P P E E T T U U N N J J U U K K T T E E K K N N I I S S BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017 DIREKTORAT KESENIAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MILIK NEGARA TIDAK DIPERJUALBELIKAN
56
Embed
PPEETTUUNNJJUUKK TTEEKKNNIISS - Ditjen Kebudayaankebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Juknis-Lab-Seni... · C. Verifikasi dan Seleksi Proposal ... lahan dan atau
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH i FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewadahi dan meningkatkan prestasi siswa siswi, sekolah
sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa diharapkan dapat
membentuk karakter siswa/i yang memiliki dan menghayati nilai-nilai budaya,
kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa selayaknya harus ditopang
dengan sarana pendukung yang memadai untuk mencapai sasaran yang maksimal.
Banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni
budaya dan film, namun tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki
laboratorium seni budaya (jikapun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi
kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi
banyak sekolah adalah laboratorium dibidang eksakta seperti laboratorium Kimia,
Fisika, dan Biologi, sementara Laboratorium Seni Budaya hampir terabaikan,
meskipun sekolah tersebut unggulan.
Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut Direktorat Kesenian,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada
Tahun 2017 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tingkat
Menengah Atas. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah sekolah yang
memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
dalam hal ilmu pegetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan
untuk mengakses laboratorium seni budaya.
Dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni
Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2017, dirasakan perlu untuk membuat petunjuk
teknis dan spesifikasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan. Petunjuk teknis disusun sebagai acuan pelaksanaan untuk kegiatan
Laboratorium Seni Budaya yang mengatur antara lain tentang ketentuan kriteria
penerima fasiitasi, serta proses penetapan dan penyaluran Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2017, sehingga dengan demikian
diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH ii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Demikian Petunjuk Teknis Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerja sama berbagai pihak, disampaikan ucapan terima kasih.
Jakarta, Desember 2016 Direktur Jenderal Kebudayaan,
Hilmar Farid
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH iii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….......... i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………………………….. 1
B. Maksud Dan Tujuan …………………………………………………. 2
C. Dasar Hukum …………………………………………………………. 3
BAB II FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN
A. Pengertian ……………………………………………………………. 5
B. Sasaran ………………………………………………………………. 5
C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi………….…………….. 5
D. Persyaratan Administrasi ……………….………………….……..… 6
E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya … 7
F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di
Satuan Pendidikan (P2LSB) …………..…………………………… 7
G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ..,………. 8
H. Hal-hal yang dilarang …………………………….…………………. 8
I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi ..………………………. 8
J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi ..………………………..………. 9
K. Para Pihak ..…………………………………………….……………. 9
1. Direktorat Kesenian ..…………………….………………………. 9
2. Dinas Pendidikan Provinsi ..…………………………………….. 10
3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK ..…………………..…. 10
BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI
A. Penyampaian Informasi Fasilitasi ………………………………..... 13 B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima
Fasilitasi ……………………………………………..……………….. 13 C. Verifikasi dan Seleksi Proposal ..……………………..……………. 13
D. Penetapan Penerima ………………………………………………… 14
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH iv FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop
………………………………………………………………………….. 14 F. Penyaluran dan Pencairan Dana …………………………….……. 14 G. Pelaksanaan Pekerjaan …………………………………………….. 16 H. Pelaksanaan Pembangunan …………………………………..…… 20 I. Monitoring ..……………………………………………………..……. 22
J. Sanksi ..…………………………………………………….…………. 22
BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi …………………………………..……….………………….. 23 B. Laporan Pertanggungjawaban …………………….……………….. 23
BAB V PENUTUP ……………………………………………………………....... 25
LAMPIRAN ..………………………………………………………………………. 26
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 1 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekolah sebagai wadah bagi siswa siswi untuk menimba berbagai disiplin
ilmu, selayaknya harus ditopang dengan sarana pendukung yang memadai
demi untuk mencapai sasaran yang maksimal. Salah satu contoh disiplin ilmu
Seni Budaya, banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di
bidang seni budaya namun, tidak semua sekolah atau satuan pendidikan
memiliki laboratorium seni budaya (jika pun ada sangat minim) untuk dapat
mengapresiasi kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi
skala prioritas bagi banyak sekolah adalah laboratorium di bidang eksakta
seperti laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi, sementara laboratorium Seni
Budaya hampir terabaikan, meskipun sekolah tersebut dikategorikan sekolah
unggulan. Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2017 memfasilitasi Laboratorium Seni
Budaya di Satuan Pendidikan Tingkat Menengah. Adapun sekolah yang
menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 adalah sekolah yang memiliki potensi lebih dalam
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ilmu
pengetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan untuk
mengakses laboratorium seni budaya.
Salah satu contoh penggunaan laboratorium seni budaya untuk
generasi muda adalah menyampaikan pesan pendidikan melalui pertunjukan
seni budaya dan pemutaran film yang berbasis nilai budaya, kearifan lokal,
dan pembangunan karakter bangsa di satuan pendidikan. Sejalan dengan
amanat Undang-Undang Dasar Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1)
dan (2) pada prinsipnya semua lapisan masyarakat Indonesia baik yang
tinggal di wilayah perkotaan maupun di pedesaan berhak mendapatkan
sarana hiburan serta pendidikan melalui pertunjukan seni budaya dan film
namun karena terbatasnya sarana pertunjukan tersebut maka perlu ada
program untuk mewadahi sarana tersebut dalam rangka meningkatkan
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 2 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
apresiasi serta penanaman nilai-nilai budi pekerti dan moral di masyarakat,
terutama pelajar melalui pertunjukan seni budaya dan pemutaran film
nasional. Film nasional yang bisa ditayangkan dalam laboratorium seni
budaya adalah film-film yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal dan
pembangunan karakter bangsa. Dipilihnya sekolah sebagai target sasaran di
bidang peningkatan apresiasi seni budaya dikarenakan sekolah memiliki
fungsi dan peran sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa,
diharapkan dapat menjadi ekosistem yang tepat untuk tumbuh kembangnya
rasa menghargai, memiliki, dan menghayati nilai-nilai budaya dan peradaban
bangsa Indonesia.
