POTENSI LAHAN MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIANbalittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp... · Makalah ini menguraikan tentang potensi lahan pertanian Indonesia.

POTENSI LAHAN MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIAN

Land Resource Potential for Agricultural Revitalization

Anny Mulyani dan Fahmuddin Agus

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (Center for Agricultural Land Resource Research and Development)

Abstract

Agricultural land extenfification is one of the most important aspect of Agricultural, Fishery, and Forestry Revitalization (RPPK). Indonesia with about 188.2 million ha land and variable land resource properties have a great potential to support agricultural revitalization. About 100.8 million ha of Indonesian lands are suitable for agriculture. Some 70 million ha lands have been utilized for agriculture and about 20 to 30 million ha lands is potential for agricultural extensification. Most of the potential lands are distributed in sparsely populated Papua and Kalimantan. Updating of the potential land data in prioritized areas by overlaying the map of land suitability and present land uses at a detail scale is a prerequisite for agricultural land revitalization. Rehabilitation and utilization of the 12.4 million ha abandoned lands should be prioritized in the extensification effort. In addition, several strategies are needed to facilitate agricultural land extensification, including: (i) agrarian reform for increasing farmers’ access to land, (ii) facilitation for rural agroindustry, and (iii) social engineering to form and prepare farming communities in newly developed agricultural lands.

Abstrak

Perluasan lahan pertanian adalah salah satu aspek terpenting dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Indonesia dengan luas daratan sekitar 188,2 juta ha mempunyai sumber daya lahan yang bervariasi sehingga berpotensi besar untuk mendukung revitalisasi pertanian. Sekitar 100,8 juta ha lahan Indonesia sesuai untuk pertanian. Hampir 70 juta ha lahan sudah digunakan untuk berbagai sistem pertanian dan sekitar 20 sampai 30 juta ha lainnya berpotensi untuk ekstensifikasi. Pada umumnya lahan yang berpotensi untuk ekstensifikasi pertanian tersebar di Papua dan Kalimantan yang berpenduduk jarang. Pemutakhiran data sebaran lahan yang berpotensi untuk perluasan pertanian dengan cara tumpang tindih (overlay) peta kesesuaian lahan dan peta penggunaan lahan yang terkini pada skala detail merupakan prasyarat untuk pembukaan lahan pertanian baru. Pemanfaatan

Mulyani dan Agus

kembali lahan terlantar yang luasnya sekitar 12,4 juta ha perlu diprioritaskan dalam usaha ekstensifikasi. Disamping itu beberapa kebijakan diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sudah ada dan pemanfaatan lahan yang potensial. Kebijakan tersebut antara lain adalah: (i) reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan, (ii) penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan, dan (iii) rekayasa sosial untuk membentuk dan mempersiapkan masyarakat tani pada areal pertanian yang baru dibuka.

PENDAHULUAN

Naskah Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Juli 2005 (Republik Indonesia, 2005) antara lain menetapkan luasan lahan pertanian abadi, seluas 15 juta ha untuk lahan sawah (irigasi) dan 15 juta ha lahan pertanian non-irigasi. Walaupun luasan lahan yang ditargetkan tersebut menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda-beda, namun pesan utama di dalam naskah tersebut adalah bahwa Indonesia perlu mengembangkan dan mempertahankan lahan pertaniannya untuk memenuhi sebagian besar permintaan domestik dan permintaan pasar regional dan internasional. Untuk permintaan pasar domestik, misalnya, ditargetkan pencapaian kemandirian pangan untuk padi, jagung, kedelai, gula dan daging menjelang tahun 2025; suatu target yang sangat mungkin dicapai untuk jagung, namun merupakan tantangan besar untuk empat komoditas lainnya.

Indonesia dengan luas daratan sekitar 188,2 juta ha, dengan keragaman jenis lahan (fisiografi, topografi, bahan induk tanah) dan iklim, mempunyai potensi sumber daya lahan yang cukup besar untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian sesuai dengan permintaan pasar; baik pasar domestik, maupun pasar global. Sebagai ilustrasi, tanaman karet dan kelapa sawit yang mudah beradaptasi pada berbagai jenis lahan berpotensi untuk dikembangkan hampir di seluruh dataran rendah di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sebaliknya kapas dan mente menghendaki wilayah yang beriklim kering, sehingga cocok dikembangkan di wilayah beriklim semiarid seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Masalahnya, bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya lahan yang besar ini, untuk menjawab tujuan pembangunan pertanian Indonesia yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, mensejahterakan petani, dan meningkatkan devisa. Tujuan tersebut belum tercapai disebabkan oleh berbagai tantangan yaitu: (a) terus meningkatnya kebutuhan terhadap produk pertanian sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk sekitar 1,6%/tahun; (b)

280

Potensi Lahan Mendukung Revitalisasi Pertanian

sempitnya penguasaan lahan pertanian dan meningkatnya jumlah rumah tangga petani gurem (dengan lahan garapan < 0,5 ha) dari 10,8 juta pada tahun 1993 (BPS, 1993) menjadi 13,7 juta pada tahun 2003 dengan rata-rata peningkatan sekitar 2,4%/tahun (BPS, 2003a); (c) tingginya laju konversi lahan pertanian (Agus et al., prosiding ini); (d) masih lebarnya senjang produktivitas pertanaman dibandingkan dengan potensinya karena keterbatasan penerapan teknologi; (e) lemahnya kelembagaan pertanian, seperti perkreditan, lembaga penyedia sarana pertanian, lembaga pemasaran dan penyuluhan, sehingga belum dapat menciptakan suasana kondusif untuk pengembangan agroindustri pedesaan. Lemahnya kelembagaan ini berakibat pada tidak efisiennya sistem pertanian, dan rendahnya keuntungan yang diterima petani; dan (f) sektor pertanian dipandang tidak atraktif dibanding sektor lain, sehingga menyebabkan derasnya arus urbanisasi angkatan kerja dan pengangguran di perkotaan (Puslitbangtanak, 2005; Republik Indonesia, 2005).

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama ditinjau dari aspek lapangan kerja. Sekitar 42 juta orang (46,3%) dari sekitar 90 juta orang angkatan kerja (berumur > 15 tahun) bekerja di sektor pertanian (BPS, 2003b), namun luas lahan pertanian per rumah tangga petani (RTP) dan status kepemilikan lahan (land tenure) merupakan masalah besar di kalangan petani ini. Secara nasional, kepemilikan lahan pertanian hanya sekitar 0,73 ha/RTP. Luas kepemilikan lahan sawah di Jawa dan Bali hanya 0,34 ha/RTP (Puslitbangtanak, 2004; Abdurachman, 2005).

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah melalui program RPPK, akan melakukan berbagai program diantaranya: (i) reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air serta meningkatkan rasio luas lahan per kapita, (ii) pengendalian konversi lahan pertanian, (iii) fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru), serta (iv) penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.

Makalah ini menguraikan tentang potensi lahan pertanian Indonesia. Pada umumnya analisis dilakukan berdasarkan peta sumber daya lahan berskala kecil (1:1.000.000 dan 1:250.000) dan data tabular yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) disebabkan masih terbatasnya ketersediaan data spasial pada skala yang lebih detil. Analisis ini diharapkan dapat memberikan arahan sebaran luas lahan pertanian di berbagai propinsi untuk mendukung RPPK.

281

Mulyani dan Agus

KESESUAIAN DAN POTENSI LAHAN PERTANIAN

Kesesuaian lahan pertanian

Dari 188,2 juta ha luas daratan Indonesia, berdasarkan data spasial sumber daya lahan seluas 100,8 juta ha lahan berpotensi untuk pengembangan pertanian (Puslitbangtanak, 2001; Abdurachman et al., 2005). Berdasarkan data tabular BPS (2004) (www.bps.go.id, 29 September 2006), luas lahan pertanian adalah seluas 69,15 juta ha, sehingga masih tersedia sekitar 31,6 juta ha lahan yang dapat dikategorikan sebagai arable land (lahan yang sesuai namun belum digunakan untuk pertanian).

Selama 2 dekade terakhir, perkembangan luas lahan sawah dan tegalan sangat lambat, bahkan luas lahan pertanian cenderung menurun akibat konversi lahan pertanian yang mengalami percepatan terutama di Pulau Jawa dan di sekitar kota-kota besar lainnya. Sementara itu, luas lahan perkebunan mengalami perubahan cukup besar, yaitu dari 8,77 juta ha pada tahun 1986 menjadi 19,6 juta ha pada tahun 2004 (BPS, 2004; www.bps.go.id., 29 September 2006).

Analisis potensi lahan untuk pertanian secara nasional dan arahan tata ruang pertanian nasional telah dilakukan oleh Puslitbangtanak (2000, 2001), dan hasilnya disajikan pada peta skala eksplorasi (skala 1:1.000.000). Penilaian kesesuaian lahan dilakukan berdasarkan beberapa karakteristik lahan, seperti: tanah, bahan induk, fisiografi, bentuk wilayah, iklim, dan ketinggian tempat. Lahan-lahan yang sesuai untuk budidaya pertanian dikelompokkan berdasarkan kelompok tanaman yaitu untuk lahan basah dan lahan kering (tanaman semusim dan tanaman tahunan/perkebunan). Pengelompokan lahan tersebut, secara garis besar ditentukan oleh bentuk wilayah dan kelas kelerengan. Tanaman pangan diarahkan pada lahan dengan bentuk wilayah datar-bergelombang (lereng < 15%) dan tanaman tahunan/perkebunan pada lahan bergelombang-berbukit (lereng 15-30%). Namun pada kenyataannya, banyak lahan-lahan datar-bergelombang tersebut telah digunakan untuk tanaman tahunan/perkebunan, sebaliknya tanaman pangan (tegalan) terpinggirkan dan menyebar ke lahan berbukit dan bergunung yang kurang aman dari segi konservasi tanah.

Tabel 1 memberikan sebaran lahan yang sesuai untuk pertanian. Lahan yang sesuai untuk lahan basah (sawah) seluas 24,56 juta ha, terdapat di dataran rendah (< 700 m dpl.) seluas 23,26 juta ha dengan penyebaran terluas di Pulau Papua, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan, lahan yang sesuai untuk lahan basah di dataran tinggi (> 700 m dpl.) seluas 1,30 juta ha, terluas terdapat di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Di Pulau Jawa luas lahan basah sekitar 4,15 juta ha, dan sekitar 3,3 juta ha telah digunakan untuk

282


lahan sawah dan penggunaan lain baik sektor pertanian maupun non pertanian (permukiman, industri, dan infrastruktur).

Lahan yang sesuai untuk tanaman semusim lahan kering seluas 23,26 juta ha di dataran rendah terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Papua, sedangkan di dataran tinggi seluas 2,07 juta ha terdapat di Pulau Sumatera. Lahan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan di dataran rendah seluas 47,45 juta ha terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua, sedangkan di dataran tinggi seluas 3,44 juta ha dominan terdapat di Pulau Sulawesi.

Arahan pengembangan lahan pertanian

Luas lahan potensial untuk pengembangan pertanian ke depan idealnya dihitung berdasarkan selisih antara lahan yang sesuai dengan lahan yang telah digunakan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui analisis tumpang tepat (overlay analysis), baik secara manual maupun secara digitasi menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG), seperti: ArcView, ArcInfo, Idrisi, dan lain-lain. Namun, sampai saat ini luas lahan yang digunakan untuk pertanian belum diketahui secara pasti karena keterbatasan data spasial penggunaan lahan. Akibatnya, luas areal yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian juga belum diketahui secara pastinya.

Meskipun demikian, luas areal potensial itu dapat diperkirakan menggunakan pendekatan analisis data tabular. Menurut data tabular BPS (2004; www.bps.go.id, download 29 September 2006), lahan pertanian nasional adalah seluas 69,15 juta ha. Berdasarkan data tersebut, luas lahan yang masih tersedia untuk pengembangan dan perluasan areal dapat diperkirakan seperti disajikan pada Tabel 2 untuk lahan sawah dan Tabel 3 untuk lahan kering.

Lahan basah

Total lahan basah nasional diperkirakan sekitar 40,10 juta ha. Dari luasan itu, sekitar 24,55 juta ha (61,22%) sesuai untuk pertanian lahan basah (sawah), yang menyebar di dataran rendah maupun di dataran tinggi (Tabel 1). Berdasarkan hasil analisis data sumber daya lahan, khususnya tanah, fisiografi, bahan induk, dan regim kelembaban tanah, 24,55 juta ha dari lahan sesuai tersebut, lahan rawa seluas 4,44 juta ha dan lahan non rawa seluas 20,11 juta ha (Tabel 2). Lahan rawa yang sesuai untuk pertanian lahan basah terluas dijumpai di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah, sedangkan lahan non rawa terluas dijumpai di Papua.

283

Mulyani dan Agus

Tabel 1. Luas lahan yang sesuai untuk tanaman semusim dan tahunan di dataran rendah dan dataran tinggi, Indonesia.

Dataran rendah (ha) Dataran tinggi (ha) Propinsi Semusim

lahan basah Semusim

lahan kering Tanaman tahunan

Semusim lahan basah

Semusim lahan kering

Tanaman tahunan

Jumlah

NAD 540.474 163.049 1.173.253 61.535 17.775 319.854 2.275.940 Sumut 923.510 340.003 2.010.853 164.046 844.485 183.914 4.466.811 Sumbar 472.264 311.673 1.125.844 129.690 45.705 81.557 2.166.733 Riau 784.958 373.471 4.557.023 - - - 5.715.452 Jambi 560.894 811.645 1.855.378 31.447 93.726 59.549 3.412.639 Sumsel 1.404.536 1.820.489 2.458.662 11.437 54.711 134.463 5.884.298 Babel 106.639 - 1.204.705 - - - 1.311.344 Bengkulu 145.964 166.509 710.237 30.648 31.795 43.313 1.128.466 Lampung 675.517 912.637 752.248 5.878 14.979 169.405 2.530.664

Sumatera 5.614.756 4.899.476 15.848.203 434.681 1.103.176 992.055 28.892.347 DKI Jakarta 11.267 7.401 30 - - - 18.698 Jabar 955.625 205.072 1.102.016 233.419 183.494 146.942 2.826.568 Banten 211.476 27.679 365.558 2.720 - 17.397 624.830 Jateng 1.363.727 157.310 1.104.465 139.464 10.051 121.326 2.896.343 DI Yogyakarta 101.410 8.286 75.568 - - - 185.264 Jatim 1.511.018 519.664 1.334.371 56.801 7.142 199.295 3.628.291

Jawa 4.154.523 925.412 3.982.008 432.404 200.687 484.960 10.179.994 Bali 117.218 28.783 67.035 11.805 - - 224.841 NTB 153.879 335.123 257.613 - - 12.240 758.855 NTT 167.354 727.972 1.010.821 31.848 58.826 189.521 2.186.342

Bali & NT 438.451 1.091.878 1.335.469 43.653 58.826 201.761 3.170.038 Kalbar 566.543 2.678.438 4.939.653 - 26.913 21.810 8.233.357 Kalteng 1.097.012 1.500.162 5.271.577 - 70.680 81.815 8.021.246 Kalsel 902.270 982.227 817.060 - 2.286 - 2.703.843 Kaltim 442.175 5.019.324 3.312.666 4.867 492.250 285.896 9.557.178

Kalimantan 3.008.000 10.180.151 14.340.956 4.867 592.129 389.521 28.515.624 Sulut 102.538 - 704.281 24.654 32.032 55.481 918.986 Gorontalo 82.227 98.105 210.965 842 - 15 392.154 Sulteng 503.829 80.391 951.838 109.736 38.735 395.515 2.080.044 Sulsel 1.159.017 1.134.688 933.415 22.582 13 675.451 3.925.166 Sultra 370.100 488.693 863.541 10.153 - 7.858 1.740.345

Sulawesi 2.217.711 1.801.877 3.664.040 167.967 70.780 1.134.320 9.056.695 Papua 7.212.347 4.141.909 5.616.860 198.060 42.964 141.620 17.353.760 Maluku 292.762 74.446 1.195.858 19.560 119 62.373 1.645.118 Maluku Utara 317.599 143.963 1.470.091 6 11 29.988 1.961.658

Maluku+Papua 7.822.708 4.360.318 8.282.809 217.626 43.094 233.981 20.960.536 Indonesia 23.256.149 23.259.112 47.453.485 1.301.198 2.068.692 3.436.598 100.775.234

Perhitungan luas didasarkan pada Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia skala 1:1.000.000 (Puslitbangtanak, 2001), data diolah.

284


Tabel 2 juga menunjukkan bahwa luas lahan sawah berdasarkan data BPS (2000) adalah 7,78 juta ha yang dapat dibedakan atas lahan sawah irigasi (6,86 juta ha) dan lahan sawah rawa/pasang surut (927.156 ha). Lahan yang sesuai untuk sawah adalah sekitar 24,5 juta ha. Dengan demikian, luas lahan yang berpotensi untuk perluasan lahan sawah diperkirakan sekitar 16,77 juta ha yang terdiri dari 13,25 juta ha lahan non rawa (tanah mineral) dan 3,5 juta ha lahan rawa/pasang surut.

Tabel 2. Luas lahan yang sesuai untuk perluasan areal sawah di lahan rawa dan non rawa

Lahan sesuai1) Luas lahan sawah sekarangb)

Perkiraan potensi perluasanc)Pulau

Rawa Non Rawa Rawa/PS Irigasi Rawa/PS Non rawa Total

Sumatera 2.432.616 3.616.830 508.638 1.603.601 1.923.978 2.013.229 3.937.207

Jawa 124.120 4.462.815 2.446 3.341.945 121.674 1.120.870 1.242.544

Bali+NT 0 482.109 962 396.884 -962 85.225 84.263

Kalimantan 1.425.801 1.587.069 412.133 556.294 1.013.668 1.030.775 2.044.443

Sulawesi 310.426 2.075.259 2.977 961.459 307.449 1.113.800 1.421.249

Maluku+ Papua

148.974 7.891.364 0 0 148.974 7.891.364 8.040.338

Indonesia 4.441.937 20.115.445 927.156 6.860.183 3.514.781 13.255.262 16.770.043 a) Puslitbangtanak (2000), data diolah; b) BPS (2000); c) Termasuk lahan potensial untuk pertanian yang sudah digunakan untuk penggunaan non-pertanian.

Lahan yang potensial untuk pengembangan lahan sawah rawa/pasang surut terluas terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimanatan Selatan. Lahan sawah rawa/pasang surut yang saat ini cukup berkembang juga terdapat di dua propinsi tersebut, yaitu sekitar 270.933 ha di Provinsi Sumatera Selatan dan 220.056 ha di Kalimantan Selatan. Sedangkan lahan potensial untuk pengem-bangan lahan sawah di tanah mineral (non rawa) sebesar 13,25 juta ha, terluas (7,26 juta ha) terdapat di Pulau Papua dan sisanya menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Lahan kering

Lahan yang sesuai untuk pertanian lahan kering baik untuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan/perkebunan seluas 76,2 juta ha; 70,7 juta ha (92,8%) di antaranya berada di dataran rendah dan 5,5 juta ha (7,2%) berada di dataran tinggi.

285

Mulyani dan Agus

BPS (2004; www.bps.go.id, 29 September 2006) menyajikan bahwa luas lahan yang telah digunakan untuk pertanian lahan kering adalah 60,7 juta ha, yang terdiri atas 5,6 juta ha lahan pekarangan, 10,6 juta ha tegalan/kebun, 3,1 juta ha padang rumput, 12,4 juta ha lahan yang sementara tidak diusahakan (lahan tidur), 9,4 juta ha lahan untuk kayu-kayuan, dan 19,6 juta ha untuk perkebunan.

Bila luas lahan sesuai dibandingkan dengan luas lahan yang telah digunakan, terlihat ada selisih yang positif dan ada yang negatif (Tabel 3). Angka positif menunjukkan bahwa masih tersedia lahan untuk pengembangan berbagai komoditas di lahan kering, sebaliknya angka negatif menunjukkan bahwa sudah tidak tersedia lahan untuk pengembangan pertanian bahkan telah terjadi perluasan areal pertanian di lahan-lahan yang tidak sesuai.

Tabel 3. Luas lahan yang sesuai, telah digunakan, dan potensial untuk pertanian lahan kering. Pulau Lahan sesuaia) Lahan yang sudah

digunakanb)Potensial untuk

perluasanc)

Sumatera 22.842.910 23.410.981 -568.071 Jawa 5.593.067 5.992.482 -399.415 Bali + NT 2.687.934 3.820.357 -1.132.423 Kalimantan 25.502.757 20.234.589 5.268.168 Sulawesi 6.671.017 7.231.376 -560.359 Papua + Maluku 12.686.221 td 12.686.221 Indonesia 76.217.887 60.689.785 15.294.121 a) Puslitbangtanak (2000), data diolah; b) BPS (2004): pekarangan, tegalan, padang rumput, kayu-kayuan, perkebunan, dan lahan tidur (tidak diusakan); c) Termasuk lahan yang sesuai tapi sudah digunakan untuk keperluan non pertanian.

Di seluruh Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi sudah tidak ada lagi lahan kering yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian, kecuali bila akan memanfaatkan lahan terlantar (lahan tidur) seluas 12,4 juta ha, terluas terdapat di Pulau Kalimantan (7,4 juta ha) dan Sumatera (3,0 juta ha).

PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN

Perubahan penggunaan lahan penting untuk dibahas, terutama dalam kaitannya dengan Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Juni 2005.

286


Berdasarkan data BPS (1993-2002), telah terjadi konversi lahan yang ditunjukan oleh menurunnya luas lahan sawah dari 8,5 juta ha pada tahun 1993 menjadi 7,8 juta ha pada tahun 2002 (Gambar 1). Perubahan penggunaan lahan sawah seperti diuraikan oleh Agus et al. (dalam prosiding ini) mengalami percepatan sedangkan pencetakan lahan sawah baru mengalami perlambatan.

Perkembangan luas lahan tegalan (termasuk ladang/huma) berjalan lamban dan data luasan lahan tegalan kelihatannya sangat tidak stabil. Berdasarkan data BPS tahun 1986-2004, luas lahan tegalan berubah dari 11,28 juta ha pada tahun 1986 menjadi 15,6 juta ha pada tahun 2003, namun turun secara drastis menjadi 10,6 juta ha pada tahun 2004 (penurunan drastis ini mungkin disebabkan ketidak konsistenan dalam metode pengumpulan data).

Lahan tegalan pada umumnya berubah menjadi lahan perkebunan dan lahan terlantar. Lahan terlantar meningkat dari 8,9 juta ha pada tahun 1986 menjadi 12,4 juta ha pada tahun 2004 (Gambar 1). Ini menunjukkan bahwa selama hampir dua dekade, luas lahan terlantar semakin meningkat. Salah satu tumpuan harapan untuk meningkatkan luas areal pertanian adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan terlantar (lahan tidur).

Perluasan lahan pertanian yang pesat terjadi pada lahan perkebunan, yaitu dari 8,77 juta ha pada tahun 1986 menjadi 19,6 juta ha pada tahun 2004 (BPS, 2004; www.bps.go.id., 29 September 2006). Perluasan terjadi pada beberapa komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, dan lada, tetapi yang terbesar perkembangan luas lahannya adalah perkebunan kelapa sawit, yaitu dari 593.800 ha pada tahun 1986 menjadi sekitar 5,5 juta ha pada tahun 2004 (Gambar 2). Perluasan secara besar-besaran terjadi mulai tahun 1996. Luas lahan perkebunan kakao juga berkembang dari 95.200 ha pada tahun 1986 menjadi 1.031.600 ha pada tahun 2004.

Sebagian perluasan lahan perkebunan tersebut berasal dari lahan tanaman pangan. Sebagai contoh, pada lahan pekarangan dan tegalan terutama di kawasan transmigrasi telah terjadi perubahan pola usahatani yang pada awalnya berbasis tanaman pangan menjadi berbasis tanaman perkebunan (Gambar 3), seperti ditemukan di daerah transmigrasi di Sumatera dan Kalimantan.

287

Mulyani dan Agus

0

5000

10000

15000

20000

25000

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Tahun

Luas

laha

n (x

1.0

00 h

a)

Saw ah Lahan Kering Perkebunan Lahan Terlanta

Gambar 1. Perkembangan lahan pertanian utama tahun 1986-2004 (BPS, 1986-2004)

02000400060008000

1000012000140001600018000

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Tahun

Luas

are

al (x

1.0

00 h

a)

Karet Kelapa Kelapa sawit Kopi Kakao Teh

Gambar 2. Perkembangan luas lahan perkebunan pada periode 1986-2004

288


Gambar 3. Lahan pekarangan yang digunakan untuk tanaman tahunan di pemukiman Transmigrasi Rimbo Bujang, Jambi (kiri) dan Pasirpangarayan, Riau (kanan).

STRATEGI PERLUASAN AREAL PERTANIAN MENDUKUNGREVITALISASI PERTANIAN

Program RPPK dapat didukung melalui optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan potensinya, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, maupun melalui diversifikasi. Beberapa strategi optimalisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemanfaatan lahan terlantar

Lahan terlantar seluas 12,4 juta ha (BPS, 2004; www.bps.go.id., 29 September 2006), yang saat ini berupa rerumputan, alang-alang, ataupun semak belukar merupakan lahan potensial untuk perluasan lahan pertanian dan tersebar di seluruh provinsi. Sebagai ilustrasi, Direktorat Bina Cipta Keserasian Lingkungan Dirjen Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans, bekerjasama dengan BBSDLP telah melakukan rehabilitasi lahan alang-alang seluas 30 ha di daerah transmigrasi Desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (total lahan alang-alang di Kalsel 525.000 ha). Hasil jagung pada lahan alang-alang pada areal uji coba tersebut sekitar 4 ton pipilan kering/ha (Mulyani dan Rasad, 2003). Model pengembangan pemanfaatan lahan terlantar yang disarankan adalah pola pengembangan agroindustri pedesaan, yang berorientasi pasar (lokal atau regional), komoditas yang dipilih disesuaikan dengan potensi sumber daya lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Ilustrasi tersebut

289

Mulyani dan Agus

menggambarkan bahwa lahan terlantar (lahan alang-alang) masih dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan, apalagi tanaman tahunan atau perkebunan.

Lahan negara yang telah dibuka pada saat penempatan transmigrasi banyak tersisa yang disebut dengan “lahan restan”, saat ini berupa alang-alang dan belukar. Sebagai contoh di Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (total lahan terlantar di Kalteng sekitar 951.968 ha), luas lahan yang dibuka untuk 1 unit pemukiman transmigrasi (UPT) pada tahun 1982 seluas 4.464 ha, sementara transmigran yang ada saat ini (2006) sekitar 810 KK yang menggarap sekitar 1.800 ha, sehingga masih terdapat lahan negara (lahan restan) sekitar 2.664 ha (Monografi Desa Gandang, 2006). Ilustrasi ini menggambarkan, masih banyak lahan negara yang belum digarap di masing-masing UPT di seluruh Indonesia. Belum lagi lahan negara (HGU/HPH/HTI) yang telah habis masa berlakunya, umumnya juga berupa alang-alang, terluas terdapat di Kaltim seluas 4 juta ha dan Kalbar 2,2 juta ha (BPS, 2004).

Dengan adanya isu reforma agraria yaitu pemerintah akan melepas lahan sekitar 9 juta ha untuk lahan pertanian dan Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati (2006) yang akan membuka lahan baru seluas 6 juta ha untuk budidaya 4 komoditas penghasil bio-energi yaitu tanaman kelapa sawit, tebu, jarak pagar, dan singkong, maka lahan-lahan terlantar tersebut dapat diprioritaskan untuk dimanfaatkan terlebih dahulu karena dari segi ekonomis akan lebih murah dibandingkan dengan membuka hutan bukaan baru, karena fasilitas infrastruktur dan tenaga kerja cukup memadai, sehingga dapat lebih memberdaya-kan masyarakat pedesaan dan meningkatkan tingkat pendapatannya.

Pengendalian konversi lahan pertanian

Pengendalian konversi lahan pertanian (terutama lahan sawah) perlu dilakukan melalui penetapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Peraturan perundangan tersebut antara lain perlu memuat diktum bahwa bagi setiap pengembang yang akan mendirikan bangunan di atas lahan sawah, diharuskan terlebih dahulu mencetak lahan sawah di luar Pulau Jawa seluas tiga kali luas lahan sawah yang dikonversinya, lengkap dengan sarana irigasi dan sarana penunjang lainnya. Hal ini karena produktivitas lahan sawah di Jawa bisa tiga kali atau lebih tinggi dibandingkan produktivitas lahan sawah baru di luar Pulau Jawa. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada peta-peta Lahan Sawah Utama yang mencakup Pulau Jawa, Bali dan Lombok (Puslitbangtanak, 2004).

290


Menurut Las et al. (2000), pada tahun 2000, Jawa surplus padi 4 juta ton, namun pada tahun 2010 diperkirakan hanya akan mampu menyediakan kelebihan produksi sebesar 0,26 juta ton saja. Ditambahkan oleh Agus et al. (prosiding ini), apabila konversi lahan sawah berlanjut seperti laju yang ada sekarang (132.000 ha/tahun) maka dalam beberapa tahun ke depan Indonesia dipastikan akan perlu mengimpor beras dan volume impor tersebut akan bertambah dari tahun ke tahun.

Perluasan sawah di luar Pulau Jawa

Usaha perluasan lahan sawah hampir sama rumitnya dengan pengendalian konversi lahan sawah. Data menunjukkan bahwa perluasan/pencetakan sawah baru semakin menurun dari tahun ke tahun disebabkan sudah makin sulitnya menemukan lahan yang potensial, memerlukan biaya cukup tinggi dan waktu yang lama, dan menurunnya minat untuk bertani. Pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian lahan sawah yang sudah dicetak oleh pemerintah sering ditinggalkan atau digunakan untuk pertanian non-sawah serta penggunaan lain disebabkan oleh berbagai masalah teknis (seperti tidak cukupnya air irigasi dan masalah kelembagaan pendukung), dan non teknis (beralih usaha ke off farm). Karena itu usaha perluasan lahan sawah perlu didukung oleh analisis kelayakan yang matang yang meliputi (a) analisis spasial ketersediaan lahan (overlay peta kesesuaian lahan dengan peta penggunaan lahan yang mutakhir), (b) analisis minat petani dan dukungan pemerintah setempat, (c) analisis kelembagaan untuk menunjang ketersediaan sarana produksi.

Selain itu aspek ketersediaan air, baik air hujan, air sungai atau air tanah untuk menunjang irigasi perlu lebih mendapat perhatian sebelum pencetakan sawah dimulai. Kegagalan irigasi merupakan penyebab utama ditinggalkannya sawah bukaan baru. Hal serupa terjadi juga di lahan rawa/gambut akibat pengelolaan air dan pengaturan saluran drainase yang kurang optimal.

Untuk Indonesia target perluasan dan pengendalian konversi lahan sawah sebaiknya ditujukan untuk pencapaian swasembada. Target untuk ekspor akan sulit dicapai dalam beberapa dekade ke depan disebabkan fakta banyaknya kendala dalam berusahatani dan rendahnya harga jual gabah relatif terhadap biaya produksi.

Perluasan areal pertanian lahan kering

Lahan yang potensial untuk ekstensifikasi tanaman pangan lahan kering sudah tidak tersedia, karena sudah digunakan untuk tegalan dan pekarangan, serta perkebunan, dan sebagian lagi berupa lahan terlantar (Tabel 4). Hal ini terjadi karena lahan-lahan yang datar-bergelombang, yang secara arahan tata ruang

291

Mulyani dan Agus

pertanian diperuntukkan untuk tanaman pangan, telah digunakan untuk perluasan tanaman tahunan/perkebunan. Dengan demikian, pengembangan areal tanaman pangan non padi sawah hanya dapat dilakukan pada lahan terlantar (alang-alang) yang luasnya sekitar 12,4 juta ha.

Tabel 4. Luas lahan yang sesuai untuk pertanian dan yang sudah dimanfaatkan (juta ha).

Penggunaan lahan Lahan yang sesuaia)

Yang sudah digunakanb)

Potensi ekstensifikasi

Sawah dan lahan basah 24.5 8.5 16.0

Tegalan 25.3 31.7c) -6.4

Tanaman tahunan 50.9 29 21.9

Total 100.7 69.2 31.5 Sumber: a) Dianalisis dari Atlas Pewilayahan Komoditas, Puslitbangtanak (2001) . b) Data tabular BPS (2004), sawah tahun 2001 8,5 juta ha, tahun 2004 7,7 ha karena

konversi. c) Termasuk 12,4 juta ha lahan terlantar, 3,1 juta ha padang penggembalaan.

Lahan yang tersedia untuk ekstensifikasi tanaman tahunan (buah-buahan, dan tanaman perkebunan) masih cukup luas (21,9 juta ha). Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk perluasan areal perkebunan rakyat untuk berbagai komoditas, seperti kakao (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara) dan kelapa sawit (Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Papua), serta buah-buahan tropika.

Penataan keagrariaan

Kawasan hutan yang telah digunakan oleh petani selama beberapa dekade perlu ditinjau status pengelolaan dan penguasaannya. Pemberian hak guna usaha (HGU) jangka panjang kepada petani perlu dipertimbangkan agar petani dapat mengelola lahan menurut kaedah konservasi tanah. Tanpa status penguasaan lahan yang aman maka petani cenderung menggunakan lahan secara eksploitative, untuk tanaman semusim. Sistem penataan lahan dengan HGU telah ditempuh melalui program hutan kemasyarakatan dan program tersebut perlu lebih ditingkatkan.

Rencana pemerintah untuk melepas lahan negara (kawasan hutan, lahan restan) seluas 9 juta ha untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian merupakan hal yang positif. Rencana ini perlu dukungan teknis dan kelembagaan. Dari aspek teknis, pemanfaatan lahan tersebut harus sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lahannya, sehingga usaha pertanian tersebut dapat lestari dan

292


berkelanjutan. Aspek non teknis, terutama dalam hal peruntukan lahan, maka kawasan pertanian untuk masyarakat pedesaan harus lebih besar dibandingkan untuk pengusaha swasta (perkebunan), terutama untuk menekan laju pertumbuhan jumlah petani gurem. Pola transmigrasi dengan model pengembangan pertanian berbasis inovasi (teknologi dan kelembagaan) dapat diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara matematis terdapat sekitar 31,6 juta ha lahan yang berpotensi untuk pengembangan pertanian. Dalam rangka perluasan areal pertanian, data tersebut perlu verifikasi dengan data penggunaan lahan mutakhir dengan skala besar (1:50,000). Pemetaan dengan skala detil ini tidak perlu dilakukan di seluruh wilayah Idonesia, namun cukup diprioritaskan pada areal pengembangan pertanian.

Walaupun pengendalian konversi lahan merupakan hal yang sulit dan banyak tantangan, namun harus dilakukan apabila target revitalisasi masih dianggap relevan. Pengabaian terhadap konversi lahan pertanian merupakan pelecehan terhadap target RPPK. Multifungsi pertanian yang merupakan bagian yang esensial dari prosiding ini dapat dijadikan argumen untuk mempertahankan lahan pertanian.

Arahan pengembangan areal pertanian ke depan dapat dikelompokkan menjadi program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek, selain meneruskan program intensifikasi dan diversifikasi, adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan terlantar yang sudah diidentifikasi potensinya dan telah diketahui status kepemilikan lahannya (lahan negara dan masyarakat), terutama di Kalimantan dan Sumatera. Program jangka panjang adalah melalui pembukaan dan perluasan areal pertanian baru baik untuk lahan basah maupun lahan kering untuk berbagai komoditas strategis dan komoditas prioritas sesuai RPPK.

293

Mulyani dan Agus

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman A. 2005. Pembukaan Lahan Pertanian Baru Mendukung Revitalisasi Pertanian. Laporan Bulanan Puslitbangtanak Bulan dan Badan Litbang Pertanian Bulan Maret 2005. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor (Tidak dipublikasikan).

Abdurachman A., A. Mulyani, G. Irianto, dan N. Heryani. 2005. Analisis Potensi Sumberdaya Lahan dan Air dalam Mendukung Pemantapan Ketahanan Pangan. Hal. 245-264 dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, Jakarta, 17-19 Mei 2004. Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bekerjasama dengan BPS, Depkes, Badan POM, Bappenas, Deptan dan Ristek. Jakarta.

BPS. 1993. Sensus Pertanian 1993. Analisis Profil Rumahtangga Pertanian, Indonesia. Biro Pusat Statistik, Jakarta.(Tidak ada di teks)

BPS. 2000. Profil Pertanian Indonesia. Departemen Pertanian. Biro Pusat Statistik, Jakarta.

BPS. 2003a. Sensus Pertanian 2003. Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Badan Pusat Statistik, Jakarta.

BPS. 2003b. Statistik Indonesia tahun 2003. Badan Pusat Statistik, Jakarta BPS. 1986-2003. Statistik Indonesia tahun 1986 sampai 2003. Badan Pusat

Statistik, Jakarta. BPS. 2004. Statistik Indonesia. www.bps.go.id., 29 September 2006. Las, I. Purba, S., Sugiharto, B. dan Hamdani, A. 2000. Proyeksi kebutuhan dan

pasokan pangan tahun 2000-2020. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.

Mulyani, A. dan R. Rasad. 2003. Pendayagunaan Lahan Alang-Alang Untuk Pembangunan Transmigrasi. Disampaikan pada Workshop Rehabilitasi Lahan Alang-Alang Sebagai Alternatif Solusi Ekstensifikasi Pertanian Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan. Direktorat Bina Cipta Keserasian Lingkungan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi. Jakarta, 29 Juli 2003.

Monografi Desa Gandang. 2006. Monografi Desa Gandang tahun 2006. Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Puslitbangtanak. 2000. Atlas Sumberdaya Tanah Eksplorasi Indoensia skala 1:1.000.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.

Puslitbangtanak. 2001. Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian Nasional skala 1:1.000.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.

294


Puslitbangtanak. 2004. Perkembangan Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Keluarga Petani Gurem. Materi disiapkan sebagai masukan Badan Litbang Pertanian kepada Menteri Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor. Tidak dipublikasikan.

Pulitbangtanak. 2005. Pengembangan Lahan Mendukung Revitalisasi Pertanian Pedesaan. Materi disiapkan sebagai masukan Badan Litbang Pertanian kepada Menteri Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor. Tidak dipublikasikan. (Tidak ada di teks)

Republik Indonesia. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Kehutanan. Republik Indonesia, Jakarta.

Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati. 2006. Prospek Bisnis Biodiesel. Makalah disampaikan pada Seminar ”Bioenergi: Prospek Bisnis dan Peluang Investasi. Hotel Gran Melia, 6 Desember 2006. Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar nabati, Jakarta.

295

POTENSI LAHAN MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIANbalittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp... · Makalah ini menguraikan tentang potensi lahan pertanian Indonesia.

Documents