Pola Mekanisme Efektif Penyaluran Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

POLA MEKANISME EFEKTIF PENYALURAN KOMPENSASI

PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)

BAGI MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN

(Studi di Wilayah Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang-Jawa Timur)

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Guna Menyelesaikan Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Publik

DISUSUNOLEH :

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

BANDA ACEH

2012

1 | P a g e

Hendra Kurniawan/1015020145Sulastriani/0915020161Fakrurrazi/1015020148

M.irfan/0915020

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia –Nya

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan judul

“POLAMEKANISME EFEKTIF PENYALURAN KOMPENSASI PENGURAH

SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BAGI MASYARAKAT MISKIN

PEDESAAN (Studi di Wilayah Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang-Jawa Timur)”

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad S.A.W. yang telah

membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang mempunyai ilmu pengetahuan sampai

sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sebagai salah satu syarat

untuk menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik .

Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini banyak terdapat kekurangan dan

jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Untuk itu , penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak

terhadap penulisan makalah ini. Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat

bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca lainya. Amin...

Banda Aceh, Desember 2012

Kelompok VIII

2 | P a g e

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pola mekanisme efektif Penyaluran dana

Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bagi masyarakat miskin di

pedesaan. Fokus kajian diarahkan kepada program-program kompensasi yang ditujukan

bagi masyarakat miskin di pedesaan khusunya program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selain itu, peneliti juga akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

subsidi kompensasi BBM yang telah dilaksanakan sebagai bahan komparasi. Secara khusus

masalah penelitian dirinci sebagai berkitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan program

subsidi dana BBM bagi masyarakat miskin pedesaan yang telah dilakukan pemerintah ?; (2)

Bagaimanakah pola mekanisme yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam program

penyaluran dana subsidi BBM bagi masyarakat miskin pedesaan?; dan (3) Bagaimanakah

pola mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran dana subsidi

BBM bagi masyarakat miskin pedesaan?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan

data utama yang dilakukan adalah wawancara mendalam (indeepth interview) dan Focus

Group Discussion (FGD) terhadap mata rantai program, termasuk para pelaksana program,

penerima program, dan masyarakat bukan penerima program seperti LSM serta tokoh

masyarakat lainnya. Sumber data akan digali dari: (1) kelompok masyarakat miskin

penerima program dana subsidi kompensasi BBM; (2) kelompok masyarakat non-penerima

program dana subsidi kompensasi BBM: tokoh masyarakat, LSM; (3) kelompok pelaksana

program baik pemerintah maupun pihak pelaksana yang ditunjuk. Sedangkan teknik

penentuan informan berdasarkan teknik snawball, yaitu mereka yang terlibat dan

3 | P a g e

memahami tentang program penyaluran dana subsidi kompensasi BBM, seperti pakar

perguruan tinggi, dsb.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu berupa pemberian subsidi langsung

dalam bentuk uang tunai kepada setiap Keluarga Miskin (Gakin) sebesar Rp

100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk masa waktu 12 bulan (1 tahun).

(2) Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang dan data dari

kantor Kecamatan Ngajum, jumlah Keluarga Miskin (Gakin) yang oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Malang berdasarkan hasil pendataan Keluarga Miskin

(Gakin) adalah sebanyak 3.466 KK/Ruta. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin yang

disetujui untuk menerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Kecamatan Ngajum

adalah sebanyak 3.423 Kepala Keluarga/ Rumah Tangga (Ruta).

(3) Berdasarkan hasil masukan dari masyarakat dan setelah dilakukan pendataan ulang

oleh BPS, di Kecamatan Ngajum terdapat 1.480 KK yang termasuk Keluarga

Miskin (Gakin) yang belum mendapatkan subsidi BLT, sehingga diusulkan untuk

memperoleh KKB pada tahap ke-2.

(4) Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, terdapat beberapa hal yang dapat dicatat

berkaitan dengan program BLT, sebagai berikut:

(a) Masyarakat miskin (Gakin) merasa senang menerima dana BLT, sebesar Rp

300.000,-. Bahkan ada informan penerima dana BLT yang menyatakan bahwa

dia baru memegang lagi uang sebesar Rp 300.000,-, setelah selama dua tahun

terakhir ini tidak pernah memegangnya.

4 | P a g e

(b) Di kecamatan Ngajum, dana BLT diserahkan secara langsung kepada ibu-ibu,

bukan kepada bapak-bapak.

