9/22/2017 1 1 SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA DISAMPAIKAN OLEH : SEKRETARIS DITJEN POLITIK DAN PEMERNTAHAN UMUM DIDI SUDIANA, SE., MM 2 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL NASIONAL Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll. PARADIGMA BARU URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN Pusat Kab/Kota Provinsi Otonomi Daerah Pilihan Wajib Periwisata, Perdagangan, Pertanian dll. KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup dll. Non Pelayanan Dasar
21
Embed
PowerPoint Presentationkesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Materi_Sesditjen_-_Isu... · Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
9/22/2017
1
1
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
DISAMPAIKAN OLEH : SEKRETARIS DITJEN POLITIK DAN PEMERNTAHAN
UMUM DIDI SUDIANA, SE., MM
2
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL NASIONAL
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
P A R A D I G M A B A R U U R U S A N P E M E R I N T A H A N B E R D A S A R K A N
U U N O . 2 3 TA H U N 2 0 1 4
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN
Pusat Kab/Kota Provinsi
Otonomi Daerah
Pilihan Wajib
Periwisata,
Perdagangan,
Pertanian dll.
KEWENANGAN
PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup dll.
Non Pelayanan Dasar
9/22/2017
2
P E R U B A H A N U R U S A N P E M E R I N TA H A N U M U M
URUSAN PEMERINTAHAN
UU 23 TAHUN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
UU 32 2004
ABSOLUT
KONKUREN
PEMERINTAHAN UMUM
PERUBAHAN PARADIGMA URUSAN PEMERINTAHAN
KEWENANGAN
PEMERINTAH
DIBAGI BERSAMA
ANTAR SUSUNAN
PEMERINTAHAN
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4
konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 3. Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
dan Kemasyarakatan serta Pembinaan Kerukunan Nasional (SARA)
4. Penanganan konflik 5. Politik dalam negeri
Pusat Provinsi Kab/Kota
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Anggaran
APBD Kab/Kota
APBN
WAJIB PILIHAN
Kewenangan Presiden
Gubernur
Kesbangpol Provinsi
Kelembagaan
Dirjen Kesbangpol Kemendagri
APBD Provinsi
Dibantu Instansi Vertikal
Camat
Bupati/ Walikota
Anggaran APBN
Kelembagaan Instansi Vertikal
Untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan PUM dibentuk
Forkopimda Provinsi
Forkopimda Kab/Kota
Forkopim Di Kecamatan
Kesbangpol Kab/Kota
PERLU ADANYA ATURAN YANG TEGAS DAN JELAS, MEKANISME PELAKSANAAN DAN
UNIT PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS
PELAKSANAANNYA
6. Koordinasi antar instansi pemerintahan 7. Pelaksanaan urusan yg bukan kewenangan
daerah dan tdk dilaksanakan instansi vertikal
Alih Fungsi
Dibantu Oleh Menteri
U R U S A N P E M E R I N TA H A N U M U M
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.
dilaksanakan :
BUPATI/WALIKOTA
Dibantu Oleh
Instansi Vertikal Kemendagri
Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan
GUBERNUR
CAMAT
Tingkat kecamatan
dilimpahkan
DIRJEN
(Yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Umum)
Secara Nasional di Koordinasikan :
MENTERI DALAM NEGERI
9/22/2017
3
MEMPERKOKOH KESATUAN DAN PERSATUAN NASIONAL SERTA STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI YANG DILANDASI OLEH SEMANGAT DAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BERKEDAULATAN RAKYAT
PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PENYUSUNAN DAN
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
BIDANG POLPUM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANA
N KONFLIK DAN
PENANGANAN KONFLIK
PENGUATAN DAN
INTERNALISASI
IDEOLOGI PANCASILA DAN NILAI2
KEBANGSAAN
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN, SERTA MELANJUTKAN PENGEMBANGAN SISTEM POLITIK
YANG DEMOKRATIS DAN BERKEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN PANCASILA
PENINGKATAN PERAN PARPOL
DAN ORMAS SERTA LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
KEWARGANEGARAAN
9/22/2017
4
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Kokohnya persatuan dan kesatuan SERTA karakter bangsa melalui pengamalan nilai2 Pancasila, UU 1945 dan
kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara
1.Terperliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
2. Terperliharanya stabilitas poldagri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
Jumlah peristiwa gangguan
keamanan dalam negeri berlatar
belakang ideologi radikal, isu
separatisme, sumber daya ekonomi
(sengketa lahan dan sumber daya alam)
Jumlah konflik berlatar belakang isu
SARA
Prosentase partisipasi politik
dalam penyelenggaraan
pemilu
TUJUAN STRATEGIS
Penguatan
struktur politik dan
pengokohan kedaulatan
NKRI berdasarkan Pancasila
Perbaikan peran negara dan
