-
SALINAN
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
PERATURANPEMERINTAHTENTANGFORUM LALULINTASDANANGKUTANJALAN.
BAB IKETENTUANUMUM
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya
disingkat forum, adalah wahana koordinasi
antarinstansipenyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 2 -2. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan
perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaanyang berdiri
sendiri atau kawasan perkotaan inti dengankawasan perkotaan di
sekitarnya yang saling memilikiketerkaitan fungsional yang
dihubungkan dengan sistemjaringan prasarana wilayah yang
terintegrasi danmembentuk sebuah sistem.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansipemerintah
daerah yang merupakan bagian daripemerintah daerah yang bertanggung
jawab atas bidangtugas yang diemban.
4. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalahperkumpulan yang
dibentuk sebagai wadah dariperusahaan angkutan umum.
BAB IIPENYELENGGARAANLALULINTAS
DANANGKUTANJALAN
(1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalamkegiatan
pelayanan langsung kepada masyarakatdilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, badanhukum, dan/ atau masyarakat.
(2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaraterkoordinasi.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh
forum.
(4) Forum bertugas melakukan koordinasi antarin stan
sipenyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalammerencanakan dan
menyelesaikan permasalahan lalulintas dan angkutan jalan.
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)meliputi:a. urusan pemerintahan di
bidang jalan, oleh kementerian
negara yang bertanggung jawab di bidang jalan ataupemerintah
daerah sesuai dengan ruang lingkupkewenangannya;
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 3 -b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negarayang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasaranalalu lintas dan
angkutan jalan atau pemerintah daerahsesuai dengan ruang lingkup
kewenangannya;
c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industrilalu
lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negarayang bertanggung
jawab di bidang industri ataupemerintah daerah sesuai dengan ruang
lingkupkewenangannya;
d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologilalu
lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negarayang bertanggung
jawab di bidang pengembanganteknologi atau pemerintah daerah sesuai
dengan ruanglingkup kewenangannya; dan
e. urusan pemerintahan di bidang registrasi danidentifikasi
kendaraan bermotor dan pengemudi,penegakan hukum, operasional
manajemen danrekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu
lint::s, olehKepolisian Negara Republik Indonesia.
Penyelenggaraan di bidang jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal
3 huruf a meliputi kegiatan pengaturan,pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan prasaranajalan, terdiri atas:a. inventarisasi tingkat
pelayanan jalan dan
permasalahannya;b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya
serta
penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;c.
perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi
pemanfaatan ruas jalan;d. perbaikan geometrik ruas jalan danj
atau persimpangan
jalan;e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;f. uji
kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar
keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dang. pengembangan
sistem informasi dan komunikasi di
bidang prasarana jalan.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 4-Pasal5
Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintasdan
angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf b terdiri
atas:a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;b.
manajemen dan rekayasa lalu lintas;c. persyaratan teknis dan laik
jalan kendaraan bermotor;d. perizinan angkutan umum;e. pengembangan
sistem informasi dan komunikasi di
bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutanjalan;
f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara saranadan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
g. penYidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutanumum,
persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraanbermotor yang
memerlukan keahlian danl atau peralatankhusus yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.
Penyelenggaraan di bidang pengembangan industri lalulintas dan
angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf c terdiri
atas:a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan
pengembangan industri kendaraan bermotor;b. pengembangan
industri perlengkapan kendaraan
bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalulintas dan
angkutan jalan; dan
c. pengembangan industri perlengkapan jalan yangmenjamin
keamanan dan keselamatan lalu lintas danangkutan jalan.
Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi lalulintas dan
angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal3 huruf d terdiri
atas:a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan
pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
b. pengembangan ...
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
b. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraanbermotor yang
menjamin keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;
dan
c. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yangmenjamin
ketertiban dan kelancaran lalu lintas danangkutan jalan.
Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasikendaraan
bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,operasional manajemen dan
rekayasa lalu lintas, sertapendidikan berlalu lintas sebagaimana
dimaksud dalamPasal 3 huruf e terdiri atas:a. pengujian dan
penerbitan Surat Izin Mengemudi
kendaraan bermotor;b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi
kendaraan
bermotor;c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan
penyajian
data lalu lintas dan angkutan jalan;d. pengelolaan pusat
pengendalian sistem informasi dan
komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;e. pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu
lintas;f. penegakan hukum yang meliputi penindakan
pelanggaran
dan penanganan kecelakaan lalu lintas;g. pendidikan berlalu
lintas;h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dani.
pelaksanaan manajemen operasionallalu lintas.
(1) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal4
sampai dengan Pasal8 yang memerlukanketerpaduan dibahas dalam
forum.
(2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan yangmemerlukan
keterpaduan sebagaimana dimaksud padaayat (1)meliputi:a. terkait
dengan tugas pokok dan fungsi antarinstansi
penyelenggara; dan/ atau
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 6-b. berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar,dan
terpadu.
(1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas danangkutan jalan
yang kompleks dan memerlukanketerpaduan dalam penyelesaiannya,
dibahas dalamforum.
