POLITIK DAN CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM
MAKALAHDisusun untuk Memenuhi Tugas MatakuliahPendidikan Agama
Islamyang dibina oleh Dr. H. Kholisin, M.Hum
Oleh:kelompok 8Astrid Amalia Hapsari Putri130341603390Intan
Sartika Risky130341614811Novi Wulandari130341614786Offering : B
UNIVERSITAS NEGERI MALANGFAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAMJURUSAN BIOLOGIApril 2014BAB IPENDAHULUANA. Latar
BelakangNegara merupakan suatu organisasi manusia yang berada di
bawah suatu pemerintahan yang sama. Dalam menjalankan kehidupan
berbangsa dan bernegara memerlukan suatu pedoman atuaupun aturan
yang mampu mengatur dan menjadi strategi serta solusi dalam
mengatasi segala permasalahan serta mengadakan pembangunan bangsa
dan negara. Dalam menjalankan suatu negara diperlukan adanya
politik, karena negara merupakan media berperilaku politik dan
suatu negara memerlukan adanya politik. Politik merupakan
pengetahuan mengenai kenegaraan dengan menerapkan suatu kebijakan
atau aturan hukum untuk menangani segala urusan negara baik masalah
pemerintahan, kemasyarakatan maupun hal-hal yang mencakup segala
aspek kenegaraan. Islam telah menjelaskan berbagai hal mengenai
politik dan keterkaitannya dengan negara. Islam juga menjelaskan
bagaimana cara berpolitik yang baik yang merupakan bentuk cinta
suatu bangsa terhadap negaranya, tujuan politik dalam islam,
pandangan umat islam dalam melihat relasi Islam dan Negara, serta
institusi khilafah dalam tradisi politik islam. B. Rumusan
Masalah1. Apa pengertian politik, politik islam?2. Apa tujuan
politik dalam Islam ?3. Bagaimana pandangan umat Islam dalam
melihat relasi Islam dan Negara ?4. Bagaiman intstitusi khilafah
dalam tradisi pilitik Islam ?5. Bagaimana cinta tanah air menurut
Islam ?
C. Tujuan1. Mengetahui pengertian politik, politik islam 2.
Mengetahui tujuan politik dalam Islam3. Mengetahui pandangan umat
Islam dalam melihat relasi Islam dan Negara4. Mengetahui intstitusi
khilafah dalam tradisi pilitik Islam5. Mengetahui cinta tanah air
menurut Islam
BAB IIPEMBAHASANA. Politik dalam perspektif Islam Politik
berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota . Secara
sederhana , politik merupakan terminology yang merujuk pada
kegiatan mengatur pemerintahan suatu Negara. Politik sebagai kata
benda mencakup 3 pemahaman , yaitu : pengetahuan mengenai
kenegaraan,segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan
kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah.
Berpolitik terkandung tugas pemeliharaan (riayah),perbaikan
(ishlah),pelurusan (taqwin),pemberian petunjuk (irsyad) dan
mendidik / membuat orang menjadi beradab. Politik berkaitan erat
dengan Negara karena Negara merupakan media berperilaku
politik.Dalam Islam , politik harus netral dari keinginan nafsu dan
merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu , jiwa
politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan,sebab dengan
cara ini fungsi control terhadap aktivitas pemerintahan akan
berfungsi maksimal Politik Islam dikenal juga dengan istilah
siyasah syariyah.Definisi siyasah syariyah menurut Abdul Wahhab
Khallaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara
menyeluruh dengan cara mewujudkan kemlasahatan,mencegah terjadinya
kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan
prinsip-prinsip umum syariat, kendati hal itu tidak ada dalam
ketetapan nash (al-quran dan hadis) dan hanya merujuk pada pendapat
para imam mujtahid (Taimiyah,1419 H). Politik dalam Islam bertujuan
untuk iqamatud din wa siyasatud dunya, yaitu menegakkan agama dan
mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat.
Prinsip-prinsip politik Islam , misalnya syura
(musyawarah),adil,amanah,musawah (persamaan), dan
ijma(kesepakatan).