masyarakat melalui penguatan
kapasitas Ormas dan Parpol
Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan
Perwujudan konsolidasi
demokrasi pada semua
bidang kehidupan sosial
politik, berupa tegaknya
supremasi hukum dan
HAM
RPJMN
2020-2024
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2004-2009
8
9/22/2017
5
9
PENYEMPURNAAN
STRUKTUR
POLITIK
PENATAAN PERAN
NEGARA &
MASYARAKAT
PENATAAN
PROSES POLITIK
PENGEMBANGAN
BUDAYA POLITIK
PEMBANGUNAN
INFOKOM
Kelembagaan
Demokrasi
Kemandirian
Masyarakat
Representasi
Kekuasaan
Penanaman
Nilai
Demokrasi
Akses
terhadap
Informasi
Konstitusi/Peraturan Perundangan
Kebijakan Demokrasi
Kapasitas Lembaga Negara/Pemerintah
Hubungan antarlembaga
Desentralisasi & otonomi daerah
KPU, dan Bawaslu
Kapasitas Ormas Rekonsiliasi Nasiional
Kapasitas Parpol Ruang Pubiik
Seleksi Kepemimpinan Nasional
Seleksi Pejabat Publik/Politik
PEMILU dan PEMILUKADA
Pranata Kemasyarakatan
Kapasitas dan peran Adat
Nilai Pancasila/Nilai Kebangsaan
Nilai Demokrasi
Advokasi/Pendidikan Politik
Deregulasi Kebebasan Pers/Jurnalis
Perluasan Jaringan Informasi
Teknologi infokom
Kapasitas Media komunitas/tradisional
Pemerataan informasi
10
FOKUS
Peningkatan
Akuntabilitas
Lembaga Demokrasi
Peningkatan iklim
kondusif Bagi
berkembangnya
kebebasan Sipil
dan Hak-Hak Politik
Rakyat
Pelembagaan
Demokrasi
PRIORITAS BIDANG SASARAN
Meningkatnya
Kualitas
Demokrasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
9/22/2017
6
RENCANA STRATEGIS FASILITASI BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
FASILITASI KEWASPADAAN
NASIONAL
PENGUATAN REGULASI BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL
PENGUATAN FORUM DAN TIM TERPADU
PKS
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL
PENINGKATAN KAPASITAS CEGAH DINI
DAN DETEKSI DINI APARATUR PEMDA
ANTISIPASI DAN PEMETAAAN
KERAWANAN BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL
SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO 11/2006 Jo 16/2011
SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO 49 DAN 50/2010
SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO 64/2011
REVISI PERMENDAGRI NO.42/2015 PENYUSUNAN
PERMENDAGRI/REGULASI TURUNAN PERPRES NO.125/2016
• PENGUATAN FKDM • PENGUATAN FORUM MELANESIA • PENGUATAN TIMDU PKS KAB/KOTA • PENGUATAN FORUM CLEARING
HOUSE INTER K/L DAN FASILITASI PENERIMA HIBAH LN
PENINGKATAN KAPASITAS KEMAMPUAN INTELIJEN APARATUR KESBANGPOL MELALUI PELATIHAN INTELIJEN
Optimalisisi pembentukan dan penguatan tim terpadu
penanganan konflik sosial di 34 Provinsi
Rencana Aksi Kementerian/Lembaga dengan Pemda dalam
rangka Tindak Lanjut UU Nomor 7 tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial
4. Bermunculnya faham-faham radikal, saparatisme dan
terorisme untuk menganggu persatuan dan kesatuan
Perlunya sinergitas antara Pemerintah (Kementerian/Lembaga
terkait) dengan Pemda serta peran Tokoh masyarakat, Tokoh
agama dan tokoh adat dalam rangka penguatan forum kewaspdan
dini masyarakat (FKDM) untuk mengantisipasi ancaman terhadap
integritas nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI
melalui pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan untuk
mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat
5. Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis
dikalangan masyarakat dengan melecehkan simbol-
simbol negara, serta kecenderungan mengedepankan
kepentingan golongan dan kelompok
• Perlunya komunikasi sosial politik yang melibatkan stekolder
terkait/elemen masyrakat
6. Tingginya kuantitas keberadaaan kelompok masyarakat
dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui
organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat
diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang
baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas
yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan
perundang-undangan.
a. Penguatan regulasi melalui revisi UU No. 17/2013, beserta
revisi/penyusunan regulasi teknis sebagai peraturan turunan
yang membidangi Ormas;
b. Pengembangan Sistem Informasi Ormas yang terintegrasi
secara vertikal dan horizontal;
c. Penyusunan Grand Design Pemberdayaan Ormas yang
komprehensif;
d. Penajaman terkait mekanisme dan prosedur monitoring,
evaluasi dan pengawasan Ormas Lokal dan Ormas Asing.
I S U - I S U P R I O R I TA S R K P 2 0 1 8
NO ISU KETERANGAN
7. Penguatan peran dan fungsi organisasi
kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan
media komunikasi sosial dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang politik dan pemerintahan umum
Menjalin kemitraan/kerjasama Ormas sebagai mitra Pemerintah di
bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, kewaspadaan nasional dan politik dalam negeri.
