PowerPoint Presentation€¦ · PPT file · Web view · 2014-12-04Memahami dengan baik mengenai peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penetapan standar bagi kebijakan kesejahteraan

Hukum Kesejahteraan Sosial

SMK KESEHATAN YAPKESBI BANJARBARU

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KELAS/SEMESTER: XI KEPSOS/I

KURIKULUM 2013

NADIA, S.Pd

Bab 1

KONSEP HUKUM

KI 1Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnyaKI 2Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan duniaKI 3Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual dan procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah KI 4Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung

Kompetensi Inti :

KOMPETENSI DASAR

1.1 Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengetahuan tentang berbagai konsep hukum kesejahteraan social sebagai pengamalan menurut agama yang dianutnya.

2.1 Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran hukum kesejahteraan sosial

2.2 Menunjukkan perilaku amaliah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pekerjaan

2.3 Menunjukan perilaku cinta damai dan toleransi dalam membangun kerjasama dan tanggungjawab dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja.

3.1 Mendeskripsikan konsep dasar hukum

4.1 Mendiskusikan konsep dasar hukum

Konsep Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Ciri-ciri Sistem Hukum

terdapat perintah dan larangan

terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar

perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat

Kaedah HukumSumber-sumber yang menjadi kaedah hukum atau peraturan kemasyarakatan:1. Norma Agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contoh: jangan membunuh, hormati orang tua, berdoa, dll2. Norma Kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati sanubari. contohnya: melihat orang yang sedang kesulitan maka hendaknya kita tolong.3. Norma Kesopanan merupakan peraturan yang hidup di masyarakat tertentu. contohnya: menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih tinggi atau baik.4. Norma Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat: contohnya: ttiap indakan pidana ada hukumannya.

Unsur-unsur Hukum

Di dalam sebuah sistem hukum terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut yaitu:

Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara atau badan yang berwenang untuk itu.

Peraturan yang bersifat memaksa.

Peraturan yang memiliki sanksi tegas.

Sifat HukumAgar peraturan hidup kemasyarakatan agar benar-benar dipatuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakatan itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa.

Bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakatya serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

Tujuan Hukum

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing.

Prof. Subekti, S.H. hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Geny, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

Jeremy Betham (teori utilitas), hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Berdasarkan pada beberapa tujuan hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu memiliki dua hal, yaitu untuk mewujudkan keadilan semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat.

Selain tujuan hukum, ada juga tugas hukum, yaitu :menjamin adanya kepastian hukum.

Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.

Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Sumber Hukum

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekutatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi :

Sumber hukum material, sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh.

Sumber hukum formal, membagi sumber hukum menjadi :

Undang-undang (statue), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.

Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat.

Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.

Traktat (treaty); atau perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik.

Pendapat Sarjana Hukum (doktrin); merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.

Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.

Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.

Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.

Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan.

Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.

Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

Bab 2

Hierarki Hukum Di Indonesia

1.1 Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengembangan berbagai keterampilan dasar merancang dan mengolah makanan dan kue sesuai kebutuhan tubuh sebagai tindakan pengamalan menurut agama yang dianutnya.2.1 Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran konsep hukum kesejahteraan sosial2.2 Menunjukkan perilaku amaliah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pekerjaan2.3 Menunjukan perilaku cinta damai dan toleransi dalam membangun kerjasama dan tanggungjawab dalam rangka penerapan hukum di bidang kesejahteraan sosial3.2 Mendeskripsikan hierarkhi hukum di Indonesia4.2 Mendiskusikan hierarkhi hukum di Indonesia

Kompetensi Dasar :

Perundang-undangan

Suatu sistem peraturan atau norma yang diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat

Bersifat mengikat yang ditandai dengan adanya penerapan sanksi bagi setiap individu atau anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut

Perundang-undangan merupakan suatu produk dari kebijakan

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu perundang-undangan

Peraturan yang berlaku:

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Urutannya yaitu :1) UUD 1945;2) Ketetapan MPR;3) UU;4) Peraturan Pemerintah;5) Keputusan Presiden;6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari

Peraturan Menteri

Instruksi Menteri.

Dan lainnyaKetentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :1) UUD 1945;2) Tap MPR;3) UU;4) Peraturan pemerintah pengganti UU;5) PP;6) Keppres;7) Peraturan Daerah;Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) UU/Perppu;3) Peraturan Pemerintah;4) Peraturan Presiden;5) Peraturan Daerah.Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :1)UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) Ketetapan MPR;3) UU/Perppu;

4) PP5) Peraturan Presiden;6) Peraturan Daerah Provinsi;7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

BAB 3

Konsep dasar perundang undangan sosial dunia di bidang kesejahteraan sosial

3.3. Mendeskrisikan konsep dasar perundang-undangan sosial dunia di bidang kesejahteraan sosial4.3. Mendiskusikan konsep dasar perundang-undangan soSial dunia di bidang kesejahteraan sosial

Konsep dasar perundang undangan sosial dunia di bidang kesejahteraan sosial :HAMUnescoUnicefWHOILOBadan dunia lainnya.

MengamatiMengamati gambar/ video/ benda sebenarnya atau membaca buku tentang ; Konsep dasar perundang undangan sosial dunia di bidang kesejahteraan sosialMenanyakanMengajukan pertanyaan tentang: pengertian Hak Asasi Manusia menurut para ahli, sejarah timbulnya deklarasi HAM, Unesco, Unicef, WHO, ILO, dan badan dunia lainnya.

Mengumpulkan DataDiskusi kelompok untuk mengumpulkan data tentang sejarah timbulnya deklarasi HAM peran dan fungsi Badan Badan Dunia seperti, ILO, Unicef, Unesco, WHO dengan bantuan internetDiskusi kelompok untuk mengevaluasi sumber sumber

MengasosiasiMengolah dan menganalsisi data hasil diskusi dan kasus Menyimpulkan data hasil diskusi dan kasus

KomunikasiMembuat laporan tertulis hasil diskusi dan kasusMempresentasikan laporan hasil diskusi dan kasus

GLOBALISASI: SADARKAH KITA?

Globalisasi atau internasionalisasi adalah suatu proses integrasi global di mana berbagai bangsa, ekonomi, budaya, dan proses-proses politik semakin terkena pengaruh-pengaruh internasional.

Kecederungan ke arah pertukaran internasional

yang semakin cepat.Demikian pula, mereka dihadapkan pada pengaruh-pengaruh internasional yang tidak dialami sebelumnya.

Revolusi teknologi informasi mendorong proses globalisasi. Faktanya kita terlibat dalam kegiatan-kegaiatan internasional, namun sedikit menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang saling tergantung, dan implikasi jangka panjang dari globalisasi.

Selain itu, sedikit sekali orang yang memahami sejauh mana proses globalisasi di masa depan akan memengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negeri dan membatasi usaha-usaha pembuat kebijakan nasional untuk mengarahkan proses ekonomi lokal.

Analisis atas data statistik yang dikeluarkan pemerintah.

Menggunakan indikator-indikator sosial.

Survei sosial.

Penelitian etnografik yang biasanya dengan fokus komunitas lokal.

Pendekatan terakhir adalah menggunakan sumber-sumber dokumen dengan sumber seperti hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan.

PENDEKATAN PENGUKURAN INDIKATORKESEJAHTERAAN SOSIAL

Globalisasi didefinisikan sebagai suatu proses integrasi global di mana bangsa-bangsa, ekonomi, budaya, dan proses-proses politik yang berbeda semakin terkena pengaruh-pengaruh internasional dan orang menjadi sadar tentang peranan pengaruh-pengaruh itu dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Para pekerja sosial yang bekerja dalam pelayanan kesejahteraan lingkup internasional perlu mengetahui fungsi dan peranan lembaga PBB dan badan-badan dibawahnya.

KONEKSI DENGAN SISTEM DUNIA

Pembangunan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional telah memperoleh pengakuan yang luas. Terbukti dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Sosial (World Summit on Social Development) di Copenhagen, Denmark tanggal 6-12 Maret 1995.

Tiga isu utama yang sedang melanda dunia yaitu:

kemiskinan

penciptaan dan perluasan lapangan kerja

penumbuhan gerakan solidaritas sosial nasional.

PEMBANGUNAN SOSIAL

Fase I, yang mulai dari akhir abad 19 dan berakhir dengan Perang Dunia II, sering dikatakan sebagai fase perkembangan formatif dalam kesejahteraan negara. Ini adalah masa dimana jaminan sosial pertama dan program-program sosial lainnya diperkenalkan.

Fase II, yang mulai pada akhir Perang Dunia II dan berakhir pada pertengahan tahun 1970-an, sering dianggap sebagai Zaman Keemasan dari negara kesejahteraan. Ini adalah masa konsolidasi dan stabilitas ketika ide tentang tanggung jawab negara atas kesejahteraan warga negara diterima secara luas.

Fase III, yang berlangsung dari kira-kira tahun 1975 sampai kira-kira tahun 1985, sering digambarkan sebagai masa krisis. Dalam masa ini, ekonomi dunia mengalami kesulitan dan ketika tindakan-tindakan anti resesi konvensional berdasarkan ide John Maynard Keynes ternyata tidak efektif. Ini juga masa ketika penerimaan umum atas program-program kesejahteraan pemerintah menurun, dan para pemilih mengalihkan pandangan mereka ke partai politik sayap kanan untuk solusinya.

Fase IV, yang mulai awal tahun 1990-an telah mengembangkan modifikasi berarti atas negara kesejahteraan. Tahun 1996, misalnya AFDC diganti dengan TANF, yang mewajibkan para penerima bantuan untuk bekerja. Dengan berbagai masalah keuangan dan ekonomi akhir-akhir ini, dapat diperkirakan bahwa prioritas pertama dalam pengurangan Anggaran Belanja Negara adalah pada usaha kesejahteraan sosial.

PERKEMBANGAN USAHAKESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH NEGARA

Penelitian internasional tentang kesejahteraan sosial terutama tertarik dengan program-program kesejahteraan sosial pemerintah.

Program-program pemerintah juga dikenal sebagai kesejahteraan sosial negara atau kesejahteraan sosial berdasarkan undang-undang (statutory social welfare).

Pada umumnya penelitian tentang kesejahteraan sosial memusatkan pada pelayanan-pelayanan sosial.

Selain kesejahteraan sosial berdasarkan undangundang, dewasa ini perhatian juga diberikan pada kesejahteraan sosial yang tidak berdasarkan undangundang.

KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DUNIA

Pekerjaan sosial profesional timbul dari kegiatan-kegiatan filantropi dari organisasi-organisasi seperti COS dan rumah-rumah pemukiman (settlement houses). Organisasi-organisasi ini memberikan dasar kerja bagi pengembangan pekerjaan sosial profesional.

Ketika kerja organisasi-organisasi amal dan rumah pemukiman meluas, sekolah-sekolah pelatihan profesional untuk pekerja sosial didirikan di universitas-universitas terkemuka di Inggeris dan USA. Beberapa di antaranya adalah London School of Economics, the University of Chicago, dan Columbia University di New York, yang mendirikan sekolah pekerjaan sosial profesional dalam awal abad 20.

Dengan perjalanan waktu, pendidikan pekerjaan sosial profesional menyebar ke banyak negara lain. Dalam dekade akhir abad 20, ada lebih dari 1.700 sekolah pekerjaan sosial profesional di lebih dari 100 negara.

PEKERJAAN SOSIAL DALAM KONTEKSINTERNASIONAL

Belum ada consensus mengenai definisi pekerjaan sosial internasional.