Suatu pemahaman bahwa laboratorium seni budaya merupakan suatu
bentuk sarana bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya
yang memiliki kelebihan dimana dapat dipertunjukkan seni dan budaya
sekaligus dapat berfungsi sebagai bioskop mini (mini teater). Selain itu
laboratorium seni budaya ini memiliki berbagai kelebihan antara lain
kemudahan, kepraktisan dan efektivitas serta efisiensi dalam
pengoperasiannya.
B. Maksud dan Tujuan
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi bagi pelajar di sekolah yang
mempunyai potensi lebih, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses
sarana apresiasi kegiatan kesenian, kebudayaan, dan perfilman yang
mengandung nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Meningkatkan apresiasi dan literasi pelajar terhadap nilai budaya, kearifan
lokal, dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan-kegiatan
ekstra kurikuler di bidang seni budaya yang dilaksanakan di sekolah;
2. Meningkatkan fungsi dan peran satuan pendidikan sebagai lembaga
pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat
menghargai, memiliki dan menghayati nilai-nilai peradaban bangsa
Indonesia;
3. Memberi kesempatan secara maksimal bagi sekolah yang memiliki
potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 3 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
baik dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai budi
pekerti dan moral;
4. Memberi kesempatan bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah
penerima fasilitasi untuk mengakses laboratorium seni budaya; dan
5. Meningkatkan distribusi dan pemerataan pembangunan di bidang
kebudayaan melalui fasilitasi laboratorium seni budaya di satuan
pendidikan yang berada di daerah.
C. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun
2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015
tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 4 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 5 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
BAB II
FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA
DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
A. Pengertian
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah
berupa kegiatan pemberian bantuan secara langsung dari Direktorat Kesenian,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
B. Sasaran
Sasaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017
adalah SMA dan/atau SMK yang berada di tingkat Provinsi maupun di
Kabupaten/Kota yang dibawah naungan Dinas yang menangani pendidikan di
tingkat provinsi.
Adapun sasaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) yang akan difasilitasi pada tahun anggaran 2017 ini
diprioritaskan kepada sekolah di provinsi yang belum mendapatkan Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya atau sekolah yang memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil verifikasi.
C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi
1. Sekolah negeri maupun swasta tingkat SMA dan atau SMK yang memiliki
lahan dan atau ruangan untuk difasilitasi sebagai peruntukan Laboratorium
Seni Budaya di Satuan Pendidikan;
2. Sekolah non pemerintah (Yayasan) berstatus Berbadan Hukum yang tercatat
dalam notaris sesuai dengan nama kepemilikan Yayasan dan mempunyai
penyandang dana tetap;
3. Belum memiliki ruang laboratorium seni budaya atau sudah memiliki ruang
laboratorium seni budaya dan film namun tidak memadai atau darurat dan
tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 6 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
4. Sekolah yang melakukan renovasi/restorasi untuk alih fungsi, dari fungsi lain
menjadi fungsi laboratorium seni budaya;
5. Memiliki lahan kosong yang mencukupi di lokasi sekolah untuk pembangunan
ruang laboratorium seni budaya dengan mempertimbangkan jarak antar
bangunan atau terdapat di lantai tingkat yang di atasnya siap dibangun untuk
ruang laboratorium seni budaya dengan ukuran 10 m x 15 m, (ukuran ruang
laboratorium seni budaya 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), yang
dilengkapi dengan plot rencana pembangunan ruang laboratorium seni
budaya pada site plan sekolah dengan mempertimbangkan tidak
mengganggu proses kegiatan belajar mengajar;
6. Sekolah yang mempunyai prestasi dalam bidang seni budaya atau memiliki
potensi yang besar di bidang seni budaya;
7. Sekolah yang dapat menerima masyarakat di sekitar lingkungan sekolah
untuk dapat mengakses pertunjukan seni budaya;
8. Sekolah sanggup menyediakan daya listrik berkapasitas minimal 7700 VA
dengan minimal 3 pass khusus untuk keperluan Laboratorium Seni Budaya;
9. Sekolah bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan sesuai
dengan usulan yang diajukan dan tidak boleh dikontrakkan atau dikerjakan
oleh pihak ketiga (rekanan/kontraktor);
10. Sekolah yang memiliki kesanggupan: melaksanakan Program Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017, dan bersedia merawat dan menjaga
seluruh fasilitas laboratorium seni budaya; dan
11. Sekolah belum pernah menerima bantuan yang sejenis.
D. Persyaratan Administrasi
1. Sekolah calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 di
dalam pengajuan proposal harus mencantumkan:
a. Nama dan alamat sekolah secara lengkap;
b. Membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur
Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017;
c. Melampirkan foto kopi NPWP atas nama sekolah;
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 7 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
2. Sekolah calon penerima fasilitasi saat mengajukan proposal harus diketahui
dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas yang menangani pendidikan di
tingkat provinsi;
3. Sekolah calon penerima fasilitasi wajib menandatangani kelengkapan
dokumen persyaratan pengajuan dan pencairan dana; (lihat lampiran)
4. Melampirkan pernyataan fakta integritas yang telah ditandatangani oleh
Kepala Sekolah;
5. Sekolah penerima fasilitasi wajib membuat laporan penerimaan dana dan
laporan pelaksanaan kegiatan.