8. Menjaga keberlangsungan konsolidasi
kebangsaan dalam memantapkan stabilitas
politik dalam negeri dan penyelenggaraan
pemerintahan nasional
Menata lingkup Ormas sesuai dengan tujuan dan fungsinya dan
menciptakan Ormas yang mandiri dan akuntabel
9. Berkembangnya gangguan penyakit
masyarakat khususnya pemberantasan dan
pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Belum optimalnya gangguan penyakit
masyarakat khususnya pemberantasan dan
pencegahan penyalahgunaan narkotika.
a. Penguatan kepada Daerah dimana PEMDA harus membentuk
Perda tentang Narkotika;
b. Sinergitas antara Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait)
dengan Pemda serta tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka
pencegahan narkotika
c. Sosilisasi
10. Kurangnya pemahaman agama, kehidupan
beragama dan peningkatan kerukunan
intern dan antar umat beragama sehingga
terjadi Konflik Berlatar Agama, terkait
dengan kerukunan, pendirian Rumah Ibadat
dan merebaknya aliran
keagamaan/kepercayaan
Sinergitas antara Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait)
dengan Pemda serta tokoh-tokoh agama dalam rangka upaya
peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama,
kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar
umat beragama
Pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Perlunya Sosialisasi terkait dengan PBM No 9 dan No 8 Tahun
2006
9/22/2017
14
I S U - I S U P R I O R I TA S R K P 2 0 1 8
NO ISU KETERANGAN
11. Kurangnya pengetahuan,
pemahaman dan implementasi
dibidang politik bagi kader
anggota Partai Politik dan
masyarakat, pemilih pemula,
perempuan dan kaum marjinal
Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapatkan Kursi di
DPR RI
Dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang
sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
Perlunya Penyelenggaraan forum dialog politik dan pendidikan politik bagi
kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan
dan kaum marjinal
Keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
12. Penguatan Peraturan Perundang-
undangan bidang politik
Tindak lanjut aturan pelaksana dari amanat UU Penyelenggaraan Pemilu
Sosialisasi aturan pelaksana dari UU Penyelenggara Pemilu
Revisi UU 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
UU 17 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD
13. Kurangnya koordinasi dan
sinergitas dalam upaya
kelancaran pelaksanaan Pemilu
Perlu pemahaman dan persepsi yang sama antar seluruh pemangku
kepentingan pemilu (penyelenggara pemilu, pemerintah dan Pemda,
Polri/TNI, kejaksaan, dan BIN)
Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan
Pemilu sehingga tercipta kesatuan langkah dalam rangka kelancaran
pelaksanaan Pemilu
Kebijakan dan teknis penyususnan APBD
serta hal khusus lainnya
Sinergitas penganggaran program dan kegiatan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam
penyusunan APBD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018,
Landasan Hukum
Tujuan
Penyusunan Kegiatan Yang Dapat Dimasukkan Dalam APBD Tahun 2018 :
9/22/2017
15
1) Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan
pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai - 90 - Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
3) Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
4) Penanganan faham radikal dan terorisme melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
5) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.
6) Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
9/22/2017
16
7) Pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan dalam APBD, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ Tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8) Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia.
9) Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. v. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
10) Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
11) Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan
Daerah di TMII melalui kegiatan: 1) promosi budaya; 2) pagelaran seni dan budaya; 3) pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan 4) seminar dan lokakarya; mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.
12) Penguatan dukungan Komite Intelijen Daerah tingkat Provinsi dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
13) Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani Peraturan - 92 - Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
9/22/2017
17
Kebijakan dan teknis
penyusunan APBD serta hal khusus lainnya
Penyusunan Kegiatan Yang Dapat Dimasukkan Dalam APBD Tahun 2018 :
Menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan mendukung pelaksanaan Pemilu
Demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, meningkatkan partisipasi politik secara luas
Dukungan anggaran pelaksanakan kegiatan urusan Kesbangpol bidang Politik Dalam Negeri
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara intensif kepada seluruh Stakeholders; Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi Indonesia di Daerah dengan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017; Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Disabilitas, Kaum Perempuan dan Kelompok Marjinal dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
Tujuan
9/22/2017
18
Penataan dan pemberdayaan Ormas
Dukungan anggaran pelaksanakan kegiatan urusan Kesbangpol bidang Ormas
Penyiapan Fasilitas Pelayanan pendaftaran Ormas dan pengelolaan sistem informasi ormas yang efektif dan efisien melalui proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan/Kantor Kesbangpol yang selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Permendagri Nomor 58 Tahun 2017; Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017;
Tujuan
Pelaksanaan program kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas untuk mengoptimalkan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan organisasi kemasyarakatan dalam bidang politik dan umum serta partisipasi dalam pencapaian tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mempedomani Permendagri Nomor 58 Tahun 2017; Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Ormas dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah, masyarakat dan swasta terkait aturan dan kebijakan tentang Ormas.
9/22/2017
19
Penanaman nilai-nilai integritas, etos kerja dan
gotong royong, mewujudkan bangsa yang berbudaya
Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi
Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM) di Daerah
Kegiatan Kegiatan
Melaksanakan 5 (lima) program : Gerakan Indonesia Melayani Gerakan Indonesia Bersih Gerakan Indonesia Tertib Gerakan Indonesia Mandiri Gerakan Indonesia Bersatu
Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di
Daerah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017.
Peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di
tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial