pola pemanfaatan lahan hutan produksi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-undang. Semua hutan di wilayah

Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut

negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur

dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan

(Pasal 4). Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh

manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari

untuk kemakmuran rakyat.

1

Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh

karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar

akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan

hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat,

aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan

hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan

masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya

menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial

dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian

hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan

kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan

pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan

kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik

berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan

(Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang

pembinaannya di bawah Menteri. Pembentukan Wilayah

2

Pengelolaan Hutan adalah serangkaian proses

perencanaan/penyusunan desain kawasan hutan yang

didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya yang

bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien

dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari,

maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH), dimana KPH menjadi bagian dari

penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan

Kabupaten/kota. Tujuan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan

Hutan adalah untuk menyediakan wadah bagi

terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara

efisien.

Dalam pengelolaan hutan, manajemen kawasan merupakan

prasyarat keharusan agar pengelolaan hutan dapat

berlangsung secara mantap dan aman dalam jangka panjang,

sedangkan manajemen hutan merupakan inti kegiatan dalam

mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, serta

manajemen kelembagaan merupakan prasyarat kecukupan agar

3

manajemen hutan dapat berlangsung dan berkembang sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk

mencapai pengelolaan hutan lestari antara lain :

a. Manajemen kawasan meliputi Pernantapan Kawasan,

Penataan Kawasan, dan PengamananKawasan;

b. Pengelolaan hutan yang meliputi kelola produksi,

kelola lingkungan dan kelola sosial;

c. Manajemen kelembagaan yang meliputi penataan

organisasi, input pengelolaan sumberdaya hutan

lestari (al. sumberdaya manusia, keuangan, material,

metode dan waktu).

1.2 Rumusan Masalah

4

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Dampelas

Tinombo mempunyai luas ± 112.664 ha dengan luas hutan

produksi ± 91.254 ha, yang terdapat dalam wilayah

kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Sebagian

besar dari total luas hutan produksi tersebut merupakan

hutan sekunder yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan

oleh masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaannya,

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka permasalahan yang

dapat diangkat dalam penelitian ini adalah perlu adanya

suatu penggambaran pola pemanfaatan lahan hutan produksi

pada KPH Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti

kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pola pemanfaatan lahan hutan produksi di Desa Karya Mukti

pada KPH Model Dampelas Tinombo Kecamatan Dampelas

Kabupaten Donggala.

5

Kegunaan yang dapat diharapaka dari penelitain ini

adalah dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

rekomendasi bagi instansi terkait dalam melakukan

pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk wilayah KPH

Dampelas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perancanaan Kehutanan

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan

tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan

dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman

dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan

kehutanan untuk sebesar - besarnya kmakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan. (Direktorat Jenderal

Planologi Kehutanan 2010).

Perencanaan hutan adalah suatu bagian proses

pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan

landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian

hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang

diperolehnya manfaat hutan yang optimal, berfungsi

serbaguna dan pendayagunaan secara lestari. (Masatria

2010).

7

Tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan

penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk

mencapai manfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari.

Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan :

1. Inventarisasi hutan

2. Pengukuhan kawasan hutan

3. Penatagunaan kawasan hutan

4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan

5. Penyusunan rencana kehutanan

Perencanaan kehutanan dilaksanakan :

1. Secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat.

2. Secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan

nasional, sektor terkait dan masyarakat serta

mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya

dan berwawasan global.

3. Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah

termasuk kearifan tradisional.

8

Samsuri (2003), mengemukakan bahwa perencanaan hutan

merupakan proses menyusun arahan dan pedoman dalam

kegiatan pengelolaan hutan dengan tujuan agar pengelolan

hutan dapat terarah dan terkendali sehingga tujuan yang

telah ditetapkan dapat di capai dan dapat dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

penglolaan hutan.

2.2 Pemanfaatan Hutan

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan dijelaskan bahwa

pemanfaatan hutan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan

kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan

hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil

hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga

kelestariannya.

Pemanfaatan huta bertujuan untuk memperoleh manfaat

hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari

9

bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan dapat

dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yang terdiri dari:

a. Hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona

rimba, dan zona inti dalam taman nasional.

b. Hutan lindung

c. Hutan produksi

Akses masyarkat terhadap sumber daya hutan dapat

terdiri dari barbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan,

kondisi sosial masyarakat, sejarah interkasi masyarkat

dangan hutan dan harapan ekonomi masyarakat untuk

diperbaiki kehidupannya. Apabila dikaitkan dengan ijin

atau penetapan status kawasan hutan, akses masyarakat

yang ditetapkan tidak dapat ditetapkan pada tingat KPH,

karena kewenangan untuk itu berada ditangan pemerintah

atau pemerintah daerah.

Keberadaan KPH memingkinkan identifikasi keberadaan

dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya

hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses-

10

proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi menjadi

lebih mungkin dilakukan. Demikian pula penyelesain

konflik maupun pencegahan terjadinya konflik lebih dapat

dikendalikan. Selain itu KPH dapat menfasilatisai

komunikasi dengan pemerintah atau pemerintah daerah untuk

menata hak dan akses masyarakat terhadap sumber daya

hutan.

11

2.3 Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang

diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi

keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan,

industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi

dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT),

hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat

dikonversikan (HPK).

a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan

yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang

pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan

yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan

intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini

umumnya berada di wilayah pegunungan di mana

lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan

pembalakan.

12

b. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang

dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang

pilih maupun dengan cara tebang habis.

c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

merupakan Kawasan hutan dengan faktor kelas

lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang

mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan

suaka alam dan hutan pelestarian alam. Kawasan

hutan yang secara ruang dicadangkan untuk

digunakan bagi pengembangan transmigrasi,

permukiman pertanian dan perkebunan.

13

2.4 Pola Pemanfaatan Lahan

Pola-pola pemanfaatan lahan khususnya pada kawasan

perbukitan cenderung membawa dampak pada degradasi

lingkungan, dan itu merupakan ancaman serius bagi

kehidupan masa kini dan bagi generasi mendatang. Gagalnya

pengembangan teknologi usahatani konservasi di pedesaan

lahan kering perbukitan dan dataran tinggi dapat

dipandang sebagai gagalnya upaya perbaikan lingkungan dan

khususnya kawasan perbukitan. Hal ini dapat dimaknai

sebagai semakin mendekatnya ancaman terhadap kehidupan

masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat

pedesaan. Sementara itu, sumberdaya alam terutama lahan

yang tersedia sangat terbatas, sehingga apabila dalam

pemanfaatannya tidak disertai dengan upaya-upaya untuk

mempertahankan fungsi dan kemampuannya akan dapat

menimbulkan kerusakan dan mengancam kelestarian

sumberdaya lahan tersebut.

14

Pola pemanfaatan lahan pada kawasan perbukitan

umumnya berupa kebun campuran; kebun sejenis, permukiman,

hutan dan semak belukar; persawahan dan palawija. Pola-

pola pemanfaatan lahan tersebut cenderung mengalami

perubahan dari waktu kewaktu. Pola-pola perubahan

pemanfaatan lahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika

factor geobiofisik lahan, sosial budaya, dan ekonomi.

Keterkaitan hubungan di antara faktor-faktor di muka

dalam pemanfaatan lahan akan berdampak pada gradasi

ekologis yang bervaraisi (Worosupprojo 2007).

2.5 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Dampelas

Tinombo

Dalam dalam peraturan menteri kehutanan No.6 tahun

2010 tentang norma, standar, prosedur dan criteria

pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

15

(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di

jelaskan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah

wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan

peruntukkannya yang dapat dikelola secara efesien dan

lestari.

KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara

bartahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual

KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu

kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi

barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam system

pengelolaan hutan secara efisiensi dan lestari (Badan

Planologi Kehutanan, 2006).

KPH Model Dampelas-Tinombo merupakan salah satu unit

KPH dari sebanyak 21 KPH di wilayah Provinsi Sulawesi

Tengah dengan luas ± 112.664 ha, yang terdapat dalam

wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten parigi Moutong.

Pembentukan unit KPH Model Dampelas-Tinombo bertujuan

16

agar pengelolaan hutan produksi dapat dilakukan secara

efesiensi dan lestari.

17

III.MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu

dari Juni sampai dengan bulan Agustus 2014. Lokasi

penelitian di kawasan hutan produksi Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH) model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti

Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi

Tengah

III.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah

peta KPH model Dampelas - Tinombo, dan berupa panduan

pertanyaan dalam bentuk kuisioner.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kemera dan alat tulis menulis.

III.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalan metode

survey dan metode wawancara. Metode ini digunkan untuk

18

mengamati kondisi aktual di lapangan, baik kondisi

biofisik hutan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat

yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

19

III.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder. Data primer

merupakan data yang diperlukan untuk menjawab tujuan

penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang

diperlukan sebagai penunjang dari data primer.

a. Data primer terdiri dari data-data kondisi aktual

lapangan seperti jenis vegetasi dan penutupan lahan

di kawasan hutan produksi serta kondisi sosial

ekonomi masyarakat seperti pemanfaatan lahan hutan

disekitar maupaun di dalam kawasan hutan oleh

masyarakat, jenis pekerjaan atau mata pencaharian,

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan responden,

dan luas lahan yang dimiliki.

b. Data sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai

penunjang data primer, yang terdiri dari keadaan

umum lokasi penelitian, peta kawasan hutan KPH model

Dampelas, data curah hujan, topografi, jenis tanah

20

dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari akses

internet, kunjungan perpustakaan, maupun dari

instansi terkait lainnya.

III.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara pengambilan informasi melalui

survey (observasi langsung) di kawasan hutan di wilayah

KPH model Dampelas serta wawancara kepada masyarakat

dengan tujuan untuk menggambarkan pemanfaatan kawasan

(lahan) hutan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar

kawasan hutan.

Berdasakan data jumlah penduduk di Desa Karya mukti

sebanyak 832 jiwa serta jumlah kepala keluarga sebanyak

21

237 Kk (sumber: data Balai Desa karya Mukti 2011). Dalam

pengambilan sampel, peneliti berpedoman pada (Arikunto,

2010) yang menyatakan bahwa: apabila subjeknya kurang

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah

subjeknya besar (lebih dari 100), dapat diambil 15% atau

25% atau lebih. Berdasarkan pertimbangan di atas, karena

dalam penelitian ini jumlah lebih dari 100, maka sampel

yang diambil peneliti sebesar 20%, dengan pertimbangan

ilmiahnya: (a) mereka melakukan aktivitas pemanfaatan

lahan di kawasan hutan produksi; (b) mereka terlibat atau

sedikitnya mengetahui tentang keberadaan KPH; (c)

bersedia untuk diwawancarai atau dijadikan responden

penelitian ini.

22

3.3.2.1 Survey

Metode survey ini diperoleh dengan melakukan

pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan

diteliti, meliputi pengamatan terhadap kondisi aktual di

lapangan yang terdiri dari pengamatan kondisi biofisik

hutan seperti jenis vegetasi dan penutupan lahan pada

kawasan hutan wilayah KPH model Dampelas yang lahannya di

manfaatkan.

3.3.2.2 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dangan cara Tanya jawab, sambil

bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan

menggunakan alat yan dinamakan panduan pertanyaan dalam

bentuk kuisioner.

Dalam melakukan wawancara, penentuan

responden dipilih dengan menggunakan metode Purposive

Sampling. Purposive Sampling Merupakan  teknik sampling

yang Satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan

23

tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling

yang memiliki karakteristik atau kriteria yang

dikehendaki dalam pengambilan sampel. Sesuai dengan

namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan yang

diinginkan peneliti atau sesuatu diambil sebagai sampel

karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu

tersebut memiliki atau mengetahui informasi yang

diperlukan bagi penelitian yang dia buat. (Nurfadli

2009).

III.3.3 Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema sebagaimana

kecenderungan data.

Dari rumusan di atas dapat ditarik garis

besar bahwa analisi data bermaksud untuk

mengorganisasikan data yang telah terkumpul. Data yang

24

terkumpul tersebut terdiri dari catatan lapangan, foto,

dokumentasi terkait lainnya, artikel, dan sebagainya.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan

menggunakan metode pengumpulan di atas (survey dan

wawancara), maka data tersebut selanjutnya akan di olah

dan dianalisi dengan menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan suatu teknik yang

menggambarkan dan meninterpretasikan arti data-data yang

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam

sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat

itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

25

3.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:

Kuesioner

Pengamatan langsung

Analisis Deskriptif

26

Melakukan tahap persiapan

Melakukan survey

Mengumpulkan data yang berhubungandengan obyek penelitian yaitu data

primer dan data sekunder

Pengecekan lapangan pada beberapatitik lokasi yang menjadi objek

penelitian tersebut.

Penyusunan laporanpenelitian

Melakukan verifikasi terhadapdata dan informasi yang

Gambar 1 : Tahap - Tahap Penelitian

27