E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya
1. Sumber pendanaan untuk Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Direktorat Kesenian Tahun Anggaran 2017;
2. Jumlah dana yang diberikan ke sekolah penerima fasilitasi sebesar Rp.
750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Apabila sumber dana yang diberikan untuk pembangunan Laboratorium Seni
Budaya terdapat kekurangan anggaran, sekolah dapat menyediakan dana
tambahan atau sharing yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku; dan
4. Jumlah dana fasilitasi yang diterima oleh sekolah adalah sesuai dengan
nominal yang tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Sekolah yang
bersangkutan dan tidak di pungut biaya apapun.
F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di
Satuan Pendidikan (P2LSB)
Biaya operasional P2LSB untuk melaksanakan pembangunan Laboratorium Seni
termasuk biaya pengawasan, mobilisasi, biaya rapat, ATK, dan laporan adalah
sebesar maksimal 4% dari nilai bantuan yang diterima. Sedangkan untuk
honorarium para pekerja termasuk di dalam biaya fisik.
12
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 8 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya
Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya digunakan untuk:
1. Membangun gedung baru laboratorium seni budaya dengan ukuran sesuai
spesifikasi teknis;
2. Untuk merenovasi bangunan atau ruangan yang sudah ada;
3. Pembelanjaan dan pemasangan peralatan laboratorium seni budaya sesuai
spesifikasi teknis; atau
4. Biaya manajemen P2LSBF selama proses pembangunan laboratorium seni
budaya maksimal 4% dari seluruh dana fasilitasi yang diterima.
H. Hal-hal yang dilarang
1. Menggunakan dana di luar kepentingan teknis dan manajemen (memberikan
sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau
yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat);
2. Memindahbukukan dana fasilitasi yang diterima ke bank lain;
3. Meminjamkan dana fasilitasi yang diterima kepada pihak/orang lain;
4. Menggunakan dana fasilitasi yang diterima untuk membayar bonus dan
kegiatan rutin lainnya; dan
5. Menginvestasikan dana fasilitasi yang diterima, misalnya usaha, jual beli dan
sebagainya.
I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi
1. Sekolah penerima fasilitasi wajib melaksanakan penggunaan dana sesuai
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya
Tahun 2017 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengadaan barang harus mencerminkan kewajaran harga sesuai alokasi
dana yang dikelola baik dari segi volume dan kualitas, dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Surat Perjanjian Pemberian
Fasilitasi (SP2F);
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 9 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
3. Apabila masih terdapat sisa penggunaan dana fasilitasi yang telah diterima,
sekolah wajib menyetorkan ke kas negara sebagai pengembalian belanja
atau penerimaan negara bukan pajak, atau dapat mengusulkan penambahan
peralatan (dengan catatan harus jenis alat dan volume yang belum diusulkan
sebelumnya) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kesenian;
4. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan
didukung alat pembayaran yang sah; dan
5. Menyampaikan bukti setor SSPB/SSBP atas sisa dana kepada Direktorat
Kesenian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyetoran.
J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi
Penerima manfaat dari kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 adalah:
1. SMA dan atau SMK;
2. Pemerintah;
3. Pemerintah Daerah; dan
4. Masyarakat sekitar sekolah, terutama generasi muda.
K. Para Pihak
Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya Tahun 2017 meliputi Direktorat Kesenian, Dinas yang menangani
pendidikan di tingkat provinsi, dan Satuan Pendidikan, dengan tugas masing-
masing sebagi berikut:
1. Direktorat Kesenian
a. Menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017;
b. Membuat dan menyampaikan surat edaran serta mensosialisasikan
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke
Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi;
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 10 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
c. Menetapkan Tim Verifikasi untuk menganalisa dan menseleksi proposal
yang diterima dari satuan pendidikan penerima calon fasilitasi;
d. Verifikasi data ke sekolah calon penerima fasilitasi;
e. Menetapkan calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di
Satuan Pendidikan Tahun 2017 setelah dilakukan verifikasi;
f. Mengundang perwakilan sekolah penerima fasilitasi berdasarkan Surat
Keputusan ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan pengadaan
pemberian fasilitasi;
g. Membawa perwakilan sekolah penerima fasilitasi untuk studi banding ke
sekolah percontohan yang telah difasilitasi di Jakarta (sekolah penerima
fasilitasi);
h. Menyalurkan dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 ke satuan pendidikan; dan
i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.
2. Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi
a. Menginformasikan Surat Edaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke
SMA dan SMK.
b. Mengetahui/menyetujui surat permohonan fasilitasi yang diajukan oleh
satuan pendidikan di tingkat provinsi dan bertanggungjawab penuh
terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.
c. Melakukan pemantauan langsung di tingkat provinsi kegiatan Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.
d. Melakukan pencatatan aset hasil Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di
Satuan Pendidikan Tahun 2017 SMA dan/atau SMK Negeri di tingkat
provinsi.
3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK
a. Membuat dan menyampaikan surat permohonan (proposal Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 yang
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 11 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan
pendidikan yang ditujukan ke Direktorat Kesenian, (contoh lampiran 2);
b. Menyediakan lahan atau ruangan untuk pembangunan Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017;
c. Menandatangani dan menyerahkan Dokumen Persyaratan Pengajuan dan
Pencairan Dana (Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
Pekerjaan, Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F), Berita Acara
Pembayaran dan Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah,
foto kopi rekening Bank atas nama sekolah dan foto kopi NPWP sekolah
ke Direktorat Kesenian;
d. Segera menyampaikan informasi ke Direktorat Kesenian apabila dana
sudah/belum masuk ke rekening sekolah;
e. Membuat laporan lampiran dana yang disampaikan ke Direktorat
Kesenian;
f. Membentuk Tim Pengelola Keuangan (terdiri dari orang yang mempunyai
tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan
pembayaran dan melaksanakan pembayaran) untuk melaksanakan
kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun
2017;
g. Membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke
Direktorat Kesenian, tembusan ke Dinas Provinsi yang membidangi
urusan pendidikan;
h. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan kepada
PPK;
i. Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah (SMA dan/atau SMK Negeri), maka tembusan berita acara serah
terima disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk
dicatatkan sebagai Barang Milik Pemerintah Daerah;
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 12 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
j. Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh yayasan (SMA
dan/atau SMK Swasta), maka berita acara serah terima disampaikan
kepada Yayasan untuk dicatatkan sebagai Barang Milik Yayasan; dan
k. Melakukan pencatatan ke buku inventaris dan memberikan label/identitas
yang tidak mudah terhapus pada barang yang dibeli sebagai inventaris
sekolah.