(c) Dana BLT dibelikan untuk keperluan hidup keluarga berupa Sembako dan

kebutuhan-kebutuhan primer lainnya.

(d) Dana BLT dapat membantu keluarga miskin dalam meringankan beban hidup

keluarga, meskipun tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.

(5) Kebijakan pemerintah memberikan subsidi berupa BLT sebesar Rp 100.000,- per-bulan

kepada keluarga miskin (Gakin) dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai kebijakan

yang kurang baik.

(6) Pelaksanaan Penyaluran dana Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM)

dinilai masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu perlu diadakan

penyempurnaan.

5 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pola subsidi BBM yang selama ini diterapkan pemerintah, ternyata sebesar 60% telah

salah sasaran. Subsidi yang melekat pada BBM lebih banyak dinikmati oleh mereka yang

berdaya beli tinggi, yaitu masyarakat tergolong mampu. Oleh karena itu pemerintah

membuat kebijakan program pengalihan subisdi BBM langsung kepada masyarakat miskin,

yaitu berupa program penyaluran dana subsidi kompensasi BBM. Agar dana subsidi

kompensasi BBM ini tepat sasaran, maka perlu dibuat pola mekanisme yang efektif dan

efisien dalam penyalurannya. Oleh karena itu kajian tentang bagaimana pola mekanisme

efektif penyaluran dana subsidi kompensisi BBM bagi rakyat miskin sangat penting.

Fokus permasalahan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai identifikasi dan

evaluasi pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

(PKPS-BBM) tahun 2005 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat

miskin serta mengkaji tentang pola mekanisme yang efektif dalam penyaluran program

subsidi BBM. Secara khusus penelitian masalah penelitian dirinci sebagai berkitu:

(1) Bagaimanakah pelaksanaan program subsidi dana BBM bagi masyarakat miskin

pedesaan yang telah dilakukan pemerintah ?

(2) Bagaimanakah pola mekanisme yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam program

penyaluran dana subsidi BBM bagi masyarakat miskin pedesaan?

(3) Bagaimanakah pola mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program


6 | P a g e

Target hasil penelitian adalah berupa konsep dasar tentang pola mekanisme yang efektif,

efisien, dan tepat sasaran dalam program penyaluran dana subsidi kompensasi BBM kepada

masyarakat miskin khususnya di pedesaan. Secara terinci hasil yang ditargetkan berupa:

(1) Pola mekanisme yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam program penyaluran

dana subsidi BBM bagi masyarakat miskin pedesaan.

(2) Pola mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran dana

subsidi BBM bagi masyarakat miskin pedesaan.

7 | P a g e

BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun 2005

Sebagai konsekuensi pencabutan subsidi BBM, maka pemerintah pada tahun 2005

mengeluarkan kebijakan berupa program kompensasi pengurangan subsidi BBM bagi

masyarakat miskin. Jumlah dana yang disediakan untuk program kompensasi pengurangan

subsidi BBM bagi masyarakat miskin pada tahun 2005 ini adalah sebesar Rp 13.489

trilyun.

Program kompensasi pengurangan subsidi BBM bagi masyarakat miskin pada tahun

2005 meliputi 3 program yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang

infrastruktur pedesaan. Selain itu pemerintah juga memberikan dana bagi masyarakat

miskin dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 100.000,- untuk setiap

Kepala Keluarga miskin dalam jangka waktu 12 bulan.

Untuk Bidang pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp 6,27 Trilyun untuk pemberian

biaya operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun (untuk

tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan salafiyah yang sederajat) dan beasiswa reguler untuk

tingkat SMA/SMK/MA, serta menjamin siswa miskin tetap sekolah. PKPS BBM bidang

pendidikan ini diarahkan untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dengan

memberikan Bantuan Operasional sekolah (BOS). Isu yang beredar di masyarakat bahwa

dengan dana PKPS BMM sekolah akan digratiskan, yang benar adalah Sekolah Gratis

Terbatas. Artinya sekolah masih diperbolehkan memungut biaya tambahan apabila BOS

yang diterima dari pemerintah lebih kecil dari BOS yang selama ini dibutuhkan.

