POLA HUBUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA · NIM : 106046103539 . Dibawah Bimbingan : Pembimbing I Pembimbing II . Dr. Hendra Kholid, MA M. Maksum S.Ag., MA NIP : 197807152003121007

POLA HUBUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA

DENGAN BMT SHAR-E DALAM PENYALURAN

PEMBIAYAAN MIKRO

(Penelitian di Bank Muamalat Indonesia dan LKMS BMT Shar-E)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)

Oleh:

SATRIA LAKSONO NIM : 106046103539

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431 H/2011 M

POLA HUBUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA

DENGAN BMT SHAR-E DALAM PENYALURAN

PEMBIAYAAN MIKRO

(Penelitian di Bank Muamalat Indonesia dan LKMS BMT Shar-E)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)

Oleh :

SATRIA LAKSONO

NIM : 106046103539

Dibawah Bimbingan :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Hendra Kholid, MA M. Maksum S.Ag., MA

NIP : 197807152003121007

KONSENTARSI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

143I H/2010 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul POLA HUBUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA

DENGAN BMT SHAR-E DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO telah

diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 1 Februari 2011. Skripsi ini

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah

(S.E.Sy.) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).

Jakarta, 1 Februari 2011

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

NIP. 195505051982031012

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua : Dr. Euis Amalia, M. Ag (......................................)

NIP. 197107011998032002

Sekretaris : Mu’min Roup, S. Ag., MH (......................................)

NIP. 150281979

Pembimbing I : Dr. Hendra Kholid, MA (......................................)

Pembimbing I : M. Maksum S.Ag., MA (......................................)

NIP : 197807152003121007

Penguji I : Dr. Euis Amalia, M. Ag (......................................)

NIP. 197107011998032002

Penguji II : Nahrowi, SH, M.H (......................................)

NIP. 197302151999031002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayaullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 1 Februari 2011

Satria Laksono

i

ABSTRAK

“Pola Hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan BMT Shar-E dalam

Penyaluran Pembiayaan Mikro” Oleh Satria Laksono, 106046103539

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan (Bank dan

LKMS) menyebabkan masih rendahnya kapasitas pembiayaan yang diberikan

perbankan maupun LKMS kepada UMKM dan masyarakat. Untuk itu, kemitraan

antara lembaga keuangan menjadi salah satu solusi bagi lembaga keuangan yang ada

dalam mengatasi permasalahan rendahnya kapasitas pembiayaan kepada UMKM dan

masyarakat sehingga memiliki fungsi intermediasi yang optimimal.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Teknik penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian kepustakaan

(library research) dari beberapa literatur tertulis. Selain itu, penulis juga

menggunakan penelitian lapangan (field research), dimana penulis melakukan

penelitian secara langsung ke objek penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin antara

BMI dengan LKMS BMT Shar-E ini terjadi dalam beberapa pola hubungan yang

strategis bagi kemajuan dan perkembangan kedua belah pihak. Hal ini tercermin

dalam beberapa pola hubungan yakni pola hubungan kelembagaan, operasional serta

pola hubungan dalam penyaluran pembiayaan linkage program kepada BMT.

Kemitraan ini menurut penulis menjadi sinergi yang positif dengan beberapa

pengaruh yang positif pula bagi BMT dalam penguatan, pengembangan serta

peningkatan peran BMT bagi masyarakat.

ii

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, hanyalah ucapan syukur yang mampu terucap

atas segala nikmat, karunia, dan rahmat-Nya. Tiada daya dan upaya melainkan atas

kehendak-Nya, begitupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudahan

dan pertolongan Allah senantiasa penulis rasakan, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skiripsi dengan judul “Pola Hubungan Bank Muamalat Indonesia

dengan BMT Shar-E dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro”

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu

(S1) Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syariah Hidayatullah Jakarta.

Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada penghuni surga, yang telah

membawa umatnya kepada zaman pengetahuan ilmu dunia dan akhirat, kepada

baginda terbesar yang ada dimuka bumi ini yaitu Habibina wa syafina wa maulana

Muhammad SAW. Yang memberikan inspirasi pada penulis dalam mencapai

kegigihan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima

kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M, selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat, Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

iii

3. Bapak Mu’min Roup, M.A selaku Sekretaris Jurusan Muamalat, Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Dr. Hendra Kholid, MA selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang

telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan segenap perhatian untuk

memberikan pencerahan dan pengarahan yang begitu berharga bagi penulis,

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak. M. Maksum M. Ag selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang juga

telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan segenap perhatian untuk

memberikan pencerahan dan pengarahan yang begitu berharga bagi penulis,

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa

kuliah.

7. Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan

Utama serta Staf TU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah berbaik hati

memberikan reference kepada penulis dan kemudahan dalam surat menyurat.

8. Orang Tua saya yang teristimewa dan sangat berjasa dalam hidup saya, yaitu

Sardianto dan Welas Asih, terima kasih atas segalanya yang tidak pernah

henti-hentinya mendoakan penulis dalam menuntaskan studi demi meraih

cita-cita.

9. Adik Unggul R.N, Rino Samiaji dan Tyas Nur Safitri yang senantiasa

memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

iv

10. Bapak Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI), Ibu Emma S dan Ibu Rika

(Pengelola BMT El Wahida), Ibu Ria (Pengelola BMT El Qayyum), Bapak

Eko dan Dadan.S (Pengelola BMT El Muchtar), terima kasih atas

kesediaannya meluangkan waktu dan memberikan data bagi penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan, keluarga besar penghuni PS A angkatan 2006

khususnya Muhammad Nasir, Ahmad Fauzi, Ahmad Zamahsari dan

Hasanudin yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang selalu ceria terima kasih untuk

doa dan motivasinya hingga penulis bisa bangkit menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dengan segala keterbatasan yang ada tidak akan mampu membalas

segala budi baik semua pihak yang telah diutarakan diatas. Dengan tulus penulis

memohon kehadirat Allah SWT kiranya berkenan dalam memberikan ganjaran yang

berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berkenan berpartisipasi.

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

D. Metode Penelitian 12

E. Review Studi Terdahulu 15

F. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Konsep Kerjasama Pembiayaan dalam Islam 21

1. Pengertian 21

2. Manfaat 23

3. Pola kerjasama pembiayaan usaha dalam Islam 24

B. Konsep Penyaluran Pembiayaan Melalui Linkage Program 37

1. Pengertian linkage program 37

2. Bentuk linkage program 42

3. Ketentuan linkage program 53

vi

BAB III PENERAPAN LINKAGE PROGRAM PADA BANK MUAMALAT

INDONESIA

A Sejarah Visi, Misi, serta Tujuan Bank Muamalat Indonesia 58

B. Struktur Organisasi, Produk-produk dan jasa Bank Muamalat

Indonesia 60

C. Profil BMT Jayakarta El Qayyum 63

D. Profil BMT El Wahida 65

E. Profil BMT El Muchtar 69

F. Mekanisme pola hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan

LKMS BMT Shar-E dalam penyaluran pembiayaan mikro 71

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis pola hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan LKMS

BMT Shar-E dalam penyaluran pembiayaan mikro 73

B. Analisis manfaat penerapan linkage program BMI terhadap LKMS

BMT Shar-E 122

BAB V PENUTUP 129

A. Kesimpulan 129

B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA 131

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sektor UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia.

Pemberdayaan, pengembangan serta penguatan UMKM akan memperkokoh struktur

perekonomian Indonesia. Tak hanya sampai disini, ternyata UMKM (Usaha Mikro

Kecil dan Menengah) memiliki potensi yang besar dalam peningkatan taraf hidup

rakyat banyak.

Peran UMKM yang sangat besar ini ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap

3 hal yakni ; produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan

tenaga kerja.1 Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi

dan UKM Republik Indonesia, Bagian Data-Biro Perencanaan bahwa dari segi

kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun

2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga yang berlaku tercatat

sebesar Rp. 2.609,37 Triliun atau 55,56% dari total PDB Nasional, terdiri dari

kontribusi skala usaha mikro sebesar Rp. 1.505,31 Triliun (32,05%), skala usaha kecil

sebesar Rp. 473,27 Triliun (10,08%), dan skala usaha menengah sebesar Rp. 630,79

1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Jakarta : CV. Eko

Jaya 2001), Cet pertama, hal. 279.

2

Triliun (13,43%). Sisanya kontribusi skala usaha besar yakni Rp. 2.087,12 Triliun

(44,44%).

Sedangkan pada tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional

menurut harga yang berlaku tercatat sebesar Rp. 2.105,13 Triliun atau 56,23% dari

total PDB Nasional. Sedangkan kontribusi usaha besar sebesar Rp. 1.638,84 Triliun

(43,77%).2

Dari segi perkembangan jumlah UMKM, pada tahun 2008 jumlah UMKM

yang ada sebesar 51.257.537 unit usaha atau 99,99% dari jumlah seluruh unit usaha,

yang terdiri dari usaha mikro sebesar 50.697.659 unit (98,90% pangsa usaha), jumlah

usaha kecil sebesar 520.221 unit (1,01% pangsa usaha), dan usaha menengah sebesar

39.657 unit (0,08% pangsa usaha). Sedangkan posisi jumlah usaha besar sebesar

4.372 unit (0,01% dari seluruh jumlah pangsa usaha). Jumlah UMKM ini mengalami

peningkatan/perkembangan yakni sebesar 1.433.414 unit atau 2,88% dari jumlah

UMKM pada tahun 2007 yang hanya sebesar 49.824.123 unit. Sedangkan posisi

jumlah usaha besar sebesar 4.463 unit (,01% dari pangsa usaha yang ada).3

Dari segi kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja nasional, pada

tahun 2008 UMKM hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang

atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, dengan komposisi

penyerapan tenaga kerja yang terdiri dari usaha mikro sebesar 83.647.711 orang

2 Kementerian Koperasi dan UMKM, “Leaflet Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) tahun 2007-2008”, diakses pada tanggal 5 feb 2010 jam 16:41 dari

http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-statistik/37-statistik-ukm/212-statistikukm2009/

224-leaflet-data-kumkm 2009.html, hal. 2. 3 Ibid., hal. 2.

3

(89,30%), usaha kecil sebesar 3.992.371 orang (4,26%), dan usaha menengah sebesar

3.256.118 orang (3,48%). Sedangkan usaha besar pada tahun 2008 hanya mampu

menyerap tenaga kerja sebesar 2.776.214 orang (2,96%). Jumlah penyerapan tenaga

kerja ini meningkat sebesar 2.156.526 orang atau 2,43% dibandingkan dengan tahun

2007.

Pada tahun 2007, UMKM hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar

88.739.744 orang atau 96,95% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada.

Sedangkan usaha besar pada tahun 2007 hanya mampu menyerap tenaga kerja

sebesar 2.788.518 orang (3,05%).4

Dari semua potensi serta implikasi positif lainnya yang dimiliki oleh UMKM,

ternyata UMKM memiliki permasalahan-permasalahan serius yang harus diatasi agar

tidak mengganggu dan menghambat perkembangan UMKM.

Permasalahan yang dialami UMKM tersebut diantaranya adalah 1. rendahnya

produktivitas, 2. terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif terutama

terhadap akses permodalan, teknologi, informasi dan pasar. 3. kurang kondusifnya

iklim usaha5

Terkait dengan permasalahan terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya

produktif, bisa kita lihat bahwa dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan

4 Kementerian Koperasi dan UMKM, “Buku Statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) tahun 2007-2008”, diakses pada tanggal 5 feb 2010 jam 16:41 dari

http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-statistik/37-statistik-ukm/212-statistik-ukm-

2009/216-buku-statistik-ukm-2009.html, hal. 48. 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Cet pertama, hal.

279-280.

4

sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi

sangat terbatas. Keadaan ini bagi UMKM dinilai sulit untuk meningkatkan kapasitas

usaha ataupun pengembangan produk-produk yang bersaing. Permasalahan lainnya

adalah persyaratan pinjaman/pembiayaan yang tidak mudah untuk dipenuhi bagi

UMKM. Meskipun usahanya dinilai layak tetapi jumlah jaminan yang ada harus

memadai dan cukup menurut penilaian bank. Disamping itu, dunia perbankan yang

merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan

yang beresiko tinggi sehingga perbankan cenderung untuk berhati-hati dalam

pemberian pembiayaan/pinjaman kepada UMKM.6

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka optimalisasi

peran perbankan menjadi sangat penting karena fungsi utama perbankan di Indonesia

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.7 Disamping itu, perbankan

juga berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi antara

penyimpan dan peminjam dana.8

6 Ibid., hal. 280.

7 Bank Indonesia, “Institusi Perbankan Indonesia”, diakses pada tanggal 15 April 2010 jam

10.32 dari http:www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Arsitektur+Per

bankan+Indonesia/api2.htm. 8 A. Riawan Amin, Perbankan Syariah Sebagai Solusi Perekonomian Nasional Pidato

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Perbankan Syariah, Sidang Senat

Terbuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu 11 Juli 2009.

5

Peran sebagai lembaga intermediasi harus dijalankan secara baik dan

maksimal oleh perbankan. Hal ini bertujuan agar permasalahan-permasalahan yang

dihadapi sektor UMKM bisa berkurang dan terselesaikan. Bila fungsi intermediasi

perbankan baik dan maksimal maka akses sektor riil UMKM terhadap

permodalan/pendanaan bisa terpenuhi dan hal ini berimplikasi pada perkembangan

sektor riil UMKM kearah yang semakin baik. Namun sebaliknya, bila fungsi

intermediasi perbankan tidak berjalan dengan baik dan maksimal maka akses sektor

riil UMKM terhadap permodalan/pendanaan tidak bisa terpenuhi dan hal ini akan

berimplikasi pada terhambatnya perkembangan sektor riil UMKM.

Namun faktanya, sampai saat ini fungsi intermediasi yang dilakukan oleh

perbankan nasional masih kurang maksimal. Berdasarkan data Bank Indonesia, dari

jumlah bank secara keseluruhan per Januari 2010 yakni 121 bank - terdiri dari 4 Bank

Persero (State Owned Banks), 35 BUSN Devisa (Foreign Exchange Commercial

Banks), 30 BUSN Non Devisa (Non-Foreign Exchange Commercial Banks), 26 BPD

(Regional Development Banks), 16 Bank Campuran (Joint Venture Banks), 10 Bank

Asing (Foreign Owned Banks)9 - tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) bank umum

yang lebih dari sama dengan 50% hanya 108 bank. Sedangkan sisanya 13 bank

memliki LDR (Loan to Deposit Ratio) kurang dari 50%. Kinerja LDR Bank Umum

secara keseluruhan per Januari 2010 hanya sebesar 72,13%, kredit yang disalurkan

9 Bank Indonesia, “Statistika Perbankan Indonesia Januari 2010 : Tabel 1.85 Perkembangan

Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum (Growth of Total Banks and Bank Offices)”, di akses pada

tanggal 15 April 2010 jam 10.40 dari http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Sta

tistik+Perbankan+Indonesia/spi_0110.htm hal. 88.

6

hanya sebesar Rp. 1.405.640 Miliar dari Rp. 1.948.890 Miliar dana pihak ketiga

(DPK) yang berhasil dihimpun. Non Performing Loan (Nominal) Bank Umum per

Januari 2010 sebesar Rp.48.830 Miliar atau sekitar 3,47%.10

Dibandingkan dengan bank umum, fungsi intermediasi perbankan syariah

menunjukan kinerja yang mengagumkan. Ini bisa dilihat dari tahun ke tahun besarnya

fungsi intermediasi bank syariah mendekati 100 persen, bahkan pernah

melampauinya. Dengan kata lain, hampir 100 persen dana pihak ketiga yang ada di

bank syariah disalurkan kembali kepada masyarakat. Sementara bank konvensional

paling tinggi mendekati angka 70 persen.11

Per Januari 2010, dari 6 bank umum

syariah dan 25 unit usaha syariah yang ada, tercatat bahwa pembiayaan (financing)

bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar Rp. 47.140 Miliar dengan Non

Performing Financing (Nominal) Rp. 2.053 Miliar atau sekitar 4,36 %. Tingkat FDR

(Financing to Deposit Ratio) sebesar 88.67%. Dana pihak ketiga yang berhasil

dihimpun per Januari 2010 sebesar Rp. 50.109 Miliar.12

Fakta ini menunjukkan, bank

syariah lebih pro dalam pengembangan sektor riil.

Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dan memperluas

penyaluran pembiayaan/kredit oleh perbankan, maka Bank Indonesia membuat

10

Bank Indonesia, “Statistika Perbankan Indonesia Januari 2010 : Tabel 1.22 Kinerja Bank

Umum (Commercial Banks Performance)”, diakses pada tanggal 15 April 2010 jam 10.40 dari

http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_0110.htm

, hal. 25. 11

A. Riawan Amin, Buku Perbankan Syariah Sebagai Solusi Perekonomian Nasional Pidato

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Perbankan Syariah , hal. 77. 12

Bank Indonesia, ”Statistika Perbankan Indonesia Januari 2010 : Tabel 2.5 Aktiva Produktif

Perbankan Syariah (Earning Assets of Syariah Banks)”, diakses pada 15 April 2010 jam 10.40 dari

http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_0110.htm

, hal. 96.

7

kebijakan linkage program. Linkage program merupakan perluasan pola pembiayaan

perbankan dengan membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangan

lainnya, baik BPR/S, BMT, Koperasi, Koperasi Syariah, dan lembaga keuangan

lainnya. Linkage Program yang dicanangkan semenjak tahun 2002 merupakan

kerjasama antara bank umum dan BPR/S yang bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas penyaluran kredit BPR/S dan efisiensi pelaksanaan skim kredit bank umum,

terutama untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK).13

Beberapa pola linkage

yang bisa dilakukan oleh perbankan yakni executing, channeling, dan joint financing.

Daftar Bank Umum pelaku penandatangan Linkage Program pada Rabu, 1

April 2009, tercatat sebanyak 19 bank umum diantaranya adalah PT. Bank Muamalat

Indonesia sebesar Rp. 66.586.747.138 (mitra program BPRS dan BMT), PT. Bank

Syariah Mandiri sebesar Rp. 27.000.000.000 (mitra program BPR dan BPRS ), PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 512.000.000.000 (mitra program

BPR dan Koperasi), dan PT. Bank Mega Tbk sebesar Rp. 15.000.000.000 (mitra

program BPR). Total plafon kredit linkage program (BPR/S) periode Juli 08 – Maret

09 (16 Bank Umum) sebesar Rp. 1.538.000.000.000, sedangkan total plafon kredit

linkage program (Koperasi, BMT) periode Juli 08 – Maret 09 (12 Bank Umum)

sebesar Rp. 1.928.000.000.000.14

13

Bank Indonesia, “Lampiran Siaran Pers No.11/11/PSHM/Humas : Daftar Bank Umum

Pelaku Penandatangan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009”, diakses pada tanggal 15 April

10.45 dari http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/ Siaran+Pers/sp_1111109.htm, hal .1. 14

Ibid., hal. 2.

8

Menurut Direktur Pengaturan dan Penelitian Perbankan BI Halim Alamsyah,

penyaluran kredit linkage program mencapai Rp 6 Triliun pada 2008 dari Rp 2,8

Triliun pada 2006. Sedangkan per Februari 2009 mencapai Rp.6,4 Triliun.15

Salah satu bank umum syariah yang melakukan linkage program dalam

pembiayaan mikro adalah Bank Muamalat Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya

sebagai lembaga intermediasi, yakni memperluas pembiayaannya kepada sektor-

sektor ekonomis dan UMKM, maka disamping melakukan pembiayaannya sendiri,

Bank Muamalat Indonesia juga menjalankan kerjasama linkage program dengan

mitra program BPRS dan LKMS BMT.

Per Februari 2010, Bank Muamalat memiliki jaringan kantor individual

perbankan syariah (Individual Islamic Banking Network) terluas yakni 1 kantor pusat,

75 kantor cabang, 35 kantor cabang pembantu, dan 92 kantor kas.16

Kinerja keuangan

Bank Muamalat pun dari tahun ke tahun terlihat baik. Pada tahun 2009, Bank

Muamalat Indonesia memiliki total aktiva sebesar RP. 16.027,18 Miliar, total dana

pihak ketiga (DPK) sebesar Rp. 13.316,90 Miliar, dan total pembiayaan yang

disalurkan sebesar Rp. 11.428,01 Miliar. Sementara itu, Tingkat FDR pembiayaan

(Dana Pihak III) BMI sebesar 85,82 %, dan tingkat rasio pembiayaan bermasalah

(Bersih)/ NPF sebesar 4,10 %.17

17

Media Center Koperasi dan UKM, “Perkuat Kinerja BPR dan UMKM”, diakses pada

tanggal 18 April 2010 jam 14.10 dari http://www.depkop.go.id/detail-berita.php.htm. 16

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Februari 2010, (Jakarta : Direktorat Perbankan

Syariah), hal. 2. 17

Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2009, hal. 5.

9

Dalam penyaluran pembiayaan melalui linkage program, per 1 April 2009

Bank Muamalat Indonesia telah melakukan penandatangan linkage program dengan

menyalurkan pembiayaan kemitraan kepada mitra program BPRS dan BMT dengan

plafon pembiayaan sebesar Rp. 66.586.747.138.18

Disamping itu, dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro maka

Bank Muamalat juga bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK)

dengan cara membuat dan mengembangkan BMT Shar-E. Bank Muamalat bersama

dengan PINBUK menargetkan memberi dukungan pengembangan 500 BMT dengan

layanan Shar-E di seluruh Indonesia. Hingga saat ini baru terdapat sebanyak 349

BMT Shar-E. Dan sisanya dapat beroperasi di semester kedua tahun ini tahun 2009.19

Dalam kemitraan tersebut, BMT memiliki modal Rp 100 juta, sekitar Rp 15

juta dari Bank Muamalat, Rp 10 juta dari PINBUK dan Rp 75 juta dari swadaya

masyarakat. Dari porsi tersebut Bank Muamalat berkomitmen menyiapkan dukungan

hardware, standarisasi counter, warkat administrasi, penyelenggaraan pelatihan, biaya

pendampingan, dan fasilitasi EDC dan PC Banking. Sementara PINBUK mempunyai

peran mendorong swadaya masyarakat pada pendirian BMT Shar-E, menyiapkan

standar prosedur manajemen dan standar prosedur operasional, software aplikasi

BMT Online, fasilitasi pelatihan pengurus dan pengelola dan pendampingan BMT.20

18


Pelaku Penandatangan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009”, hal. 1. 19

Republika Newsroom, “Bank Muamalat Dukung Pengembangan BMT Share-E”, diakses

pada tanggal 28 Juli 2010 jam 10:15 dari www.republika.co.id 20

Ibid.,

10

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas

permasalahan ini dengan judul “Pola Hubungan Bank Muamalat Indonesia

dengan BMT Shar-E dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro”

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

A. Pembatasan Masalah

Mengingat pembahasan permasalahan ini memiliki cakupan yang sangat luas

dan kompleks, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dan perumusan

masalah terhadap objek yang dikaji yaitu “Pola Hubungan Bank Muamalat

Indonesia dengan BMT Shar-E dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro”

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kembangkan dalam penyusunan

skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pola hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan BMT Shar-E

dalam penyaluran pembiayaan mikro ?

2. Bagaimana manfaat pola hubungan kemitraan ini terhadap BMT Shar-E ?

11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

a. Mengetahui dan memahami pola hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan

BMT Shar-E dalam penyaluran pembiayaan mikro

b. Mengetahui dan menganalisis manfaat penerapan kemitraan ini terhadap

LKMS BMT Shar-E

2. Manfaat/Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan

pengalaman aplikatif penulis tentang pola hubungan kemitraan perbankan syariah

dengan lembaga keuangan mikro syariah terutama Bank Muamalat Indonesia

dengan BMT Shar-E dalam penyaluran pembiayaan mikro kepada UMKM.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran masukan yang positif

dan bermanfaat dalam mengembangkan pola hubungan linkage program Bank

Muamalat Indonesia dengan BMT Shar-E ke arah yang lebih baik. Dengan hal

tersebut diharapkan BMT Shar-E dapat memberikan kemanfaatan optimal yang

lebih baik bagi UMKM.

12

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ilmu

pengetahuan ekonomi Islam yang informatif sebagai referensi dan bahan bacaan

yang berkaitan tentang masalah tersebut.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena sifat penelitiannya adalah

deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara

sistematis.

Teknik penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara penelitian

kepustakaan (library research), yakni penulis mengkaji dan memahami secara

lebih mendalam literatur tertulis yang ada serta berkaitan dengan masalah yang

penulis teliti baik berupa dokumen dan data yang diperoleh dari objek penelitian,

buku, catatan, jurnal, artikel, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Tujuan

dilakukan penelitian kepustakaan ini adalah sebagai referensi, sumber informasi

serta kekayaan literatur yang dapat membantu penulis dalam melakukan

penelitian.

Selain itu, dilakukan pula teknik penelitian lapangan (field research),

dimana penulis melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian yakni

pada Bank Muamalat Indonesia dan LKMS BMT Shar-E .

13

2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,

literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber data-data lainnya

yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.

b. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil

pertanyaan, diskusi dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

pada Bank Muamalat Indonesia dan LKMS BMT Shar-E.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka dalam pengumpulan data

skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang diterima

dari perusahaan yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan

masalah penelitian ini.

b. Wawancara (Interview), yaitu dengan melakukan wawancara terhadap

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu kepada :

Manager LKMS Bank Muamalat Indonesia dan Manager BMT Shar-E

beserta pegawainya yang dianggap perlu bagi penulis untuk mendukung dan

melengkapi data serta informasi yang dibutuhkan terkait materi skripsi ini.

14

c. Observasi/Pengamatan Objek yaitu metode pengumpulan data dengan cara

peneliti mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti (Bank

Muamalat Indonesia dan BMT Shar-E). Kemudian setiap gejala yang bisa

memberikan informasi dari pengamatan tersebut dicatat sesuai dengan yang

disaksikan selama penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh penulis dari wawancara terhadap Manager

LKMS Bank Muamalat Indonesia yang terkait dengan materi skripsi dan

Pimpinan LKMS BMT Shar-E beserta pegawai lainnya, dan dokumentasi data-

data yang telah didapatkan dari LKMS BMT dan data-data lainnya, serta data

informasi yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan kemudian diolah

dengan pendekatan deskriptif analisis.

Pendekatan deskriptif analisis yaitu data penelitian yang berupa kata-kata,

dan uraian kalimat baik; wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah

itu data dikumpulkan, diolah, dan dijelaskan sesuai apa adanya.

Data-data yang telah terkumpul diperiksa kembali (editing) mengenai

kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban serta

kebenaran dan relevansi dari informasi dan data yang diperoleh.

Kemudian dilakukan analisis terhadap semua data yang ada untuk menarik

suatu kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini yang penulis

analisis adalah pola hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan LKMS BMT

15

Shar-E. Dan menganalisis manfaat positif kemitraan yang dilakukan BMI

terhadap LKMS BMT Shar-E.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

E. REVIEW STUDI TERDAHULU

Adapun review studi terdahulu yang digunakan dari penulisan ini adalah:

N0 Judul Skripsi Pembahasan dan kesimpulan

1. Skripsi pada tahun 2009

atas nama Jubaedah

dengan judul “Peran

Strategis Linkage Program

Bank Syariah terhadap

Penguatan Lembaga

Keuangan Mikro Syariah”

(Studi Pada Bank

Muamalat Indonesia).

Skripsi tersebut membahas tentang implementasi

linkage program yang dilakukan oleh BMI

terhadap BPRS, mengidentifikasi permasalahan

yang dihadapi BMI dalam pelaksanaan linkage

program, serta strategi BMI dalam menyelesaikan

permasalahan yang muncul dalam linkage program

kepada BPRS.

Hasil Penelitian : BMI melakukan kerjasama

dengan 43 BPRS. Hubungan BMI dengan BPRS

tersebut mulai dari hanya menempatkan dana

dalam bentuk deposito hingga ikut dalam

16

penyertaan modal. Pola kerjasama linkage BMI

dengan BPRS umumnya dilakukan dalam bentuk

executing dimana keputusan pembiayaan ada di

tangan BPRS. Namun BMI berhak mengecek

calon nasabah.

Dalam hal ini juga dijelaskan peluang, tantangan,

kekuatan dan kelemahan dari program linkage

yang dilakukan Bank Muamalat.

2. Skripsi pada tahun 2009

atas nama A. Fauzan

dengan judul “Alokasi

Penyaluran Dana

Pembiayaan pada UKM

oleh Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Syariah

Cabang Tangerang”

Kebijakan Bank berkenaan dengan alokasi dana

pembiayaan pada UKM yang dilakukan oleh BRI

Syariah cabang Tangerang yakni dalam bentuk, A.

Penggunaan dana PKBL (Pembiayaan Kemitraan

dan Bina Lingkungan) B. Linkage program

dengan lembaga keuangan mikro, yakni perluasan

pembiayaan syariah melalui pola kemitraan

dengan lembaga terkait misalnya lembaga

keuangan mikro seperti BPRS, BMT, Koperasi.

Pola yang dilakukan yakni executing, channeling,

joint financing. C. Asset Buy yakni pembelian

asset bank berupa pembiayaan oleh bank lain,

transaksi ini disebabkan bank kelebihan likuiditas

17

atau karena sebuah kebijakan tertentu untuk

menyalurkan dananya. D. Model penjaminan cash

collateral

3 Penelitian lembaga yang

dilakukan oleh lembaga

penelitian (LP3I)

Universitas Padjajaran

(2007) yang berjudul

Dampak Pelaksanaan

Linkage Program terhadap

Peningkatan Penyaluran

Kredit Perbankan kepada

Usaha Mikro dan Kecil

(UMK) dan terhadap

peningkatan kinerja BPR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan

pelaksanaan linkage program serta menganalisis

dampak pelaksanaan linkage program terhadap

penyaluran kredit perbankan kepada UMK dan

peningkatan kinerja BPR.

Hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan

kerjasama linkage belum berdampak pada

perbaikan kinerja BPR. Efek kerjasama hanya

signifikan terhadap peningkatan portofolio

penyaluran kredit BPR. Efek terhadap kinerja BPR

tampaknya belum dapat dibuktikan, karena jumlah

pinjaman linkage yang masih relatife kecil

sehingga efeknya memerlukan kurun waktu

tertentu.21

21

Jubaedah, Skripsi berjudul “Peran Strategis Linkage Program Bank Syariah terhadap

Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)”, (Skripsi S1

fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

18

Perbedaan dengan judul skripsi yang penulis teliti yaitu skripsi pertama diatas

membahas tentang implementasi linkage program Bank Muamalat dengan beberapa

pola linkage yang dilakukan baik pola executing, channeling, dan joint financing.

Serta kelebihan dan kekurangan dari berbagai bentuk pola tersebut. Kemudian skripsi

kedua membahas kebijakan BRI Syariah berkenaan dengan alokasi dana pembiayaan

pada UKM dilakukakan dengan beberapa bentuk salah satunya disinggung sedikit

tentang linkage program. Sedangkan penelitian yang dilakukan diataas menganalisis

dampak pelaksanaan linkage program terhadap penyaluran kredit perbankan kepada

UMK dan peningkatan kinerja BPR. Model Panel Logit digunakan untuk menguji

apakah benar linkage program menguntungkan bagi bank umum dan BPR.

Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dalam skripsi ini, penulis

membahas pola luas linkage bank syariah dengan LKMS BMT, yakni pola hubungan

linkage Bank Muamalat Indonesia dengan LKMS BMT yang bernama BMT Shar-E.

Serta implikasi penerapan pola hubungan linkage program ini terhadap LKMS BMT.

Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan pola hubungan kemitraan yang terjadi dari

2 sisi, yakni BMI dan LKMS BMT Shar-E sehingga hasil penelitian yang dilakukan

diharapkan memberikan kondisi gambaran yang menyeluruh dari implementasi pola

hubungan tersebut.

19

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis dalam penyusunan skripsi ini membagi sistematika penulisan kedalam

5 bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah,

tujuan dan kegunaan/manfaat penelitian, metode penelitian, review

studi terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Membahas mengenai konsep kerjasama pembiayaan dalam Islam,

(meliputi : Pengertian, Manfaat, dan Pola pembiayaan dalam Islam),

Konsep penyaluran pembiayaan melalui linkage program, meliputi :

(Pengertian linkage program, Bentuk linkage program, dan Ketentuan

linkage program)

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Membahas mengenai sejarah Bank Muamalat Indonesia dan LKMS

BMT , Visi Misi Tujuan Bank Muamalat Indonesia dan LKMS BMT,

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia dan BMT Shar-E,

Produk-produk serta jasa Bank Muamalat Indonesia dan LKMS BMT

20

Shar-E, Mekanisme pola hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan

LKMS BMT Shar-E dalam penyaluran pembiayaan mikro

BAB IV HASIL PENELITIAN

Membahas analisis pola hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan

LKMS BMT Shar-E dalam kerjasama penyaluran pembiayaan mikro,

pengaruh penerapan linkage program BMI terhadap LKMS BMT

Shar-E

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran dari Penulis.

21

BAB II

KONSEP KERJASAMA PEMBIAYAAN DALAM ISLAM

A. Konsep Kerjasama Pembiayaan dalam Islam

1. Pengertian

Untuk mendefinisikan pengertian kerjasama pembiayaan dalam Islam

secara tepat, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari masing-

masing kata pembentuknya, yakni definisi kerjasama, pembiayaan, dan Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional

edisi ketiga tahun 2005 yang dimaksud kerjasama adalah kegiatan atau usaha

yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk

mencapai tujuan bersama.22

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga.23

Sedangkan definisi Islam menurut Prof. Dr. KH. Didin Hafidudin adalah

kepatuhan terhadap kehendak dan ketentuan Allah SWT serta taat kepada hukum

dan aturannya.24

Jadi dari ketiga definisi masing-masing kata pembentuknya, maka dapat

dipahami bahwa kerjasama pembiayaan Islam adalah kegiatan atau usaha yang

22

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Tahun 2005 23

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : Akademi Manajemen

Perusahaan YKPN, 2005), hal. 17. 24

M. Nadratuzzaman Hosen dkk, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Jakarta : PKES Publising,

2009).

22

dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah dan sebagainya terkait

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak tersebut kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan demi mencapai tujuan bersama

berdasarkan ketentuan dan aturan syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam pelaksanaan kerjasama pembiayaan dalam Islam, maka harus

memenuhi beberapa aspek berikut, yakni :25

1. Aspek syar’i

Bahwa dalam setiap realisasi kerjasama pembiayaan kepada pihak lain harus

tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur maisir,

gharar, tadlis dan riba serta bidang usaha yang dilakukan harus halal.

2. Aspek ekonomi

Bahwa dalam setiap realisasi kerjasama pembiayaan kepada pihak

lain, disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, kerjasama pembiayaan juga

harus tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pemberi

pembiayaan maupun bagi penerima pembiayaan.

3. Aspek sosial

Bahwa dalam setiap realisasi kerjasama pembiayaan juga harus

mempertimbangkan dan memenuhi aspek sosial bagi pihak lain, antara lain tolong

menolong, kemanfaatan, kesejahteraan, kemaslahatan serta membantu pemenuhan

jaminan sosial.

25

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hal. 16.

23

Konsep kerjasama pembiayaan dalam Islam haruslah berdasarkan hal-hal

yang diperbolehkan dalam syariah dan dilaksanakan dengan mengandung prinsip

keadilan, kesejajaran, kejujuran, amanah, tanggung jawab, keterbukaan,

kemanfaatan dan tolong menolong diantara para pihak yang bekerjasama.

2. Manfaat Kerjasama Pembiayaan Islam

Secara umum manfaat kerjasama pembiayaan Islam dapat dibedakan menjadi

2 kelompok, yakni manfaat pembiayaan untuk tingkat makro dan manfaat

pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro kerjasama pembiayaan mempunyai manfaat, yakni :26

1. Peningkatan ekonomi umat

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

3. Meningkatkan produktifitas

4. Membuka lapangan kerja baru

5. Terjadinya distribusi pendapatan

Adapun secara mikro, kerjasama pembiayaan memiliki manfaat, yakni :27

1. Upaya memaksimalkan laba

1. Upaya meminimalisir risiko

2. Pendayagunaan sumber ekonomi

3. Penyaluran kelebihan dana

26

Ibid., hal. 17-18. 27

Ibid., hal. 18.

24

3. Pola Kerjasama Pembiayaan Usaha dalam Islam

Kerjasama pembiayaan usaha dalam Islam ada 2, yakni :

a. Pembiayaan Musyarakah

1). Pengertian

Secara etimologi, asy-syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran),

yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa

dibedakan antara keduanya.28

Secara terminologi ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan

oleh para ulama fiqh, diantaranya :29

Menurut ulama Malikiyah, as-syirkah

adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang

bekerjasama terhadap harta mereka. Menurut ulama Syafi’iyah dan

Hanabilah, as-syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih

pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut ulama Hanafiyah, as-syirkah

adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam

modal dan keuntungan.

Berdasarkan definisi syirkah yang dikemukakan diatas, maka dapat

dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah ikatan kerjasama

yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang

keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

28

Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam Wa Adillatuha, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2004) 29

Nasrun Haroen, Fiqh muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 165-166.

25

Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan atau penanaman dana dari

dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha

tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah

pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian

berdasarkan proporsi modal masing-masing.30

2). Dasar Hukum Syirkah

Akad asy-syirkah dibolehkan, menurut ulama fiqh berdasarkan kepada

firman Allah dalam surat an-Nisa 4 :12 yang berbunyi :

…

Artinya : ....... tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari

seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Penyantun”.

30

Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : Direktorat Perbankan

Syariah, 2008), hal. B-4.

26

Dalam surat Shaad, 38 : 24, yang berbunyi :

...

Artinya : ... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh;

dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami

mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur

sujud dan bertaubat”.

Disamping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah yang

membolehkan akad asy-syirkah. Dalam sebuah hadist qudsi Rasulullah

SAW mengatakan :

قالع ريرة رضي اهلل عى ل اهلل :ن ابي سهم قالقال رس اهلل : صم اهلل عهي

ما صاحب فإرا خان, تعانى أوا ثانث انشريكيه ما نم يخه أحذ خرجت مه ي صاحب

ما ( ال حاكمراي اب داد)بيى

Artinya; “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Beliau berkata bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda Allah berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang

yang berserikat selama salah satu dari keduannya tidak mengkhianati

temannya, maka apabila dia mengkhianati temannya maka Aku keluar dari

antara mereka berdua”. (HR. Abu Daud dan Hakim)

31

Abi Daud Sulaiman As-Sajastani, Sunan Abu Daud, (Beirut : Darul Fikr, 1994) jilid 3,

h.226 no. 3383.

27

Dalam musyarakah/syirkah dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam

tentang ta’awun (gotong royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan.

Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian

keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh

faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu

dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik

modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nominal yang telah

ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa

ketika orang yang punya modal lebih besar akan menaggung resiko

financial yang juga lebih besar.32

Dimensi keadilan yang terwujud dalam syirkah selaras dengan

tuntutan untuk berlaku adil yang terdapat dalam surat QS. Al-Maidah (5)

ayat 8 yang berbunyi 33

:

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi

saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena

32

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat,

2008), hal. 135. 33

Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan

UKM, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hal. 306

28

adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Maidah (5) ayat 8)

3). Bentuk-Bentuk Syirkah :34

Syirkah secara umum terbagi dalam tiga bentuk, yaitu :

A. Syirkah ibahah, yaitu persekuatuan hak semua orang untuk dibolehkan

menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan

seseorang.

B. Syirkah amlak (perserikatan dalam pemilikan)35

, adalah dua orang atau

lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh

akad syirkah. Secara garis besar syirkah dalam katagori ini terbagi

menjadi dua bagian, yaitu :

1. Syirkatu Al-Milk yaitu hak milik. Dalam kitab perundang-undangan

biasa disebut syarikah ijbariyah (paksaan).36

Syarikah ijbariyah

adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih

tanpa kehendak. Artinya perserikatan tersebut terjadi secara

terpaksa bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contohnya

menerima warisan dari orang yang meninggal dunia.37

34

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media

Kencana, 2005), hal. 118-119. 35

Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, (Jakarta :

Renaisan, 2005), hal. 44. 36

Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam Wa Adillatuha (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2004), hal. 3877. 37

Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, hal. 44.

29

2. Transaksi, dalam kitab perundang-undangan biasa disebut dengan

syarikah ikhtiyariyah (pilihan).38

Syarikah ikhtiyariyah adalah

perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang

berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu

barang, atau mereka menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang

lain. Dimana mereka menerima pemberian hibah, waqaf ataupun

wasiat tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.39

C. Syirkah akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul

dengan adanya perjanjian.

Syirkah akad terbagi tiga, yaitu :

1. Syirkah Amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam

modal/harta. Syirkah Amwal terbagi menjadi dua yaitu :

a. Syirkah al‟Inan, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap

pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan

dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.

Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun

38

Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam Wa Adillatuha, hal. 3877. 39

Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, hal 44.

30

kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan

mereka.40

b. Syirkah al-Mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang

atau lebih dalam modal dan keuntungannya, dengan syarat besar

modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak

melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama

dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota

lainnya.

2. Syirkah ‟Amal/abdan (persekutuan kerja/fisik), yaitu perjanjian

persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan

dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan

upah dibagi diantara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan

mereka.

3. Syirkah Wujuh, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan

modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama

tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas.41

40

Ibid., hal. 45. 41

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, hal. 118-119.

31

4). Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah

Penetapan nisbah dalam akad musyarakah dapat ditentukan melalui 2

cara, yaitu 42

:

A. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara

proporsional sesuai modal yang disetor tanpa memandang apakah

jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak.

Ini adalah pandangan mazhab Maliki dan Syafi’i. Menurut mereka

keuntungan adalah hasil modal. Karenanya, pembagian keuntungan

itu harus proposional.43

B. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, penentuan nisbah yang dipertimbangkan

bukan hanya didasarkan atas modal yang disetorkan, tetapi juga

didasarkan atas tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau

waktu kerja yang lebih panjang.

Mahzab Hanafi dan Mazhab Hanabilah menyetujui pembagian

keuntungan yang tidak proposional terhadap modal bila para mitra

membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumen ini

didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil

modal saja, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila

42

Ibid., hal. 141. 43


32

salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari yang lain,

dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu

bagian tambahan dari keuntungan sebagai pengganti dari sumbangan

kerja yang lebih banyak.44

Ibnu Qudamah mengatakan : ” pilihan dalam keuntungan

dibolehkan dengan adanya kerja, karena seseorang dari mereka

mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih

kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan.

Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian

keuntungannya.45

5). Pembagian Kerugian

Sedangkan tentang pembagian kerugian para ulama sepakat

bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional terhadap

saham masing-masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini

dengan perkataan Ali bin Abi Thalib ra :”Keuntungan harus sesuai dengan

yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proposional dengan modal

mereka”46

44

Ibid., hal. 53. 45

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, hal. 141 46


33

b. Pembiayaan Mudharabah

1). Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dharb yang berarti secara bahasa

adalah bepergian atau berjalan. Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang

berasal dari al-qardhu yang berarti al-qath‟u (potongan), karena pemilik

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh

sebagian keuntungannya.47

Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti al-qath‟u

(potongan), berjalan dan atau berpergian.

Sedangkan menurut istilah, mudharabah atau qiradh yang

dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:48

Menurut para Fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak

(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada

pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah

ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua

pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta

tersebut.

47

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 135. 48

Ibid., hal. 136-137.

34

Menurut Malikiyah, mudharabah adalah akad perwakilan, dimana

pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan

dengan pembayaran yang ditentukan.

Menurut Syafi’iyah, mudharabah adalah akad yang menentukan

seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.

Menurut Hanabilah, mudharabah adalah ibarat pemilik harta

menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang

dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

Menurut Wahbah Zuhaili, mudharabah adalah pemilik modal

menyerahkan hartanya kepada pekerja (amil) untuk diperdagangkan dan

mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah mereka

sepakati bersama. Adapun kerugian dijamin sendirian oleh pemilik modal.

Dan mudharib (orang yang diberi modal) tidak menanggung atau menjamin

kerugian tetapi ia rugi tenaga dan fikiran.49

Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad antara dua belah

pihak untuk salah satu pihak mengelurkan sejumlah uang untuk

diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian.50

Setelah mengetahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para

ulama diatas, maka dapat didefinisikan bahwa mudharabah atau qiradh adalah

akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan

49

Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam Wa Adillatuha, hal. 3875-3964. 50

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hal. 136-137.

35

syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dua belah pihak dibagi sesuai

dengan jumlah kesepakatan.51

Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari

pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk

melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian

hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati

sebelumnya.52

2). Dasar Hukum

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk

kerjasama mudharabah ini adalah firman Allah dalam surat al-Muzzammil,

73:20 yang berbunyi :

...

...

Artinya :”.... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan

Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran ....”.

51

Ibid., hal. 138. 52

Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, hal. B-1 dan B-2.

36

Dalam QS. Al-baqarah (2),198 :

Artinya: ” Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat,

berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang

sesat”. (QS. Al-baqarah (2), 198)

Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :

سهم قم ، قم رس ل اهلل صهي اهلل عهي يب عه ابي عه صانح به ص

ه انبركت إخال ط انبر بانشعير نهبيت : ثالث في انمقارضت انبيع اني اجم

(راي ابه ماج)نا نهبيع

Artinya : “Dari Shalih bin Suhaib, Rasulullah SAW bersabda : Tiga

hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh,

muqhradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk

keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah)

53

Al-Hafizh Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut :

Darul Fikr), t.th., juz 2, h.786 Hadits no. 2289.

37

3). Bentuk-Bentuk Mudharabah

Bentuk mudharabah ada 2 jenis, yakni :54

A. Mudharabah muthlaqah, yaitu mudharabah untuk kegiatan usaha yang

cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

B. Mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah untuk kegiatan usaha yang

cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

sesuai permintaan pemilik dana.

B. KONSEP PENYALURAN PEMBIAYAAN MELALUI LINKAGE

PROGRAM

1. Pengertian linkage program

Linkage program adalah kerjasama penyaluran dana dari bank umum

kepada atau melalui BPR/BPRS dalam rangka pembiayaan kepada nasabah mikro

dan kecil.55

Linkage tidak dikenal didalam literatur Islam, namun jika dilihat dari

maknanya yaitu mengaitkan dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan dengan cara

sharing resource, maka linkage memiliki kedekatan dengan pengertian ukhuwah

yang artinya persaudaraan sebagai lawan dari khushuwah atau permusuhan.56

54

Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, hal. B-1. 55


UKM, hal. 309. 56

Bank Indonesia, Linkage Antar LKS, (Jakarta :Bank Indonesia, 2004), hal. 22.

38

Sebagaimana dalam surat al-Hujuraat (49) ayat 10 :

Artinya : ”Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Linkage program yang dicanangkan semenjak tahun 2002 merupakan

kerjasama antara bank umum dan BPR/S yang bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas penyaluran kredit BPR/S dan efisiensi pelaksanaan skim kredit bank umum,

terutama untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Dengan linkage program

ini, maka pembiayaan bank umum kepada UMK diharapkan lebih optimal karena

BPR/BPRS memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani pembiayaan UKM.

Dan juga, diharapkan bisa menjadi sinergi berkesinambungan antara bank umum dan

BPR/BPRS untuk menggerakkan sektor riil.57

Selain Linkage Program antara Bank Umum dengan BPR, Bank Indonesia

juga telah memfasilitasi penandatanganan SP3K antara Bank Umum dengan Koperasi

dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sejak bulan Agustus 2007. Melalui Linkage

Program, keterbatasan jaringan yang dialami oleh bank umum dalam menyalurkan

kreditnya dapat diatasi. Sedangkan keterbatasan pembiayaan yang dirasakan oleh

BPR/S, Koperasi, BMT dan lembaga keuangan lainnya dapat pula teratasi melalui

57


Pelaku Penandatangan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009”.

39

program ini, sehingga melalui Linkage Program dapat tercipta sinergi yang akhirnya

mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dan mengembangkan potensi

UMK. 58

Linkage program BUS dengan koperasi ini dilatarbelakangi oleh kendala

yang dihadapi UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usaha yakni masalah

permodalan baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam

mengakses sumber pembiayaan yang sampai saat ini masih merupakan kendala bagi

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan antara

lain: a). Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan; b).

Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan

birokratis; c). Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk

dipenuhi oleh UMK; d). Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan

perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, serta e)

keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.59

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu

dilakukan upaya peningkatkan dan perluasan akses kepada sumber-sumber

pembiayaan, dengan mensinergikan lembaga keuangan bank termasuk bank umum

peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Koperasi, melalui Linkage Program

58

Ibid., 59

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang : Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum

Dengan Koperasi, hal. 1.

40

antara Bank Umum dengan Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit

Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan

Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi), yang saling

mendukung, memperkuat serta menguntungkan, baik dengan pola konvensional

maupun pola syariah.60

Tujuan dari linkage program bank umum dengan koperasi ini adalah :61

1. Memperluas dan meningkatkan akses UMK terhadap fasilitas kredit/pembiayaan

modal kerja dan atau investasi melalui Linkage Program antara bank umum

dengan koperasi;

2. Mengembangkan kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta

KUR dengan koperasi;

3. Meningkatkan peran KSP/USP-Koperasi dan KJKS/UJKS-Koperasi sebagai

lembaga keuangan mikro yang mampu melayani UMK dalam mendukung upaya

perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, terutama untuk daerah-

daerah yang jauh dari layanan perbankan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam linkage program bank umum

dengan koperasi ini yakni :62

1. Tersalurnya kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan atau investasi dari bank

umum termasuk bank umum peserta KUR kepada UMK melalui Linkage

Program antara bank umum dengan koperasi;

2. Terwujudnya kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR

dengan koperasi;

3. Terwujudnya peningkatan modal kerja dan atau investasi bagi UMK yang

disalurkan melalui koperasi;

4. Terwujudnya peningkatan produktivitas koperasi, usaha mikro dan kecil anggota

koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

60

Ibid., hal. 1. 61

Ibid., hal. 2 62

Ibid., hal. 2.

41

2. Manfaat Linkage Program

Ada dua implikasi manfaat dalam pelaksanaan linkage program ini, yakni :

a. Manfaat bagi bank umum63

Program linkage ini tidak saja memberikan manfaat bagi pengguna jasanya,

tetapi juga memberikan manfaat bagi bank umum itu sendiri, yaitu:

1). Diversifikasi portofolio kredit (jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah)

2). Profitable, karena pinjaman diberikan dengan suku bunga pasar untuk

konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah

3). Potensi pasar cukup besar dan nasabah UKM dapat naik kelas menjadi nasabah

baru bank umum

4). Overhead dan handling cost relatif rendah

5). Salah satu alternatif merealisasikan bussiness plan untuk pembiayaan usaha

mikro

b. Manfaat bagi BPR/BPRS, Koperasi/Koperasi Syariah dan BMT

Manfaat linkage program bagi BPR/S, Koperasi/Koperasi Syariah dan BMT

diantaranya :

1). Meningkatkan kapasitas penyaluran kredit/pembiayaan BPR/BPRS,

Koperasi/Koperasi Syariah dan BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya

dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK)

2). Teratasinya keterbatasan pembiayaan yang dirasakan oleh BPR/BPRS,

Koperasi/Koperasi Syariah dan BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya64

63


UKM, hal. 308. 64


Pelaku Penandatangan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009”.

42

3. Bentuk Linkage Program

Modal linkage program yang dilakukan antara bank umum dengan koperasi/

KJKS sama dengan model linkage program yang dilakukan antara BUS dengan

BPRS. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia. Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang :

Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi, model

linkage program yang dilakukan ada 3 bentuk, yakni : Executing, Channeling dan

Joint Financing

Model-Model Linkage Program BUS/UUS-Koperasi65

Executing Channeling Joint Financining

BUS/UUS BUS/UUS BUS/UUS KOP/KJKS/BMT

KOP/KJKS/BMT KOP/KJKS/BMT

UMK UMK UMK

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pola linkage program :

a. Executing

Executing adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank umum kepada

koperasi dalam rangka pinjaman/pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota

65

Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program, (Jakarta : Direktorat Penelitian dan

Pengaturan Tim Arsitektur Indonesia).

43

koperasi dimana Koperasi/KJKS/BMT memiliki kewenangan memutus

pembiayaan ke UMK. Pencatatan di Bank Umum sebagai pembiayaan kepada

koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota

koperasi.66

Aqad yang terjadi antara BUS dengan KJKS/BMT adalah mudharabah

sedangkan aqad antara KJKS/BMT dengan UMK disesuaikan dengan

kebutuhan UMK. Dalam hal resiko pembiayaan, apabila kegagalan pembiayaan

karena kerugian bisnis secara normal (normal business loss), maka risiko

ditanggung oleh KJKS/UJKS-Koperasi.67

Bentuk executing ini relatif paling banyak dipilih oleh bank yang

menyediakan dana dengan pertimbangan untuk mengurangi resiko yang

disebabkan yakni adanya pembiayaan bermasalah. Mengingat resiko menjadi

beban bagi bank penyalur, maka bank penyalur harus bekerja keras agar

pembiayaan yang disalurkan tidak macet. Meskipun tidak selalu terjadi, namun

pola executing menempatkan bank penyedia dana lebih tinggi posisi tawar

menawarnya dibandingkan bank penyalur.68

66



Dengan Koperasi, hal. 8. 67

Ibid., hal. 11. 68

Bank Indonesia, Linkage Antar LKS, hal. 31.

44

Model Linkage Program antara BUS dan KJKS/BMT dengan pola Executing69

Laporan

Bank Umum Syariah Bank Indonesia

Supervisi

KJKS/BMT

UMK

Perjanjian pembiayaan Bank Umum & KJKS/BMT

Pembukuan pembiayaan BUS : pembiayaan ke KJKS/BMT

KOP/KJKS/BMT: Pembiayaan kepada anggota

Risiko KJKS/BMT KJKS/BMT

b. Channeling

Channeling adalah pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh bank umum

kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan

tidak mempunyai kewenangan memutus pembiayan kecuali mendapat surat

kuasa dari Bank Umum. Pencatatan di Bank Umum sebagai

pinjaman/pembiayan kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di

koperasi pada off balance sheet.70

69


UKM, hal. 309. 70



Dengan Koperasi, Hal. 8.

45

Aqad yang terjadi antara BUS/UUS dengan Koperasi/KJKS/BMT

adalah waqalah. Sedangkan aqad antara Koperasi/KJKS/BMT dengan UMK

disesuaikan dengan kebutuhan UMK. Risiko pembiayaan kepada anggota

koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal

(normal business loss), maka risiko ditanggung oleh BUS/UUS.71

Pola channeling financing adalah pengimplementasian syirkah

mudharabah dan dapat pula digunakan dengan akad wakalah. Mudharabah

berarti yang dihasilkan adalah bagi hasil sedangkan wakalah medapatkan fee.

Berikut adalah skema pada masing-masing bentuk kerjasama dengan

pola channeling financing.72

SKEMA 173

Akad Mudharabah

0 % Dana bank 100 %

KOP/KJKS/BMT BUS/UUS

Akad mudharabah/bagi hasil

Nisbah KOP/KJKS/BMT : Pengusaha = 25 : 75

Proyeksi

Usaha Yield 15%

Proyeksi keuntungan (100%)

Pengusaha

Nisbah 40% Proyeksi Nisbah Bagi hasil Nisbah 60%

KOP/KJKS/BMT 25%

71

Ibid., hal. 12. 72


UKM, hal. 312-315. 73

Ibid., hal. 312.

46

Keterangan:

Dalam skema ini, kerjasama dilakukan menggunakan pola channeling

dengan akad mudharabah (bagi hasil) dengan dengan jangka waktu tertentu.

Porsi dana yang berasal dari BUS sebesar 100% sedangkan porsi dana

KOP/KJKS/BMT sebesar 0%. Pengembalian dana kepada BUS sesuai dengan

angsuran/pembayaran yang diterima dari nasabah. Pendapatan yang diterima

tersebut kemudian akan dibagihasilkan antara BUS dengan KOP/KJKS/BMT

sesuai kesepakatan. Pencatatan dalam skema ini di BUS/UUS sebagai

pembiayaan kepada KOP/KJKS/BMT, sedangkan pencatatan di

KOP/KJKS/BMT sebagai pembiayaan ke UKM.

SKEMA 274

Akad mudharabah

0 % Dana bank 100 %


Akad murabahah

Ekuivalent

Yield 15%

Nasabah (Usaha)

Nisbah 40% Keuntungan Nisbah 60%

Harga jual 25%

Keterangan :


dengan akad mudharabah (bagi hasil) dengan jangka waktu tertentu. Porsi dana

yang berasal dari BUS sebesar 100% sedangkan porsi dana KOP/KJKS/BMT

74

Ibid., hal. 313.

47

sebesar 0%. Selanjutnya KOP/KJKS/BMT menyalurkan pembiayaan kepada

para nasabah yang telah disetujui BUS/UUS dengan skim murabahah (jual

beli).

Dalam hal ini, nasabah melakukan pembayaran melalui

KOP/KJKS/BMT sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

KOP/KJKS/BMT kemudian mengembalikan dana kepada BUS sesuai dengan


oleh KOP/KJKS/BMT selanjutnya akan dibagihasilkan antara BUS dengan

KOP/KJKS/BMT sesuai kesepakatan. Pencatatan di BUS/UUS sebagai

pembiayaan ke KOP/KJKS/BMT dan pencatatan di KOP/KJKS/BMT sebagai

pembiayaan ke UKM.

SKEMA 375

Akad wakalah


O% Akad Murabahah Dana Bank 100%

Ekivalent Nasabah (Usaha) Ekuivalent

Yield 10% Yield 15%

Fee/Ujrah 40% Keuntungan Fee/ujrah 40%

Harga Jual 25%

Keterangan:


dengan akad pembiayaan wakalah. Porsi dana yang berasal dari BUS sebesar

100% sedangkan porsi dana KOP/KJKS/BMT sebesar 0%. Selanjutnya

75

Ibid., hal. 314.

48

KOP/KJKS/BMT menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah yang telah

disetujui BUS/UUS dengan skim murabahah (jual beli).

Dalam hal ini, nasabah melakukan pembayaran melalui

KOP/KJKS/BMT sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

KOP/KJKS/BMT kemudian mengembalikan dana kepada BUS sesuai dengan


seluruhnya untuk BUS, sedangkan KOP/KJKS/BMT diberikan fee/ujrah sesuai

kesepakatan. Pencatatan di BUS/UUS sebagai pembiayaan ke UKM 100% dan

pencatatan di KOP/KJKS/BMT sebagai rekening administratif

KOP/KJKS/BMT secara off B/S.

SKEMA 476

Akad wakalah


O% Akad Mudharabah Dana Bank 100%

Nisbah KOP/KJKS/BMT : Pengusaha = 25 : 75

Ekuivalent Ekuivalent

Yield 10% Usaha dengan Yield 15%

proyeksi keuntungan

100%

Fee/Ujrah 40% Pembagian keuntungan Fee/ujrah 40%

BUS/UUS =25%

Keterangan :

Dalam skema ini, kerjasama ini dilakukan menggunakan pola

channeling dengan akad pembiayaan wakalah. Porsi dana yang berasal dari

76

Ibid., hal. 315.

49

BUS sebesar 100% sedangkan porsi dana KOP/KJKS/BMT sebesar 0%.

Selanjutnya KOP/KJKS/BMT menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah

yang telah disetujui BUS/UUS dengan skim mudharabah (bagi hasil).

Nasabah melakukan pembayaran melalui KOP/KJKS/BMT sesuai

ketentuan yang telah disepakati bersama. KOP/KJKS/BMT kemudian

mengembalikan dana kepada BUS sesuai dengan angsuran/pembayaran yang

diterima dari nasabah. Pendapatan yang diterima seluruhnya untuk BUS,

sedangkan KOP/KJKS/BMT diberikan fee/ujrah sesuai kesepakatan. Pencatatan

di BUS/UUS sebagai pembiayaan ke UKM 100% dan pencatatan di

KOP/KJKS/BMT sebagai rekening administratif KOP/KJKS/BMT secara off

B/S.

Kesimpulannya, kerjasama channeling antara BUS/UUS dengan

KOP/KJKS/BMT ini dapat dilakukan dengan akad mudharabah ataupun

wakalah. Porsi dana BUS/UUS sebesar 100% sedangkan porsi dana

KOP/KJKS/BMT sebesar 0%. Bila dilakukan dengan akad mudharabah,

KOP/KJKS/BMT akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh

sedangkan bila menggunakan akad wakalah maka KOP/KJKS/BMT akan

mendapatkan imbalan berupa fee/ujrah sesuai kesepakatan bersama.

c. Joint Financing

Joint financing adalah pembiayaan bersama oleh bank umum dan

koperasi terhadap anggota koperasi. Kewenangan memutus pembiayaan ada

50

pada BUS/UUS dan KOP/KJKS/BMT. Pencatatan outstanding credit bagian

Bank Umum dan bagian Koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota

koperasi.77

Aqad yang terjadi antara BUS/UUS dengan KOP/KJKS/BMT adalah

musyarakah sedangkan aqad antara KOP/KJKS/BMT dengan UMK

disesuaikan dengan kebutuhan UMK. Risiko pembiayaan kepada anggota

Koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kegagalan bisnis secara normal

(normal business loss), maka risiko ditanggung bersama antara BUS/UUS dan

KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsinya.78

Model linkage program dengan pola joint financing dilakukan dengan

skema sebagai berikut :

SKEMA 179

Akad Musyarakah

Partial dana 20% Partial dana 80%


Akad mudharabah

Nisbah KOP/KJKS/BMT: Pengusaha = 24:76 Proyeksi

Usaha Proyeksi laba (100%)/tahun Yield 15%

Nisbah KOP/KJKS/BMT: BUS/UUS = 50:50

Nisbah 50% Proyeksi Nisbah Bagi hasil Nisbah 50%

KOP/KJKS/BMT 25%

77



Dengan Koperasi, hal. 8. 78

Ibid., hal. 12-13. 79

Ibid., hal. 317-318.

51

Keterangan :

Dalam skema ini, kerjasama ini dilakukan menggunakan pola joint

financing dengan akad pembiayaannya adalah musyarakah (bagi hasil). Porsi

dana yang berasal dari BUS sebesar 80% sedangkan porsi dana

KOP/KJKS/BMT sebesar 20%. Selanjutnya KOP/KJKS/BMT menyalurkan

pembiayaan kepada para nasabah yang telah disetujui BUS/UUS dengan skim

mudharabah (bagi hasil).

Nasabah kemudian melakukan pembayaran melalui KOP/KJKS/BMT

sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. KOP/KJKS/BMT selanjutnya


diterima dari nasabah. Pendapatan yang diterima seluruhnya kemudian akan

dibagihasilkan antara BUS/UUS dan KOP/KJKS/BMT sesuai kesepakatannya.

Pencatatan di BUS/UUS sebagai pembiayaan ke UMK sesuai porsinya dan

pencatatan di KOP/KJKS/BMT sebagai pembiayaan ke UMK sesuai porsinya.

Sedangkan pembiayaan dari BUS/UUS dicatat di rekening administratif


52

SKEMA 280

Akad Musyarakah

Partial dana 20% Partial dana 80%


Akad Murabahah

Proyeksi

Yield

Nasabah

(Usaha)

Nisbah 50% Keuntungan Nisbah 50%

Harga jual 24 %

Keterangan :

Dalam skema ini, kerjasama ini dilakukan menggunakan pola joint

financing dengan akad pembiayaannya adalah musyarakah (bagi hasil). Porsi

dana yang berasal dari BUS sebesar 80% sedangkan porsi dana

KOP/KJKS/BMT sebesar 20%. Selanjutnya KOP/KJKS/BMT menyalurkan

pembiayaan kepada para nasabah yang telah disetujui BUS/UUS dengan skim

murabahah (jual beli).

Nasabah kemudian melakukan pembayaran melalui KOP/KJKS/BMT

sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. KOP/KJKS/BMT selanjutnya


diterima dari nasabah. Pendapatan yang diterima seluruhnya kemudian akan

dibagihasilkan antara BUS/UUS dan KOP/KJKS/BMT sesuai kesepakatannya.

80

Ibid., 317-318.

53

Pencatatan di BUS/UUS sebagai pembiayaan ke UMK sesuai porsinya dan

pencatatan di KOP/KJKS/BMT sebagai pembiayaan ke UMK sesuai porsinya.

Sedangkan pembiayaan dari BUS/UUS dicatat di rekening administratif


Berikut adalah rangkuman ketentuan linkage program BUS/UUS dengan

Koperasi-KJKS81

No Kriteria Executing Channeling Joint Financing

1. Definisi Pinjaman yang diberikan oleh

bank umum kepada koperasi

dalam rangka pinjaman/pembiayaan untuk

disalurkan kepada anggota Koperasi.

Pencatatan di Bank Umum

sebagai pinjaman kepada

Koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman

kepada anggota koperasi.

Akad antara BUS/UUS dengan

KOP/KJKS/BMT adalah mudharabah

Akad antara

KOP/KJKS/BMT dengan

UMK disesuaikan dengan kebutuhan UMK

Pinjaman/pembiayaan yang

diberikan oleh bank umum

kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak

sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan

memutus pembiayan kecuali

mendapat surat kuasa dari Bank Umum.

Pencatatan di Bank Umum

sebagai pinjaman/pembiayan

kepada anggota koperasi,

sedangkan pencatatan di

Koperasi pada off balance sheet.

Aqad antara BUS/UUS dengan

Koperasi/KJKS/BMT adalah Waqalah.

Aqad antara

Koperasi/KJKS/BMT dengan UMK disesuaikan dengan

kebutuhan UMK.

Pembiayaan bersama oleh

bank umum dan koperasi

terhadap anggota koperasi.

Kewenangan memutus pembiayaan ada pada

BUS/UUS dan

KOP/KJKS/BMT.

Pencatatan outstanding credit

bagian Bank Umum dan bagian Koperasi sebesar porsi

pembiayaan kepada anggota

koperasi.

Aqad antara BUS/UUS

dengan KOP/KJKS/BMT adalah Musyarakah

Aqad antara Koperasi/KJKS/BMT dengan

UMK disesuaikan dengan

kebutuhan UMK.

2. Resiko kredit

kepada

nasabah

Apabila kegagalan pembiayaan karena normal bussiness loss, maka resiko ditanggung oleh :

KOP/KJKS/BMT

BUS/UUS

Bersama antara BUS/UUS

dengan KOP/KJKS/BMT

sesuai dengan porsinya

3. Distribusi

pendapatan

sesuai dengan nisbah yang

disepakati antara BUS/UUS dan

BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati

BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang

81



Dengan Koperasi.

54

KJKS/UJKS-Koperasi dengan UMK;

KJKS/UJKS-Koperasi mendapatkan fee yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi;

disepakati dengan UMK;

Pembagian pendapatan antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi yang disepakati;

4. Penentuan

besarnya

nisbah bagi

hasil/margin

bagi anggota

koperasi,

merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;

5. Target nasabah

pembiayaan

Sepenuhnya wewenang

KJKS/UJKS-Koperasi

Sepenuhnya wewenang

BUS/UUS

Kesepakatan antara

BUS/UUS dengan

KJKS/UJKS-koperasi

6. Limit plafond

pembiayaan

Besar kredit/pembiayaan yang dapat disalurkan kepada Peserta Linkage Program dengan Bank Umum sesuai kesepakatan,

7. Jaminan utama

KJKS/ UJKS-

koperasi

kepada

BUS/UUS

Jaminan, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;

--------------------------------------

-----------------------------------

8. Jaminan

anggota

Koperasi,

sesuai yang dipersyaratkan KJKS/UJKS-Koperasi;

Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;

Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;

9. Akad

pembiayan

kepada UMK

Akad Pembiayaan kepada anggota koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi;

Akad pembiayaan kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;

Akad pembiayaan kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;

10. Jangka waktu

proses

persetujuan

pembiayaan

dalam rangka

Linkage

Program,

Jangka waktu proses persetujuan pembiayaan dalam rangka Linkage Program, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan dipenuhi secara lengkap.

Jangka waktu proses persetujuan pembiayaan dalam rangka Linkage Program, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

Jangka waktu proses persetujuan pembiayaan dalam rangka Linkage Program, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

55

4. Pola Luas Linkage Program antara Lembaga Keuangan Syariah

Pola luas linkage program yang terjadi antara lembaga keuangan syariah yang

ada, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dalam menyalurkan pembiayaan, Bank Umum Syariah dapat bermitra dengan

BPRS untuk kemudian disalurkan kepada LKMS BMT dan LKMS BMT

menyalurkannya kepada UMKM

2. Bank Umum Syariah dapat bermitra dengan BPRS untuk kemudian langsung

disalurkan sendiri oleh BPRS kepada UMKM

3. Bank Umum Syariah dapat bekerjasama dengan IPTA (Institusi Penyedia

Technical Assistance seperti PINBUK, Permodalan BMT, dan lain-lain) untuk

bermitra dengan LKMS BMT yang kemudian dari BMT akan disalurkan

kepada UMKM

4. Bank Umum Syariah juga dapat menyalurkan pembiayaan dengan cara

membentuk unit mikro bank yang kemudian melalui unit tersebut pembiayaan

dapat disalurkan kepada UMKM.

Dibawah ini adalah bagan pola luas linkage program bank syariah :82

82

Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program, (Jakarta : Direktorat Penelitian dan

Pengaturan Tim Arsitektur Indonesia), hal. 12.

56

5. Kode Etik Peserta Linkage Program Pola Syariah

Dalam mendukung suksesnya linkage program ini, ada beberapa kode etik

yang harus dipenuhi oleh para peserta linkage program diantaranya :83

1. Bagi anggota/mitra pembiayaan KJKS/UJKS yang telah naik kelas (dari debitur

mikro menjadi kecils) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun

KJKS/UJKS-Koperasi tidak mampu membiayai, maka BUS/UUS dapat

membiayai anggota KJKS/UJKS-Koperasi dimaksud dengan memperhatikan

prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat;

2. BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi harus transparan dalam memberikan dan

menyampaikan informasi yang terkait dengan Linkage Program sejauh tidak

melanggar ketentuan yang berlaku (seperti: laporan keuangan, struktur pendanaan

dan profil kopersi/ company profile);

3. Bagi KJKS/UJKS-Koperasi, satu jaminan hanya untuk dijaminkan kepada satu

sohibul maal mitra pembiayaan (BUS/UUS);

4. BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi yang melaksanakan Linkage Program

dengan pola joint financing dan channeling, tidak diperkenankan membebani

debitur dengan margin/nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk

sektor usaha UMK yang dibiayai;

83



Dengan Koperasi. hal 13-14.

57

5. KJKS/UJKS-Koperasi yang mengikuti Linkage Program harus memelihara

predikat penilaian kesehatan;

6. Setiap pelanggaran kode etik di atas oleh BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi

dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Sedangkan norma yang diperlukan untuk kesuksesan linkage program ini

diantaranya :84

1. Niat segala aktivitas sebagai ibadah

2. Kesejajaran

3. Kejujuran

4. Amanah

5. Keterbukaan

6. Orientasi pada proses

7. Orientasi pada jangka panjang

8. Orientasi pada kualitas

9. Konsisten

10. Tolong menolong

11. Saling mengingatkan

12. Keteladanan

13. Pertanggungjawaban sampai hari akhir

84

Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program, hal .20.

58

BAB III

PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BMT SHAR-E

A. Profil Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia85

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia

yang didirikan pada tanggal 24 Rabiuts Tsani 1412H/ 1 November 1991.

Pendirian BMI ini digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan dukungan Pemerintah

Republik Indonesia. Modal awal BMI diperoleh dari sejumlah pribadi,

pengusaha serta pejabat muslim dengan nominal sebesar Rp 84 Miliar.

Tambahan modal awal diperoleh dari masyarakat, sehingga melengkapi

jumlah modal awal menjadi total sebesar Rp 106 Miliar. Acara pengumpulan

modal dilaksanakan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat.

BMI mulai beroperasi pada tanggal 27 Syawwal 1412 H/1Mei 1992.

Sejak mulai beroperasi pada tahun 1992, Bank Muamalat secara aktif ikut

mempromosikan pendirian dan pengembangan industri perbankan dan bisnis

keuangan syariah lainnya seperti : Asuransi syariah pertama (Takaful), Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), PINBUK, Bisnis pegadaian syariah (Al-

rahnu), Muamalat Institute (MI), Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Muamalat (DPLK Muamalat), dan Baitulmaal Muamalat (BMM).

85

Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2009, hal 4-7.

59

Pada tahun 2004, BMI Meluncurkan produk Shar-E, produk tabungan

instant pertama. Shar-E terjual di seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan

Bank Muamalat serta ribuan jaringan online Kantor Pos (SOPP). Shar-E

kemudian menjadi produk bank dengan pertumbuhan tercepat dengan

pencapaian lebih dari 2 juta pemegang kartu dalam 4 tahun. Saat ini (2009),

total jumlah nasabah Bank Muamalat telah mencapai sekitar 3 juta nasabah.

Dan pada tahun 2009 ini, BMI membuka cabang internasional pertama

di Kuala Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dari Indonesia

yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Pada tahun ini pula BMI

melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009. Dari sisi

keuangan, berdasarkan laporan keuangan (audited), pada akhir 2009 total aset

mencapai Rp 16.027,18 miliar atau tumbuh 27,09% (yoy), yang berasal dari

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 13.316,90 miliar, dan disalurkan pada

aktivitas pembiayaan sebesar Rp 11.428,01 miliar serta investasi syariah

lainnya.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia86

VISI

Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar

spiritual, dikagumi dipasar rasional.

86

Ibid., hal. 1.

60

MISI

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan

penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan

orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada

stakeholder.

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia87

87 Ibid., hal. 96.

61

4. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia

Produk

Penghimpunan

Dana88

Produk

PEMBIAYAAN89

Produk Jasa90

Jasa Layanan91

1. Shar-E

2. Tabungan

Ummat

3. TabunganKu

4. Tabungan

Haji Arafah

dan Arafah

Plus

5. Deposito

Mudharabah

6. Deposito

Fulinves

7. Giro

Wadi’ah

8. Kas Kilat

9. Dana

Pensiun

Muamalat

1. Pembiayaan

Jual Beli

Murabahah

Salam

Istishna’

Musyarakah

Musyarakah

Mutanaqisah

Mudharabah

2. Pembiayaan

Sewa

Ijarah

Ijarah Muntahia

Bittamlik

(IMBT)

Qardh

1. Perwakilan

(Wakalah)

2. Penjaminan

(Kafalah)

3. Penanggungan

(Hawalah)

4. Gadai (Rahn)

1. ATM

2. SalaMuamalat

3. Pembayaran

Zakat, Infaq

dan Sedekah

(ZIS)

4. Jasa-jasa lain

Bank seperti

transfer,

collection,

standing

instruction,

bank draft,

referensi

bank.

88

Ibid., hal. 106-108. 89

Ibid., hal. 109-111. 90

Ibid., hal. 111-112. 91

Ibid., hal. 112.

62

5. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Beberapa Tahun

Terakhir92

92

Ibid., hal. 9.

1

B. PROFIL BMT Shar-E

1. BMT JAYAKARTA EL-QAYYUUM

a. VISI dan MISI BMT Jayakarta El-Qayyum

Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai syariat Islam,

berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat

dalam rangka mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan

kesejahteraan lahir maupun batin.

Misi

Mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan umat Islam dari

sistem perekonomian ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan

keadilan sehingga terwujud kualitas umat Islam dan masyarakat yang penuh

keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan lahir maupun batin.

b. Latar Belakang Pendirian BMT JAYAKARTA EL-QAYYUUM

Pendirian BMT Jayakarta El-Qayyum dilatar belakangi oleh penerimaan

dana-dana dari masyarakat melalui zakat, infaq, shodaqoh, kotak tromol (Jumat

maupun hari keagamaan lainnya), dan lain-lain kepada Masjid JAYAKARTA

yang perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan maupun prinsip-prinsip syariat Islam.

64

Ketua Christiono

Wakil ketua( Anas F.)

Kemudian keberadaan para pedagang didalam lingkungan Masjid

JAYAKARTA telah banyak memberikan kontribusi kepada masjid dalam

konteks memakmurkan masjid demi kemaslahatan masyarakat. Pada sisi lain,

terdapat potensi yang tidak dapat dikatakan kecil dari para pedagang tersebut

karena adanya transaksi perekonomian usaha mikro yang baik, dan bahkan

saat ini telah terbentuk forum atau paguyuban diantara pedagang tersebut.

Potensi ini perlu memperoleh perhatian yang serius agar tetap dapat berjalan

dan berputar serta mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi

para pelakunya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan latar belakang tersebut diatas,

Pengurus Masjid JAYAKARTA Periode Tahun 2009-2012 (SK Direksi PT.

JIEP Nomor 05 Tahun 2009 Tgl. 2 Maret 2009) memprogramkan pendirian

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Masjid Jayakarta, bekerjasama dengan

JAMSOSTEK (Program Jamsostek Informal), BMI, dan PINBUK.93

c. Struktur Organisasi BMT Jayakarta El-Qayyum

93

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Jayakarta El-Qayyuum

Tahun 2009

BMI Masyarakat pendiri PINBUK

Bendahara

Wakil BMI

Sekretaris

Wakil PINBUK

65

Manajer

Staff Penggalangan

Dana dan Hubungan /

Pelayanan Masyarakat

Pembukuan dan

Kasir

Bu.Ria

Staff Pembiayaan dan

Pengembangan Usaha

Mikro dan Kecil serta

Staff Administrasi

d. Produk BMT JAYAKARTA EL-QAYYUUM94

BMT Shar-E El-Jayakarta ini bergerak dibidang kegiatan usaha dan

karenanya memiliki produk berupa :

1). Berbagai bentuk simpanan

TAMASHA : Tabungan Masyarakat Shar-E,

TADIKA : Tabungan Pendidikan Anak,

TAHAJUD : Tabungan Haji Terwujud,

IMAN : Investasi Mudarobah Andalan

2). Berbagai bentuk pembiayaan

INVESTAMA : Mudharobah dan Musyarokah,

MULTIGUNA : Ba’I al-Murobahah, as-Salam-, al-Istishna’, Ijaroh,

dsb.

BAITI JANNATI : Linkage BMI

2. Baitul Maal Wat Tamwil EL WAHIDA (BMT El-Wahida)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) EL WAHIDA menyelenggarakan

program layanan simpanan dana bebas riba dan pembiayaan modal kerja halal

dengan sistem bagi hasil. Layanan jasa keuangan syariah tersebut diperuntukkan

94


Tahun 2009

66

bagi anggota perorangan dan non-perorangan, baik pedagang kecil, pengusaha

mikro, pelajar/mahasiswa, majelis ta’lim maupun karyawan.95

a. Visi dan Misi

VISI

Ekonomi Syariah menuju ibadah yang kaffah

MISI

1. Menjalankan muamalah berdasarkan ekonomi syariah

2. Membangun umat yang sehat

3. Menumbuhkan jiwa kepercayaan dan kewirausahaan

4. Melayani umat yang berorientasi pada maslahat dan manfaat

b. Struktur Organisasi BMT El-Wahida

Pengurus :

Ketua : Ir. Hj. Nurul hayati Tsabits Lutfi

Bendahara : Septiani Rusalno

Sekretaris : Ronny Poerwoko

Pengelola :

Teller dan pembukuan : Rika Ratna

Pembiayaan dan markrting : Emma S

Pengawas syariah : Sholahuddin

Pengawas keuangan : Trisno Nugroho, SE, Mba

95

Penjelasan produk BMT El-Wahida, hal 1.

67

c. PRODUK DAN PROGRAM96

BMT Shar-E El Wahida memiliki 2 (dua) jenis produk yaitu :

1). Simpanan Sukarela (Investasi halal bebas riba)

TAMARA : Tabungan Mandiri Sejahtera (Fleksibel)

TADIKA : Tabungan Pendidikan Anak

TADURI : Tabungan Idul Fitri & Qurban

TAHAJUD : Tabungan Haji Terwujud

TAJAKA Peduli Usaha Mikro : Tabungan Berjangka

2). Pembiayaan (Penyaluran dana halal modal kerja & konsumtif dengan sistem

bagi hasil)

MURABAHAH : Pembiayaan modal kerja atau konsumtif dengan

prinsip jual beli

MUDHARABAH : Pembiayaan modal kerja penuh dengan sistem bagi

hasil

MUSYARAKAH : Pembiayaan modal kerja sebagian dengan sistem

bagi hasil

IJARAH : Pembiayaan modal penyediaan sewa barang atau

pembayaran jasa

QARDHUL HASAN : Pembiayaan kebajikan*

3). Kartu

Beli starter pack dari Bank Muamalat Indonesia seharga

Rp.125.000,- Dengan saldo awal rekening Rp.100.000,-.

Dikelola dan diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil

kompetitif

Mudah menambah saldo via kantor pos online/SOPP yang tersebar

diseluruh Indonesia

Tarik tunai bebas biaya di seluruh ATM di Indonesia

Fasilitas debit di semua merchant debit BCA/PRIMA

96

Brosur Produk dan Jasa BMT El-Wahida

68

Transfer dana antar bank ATM Bersama, antar rekening BMI dan dari/ke

rekening BCA

4). Penyaluran ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Donasi Peduli Pendidikan

Yatim dan Wakaf) 97

d. SYARAT KEANGGOTAAN98

1. Perorangan dan non-perorangan; baik pengusaha mikro, pelajar, instansi

pendidikan, majelis ta’lim maupun karyawan

2. Menyertakan fotokopi KTP/SIM

3. Membayar Biaya pendaftaran anggota Rp.10.000,-

4. Membayar Simpanan Keanggotaan Pokok & Wajib pertama minimum

Rp.20.000,-

5. Membayar Kartu Shar-E* Bank Muamalat Indonesia Rp.125.000,-. Dengan

saldo Rp.100.000,-

6. Menyetor awal simpanan sukarela yang dipilih, dengan administrasi

pembukaan Rp.10.000,-

e. SYARAT PEMBIAYAAN99

1. Telah menjadi Anggota BMT EL WAHIDA

2. Mengisi formulir pengajuan dan melengkapi persyaratan data diri; usaha

yang dibutuhkan

3. Memiliki usaha atau pekerjaan yang tidak keluar dari nilai syariah dan

produktif

4. Memiliki simpanan di BMT EL WAHIDA minimal 10% dari ajuan

pembiayaan

97

Penjelasan Produk BMT El-Wahida, hal 2. 98

Penjelasan Produk BMT El-Wahida, hal 3. 99

Ibid., hal 3.

69

3. Baitul Maal Wat Tamwil EL MUCHTAR

BMT El Muchtar dengan slogan jujur, amanah, dan istiqomah ini

beroperasi pertama kali pada bulan Januari 2010. Dalam operasionalnya, BMT

ini telah menerima pembiayaan linkage program dari Bank Muamalat Indonesia

sebesar Rp. 250 juta. Pemberian dana linkage dari BMI ini dilakukan dalam 2

tahap pemberian yakni pada bulan Mei sebesar Rp. 140 juta dan bulan Juni 2010

sebesar Rp. 110 juta. Jangka waktu pengembalian pembiayaan linkage ini

dilakukan selama 3 tahun. Total pembiayaan yang telah disalurkan BMT El

Muchtar sampai saat ini yakni Rp.400 Juta.

a. Produk dan Jasa100

BMT El Muchtar ini memiliki beberapa produk dan jasa dalam

melayani masyarakat, diantaranya :

1). Simpanan Sukarela (Investasi halal bebas riba)

TAMARA : Tabungan Mandiri Sejahtera (Fleksibel)

TADIKA : Tabungan Pendidikan Anak

TADURI : Tabungan Idul Fitri & Qurban

TAHAJUD : Tabungan Haji Terwujud

TAJAKA Peduli Usaha Mikro : Tabungan Berjangka

2). Pembiayaan (Penyaluran dana halal modal kerja & konsumtif dengan

sistem bagi hasil)

MURABAHAH : Pembiayaan modal kerja atau konsumtif dengan

prinsip jual beli

MUDHARABAH : Pembiayaan modal kerja penuh dengan sistem bagi

hasil

100

Brosur Produk dan Jasa BMT El-Muchtar

70

MUSYARAKAH : Pembiayaan modal kerja sebagian dengan sistem

bagi hasil

IJARAH : Pembiayaan modal penyediaan sewa barang atau

pembayaran jasa

QARDHUL HASAN : Pembiayaan kebajikan*

3). Penyaluran ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf)

b. Struktur Organisasi BMT El- MUCHTAR

Pengurus

Ketua : Ibu. Hj. Novi Herawati

Sekretaris : Ibnu Supanta

Bendahara : Appriliawati

Pengelola

Manager : Bpk. Eko

Pembiayaan (Account Officer) : Bpk. Dadan S

Dewan Pengawas : 1. KH. Ishomuddin Muchtar

2. Muchtar Manto

3. Ibu Yeni

c. SYARAT KEANGGOTAAN101

1. Mengisi formulir pembukaan simpanan

2. Menyerahkan identitas diri fotokopi KTP/SIM, dan lain-lain

3. Melunasi SIMPOK Rp. 50.000

4. Membayar SIMWA/ bulan Rp.10.000,-

5. Membayar administrasi pendaftaran Rp. 10.000

101


71

d. SYARAT PEMBIAYAAN102 1. Telah menjadi Anggota BMT EL MUCHTAR

2. Mengisi formulir pengajuan dan melengkapi persyaratan data diri; usaha

yang dibutuhkan

3. memiliki usaha yang layak

4. Memiliki usaha atau pekerjaan yang tidak keluar dari nilai syariah dan

produktif

5. Memiliki simpanan di BMT EL MUCHTAR minimal 10% dari ajuan

pembiayaan

C. Mekanisme Pola Hubungan Bank Muamalat Indonesia dengan LKMS BMT

Shar-E dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro

Pola hubungan kerjasama kemitraan yang terjalin antara BMI dan

BMT Shar-E ini dilakukan dalam 3 hal yakni :

1. Inisiasi pendirian BMT Shar-E dan membantu penguatan BMT Shar-E dalam

perjalanan operasionalnya.

2. Sinergi produk BMI yakni BMT Shar-E sebagai agen penjual tabungan Shar-E

BMI dengan mendapatkan ujrah/fee.

3. Penyaluran pembiayaan melalui linkage program

Dalam kerjasama ini ada beberapa pola hubungan yang terjadi antara

Bank Muamalat Indonesia dengan BMT Shar-E. Dan dalam skripsi ini, penulis

membagi pola hubungan tersebut menjadi beberapa bagian umum yang

menggambarkan secara keseluruhan dari pola hubungan ini diantaranya yakni :

102


72

1. Pola hubungan kelembagaan yang terdiri dari Pendirian BMT Shar-E,

Permodalan, dan Struktur organisasi dari BMT Shar-E.

2. Pola hubungan operasional

3. Pola hubungan dalam penyaluran pembiayaan mikro

Mekanisme pola hubungan yang terjadi antara Bank Muamalat

Indonesia dengan LKMS BMT Shar-E dalam penyaluran pembiayaan mikro

yakni : tahap pertama, BMI dengan BMT Shar-E melakukan kerjasama perjanjian

pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Jika BMT telah

bekerjasama dengan BMI, maka tahap selanjutnya nasabah (usaha kecil & mikro)

dapat mengajukan pembiayaan kepada BMT Shar-E. Pengajuan pembiayaan oleh

nasabah/ anggota tersebut kemudian dianalisa oleh BMT. Jika memenuhi

persyaratan maka akan disetujui namun bila tidak memenuhi persyaratan maka

pengajuan pembiayaan tersebut ditolak. Setelah seluruh daftar nominatif

pengajuan pembiayaan dibuat dengan analisa usaha ringkasnya, maka kemudian

BMT mengajukan pembiayaan kepada BMI. Tahap selanjutnya, BMI melakukan

analisa terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan BMT. Setelah disetujui,

BMI mendropingnya/ memberikan pembiayaan tersebut ke BMT untuk

kemudian BMT mendropingnya ke anggota (nasabah UK & Mikro).

Dalam hal pembayaran angsuran, nasabah membayar angsuran

pembiayaan ke BMT. Setelah itu, BMT membayar angsuran pembiayaan nasabah

ke BMI.

73

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pola Hubungan BMI dengan BMT Shar-E

BMT Shar-E adalah merupakan nama BMT produk kerjasama dan kemitraan

antara BMI dengan PINBUK untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha jasa

keuangan syariah melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan

sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan

yang lebih luas.103

BMT Shar-E sebagai koperasi, tunduk dan berlandaskan hukum pada :104

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam,

3. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor

351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam oleh Koperasi;

4. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Bunga (Interest / Faidah) Tgl. 24 Januari 2004;

5. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

103

Overview Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009, hal. 2-3. 104

Ibid., hal.1.

74

Latar belakang pendirian BMT Shar-E ini didasarkan atas beberapa

permasalahan yang terjadi dalam dinamika ekonomi Indonesia, yakni kemiskinan dan

pengangguran yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kemudian potensi

UMKM yang sangat besar sebagai pelaku usaha terbesar di Indonesia yang memiliki

beberapa permasalahan serius yang harus diatasi, salah satunya adalah terhadap akses

sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Disamping itu, pendirian BMT

Shar-E ini didasarkan atas keinginan BMI sebagai bank pertama syariah yang ingin

berperan menjadi sosial capital yang berharga.105

Kesemua hal tersebut kemudian mendorong BMI untuk bekerjasama dengan

PINBUK dalam rangka menginisiasi dan memodernisasikan lembaga keuangan

mikro melalui pendirian BMT Shar-E.

Konsep kemitraan yang terjalin antara BMI dengan BMT Shar-E ini memiliki

perbedaan dengan bank-bank lainnya. Dalam melakukan penyalurkan pembiayaan

mikro, bank lain melakukannya secara organik yakni membuat unit atau divisi

pembiayaan mikro yang merupakan bagian dari struktur usaha bank106

. Cara seperti

ini contohnya dilakukan oleh Bank Danamon dengan Danamon Simpan Pinjamnya

(DSP), Bank Syariah Mega Indonesia dengan Mega Mitra Syariahnya dan lain-lain.

Disamping itu, bank-bank lain tersebut juga menyalurkan pembiayaan mikro secara

langsung kepada LKMS seperti BMT/Koperasi yang telah mandiri.

105

Wawancara Pribadi dengan Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta, 22

Oktober 2010. 106

Ibid.,

75

Berbeda dengan konsep bank-bank lain tersebut, dalam penyaluran

pembiayaan mikro kepada UMKM serta menumbuh kembangkan lembaga keuangan

mikro syariah di masyarakat, maka BMI melakukannya dengan konsep non-

organik107

yakni menginisiasi pendirian BMT Shar-E dengan ikut serta didalam

kepengurusan BMT Shar-E. Tak hanya itu, BMI juga mensupport fasilitas

insfrastruktur operasional BMT serta berkomitmen dalam pemberian fasilitas

pembiayaan linkage program kepada BMT Shar-E. Dengan kata lain, konsep

pendirian BMT Shar-E ini didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat secara

alamiah, sedangkan BMI dalam hal ini hanya menstimulir/menginisiasi pertumbuhan

BMT Shar-E.

Untuk membedakannya dengan BMT lain, maka program BMT Shar-E ini

menamakan BMT dengan awalan kata El sebagai kharakteristik yang menandakan

identitas serta membedakannya dengan BMT lainnya, misalnya BMT Jayakarta El

Qayyum, BMT El Wahida, dan lain-lain.108

Adapun tujuan dari adanya KJKS BMT Shar-E ini adalah :109

1. Mensosialisasikan & mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah

melalui kegiatan usaha lembaga keuangan mikro (LKM), untuk meminimalisir

praktek / kegiatan perekonomian ribawi yang berkembang di masyarakat.

2. Mendukung pertumbuhan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan

umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

107

Wawancara Pribadi dengan Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta , 22

Oktober 2010. 108

M. Amin Aziz dkk, SOM & SOP Panduan Operasional Managemen dan Prosedur BMT

Shar-E, (Jakarta : PINBUK Press, 2008). 109

Anggaran Dasar BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009, hal. 5.

76

3. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui penggalian

potensi umat Islam dan masyarakat di sekitar lembaga.

4. Mengoptimalkan linkage program dengan Bank Muamalat Indonesia untuk

mencapai tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan.

5. Membangun jaringan kerja BMT Shar-E di seluruh Indonesia, untuk

menghasilkan :

a. Sinergi kerja antar BMT dan aliansi dengan Bank Muamalat Indonesia yang

lebih luas.

b. Volume transaksi keuangan yang lebih besar.

c. Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik.

d. Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi.

f. Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka KJKS BMT Shar-E berperan

sebagai :110

1. Penggerak ekonomi mikro dan kecil di tengah masyarakat.

2. Pelopor penerapan sistem ekonomi syariah di masyarakat.

3. Lembaga intermediasi antara masyarakat pemodal / investor dengan usaha

mikro dan kecil .

4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah

dengan senantiasa menjalankan pelayanan terbaik (ahsanu „amala-service

excellence), penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan (salaam)

melalui Komunikasi ilahiyah (dzikir qalbiyah ilahiah).

Sedangkan dalam rangka pencapaian tujuannya, maka KJKS BMT Shar-E

berfungsi :111

1. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi

syariah di masyarakat.

110

Ibid., hal. 5. 111

Ibid., hal. 5.

77

2. Membantu mengenalkan dan mendekatkan produk-produk ekonomi syariah

kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas hidup anggota, pengelola dan pengurus menjadi lebih

profesional, adil dan sejahtera.

4. Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga termanfaatkan

secara optimal melalui pola ekonomi syariah untuk kepentingan masyarakat

secara luas.

5. Mengokohkan dan meningkatkan kualitas usaha anggota dan membantu

mencari peluang pengembangan pasar produk –produk anggota.

6. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil dan kesempatan kerja.

7. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga – lembaga ekonomi dan

sosial masyarakat.

KJKS BMT Shar-E merupakan lembaga keuangan yang bersifat terbuka,

independen dan tidak partisan. Serta berorientasi pada penerapan ekonomi syariah

untuk mendukung bisnis ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial

masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan kecil di sekitarnya.112

Prinsip bisnis yang menjadi standar operasional BMT Shar-E ini dibuat

seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan aspek manajemen resiko dan prinsip

kehati-hatian. Proses utama operasional BMT Shar-E adalah menyelenggarakan

simpanan, simpanan berjangka, serta pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan proses pendukung (supporting process) dari BMT Shar-E ini adalah

112


Shar-E, (Jakarta : PINBUK Press, 2008).

78

proses manajemen SDM, proses manajemen insfrastuktur, proses manajemen

keuangan dan yang terakhir proses manajemen sistem teknologi dan dokumen.113

Bank Muamalat Indonesia dengan BMT Shar-E memiliki 2 pola hubungan,

yaitu pertama sebagai mitra aliansi dalam kerjasama usaha. Kedua sebagai shahibul

maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dalam hal penyaluran

pembiayaan mikro.

Berdasarkan data per April 2010, Jumlah BMT Shar-E yang ada terdapat

sebanyak 245 BMT Shar-E diseluruh wilayah Indonesia dengan klasifikasi katagori

sebagai berikut : sangat baik sebanyak 34 BMT, katagori cukup sebanyak 82 BMT,

katagori membutuhkan pembinaan lebih lanjut sebanyak 106 BMT, dan dalam

katagori kurang sebanyak 23 BMT. Sedangkan pembiayaan yang telah disalurkan

BMI kepada BMT Shar-E per April 2010 mencapai sebesar Rp.4,299 Miliar.114

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa BMT Shar-E, maka dapat

dijelaskan bahwa pola hubungan kemitraan yang terjalin antara BMT Shar-E dan

BMI dapat penulis bagi kedalam 3 pola hubungan, yakni : pola hubungan

kelembagaan, pola hubungan operasional dan pola hubungan penyaluran

pembiayaan mikro.

113

Ibid.,

114

Wawancara Pribadi dengan Bpk. Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta , 22

Oktober 2010.

79

1. Pola Hubungan Kelembagaan

Pola hubungan kelembagaan ini tergambar dalam beberapa bagian utama

sebagai berikut :

a. Pendirian BMT Shar-E

Berbeda dengan BMT-BMT lain yang ada, BMT Shar-E ini diinisiasi

pendiriannya oleh Bank Muamalat Indonesia, PINBUK, dan masyarakat dalam

rangka untuk pemberdayaan usaha mikro, serta sosialisasi dan implementasi

ekonomi syariah. Pendirian BMT Shar-E didirikan oleh minimal 20 orang dari

masyarakat sebagai anggota pendiri, dan secara khusus diprakarsai pendiriannya oleh

PINBUK dan BMI, serta didirikan oleh masyarakat di Kabupaten/Kota setempat

dengan lokasi strategis yang profit oriented seperti pasar, sekolah, masjid dan tempat

lainnya yang dianggap potensial bagi perkembangan BMT serta kemanfaatan bagi

masyarakat.

Inisiasi pembentukan BMT Shar-E ini, dapat dilakukan dengan dua cara :115

1. BMI dan Pinbuk sebagai pemrakarsa melakukan inisiasi, sosialisasi serta

penawaran pendirian BMT Shar-E ini kepada tokoh masyarakat, agnia (hartawan

setempat di masyarakat), dan Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) untuk

mendirikan BMT Shar-E.

115

Wawancara Pribadi dengan Emma. S (Account Officer BMT El Wahida). Bekasi, 2

September 2010.

80

2. BMI dan PINBUK sebagai pemrakarsa menawarkan program pendirian BMT

Shar-E ini kepada BMT-BMT yang sudah terbentuk dan beroperasi untuk

kemudian beralih menjadi BMT Shar-E.

Berikut adalah skema pendirian BMT Shar-E :116

Kerjasama pendirian BMT Shar-E yang terjadi antara masyarakat, BMI dan

PINBUK ini terjadi karena proaktif dari masing-masing pihak. Baik BMI, PINBUK

serta masyarakat pendiri sama-sama berkeinginan untuk melakukan kerjasama

kemitraan ini.117

BMI yang mempunyai misi menjadi role model lembaga keuangan

syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan

116 Amin Aziz, Tata cara Pendirian BMT Versi E-Book, (Jakarta : PKES Publising, 2008),

hal. 10.

117

Wawancara Pribadi dengan Bpk. Eko (Manager BMT El Muchtar). Bekasi, 12 November

2010.

Pemrakarsa

&

pendamping

Tokmas, agnia,

dan pokusma P3B

Pengurus

terbentuk

Dukungan

Pendiri

Modal

Perangsan

g

Sertifikasi

Kemitraan PINBUK

Calon

Pengelola Modal Awal

Simwa, Simpok,

Simpoksus

Pelatihan

dan

magang

Siapkan sarana

prasarana

operasional dan

badan hukum

Koperasi

BMT

beroperasi

81

manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada

stakeholder ini118

- membuat kebijakan/program yang mendorong dan menginisiasi

pertumbuhan lembaga keuangan mikro dengan memberikan pelayanan kepada

masyarakat luas untuk dapat mengakses produk Bank Muamalat melalui mitra BMI.

Salah satunya dengan cara mendirikan dan mengembangkan BMT Shar-E. BMI

kemudian bekerjasama dengan PINBUK yakni sebuah lembaga yang salah satu

fokus kompetensinya melakukan pendirian, pembinaan dan pengembangan BMT di

seluruh Indonesia - untuk kemudian kedua lembaga ini menginisiasi masyarakat

dalam pendirian BMT Shar-E di berbagai wilayah. Disisi lain, keinginan yang kuat

dari masyarakat sendiri untuk membentuk BMT. Hal inilah yang kemudian

dipertemukan sehingga terjalinlah kerjasama yang erat antara ketiga pihak tersebut

dalam pendirian dan operasional BMT Shar-E.

Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dari masyarakat untuk

berkerjasama menjalin kemitraan dalam pendirian BMT Shar-E, yakni adanya

kemudahan serta kelebihan yang akan didapatkan oleh masyarakat dalam pendirian

BMT Shar-E bila dibandingkan dengan mendirikan BMT sendiri. Beberapa

pertimbangan tersebut adalah :

1. Brand (nama) besar dari Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank pertama syariah

dan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.119

118

Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2009, hal. 1.

119

Wawancara Pribadi dengan Emma. S (Account Officer BMT El Wahida). Bekasi, 2

September 2010.

82

Hal ini menimbulkan keinginan, dan kepercayaan dari masyarakat pendiri

untuk bekerjasama menjalin kemitraan dengan BMI. Disamping itu, dengan nama

besar (brand) dari BMI ini diharapkan akan menyebabkan kepercayaan yang

tinggi dari masyarakat sekitar lokasi BMT Shar-E untuk menggunakan jasa BMT

Shar-E.

2. Pendirian BMT yang dilakukan oleh masyarakat akan lebih ringan bila

dibandingkan dengan mendirikan BMT sendiri, karena permodalan BMT Shar-E

ini dihimpun dari masyarakat pendiri, BMI dan PINBUK secara bersama.

3. Untuk mendapatkan Legalitas badan hukum BMT lebih mudah dan cepat karena

legalitas BMT akan diurus oleh PINBUK dan BMI dengan jangka waktu kurang

lebih 3 bulan bisa mendapatkan badan hukum. Dibandingkan dengan mendirikan

BMT sendiri yang akan memerlukan jangka waktu kurang lebih 1 tahun untuk

bisa memperoleh legalitas badan hukum BMT.120

4. Fasilitas insfrastruktur yang diperlukan dalam operasional BMT diperoleh dari

BMI dan PINBUK.

BMI memiliki peranan untuk menyiapkan dukungan hardware,

standarisasi counter, warkat-warkat administrasi, menyelenggarakan pelatihan

(akomodasi dan konsumsi), biaya pendampingan, fasilitas EDC dan PC Banking,

120 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Eko (Manager BMT El Muchtar). Bekasi, 12 November

2010.

83

support pembiayaan BMT Shar-E, sehingga BMT Shar-E segera memiliki kinerja

kantor yang layak dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.121

PINBUK memiliki peranan untuk menggalang swadaya masyarakat pada

pendirian BMT Shar-E, menyiapkan Standar Operasional Manajemen (SOM),

Standar Operasional Prosedur (SOP), software aplikasi BMT online, fasilitas

pelatihan untuk pengurus dan pengelola serta pendampingan (selamanya) BMT

Shar-E, sehingga BMT Shar-E tumbuh dan berkembang sesuai target, dengan

dukungan teknologi modern dan mencapai tingkat pelayanan yang berjangkauan

luas, didukung oleh sumber daya insani yang terampil di bidang penyelenggaraan

jasa keuangan mikro syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat.122

Sedangkan dari pihak masyarakat hanya berperan dalam modal

operasional awal, biaya sewa tempat, biaya perizinan dan meyiapkan pengelola

yang akan mengoperasionalkan BMT.

5. Dalam operational BMT, BMI berkomitmen dalam memberikan bantuan dana

dalam bentuk simpanan serta penyaluran dana linkage program sebagai

pembiayaan ke BMT Shar-E dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan

kepada anggota dan masyarakat.

121


Tahun 2009 122

Ibid.,

84

Dengan pertimbangan ini maka masyarakat pendiri menjalin kerjasama

pendirian BMT Shar-E ini dengan BMI dan PINBUK sebagai pemrakarsa.

Pendirian BMT Shar-E yang di inisiasi oleh BMI dan PINBUK kepada

masyarakat ini menurut penulis sangat positif. Karena inisiasi ini memiliki

konsep, mekanisme dan implementasi yang baik disertai dengan kelebihan yang

ada. Ditambah lagi pendirian BMT Shar-E ini ditargetkan mencapai jumlah 500

unit di seluruh wilayah Indonesia sehingga hal ini menumbuh kembangkan BMT

yang memiliki kualitas layanan dan operasional modern yang baik diberbagai

wilayah Indonesia.

Kerjasama antara BMI dengan BMT Shar-E ini tidak hanya sebatas pada

linkage program saja, tetapi hal tersebut dilakukan secara lebih luas lagi yakni

membangun jaringan kerja BMT Shar-E di seluruh Indonesia, untuk

menghasilkan :

a. Sinergi kerja antar BMT dan aliansi dengan Bank Muamalat Indonesia yang

lebih luas.

b. Volume transaksi keuangan yang lebih besar.

c. Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik.

d. Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi.

f. Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana.

Jaringan kerja yang dibangun ini diharapkan terjadi secara aktif, efektif

dan optimal dengan system hubungan 2 arah ( BMI-BMT Shar-E atau sebaliknya

BMT Shar-E – BMI). Serta tidak hanya sebatas pada hubungan pasif satu arah

85

yakni dari BMI kepada BMT Shar-E. Sehingga dengan demikian akan terjalin

kerjasama simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara kedua belah

pihak.

b. Permodalan

Terkait dengan permodalan, pendirian BMT Shar-E memiliki modal awal

sebesar Rp.100 juta. Permodalan BMT Shar-E ini terdiri dari simpanan pokok,

simpanan wajib dan simpanan pokok khusus yang berasal dari anggota pendiri.

Anggota pendiri adalah adalah anggota yang selain membayar Simpanan Pokok dan

Simpanan Wajib, juga membayar Simpanan Pokok Khusus pada awal pendirian

KJKS BMT, yang besarnya simpanan tersebut dianggap mampu menjamin

keberlangsungan perkembangan KJKS BMT Shar-E.123

Komposisi modal pendirian BMT Shar-E secara khusus memiliki simpanan

pokok khusus yang terdiri dari :124

123

Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009, hal. 6. 124

Overview Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009, hal. 3.

86

1. Masyarakat pendiri sebesar Rp.75.000.000 (hal ini termasuk modal dari BMT

mitra dan PINBUK daerah pendamping bila ikut serta dalam pendirian BMT

Shar-E).

2. Bank Muamalat Indonesia senilai Rp.15.000.000

Komposisi simpanan pokok khusus BMI dalam pendirian BMT Shar-

E ini tidak/bukan dalam bentuk uang, tetapi diberikan dalam bentuk dukungan

peranan fasilitas dan insfrastruktur yang memiliki kesetaraan nilai sebesar Rp.

15.000.000.

Peran dukungan BMI dalam permodalan BMT Shar-E diantaranya

yakni menyiapkan dukungan hardware, standarisasi counter, warkat-warkat

administrasi, menyelenggarakan pelatihan (akomodasi dan konsumsi), biaya

pendampingan, fasilitas EDC dan PC Banking, support pembiayaan BMT

Shar-E, sehingga BMT Shar-E segera memiliki kinerja kantor yang layak dan

memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Standarisasi luas counter yakni minimal 20 M2 (dua puluh meter

persegi), plus halaman minilai 9 M2 (sembilan meter persegi). Perlengkapan

kantor, brankas kecil, cash box, filling cabinet, meja ½ biro, kursi tunggu,

passbook, lampu ultraviolet, kalkulator, stempel, telefax, perangkat computer

87

dan printer (menggunakan sistem infus) keseluruhannya dipersiapkan dan

didanai oleh BMI.125

3. PINBUK pusat sebesar Rp. 10.000.000

Seperti halnya BMI, komponen simpanan pokok khusus PINBUK

dalam pendirian BMT Shar-E ini juga tidak diberikan dalam bentuk uang

tetapi dalam bentuk dukungan peranan yang memiliki kesetaraan nilai sebesar

Rp.10.000.000. Dukungan peranan PINBUK tersebut yakni menggalang

swadaya masyarakat pada pendirian BMT Shar-E, menyiapkan Standar

Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP),

software aplikasi BMT online, fasilitas pelatihan untuk pengurus dan

pengelola serta pendampingan (selamanya) BMT Shar-E, sehingga BMT

Shar-E tumbuh dan berkembang sesuai target, dengan dukungan teknologi

modern dan mencapai tingkat pelayanan yang berjangkauan luas, didukung

oleh sumber daya insani yang terampil di bidang penyelenggaraan jasa

keuangan mikro syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat.

Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional

Prosedur (SOP), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, software aplikasi

BMT online, fasilitas pelatihan untuk pengurus dan pengelola serta

125

Ibid., hal. 3.

88

pendampingan (selamanya) BMT Shar-E keseluruhannya dipersiapkan dan

didanai oleh PINBUK.

Dari 3 pihak tersebut secara keseluruhan modal awal BMT Shar-E

adalah sebesar Rp. 100.000.000.

Berikut adalah komposisi modal pendirian BMT Shar’E :

Modal Awal Modal Awal Modal Awal

Simpanan pokok Khusus Simpanan pokok Khusus Simpanan pokok Khusus

Rp. 15.000.000 Rp. 75.000.000 Rp. 10.000.000

BMI Tokoh masyarakat PINBUK

menyiapkan dukungan hardware,

standarisasi counter, warkat-warkat

administrasi, menyelenggarakan

pelatihan (akomodasi dan

konsumsi), biaya pendampingan,

fasilitas EDC dan PC Banking,

support pembiayaan BMT Shar’e,

sehingga BMT Shar’e segera

memiliki kinerja kantor yang layak

dan memperoleh kepercayaan dari

Modal operasional sebesar

RP.75.000.000

Sewa tempat

Biaya perijinan dan badan

hukum

Biaya pengelola

Dan lain-lain

menggalang swadaya masyarakat

pada pendirian BMT Shar’e,

menyiapkan Standar Operasional

Manajemen (SOM), Standar

Operasional Prosedur (SOP),

software aplikasi BMT online,

fasilitas pelatihan untuk pengurus

dan pengelola serta pendampingan

(selamanya) BMT Shar’e, sehingga

BMT Shar’e tumbuh dan

berkembang sesuai target, dengan

BMI Tokoh

masyarakat

PINBUK

BMT Shar-E

89

masyarakat.

Luas counter minimal 20 M2 (dua

puluh meter persegi), plus halaman

minilai 9 M2 (sembilan meter

persegi). Perlengkapan kantor,

brankas kecil, cash box, filling

cabinet, meja ½ biro, kursi tunggu,

passbook, lampu ultraviolet,

kalkulator, stempel, telefax,

perangkat computer dan printer

(menggunakan sistem infus)

keseluruhannya dipersiapkan dan

didanai oleh BMI.

dukungan teknologi modern dan

mencapai tingkat pelayanan yang

berjangkauan luas, didukung oleh

sumber daya insani yang terampil

di bidang penyelenggaraan jasa

keuangan mikro syariah sehingga

dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat.

Standar Operasional Manajemen

(SOM), Standar Operasional

Prosedur (SOP), Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga,

software aplikasi BMT online,

fasilitas pelatihan untuk pengurus

dan pengelola serta pendampingan

(selamanya) BMT Shar’e

keseluruhannya dipersiapkan dan

didanai oleh PINBUK.

Komposisi modal seperti ini menjadikan 3 pihak tersebut (Masyarakat pendiri,

BMI dan PINBUK) sebagai mitra aliansi yaitu sebagai anggota pendiri yang

bermusyarakah dalam usaha pendirian BMT. Sebagai anggota pendiri, maka 3 pihak

ini memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :126

126

Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009, hal. 2.

90

Hak anggota pendiri :

1. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus KJKS BMT Shar-E

2. Memberikan suaranya dalam pemungutan suara.

3. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.

4. Mendapat kesempatan ikut serta dalam semua kegiatan-kegiatan KJKS BMT

Shar-E.

5. Mendapatkan SHU sesuai dengan keterlibatannya dalam Simpoksus,

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.

Kewajiban anggota pendiri :

1. Turut serta dalam memajukan usaha KJKS BMT Shar-E baik secara langsung

maupun tidak langsung.

2. Menghadiri rapat-rapat yang dipandang perlu diadakan Pengurus.

3. Mengikuti secara aktif program KJKS BMT Shar-E terutama dalam

peningkatan sumber daya insani.

4. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan beban yang menjadi

tanggung jawabnya.

5. Mengantisipasi dan memantau perkembangan usaha KJKS BMT Shar-E dan

keaktifan Pengurus dalam mengendalikan bisnis dan kelembagaan KJKS

BMT Shar-E.

6. Menambah jumlah Simpanan Pokok Khusus untuk lebih menyeimbangkan

antara modal KJKS BMT Shar-E dengan simpanan Anggota dan aset KJKS

BMT Shar-E.

Penyertaan modal simpanan pokok khusus yang tidak berbentuk uang ini

dikarenakan keinginan dari BMI yang ingin melakukan standarisasi BMT Shar-E

diseluruh wilayah Indonesia. Standarisasi BMT Shar-E ini dilakukan baik dari segi

layout counter, teknologi, SOP, dan lainnya sehingga menjadikan BMT Shar-E

selaras satu sama lain.127

127 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta , 22

Oktober 2010.

91

Dengan penyertaan modal simpanan pokok khusus BMI dan PINBUK yang

bukan berupa uang tetapi berupa investasi sarana dan prasarana fasilitas penunjang

BMT menurut penulis dinilai tepat sasaran dalam peruntukannya, karena saling

melengkapi dan mendukung dalam operasional awal BMT Shar-E. BMI dalam hal

fasilitas sarana dan prasarana operasional serta dukungan dana linkage program

BMT. PINBUK dalam hal fasilitas teknis, pelatihan, manajemen, serta peningkatan

mutu SDM. Sedangkan masyarakat pendiri berkontribusi dalam hal modal kerja

operasional BMT. Semua kontribusi ini menjadi sinergi yang akan memperkuat

kelembagaan dan memperluas jaringan kerja BMT Shar-E bagi pemberdayaan

masyarakat dan UKM.

Namun yang perlu menjadi perhatian dalam hubungan permodalan ini adalah

masalah perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didasarkan atas SIMPOKSUS yang

diberikan oleh para masing-masing pihak. Modal BMI dan PINBUK yang berupa

pemberian fasilitas operasional dan biaya-biaya pendampingan dan pelatihan ini

menurut penulis terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Dalam praktek

yang terjadi, SIMPOKSUS yang diberikan ini memiliki jumlah nominal yang tetap

dan tidak berubah.

Kemudian dari SIMPOKSUS yang tetap ini BMI dan PINBUK memperoleh

SHU BMT. Padahal fasilitas operasional baik hardware, software, fasilitas EDC, PC

Banking serta fasilitas lainnya, menurut penulis bisa saja mengalami kerusakan dan

penyusutan nilai asset. Dalam ketentuan, bila dalam operasionalnya terjadi kerusakan

92

pada fasilitas tersebut maka hal tersebut menjadi tanggungan dari BMI dan PINBUK.

Namun dalam prakteknya terkadang hal ini menjadi tanggungan atau biaya BMT.

Menurut penulis, seharusnya kerusakan dan penyusutan nilai asset yang

terjadi selama operasional BMT tersebut menjadi tanggungan/beban dari BMI dan

PINBUK. Karena fasilitas operasional tersebut merupakan investasi dari BMI dan

PINBUK, maka kedua lembaga tersebut seharusnya melaksanakan komitmen dalam

menjaga dan memelihara investasi tersebut. Serta seharusnya penyusutan dan

kerusakan yang terjadi dari fasilitas yang diberikan tersebut mempengaruhi

perhitungan nilai SHU yang didapat oleh BMI maupun PINBUK.

Kemudian, dari SIMPOKSUS yang diberikan dalam bentuk barang, maka

hendaknya barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value)

yang berlaku pada periode tertentu dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Karena

dasar harga pasar (net realizable value) setiap periode waktu tertentu berbeda dengan

periode waktu yang lain misalnya dasar harga pasar (net realizable value) 5 tahun

yang lalu berbeda dengan yang sekarang. Jadi menurut penulis harus ada penyesuaian

penilaian dari waktu ke waktu terhadap investasi yang dilakukan dalam pendirian

BMT Shar-E.

Begitu pula dengan jasa pelatihan dan pendampingan yang diberikan,

hendaknya juga harus memiliki kejelasan dalam hal biaya dan kuantitasnya. Tidak

ada kekurangan dalam penilaian SIMPOKSUS yang merugikan salah satu pihak

sehingga terjadi kesesuaian antara SIMPOKSUS yang disertakan dengan fasilitas

(barang dan jasa) yang di berikan.

93

Ketua Wakil mayarakat

Menjalankan tugas-tugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus, tugas-tugas

kepemimpinan di antara anggota Pengurus, membina kepemimpinan antara Pengelola, ikut

menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan

penyelenggaraan keuangan KJKS BMT, menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh

ketentuan AD/ART KJKS BMT , khususnya mengenai pencapaian tujuan, visi, misi, fungsi dan

prinsip-prinsip utama KJKS BMT.

c. Struktur organisasi

Berdasarkan kontribusinya dalam komponen pokok khusus sebagai anggota

pendiri, dan juga berdasarkan SOP/SOM serta AD/ART yang ditetapkan, maka

kepengurusan BMT ini dilakukan oleh :

1. Ketua, yang ditunjuk dan/atau mewakili kepentingan para pendiri

2. Sekretaris, yang ditunjuk dan/atau mewakili kepentingan PINBUK

3. Bendahara, yang ditunjuk dan/atau mewakili kepentingan BMI

4. Pengawas (sekurang-kurangnya 1 orang), yang ditunjuk dan/atau mewakili

kepentingan para pendiri

Uraian tugas dan peran dari masing-masing jabatan pengurus tersebut sebagai

berikut:128

128

Overview Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. Hal. 3.

BMI Masyarakat pendiri PINBUK

Bendahara

Wakil BMI

Sekretaris

Wakil PINBUK

94

Dalam kepengurusan BMT Shar-E ini ada beberapa ketentuan yang harus

dipenuhi pengurus diantaranya sebagai berikut :129

1. Pengurus dipilih dari Anggota Pendiri melalui mekanisme Rapat Anggota.

2. Pengurus dipilih untuk mewakili seluruh Anggota dalam menjalankan,

mengendalikan dan mengawasi usaha dan kelembagaan KJKS BMT.

3. Pengurus dipilih berdasarkan kemampuannya untuk mengawasi dan

mengendalikan jalannya KJKS BMT.

4. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali apabila

selesai masa jabatannya berakhir.

5. Pengurus KJKS BMT terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, dan

satu orang Bendahara.

Adapun ketentuan pemilihan pengurus dalam BMT Shar-E, yakni :130

1. Anggota Pendiri mengajukan calon-calon untuk setiap posisi Pengurus yang

berasal dari unsur Bank Muamalat, PINBUK dan Anggota Pendiri.

2. Setelah calon-calon untuk setiap posisi Pengurus diperoleh, rapat Anggota

Pendiri mensahkan dan menetapkan calon-calon tersebut sebagai Pengurus.

3. Tiap-tiap pemilihan diputuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan

dengan cara voting (suara terbanyak), apabila ada dua calon atau lebih

mendapat suara yang yang sama maka pemungutan suara diulangi, kecuali

diantara mereka menyatakan pengunduran diri dari calon.

4. Pencalonan maupun pemilihan dilakukan dalam jumlah ganjil 3 (tiga) sampai

dengan 11 (sebelas) orang untuk calon pengurus.

129

Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. hal. 7. 130

Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Jayakarta El-Qayyum Tahun 2009, hal. 5.

Menjalankan tugas – tugas pengawasan

kebendaharaan, lebih utama dalam

memberikan catatan-catatan keuangan

KJKS BMT, memverifikasi dan

memberikan saran pada ketua tentang

berbagai situasi dan mengatur efektifnya

pengamanan kekayaan, rekening Bank atas

nama KJKS BMT, dan komite pembiayaan.

Bertugas membuat serta memelihara

Berita Acara yang asli dan lengkap dari

rapat-rapat Anggota dan rapat-rapat

Pengurus. Sekretaris bertanggung jawab

atas pemberitahuan kepada Anggota

sebelum rapat diadakan sesuai dengan

ketentuan bidang AD/ART.

95

5. Jumlah anggota Pengurus adalah 3 sampai dengan 5 orang yang terdiri unsur

Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Dalam kepengurusan ini maka pengurus mempunyai hak dan kewajiban yang

harus dilaksanakaan. Hak dan kewajiban pengurus secara umum yakni :131

Kewajiban Hak 1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha-usaha

yang diselenggarakan oleh KJKS BMT.

2. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib

dan teratur.

3. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran, arus tunai KJKS BMT untuk setiap tahun,

tengah tahunan dan kuartalan (tiga bulanan).

4. Memantau pelaksanaan rencana kerja, mendiskusikan pencapaian dan penyimpangannya, serta kebijakan

operasional lanjutan yang akan diterapkan.

5. Menyelenggarakan Rapat Anggota.

6. Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota, dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi maupun keuangan.

7. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama

KJKS BMT, serta mewakili KJKS BMT dihadapan dan diluar Pengadilan.

8. Memilih, menunjuk dan menetapkan Pengelola KJKS

BMT.

9. Pengurus bersama Pengelola KJKS BMT mengadakan

Kajian Ruhiyah (Spiritual Communication - Qolbiah

Ilahiyah) dengan Anggota dan atau kelompok-kelompok Anggota secara berkala.

1. Dalam menjalankan tugasnya Pengurus menyeleksi dan

mengangkat Pengelola, guna mensukseskan program dan

pengembangan KJKS BMT.

2. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar.

3. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran

Dasar.

Terkait kewajiban pengurus, pengurus juga berkewajiban dalam menyusun

dan menggariskan Pola Kebijakan Umum dan Rencana Kerja KJKS BMT Shar-E

131

Ibid., hal. 7.

96

tahunan, tengah tahunan dan kuartalan. Pengurus mengesahkan laporan dan tingkat

kesehatan KJKS BMT, keuangan KJKS BMT dan selalu mendapat sehelai tembusan

laporan bulanan keuangan dan tingkat kesehatan KJKS BMT yang terakhir. Serta

Pengurus harus memberikan saran-saran yang diperlukan pengelola untuk

memperbaiki posisi keuangan dan tingkat kesehatan KJKS BMT.

Selain itu dalam kaitannya dengan lembaga lain, maka pengurus berkewajiban

memberikan laporan kegiatan, laporan keuangan dan analisa kesehatan KJKS BMT

Shar-E kepada pemerintah dan dinas terkait, serta PINBUK dan BMI, mengenai

keadaan dan perkembangan organisasi serta usaha-usaha yang diselenggarakan oleh

KJKS BMT Shar-E sekurang-kurangnya satu tahun sekali.132

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita analisis bahwa pola

hubungan BMT Shar-E dengan BMI dan PINBUK dalam struktur organisasi sangat

erat dan menjadi sinergi yang baik bagi kordinasi kelembagaan, serta dalam

menjalankan operasional kepengurusan bagi keberlangsungan BMT Shar-E.

Ada beberapa kelebihan dengan adanya struktur kepengurusan seperti ini,

diantaranya:

1. Kepentingan masing-masing pihak baik masyarakat pendiri, BMI dan PINBUK

terwakili oleh masing-masing wakil mereka di kepengurusan.

132

Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. Hal. 3-4.

97

2. Struktur organisasi kepengurusan ini menjadi sinergi yang kuat karena struktur

kepengurusan di isi oleh wakil masing-masing pihak yang memiliki kompetensi,

kemampuan dan keahlian di bidangnya sehingga dapat menjalankan fungsional

kepengurusan dengan baik.

Wakil dari BMI di BMT Shar-E merupakan orang terpercaya yang

ditunjuk oleh BMI untuk menjadi pengurus (bendahara) di BMT Shar-E. Orang

yang ditunjuk menjadi bendahara pada BMT Shar-E ini bisa merupakan personal

yang selama ini sudah bekerjasama baik dengan BMI, contohnya Da’i Muamalat,

personel BMM. Selain itu, penunjukan bendahara pada BMT Shar-E bisa juga

berasal dari internal Bank Muamalat sendiri seperti Account Officer, marketing

dan lain-lain.133

Namun biasanya yang menjadi bendahara BMT Shar-E pada

umumnya adalah Account Officer terpercaya yang memiliki pengetahuan,

pengalaman dan keahlian dalam bidang keuangan pada BMI cabang di daerah

lokasi BMT Shar-E itu berada.

Tujuan dari penempatan wakil BMI sebagai bendahara di BMT Shar-E ini

yakni dalam rangka memudahkan BMI untuk memonitoring/mengawasi

perkembangan (progres) pendirian dan operasioanal BMT Shar-E.134

133 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta , 22

Oktober 2010.

134

Wawancara Pribadi dengan Bpk. Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta , 22

Oktober 2010.

98

Wakil dari Pinbuk di BMT Shar-E merupakan seseorang yang

ditunjukoleh PINBUK dengan kompetensi, kemampuan dan pengalaman yang

baik dalam hal pengembangan, manajerial, dan pendampingan bagi kemajuan

BMT.

Sedangkan wakil dari masyarakat pendiri di BMT Shar-E merupakan

seseorang yang ditunjuk dan dipercaya karena memiliki kemampuan, kompetensi

dan keahlian serta pengaruh dalam memimpin BMT Shar-E.

3. Dengan menempatkan wakil mereka di kepengurusan maka memudahkan

berbagai pihak (masyarakat pendiri, BMI, dan PINBUK) untuk saling

berkoordinasi dalam menentukan keputusan strategis serta menjalankan

kepengurusan BMT.

4. Melalui wakil mereka di kepengurusan, maka memudahkan masing pihak

khususnya BMI dan PINBUK dalam mengetahui kondisi serta perkembangan

BMT secara utuh dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas pada laporan/data semata

diluar kelembagaan, tetapi ikut terjun langsung didalam kepengurusan

kelembagaan sehingga dapat mengetahui permasalahan, perkembangan dan

kondisi BMT secara menyeluruh.

Dari penjelasan/uraian diatas, maka dapat diketahui dan dipahami secara jelas

bahwa pola hubungan kelembagan antara BMT Shar-E, BMI dan PINBUK

menunjukkan pola hubungan yang erat, kuat dan bersinergi satu sama lain. Baik

99

dalam hal pendirian, permodalan, insfrastruktur (sarana dan prasarana) operasional

serta dalam struktur kepengurusan BMT Shar-E sehingga peran dan fungsi BMT

Shar-E menjadi optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

2. Pola Hubungan Operasional

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, maka fungsi utama BMT Shar-E

adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi antara masyarakat

pemodal/investor dengan masyarakat yang membutuhkan dana termasuk UKM.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi maka BMT

Shar-E ini melakukan berbagai usaha dan kegiatan operasional diantarnya, sebagai

berikut :135

A. Usaha Ekonomi Produktif

(1). Menggalang dan menghimpun dana melalui simpanan Anggota yang

dipergunakan untuk melayani pembiayaan usaha-usaha Anggota dan Calon

Anggota.

(2). Menggalang dan menghimpun dana masyarakat secara umum baik Anggota

maupun non Anggota melalui tabungan Shar-E Bank Muamalat, dimana dana

tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan ke KJKS BMT dan

dipergunakan oleh KJKS BMT untuk pembiayaan kepada Anggota dan Calon

Anggota.

(3). Memberikan pembiayaan kepada usaha produktif Anggota melalui cara

pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.

135

Anggaran Dasar (AD)) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. Hal. 5-6.

100

(4). Aturan dan jenis pembiayaan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga

(ART).

(5). Membantu mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha

Anggota.

(6). Menyalurkan dana lingkage program yang berasal hanya dari Bank Muamalat

Indonesia dan dana program pemerintah.

(7). Mengelola usaha tersebut secara profesional berdasarkan prinsip syari’ah.

B. Pendidikan dan Sosial136

(1) Melaksanakan pendidikan dan bimbingan kepada Anggota yang menerima

pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga bisa

mempertanggung-jawabkan pembiayaan yang diterimanya.

(2) Melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang

diperoleh Anggota sehingga benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan

kesejahteraan Anggota dan keluarganya.

(3) Melakukan pendidikan dan pembinaan ruhiyah Pengurus, Pengelola dan

Anggota KJKS BMT untuk membentuk kepribadian/akhlak Islami yang utuh,

tangguh dan mampu dalam beribadah menghadapi tantangan global.

(4) Memberikan pinjaman dalam bentuk al-Qardul-Hasan.

(5) Bekerjasama dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) dalam menghimpun dan

menyalurkan dana zakat, Infaq dan Shadaqah.

136

Ibid., hal. 5-6.

101

Berikut adalah mekanisme operasional BMT Shar-E :137

Usaha dan kegiatan operasional sehari-hari tersebut, secara fungsional

dilakukan oleh pengelola. Pengelola adalah pelaksana usaha KJKS BMT Shar-E yang

dipilih, ditunjuk, dan ditetapkan oleh pengurus untuk mengelola dan mengembangkan

bisnis dan asset KJKS BMT Shar-E. Pengelola yang dipilih dan ditetapkan oleh

pengurus ini merupakan tenaga terlatih dan professional sesuai dengan kemampuan

137 Amin Aziz, Tata cara Pendirian BMT Versi E-Book, (Jakarta : PKES Publising, 2008),

hal. 29. (diolah)

Penghiumpunan

dana

Mudharabah

Pembiayaan

Operasional

BMT

Qardhu

hasan

Bai tsaman

Ajil

Murabahah

Musyarakah

S

I

S

A

H

A

S

I

l

U

S

A

H

A

Dana Internal :

Modal dasar : Simpanan

pokok, simpanan pokok

khusus, dan simpanan

wajib

Penjualan kartu shar-E

Bank Muamalat

Dana tabungan :

tabungan wadiah dan

mudharabah

Biaya

operasional

Pool

Pendapatan

Dana eksternal :

Dana linkage program

Bank Muamalat

Dana investasi terikat : Dana penyertaan dari

pemerintah dan sumber

investasi non bank

lainnya

SHU

dibagikan

Bagi hasil

dan bonus

Fee/Bonus

Bagi hasil

Margin

Infaq

Bagi hasil

102

dan latar belakang pendidikannya serta memiliki standar pengelolaan lembaga

keuangan mikro syariah.138

Dalam tahap awal pendirian BMT Shar-E, pengelola BMT ini terdiri dari

Manajer, Staff Penggalangan Dana dan Hubungan / Pelayanan Masyarakat, Staff

Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil serta Staff Administrasi,

Pembukuan dan Kasir. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, tenaga pengelola

KJKS BMT Shar-E dapat mengalami penambahan yang disesuaikan dengan

kebutuhan atas ususlan manager serta atas pertimbangan pengurus.

Dalam hal operasional yang dilakukan oleh pengelola, pengelola diharuskan

melaksanakan semua kebijakan pengurus dan mempertanggung jawabkannya kepada

pengurus. Tugas pengelola yang utama adalah merancang rencana kerja, mengelola

dan menjalankan usaha sehari hari. Pengelola juga berkewajiban dalam membuat

laporan tentang : Penjualan kartu Shar-E, Keuangan (Neraca, L/R), Perkembangan

pembiayaan dan penilaian aktiva produktif (NPL), dan Perkembangan tabungan.

Selain itu, pengelola juga berkewajiban dalam membuat laporan terkait kegiatan

usaha dan tingkat kesehatan BMT.139

138

Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. Hal. 8. 139

Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. Hal. 5-6.

Manajer

Staff Penggalangan Dana

dan Hubungan / Pelayanan Masyarakat

Pembukuan dan

Kasir

Staff Pembiayaan dan

Pengembangan Usaha Mikro

dan Kecil serta Staff Administrasi

103

Pengelolaan serta pengambilan keputusan yang bersifat operasional diatas

dilakukan oleh pengelola secara independent tanpa ada intervensi kepentingan dari

pengurus, BMI serta PINBUK yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri,

keluarga atau pihak tertentu sehingga dapat berpotensi merugikan KJKS BMT Shar-

E.

Dalam menjalankan operasional BMT, pengelola juga melakukan koordinasi

dengan pihak lain baik secara internal yakni dengan pengurus maupun secara

eksternal yakni dengan pihak BMI dan PINBUK. Tujuan koordinasi ini adalah untuk

memaksimalkan fungsional pengelolaan BMT sehingga dapat memberikan pelayanan

yang maksimal dan produktif bagi masyarakat khususnya anggota. Selain itu,

koordinasi ini juga bertujuan agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

pengelolaan BMT bisa diatasi dan terselesaikan dengan baik melalui koordinasi ini.

Koordinasi internal BMT yang dilakukan yakni berupa pertemuan rutin

(rapat) yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah, pengurus, pengelola dan staff

BMT. Rapat atau pertemuan ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil dan pemutusan

langkah-langkah taktis maupun strategis dalam operasional BMT.140

Rapat –rapat yang dilakukan antara lain :

1. Rapat pengurus

2. Rapat manajemen

3. Rapat DPS

4. Rapat Badan Pengawas Manajemen

5. Rapat pengurus dan Badan Pengawas Manajemen

6. Rapat evaluasi harian (antara manajer dan staff)

140



104

7. Rapat evaluasi bulanan ( antara pengurus dan pengelola BMT)

8. Rapat koordinasi mingguan (antara pengurus dan manajer)

Rapat Pengurus dilaksanakan minimal 1 bulan sekali dengan dipimpin oleh

Ketua, dan dihadiri oleh Sekretaris dan Bendahara. Dalam rapat pengurus apabila

diperlukan dapat menghadirkan Pengelola untuk meminta penjelasan Laporan

Keuangan, seperti Neraca dan Rugi/Laba (R/L), Penilaian Kesehatan, Penilaian

Aktiva Produktif (NPL) dan kebijakan-kebijakan operasional yang perlu dilakukan.

Rapat Pengurus juga berkewajiban membuat risalah rapat yang terdokumentasi

dengan tertib dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.141

Sedangkan Rapat Pengelola dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali dan

dihadiri oleh seluruh staf KJKS BMT. Rapat Pengelola dipimpin oleh Manajer,

apabila berhalangan dapat digantikan oleh salah satu staf di bawahnya.142

Rapat Pengelola terdiri atas :143

1 Rapat Pengelola harian, rapat koordinasi yang dilaksanakan Pengelola secara

rutin setiap hari sebelum operasional, untuk mengetahui kesiapan staf,

lembaga serta pemberian motivasi dan doa.

2 Rapat Pengelola Mingguan, yaitu rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin

pekanan untuk menilai pekerjaan selama satu pekan dan menyiapkan rencana

kerja pekan berikutnya.

3 Rapat Pengelola bulanan, yaitu rapat koordinasi yang menilai kinerja

Pengelola, Laporan Keuangan, Neraca dan Rugi/Laba (R/L), Penilaian

Kesehatan KJKS BMT, Penilaian Aktiva Produktif (NPL) dari tiap penerima

pembiayaan dan sosialisasi kebijakan-kebijakan operasional yang perlu

dilakukan.

141


Shar-E, (Jakarta : PINBUK Press, 2008). 142

Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. hal. 10. 143

Ibid., hal. 10-11.

105

4 Rapat Pengelola mingguan dan bulanan menyiapkan notulensi rapat yang

terdokumentasi dengan tertib dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Koordinasi BMT dengan pihak eksternal dilakukan BMT Shar-E dengan BMI

cabang, BMT Existing/Pendamping, Pinbuk dan lainnya.

Berikut adalah skema koordinasi yang dilakukan :144

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Dalam menjalankan operasionalnya, Penulis menilai bahwa BMT Shar-E

yang ada biasanya selalu menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah maupun

ijarah multijasa dengan porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan akad

mudharabah. Hal ini memang menjadi kebijakan dari BMT dan memang

diperbolehkan. Tetapi penulis berpendapat bahwa alangkah lebih baik bila BMT

144



BMI

Pusat

PINBUK

Pusat

BMT Existing/

Pendamping

BMI

Cabang

KORWIL/Asisten

KORWIL

BMT Shar-E

PINBUK

Provinsi

PINBUK

Kab/Kota

Tim Manajemen

Program

106

Shar-E yang ada menggunakan akad mudharabah dengan porsi yang lebih besar

dibandingkan dengan akad lainnya.

Walaupun penerapan akad mudharabah ini memiliki kesulitan yang lebih

besar dari akad lainnya, namun akad mudharabah ini lebih adil baik dari sisi

keuntungan maupun kerugian bagi kedua belah pihak. Untuk itu, perlu ada upaya

menggalangkan penerapan akad mudharabah dalam setiap transaksi yang sesuai

dengan kebutuhannya. Salah satunya adalah membuat kebijakan penerapan akad

mudharabah minimal dalam operasional BMT Shar-E baik kebijakan itu dari BMI

maupun dari pihak intern BMT Shar-E sendiri.

Kemudian terkait struktur organisasi yang ada, penulis menilai bahwa

beberapa BMT Shar-E yang ada tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap.

Struktur organisasi pengelola yang tidak lengkap tersebut mengakibatkan terjadinya

rangkap jabatan bagi pengelola yang ada sehingga mengganggu optimalisasi kinerja,

tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan.

Selain itu, koordinasi yang dilakukan BMT baik secara internal (antara

pengurus, pengelola dan anggota), dan terutama dengan pihak ekternal (BMI dan

PINBUK) masih kurang optimal serta perlu lebih ditingkatkan lagi. Hal ini terjadi

karena kesibukan dari masing-masing pihak yang memiliki tanggung jawab dan

pekerjaan lain disamping bekerjasama dalam mensukseskan BMT sehingga

menyebabkan koordinasi yang terjadi kurang optimal. Untuk itu, penulis berpendapat

agar dibuat sistem koordinasi yang efektif dan secara berkala agar terjalin koordinasi

serta silahturahmi yang baik antar internal BMT dan terutama pihak ekternal BMT.

107

3. Pola Hubungan Penyaluran Pembiayaan

Untuk menghasilkan sinergi kerja antar BMT dan aliansi dengan Bank

Muamalat Indonesia yang lebih luas, maka BMI membangun jaringan kerja BMT

Shar-E diseluruh Indonesia. Jaringan kerja BMT Shar-E ini dibangun dengan tujuan

memberikan pelayanan kepada masyarakat luas untuk dapat mengakses produk bank

muamalat melalui mitra BMI. Salah satunya melalui BMT Shar-E. Sebagai mitra

aliansi, BMI menjadikan BMT Shar-E sebagai jaringan kerja dalam mengakses

produk-produk BMI. Produk BMI yang bisa diakses oleh masyarakat umum tersebut

adalah tabungan (kartu Shar-E).145

BMT Shar-E dalam hal ini berperan sebagai agen

yang menjual kartu tabungan Shar-E dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga

dari anggota maupun masyarakat luas.

Selain itu BMT Shar-E juga menjadi jaringan bagi BMI untuk menyalurkan

dana dari masyarakat pemodal yang telah dihimpun BMI untuk kemudian disalurkan

kepada usaha-usaha produktif masyarakat, lembaga dan UMKM melalui pembiayaan

linkage program.

Kerjasama kemitraan yang terjalin antara BMI dan BMT Shar-E ini dilakukan

dalam 3 hal yakni :146

1. Inisiasi pendirian BMT Shar-E dan membantu penguatan BMT Shar-E

dalam perjalanan operasionalnya.

2. Sinergi produk BMI yakni BMT Shar-E sebagai agen penjual tabungan

Shar-E dengan mendapatkan ujrah/fee.

145 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta, 22

Oktober 2010. 146

Wawancara Pribadi dengan Bpk. Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta, 22

Oktober 2010.

108

3. Penyaluran pembiayaan melalui linkage program.

Fasilitas pembiayaan dari bank umum syariah bagi BMT merupakan salah

satu hal penting dalam membantu penguatan dan pemberdayaan BMT. Fasilitas

pembiayaan ini memiliki peran dalam menjaga likuiditas, penguatan permodalan

serta meningkatkan kapasitas pembiayaan usaha BMT.

Menyadari pentingnya fasilitas pembiayaan ini, maka program kemitraan

yang terjalin antara BMI dengan BMT Shar-E juga dilakukan dalam hal kerjasama

akses pemberian fasilitas pembiayaan dari BMI kepada BMT Shar-E. Dalam hal

kerjasama pembiayaan, BMI berkomitmen dalam melakukan pembiayaan linkage

program kepada BMT Shar-E. Komitmen ini tertuang dalam MOU perjanjian antara

BMI dengan BMT Shar-E diawal kerjasama yakni bahwa BMI akan memberikan

akses fasilitas pembiayaan kepada BMT Shar-E dan BMT Shar-E hanya akan

menyalurkan dana linkage program yang berasal dari Bank Muamalat dan dana

program pemerintah selain bank.147

Penyaluran dana linkage program yang hanya berasal dari Bank Muamalat ini

dinilai sebagai sebagai hal yang baik dan positif bagi BMT Shar-E, karena memiliki

beberapa keuntungan bagi BMT Shar-E jika dibandingkan dengan BMT non Shar-E.

Beberapa keuntungan tesebut yakni :

1. Akses untuk mendapatkan pembiayaan linkage program dari BMI lebih mudah

karena terdapat komitmen perjanjian diawal serta adanya unsur bank yakni

147

Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009. Hal. 6.

109

bendahara yang merupakan perwakilan BMI di BMT. Sedangkan akses

pembiayaan bagi BMT non Shar-E lebih sulit, karena BMT non Shar-E harus

mencari bank yang bersedia melakukan pembiayaan ke BMT tersebut, akses ke

bank sulit karena tidak ada unsur bank yang membantu dan kemungkinan ditolak

bila tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan.148

2. Kepercayaan Bank Muamalat kepada BMT Shar-E lebih baik bila dibandingkan

dengan BMT non Shar-E, karena program BMT Shar-E ini merupakan program

kemitraan yang diprakarsai Bank Muamalat dan Bank Muamalat ikut

menempatkan wakilnya sebagai bendahara. Serta Bank Muamalat mendapat

laporan keuangan berkala dari BMT Shar-E sehingga BMI mengetahui kondisi

dari BMT Shar-E yang akan dibiayai.

3. Persyaratan pengajuan pembiayaan yang lebih mudah karena BMT Shar-E

mendapat perlakukan khusus dalam memperoleh akses pembiayaan.149

Sebagai

contoh misalnya tidak ada batasan mengenai umur BMT Shar-E yang dibiayai.

Sedangkan untuk BMT non Shar-E diharuskan telah beroperasi selama 2 tahun.

Strategi yang terjalin ini memberikan kemudahan bagi BMI dalam

menyalurkan dana yang dimilikinya kepada masyarakat luas melalui jaringan BMT

Shar-E. Disisi lain, pembiayaan linkage program kepada BMT Shar-E ini, dapat

148

Wawancara Pribadi dengan Bpk. Eko (Manager BMT El Muchtar). Bekasi, 12 November

2010 149


Oktober 2010.

110

menguatkan permodalan BMT dan meningkatkan kapasitas pembiayaan BMT Shar-E

kepada anggota UMKM dan masyarakat luas. Hal ini kemudian menjadikan kinerja

BMI dan BMT Shar-E dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi menjadi

maksimal dan produktif bagi pemberdayaan UMKM dan masyarakat luas.

Pembiayaan BMI sendiri kepada BMT Shar-E per April 2010 telah mencapai

sebesar Rp.4,299 Miliar.150

Pembiayaan tersebut dilakukan bisa dengan pola

executing maupun channeling. Namun dari ke dua pola tersebut, BMI dalam

penyaluran pembiayaannya kepada BMT Shar-E hampir semuanya menggunakan

pola executing.151

Proses aliansi pembiayaan BMI dengan BMT Shar-E dilakukan dalam skema

sebagai berikut :

Proses aliansi pembiayaan BMI dan BMT Shar-E:152

9

1. Akad Mudharabah/ musyarakah

5 4 3

6

7 2

8

Keterangan :

1. Kerjasama perjanjian pembiayaan BMI-BMT Shar-E dengan akad mudharabah

dan musyarakah

150 Ibid.,

151

Ibid., 152

Pembiayaan Linkage ke BPR/S dan Koperasi Peluang dan Tantangan.ppt, BMI Seminar

oleh Muchtar MD Siswoyo, hal. 3.

BMI BMT

Shar-E

UK &

Mikro

111

2. Nasabah (usaha kecil & mikro) mengajukan pembiayaan kepada BMT Shar-E

3. BMT melakukan analisa terhadap pengajuan pembiayaan anggota

4. BMI mengajukan pembiayaan kepada BMI

5. BMI melakukan analisa terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan BMT

6. BMI droping ke BMT

7. BMT droping ke anggota (nasabah UK & Mikro)

8. Nasabah membayar angsuran ke BMT

9. BMT membayar angsuran ke BMI

Proses aliansi pembiayaan BMI dan BMT Shar-E ini dilakukan dengan

konsep penyaluran pembiayaan melalui tabungan Shar-E Bank Muamalat. Hal ini

dilakukan dengan cara menggalang dan menghimpun dana masyarakat secara umum

baik anggota maupun non anggota melalui tabungan Shar-E Bank Muamalat, dimana

dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan ke KJKS BMT Shar-E dan

dipergunakan oleh KJKS BMT Shar-E untuk pembiayaan kepada anggota dan calon

anggota.153

Dari posisinya sebagai agen penjual ini, maka ada beberapa manfaat yang

diterima BMT Shar-E dari bank muamalat, diantaranya yakni BMT Shar-E mendapat

keuntungan fee 1 % dari akumulasi penjualan tabungan Shar-E. Keuntungan lain

BMT dari penjualan kartu Shar-E adalah BMT mendapatkan selisih dari harga

pembelian dengan harga penjualan kartu Shar-E. Sebagai contoh, BMT membeli

kartu Shar-E di BMI dengan harga Rp. 116.000 kemudian BMT menjualnya kepada

nasabah dengan harga Rp. 125.000 dengan keuntungan sebesar Rp. 9000,-. Selain itu,

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada

BMT Shar-E dari dana akumulasi penjualan tabungan Shar-E yang berhasil

153

Anggaran Dasar (AD) BMT Jayakarta El-Qayyuum Tahun 2009, hal. 5-6.

112

dihimpun. Sedangkan keuntungan BMI adalah terjualnya produk tabungan Shar-E

kepada masyarakat sehingga dana masyarakat tersebut terhimpun di BMI dan juga

nasabah pengguna layanan BMI menjadi bertambah.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatikan dalam kerjasama ini adalah

terkait fee 1 % dari akumulasi penjualan tabungan Shar-E yang diperoleh BMT.

Dalam hai ini, terjadi keluhan atau komplain dari salah satu ketua pengurus BMT

Shar-E yang mempertanyakan tentang mekanisme dan waktu memperoleh fee 1 %

tersebut kepada pihak BMI. Untuk itu, maka diawal kerjasama ini hendaknya realisasi

dan implementasi program dilakukan dengan transparan disertai dengan penjelasan

program secara detail diawal, baik kelemahan maupun kelebihan yang diperoleh dari

kemitraan ini sehingga masing-masing pihak mengetahui fungsi, tugas, hak serta

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak agar tidak terjadi

kesalah pahaman, perselisihan dan kekecewaan dalam pelaksanaan kemitraan ini.

Berikut adalah Konsep Aliansi BMI-BMT terkait tabungan Shar-E :154

Shar-E Anggota UK& Mikro

3 2 5 6

1

4

7

Keterangan :

1. BMT membeli Shar-E rabat ke Bank Muamalat

2. BMT menjual Shar-E ke anggota free income

154

Presentasi Bali Mei 2009, Microfinancing Acceleration Throught Alliance Program ppt,

oleh Bpk. Agus Khalifatullah, hal. 16.

BMI BMT Shar-E

113

3. Dana Shar-E terakumulasi di DP3 BMI, dalam hal ini BMT mendapat fee 1% dari

akumulasi dana Shar-E yang dihimpun

4. BMI Financing kepada BMT dengan akad mudharabah atau musyarakah

5. BMT financing kepada anggota BMT

6. Anggota membayar angsuran kepada BMT

7. BMT membayar angsuran anggota kepada BMI

Dalam melakukan pembiayaan linkage program kepada BMT Shar-E, Skim

penanaman dana yang digunakan antara BMI dengan BMT Shar-E adalah dengan

akad mudharabah atau musyarakah dengan pola executing atau channeling.

Sedangkan hubungan pembiayaan BMT Shar-E dengan anggotanya menggunakan

akad murabahah, mudharabah atau musyarakah. Namun hampir seluruh pembiayaan

linkage program yang dilakukan BMI kepada BMT Shar-E menggunakan pola

executing dibandingkan dengan pola channeling. Hal ini didasarkan atas

pertimbangan yakni analisis pembiayaan dengan pola executing menurut bank lebih

menguntungkan dibandingkan dengan pola channeling. Disamping itu, pola executing

yang dilakukan memiliki perhitungan resiko yang lebih rendah bila dibandingkan

dengan pola channeling, karena dalam pola executing Bank tidak berhadapan

langsung dengan nasabah BMT155

terkait pembiayaan yang disalurkan, tetapi Bank

hanya berurusan dengan BMT sebagai pihak yang menerima pembiayaan dari BMI.