(2) Kriteria permasalahan lalu !intas dan angkutan jalanyang
kompleks dan memerlukan keterpaduansebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan
yang,
berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi;danjatau
b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dankesalingbergantungan
kewenangan dan tanggungjawab antarinstansi pembina.
BABIIIFUNGSIDANMEKANISMEKERJAFORUM
Bagian KesatuFungsi
Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikantugas pokok
dan fungsi setiap penyelenggara lalu !intas danangkutan jalan dalam
penyelenggaraan lalu !intas danangkutan jalan.
Bagian KeduaMekanisme Kerja
(1) Setiap instansi Pemerintah dan pemerintah daerahsebagai
penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalanyang memerlukan
keterpaduan di dalampen~elenggaraan lalu lintas dan angkutan
jalan,menJadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalamforum.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
(2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara laluHntas dan
angkutan jalan dapat mengajukan usulanpembahasan permasalahan
penyelenggaraan lalu Hntasdan angkutan jalan dalam forum melalui
instansiPemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengantugas pokok
dan fungsi instansi.
(3) Dalam hal badan hukum atau masyarakatpenyelenggara lalu
Hntas dan angkutan jalan menilaibahwa suatu perencanaan
penyelenggaraansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)memerlukan keterpaduan antarinstansi penyelenggaralalu Hntas dan
angkutan jalan, dapat mengajukanusulan pembahasan permasalahan
penyelenggaraanlalu Hntas dan angkutan jalan dalam forum
melaluiinstan si Pemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan
tugas pokok dan fungsi instansi.
(4) Dalam hal instansi Pemerintah atau pemerintah daerahmenilai
bahwa usulan dari badan hukum ataumasyarakat memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (2) atau Pasal 10 ayat (2),
instansiPemerintah atau pemerintah daerah, dapat menjadipemrakarsa
pelaksanaan pembahasan dalam forum.
(1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) dan ayat (4),pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam
forummengundang semua anggota forum.
(2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dapat mengundang pulainstansi lain yang terkait dengan
permasalahan yangakan dibahas sebagai peserta forum.
(3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) dan ayat (4), forumdipimpin oleh instansi Pemerintah
atau pemerintahdaerah yang menjadi pemrakarsa
pelaksanaanpembahasan.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-Pasal14
(1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13
harus menghasilkan kesepakatan yangmerupakan solusi dalam
perencanaan ataupenyelesaian permasalahan lalu lintas dan
angkutanjalan.
(2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1(satu)
kali dalam hal permasalahan sangat kompleksdan belum diperoleh
kesepakatan.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan
dalam naskah kesepakatan danditandatangani oleh peserta forum yang
sepakat.
(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disepakati
paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaanpembahasan dalam forum
dengan instansi Pemerintahatau pemerintah daerah yang sangat
terkait denganpermasalahan yang dibahas.
(5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintasdan
angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semuainstansi penyelenggara
lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal15
(1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal
13 dan Pasal 14, setiap pesertaforum mempunyai hak dan kewajiban
yang sama.
(2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untukmencapai
kesepakatan diantara para peserta forum.
(3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak
tercapaikesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepadapemangku
kepentingan.
BABIVKEANGGOTAANFORUM
Bagian KesatuUmum
(1) Keanggotaan forum terdiri atas un sur pembina,penyelenggara,
akademisi, dan masyarakat.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukankoordinasi
antarinstansi penyelenggara lalu lintasangkutan jalan nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota.
Bagian KeduaForum Nasional
Pasal17
(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2)diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasiantarinstansi
penyelenggara lalu lintas angkutan jalannasional, keanggotaan forum
terdiri atas:
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan;
b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;c. Menteri
yang bertanggung jawab di bidang industri;d. Menteri yang
bertanggung jawab di bidang
pengembangan teknologi;e. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia;f. badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan
usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;g. asosiasi
perusahaan angkutan umum;h. perwakilan perguruan tinggi;i. tenaga
ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;j. lembaga swadaya
masyarakat yang aktivitasnya di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dank. pemerhati lalu
lintas dan angkutan jalan.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h sampai
dengan huruf k ditunjuk olehpemrakarsa pelaksanaan pembahasan
sesuai denganpermasalahan yang dibahas.
Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17dapat
mengikutsertakan gubernur, kepala kepolisian daerah,dan/atau
bupati/walikota dan kepala kepolisian resor/resorkota dalam rangka
pembahasan perencanaan danpenyelesaian permasalahan lalu lintas
danangkutaJ. jalankawasan aglomerasi perkotaan.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 10 -Bagian KetigaForum Provinsi
Pasal19
(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2)diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasiantarinstansi
penyelenggara lalu lintas angkutan jalanprovinsi, keanggotaan forum
terdiri atas:a. gubemur;b. kepala kepolisian daerah;c. badan usaha
milik negara danj atau badan usaha
milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang la1ulintas dan
angkutan jalan;
d. asosiasi perusahaan angkutan umum di provinsi;e. perwakilan
perguruan tinggi;f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan;g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan; danh. pemerhati lalu
lintas dan angkutan jalan di provinsi.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd sampai
dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsapelaksanaan pembahasan
sesuai dengan permasalahanyang dibahas.
(3) Dalam pembahasan forum, gubemur sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) huruf a harus mengikutsertakanSatuan Kerja Perangkat
Daerah yang menyelenggarakanurusan:a. sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan;b. jalan;c. perindustrian; dand.
penelitian dan pengembangan.
(4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian daerahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b harusmengikutsertakan direktur lalu
lintas kepolisian daerah.
Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19dapat
mengikutsertakan bupatijwalikota dan kepalakepolisian resorjresor
kota dalam rangka pembahasanperencanaan dan penye1esaian
permasalahan lalu lintas danangkutan jalan kawasan aglomerasi
perkotaan.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
Bagian KeempatForum Kabupaten/Kota
Pasa121
(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2)diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasiantarinstansi
penyelenggara lalu lintas angkutan jalankabupaten/kota, keanggotaan
forum terdiri atas:a. bupati/walikota;b. kepala kepolisian resor /
resor kota;c. badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha
milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalulintas dan
angkutan jalan;
d. asosiasi perusahaan angkutan umum dikabupaten/kota;
e. perwakilan perguruan tinggi;f. tenaga ahli di pidang lalu
lintas dan angkutan jalan;g. lembaga swadaya masyarakat yang
aktivitasnya di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan; danh. pemerhati lalu
lintas dan angkutan jalan di
kabupaten/kota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd sampai
dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsapelaksanaan pembahasan
sesuai dengan permasalahanyang dibahas.
(3) Dalam pembahasan forum, bupati/walikota sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakanSatuan Kerja Perangkat
Daerah yang menyelenggarakanurusan:a. sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan;b. jalan;c. perindustrian; dand.
penelitian dan pengembangan;
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
(4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor j resorkota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harusmengikutsertakan
kepala satuan lalu lintas kepolisianresor j resor kota.
Bagian KelimaDukungan Administratif
(1) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalannasional
memperoleh dukungan administratif darikementerian yang
menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalulintas dan angkutan jalan.
(2) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalanprovinsi
memperoleh dukungan administratif darisekretariat daerah
provinsi.
(3) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan
jalankabupatenjkota memperoleh dukungan administratifdari
sekretariat daerah kabupatenjkota.
BABVKETENTUANPENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggaldiundangkan.
-
PRESIDENREPU8L1K INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2011
MENTERIHUKUMDANHAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
-
PRESIDENREPU8L1K INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2011
Penyelenggaraan lalu !intas dan angkutan jalan bersifat lintas
sektor danharus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina
beserta parapemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi
permasalahanyang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan,
dibahas dalamforum lalu !intas dan angkutan jalan.Forum tersebut
merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahanauntuk
menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansipenyelenggara
lalu !intas dan angkutan jalan dalam rangka
menganalisispermasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta
meningkatkankualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak
hukum.Forum terdiri atas forum lalu !intas dan angkutan jalan
nasional, forumprovinsi dan forum kabupaten/kota. Pada forum
nasional dan provinsidapat juga dimanfaatkan untuk mengatasi
permasalahan transportasi dikota-kota besar yang bersifat
aglomerasi.Untuk kelancaran tugas forum diperlukan dukungan
administratif darikementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidangsarana dan prasarana untuk forum nasional,
sekretariat daerah untukforum provinsi atau kabupaten/kota.
PasallCukup jelas.
Pasal2Cukup jelas.
Pasal3Cukup jelas.
-
PRESIDENREPU8LIK INDONESIA
Pasal4Cukup jelas.
Pasal5Cukup jelas.
Pasal6Cukup jelas.
Pasal 7Cukup jelas.
Pasal8Cukup jelas.
Pasal9Cukup jelas.
Pasal10Cukup jelas.
Pasal11Fungsi menyinergikan dimaksudkan untuk:a. menganalisis
permasalahan;b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan
kualitas
pelayanan
Pasal12Cukup jelas.
Pasal13Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "instansi lain" adalah instansi di
luarpenyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dan
instansipembina lainnya yang berada di luar wilayah forum
yangbersangkutan.
Ayat (3)Cukup jelas.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
Pasal14Cukup jelas.
Pasal15Cukup jelas.
Pasal16Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "akademisi" adalah orang-peroranganyang
mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan danteknologi yang
diperoleh secara formal melalui jenjangpendidikan yang terkait
dengan bidang lalu lintas dan angkutanjalan.
Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah kelompok yangmenaruh
minat danl atau melakukan kajian dibidang lalu lintasdan angkutan
jalan. .
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal17Ayat (1)
HurufaCukup jelas.
HurufbCukup jelas.
HurufcCukup jelas.
HurufdCukup jelas.
HurufeCukup jelas.
HuruffCukup jelas.
HurufgCukup jelas.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
HurufhCukup jelas.
HurufiCukup jelas.
HurufjYang dimaksud dengan "lembaga swadaya masyarakat"adalah
organisasi non pemerintah berbadan hukum yangmelakukan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di bidanglalu lintas dan angkutan jalan
HurufkCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal18Cukup jelas.
Pasal19Cukup jelas.
Pasal20Cukup jelas.
Pasal21Cukup jelas.
Pasal22Cukup jelas.
Pasal23Cukup jelas.
TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR5229