8 | P a g e

Untuk bidang kesehatan, dialokasikan dana sebesar Rp 3,87 Trilyun untuk pemberian

pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk di kelas III. Pelayanan kesehatan gratis

diberikan kepada penduduk/keluarga miskin meliputi: rawat jalan tingkat pertama, rawat

inap tingkat pertama dan pelayanan gawat darurat di Puskesmas, serta rawat jalan tingkat

lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan di ruang kelas III di Rumah Sakit pemerintah dan

Rumah sakit swasta yang ditunjuk.

PKPS BBM bidang Kesehatan tahun 2005 berupa Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin (JPKMM). Mekanisme pelaksanaannya melalui asuransi kesehatan

dengan premi Rp 5000,-/jiwa/bulan, sehingga setiap keluarga miskin dengan 3 anak

dianggarkan dana sebesar Rp 300.000,- pertahun. Penetapan sasaran JPKMM dilaksanakan

oleh aparat desa, bidan, PLKB dan tokoh masyarakat (seperti PKK).

Untuk bidang infrastruktur pedesaan, dialokasikan dana sebesar Rp 3,34 Trilyun yang

difokuskan kepada desa, terutama desa tertinggal yang membutuhkan penyediaan,

peningkatan dan perbaikan di bidang prasarana jalan dan jembatan perdesaan, prasarana

irigasi perdesaan dan prasarana air bersih di perdesaan. PKPS BBM bidang infrastruktur

perdesaan tahun 2005 berupa pembangunan infratruktur di desa-desa tertinggal. Isunya

adalah kecemburuan sosial yang mungkin muncul karena ada sejumlah desa yang tidak

masuk criteria untuk mendapatkan bantuan.

9 | P a g e

2. Pengertian Kemiskinan

Sampai sejauh ini, kemiskinan bukan istilah baru yang aneh. Kemiskinan juga bukan lagi

sesuatu yang abstrak sifatnya, melainkan sudah berwujud yang bisa diterjemahkan ke

dalam berbagai pengertian umum di masyarakat. Masyarakat tidak pernah menyangkal,

justru semakin disepakati bahwa kemisinan itu ada.

Di Indonesia, seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan birokrat di tingkat atas

sampai masyarakat biasa di tingkat desa, mengakui keberadaan kemiskinan. Kondisi itu

merupakan sebuah persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut

pemecahannya melalui berbagai pendekatan. Seperti yang dikemukakan Heru Nugraha

(dalam Jamasy, 2004) bahwa kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya,

dan tentu juga politik. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul

ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan (dikuantifikasi) dalam bentuk angka-angka,

seperti halnya dalam pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini

masih menjadi perdebatan.

Sejak jaman sebelum kemerdekaan, Indonesia sudah dihadapkan dengan persoalan

kemiskinan, dan sekarang pun dimana usia kemerdekaan sudah berlangsung lebih kurang

59 tahun, kemiskinan masih menduduki prioritas utama dalam proses pembangunan.

Menghadapi kondisi seperti ini, Gunawan Sumodiningrat (dalam Jamasy, 2004)

menegaskan kepada seluruh pemerhati persoalan kemiskinan, bahwa tidak ada alasan lain

yang lebih tepat untuk dikemukakan kecuali bahwa kemiskinan dan kesenjangan masih

merupakan masalah utama dalam pembangunan di Indonesia.

10 | P a g e

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada

perorangan, kepada keluarga, dan kepada lembaga. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa

yang paling esensial adalah kemiskinan selalu bermula dari kondisi perorangan, apakah dia

sebagai manusia perorangan, sebagai anggota lembaga keluarga, atau sebagai anggota dari

sebuah lembaga tertentu.

Kendati kemiskinan melekat kepada individu/perorangan, namun bukan berarti semata-

mata adalah tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh

komponen negara (bangsa), atau yang lazim belakangan ini disebut dengan stakeholders

(seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga birokrat/aparat pemerintahhan, lembaga

swasta, dan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat). Kemiskinan termasuk pada

permasalahan sosial, tetapi apa yang menyebabkannya dan bagaimana mengatasinya

tergantung pada ideologi yang dipergunakan. Jelas bahwa kemiskinan adalah persoalan

besar yang harus segera diatasi.

Kalangan pemerhati masalah kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ke dalam

empat bentuk, di mana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri. Keempat bentuk

tersebut, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan

kemiskinan kultural.

Kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan,

atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara

lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan

untuk bisa hidup dan bekerja.