Dalam optimalisasi peran linkage program BUS kepada BMT, penulis

berpendapat hendaknya BMI tidak hanya sebatas menggunakan pola executing, tetapi

juga sebaiknya dilakukan pula dengan pola channeling. Walaupun menurut

155 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Agus Khalifatullah (Manager LKMS BMI). Jakarta, 22

Oktober 2010.

114

BMI

Modal 100% BMT/KOP

Modal 0%

Dealer

motor

Anggota

BMT/KOP Akad jual beli

murabahah

Modal

Bagi hasil keuntungan jual

beli 40 Juta

KOP beli 20

motor

perhitungan resiko pola executing lebih menguntungkan dibandingkan dengan pola

channeling. Namun pola channeling ini lebih memperlihatkan komitmen BMI untuk

lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil dan UMKM. Hal ini dikarenakan, dalam pola

channeling ini, BMI akan berhubungan secara langsung dalam melakukan penyaluran

pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM melalui perantara BMT. Resiko

kerugian dan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan ini pun secara langsung

dapat dirasakan oleh BMI.

Selain itu, pola ini juga memberikan kemudahan resiko dan keuntungan fee

yang baik bagi BMT karena BMT dalam hal ini hanya sebagai agen yang

menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM.

Berikut adalah skema aliansi executing dan channeling yang dilakukan

BMI- BMT Shar-E :156

Skema Aliansi Executing BMI-BMT dengan akad mudharabah

Akad mudharabah

200 jt

Kirim 20 motor Rp 240 juta

Nisbah 75 % Nisbah 25 %

Rp. 30 Juta Rp. 10 Jt

Pengambilan modal

pokok 100% Rp. 200 Jt

156


oleh Muchtar MD Siswoyo, hal. 9-10.

115

BMI Modal 80%

Rp. 400 Jt BMT/KOP

Modal 20%

Rp. 100 Jt

Developer/KSU

Anggota BMT/KOP Akad jual beli

murabahah

Modal

Bagi hasil

keuntungan jual beli

Rp 300 Juta JW 5 thn

KOP beli 10

Rumah

BMI

Rp. 900 Jt

BMT/KOP

Developer/lainnya

Anggota BMT/KOP

Bagian sewa

nasabah

keuntungan

sewa Untuk

BMI 15 %

100 juta

Skema aliansi (Executing) dengan akad musyarakah

Akad Musyarakah

Rp. 500 Jt

Kunci Rumah Rp. 800 Jt

Margin ALCO Nisbah 50%

Nisbah 50 % Rp. 150 Jt Rp. 150 Jt

Pengambilan Modal Pengambilan Modal

pokok 80 % Rp. 400 Jt pokok 20% Rp. 100 Jt

Skema aliansi (Channeling)157

Referensi

Akad syirkatul

Milk

Margin

KPR 13 % Ujroh 2 %

U/ akuisisi

Porsi BMI

157

Pelatihan BMT Shar-E, Kebijakan Umum Pembiayaan dan Juklak Pembiayaan BMT Shar-

E, Branch Manager Tanjung Balai 27 Oktober 2009.

116

Bank Muamalat

Rek. Giro

Escrow BMT

Shar-E

BMT Shar-E

Anggota Rek. Aktif

Anggota

Rek.

Aktif

BMT

Shar-E

Alur/proses reaslisasi dan pembayaran angsuran kewajiban pembiayaan

linkage program BMI dan BMT dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :158

1

4

3

2 3 2

Keterangan :

: Alur realisasi dan pembayaran angsuran secara garis besar

: Alur realisasi dan pembayaran angsuran secara teknis

Realisasi dari Bank Muamalat Indonesia ke BMT Shar-E adalah melalui

rekening giro berdasarkan daftar nominatif anggota dari BMT Shar-E yang telah

ditandatangani oleh pengurus dan diverifikasi oleh BMI dengan dibubuhi stempel

verifikasi, maka Bank Muamalat Indonesia kemudian melakukan pemindah bukuan

rekening giro escrow BMT Shar-E ke rekening masing-masing anggota.

Pembayaran angsuran/ kewajiban dari anggota langsung disetor/ ditransfer ke

rekening giro Escrow BMT. Bank Muamalat mendebet rekening giro Escrow BMT

sebesar kewajiban dari BMT Shar-E. BMT Shar-E juga wajb mengaktifkan mutasi

keuangan usahanya melalui BMI dengan menggunakan rekening aktif BMT Shar-E

158



117

Catatan :

Rekening giro Escrow adalah rekening giro penampungan untuk merealisasi

penyaluran pembiayaan dan penampungan untuk sumber pengembalian pembiayaan,

tanpa dilengkapi dengan cek dan bilyet giro, sehingga mutasi transaksi rekening giro

Escrow terutama pendebetan hanya dapat dilakukan oleh BMI.

Adapun kebijakan umum pembiayaan BMI terhadap BMT sebagai berikut :

159

1. BMT telah beroperasi minimal 2 tahun

2. BMT harus sudah berbadan hukum

3. BMT telah memiliki perizinan terkait lainnya

4. BMT melampirkan daftar nominatif pengajuan dari anggota dan harus sama

dengan plafond pengajuan ke BMI

5. BMT yang telah memilki asset lebih dari 5 Miliar maka laporan keuangannya

harus sudah diaudit oleh akuntan publik

6. NPF BMT maksimal 5 % dan BMT dalam keadaan sehat atau tidak dalam

pengawasan pihak terkait

7. BMT harus melakukan mutasi di BMI

8. Nominal pengajuan minimal 40 juta

9. Jangka waktu pembiayaan max 5 tahun

10. Jaminan BMT ke BMI berupa fixed asset An. Salah satu pengurus, minimal

25 % dari plafond pengajuan.

Sedangkan ketentuan umum bagi BMT Shar-E adalah sebagai berikut : 1. Tujuan penggunaan untuk modal kerja penyaluran pembiayaan kepada anggota

2. Skim penanaman dana :

A. BMI dengan BMT Shar-E : dengan akad mudharabah atau musyarakah dengan

pola executing atau channeling.

B. BMT Shar-E dengan anggota : menggunakan akad murabahah, mudharabah

atau musyarakah.

3. Sumber pengembalian berasal dari anggota yang telah dievaluasi dan di seleksi

oleh BMT Shar-E dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan antara BMI dengan

BMT Shar-E.

159



118

Ketentuan khusus bagi BMT Shar-E dalam mengajukan dan memperoleh

pembiayaan sebagai berikut :160

1. Usia BMT Shar-E tidak dibatasi

2. BMT Shar-E yang lebih dari 1 tahun memiliki nilai kesehatan cukup sehat

3. Manajemen BMT Shar-E tertib administrasi dan memiliki skill dan track

record yang baik.

4. BMT Shar-E yang meilki asset lebih dari 5 Miliar wajib diaudit oleh akuntan

publik

5. Pengurus BMT Shar-E membuat pernyataan kesanggupan untuk melakukan

penagihan secara maksimal dari anggota yang menunggak

6. Pernyataan dari pengurus BMT Shar-E apabila ada pelunasan dari anggota

maka harus dibayarkan ke BMI sebagai pelunasan juga

7. Pernyataan dari pengurus BMT Shar-E memberikan fidusia/cessie dari

anggota yang dibiayai BMI dan BMT sebagai jaminan

8. BMT Shar-E wajib melakukan cross selling dengan model “close loop

transaction”

Persyaratan pembiayaan yang harus di penuhi, yakni :161

1. Surat permohonan

2. Fotocopy NPWP, SIUP, TDP

3. AD/ART Koperasi (sesuai dengan AD/ART pedoman BMT Shar-E)

4. Surat pengesahan dari Departemen Koperasi

5. Susunan pengurus yang disahkan Dinas Koperasi

6. Laporan keuangan terakhir

7. Laporan RAT bagi yang telah RAT

8. Proyeksi cash flow selama masa pembiayaan

9. Data jaminan dan dokumen lainnya yang menunjang usaha

10. BMT El (Shar-E) harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

11. Telah menjual Shar-E minimal 100 kartu

12. Telah memilki modal (Simpoksus, Simpok, Simwa) minimal Rp. 75 Juta

13. Menyerahkan daftar nominatif dan analisa ringkas anggota yang akan dibiayai

160


oleh Muchtar MD Siswoyo, hal. 5. 161



119

Ketentuan Umum anggota yang dibiayai sebagai berikut :162

1. Target market disesuaikan dengan BMI

2. Tujuan penggunaan untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif

3. Lama usaha minimal 1 tahun

4. Memiliki performance usaha yang baik

5. Kebutuhan anggota sudah jelas di nominatif yang diajukan BMT dan telah

diseleksi BMT

6. Bukti pembelian barang/ penggunaan dana diserahkan ke BMT Shar-E dan

BMT Shar-E membuat surat pernyataan telah menerima bukti dari anggota

kepada BMI

7. Kewajiban anggota tidak melebihi 40 % dari take home pay untuk pegawai

(Konsumtif) serta 70% dari laba usaha untuk usaha

8. Untuk pembiayaan karyawan harus ada MOU dengan perusahaan tempat

anggota bekerja dibuktikan dengan MOU

9. Anggota wajib membuat SK potong gaji yang ditandatangani oleh bendahara

dan atasan bendahara perusahaan

10. Anggota yang mendapat pembiayaan harus dicover asuransi

Persyaratan terkait hubungan dengan lembaga lainnnya, yakni :163

1. BMT Shar-E dilarang membiayai anggota yang terbukti atau diketahui

memiliki pembiayaan bermasalah baik dari BMT atau lembaga lainnya

2. BMT Shar-E dilarang memiliki dan mengaktifkan rekening di bank atau

lembaga keuangan lainnya

Ketentuan jangka waktu pembiayaan :

164

1. Jangka waktu pembiayaan dari BMI ke BMT maksimal 5 tahun

2. Jangka waktu pembiayaan dari BMT ke anggota tidak boleh melebihi fasilitas

dari BMI ke BMT

3. Jangka waktu anggota yang akan dibiayai tidak boleh melebihi masa usia

pensiun bagi karyawan/pegawai

162


E, Branch Manager Tanjung Balai 27 Oktober 2009. 163

Presentasi Bali Mei 2009, Microfinancing Acceleration Throught Alliance Program.ppt,

oleh Bpk. Agus Khalifatullah, hal. 18. 164

Ibid., hal. 18.

120

Ketentuan jaminan :165

1. Fidusia atau tagihan kewajiban/piutang atas anggota yang dibiayai BMI- BMT

2. Cash collateral bila diperlukan

3. Fixed asset bila diperlukan (harta pengurus yang di jaminkan)

4. Asuransi penjaminan

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa pola hubungan penyaluran pembiayan

yang terjalin antara BMI dan BMT Shar-E dilakukan dengan beberapa ketentuan dan

persyaratan yang harus dipenuhi oleh BMT Shar-E. Ketentuan dan persyaratan diatas

harus dipenuhi oleh BMT Shar-E dengan tujuan agar BMT memperoleh pembiayaan

linkage program dari BMI. Dan dari sisi BMI, ketentuan dan persyaratan tersebut

menjamin dana pembiayaan yang diberikan oleh BMI agar tetap aman dalam

pengelolaannya dan memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha yang dikelola oleh

BMT Shar-E. Disamping itu, penulis menilai bahwa persyaratan yang harus dipenuhi

BMT Shar-E lebih mudah bila dibandingkan dengan BMT non Shar-E karena BMT

Shar-E diberikan perlakukan khusus dalam pengajuan pembiayaan kepada BMI.

Namun yang perlu menjadi perhatian dalam hal penyaluran pembiayaan

linkage program ini yakni pembayaran angsuran BMT kepada BMI dimana dilakukan

dengan system pembayaran angsuran diawal yang besar melebihi nisbah bagi

hasilnya dan selanjutnya mengalami penurunan pembayaran angsuran setiap

bulannya. Sistem seperti ini menurut penulis agak memberatkan BMT Shar-E dalam

pembayaran angsuran diawal, karena harus mengeluarkan biaya angsuran yang besar

165

Ibid., hal. 19.

121

melebihi keuntungan bagi hasil yang diperoleh BMT dari nasabah. Walaupun untuk

bulan-bulan selanjutnya mengalami penurunan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam linkage program antara BMI

dengan BMT shar-E diantaranya adalah paradigma BMT terkait kerjasama ini yang

dalam pendiriannya biasanya ingin dibiayai oleh BMI. Sedangkan BMI memberikan

pembiayaan jika sesuai dengan juknis/syarat-syarat yang dibuat. Sehingga kemudian

ada kesan sulit bagi BMT Shar-E dalam mengajukan dan mendapatkan pembiayaan

BMI.166

Hal ini disebabkan karena kendala intern BMT Shar-E sendiri yang belum

bisa memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan BMI dalam

memperoleh pembiayaan linkage program diantaranya belum memiliki legalitas

badan hukum, kondisi keuangan BMT yang kurang baik dan lain-lain. Sedangkan

permasalahan dari pihak BMI sendiri yakni pemberian pembiayaan kepada BMT

terkadang tidak cepat (lama) proses dan jangka waktunya karena harus melalui

prosedur yang telah ditetapkan.

166


Oktober 2010.

122

B. Analisis Manfaat Pola Hubungan BMI-BMT Shar-E Terhadap

Perkembangan BMT Shar-E

Sebagai lembaga Intermediasi, BMT memiliki fungsi dalam menghimpun

dana masyarakat pemodal yang memiliki kelebihan dana untuk kemudian disalurkan

kepada masyarakat peminjam yang membutuhkan dana. LKMS BMT ini merupakan

lembaga keuangan mikro yang ideal, menjangkau dan menjadi andalan dalam

mengatasi terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif terutama

permodalan.

Bila dibandingkan dengan perbankan, maka LKMS BMT memiliki beberapa

kelebihan dalam melakukan penyaluran pembiayaan mikro kepada UMKM.

Kelebihan BMT tersebut diantaranya adalah :

1. Lokasi LKMS BMT yang strategis, menjangkau, dan tersebar di lokasi-lokasi

potensial UMKM

2. Memiliki spesialisasi fungsi dalam menangani penyaluran pembiayaan mikro

kepada UMKM sehingga pelayanan pendanaan UMKM menjadi unsur utama

UMKM

3. Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang lebih

mudah dan ringan

4. Persyaratan ketersedian akan jaminan berupa agunan yang lebih mudah untuk

dipenuhi UMKM

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimiliki BMT, namun ada beberapa

permasalahan utama yang harus diatasi oleh LKMS BMT, diantaranya yakni :

123

Kondisi Internal :

1. Jumlah SDM yang terbatas dan kompetensi SDM yang rendah

2. Tidak memiliki sistem prosedur yang standar dan baik

3. Rendahnya inovasi dalam produk

4. Kurang memanfaatkan teknologi

5. Tidak memiliki rencana bisnis

6. Tidak ada internal kontrol167

7. Permasalahan dalam permodalan LKMS BMT yang masih lemah baik pada

saat awal pendirian maupun saat operasional

8. Permasalahan insfrastruktur atau fasilitas operasional BMT yang kurang

memadai

9. Permasalahan kapasitas pembiayaan LKMS BMT kepada UMKM yang masih

terbatas

Sedangkan kelemahan kondisi eksternal yang dialami BMT diantaranya :

1. Kelembagaan legalitas

2. Tidak adanya daya saing

3. Kurang jelasnya lembaga yang melakukan supervisi dan pembinaan

4. Tidak didukung regulasi yang mendukung kondisi usaha

5. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah

6. Supervisi dan monitoring prinsip syariah

7. Badan hukum koperasi yang sebagian lainnya masih Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM)168

Pola hubungan kemitraan yang terjalin antara BMI dengan BMT Shar-E ini

merupakan salah satu solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT diatas.

167

Dali SM Program Manager PT. Permodalan Nasional Madani, “Artikel : Baitul Maal Wat

Tamwil Hanya Semangat Islam atau Bisa Memberi Berkah untuk Umat”, Majalah Sharing, (Edisi

Januari 2007), hal. 10-11. 168

Ibid., hal. 10-11.

124

Dari pola hubungan tersebut ada beberapa manfaat positif yang diterima oleh

BMT Shar-E. Manfaat pola hubungan ini terhadap BMT Shar-E diantaranya :

1. Insfrastruktur/fasilitas operasional BMT Shar-E menjadi lebih memadai, lengkap

dan modern dalam mendukung operasional pelayanan BMT.

Hal ini didasarkan atas :

a. Standarisasi counter/outlet BMT yang baik dengan tata letak (lay out) yang

tertata rapi, nyaman, dan memberi pelayanan kepada nasabah.

b. Perlengkapan dan peralatan kantor yang lengkap, diantaranya : Perlengkapan

kantor, brankas kecil, cash box, filling cabinet, meja ½ biro, kursi tunggu,

passbook, lampu ultraviolet, kalkulator, stempel, telefax, perangkat computer

dan printer (menggunakan sistem infus).

c. Penggunaan teknologi modern yakni dengan menggunakan system IT yang

baik berupa komputer dan software yang modern, software bernama B-Ware

dari BMI dan Software USSI dari PINBUK sehingga menciptakan efisiensi

dan kemudahan dalam operasional BMT.

Walaupun pengelola merasakan kemudahan dalam mengoperasikan

software USSI ini, namun ada beberapa kelemahan yang perlu di perhatikan.

Diantaranya, system ini dioperasikan secara manual oleh pengelola BMT

dalam membuat laporan keuangan dan ada beberapa kelemahan system yakni

dapat dengan mudah dihapus sehingga membuat laporan keuangan yang

dibuat kurang accountable. Selain itu, juga ada pembebanan iuran yang harus

dibayarkan oleh pihak BMT setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- selama 2 tahun.

125

Berbeda dengan USSI, software dari Bank Muamalat yang bernama B-

Ware ini juga digunakan dalam operasional BMT. B-Ware ini memiliki

beberapa kelebihan diantaranya memiliki program yang lengkap (akuntansi,

jurnal keuangan dan lain-lain) dalam membuat laporan keuangan sehingga

memudahkan pengelola dalam membuat laporan keuangan. Selain itu,

software ini diberikan kepada BMT secara gratis dan ada pelatihan untuk

mengoperasikannya dari pihak BMI. Walaupun, terdapat beberapa kelebihan

yang ada, namun kebanyakan pengelola BMT Shar-E tidak menggunakan

software ini dikarenakan software ini dinilai sulit untuk dioperasikan. Hal ini

terjadi karena pengelola kurang memahami cara mengoperasikan software

tersebut.

2. Kondisi permodalan awal BMT Shar-E menjadi ideal dalam menjalankan usaha

yakni dengan posisi modal awal sebesar Rp. 100 Juta.

Dengan posisi modal ini, BMT Shar-E bisa melakukan operasional usaha

dengan baik. Serta BMT juga sudah bisa mengajukan legalitas untuk

mendapatkan badan hukum. Semakin besar modal yang dimiliki BMT maka

operasional BMT diawal juga akan semakin baik.

126

3. SDM BMT Shar-E menjadi lebih berpengetahuan, berkemampuan dan

professional dalam menjalankan operasional BMT baik dalam hal teknis

manajemen maupun aspek syariah.


a. Pelaksanaan perekrutan SDM BMT Shar-E yang dilakukan dengan

persyaratan dan kualifikasi yang baik yakni orang-orang yang memiliki

pendidikan D3/S-1 dengan latar belakang kemampuan yang baik, terlatih dan

professional serta memiliki standar pengelolaan lembaga keuangan mikro

syariah.

b. Adanya pelatihan, pendidikan dan magang sebelum dan sesudah BMT

beroperasi

c. Adanya sertifikasi kompetensi dari PINBUK

d. Adanya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping atau BMT Existing

4. Manajemen operasional BMT menjadi lebih baik, tersusun dan lebih terarah.


a. Adanya SOP dan SOM yang dijadikan panduan dalam operasional BMT,

diantaranya SOP operational, simpanan, pembiayaan, pengadaan barang dan

jasa, keuangan, serta kebijakan SDM.

b. Adanya rencana kerja yang menjadi acuan operasional

c. Adanya job description yang jelas dan diketahui oleh masing-masing

pengurus dan pengelola

d. Adanya tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung

sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan

e. Adanya sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting

127

5. Keuangan BMT Shar-E menjadi lebih dapat dipertanggung jawabkan

(Accountable).


a. Adanya format/bentuk standar laporan keuangan yang harus dipenuhi BMT

dalam penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan mengharuskan tertib

administrasi

c. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan juga pihak dari BMI

dan PINBUK terkait laporan keuangan yang dirilis setiap bulannya

Dalam hal pembiayaan linkage program yang diberikan BMI kepada BMT

ada beberapa manfaat yang didapat oleh BMT Shar-E diantaranya :

1. Bertambahnya modal operasional BMT Shar-E sejumlah pembiayaan yang

diterima

2. Bertambahnya kapasitas pembiayaan BMT Shar-E sejumlah pembiayaan yang

diterima

3. Dari kedua hal tersebut, nantinya juga akan menyebabkan bertambahnya laba

yang diperoleh BMT Shar-E

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan penulis di salah satu BMT Shar-E

yakni BMT El-Muchtar yang menerima dana linkage dari BMI sebesar Rp. 250 juta.

Dari dana yang diperoleh tersebut, menyebabkan modal operasional BMT El-

Muchtar menjadi bertambah yaitu modal yang dimiliki ditambah dengan modal

128

pembiayaan dari BMI. Dana linkage tersebut seluruhnya kemudian digunakan untuk

membiayai para anggota BMT sebesar Rp. 250 juta. Hal ini menyebabkan kapasitas

pembiayaan yang dilakukan oleh BMT El-Muchtar bertambah menjadi Rp. 400 juta

selama bulan Januari hingga November 2010.169

Dari pembiayaan yang telah diberikan, menyebabkan laba yang diterima oleh

BMT El-Muchtar menjadi bertambah. Sebelum mendapat dana linkage, laba yang

diperoleh BMT El-Muchtar hanya sebesar kurang lebih Rp. 1 juta. Sedangkan setelah

mendapatkan dana linkage dari BMI, laba yang diterima oleh BMT El-Muchtar

sampai saat ini menjadi kurang lebih sebesar Rp. 8 juta.170

Berikut adalah manfaat pola hubungan kemitraan BMI dengan BMT Shar-E :171

Manajemen Competency Competitive

Capacity

IT & System Tech.Assistance Financial Support

Dari penjelasan diatas, memberikan bukti bahwa kerjasama kemitraan yang

terjalin antara BMI dengan BMT Shar-E ini memberikan kemanfaatan yang positif

bagi kedua lembaga. Dan hal ini menjadi sinergi yang baik dalam mengatasi

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kedua lembaga.

169

Wawancara dengan Bpk. Eko (Manager BMT El Muchtar). Bekasi, 12 November 2010. 170

Ibid., 171

Dali SM Program Manager PT. Permodalan Nasional Madani, “Artikel : Baitul Maal Wat

Tamwil Hanya Semangat Islam atau Bisa Memberi Berkah untuk Umat”, hal. 10-11.

Operational Bussiness Linkage

Excelence Develepment Program

129

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bedasarkan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya maka

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pola hubungan yang terjalin antara BMI dengan BMT Shar-E terjadi dalam

berbagai aspek diantaranya pola hubungan dalam aspek kelembagaan,

operasional, dan dalam aspek penyaluran pembiayaan mikro melalui linkage

program. Pola hubungan ini saling menguntungkan satu sama lainnya sehingga

menyebabkan sinergi operasional yang positif bagi kedua lembaga. Namun

dalam pola hubungan ini juga ada beberapa kelemahan dan kendala yang perlu

diperbaiki dalam upaya menciptakan kerjasama yang baik sehingga terjalin

kerjasama yang bersih, ridho, adil dan tidak saling mendzolimi diantara masing-

masing pihak sehingga tercapai keuntungan bersama.

2. Pola hubungan kemitraan yang terjalin antara BMI dengan BMT Shar-E ini

memberikan kemanfaatan yang positif bagi kedua lembaga baik dalam hal

insfrastruktur, permodalan, SDM, manajemen dan keuangan. Dan hal ini menjadi

sinergi yang baik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami

oleh kedua lembaga serta memberikan beberapa manfaat yang positif bagi BMT

dalam penguatan, pengembangan serta peningkatan peran BMT bagi masyarakat.

130

B. SARAN

1. Karena kemitraan ini melibatkan tiga pihak yang bekerjasama maka dalam

realisasi dan implementasi program ini hendaknya dilakukan dengan transparan

disertai dengan penjelasan program secara detail diawal, baik kelemahan maupun

kelebihan yang diperoleh dari kemitraan ini sehingga masing-masing pihak

mengetahui fungsi, tugas, hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

masing-masing pihak agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan dalam

pelaksanaan kemitraan ini.

2. Komitmen, perjanjian serta kewajiban yang telah disepakati bersama harus di

implementasikan dan di aplikasikan secara baik dalam kemitraan yang telah

dilakukan.

3. Koordinasi yang terjalin pada masing-masing pihak harus dievaluasi secara

berkala dan ditingkatkan dengan baik agar terjalin sinergi yang optimal.

4. Setelah BMT Shar-E ini berdiri hendaknya harus ada pengontrolan, pembinaan,

pendampingan dan pengawasan secara berkala (tidak terputus pada periode waktu

tertentu), serta menyeluruh baik dalam hal teknis operasional maupun dalam hal

syariah. Sehingga BMT Shar-E yang didirikan menjadi kuat (berkatagori BMT

yang sehat dan baik), berkembang, mengalami kemajuan, dan bermanfaat bagi

anggota BMT dan masyarakat sekitar.

5. Ketentuan dan mekanisme yang merugikan dan memberatkan salah satu pihak baik

bagi BMI, PINBUK dan terutama BMT hendaknya dievaluasi dan dilakukan

pembenahan agar terjalin kerjasama yang bersih, ridho, dan tidak saling

mendzolimi diantara masing-masing pihak sehingga tercapai keuntungan bersama.

131

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM

dan UKM. Jakarta : Raja Grafindo, 2008.

Amin, A. Riawan. Perbankan Syariah Sebagai Solusi Perekonomian Nasional Pidato

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Perbankan

Syariah. Sidang Senat Terbuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu 11 Juli

2009.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT JAYAKARTA

EL-QAYYUUM

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Shar-E

Aziz, M.Amin dkk. SOM & SOP Panduan Operasional Managemen dan Prosedur

BMT Shar-E. Jakarta : PINBUK Press, 2008.

-------. Tata cara Pendirian BMT Versi E-Book. Jakarta : PKES Publising, 2008.

Brosur Produk dan Jasa BMT El-Wahida


Bank Indonesia. Linkage Antar LKS. Jakarta : Bank Indonesia,2004.

-------------------. Generic Model Linkage Program. Jakarta : Direktorat Penelitian dan

Pengaturan Tim Arsitektur Indonesia.

------------------. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Jakarta : Direktorat

Perbankan Syariah, 2008.

Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2009.

Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta : Prenada Media

Kencana, 2005.

Dali SM (Program Manager PT. Permodalan Nasional Madani). Artikel : Baitul Maal

Wa Tamwil hanya Semangat Islam atau Bisa Memberi Berkah untuk Umat.

Jakarta, Penerbit Cahaya Group : Majalah Sharing Edisi Januari, 2007.

Ghufron, Sofiniyah (Penyunting), Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah.

Jakarta : Renaisan, 2005.

132

Haroen, Nasrun. Fiqh muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Hosen, M. Nadratuzzaman dkk. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Jakarta : PKES

Publising 2009.

Jubaedah. “Peran Strategis Linkage Program Bank Syariah Terhadap Penguatan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah” (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)”.

Jakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Tahun

2005.

Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,. Yogyakarta : Akademi

Manajemen Perusahaan YKPN, 2005 .

Muhammad Ibnu Yazid Al-qazwini, Al-Hafizh Abi Abdullah. Sunan Ibnu Majah.

Beirut : Darul Fikr. t.th., juz 2, h.786 Hadits no. 2289.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba

Empat, 2008.

Pelatihan BMT Shar-E, Kebijakan Umum Pembiayaan dan Juklak Pembiayaan BMT

Shar-E, Branch Manager Tanjung Balai 27 Oktober 2009.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Jakarta : CV.

Eko Jaya, 2001. Cet pertama

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sulaiman As-Sajastani, Abi Daud. Sunan Abu Daud. Beirut : Darul Fikr, 1994. jilid 3,

h.226 no. 3383.

Zuhaili, Wahbah. Fiqhul Islam Wa Adillatuha. Damaskus : Dar Al-Fikr, 2004.

Khalifatullah, Agus. Presentasi Bali Mei 2009 : Microfinancing Acceleration

Throught Alliance Program.ppt.

Siswoyo, Muchtar MD. BMI Seminar : Pembiayaan Linkage ke BPR/S dan Koperasi

Peluang dan Tantangan.ppt.

133

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia. Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang : Pedoman Umum

Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi.

Bank Indonesia. “Arsitektur Perbankan Indonesia : Generic Model Linkage Program

Antara Bank Umum Konvensional/Syariah/Unit Usaha Syariah dan BPR

Konvensional/Syariah”, diakses pada tanggal 15 April 2010 dari

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/A

rsitektur+Perbankan+Indonesia/api2.htm

-----------. “Lampiran Siaran Pers No.11/11/PSHM/Humas. Daftar Bank Umum

Pelaku Penandatangan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009”. diakses

pada tanggal 15 April 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media

/Siaran+Pers/sp_1111109.htm

-----------. “Statistika Perbankan Indonesia Januari 2010”. di akses pada tanggal 15

April 2010 di ambil dari http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Per

bankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_0110.htm

-----------. “Institusi Perbankan Indonesia”.diakses pada tanggal 15 April 2010diambil

dari http: www.bi.go.id/web/id/Publikasi/PerBankan+dan+Stabilitas+Keuang

an/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/api2.htm

Kementerian koperasi dan UMKM. “Buku Statistik Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) tahun 2007-2008”, diakses pada tanggal 5 feb 2010 dari

http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-statistik/37-statistik-

ukm/212-statistik-ukm-2009/216-buku-statistik-ukm-2009.html, hal 48.

------------. “Leaflet Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun

2007-2008”, diambil dari http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-

statistik/37-statistik-ukm/212-statistikukm2009/224-leaflet-data-kumkm

2009.html

Media Center Koperasi dan UKM. “Perkuat Kinerja BPR dan UMKM”. diakses

pada tanggal 18 April 2010 diambil dari http://www.depkop.go.id/detail-

berita.php.htm

Republika Newsroom. “Bank Muamalat Dukung Pengembangan BMT Share-E”.

diakses pada tanggal 28 Juli 2010 dari www.republika.co.id

134

PEDOMAN WAWANCARA

POLA HUBUNGAN LINKAGE PROGRAM BANK MUAMALAT

INDONESIA DENGAN LKMS BMT DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN

MIKRO

Profil Narasumber

Nama : Bpk. Agus Khalifatullah

Jabatan : Manager LKMS Bank Muamalat Indonesia

Lama bekerja : 5 Tahun

Kerjasama Kerjasama BMI dengan LKMS BMT Shar-E

1. P : Kapan Program kemitraan BMI dengan BMT Shar-E ini dilakukan ?

J : Pada tahun 2008

2. P : Apa alasan yang melatarbelakangi BMI untuk menginisiasi dan

bekerjasama dengan BMT Shar-E?

J : Masalah kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah utama yang ada

di Indonesia, UMKM merupakan mayoritas pelaku usaha terbesar di

Indonesia, masih banyak permasalahan yang dihadapi UMKM terutama

terhadap sumber pembiayaan lembaga keuangan formal, BMI sebagai Bank

pertama murni syariah yang berdiri tahun 1992, ingin berperan menjadi social

capital yang berharga, jumlah BMT yang ada saat ini sekitar 3.000 BMT

masih jauh dari kebutuhan.

3. P : Apa tujuan dari kerjasama BMI- BMT Shar-E ?

J : Mengembangkan LKMS di akar rumput sehingga menjadi landasan

pengembangan ekonomi syariah, sebagai agen dalam menjangkau umat di

tingkat mikro atau ditingkat paling bawah, menhyediakan lembaga yang

memungkinkan masyarakat yang berpenghasilan rendah menabung dan

berhubungan dengan perbankan melalui lembaga yang menjadi milik mereka,

melaksanakan misi Bank Muamalat yang bermanfaat untuk masyarakat.

4. P : Dalam hal apa saja kerjasama yang dilakukan antara BMI dengan BMT

Shar-E?

J : Kerjasama BMI dengan BMT Shar-E dalam hal : 1. Terkait linkage program

BMI kepada sektor mikro melalui BMT, 2. Karena BMT diinisiasi oleh BMI

maka dalam perjalanan BMT Shar-E, BMI membantu dalam inisiasi dan

penguatan BMT, 3. Selain kerjasama dalam fasilitas pembiayaan BMI kepada

BMT, sinergi produk perbankan yakni BMT menjual produk BMI berupa

135

tabungan Shar-E dan dari penjualan tersebut BMT mendapatkan ujrah. BMI

bekerjasama dengan PINBUK dalam eksekusi dilapangan. PINBUK dalam

hal ini melakukan sosiaslisasi program dan pendampingan sampai BMT

cukup baik dan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan kontribusi

BMI yakni dalam hal support insfrastruktur peralatan-peralatan operasional

BMT Shar-E bentuknya yaitu berupa pelatihan, computer, standarisasi outlet,

warkat-warkat administrasi, pendampingan selama setahun dan lain-lain.

5. P : Bagaimana prosedur/mekanisme pendirian (inisiasi) BMT Shar-E ?

J : Lihat dalam lampiran

6. P : Dalam kerjasama ini, kemudahan / keuntungan apa saja yang didapat

oleh BMT Shar-E ?

J : Keuntungan yang diperoleh BMT Shar-E ini adalah perlakukan special dalam

pembiayaan linkage program, karena diinisiasi oleh BMI maka ada

pengecualian terkait kemudahan dalam akses financing. Salah satunya bahwa

BMT Shar-E jika dipandang cukup layak walaupun BMT belum 2 tahun

berdiri bisa diberikan pembiayaan oleh BMI (standar umumnya 2 tahun).

Minimum pricing dalam nisbah pembiayaan kepada BMT.

7. P : Peran dukungan apa saja yang diberikan BMI dalam pendirian BMT

Shar-E ?

J : Peran dukungan yang diberikan BMI adalah support insfrastruktur (fasilitas)

operasional BMT dan juga support pembiayaan linkage.

8. P : Kenapa pemberian dukungan tidak dalam bentuk uang tetapi dalam

bentuk fasilitas pendukung dalam operasional ?

J : Pemberian dukungan diberikan dalam bentuk fasilitas dan tidak dalam bentuk

uang karena BMI ingin menstandarisasikan/ menyelaraskan semua BMT

Shar-E yang ada di Indonesia baik dari lay out, teknologi IT, SOP dan lain-

lain.

9. P : Bagaimana pola hubungan kerjasama yang terjadi antara BMI dengan

LKMS BMT Shar-E ?

J : Dalam hal kerjasama usaha pola hubungan BMI dengan BMT Shar-E sebagai

mitra usaha yang menjalankan usaha secara bersama-sama. Sedangkan dalam

hal pemberian linkage program, pola hubungan BMI dengan BMT Shar-E

sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana).

10. P : Model linkage apa saja yang dilakukan dalam penyaluran pembiayaan

mikro ini ?

136

J: Model linkage program yang dilakukan bisa dengan pola executing,

channeling, maupun joint financing.

11. P : Dari semua model yang dilakukan, mana model linkage yang paling

banyak dilakukan? Alasannya apa?

J : Pola yang paling sering digunakan kebanyakan dengan pola executing,

alasannya pertama, analisis pembiayaannya lebih menguntungkan

dibandingkan dengan pola lainnya, kedua, resiko pembiayaan yang lebi

rendah karena langsung berhadapan dengan BMT sedangkan BMT

berhadapan langsung dengan nasabah BMT.

12. P : Bagaimana Skema dari executing, channeling, dan joint financing yang

dilakukan antara BMI dengan BMT Shar-E ?


13. P : Bagaimana mekanisme/prosedur pengajuan dan pemberian dana linkage

BMI kepada BMT ?


14. P : Berapa jumlah BMT Shar-E yang ada sekarang ?

J : Per April 2010, jumlah BMT Shar-E yang existing ada 245 BMT diseluruh

Indonesia. Dengan klasifikasi sangat baik ada 34 BMT, katagori cukup ada 82

BMT, katagori pembinaan lebih lanjut ada 106 BMT dan yang dalam katagori

kurang ada 23 BMT.

15. P : Berapa banyak penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan?

J : Pembiayaan yang telah dilakukan BMI kepada BMT Shar-E sampai bulan

April 2010 sebesar Rp. 4,299 Miliar.

16. P : Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi BMT untuk bisa bekerjasama

dengan BMI dalam linkage program ?


17. P : Bagaimana kebijakan pembiayaan BMI kepada BMT Shar-E ?


18. P : Dalam struktur kerjasama, posisi/kedudukan BMT seperti apa? Dan apa

alasan BMI ikut serta dalam kepengurusan BMT Shar-E ?

137

J : Posisi kedudukan BMI dalam kepengurusan BMT Shar-E adalah sebagai

Bendahara, tujuan ikut serta dalam kepengurusan adalah agar BMT Shar-E

bisa lebih mudah terpantau, termonitoring oleh BMI dalam proses pemdirian

dan perkembangannya.

19. P : Siapa orang yang ditunjuk oleh BMI untuk menempati posisi bendahara

di BMI ? J : Orang yang dipercaya oleh BMI, bisa merupakan personel yang selama ini

sudah bekerjasama baik dengan BMI contohnya Da’I Muamalat, BMM atau

internal BMI seperti account officer atau marketing yang ditunjuk

20. P : Apa perbedaan linkage program BMI- BMT Shar-E dibandingkan

dengan BMT biasa ?

J : Konsep kemitraan yang terjalin antara BMI dengan BMT Shar-E ini memiliki

perbedaan dengan bank-bank lainnya. Dalam melakukan penyalurkan

pembiayaan mikro, bank lain melakukannya secara organik yakni membuat

unit atau divisi pembiayaan mikro yang merupakan bagian dari struktur usaha

bank. Cara seperti ini contohnya dilakukan oleh Bank Danamon dengan

Danamon Simpan Pinjamnya (DSP), Bank Syariah Mega Indonesia dengan

Mega Mitra Syariahnya dan lain-lain. Disamping itu, bank-bank lain tersebut

juga menyalurkan pembiayaan mikro secara langsung kepada LKMS seperti

BMT/Koperasi yang telah mandiri.

Dalam penyaluran pembiayaan mikro kepada UMKM serta

menumbuh kembangkan lembaga keuangan mikro syariah di masyarakat,

maka BMI melakukannya dengan konsep non-organik yakni menginisiasi

pendirian BMT Shar-E dengan ikut serta didalam kepengurusan BMT Shar-E.

Tak hanya itu, BMI juga mensupport fasilitas insfrastruktur operasional BMT

serta berkomitmen dalam pemberian fasilitas pembiayaan linkage program

kepada BMT Shar-E. Dengan kata lain, konsep pendirian BMT Shar-E ini

didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat secara alamiah, sedangkan

BMI dalam hal ini hanya menstimulir/menginisiasi pertumbuhan BMT Shar-

E.

21. P : Apa saja Kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam linkage program

dengan BMT shar-E ini?

J : Kendala yang dialami yakni : Paradigma BMT terkait kerjasama ini yang

dalam pendiriannya biasanya ingin dibiayai oleh BMI. Sedangkan BMI

memberikan pembiayaan jika sesuai dengan juknis/syarat-syarat yang dibuat.

Sehingga kemudian ada kesan sulit bagi BMT Shar-E dalam mengajukan dan

mendapatkan pembiayaan BMI.

138

Pedoman Wawancara A. Profil Narasumber

1. Nama : Bpk Eko

2. Jabatan : Manager BMT El Muchtar

3. Alamat : Jln. KH. Muchtar Tabrani, Bekasi Utara

Kerjasama BMT Shar-E dengan BMI

1. P : Apa latar belakang BMT Shar-E ini didirikan?

J : Latar belakang BMT Shar-E ini didirikan yaitu ingin membantu

perekonomian masyarakat kecil, membantu menyalurkan permodalan kepada

usaha kecil, kemudian profit oriented (keuntungan) bagi BMT. Selain itu, juga

dilatarbelakangi oleh keinginan social.

2. P : Kenapa BMT ini bekerjasama dengan BMI? Kenapa tidak mendirikan

BMT ini sendiri?

J : Ada beberapa alasan BMT Shar-E bekerjasama dengan BMI, diantaranya

yakni : 1. Dari segi modal pendirian BMT akan lebih ringan karena permodalan

BMT dihimpun dari berbagai pihak yakni masyarakat pendiri, PINBUK, dan

BMI. 2. Dari segi legalitas badan hukum BMT lebih mudah, karena legalitas

dapat diurus oleh PINBUK dengan proses yang cepat yakni dalam jangka waktu

kurang lebih 3 bulan dibandingkan dengan mengurus badan hokum sendiri yang

memerlukan waktu yang lebih lama. 3. Dari segi pengadaan fasilitas infrastruktur

lebih mudah. 4. Komitmen BMI untuk menyalurkan pembiayaan linkage

program kepada BMT Shar-E.

Kenapa tidak mendirikan BMT sendiri tetapi bekerjasama karena dengan

kerjasama ini akan lebih terarah baik hak dan juga kewajibannya.

3. P : Dalam pendirian BMT, hal-hal apa saja yang disediakan oleh BMT ?dan

hal-hal apa saja yang disediakan oleh BMI?

J : Yang disediakan oleh masyarakat pendiri (pihak BMT) hanyalah membentuk

susunan kepengurusan dan menghimpun dana dari masyarakat untuk

berpartisipasi menanamkan modal serta menentukan lokasi dan biayanya.

Kemudian mencari pengelola yang siap dan tepat untuk dilatih dalam

pengelolaan BMT .

Sedangkan hal-hal yang disediakan oleh BMI dan PINBUK adalah menyediakan

fasilitas BMT. BMI memiliki peranan untuk menyiapkan dukungan hardware,

standarisasi counter, warkat-warkat administrasi, menyelenggarakan pelatihan

(akomodasi dan konsumsi), biaya pendampingan, fasilitas EDC dan PC Banking,

139

support pembiayaan BMT Shar-E, sehingga BMT Shar-E segera memiliki

kinerja kantor yang layak dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

PINBUK memiliki peranan untuk menggalang swadaya masyarakat pada

pendirian BMT Shar-E, menyiapkan Standar Operasional Manajemen (SOM),

Standar Operasional Prosedur (SOP), software aplikasi BMT online, fasilitas

pelatihan untuk pengurus dan pengelola serta pendampingan (selamanya) BMT

Shar-E, sehingga BMT Shar-E tumbuh dan berkembang sesuai target, dengan

dukungan teknologi modern dan mencapai tingkat pelayanan yang berjangkauan

luas, didukung oleh sumber daya insani yang terampil di bidang penyelenggaraan

jasa keuangan mikro syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat.

4. P : Apa tujuan dari kerjasama BMT-BMI?

J : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil sesuai dengan fungsi BMT

dengan lebih modern dan menjalankan BMT dengan lebih syariah. Perangkat

dalam mensosialisasikan ekonomi syariah dalam perekonomian masyarakat.

5. P : Dalam hal apa saja kerjasama dilakukan antara BMT dengan BMI?

J : Sejauh ini kerjasama yang dilakukan baru dalam hal permodalan yakni dalam

pendirian BMT Shar-E modal BMT berasal dari masyarakat pendiri, PINBUK

dan BMI. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas pada pendirian BMT,

tetapi kerjasama juga dilakukan secara berkelanjutan (continue) dalam

operasional BMT kedepan seperti dalam hal pemberian pembiayaan linkage bagi

permodalan BMT. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama BMI-

BMT bisa dilakukan dalam bentuk lain.

6. P : Pola hubungan BMT dan BMI yang terjadi seperti apa ?

J : Pola hubungan yang tejadi antara BMI dengan BMT Shar-E ada 2 posisi.

Pertama, dalam kerjasama usaha BMI dan BMT sebagai mitra aliansi. Kedua,

dalam hal pemberian pembiayaan linkage program, BMI dalam hal ini sebagai

shahibul maal (pemilik dana) dan BMT sebagai Mudharib (pengelola dana).

Secara Fungsional kepengurusan, BMI menempatkan wakilnya sebagai

bendahara BMT Shar-E, PINBUK menempatkan wakilnya sebagai sekretaris dan

masyarakat pendiri menenpatkan wakilnya sebagai ketua BMT Shar-E.

7. P ; Bagaimanakah Fungsi dan kewenangan masing-masing pihak dalam

kerjasama ini?

J : Fungsi dan kewenangan masing-masing pihak dalam kepengurusan BMT

sesuai dengan job description jabatan dari masing-masing pihak.

140

8. P : Bagaimanakan Kebijakan BMT dalam penguatan dan pengembangan

kerjasama antara BMT dengan BMI seperti apa?

J : Penguatan dan pengembangan kerjasama antara BMI dengan BMT Shar-E

dilakukan dengan adanya pertemuan/ agenda penguatan solidalitas, baik dalam

bentuk pertemuan arahan maupun kajian. Bagi sesama BMT Shar-E penguatan

dan pengembangan juga dilakukan dengan membentuk BMT link, yakni

pertemuan antar BMT-BMT Shar-E yang berada dalam pendampingan PINBUK

(pertemuan pihak PINBUK dengan pengurus-pengurus BMT)

Linkage Program BMT-BMI

1. P : Dalam linkage program antara BMT-BMI, bahwa BMT hanya

menyalurkan linkage program dari Bank Muamalat. Apa alasannya? Dan

seperti apa pendapat BMT mengenai hal tersebut?

J : Alasannya sudah merupakan ketentuan dan tertuang dalam MOU perjanjian

antara BMI dengan BMT Shar-E. pendapat kami, tidak masalah.

2. P : Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi BMT dalam linkage

program?

J : 1. Data-data keuangan neraca, laba rugi yakni dalam keadaan sehat (tidak

rugi). NPF kurang lebih 4 % diatas itu dalam BMT berkatagori bermasalah. 2.

Profil BMT Shar-E, 3. Data-data anggota yang dibiayai, 4. Legalitas BMT seperti

NPWP, SIUP, TDP.

3. P : Pola linkage program apa saja yang digunakan? Akad apa saja yang

digunakan kepada nasabah linkage?

J : Bisa Executing, channeling, atau joint financing. Akad yang digunakan antara

BMI dengan BMT Shar-E adalah mudharabah. Sedangkan BMT Shar-E kepada

nasabah disesuaikan dengan kebutuhan.

4. P : Berapa besarnya dana linkage yang diperoleh dari BMI untuk BMT ini?

Dan berapa banyak dana linkage yang telah disalurkan? Dana tersebut

digunakan untuk apa saja?

J : Dana linkage yang diperoleh oleh BMT El Muchtar ini yakni sebesar 250 juta

selama 3 tahun. Pemberian pembiayaan dilakukan dalam 2 tahap periode yaitu

pada bulan Mei sebesar Rp. 140 juta dan bulan Juni 2010 sebesar Rp. 110 juta.

Dari dana yang diperoleh tersebut semua digunakan untuk pembiayaan modal

141

kerja dan konsumtif kepada nasabah BMT dengan akad murabahah dan ijarah

(multijasa). Nisbah bagi hasil dari pembiayaan linkage program ini adalah

60,66% BMI sedangkan 39,34% BMT. Angsuran dibayar setiap bulan dengan

sisitem angsuran bertahap yakni pembayaran angsuran besar diawal kemudian

mangalami penurunan. Dalam pembiayaan linkage ini, BMT diharuskan

mengirimkan laporan setiap bulannya kepada BMI. Apabila BMT dinilai baik

dan bagus oleh BMI maka belum selesai masa pembiayaan BMT dapat

mengajukan pembiayaan kembali dengan catatan kondisi keuangan baik dan

memiliki kolektivitas lancar.

5. P : Tanggapan BMT terhadap adanya kerjasama linkage program ini

seperti apa?

J : Bagus, karena hal ini bias menjadi pengauatan modal bagi BMT. Dan juga

dalam akses memperoleh pembiayaan ini mudah karena sudah ada komitmen

diawal perjanjian. Jika BMT lainnya akses untuk memperoleh pembiayaannya

tidak mudah, karena tidak ada penjaminnya (tidak adanya unsur bank didalam

kepengurusan seperti halnya BMT Shar-E sehingga kepercayaan bank kurang).

6. P : Pengaruh dari kerjasama antara BMT dengan BMI bagi penguatan dan

pengembangan BMT seperti apa?

J : Keuangan : menjadi accountable dan dapat dipertanggungjawabkan,

Manajemen: tersusun rapi, karena mengharuskan adanya laporan kepada BMI

setiap bulan, SDM : diupgrade pengetahuan dan skill nya serta adanya

pendampingan dalam operasional awal BMT, Insfrastruktur : menjadi lebih

modern dan memadai.

7. P : Apa saja permasalahan yang dihadapi BMT dalam mengajukan

pembiayaan kepada BMI?

J : Kendalan intern BMT sendiri yakni belum memiliki legalitas badan hokum

dan juga kondisi keuangan BMT yang kurang baik. Dari pihak BMI sendiri

pemberian pembiayaan kepada BMT terkadang tidak cepat (lama) karena harus

melalui prosedur yang telah ditetapkan.

POLA HUBUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA · NIM : 106046103539 . Dibawah Bimbingan : Pembimbing I Pembimbing II . Dr. Hendra Kholid, MA M. Maksum S.Ag., MA NIP : 197807152003121007

Documents