. Membuat Berita Acara Perubahan dilengkapi dengan sketsa rancangan

teknis, perubahan tersebut dibuat jelas dan dengan rencana biayanya,

yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni

Budaya (P2LSB);

3. Dokumentasi tentang perubahan/penyesuaian tersebut di atas harus

diselenggarakan dengan seksama dan dilaporkan secara lengkap dalam

laporan pertanggungjawaban P2LSB.

Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) di Satuan Pendidikan, dan tidak diperbolehkan DITENDERKAN/DIKONTRAKKAN kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong.



Berkenaan dengan teknis pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni

Budaya, beberapa hal yang menjadi ketentuan bagi sekolah penerima

fasilitasi:

1. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2017 dilaksanakan dengan ketentuan dan perundang-undangan

yang berlaku;

2. Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggungjawab administrasi, fisik,

keuangan dan wajib menjamin kebersihan kegiatan serta tertib

administrasi;

3. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dikerjakan/dihasilkan

sendiri oleh satuan pendidikan secara swakelola;

4. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 harus

dapat diselesaikan paling lama 120 (Seratus dua puluh hari) kalender,

sejak dana fasilitasi masuk ke rekening sekolah;

5. Dana fasilitasi harus dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat

dipertanggungjawabkan;

Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan

fasilitasi, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan

tersebut dengan diketahui dan disetujui oleh kepala Dinas Provinsi yang


I. Monitoring

Monitoring pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017

dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan. Proses monitoring

dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan pekerjaan yang

diukur melalui usulan proposal yang telah disetujui oleh Direktur Kesenian

dengan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan (efektivitas, efisiensi waktu

dan dana)

J. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh satuan

pendidikan penerima dana fasilitasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kesenian, Dinas Provinsi yang

membidangi urusan pendidikan untuk membandingkan target/rencana

yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Komponennya antara lain:

1. Penggunaan dana;

2. Konstruksi bangunan (jika membangun dan renovasi ruang);

3. Jenis dan spesifikasi sarana laboratorium seni budaya, dan

4. Pemanfaatan sarana laboratorium seni budaya.

Evaluasi dilakukan guna mengetahui pemanfaatan sarana tersebut

terhadap peningkatan mutu siswa peserta didik dalam olah

rasa/berkesenian dan apresiasi terhadap film serta kebudayaan pada

umumnya.

B. Laporan Pertanggungjawaban

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017,

Kepala Sekolah diwajibkan segera melaporkan hasil kegiatan kepada

Direktur Kesenian, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang


1. Jenis Laporan

a. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan guna pencairan

pembayaran Tahap II (lampiran 8) dikirim segera ke Direktur

Kesenian, u.p Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah prestasi

pekerjaan telah mencapai 50% disertai dengan foto-foto kemajuan

penyelesaian pekerjaan;

b. Laporan akhir Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 selesai dilaksanakan dibuat rangkap 3

eksemplar. 1 (satu) eksemplar disimpan oleh Satuan Pendidikan



sebagai pertanggungjawaban kegiatan, 1 (satu) eksemplar dikirim

ke Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) dikirim ke Direktorat

Kesenian.

Laporan Pertanggungjawaban disampaikan ke Direktur Kesenian

dan PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun

anggaran, meliputi:

a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:

(a) Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;

(b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian

Kerjasama; dan

(c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah

disimpan; dan

b) foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus

menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas

Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagai

dokumen tambahan laporan pertanggungawaban bantuan.

c. Penyampaian Laporan

Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2017 (Lampiran 13) disampaikan

selambat-lambatnya 15 (lima empat belas) hari kerja setelah

seluruh pekerjaan dilaksanakan, kepada:

Direktur Kesenian

u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek KEMENDIKBUD Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal

Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telephon/fax (021) 5725515/ 5725534



BAB V

PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis ini sebagai acuan kegiatan pemberian Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Dengan

demikian semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan

dan peningkatan mutu pendidikan di bidang seni budaya di Satuan

Pendidikan.

Semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Satuan

Pendidikan penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 dan masyarakat pada umumnya.



LAMPIRAN



Lampiran 1 :

Surat Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun

2017

KOP SEKOLAH

Nomor : Jakarta, 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Fasilitasi Laboraturium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017

Yang terhormat

Direktur Kesenian

Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai IX

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi ke Kepala

Sekolah perihal program Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2017, dengan hormat kami mengajukan permohonan Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal

permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017

untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Sekolah

Cap ttd

(............................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.



Lampiran 2 :

Proposal Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2017

KOP SEKOLAH

PROPOSAL

1. Nama Sekolah :

…..………………………………………………………………...

2. Alamat Sekolah :

a. Jalan :

…………………………………………………………………….

b. Kelurahan/Desa :

…………………………………………………………………….

c. Kecamatan :

……………………………………………………………………..

d. Kabupaten/Kota :

…………………………………………………………………….

e. Provinsi :

…………………………………………………………………….

f. Kode Pos :

………………………………………………………………….....

g. No. Telephon/HP : …………………………………………(yang dapat

dihubungi)

h. Fax :

…………………………………………………………………….

i. E-mail :

…………………………………………………………………….

3. Jenis usulan Kegiatan : Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017

4. Kondisi Laboratorium Seni Budaya di sekolah yang dimiliki saat ini :

……………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………

5. Justifikasi/alasan dalam permintaan Laboratorium Seni Budaya:



……………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………

6. Manfaat yang diharapkan terhadap pengadaan Laboratorium Seni Budaya di

sekolah :

……………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………

7. Biaya Pelaksanaan

a. Biaya Bangunan Gedung .…..: Rp. …………......

b. Biaya Desain Interior ...... : Rp. ………………

c. Biaya Peralatan Multimedia....: Rp. ………………

d. Biaya Manajemen (maksimal 4%)

...…: Rp. …………….. +

Jumlah …… : Rp. 750.000.000,- …………………………

(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

8. Rencana jadwal pelaksanaan (maksimum 120 hari kalender)

9. Data profil sekolah terlampir.

Mengetahui

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan Kepala Sekolah

Cap ttd

(............................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

47



Lampiran 3 :

Nama dan Spesifikasi Laboratorium Seni Budaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA


……., …… 2017

Mengetahui

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan, Kepala Sekolah,

Cap ttd

(............................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

NO NAMA

BARANG

SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

JUMLAH

JUMLAH BIAYA Rp.750.000.000



Lampiran 4 :

Profil Satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

PROFIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah : …..…………………………………………………………

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : ........................................................

3. Alamat Sekolah :

a. Jalan : …………………………………….................................

b. Kelurahan/Desa : ……………………………………………………………

c. Kecamatan : ..........................................................................................

d. Kabupaten/Kota : …………………………………………………………………

e. Provinsi : …………………………………………………………………

f. Kode Pos : …………………………………………………………………

g.Telephon : …………………………………………………………………

h. Fax : …………………………………………………………………

i. E-mail : …………………………………………………………………

3. Satuan operasional : …………………………………………………………………

4. Status Sekolah : …………………………………………………………………

5. Tegangan/Daya Listrik : …………………………………………………………………

6. Nama Bank : …………………………………………………………………

No. Rekening : …………………………………………………………………

Atas Nama : …………………………………………………………………

No. NPWP : …………………………………………………………………

7. Luas Lahan : ……….. M2



8. Jumlah siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Kelas Jumlah Siswa

Keterangan 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Jumlah

9. Tenaga Pendidik :

a. Guru tetap (PNS) : …………..orang (………… S1) (………… <S1)

b. guru tidak tetap (Honor) : …………..orang (………… S1) (………… <S1)

c. Tenaga Pengajar bidang Kesenian : ………. Orang

d. Staf Tata Usaha : ………. Orang

Jumlah keseluruhan : ………. Orang

10. Susunan Kepengurusan Komite Sekolah (terlampir)

……., …… 2017

Kepala Sekolah

Cap ttd

........................

(nama lengkap)

NIP. ................



Lampiran 5 :

Rekening Bank Pemerintah dan NPWP atas nama Satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

Rekening Bank atas nama Sekolah

(1) Nama Bank : ………………………………………..

(2) Cabang : ………………………………………..

(3) Unit : ………………………………………..

(4) Nomor Rekening : ………………………………………..

(5) Atas Nama : ………………………………………..

(dilampirkan foto kopi buku rekening dan pernyataan rekening masih aktif dari

bank)

(rekening wajib atas nama sekolah dan bukan rekening untuk transaksi dana

BOS)

NPWP atas nama Sekolah

(1) Nama Sekolah : ………………………………………..

(2) Alamat : ………………………………………..

(3) Nomor NPWP : ………………………………………..

(4) Atas Nama : ………………………………………..

(dilampirkan foto kopi NPWP)



Lampiran 6 :

Dokumentasi/Foto satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

Dokumentasi/Foto Sekolah terdiri dari :

1. Foto Sekolah, tampak halaman depan

2. Foto papan nama sekolah

3. Foto papan alur komando sekolah

4. Foto satuan belajar di kelas

5. Foto Laboratorium Seni Budaya yang dimiliki saat ini (apabila ada)



Lampiran 7 :

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Kepala Satuan

Pendidikan

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : …………………………………

NIP : …………………………………

Jabatan : Kepala ……………………….

Alamat : …………………………………

Dalam hal ini bertindak atas nama sekolah tersebut diatas menyatakan :

1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 dan bertanggungjawab penuh sesuai dengan Petunjuk

Teknis aspek teknis yang ditetapkan Direktorat Kesenian;

2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD;

3. Sanggup mengembalikan dana yang diterima ke Kas Negara apabila tidak

melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya Tahun 2017;

4. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke

Direktorat Kesenian, dan Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, sekolah wajib

mengembalikan/setor ke Kas Negara semua dana yang diterima.

Demikan surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa

tanggungjawab .

……., …… 2017

Kepala Sekolah

Cap, ttd di atas materai

Rp. 6000,-

(nama lengkap/NIP)



Lampiran 8 :

Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F)

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017

Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya

di Satuan Pendidikan Tahun 2017 Nomor : ………………………

Pada hari ini_____________ tanggal ______ bulan ________ tahun 2017,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat : Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek KEMENDIKBUD Gedung E

Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat

Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ___________________________

NIP : ___________________________

Jabatan : Kepala Sekolah

___________________________

Alamat : ___________________________

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah

_______________________ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan

Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidkan

Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi

1). Permohonan fasilitasi (proposal) yang diajukan oleh sekolah, diketahui Kepala

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan diterima oleh Direktorat

Kesenian;

2). Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan Tim Verifikasi

dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kesenian,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nomor : ________________ tanggal ____________ tentang Penetapan

Penerimaan Fasilitasi Laboratorium Seni di Satuan Pendidikan tahun 2017.

3). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2017,

Tanggal 7 Desember 2016, Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Jenis Pekerjaan

PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan bantuan

berupa Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.

Pasal 3

Nilai Bantuan

Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar

Rp. ………………………………..atau terbilang

………………………………….............…………………………………………………

Pasal 4

Penyaluran Dana

Penyaluran dana fasilitasi ini dilakukan sekaligus ke Rekening Bank atas nama

Sekolah _______________ nomor : ______________ Bank _______________

Cabang _______________

Pasal 5

Pelaksanaan Pekerjaan



1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk

Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017, dan aspek teknis.

2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan

keuangan, administrasi, teknis dan tindaklanjut dari bantuan tersebut.

3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan harus memperhatikan

kewajaran harga untuk mendapatakan Fasilitas Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan kualitas yang baik.

4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening sekolah.

Pasal 6

Biaya Pajak dan Lain-lain

1) PIHAK KEDUA bersedia membayar pajak sesuai dengan aturan yang

berlaku.

2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp.

6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

Pemeriksaan dan Pengawasan

1). PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dan evaluasi

baik langsung dan atau tidak langsung atas penggunaan dana Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.

2). Pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau

instansi yang terkait.

Pasal 8

Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada PIHAK

PERTAMA mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan

perjanjian ini paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah seluruh pekerjaan

dilaksanakan (100%).



Pasal 9

Saksi

1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dikarenakan tidak melaksanakan

pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah


berdasarkan hasil Evaluasi/pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK

PERTAMA dan atau instansi terkait.

2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang

diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK

PERTAMA diterima.

Pasal 10

Lain-lain

1) Semua dokumen yang melampiri Surat Perjanjian Pemberian Keputusan ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua

belah pihak.

2) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) ini dibuat rangkap 3 (tiga),

rangkap pertama, dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah), lembar lainnya tanpa materai memiliki kekuatan hukum

yang sama.

3) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2017 ini ditandatangani kedua belah pihak pada

hari dan tanggal tersebut di atas untuk pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuatan Komitmen Kegiatan Kepala Sekolah

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2017,

(Materai Rp. 6.000,-)

................ .............................

NIP. NIP.



Lampiran 9 :

Berita Acara Pembayaran

KOP DIREKTORAT JENDERAL

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : …………………….

Tanggal : …………………….

Pada hari ini …………… tanggal ………….. bulan ………….. tahun dua ribu tujuh

belas yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : …………………………………………...

Jabatan : …………………………………………...

Aamat : …………………………………………...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam

Surat Perjanjian Kerja Sama ini sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : …………………………………………...

Jabatan : Kepala ………………………………….

NIP : …………………………………………...

Alamat : …………………………………………...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas atau

Sederajat ………………………………, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian

Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak

menerima Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan (SMA

dan Sederajat) Tahun 2017 dari pihak KEDUA sebesar Rp. ……………

(……………………………) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi

(SP2F) Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017

Nomor : …………………. Tanggal ……………. 2017, yang bersumber pada DIPA



Direktorat Kesenian Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2017 tanggal 07 Desember

2016 MAK 5183.009.101. D. 526311.

PIHAK PERTAMA setuju atas jumlah dana tersebut diatas, dan yang akan

diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ........................ Nomor Rekening

........................... dan Nomor NPWP ..............................

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA (Materai Rp. 6000,-) ................ .............................

NIP. NIP.



Lampiran 10 : Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana

KUITANSI Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Direktorat Kesenian

Banyaknya uang : Rp..............................................,-

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………

Untukpembayaran : Dana Bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2017 Nomor: …………………………………….………… Tanggal,……………………………… 2017

, 2017

Yang menerima, (Materai, Rp. 6000,-) ___________________ NIP.

Mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Kuat Prihatin, S.Sos., MM NIP. 19690504 198901 1 001

Drs. Sugeng Riadi Listyarini Prabaningrum, SE

NIP. 196104061988031001 NIP.

197003141993092001

Beban MAK : …………………... Bukti Kas No. : …………………… Tahun Anggaran : ……………………

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT KESENIAN



Lampiran 11 : Daftar Inventaris Barang

KOP SEKOLAH

DAFTAR INVENTARIS BARANG KEKAYAAN NEGARA YANG

PENGADAANNYA BERSUMBER DARI FASILITASI LABORATORIUM SENI

BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

DIREKTORAT KESENIAN



NO.

Nama Barang

Volume

Keterangan/Ukuran Jumlah Satuan

Barang-barang tesebut selanjutnya adalah menjadi milik Sekolah atau Pemerintah

Provinsi .................................., untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.



Demikian daftar inventaris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

................., ...........2017

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan Kepala Sekolah

Cap ttd

(....................................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.



Lampiran 12 :

Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2017

KOP SEKOLAH

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR .............................

Pada hari ini ................. tanggal ................ bulan .................. tahun ............, yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ....................................................................................................

Jabatan : Kepala .......................................................................................

Alamat : ....................................................................................................

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ......................... dan Perjanjian Kerja Sama

nomor ............................. mendapatkan bantuan ......................... berupa Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan nilai bantuan

sebesar ................ ( ........ ).

1. Sampai dengan tanggal .................., kemajuan penyelesaian pekerjaan

........................... sebesar .................. %.

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat

mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian

kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. .. . .. ... ... ... ... , ..........................

Kepala .............. ..............

Materai Rp6.000,-

........................................................

NIP. ...................................................



Lampiran 13 : Format Berita Acara Serah Terima (BAST)

KOP SEKOLAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor : .....................

Pada hari ini ............ tanggal ................... bulan ................... tahun ...................

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ....................................................................................................

Jabatan :Kepala Sekolah ..........................................................................

Alamat : ..............................................................

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : ....................................................................................................

NIP : ....................................................................................................

Jabatan : PPK Satker. ................................................................................

Alamat : ....................................................................................................

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ...................

sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... dan Perjanjian Kerja Sama

Nomor ......................

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah

dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian

Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ ( .......)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................ ( .......)

c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( .......)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan

Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun

2017 sebesar ..................... ( .......) telah disimpan sesuai dengan ketentuan

untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.



4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima dari PIHAK KESATU berupa Bantuan Pemerintah Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan nilai

........................

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar

........................ sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA [ materai ] [ materai ] Nama: ................................... Nama: ................................ NIP ................................... NIP ...................................

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.



Lampiran 14 : Formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk

pengembalian ke Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang sama



Lampiran 15 : Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian ke

Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang berbeda



Lampiran 16: Format Pakta Integritas

KOP SEKOLAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui

ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,

transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan

dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari

persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA

INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi

serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

........................................2017

Kepala Sekolah.........

[ materai ] Nama: ................................... NIP ...................................

PPEETTUUNNJJUUKK TTEEKKNNIISS - … · PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH ii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017 Demikian Petunjuk Teknis Fasilitasi

Documents