11 | P a g e

Kemiskinan relatif, adalah kondisi di mana pendapatannya berada pada posisi di atas

garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat

sekitarnya.

Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan

ketimpangan pada pendapatan.

Kemiskinan kultural karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari

pihak luar untuk membantunya.

Perkembangan terakhir, kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh

dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain, yalni: kemiskinan absolut, kemiskinan

relatif, dan kemiskinan kultural.

Keempat bentuk kemiskinan di atas tidak perlu disembunyikan, justru harus dipandang

sebagai alat untuk mengukur kondisi aktual dari kemiskinan yang selama ini berada di

sekitar kita. Mereka yang miskin saat ini ada yang tersebar di perkotaan dan ada pula yang

di pedesaan.

Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin

di Indonesia sebanyak 22,5 juta orang, pada tahun 1998 jumlahnya naik tajam menjadi

sebanyak 79,5 juta orang dan sebagian besar (56,8 juta jiwa berada di pedesaan). Kemudian

menurut sumber lain (Kompas, 8 November 2001), J. Kassum, Wakil Presiden Bank Dunia

untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, telah mengumumkan bahwa kurang lebih tiga per

lima (60%) penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan absolut (extreme

12 | P a g e

proverty). Sedangkan menurut Yaumil Agoes Achir (Kompas, 28 Desember 2001), Kepala

Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyatakan

bahwa 40 persen dari total penduuk Indonesia yang berjumlah 210 juta jiwa, tergolong

dalam penduduk miskin dan masih hidup pada tingkat prasejahtera.

3. Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat

multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan

non-ekonomi ( sosial, budaya, dan politik ). Karena sifat multidimensional tersebut maka

kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial ( social well-being ). Untuk

mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara

kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukan

dengan angka rupiah. Namun untuk memahami berapa besar kesejahteraan sosial yang

harus dipenuhi oleh seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kuantitatif. Dalam butir

ini yang dipersoalkan bukan berapa besar ukuran kemiskinan tetapi dimensi-dimensi apa

saja yang terkait dalam gejala kemiskinan tersebut ( Ellis, G.P.R, 1984 ).

Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material.

Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material,

yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat

diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya

tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.

Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat

dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif.

13 | P a g e

Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang

disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat

ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik,

ketidakberdayaan dll. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan sama artinya pula dengan

pengikisan budaya ini. Apabila budaya ini tidak dihiliangkan maka kemiskinan ekonomik

juga sulat ditanggulangi.

Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami

kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis.

Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat

dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial

paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara structural

atau politis akan berakibat pula miskin alam material ( ekonomi ). Untuk itu langkah

pengentasan kemiskinan apabila ingin efektif juga harus mengatasi hambatan-hambatan

yang sifatnya structural dan politis.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini pada hakekatnya merupakan gambaran bahwa

kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, namun

bersamaan dengan itu seyogyanya juga mengejar terget membatasi kemiskinan non-

ekonomi. Ini sejalan dengan pergeseran strategi pembangunan nasional, bahwa yang dikejar

bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas manusia

seutuhnya ( sosial, budaya, dan politik ).

14 | P a g e

Tujuan & Manfaat Penelitian

Fokus permasalahan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai identifikasi dan

evaluasi pelaksanaan program Penyaluran Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar

Minyak (PKPS-BBM) khususnya dalam bentu program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

bagi masyarakat miskin serta mengkaji tentang pola mekanisme yang efektif dalam

penyaluran program subsidi BBM.

Secara khusus tujuan penelitian dirinci sebagai berkitu:

(1) Bagaimanakah pelaksanaan program subsidi dana BBM bagi masyarakat miskin

pedesaan yang telah dilakukan pemerintah ?

(2) Bagaimanakah pola mekanisme yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam program


(3) Bagaimanakah pola mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program


Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran dan informasi berupa

konsep dasar tentang pola mekanisme yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam

program penyaluran dana subsidi kompensasi BBM kepada masyarakat miskin khususnya

di pedesaan. Secara terinci manfaat penelitian adalah meliputi gambaran dan informasi

tentang:

15 | P a g e

(1) Pola mekanisme yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam program penyaluran

dana subsidi BBM bagi masyarakat miskin pedesaan.

Pola mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran dana subsidi

BBM bagi masyarakat miskin pedesaan.

16 | P a g e

BAB III

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu model

penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat

serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan hipotesis.

Metode penelitian utama yang digunakan adalah kualitatif, akan tetapi untuk melengkapi

analisis akan ditampilkan dan diperkuat pula dengan data-data yang bersifat kuantitatif,

dengan pemahaman bahwa penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang

dilengkapi dan diperkuat dengan data kuantitatif. Analisa kualitatif yang digunakan adalah

deskriptif-induktif, sedangkan data kuantitatif yang digunakan adalah prosentase dalam

bentuk tabulasi.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau dipilih secara sengaja. Karakteristik

wilayah penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu suatu wilayah

lingkungan pedesaan. Lokasi penelitian adalah masyarakat miskin pedesaaan di wilayah

Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

3. Penentuan Subjek dan Informan Penelitian

Populasi penelitian adalah masyarakat pedesaan di wilayah kecamatan Pujon,

kabupaten Malang. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu: (1) kelompok

17 | P a g e

keluarga miskin (Gakin) penerima program dana subsidi kompensasi BBM dalam bentuk

Bantuan Langsung Tunai (BLT); (2) kelompok masyarakat non-penerima program dana

subsidi kompensasi BBM: tokoh masyarakat, LSM.; (3) kelompok pelaksana program baik

pemerintah maupun pihak pelaksanan yang ditunjuk. Sedangkan teknik penentuan informan

berdasarkan teknik snawball, yaitu mereka yang terlibat dan memahami tentang program

penyaluran dana subsidi kompensasi BBM, seperti pakar perguruan tinggi, dsb.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan 4

(empat) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu :

a. Rural Community Appraisal (RCA)

Suatu metode yang digunakan pada saat studi pendahuluan terhadap komunitas

masyarakat pedesaan, yaitu masyarakat pedesaan yang tergolong desa miskin. Peneliti

menentukan masyarakat miskin yang diteliti adalah keluarga miskin (Gakin) di wilayah

kecamatan Ngajum, kabupaten Malang.

b. Focus Group Discussion Technique (FGDT)

Penggunaan berbagai forum kelompok primer dalam masyarakat sebagai media diskusi

terfokus mengenai realitas sosial berkaitan dengan program penyaluran dana subsidi

kompensasi BBM. FGD melibatkan para kelompok penerima program, tokoh

18 | P a g e

masyarakat, staf pemerintahan Kecamatan Ngajum, dan petugas BPS. Diskusi

dilaksanakan di kantor BPS Kabupaten Malang dan kantor Kecamatan Ngajum.

c. Indeept Interview

Teknik wawancara mendalam akan dilakukan baik terhadap subjek maupun responden

kunci, yaitu: (1) kelompok masyarakat miskin penerima program dana subsidi

kompensasi BBM; (2) kelompok masyarakat non-penerima program dana subsidi

kompensasi BBM: tokoh masyarakat, LSM; (3) kelompok pelaskana program baik

pemerintah maupun pihak pelaksanan yang ditunjuk; dan (4) informan.

d. Survey

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Pertanyaan yang diajukan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program

PKPS-BBM untuk BLT di Kecamatan Ngajum.

19 | P a g e

Selanjutnya proses pengumpulan data sebagai berikut :

Sasaran Penelitian Teknik Pengumpulan Data

1. Karakteristik Masyarakat 1. Observasi Langsung

Pedesaan 2. RCA

2. Poses Pelaksanaan Subsidi 1. Survey

BBM 2. FGDT

3. Indept Interview

3. Information Controll 1. Indept Interview

5. Teknik Analisa Data

Secara umum penelitian akan menggambarkan/mendeskripsikan fenomena yang

muncul secara objektif tanpa melakukan intervensi terhadap objek. Karena data berupa

deskripsi, maka data yang dianalisis adalah data kualitatif dan data-data yang merupakan

data kuantitatif berfungsi sebagai pelengkap analisis untuk membantu memperjelas

pendeskripsian data kualitatif.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka untuk data kuantitatif (data-data yang dapat

dikategorikan dalam bentuk angka-angka) analisis yang digunakan antara lain berupa

persentase, tabulasi frekuensi ataupun cross tabulasi. Sedangkaan untuk data kualitatif

disajikan dalam bentuk deskripsi induktif.

20 | P a g e

6. Jadwal dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu mulai bulan Pebruari sampai

dengan bulan Juli 2005, dengan alokasi penggunan waktu meliputi: bulan ke-1 dan ke-2

digunakan untuk persiapan, bulan ke-3 dan ke-4 digunakan untuk penelitian, dan bulan ke-5

dan ke-6 digunakan untuk proses penyelesaian.

21 | P a g e

BAB IV

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran Pelaksnaan Program PKPS-BBM bdalam bentuk BLT di Kecamatan

Ngajum:

(a) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu berupa pemberian subsidi langsung

dalam bentuk uang tunai kepada setiap Keluarga Miskin (Gakin) sebesar Rp 100.000,-

(Seratus ribu rupiah) untuk masa waktu 12 bulan (1 tahun), terhitung mulai bulan

Oktober 2005 sampai dengan bulan September 2006. Proses pencairan dana BLT

dilakukan dalam 4 tahap pencairan, dimana Keluarga Miskin (Gakin) setiap tahap

pencairannya menerima dana BLT sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

(b) Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang dan data dari

kantor Kecamatan Ngajum, jumlah Keluarga Miskin (Gakin) yang oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Malang berdasarkan hasil pendataan Keluarga Miskin

(Gakin) adalah sebanyak 3.466 KK/Ruta. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin yang

disetujui untuk menerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Kecamatan Ngajum

adalah sebanyak 3.423 Kepala Keluarga/ Rumah Tangga (Ruta).

(c) Berdasarkan hasil masukan dari masyarakat dan setelah dilakukan pendataan ulang

oleh BPS, di Kecamatan Ngajum terdapat 1.480 KK yang termasuk Keluarga Miskin

(Gakin) yang belum mendapatkan subsidi BLT, sehingga diusulkan untuk memperoleh

KKB pada tahap ke-2.

22 | P a g e

(d) Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, terdapat beberapa hal yang dapat dicatat

berkaitan dengan program BLT, sebagai berikut:

(1) Masyarakat miskin (Gakin) merasa senang menerima dana BLT, sebesar Rp




(2) Di kecamatan Ngajum, dana BLT diserahkan secara langsung kepada ibu-ibu,


(3) Dana BLT dibelikan untuk keperluan hidup keluarga berupa Sembako dan


(4) Dana BLT dapat membantu keluarga miskin dalam meringankan beban hidup


2. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program PKPS-BBM bentuk BLT:

(a) Kebijakan pemerintah memberikan subsidi berupa BLT sebesar Rp 100.000,- per-bulan

kepada keluarga miskin (Gakin) dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai kebijakan

yang kurang baik. Dari hasil diskusi dan wawancara, diperoleh informasi yang dapat

disimpulkan sebagai berikut:

(1) Kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Keluarga Miskin

(Gakin) adalah kebijakan sinterklas.

(2) Program BLT adalah program yang sifatnya sesaat, tidak memberikan manfaat

untuk jangka panjang.

23 | P a g e

(3) Dana yang diberikan melalui BLT tidak dijamin tepat sasaran, karena peluang

penggunaan dana untuk kepentingan di luar Sembako sangat besar.

(4) Adanya program BLT telah memunculkan kecemburuan sosial, terutama bagi

masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam penerima BLT.

(6) Secara psikologis akan menimbulkan persoalan (misalnya: stress) pada masyarakat

miskin setelah masa 12 bulan berakhir, karena di tahun ke-2 dana BLT akan

dihentikan.

(7) Subsidi kepada masyarakat miskin, sebaiknya tidak dalam bentuk uang tunai tetapi

dalam bentuk voucer untuk pembelian kebutuhan primer (sembako, minyak tanah,

dsb.).

(b) Hasil evaluasi terhadap proses penyaluran PKPS-BBM program Bantuan Langsung

Tunai (BLT) adalah sebagai berikut:

Tahap Evaluasi Pelaksana Ket.

Proses Pendataan Penduduk

Miskin (Gakin)

1. Kriteria Gakin dari BPS masih

kasar

2. Petugas kurang cermat

3. Jumlah dan kualitas petugas

kurang

4. Waktu pendataan yang singkat

5. Kurang koordinasi &

sosialisasi antara petugas dan

Ketua SLS,

24 | P a g e

6. Adanya tekanan dari warga,

7. Lemahnya kontrol dari

masyarakat setempat.

Proses Pengusulan KK/Ruta

Miskin

1. Terdapat KK miskin yang tdak

diusulkan (di kec. Ngajum

1.480 KK),

2. Terdapat KK yang tidak layak

tetapi diusulkan,

3. Chek data lemah

Proses Pembagian KKB 1. Terdapat KK miskin tidak

mendapatkan KKB,

2. Terdapat KK yang tidak

layak tetapi mendapat KKB,

3. Data hasil pendataan di

lapangan kurang akurat.

Proses Pencairan Dana BLT 1. Petugas dari PT. Pos terbatas,

2. Terdapat pencairan salah

sasaran,

3. Kontrol penggunaan dana

lemah.

3. Mekanisme Efektif Penyaluran Program PKPS-BBM bentuk BLT:

25 | P a g e

Secara umum proses penyaluran PKPS-BBM program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu ada

penyempurnaan dan perbaikan dalam proses dan mekanismenya, sehingga penyaluran

program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Sebaiknya proses dan mekanisme penyaluran PKPS-BBM program Bantuan Langsung

Tunai (BLT) adalah sebagai berikut:

Tahap Proses Keterangan

Pendataan 1. Sosialisasi Program 1. Penjelesan dan irformasi

program kepada

masyarakat (publik)

secara luas tentang

program PKSP-BBM.

2. Identifikasi & Pendataan 1. Proses identifikasi

sasaran kebutuhan

dengan melibatkan RT,

RW dan Dewan Warga.

2. Proses pendataan oleh

petugas dengan

melibatkan warga

setempat

3. Koordinasi &

26 | P a g e

Kerjasama dengan

ketua Satuan

Lingkungan Setempat

(SLS).

4. Usulan sasaran hasil

musyawarah Dewan

Warga.

3. Rekap & Chek Data 1. Rekap data hasil usulan

Dewan Warga oleh

petugas (BPS).

2. Chek, klarifikasi &

evaluasi data.

4. Pengumuman & Chek

Data Sementara Tahap

1

1. Pengumuman hasil

rekap data usulan di

SLS.

2. Evaluasi dan masukan

warga.

3. Buka Posko pengaduian

& informasi di tingkat

Desa/kelurahan.

5. Identifikasi & Pendataan

Ulang

1. Identifikasi & pendataan

ulang data berdasarkan

hasil pengaduan &

27 | P a g e

informasi masyarakat.

2. Evaluasi & Modifikasi

Data baru.

6. Pengumuman & Chek

Data Sementara Tahap

2. (akhir)

1. Pengumuman & chek

data akhir sebelum

penetapan.

2. Buka posko pengaduan

& informasi di tingkat

Desa/kelurahan.

Penetapan 1. Penetapan Data 1. Penetapan data hasil

pengumuman tahap-2

untuk laporan/usulan.

2. Pengumuman publik.

2. Pelaporan/Pengusulan Data Penyerahan laporan/usulan data

secara berjenjang: Desa,

Kecamatan & Kabupaten.

3. Pengumuman Hasil Usulan Pengumuman hasil

laporan/usulan data kepada

publik.

Pencairan 1. Pencairan Dana 1. Waktu & lokasi yang

tepat.

2. Petugas yang

28 | P a g e

refresentatif.

3. Prosedur yang mudah &

cepat.

4. Libatkan kontrol warga.

Pemantauan 1. Pemantaun Penggunaan Dana 1. Chek data penerimaan

warga.

2. Pemantauan penggunaan

dana.

2. Evaluasi 1. Evaluasi pelaksanaan

PKSP-BBM program

BLT dengan melibatkan

publik.

2. Evaluasi efektivitas

program untuk bahan

masukan (feedback).

BAB V

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

29 | P a g e

(a) Masyarakat miskin (Gakin) merasa senang menerima dana BLT, sebesar Rp




(b) Di kecamatan Ngajum, dana BLT diserahkan secara langsung kepada ibu-ibu,


(c) Dana BLT dibelikan untuk keperluan hidup keluarga berupa Sembako dan


(d) Dana BLT dapat membantu keluarga miskin dalam meringankan beban hidup


(e) Mekanisme dan proses pelaksanaan program PKPS-BBM untuk program BLT

masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga diapandang masih belum

efektif, baik pada tahap pendataan, pengajuan dan pencairan.