Contoh Label:
BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017 DARI DIREKTORAT KESENIAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 13 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
BAB III
PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI
A. Penyampaian Informasi Fasilitasi
Direktur Kesenian menyampaikan informasi kegiatan Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Dinas Provinsi yang
membidangi urusan pendidikan.
B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima
Fasilitasi
Pengusulan SMA dan/atau SMK di Satuan Pendidikan calon penerima
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. SMA dan/atau SMK mengajukan proposal permohonan Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dan
disampaikan kepada Direktur Kesenian yang diketahui/disetujui Kepala
Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan (lampiran 1);
2. Kebutuhan gedung dan sarana Laboratorium Seni Budaya serta
perkiraan harga dan gambar kerja (proposal permohonan fasilitasi
dilampiri dengan estimasi rincian biaya pembelian sarana Laboratorium
Seni Budaya) (lampiran 3);
3. Membuka rekening atas nama sekolah pada bank penyalur yang telah
bekerjasama dengan Direktorat Kesenian; dan
4. Melampirkan foto kopi NPWP sekolah.
C. Verifikasi dan Seleksi Proposal
Pelaksanaan verifikasi dan seleksi proposal SMA atau SMK calon penerima
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017
dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Kesenian,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 14 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
D. Penetapan Penerima
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan SMA dan/atau SMK Calon
Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun
2017 berdasarkan usulan dari tim verifikasi yang kemudian disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop
Direktur Kesenian menyampaikan informasi penerima Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Dinas Provinsi yang
membidangi urusan pendidikan dan sekolah penerima fasilitasi.
Sekolah penerima fasilitasi sanggup untuk mengikuti workshop.
F. Penyaluran dan Pencairan Dana
Proses penyaluran dan pencairan dana fasilitasi dilaksanakan melalui
tahapan sebagai berikut:
1. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang harus
ditandatangani oleh Satuan Pendidikan dikirim oleh Direktorat Kesenian
ke Satuan Pendidikan Penerima Bantuan, dokumen tersebut adalah:
a. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
b. Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F);
c. Berita Acara Pembayaran; dan
d. Kuitansi Penerima Fasilitasi.
2. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang telah
ditandangani oleh Satuan pendidikan dikirim ke Direktorat Kesenian
dengan dilengkapi:
a. Fotocopy Nomor rekening Bank; dan
b. Fotocopy NPWP sekolah.
3. Penyaluran Dana
Direktur Kesenian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan
permohonan pengiriman dana fasilitasi langsung ke rekening sekolah
penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 15 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
4. Pencairan Dana
Pencairan dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 secara 2 termin dengan
tahapan sebagai berikut:
a. Tahap pertama sebesar 70% dari anggaran yang diterima untuk
pembangunan awal;
b. Tahap kedua diberikan sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan telah
mencapai 50%.
Kepala Sekolah dapat mencairkan dana setelah dana masuk ke rekening
sekolah dan diketahui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan
pendidikan serta menyampaikan laporan pengiriman dana ke Direktorat
Kesenian.
5. Pengelolaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan
pendidikan penerima bantuan yang dalam hal ini Kepala Sekolah. Untuk
memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu
diperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pembukaan
1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah;
2) Bukti pengeluaran uang Rp. 250.000,00 s.d. Rp. 999.000,00
dibubuhi materai Rp. 3.000,00 sedangkan pengeluaran sama
dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 dibubuhi materai Rp.
6.000,00;
3) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa,
nilai nominal, nama dan tanda tangan penerima, tanggal, dan
nomor bukti;
4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan
dibukukan (Buku Kas Umum);
5) Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus
dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi;
6) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan
dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, serta diketahui
oleh ketua tim pelaksanaan bantuan; dan
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 16 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
7) Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus.
Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan
pembetulan serta diparaf.
b. Dokumen Pendukung Pembukaan
Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang
menerima pembayaran.
c. Saldo Pembukaan
Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh
dipindahkan pada rekening lain atau disimpan ditempat lain.
Pajak yang timbul sebagai akibat penggunaan dana bantuan menjadi
tanggungjawab sekolah penerima fasilitasi dan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
G. Pelaksanaan Pekerjaan
Setelah menerima salinan SK Penetapan sekolah penerima Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017, sekolah
bersangkutan segera membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni
Budaya (P2LSB).
P2LSB menyusun Rencana Pelaksanaan Pembangunan yang terdiri dari:
Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) dengan prosedur
sebagai berikut:
1) Kelengkapan teknis, terdiri dari (a) gambar kerja, mengikuti disain
proto tipe yang telah disediakan dalam buku spesifikasi teknis, (b)
spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material
yang akan digunakan, (c) rencana anggaran biaya, (d) jadwal
pelaksanaan, dan (e) dokumen penyesuaian/perubahan rencana
pelaksanaan (jika terdapat penyesuaian/perubahan rencana);
2) Kelengkapan pencairan dana bantuan, terdiri dari (a) surat perjanjian
pembangunan sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah
ditetapkan, (c) foto kopi rekening rutin sekolah yang masih aktif pada
bank pemerintah yang bisa kliring dengan Bank Indonesia (BI).
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 17 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Semua berkas (butir 1 s.d. 2) tersebut di atas disampaikan ke Dinas Provinsi
yang membidangi urusan pendidikan (apabila sekolah penerima ada di
provinsi) setempat untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran dokumen,
selanjutnya diteruskan ke Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan
pencairan dananya.