B. VARIASI PANDANGAN UMAT ISLAM DALAM MELIHAT RELASI ISLAM DAN
NEGARAMenurut Al-Mawardi (tt,:5) kepemimpinan politik Islam
didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara
agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat. Manusia sebagai
makhluk social membutuhkan Negara untuk melakukan kerjasama social
dengan menjadikan agama (wahyu) sebagai pedoman. 1. Tipologi Relasi
Agama dan Negara a) Tipologi teo-demokrasi Tipologi ini menganggap
bahwa agama sekaligus Negara, keduanya merupakan entitas yang
menyatu. Kelompok ini juga disebut Islam politik (al-Islam
as-Siyasiy) karena menganggap politik sebagai bagian integral dari
Islam.Dalam pandangan mereka,jika mereka mengakui keberadaan
lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka
mereka musyrik terhadap mulkiyah Allah. Ideologi semacam ini mirip
dengan pandangan Maududi bahwa sistem politik didasarkan pada tiga
prinsip pokok: tauhid,risalah,khilafah. Yang termasuk dalam
tipologi ini adalah Rasyid Ridh, Sayyid qutub, Abul Ala Al-Maududi,
Hasan Al-Banna,Mohammad Abduh dan Muhammad Natsirb) Tipologi
Sekuler Tipologi ini berpendapat bahwa agama bukanlah Negara.Negara
adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan
kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah
urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur oleh Negara
dan begitu sebaliknya. Pemikir yang termasuk dalam kategori ini
adalah Ali-Abdil Raziq, A.Luthfi sayyid, Muhammad Ahmad Khalafullah
, Muhammad Said Al-Asymawi , Faraj Fauda,Abdurrahman Wahid dan
mantan presiden Soekarno.c) Tipologi Moderat Tipologi
moderat(al-mutawassith) , mereka berparadigma substantivistik.
Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem
ketatanegaraan,tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi
kehidupan bernegara.Menurut kelompok ini,tidak ada nash pun dalam
Alquran yang memerintahkan didirikannya sebuah Negara Islam.Aliran
moderat juga disebut dengan aliran neo-modernisme. Menurut Greg
Barton, ada 5 ciri yang menonjol dari aliran neo modernisme, yaitu
: 1. Gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif
terhadap modernitas,perubahan,dan pembangunan2. Membela ide-ide
liberal barat, tetapi juga mengajukan argumentasi bahwa islam juga
mempunyai kepedulian yang sama terhadap ide-ide Barat seperti
demokrasi dan HAM.3. Mengarfirmasi semangat sekularisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menurutnya al-Quran dan
hadis tidak pernah menyuruh mendirikan Negara Islam 4.
Mengedepankan pemahaman Islam yang terbuka , inklusif dan liberal,
khususnya dalam merespon pluralism masyarakat5. Selalu berijtihad
dalam membuat sintesisi antara khazanah pemikiran Islam tradisional
dengan gagasan-gagasan Barat mengenai ilmu-ilmu social dan
humaniora2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Terkait
dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandangan agama
adalah sah karena presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat
sebagaimana prosedur pengangkatan Ali RA menjadi khalifah. Empat
pilar Kebangsaan terdiri atas Pancasila,UUD 1954, NKRI,Bhineka
Tunggal Ika,sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam
Indonesia dari segala upaya mendirikan Negara dan membentuk
pemerintahan.Empat pilar kebangsaan ini selaras dengan
prinsip-prinsip dasar politik Islam.Prinsip-prinsip dasar politik
Islam meliputi :1. Prinsip Amanah 2. Prinsip Keadilan 3. Prinsip
Ketaatan 4. Prinsip Musyawarah Amanah adalah segala yang
dipercayakan orang,berupa perkataan,perbuatan,harta dan pengetahuan
atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dieinya
dan orang lain (Jauhari,tt : 54). Prinsip ini menghendaki agar
pemerintahan melaksakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,meliputi
tanggung jawab manusia terhadap Allah, terhadap sesamanya dan
terhadap diri-sendiri(Al-Maraghi,1979:70) . Setiap pemimpin akan
dimintai pertanggung jawabannya. Prisnsip keadilan berkaitan dengan
keadilan social bagi seluruh manusia,tanpa pandang golongan dan
jabatan.Prinsip ketaatan,maksudnya dalam menjalankan
politik,hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam
Al-Quran dan hadis. Allah berfirman:
Ketaatan berarti ikut berpartisipasi dalam upaya mendukung
pemerintahan dan melaksanakan serta mensosialisasikan ajaran agama
Islam (Shihab,1999 :427). Prinsip musyawarah diperlukan agar para
penyelenggara Negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan
bertukar fikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna
mencapai yang terbaik untuk semua (Shihab,1999:429)C. INSTITUSI
KHILAFAH DALAM TRADISI POLITIK ISLAM Khilafah dalam bahasa Arab
berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada kata khalifah
(pengganti,pengatur,wakil) yang ada dalam Q.S Al-Baqarah : 30
Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat :
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi
Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak mempunyai konotasi politik
maupun Negara , melainkan berkonotasi dengan
wakil,pengatur,pengganti dan yang sejenis. Khilafah merujuk pada
sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya
Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Dewasa
ini,khilafah banyak digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk
mewakili cita-cita mereka dalam mewujudkan tatanan masyarakat dunia
yang berdasarkan syariat Islam.Dalam Konteks pemahaman kelompok
Hizbut Tahrir,khilafah dalam konteks pemberlakuan syariat Islam
tidak harus terikat oleh Negara. Harakat khilafah bersifat lintas
Negara dengan institusi mondial(Internasional) sebagai cita-cita
yang ingin terus diwujudkan.Tidak semua ahli setuju bahwa
khilafahitu merupakan konsep yang mempunyai rujukan tekstual dalam
sumber umat Islam (Al-Quran dan hadist) karena khilafah bersifat
ijtihadiyyah (pemikiran)Pada QS. An-Nissa : 58-59 tersirat
pengertian bahwa kewajiban pemimpin adalah melayani rakyat dengan
memegang teguh amanah yang telah diberikan oleh mereka dan
menegakkan keadilan. Adapun kewajiban rakyat adalah menaati Allah
dan Rasul-Nya dan pemimpin yang sudah mereka tetapkan
sendiri,dengan catatan tidak menyimpang dari hukum Allah.
Dari segi proses ,pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah
berdasarkan sistem baiat atau sistem demokrasi dengan berdasarkan
pada al-amru syuro bainahum.Penyelenngaraan roda pemerintahan pada
masa Abu Bakar bersifat sentral,kekuasaan legislative,eksekutif,dan
yudikatif terpusat di tangan khalifah (Yatim,2008:36).Kebijakan
politik Abu Bakar menunjuk Umar dengan meminta pendapat para
sahabat menunjukkan bahwa asas musyawarah tetap menjadi prinsip
utama dalam suksesi pergantian kekhalifahan(supriyadi,2008:76)
Meskipun garis keturunan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan
khalifah,namun pertimbangan utama adalah kecakapan dalam
memimpin,mampu memberikan perlindungan dan menegakkan keadilan
diantara mereka (Donner,1981).Bagi mayoritas Sunni,pemilihan
pemimpin selayaknya dilakukan melalui prosedur syura (consensus)
yang dilakukan oleh para wakil rakyat dalam satu majlis syura
(lembaga legislatif). Pemilihan ini berpijak pada QS. Al-Syura : 38
dan Ali Imran : 159 yang menyandarkan pemilihan pada asas
musyawarah
Realitas social masyarakat Indonesia memiliki dan mengakui
keberadaan 5 agama.Konsep-konsep politik masa silam harus dilihat
dan diletakkan pada semangat zamannya.Urusan pemerintahan, termasuk
dalam urusan duniawi dan masalah khilafah adalah masalah
ijtihadiyah dan bukan tauqifiyah.Institusi politik Islam hendaknya
memberikan maslahat kepada orang banyak.Setiap pergerakan dan
perjuangan keislaman hendaknya diiringi dengan kearifan sifat agar
tidak menimbulkan gejolak dan benturan-benturan
destruktif,melainkan perjuangn yang bernilai efektif atau maslahah
dan rahmatan lil alamin D. CINTA TANAH AIR MENURUT ISLAMCinta tanah
air merupakan tabiat alami manusia (fitrah) karena dari tanah air
itulah manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik dan disayang. Cinta
tanah air menimbulkan rasa nasionalisme, yaitu kesadaran dan
semangat cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme, solidaritas
yang tinggi kepada bangsa dan Negara. Nasionalisme dalam arti luas
adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tinggi individu
terhadap bangsa dan tanah airnya. Dengan demikian, nasionalisme
memegang prinsip prinsip kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan
demokrasi. Cina tanah air akan menimbulkan sikap patriotism, gagah
berani, pantang menyerah dan rela berkorban. Perwujudan sikap
patriotism adalah menegakkan hokum, kebenaran, memajukan
pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, dll.Indonesia
merupakn bangsa yang besar, memiliki beragam budaya, memiliki
identitas atau lambang Negara, memiliki semangat berkorban untuk
Negara, melindungi dan memelihara lingkungan hidup, dan mengisi
kemerdekaan dengan nilai nilai luhur. Nilai luhur yang perlu
dipertahankan adalah mempertahankan serta mawas diri dalam setiap
perbuatan (Kansil dan Kansil, 2011:151-159)Diantara bukti ajaran
islam tentang cinta atanah air adalah sikap Rasulullah terhadap
tanah kelahirannya. Rasullullah SAW bersabda ketika akan
meninggalkan kota Makah sebagai tanah kelahirannya:Dari Abdullah
bin Abbas RA Rasulullah SAW bersabda: Sungguh engkau adalah bumi
Allah yang paling baik, alangkah besarnya cintaku pada mu (Kota
Makah), kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka
pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu.Dan sesampainya di
Madinah beliau berdoa agar beliau diberikan rasa cinta pula kepada
Madinah: Ya Allah, ceritakanlah kota Madinah kepada kami, sebagai
mana engkau menceritakan kota Makah kepada kami, bahkan lebih. (HR
bukhari, Malik, dan Ahhmad) Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah,
Beliau solat menghadap ke baitul Maqdis, tetapi setelah enambelas
bulan beliau rindu kepada Makkah dan Kabah. Beliau sering melihat
langit berdoa dan menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau
menghadap ke Baitullah hingga akhirnya terkabul. Hal ini dijelaskan
dalam Qs. Al Baqarah :144
Kecintaan Rasulullah kepada tanah air (kota Makkah) diwujudkan
dalam bentuk islah atau perbaikan seluruh tatanan kehidupan yang
diawali dengan perbaikan akidah. Cinta tanah air tidak hanya
dilakukan oleh Rasulullah, tetapi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim
AS. Islam mengajarkan umatnya untuk mengikuuti jejk Nabi Ibrahim.
Dijelaskan dalam QS An Nahl: 123 dan Ali Imran: 95.Nabi Ibrahim
berdoa untuk tanah airnya:1. Menjadi Negeri yang aman sentosa 2.
Penduduknya dikaruniai rezeki3. Penduduknya iman kepada Allah dan
hari akhir
BAB IIIPENUTUPA. Kesimpulan1. Politik merupakan pengetahuan
mengenai kenegaraan dengan menerapkan suatu kebijakan untuk
menangani segala urusan negara. Politik dalam islam adalah
pengaturan urusan pemerintahan melalui aturan-aturan yang
ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat2. Tujuan islam
dalam politik adalah menegakkan agama dan mengatur urusan dunia
yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat3. Negara merupakan wadah
atau fasilitas untuk mengadakan interaksi maupun kerjasama sosial
dengan menjadikan agama (wahyu) sebagai pedoman untuk
merealisasikannya.4. Isntitusi Khilafah dalam Islam merujuk pada
sistem pemerintahan Islam yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah
SAW dengan melakukan perhantian pemimpin berdasarkan syariat Islam
seperti bermuswarah atau dengan jalan demokrasi.5. Cinta tanah air
menurut islam adalah suatu bentuk cinta tanah air yang membuat
insan memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme untuk berjuang
demi kemajuan negaranya
DAFTAR PUSTAKAAhmad, Zainal Abidin.1977.Konsepsi Politik Dan
Ideologi Islam, Jakarta : Bulan BintangAl Ghazali,
Imam.1988.Al-Iqtishad fil Itiqad: Taqdim, Taliq dan Syarah Abd.
AlAziz Saif Al Nashr. Cet.I. Cairo:T.p.Al-Ashmawy,
M.S.1996.Al-Islam As-Siyasy.Kairo:Madbuly al-SaghirAl-Mawardi.
Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Tt. Beirut: Darul Fikr.Amsir, Achmad Abdi.
Pandangan Islam terhadap Politik. http://www.unhas.ac.idAsad,
M.1980.The Message of the Quran.Gibraltar:Darul AndalusAssyaukanie,
Lutfi. Perlunya mengubah Sikap Politik kaum Muslim.
http://islamlib.comAzza, Mudaimullah.2011.Khilafah dalam Perspketif
Aswaja: Diskursus antara Idealisme dan kemaslahatan. http://
www.piss-ktb.comC.S.T kansil dan C.S.T Kansil.2011.empat Pilar
Berbangsa dan Bernegara.Jakarta:Rineka
Cipta.Chalik,Abdul.2012.Islam dan Kekuasaan. Yogyakarta:Inter
PenaDonner, fred.1981. The Early Islamic Conquests.Priceton
University Press.Ghazali, A.M.2002.Menolak Politik Islam dalam
Jurnal tashwirul Afkar:Demoralisasi Syariat.Jakarta: LAKPESDAMGove,
P.B.1961. Websters third new International Dictionary of English
Language. Springfield, Massachusets: G.&C. Merriam
CompanyHamim, Thoha.2004. Islam dan NU di bawah Tekanan
Problematika Kontemporer. Surabaya: Diantama.Iqbal, Muhammad dan
Amin Husaen Nasution.2010.Pemikiran Politik Islam:Dari masa klasik
Hingga Kontemporer.Jakarta:Prenada Media
GroupIsybah,Ahmad.2013.Tipologi pemikiran relasi Islam dan Negara,
dalam http:// ahmadisybahblogspot.comKamil,Sukron.2013.Pemikiran
Politik Islam Tematik.Jakarta:KencanaKhan, Q.1082.Political Concept
in the Quran.Lahore:Islamic Book FoundationMaraghi, A.M.1974.Tafsir
Al-Maraghi.Beirut: Darul FikriMasdar, Umaruddin.1999. Membaca
Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi.
Yogyakarta:Pustaka PelajarRidwan, M.Dahlan.2006.Politik, Demokrasi,
dan HAM menurut Islam dalam Aktualisasi pendidikan Islam: Respon
atas Problematika kontemporer.Pasuruan:HilalSalim, A.M.1994.Fiqh
Siyasah:Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam
Al-Quran.Jakarta:LSIKShihab, M.Quraish.1994. Wawasan Al-Quran,
Tafsir MaudhuI atas Berbagai Persoalan Umat.Bandung:MizanSupriyadi,
Dedi,2008,Sejarah peradapan Islam, Cet. 10, Bandung, Pustaka
SetiaSyalabi, A,2007,Sejarah dan Kebudayaan Islam 1, Cet. Ke-7,
Pustaka al-Husna BaruTaimiyah, Ibnu.As-Siyasah Asy-Syariyyah.1419
H.Riydh:Wizarat Asy-Syuun al-islamiyah wal AuqafTohir,
Rahmat.,dkk.2001.Teori Politik Islam.Jakarta:Gema Insan PressYatim,
Badri,2008,Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, Jakarta,
Rajawali Pres