2. Saran

(a) Secara umum proses penyaluran PKPS-BBM program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu ada

penyempurnaan dan perbaikan dalam proses dan mekanismenya, sehingga penyaluran

program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

(b) Karena program PKPS-BBM tahun 2005 terdiri dari empat program, yaitu program

BLT, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan, maka perlu dilakukan penelitian

30 | P a g e

lanjutan terhadap tiga bentuk program yang lainnya selain program PKPS-BBM dalam

bentuk BLT.

Daftar Pustaka

Awan Setya Dewanta (ed.). 1999. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta :

Aditya Media.

31 | P a g e

Abdulsyani. 1994. Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta : Bumi Akasara.

Bakhit, I (et.al). 2001. Menggempur Akar-Akar Kemiskinan. Jakarta: YAKOMA-PGI.

Christenson, & Robinson. 1989. Community Development in Perspective. Iowa : Iowa

State University Press.

Dadang Nurmada. 1997. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program

Kesejahteraan Sosial. Jurnal Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha

Kesejahteraan Sosial, Nomor : 06 Tahun 1997.

Epi Supiadi. 2002. Pergeseran Paradigma dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.

Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol 1 Nomor 1, Mei 2002: STKS Bandung

Gunawan, & Sucipto. 1998. Interaksi Sosial Masyarakat Kawasan Industri. Jakarta : Jurnal

Penelitian & Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Volume 3, No. 3, Desember

1998.

Hettne, B. 2001. Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. Jakarta: Gramedia.

Irwanto. 1998. Focus Group Discussion :Suatu Pengantar Praktis. Jakarta : Pusat kajian

pembangunan masyarakat - Unika Atmajaya.

Isbandi Rukminto Adi. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi

Komunitas. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.

Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta: LkiS.

Krustanto. 2003. Hutan Berbasis Kemasyarakatan : Solusi Alternatif dalam Otonomi

Daerah. http://www.arupa.or.id.

Kamanto Sunarto. 1993. Pengantar Sosiologi. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi, Universitas Indonesia.

32 | P a g e

Loekman Soetrisno. 1999. Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan; dalam

Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Editor: Awan Setya Dewanta.

Yogyakarta : Aditya Media.

Loekman Soetrisno. 2003. Pembangunan Nasional dan Budaya Lokal : Industrialisasi

Kehutanan dan Sistem Pertanian Berladang di Indonesia.

http://202.159.18.43/jsi/lloekman.htm.

Mubyarto. 1995. Profil Desa Tertinggal Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media.

Moeljarto Tjokrowinoto. 2001. Pembangunan, Dilema dan Tantangannya. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

Masri Singarimbun, & Sofian Effendi (ed.). 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta :

LP3ES.

Mardalis. 1998. Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara.

Munandar Soelaiman. 1998. Dinamika Masyarakat Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oman Sukmana. 2004. Model Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Hutan (Desa Hutan)

melalui Program Kemitraan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat: Studi di

desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Batu. Malang: Lemlit UMM.

Oman Sukmana. 2005. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan melalui

Pengembangan Institusi dan Modal Sosial Lokal: Studi pada masyarakat

miskin pedesaan di wilayah kecamatan Pujon, Malang. Malang: Lemlit UMM.

Sumitro Maskun. 1995. Pembangunan Masyarakat Desa: Asasa, Kebijakan dan

Manajemen. Yogyakarta: Media Widya Mandala.

Sanapiah Faisal. 2001. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta : manajemen.

Soerjono Soekamto. 1986. Sosiologi : Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press.

33 | P a g e

-----------------------. 1993. Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. Jakarta :

Rajawali Pers.

Siti Aminah. 1997. Kemiskinan Petani dan Upaya Penanganannya. Jurnal Informasi

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Nomor 4 tahun 1997.

Suradi. 2000. Strategi Pembangunan Masyarakat: Tinjauan ke arah Program Sosial

Partisipatif. Jurnal Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha

Kesejahteraan Sosial, Vol 5 Nomor : 2 September 2000.

Tuti Kartika & Untung Basuki. 2002. Dinamika Hubungan Antar Kelompok di

Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial

“Peksos”. Volume 1, Nomor 1, Mei 2002. STKS Bandung.

Yusuf Qaradhawi. 2002. Teologi Kemiskinan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

34 | P a g e

Pola Mekanisme Efektif Penyaluran Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

Documents