Sambil menunggu cairnya dana bantuan, P2LSB segera melakukan
persiapkan pelaksanaan pembangunan, antara lain:
1) Mempelajari buku panduan pelaksanaan dan teknis program
pembangunan Laboratorium Seni Budaya secara lebih seksama dan
menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis
pelaksanaan serta pelaporan;
2) Membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB)
dengan susunan panitia sebagai berikut:
Jabatan Unit Kerja / Unsur Keterangan
Penanggung Jawab Kepala Sekolah
Ketua (memerintahkan pembayaran)
Guru tetap disepakati dalam rapat
Pengawas (penguji tagihan)
Wakil wali murid disepakati dalam rapat
Bendahara (pelaksana pembayaran)
Bendahara rutin/guru tetap
disepakati dalam rapat
Administrasi keuangan/anggota
Wakil wali murid disepakati dalam rapat
Penanggungjawab teknis/anggota
Wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat
disepakati dalam rapat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan,
3) Membuat papan informasi pembangunan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm;
b) Papan Informasi dipasang/ditempatkan di sekitar lokasi
pembangunan, mudah dilihat oleh masyarakat dan tidak
terkena/tertimpa air hujan; dan
c) Papan Informasi memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) Lokasi pembangunan pada peta site plan sekolah;
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 18 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
(2) Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber
dana;
(3) Informasi tentang progres pembangunan;
(4) Bagan organisasi P2LSB dilengkapi dengan nama-nama
anggotanya; dan
(5) Gambar kerja rencana pembangunan dan rencana biayanya.
4) Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja
yang terdiri atas tukang dan pekerja.
Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan harus
disediakan oleh sekolah sebagai bagian dari dana pendamping dari
pihak sekolah. Pelaksanaan pembangunan harus segera dimulai
setelah dana bantuan pembangunan laboratorium seni budaya dari
pemerintah pusat diterima oleh sekolah.
5) Persyaratan menjadi Panitia Pembangunan Laboratorium Seni
Budaya:
a. Penanggung Jawab, adalah Kepala Sekolah penerima bantuan
yang bersangkutan;
b. Ketua
Bertugas untuk memerintahkan pembayaran pembangunan dan
pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Ketua adalah
guru tetap sekolah penerima bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni
Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Guru tetap tersebut
bukan Kepala Sekolah;
c. Pengawas
Bertugas sebagai penguji tagihan pembangunan dan
pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Pengawas
adalah wakil wali murid yang memenuhi Kriteria:
i. Jujur dan dapat dipercaya;
ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti
anggota DPRD, Kepala Dinas, Kepala Desa; bukan pegawai
negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan,
pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD;
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 19 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
iii. Mempunyai pengalaman/keterampilan/kemampuan dalam
bidang kesektretariatan; dan
iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan
Panitia Pembangunan Sekolah.
d. Bendahara
Bertugas melakukan pembayaran pembangunan dan
pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Bendahara
adalah bendaharawan rutin sekolah yang berfungsi sebagai
pemegang kas dan juru bayar P2LSB;
e. Administrasi Keuangan, sebagai pengelola administrasi
keuangan merangkap anggota P2LSB yang bertugas mencatat
semua pengeluaran/penggunaan dan P2LSB dalam Buku Kas
Umum, adalah wakil wali murid yang memenuhi kriteria:
i. Jujur dan dapat dipercaya;
ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti
anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan
pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan
pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan
LKMD/BPD;
iii. Mempunyai pengalaman keterampilan/kemampuan dalam
bidang administrasi keuangan; dan
iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan
Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan (P2LSB).
f. Penanggungjawab Teknis rehabilitasi merangkap anggota
P2LSB yang bertanggungjawab dalam implementasi teknis
rehabilitasi, adalah wakil wali murid atau tokoh masyarakat
setempat dan memenuhi kriteria :
i. Jujur dan dapat dipercaya;
ii. Anggota masyarakat setempat yang mendapat persetujuan
dalam forum rapat pembentukan P2LSB;
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 20 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
iii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti
anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan
pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan
pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan
LKMD/BPD;
iv. Diutamakan berlatarbelakang pendidikan teknik Jurusan
Bangunan/Sipil dan berpengalaman dalam bidang
pembangunan gedung; dan
v. Tidak sedang bekerja sebagai kontraktor/pemborong
bangunan aktif.
H. Pelaksanaan Pembangunan
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Panitia Pembangunan
Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) pada saat pelaksanaan pembangunan
antara lain:
1. Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan
pembangunan dan jadual kerja yang telah dibuat;
2. Melaksanakan pembangunan dan pembelanjaan peralatan sesuai dengan
dokumen teknis yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan
Pembangunan yang mengacu pada spesifikasi teknis;
3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan di Buku Kas Umum (BKU)
pembangunan sekolah dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang
disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa
oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program;
4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni
Budaya secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya (laporan dibuat rangkap dua, rangkap pertama untuk
dikirimkan ke Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan
yang lain untuk diarsipkan);
5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pembangunan Laboratorium Seni Budaya sesuai dengan format-format
yang tersedia dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis kepada Dinas
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 21 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Provinsi yang membidangi urusan pendidikan, dan Direktorat Kesenian
antara lain:
1) Realisasi kemajuan pekerjaan;
2) Masalah/hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya;
3) Evaluasi penyebab penyimpangan; dan
4) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
6. P2LSBF wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan
pembangunan, berupa foto-foto kegiatan pembangunan, minimal:
1) Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%);
2) Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progres fisik
25%, 50%, dan 75%. Foto kondisi akhir setelah pembangunan selesai
dikerjakan (100%).