Pendefinisian pekerjaan sosial internasional sampai saat ini seringkali menimbulkan perdebatan. Pertama, istilah ini menimbulkan kebingungan terkait dengan penggunaan terma International, Global dan Cross- National.

Pekerjaan sosial internasional merupakan konsep yang kompleks, melibatkan perbandingan sejumlah komponen konsep yang digunakan untuk merujuk kepada perbandingan kesejahteraan sosial (comparative social welfare), praktek internasional, pengetahuan lintas Negara dan tindakan terhadap permasalahan sosial global, kolegialitas pekerja sosial di seluruh dunia, dan pertukaran aktivitas professional dikalangan pekerja sosial antar Negara di seluruh dunia

PEKERJAAN SOSIAL INTERNASIONAL

Penyampaian pelayanan dan praktek secara internasional dan yang berkaitan dengan advokasi kebijakan,

Partisipasi dalam praktek internasional,

Pertukaran bantuan dan tenaga ahli pekerjaan sosial secara internasional, dan

Formulasi dan advokasi kebijakan internasional.

EMPAT AREA TINDAKAN PEKERJAANSOSIAL INTERNASIONAL

Menyadari dan mempertimbangkan dimensi internasional yang berkaitan dengan kasus dan masalah masyarakat dalam praktek di wilayah domestic mereka.

Memberikan kontribusi kepada pemecahan masalah secara bersama terhadap permasalahan sosial global

Melakukan pemantauan terhadap perkembangan permasalahan sosial global termasuk pengetahuan dan teknologi pemecahan masalah terkini yang dapat diterapkan dalam kontek praktek domestik

PEKERJA SOSIAL DAN PEMAHAMANKECENDERUNAN PERMASALAHANSOSIAL GLOBAL

Memahami teori-teori utama dan konsep pekerjaan sosial internasional termasuk globalisasi, pembangunan, hak-hak asasi manusia dan transnasionalisme

Menyadari mengenai peranan praktek dan peluang-peluang bagi pekerja sosial dalam bantuan dan pembangunan internasional

Menyadari aspek ketergantungan global yang mempengaruhi isu kesejahteraan sosial domestik dan kaitan pengetahuan yang ada untuk meningkatkan aspek internasional dari praktek pekerjaan sosial domestik.

Memahami dengan baik mengenai peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penetapan standar bagi kebijakan kesejahteraan sosial internasional

Menyadari dampak kebijakan nasional mengenai kondisi kesejahteraan sosial di Negara lain dan dampak reciprocal terhadap kebijakan Negara lain.

Menghargai aspek internasional dari keanekaragaman budaya untuk memfasilitasi peningkatan pelayanan kepada penduduk dunia.

Memiliki pengetahuan mengenai sumber-sumber utama mengenai data global dan lintas Negara mengenai pekerjaan sosial.

Kemampuan mengatasi dilemma nilai dalam praktek pekerjaan sosial internasional.

SYARAT PEKERJA SOSIAL DALAM PELAYANANKESEJAHTERAAN SOSIAL GLOBAL

HAM

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

Selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (bahasa Inggris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO) merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945.

Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki.

UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris, Perancis, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa institut dan pusat di seluruh dunia.

UNESCO memiliki lima program utama yang disebarluaskan melalui: pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial & manusia, budaya, serta komunikasi & informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan-guru; program ilmu internasional; proyek sejarah regional dan budaya, promosi keragaman budaya; kerja sama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya dan alam serta memelihara HAM; dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia.

UNESCO

United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.

UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

UNICEF mendapatkan Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1965. Klub Spanyol FC Barcelona mendukung UNICEF dengan memasang logo badan PBB itu pada seragam para pemainnya tanpa imbalan finansial.

UNICEF

Organisasi Kesehatan Dunia (bahasa Inggris: World Health Organization/WHO) adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Direktur Jendral sekarang adalah Margaret Chan (menjabat mulai 8 November 2006). WHO mewarisi banyak mandat dan persediaan dari organisasi sebelumnya, Organisasi Kesehatan, yang merupakan agensi dari LBB.

Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO "adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan". Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas.

WHO adalah salah satu badan-badan asli milik PBB, konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia yang pertama (7 April 1948) ketika diratifikasi ( Ratifikasi ) oleh anggota ke-26 PBB. Jawarharlal Nehru, seorang pejuang kebebasan utama dari India, telah menyuarakan pendapatnya untuk memulai WHO. Aktivitas WHO, juga sisa kegiatan Organisasi Kesehatan LBB (Liga Bangsa-bangsa), diatur oleh sebuah Komisi Interim seperti ditentukan dalam sebuah Konferensi Kesehatan Internasional pada musim panas 1946. Pergantian dilakukan melalui suatu Resolusi Majelis Umum PBB. Pelayanan epidemiologi Office International d'Hygine Publique Prancis dimasukkan dalam Komisi Interim WHO pada 1 Januari 1947.

WHO

Organisasi Buruh Internasional (bahasa Inggris: International Labour Organisation, disingkat ILO) adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II.

Dengan Deklarasi Philadelphia 1944 organisasi ini menetapkan tujuannya. Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional dan ketuanya sekarang adalah Guy Rider.

ILO menerima Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1969.

Indonesia menjadi anggota ILO pada tanggal 11 Juni 1950.

ILO

BAB 4

konsep dasar perundang-undangan sosial di Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat

3.4 Mendeskrisikan konsep dasar perundang-undangan social di Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat 4.4. Mendiskusikan konsep dasar perundang-undangan sosial di Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat

konsep dasar perundang-undangan sosial di Indonesia bagi kesejahteraan masyarakatBadan bentukan pemerintah utk kesejahteraan sosialBNNBNPBDll

MengamatiMengamati gambar/ video/ benda sebenarnya atau membaca buku tentang pelaksanaan perundang-undangan sosial di Indonesia bagi kesejahteraan masyarakatMenanyakanMengajukan pertanyaan tentang:Tugas pokok, fungsi,dan kewenganan Kementerian yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, badan badan Nasional bentukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatMengumpulkan DataDiskusi kelompok untuk mengumpulkan data terkait dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Narkotika Nasional MengasosiasiMengolah dan menganalsisi data hasil diskusi Menyimpulkan data hasil diskusi KomunikasiMembuat laporan tertulis hasil diskusi Mempresentasikan laporan hasil diskusi

Pekerja Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Perundang-undangan Sosial

pekerja sosial

merupakan suatu pelayanan Individu, keluarga, atau organisasi guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas masyarakatnya dan harus terorganisir dengan sangat baik, melalui penggunaan metode-metode pekerja sosial.

Tugas pekerja sosial dalam beberapa fungsi yaitu :

melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah sosial.

melaksanakan rehabilitasi yang meliputi memperbaiki dan memulihkan peran-peran sosial yang terganggu.

melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor-sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan sosial (Depsos RI., 1998).

Menurut UU No.6 Thn 1974 yaitu;

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009:

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelanggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas,partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Dengan definisi-definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu tatanan dan kehidupan sosial Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat melalui pengolahan masalah sosial

Tiga Konsepsi Kesejahteraan Sosial:

Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.

Institusi, Arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan UKS (Usaha Kesejahteraan sosial) dan pelayanan sosial.

Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Berdasar Pasal 3 UU Nomor 11/2009, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Kesejahteraan Sosial

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Sedangkan yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. Rehabilitasi Sosial;

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

b. Jaminan Sosial;

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

c. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi Jebutuhannya secara mandiri. Serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

d. Perlindungan Sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Perundang-undangan sosial dapat didefinisikan sebagai produk dari kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah

Secara sederhana perundang-undangan sosial juga dapat diartikan sebagai sistem peraturan mengenai kesejahteraan sosial

Dalam pelaksanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai :

landasan/dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial;

pemberi arah kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;

alat kontrol/kendali pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

Perundang-Undangan Sosial

Diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualita dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara

SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL (SKSN)

Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak-hak warga Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu :

Pasal 27 ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan .

Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan : Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat .

Pasal 34 ayat (1) menyatakan : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara .

Pasal 34 ayat (2) menyatakan : Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan .

LANDASAN HUKUM:

Kenapa pekerja sosial harus mengetahui atau harus belajar tentang perundang-undangan?

Karena pekerja sosial merupakan bagian dari warga negara

Karena pekerja sosial merupakan suatu profesi yang diakui di masyarakat

Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai advokat

Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana sosial

Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai penyusun peraturan perundang-undangan (regulator)

Pada prinsipnya, semua pekerja sosial harus :

Peduli terhadap pentingnya peraturan sebagai bentuk tanggung jawab profesional

Memahami dan mengikuti aturan hukum

Memahami proses penyusunan undang-undang

Memahami perbedaan urutan dalam tata perundang-undangan

Memahami dampak dari peraturan yang diterapkan (Hardy, 1997:12)

Memasuki abad milenium baru, bisa disaksikan bahwa Indonesia memasuki era politik hukum nasional yang memiliki kecenderungan perlindungan hak asasi manusia, salah satunya hak sosial (social rights) yang berangkat dari pengembangan Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Berbagai peraturan perundang-undangan bercorak sosial semakin banyak disusun. Beberapa diantaranya seperti:

UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak,

UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),

UU No. 39/2004 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri,

UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),

UU No. 11 dan No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya,

UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),

UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

UU No. 13 / 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,

UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Perundang-undangan sosial memiliki urgensi sebagai penegas secara legal kewajiban negara dalam memperhatikan, mengurus, dan menangani isu problem sosial di masyarakat.

Berkaca pada karakter Indonesia sebagai negara hukum dalam artian sebagai negara pengurus, maka menjadi penting untuk merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan perundang-undangan sosial yang ekstensif untuk mewujudkan agenda kesejahteraan sosial dengan tumpuan intervensi negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab.

Jika pemerintah sebagai pelaksana negara tidak peduli dan melakukan proses pembiaran sengaja maupun tidak sengaja, hal tersebut tidak saja salah secara moral karena bertentangan dengan Pancasila yang menurut Notonagoro menjadi Pokok Kaidah Fundamentil Negara tetapi juga salah secara hukum karena melanggar konstitusi yaitu UUD 1945.

Cita-cita kesejahteraan sosial bagi semua rakyat perlu menjadi roh yang melandasi penyusunan Program Legislasi Nasional/Daerah (Prolegnas/Prolegda) di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD).

landasan pembentukan Kementerian Sosial adalah mengacu pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Di samping itu, sesuai amanah yang dipikulkan oleh UUD 1945 pasal 34 ayat 2, Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadi salah satu pilar pokok dalam membangun kesejahteraan sosial di negeri ini.

Tugas pokoknya yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

KEMENTERIAN SOSIAL RI

Kementerian Sosial mempunyai fungsi antara lain:

Melakukan perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;

Melakukan penyusunan program kerja tahunan Kementerian Sosial;

Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat;

Melaksanakan pelayanan administrasi Kementerian Sosial.

Visi Kementerian Sosial adalah Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014.

Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;

Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;

Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;

Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;

Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial;

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program kerja yaitu:

Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial

Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-Masalah Sosial

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial.

3. Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-Masalah

Sosial Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.

4. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial, membangun sistem informasi yang diperlukan sebagai alat peringatan dini dan meningkatkan fungsi dan koordinasi jaringan informasi kelengkapan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.

Badan Narkotika Nasional, Singkatan BNN, Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala (Dr. Syamsul Maarif, S.IP, M.Si (2008-sekarang))

Tugas:

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BADAN NARKOTOKA NASIONAL (BNN)

Fungsi (23 fungsi), diantaranya:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya

disingkat dengan P4GN.

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

81

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta pelaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Tugas Pokok

Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.