Berkenaan dengan kondisi geografis maupun arsitektur/budaya lokal, maka
penyesuaian rancangan prototipe laboratorium seni budaya diperbolehkan
dengan cara :
1. Fungsi dan ukuran tetap sesuai/mengacu pada ketentuan yang ada
dalam Pembakuan Bangunan dan Perabot SMA dan atau SMK Direktorat
Pembinaan SMA / SMK, Kemdikbud Tahun 2004;
2. Membuat Berita Acara Perubahan dilengkapi dengan sketsa rancangan
teknis, perubahan tersebut dibuat jelas dan dengan rencana biayanya,
yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni
Budaya (P2LSB);
3. Dokumentasi tentang perubahan/penyesuaian tersebut di atas harus
diselenggarakan dengan seksama dan dilaporkan secara lengkap dalam
laporan pertanggungjawaban P2LSB.
Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) di Satuan Pendidikan, dan tidak diperbolehkan DITENDERKAN/DIKONTRAKKAN kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 22 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Berkenaan dengan teknis pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni
Budaya, beberapa hal yang menjadi ketentuan bagi sekolah penerima
fasilitasi:
1. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan
Tahun 2017 dilaksanakan dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku;
2. Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggungjawab administrasi, fisik,
keuangan dan wajib menjamin kebersihan kegiatan serta tertib
administrasi;
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dikerjakan/dihasilkan
sendiri oleh satuan pendidikan secara swakelola;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 harus
dapat diselesaikan paling lama 120 (Seratus dua puluh hari) kalender,
sejak dana fasilitasi masuk ke rekening sekolah;
5. Dana fasilitasi harus dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat
dipertanggungjawabkan;
Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan
fasilitasi, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan
tersebut dengan diketahui dan disetujui oleh kepala Dinas Provinsi yang
membidangi urusan pendidikan.
I. Monitoring
Monitoring pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017
dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan. Proses monitoring
dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan pekerjaan yang
diukur melalui usulan proposal yang telah disetujui oleh Direktur Kesenian
dengan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan (efektivitas, efisiensi waktu
dan dana)
J. Sanksi
Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh satuan
pendidikan penerima dana fasilitasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 23 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kesenian, Dinas Provinsi yang
membidangi urusan pendidikan untuk membandingkan target/rencana
yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan.
Komponennya antara lain:
1. Penggunaan dana;
2. Konstruksi bangunan (jika membangun dan renovasi ruang);
3. Jenis dan spesifikasi sarana laboratorium seni budaya, dan
4. Pemanfaatan sarana laboratorium seni budaya.
Evaluasi dilakukan guna mengetahui pemanfaatan sarana tersebut
terhadap peningkatan mutu siswa peserta didik dalam olah
rasa/berkesenian dan apresiasi terhadap film serta kebudayaan pada
umumnya.
B. Laporan Pertanggungjawaban
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017,
Kepala Sekolah diwajibkan segera melaporkan hasil kegiatan kepada
Direktur Kesenian, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang
membidangi urusan pendidikan.
1. Jenis Laporan
a. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan guna pencairan
pembayaran Tahap II (lampiran 8) dikirim segera ke Direktur
Kesenian, u.p Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah prestasi
pekerjaan telah mencapai 50% disertai dengan foto-foto kemajuan
penyelesaian pekerjaan;
b. Laporan akhir Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 selesai dilaksanakan dibuat rangkap 3
eksemplar. 1 (satu) eksemplar disimpan oleh Satuan Pendidikan
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 24 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
sebagai pertanggungjawaban kegiatan, 1 (satu) eksemplar dikirim
ke Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) dikirim ke Direktorat
Kesenian.
Laporan Pertanggungjawaban disampaikan ke Direktur Kesenian
dan PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun
anggaran, meliputi:
a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
(a) Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;
(b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama; dan
(c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah
disimpan; dan
b) foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus
menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas
Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagai
dokumen tambahan laporan pertanggungawaban bantuan.
c. Penyampaian Laporan
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di
Satuan Pendidikan Tahun 2017 (Lampiran 13) disampaikan
selambat-lambatnya 15 (lima empat belas) hari kerja setelah
seluruh pekerjaan dilaksanakan, kepada:
Direktur Kesenian
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan
Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komplek KEMENDIKBUD Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal
Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telephon/fax (021) 5725515/ 5725534
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 25 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
BAB V
PENUTUP
Buku Petunjuk Teknis ini sebagai acuan kegiatan pemberian Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Dengan
demikian semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan
dan peningkatan mutu pendidikan di bidang seni budaya di Satuan
Pendidikan.
Semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Satuan
Pendidikan penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 dan masyarakat pada umumnya.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 26 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
LAMPIRAN
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 27 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 1 :
Surat Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun
2017
KOP SEKOLAH
Nomor : Jakarta, 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Fasilitasi Laboraturium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017
Yang terhormat
Direktur Kesenian
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai IX
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi ke Kepala
Sekolah perihal program Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan
Tahun 2017, dengan hormat kami mengajukan permohonan Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal
permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017
untuk dijadikan bahan pertimbangan.
Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui
Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Sekolah
Cap ttd
(............................) (Nama Lengkap)
NIP. NIP.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 28 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 2 :
Proposal Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan
Tahun 2017
KOP SEKOLAH
PROPOSAL
1. Nama Sekolah :
…..………………………………………………………………...
2. Alamat Sekolah :
a. Jalan :
…………………………………………………………………….
b. Kelurahan/Desa :
…………………………………………………………………….
c. Kecamatan :
……………………………………………………………………..
d. Kabupaten/Kota :
…………………………………………………………………….
e. Provinsi :
…………………………………………………………………….
f. Kode Pos :
………………………………………………………………….....
g. No. Telephon/HP : …………………………………………(yang dapat
dihubungi)
h. Fax :
…………………………………………………………………….
i. E-mail :
…………………………………………………………………….
3. Jenis usulan Kegiatan : Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017
4. Kondisi Laboratorium Seni Budaya di sekolah yang dimiliki saat ini :
……………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………
5. Justifikasi/alasan dalam permintaan Laboratorium Seni Budaya:
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 29 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
……………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………
6. Manfaat yang diharapkan terhadap pengadaan Laboratorium Seni Budaya di
sekolah :
……………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………
7. Biaya Pelaksanaan
a. Biaya Bangunan Gedung .…..: Rp. …………......
b. Biaya Desain Interior ...... : Rp. ………………
c. Biaya Peralatan Multimedia....: Rp. ………………
d. Biaya Manajemen (maksimal 4%)
...…: Rp. …………….. +
Jumlah …… : Rp. 750.000.000,- …………………………
(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
8. Rencana jadwal pelaksanaan (maksimum 120 hari kalender)
9. Data profil sekolah terlampir.
Mengetahui
Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan Kepala Sekolah
Cap ttd
(............................) (Nama Lengkap)
NIP. NIP.
47
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 30 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 3 :
Nama dan Spesifikasi Laboratorium Seni Budaya
RENCANA ANGGARAN BIAYA
FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA
……., …… 2017
Mengetahui
Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan, Kepala Sekolah,
Cap ttd
(............................) (Nama Lengkap)
NIP. NIP.
NO NAMA
BARANG
SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
JUMLAH
JUMLAH BIAYA Rp.750.000.000
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 31 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 4 :
Profil Satuan Pendidikan
KOP SEKOLAH
PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : …..…………………………………………………………
2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : ........................................................
3. Alamat Sekolah :
a. Jalan : …………………………………….................................
b. Kelurahan/Desa : ……………………………………………………………
c. Kecamatan : ..........................................................................................
d. Kabupaten/Kota : …………………………………………………………………
e. Provinsi : …………………………………………………………………
f. Kode Pos : …………………………………………………………………
g.Telephon : …………………………………………………………………
h. Fax : …………………………………………………………………
i. E-mail : …………………………………………………………………
3. Satuan operasional : …………………………………………………………………
4. Status Sekolah : …………………………………………………………………
5. Tegangan/Daya Listrik : …………………………………………………………………
6. Nama Bank : …………………………………………………………………
No. Rekening : …………………………………………………………………
Atas Nama : …………………………………………………………………
No. NPWP : …………………………………………………………………
7. Luas Lahan : ……….. M2
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 32 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
8. Jumlah siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Kelas Jumlah Siswa
Keterangan 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Jumlah
9. Tenaga Pendidik :
a. Guru tetap (PNS) : …………..orang (………… S1) (………… <S1)
b. guru tidak tetap (Honor) : …………..orang (………… S1) (………… <S1)
c. Tenaga Pengajar bidang Kesenian : ………. Orang
d. Staf Tata Usaha : ………. Orang
Jumlah keseluruhan : ………. Orang
10. Susunan Kepengurusan Komite Sekolah (terlampir)
……., …… 2017
Kepala Sekolah
Cap ttd
........................
(nama lengkap)
NIP. ................
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 33 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 5 :
Rekening Bank Pemerintah dan NPWP atas nama Satuan Pendidikan
KOP SEKOLAH
Rekening Bank atas nama Sekolah
(1) Nama Bank : ………………………………………..
(2) Cabang : ………………………………………..
(3) Unit : ………………………………………..
(4) Nomor Rekening : ………………………………………..
(5) Atas Nama : ………………………………………..
(dilampirkan foto kopi buku rekening dan pernyataan rekening masih aktif dari
bank)
(rekening wajib atas nama sekolah dan bukan rekening untuk transaksi dana
BOS)
NPWP atas nama Sekolah
(1) Nama Sekolah : ………………………………………..
(2) Alamat : ………………………………………..
(3) Nomor NPWP : ………………………………………..
(4) Atas Nama : ………………………………………..
(dilampirkan foto kopi NPWP)
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 34 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 6 :
Dokumentasi/Foto satuan Pendidikan
KOP SEKOLAH
Dokumentasi/Foto Sekolah terdiri dari :
1. Foto Sekolah, tampak halaman depan
2. Foto papan nama sekolah
3. Foto papan alur komando sekolah
4. Foto satuan belajar di kelas
5. Foto Laboratorium Seni Budaya yang dimiliki saat ini (apabila ada)
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 35 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 7 :
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Kepala Satuan
Pendidikan
KOP SEKOLAH
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : …………………………………
NIP : …………………………………
Jabatan : Kepala ……………………….
Alamat : …………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama sekolah tersebut diatas menyatakan :
1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 dan bertanggungjawab penuh sesuai dengan Petunjuk
Teknis aspek teknis yang ditetapkan Direktorat Kesenian;
2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD;
3. Sanggup mengembalikan dana yang diterima ke Kas Negara apabila tidak
melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium
Seni Budaya Tahun 2017;
4. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke
Direktorat Kesenian, dan Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.
Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, sekolah wajib
mengembalikan/setor ke Kas Negara semua dana yang diterima.
Demikan surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa
tanggungjawab .
……., …… 2017
Kepala Sekolah
Cap, ttd di atas materai
Rp. 6000,-
(nama lengkap/NIP)
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 36 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 8 :
Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F)
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017
Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya
di Satuan Pendidikan Tahun 2017 Nomor : ………………………
Pada hari ini_____________ tanggal ______ bulan ________ tahun 2017,
Yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat : Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek KEMENDIKBUD Gedung E
Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ___________________________
NIP : ___________________________
Jabatan : Kepala Sekolah
___________________________
Alamat : ___________________________
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah
_______________________ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidkan
Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 37 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Pasal 1
Dasar Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi
1). Permohonan fasilitasi (proposal) yang diajukan oleh sekolah, diketahui Kepala
Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan diterima oleh Direktorat
Kesenian;
2). Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan Tim Verifikasi
dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kesenian,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nomor : ________________ tanggal ____________ tentang Penetapan
Penerimaan Fasilitasi Laboratorium Seni di Satuan Pendidikan tahun 2017.
3). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2017,
Tanggal 7 Desember 2016, Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
Jenis Pekerjaan
PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan bantuan
berupa Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.
Pasal 3
Nilai Bantuan
Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp. ………………………………..atau terbilang
………………………………….............…………………………………………………
Pasal 4
Penyaluran Dana
Penyaluran dana fasilitasi ini dilakukan sekaligus ke Rekening Bank atas nama
Sekolah _______________ nomor : ______________ Bank _______________
Cabang _______________
Pasal 5
Pelaksanaan Pekerjaan
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 38 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk
Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017, dan aspek teknis.
2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan
keuangan, administrasi, teknis dan tindaklanjut dari bantuan tersebut.
3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan harus memperhatikan
kewajaran harga untuk mendapatakan Fasilitas Laboratorium Seni Budaya di
Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan kualitas yang baik.
4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari
kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening sekolah.
Pasal 6
Biaya Pajak dan Lain-lain
1) PIHAK KEDUA bersedia membayar pajak sesuai dengan aturan yang
berlaku.
2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp.
6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan.
Pasal 7
Pemeriksaan dan Pengawasan
1). PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dan evaluasi
baik langsung dan atau tidak langsung atas penggunaan dana Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.
2). Pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya
di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau
instansi yang terkait.
Pasal 8
Pelaporan
PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada PIHAK
PERTAMA mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan
perjanjian ini paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah seluruh pekerjaan
dilaksanakan (100%).
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 39 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Pasal 9
Saksi
1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dikarenakan tidak melaksanakan
pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017
berdasarkan hasil Evaluasi/pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA dan atau instansi terkait.
2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang
diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK
PERTAMA diterima.
Pasal 10
Lain-lain
1) Semua dokumen yang melampiri Surat Perjanjian Pemberian Keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua
belah pihak.
2) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) ini dibuat rangkap 3 (tiga),
rangkap pertama, dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah), lembar lainnya tanpa materai memiliki kekuatan hukum
yang sama.
3) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di
Satuan Pendidikan Tahun 2017 ini ditandatangani kedua belah pihak pada
hari dan tanggal tersebut di atas untuk pergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuatan Komitmen Kegiatan Kepala Sekolah
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan
Tahun 2017,
(Materai Rp. 6.000,-)
................ .............................
NIP. NIP.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 40 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 9 :
Berita Acara Pembayaran
KOP DIREKTORAT JENDERAL
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : …………………….
Tanggal : …………………….
Pada hari ini …………… tanggal ………….. bulan ………….. tahun dua ribu tujuh
belas yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama : …………………………………………...
Jabatan : …………………………………………...
Aamat : …………………………………………...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam
Surat Perjanjian Kerja Sama ini sebagai PIHAK PERTAMA.
II. Nama : …………………………………………...
Jabatan : Kepala ………………………………….
NIP : …………………………………………...
Alamat : …………………………………………...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas atau
Sederajat ………………………………, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian
Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak
menerima Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan (SMA
dan Sederajat) Tahun 2017 dari pihak KEDUA sebesar Rp. ……………
(……………………………) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi
(SP2F) Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017
Nomor : …………………. Tanggal ……………. 2017, yang bersumber pada DIPA
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 41 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Direktorat Kesenian Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2017 tanggal 07 Desember
2016 MAK 5183.009.101. D. 526311.
PIHAK PERTAMA setuju atas jumlah dana tersebut diatas, dan yang akan
diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ........................ Nomor Rekening
........................... dan Nomor NPWP ..............................
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA (Materai Rp. 6000,-) ................ .............................
NIP. NIP.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 42 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 10 : Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana
KUITANSI Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Direktorat Kesenian
Banyaknya uang : Rp..............................................,-
Untukpembayaran : Dana Bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di Satuan
Pendidikan Tahun 2017 Nomor: …………………………………….………… Tanggal,……………………………… 2017
, 2017
Yang menerima, (Materai, Rp. 6000,-) ___________________ NIP.
Mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Kuat Prihatin, S.Sos., MM NIP. 19690504 198901 1 001
Drs. Sugeng Riadi Listyarini Prabaningrum, SE
NIP. 196104061988031001 NIP.
197003141993092001
Beban MAK : …………………... Bukti Kas No. : …………………… Tahun Anggaran : ……………………
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT KESENIAN
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 43 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 11 : Daftar Inventaris Barang
KOP SEKOLAH
DAFTAR INVENTARIS BARANG KEKAYAAN NEGARA YANG
PENGADAANNYA BERSUMBER DARI FASILITASI LABORATORIUM SENI
BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
DIREKTORAT KESENIAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NO.
Nama Barang
Volume
Keterangan/Ukuran Jumlah Satuan
Barang-barang tesebut selanjutnya adalah menjadi milik Sekolah atau Pemerintah
Provinsi .................................., untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 44 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Demikian daftar inventaris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
................., ...........2017
Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan Kepala Sekolah
1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ...................
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... dan Perjanjian Kerja Sama
Nomor ......................
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ ( .......)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................ ( .......)
c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( .......)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan
Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun
2017 sebesar ..................... ( .......) telah disimpan sesuai dengan ketentuan
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 47 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa Bantuan Pemerintah Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan nilai
........................
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
........................ sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA [ materai ] [ materai ] Nama: ................................... Nama: ................................ NIP ................................... NIP ...................................
*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 48 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 14 : Formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk
pengembalian ke Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang sama
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 49 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 15 : Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian ke
Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang berbeda
Milik Negara Tidak Diperjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH 50 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Lampiran 16: Format Pakta Integritas
KOP SEKOLAH
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Fasilitasi Laboratorium Seni
Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan ini menyatakan bahwa kami:
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,
transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan
dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari
persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi
serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan