POLA DUKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Aktualisasi diri dapat di realisasikan melalui pemahaman mahasiswa

POLA DUKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TERHADAP PEMILU

LEGISLATIF 2014

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

WAHYU DWI HIDAYAT

NIM : 100565201021

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

1

POLA DUKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TERHADAP PEMILU

LEGISLATIF 2014

WAHYU DWI HIDAYAT

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Kaum intelektual, mahasiswa berpeluang untuk berada pada posisi terdepan dalam

proses perubahan masyarakat. Sebagai agen of control, mahasiswa boleh saja terlibat

dalam berbagai dunia lain selain dunia kampus, salah satunya yaitu dunia politik.

Namun fenomena yang terjadi saat ini banyak mahasiswa yang menjadi tim sukses

salah satu partai bahkan ada beberapa dari mereka yang mencalonkan diri. Kalangan

mahasiswa menjadi target para partai politik untuk dijadikan kader instan yang

didesain berbentuk organisasi sayap partai. Intelektualitas mahasiswa dianggap

mumpuni menjadi kekuatan yang dapat digerakkan untuk menghancurkan massa

tertentu. Mahasiswa sebagai kader instan partai ditugaskan memberikan pengaruh

kepada masyarakat, baik dengan sosialisasi langsung dengan mendatangi rumah

warga, maupun hanya dengan memasang atribut-atribut kampanye di sudut-sudut

desa/pemukiman.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui untuk mengetahui

Pola Dukungan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji Terhadap Pemilu Legislatif 2014. Adapun yang dijadikan

informan adalah 8 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pola

Dukungan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim

Raja Ali Haji Terhadap Pemilu Legislatif 2014 cenderung berdasarkan pola

pendekatan sosiologis. Namun masih adanya mahasiswa yang belum memiliki

kesadaran mahasiswa sehingga berdampak pada tidak aktifnya mereka dalam setiap

kegiatan politik. Hal yang menjadi faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman

dan pendidikan politik bagi mahasiswa di Umrah Kota Tanjungpinang

Kata Kunci : Pola Dukungan, Mahasiswa, Pemilihan Legislatif

2

A B S T R A C T

Intellectuals, college students a chance to be in the leading position in the

process of changing society. As an agent of control, students may engage in various

other world besides the world campus, one of which, namely the world of politics.

But the phenomenon that occurs when many students who become successful teams

one party there was even some of those who nominate themselves. Among the

students became the target of a political party to become instant cadres who

designed the shape of the wings of the party organization. Students deemed

intellectually capable of being the force that can be driven to destroy a certain mass.

Instant party cadres as students assigned to exert influence to society, either by

direct socialization with came up to the House, or simply by placing attributes the

campaign at the corners of the village/locality.

The purpose of this research is basically know to figure out the patterns of

Student Support, Faculty of social and political sciences of the University of Raja Ali

Haji Against Maritime legislative elections of 2014. As for the Foundation of the

informant is 8 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive

qualitative data analysis techniques.

Based on the research results then can be drawn the conclusion that the pattern

of Student Support, Faculty of social and political sciences of the University of

Maritime Raja Ali Haji Towards 2014 legislative elections tend to be based on the

sociological approach pattern. But still the presence of students who do not yet have

the consciousness of students so that they do not affect the active in any political

activities. The main factor is the lack of understanding and political education for

university students in the city of Umrah Tanjungpinang.

Keywords: Pattern, College Students, Support Legislative Elections

3

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya aksi-aksi politik

yang dilakukan oleh mahasiswa

menjadikan mahasiswa sebagai

sesuatu yang patut diperhitungkan

pada era reformasi ini. Perannya

dalam menyuarakan aspirasi dan

tuntutan masyarakat menjadikan

mahasiswa selalu berada pada posisi

terdepan dalam menentukan,

mengantisipasi dan menjawab setiap

persoalan maupun perubahan sosial.

Ketajaman menganalisis masalah,

kepekaan memandang realitas dan

keteguhan memegang etika akademik

yang ilmiah merupakan citra diri

yang melekat pada pribadi seorang

mahasiswa. Mahasiswa menjadi

obyek yang menarik. Hal ini

disebabkan mahasiswa mempunyai

ciri khas tersendiri yang membuat ia

menjadi berbeda dengan masyarakat

lainnya. Ciri khas dari mahasiswa

adalah selain ia mempunyai

pendidikan relatif tinggi, mahasiswa

juga dianggap sebagai orang yang

kreatif dalam perilakunya, dinamis

dalam melakukan pencarian dan

pengembangan potensi diri, kritis

dalam melihat dan merespon

realitasnya dan memiliki idealisme

yang cukup tinggi. sehingga ia selalu

sensitif terhadap apa yang terjadi

pada lingkungan dimana ia hidup.

Mahasiswa sering melakukan

aktivitas politik. Aktivitas politik

yang dimaksud adalah kegiatan yang

dilakukan untuk menegakkan kondisi

dan situasi lingkungan masyarakat.

Aktivitas politik berkaitan erat

dengan aktualisasi diri yang

dipahami sebagai pengaktualan

kemampuan, sehingga bisa

berkembang kemudian menjadi aktif

kreatif dan berkarya. Aktualisasi diri

dapat di realisasikan melalui

pemahaman mahasiswa mengenai

persoalan-persoalan sosial politik

yang sedang terjadi, dengan cara

berfikir secara kritis dan analitis,

serta dapat menentukan sikap dalam

menghadapi suatu permasalahan

politik.

Tugas pokok seorang

mahasiswa menurut Andrias

Darmayadi (2011 : 61) adalah studi

untuk mendapatkan keahlian dan

ketrampilan berdasarkan suatu ilmu

tertentu. Namun untuk menikmati

hasil dari penerapan keahlian dan

ketrampilan tersebut secara optimal,

maka mahasiswa perlu melengkapi

diri dengan pemahaman akan kondisi

manusia dan masyarakat

lingkungannya. Pemahaman akan

kondisi tersebut disalurkan melalui

keterlibatan dalam berbagai kegiatan

di atas. Hal ini menunjukkan bahwa

mahasiswa tidak saja peduli dengan

kegiatan dan kepentingannya dalam

menuntut ilmu tetapi ia juga peduli

terhadap masalah sosial politik yang

berkembang di masyarakat. Melalui

Kelompok studi dan LSM mahasiswa

mandapatkan wadah untuk dapat

menyumbangkan pemikirannya

dalam menyelesaikan permasalahan

sosial politik yang ada disekitarnya,

dengan cara ikut berbuat aktif dengan

arah dan tujuan yang pasti, dengan

mengikuti berbagai kegiatan pada

organisasi intra/ekstra universitas.

Hak dan kewajiban

mahasiswa menurut pasal 109 dan

110 Peraturan Pemerintah Nomor 60

4

Tahun 1999 adalah menggunakan

kebebasan akademik secara

bertanggung jawab untuk menuntut

dan mengkaji ilmu sesuai dengan

norma dan susila yang berlaku dalam

lingkungan akademik. Memperoleh

pengajaran sebaik-baiknya dan

layanan bidang akademik sesuai

dengan minat, bakat, kegemaran dan

kemampuan. Memanfaatkan fasilitas

perguruan tinggi dalam rangka

kelancaran proses belajar.

Mendapatkan bimbingan dari dosen

yang bertanggung jawab atas

program studi yang diikuti serta hasil

belajarnya. Memperoleh layanan

informasi yang berkaitan dengan

program studi yang diikutinya serta

hasil belajarnya. Menyelesaikan

studi lebih awal dari jadwal yang

ditetapkan sesuai dengan persyaratan

yang berlaku. Memperoleh layanan

kesejahteraan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Memanfaatkan sumber daya

perguruan tinggi melalui

perwakilan/organisasi

kemahasiswaaan untuk mengurus

dan mengatur kesejahteraan, minat

dan tata kehidupan bermasyarakat.

Pindah ke perguruan tinggi lain atau

program studi lain, bilamana daya

tampung perguruan tinggi atau

program yang bersangkutan

memungkinkan. Ikut serta dalam

organisasi mahasiswa pada

perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kewajiban mahasiswa adalah

mematuhi semua peraturan atau

ketentuan yang berlaku pada perguruan

tinggi yang bersangkutan. Ikut

memelihara sarana dan prasarana serta

kebersihan, ketertiban dan keamanan

perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ikut menanggung biaya

penyelenggaraan pendidikan kecuali

bagi mahasiswa yang dibebaskan dari

kewajiban tersebut sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Menghargai

ilmu pengetahuan, teknologi dan atau

kesenian. Menjaga kewibawaan dan

nama baik perguruan tinggi yang

bersangkutan. Menjunjung tinggi

kebudayaan nasional.

Kaum intelektual, mahasiswa

berpeluang untuk berada pada posisi

terdepan dalam proses perubahan

masyarakat. Sejalan dengan posisi

mahasiswa di dalam peran

masyarakat atau bangsa, dikenal dua

peran pokok yang selalu tampil

mewarnai aktivitas mereka selama

ini. Pertama, ialah sebagai kekuatan

korektif terhadap penyimpangan

yang terjadi di dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Kedua, yaitu

sebagai penerus kesadaran

masyarakat luas akan problema yang

ada dan menumbuhkan kesadaran itu

untuk menerima alternatif perubahan

yang dikemukakan atau didukung

oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga

masyarakat berubah ke arah

kemajuan.

Mahasiswa pada dasarnya

memiliki persepsi politik yang

terbentuk dari arus informasi yang

dicernanya sehari-hari, melalui

proses pertukaran pikiran dengan

sesama rekan yang berlangsung

secara tidak sengaja dalam kehidupan

sehari-hari, realita kehidupan

kemasyarakatan yang dapat

direkamnya. Ekspresi atau ungkapan,

dan persepsi politik yang dimiliki

seseorang tergantung dari individu

yang bersangkutan. Mereka dapat

saja menjadi reluctant, bahkan apatis

sekalipun dengan kehidupan politik.

5

Salah satu ekspresi politik mahasiswa

dalam bentuk aktif adalah

keikutsertaan mahasiswa pada

organisasi kemahasiswaan.

Organisasi mahasiswa sangat penting

artinya sebagai arena pengembangan

nilai-nilai kepemimpinan. Masalah

kepemimpinan bukan sekedar bakat

yang secara alami melekat pada

seseorang. Kepemimpinan juga tidak

dapat dikursuskan. Pengembangan

kepemimpinan memerlukan latihan-

latihan.

Berdasarkan penelitian

terdahulu oleh M.Denni Irawan

dalam Perilaku Pemilih Pemula

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Umrah Menjelang Pemilu Legislatif

2014, penelitian tersebut melihat

partisipasi politik perilaku pemilih

pemula di Fisp Umrah dengan

anggapan bahwa Pemerintahan

memahami ilmu politik serta

setidaknya dapat mempresentasikan

displin ilmu yang ada di Universitas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UMRAH, dan selain itu Ilmu

Pemerintahan lebih mengerti

tentunya mengetahui proses

pemilihan umum dan bagaimana

mekanisme kampanye, sosialisasi

hingga ke bilik suara, namun

mahasiswa Ilmu Pemerintahan lebih

cendrung tidak berperan aktif dalam

terselenggaranya pilkada. Penelitian

ini tidak meneliti tentang perilaku

pemilih pemula namun perilaku

politik mahasiswa yang tidak hanya

pemilih pemula, dalam penelitian ini

akan dilihat perilaku politik

mahasiswa saat pemilihan umum

dilaksanakan pada tahun 2014 secara

individual yang meliputi orientasi

kognitif, afektif, serta evaluatif

mahasiswa.

Sebagai agen of control,

mahasiswa boleh saja terlibat dalam

berbagai dunia lain selain dunia

kampus, salah satunya yaitu dunia

politik. Contoh paling nyata adalah

ketika sebuah kegiatan mahasiswa

yang bersifat akademis dilakukan

tanpa keikhlasan dan didukung dana

memadai yang tak jelas asalnya.

Perpolitikan model sekarang ini juga

mulai mewabah di tengah-tengah

mahasiswa. Maraknya parpol yang

masuk kampus rasanya adalah suatu

hal yang tidak asing lagi. Bahkan

tidak jarang mahasiswa yang ikut

serta aktif dalam menyukseskan

partai aksi perpolitikan. Organisasi

mahasiswa yang independen harus

dapat membuktikan bahwa mereka

tidak bisa dipengaruhi begitu saja

oleh parpol dengan iming-iming

memperoleh suntikan dana demi

kelancaran acara. Artinya mahasiswa

seharusnya tidak bisa dijadikan

sebagai bahan untuk mendapatkan

jumlah suara bagi parpol.

Idealnya mahasiswa

seharusnya tidak terlibat dengan

parpol, apabila berusaha untuk

menjadi tim sukses sebuah parpol.

Mahasiswa harus kembali ke

idealismenya sebagai agen

perubahan. Belajar untuk

memperkuat eksistensi Negara demi

kemakmuran dan keadilan bagi

seluruh masyarakat bukan untuk

eksistensi parpol. Namun fenomena

yang terjadi saat ini banyak

mahasiswa yang menjadi tim sukses

salah satu partai bahkan ada beberapa

dari mereka yang mencalonkan diri.

Kalangan mahasiswa menjadi target

6

para partai politik untuk dijadikan

kader instan yang didesain berbentuk

organisasi sayap partai.

Intelektualitas mahasiswa dianggap

mumpuni menjadi kekuatan yang

dapat digerakkan untuk

menghancurkan massa tertentu.

Mahasiswa sebagai kader instan

partai ditugaskan memberikan

pengaruh kepada masyarakat, baik

dengan sosialisasi langsung dengan

mendatangi rumah warga, maupun

hanya dengan memasang atribut-

atribut kampanye di sudut-sudut

desa/pemukiman. Semua itu

dilakukan hanya karena diberi

imbalan rupiah malah hanya sebuah

menunjukkan eksistensi diri dengan

kedekatan pada figur-figur politik

tertentu yang telah memiliki nama

besar.

Berdasarkan latar belakang

permasalahan maka penelitian ini

mengambil judul penelitian yaitu :

POLA DUKUNGAN

MAHASISWA FAKULTAS ILMU

SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA

ALI HAJI TERHADAP PEMILU

LEGISLATIF 2014

B. Perumusan Masalah

Dari identifikasi

permasalahan dalam latar belakang.

Maka penulis berupaya mengangkat

masalah yang sesuai dengan rumusan

masalah di atas sebagai berikut:

“Bagaimana Pola Dukungan

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji Terhadap

Pemilu Legislatif 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui Pola

Dukungan Mahasiswa Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji Terhadap Pemilu

Legislatif 2014

2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan sumbangan secara

ilmiah dan akademis terhadap

pengembangan teori politik

terkait prilaku politik

mahasiswa.

b. Sebagai bahan informasi bagi

penelitian yang akan datang

terkhusus mengenai Pola

Dukungan Mahasiswa Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali

Haji Terhadap Partai Politik Di

Pemilihan Legislatif 2014.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan

unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu

variabel, sedangkan fungsinya yakni

sebagai alat untuk mengidentifikasi

fenomena yang diamati dengan jelas,

logika atau penalaran yang digunakan

oleh peneliti untuk menerangkan

fenomena yang diteliti atau dikaji.

Konsep yang dioperasionalisasikan

dalam penelitian ini menurut Menurut

Nursal (2004 : 59), yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis untuk

menerangkan perilaku pemilih,

merupakan pendekatan yang

menekankan pada peranan

faktor-faktor sosiologis dalam

membentuk perilaku politik

seseorang. Seseorang tidak ikut

dalam pemilihan dijelaskan

sebagai akibat dari latar

belakang sosiologis tertentu,

7

seperti agama, pendidikan,

pekerjaan, ras dan sebagainya.

Faktor jenis pekerjaan juga

dinilai bisa mempengaruhi

keputusan orang ikut pemilihan

atau tidak seperti adanya

kepercayaan mahasiswa

terhadap calon legislatif .

2. Pendekatan Psikologis,

pengaruh faktor psikologis

seseorang dalam menentukan

perilaku politik. Pendekatan

psikologi ini mengembangkan

konsep psikologi, khususnya

konsep sikap dan sosialisasi

dalam menjelaskan perilaku

sesorang. Makin dekat

seseorang dengan partai atau

kandidat tertentu makin besar

kemungkinan seseorang terlibat

dalam pemilihan. Hal ini dapat

dilihat dari indikator :

a. Sikap politik mahasiswa

terhadap pemilu 2014

b. Pengetahuan mahasiswa

terhadap pemilu

c. Kedekatan dengan salah

satu partai

3. Pendekatan rasional.

Pendekatan ini muncul untuk

menjelaskan tentang pergeseran

prilaku pemilih dari satu pemilu

ke pemilu yang lain dari orang

yang sama dengan status sosial

yang sama,yang tidak bisa di

jelaskan oleh dua pendekatan

diatas. Inti dari politik menurut

mereka adalah individu sebagai

aktor terpenting dalam dunia

politik. Hal ini dapat dilihat dari

indikator :

a. Mahasiswa terlibat aktif

dalam kampanye politik,

sosialisasi pemilu dari

KPUD, dan Kampanye

calon atau figur yang

akan maju dalam

pemilihan umum.

b. Mahasiswa terlibat

dalam kegiatan politik

yang dilakukan di

lingkungan kampus

c. Evaluasi, artinya

mahasiswa mengikuti

pemilukada yang ada di

daerahnya dari awal

hingga akhir Pemilu

dilakukan.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah deskriftif

kualitatif. Penelitian deskriftif kualitatif

adalah upaya untuk memahami suatu

fenomena sosial sesuai dengan dunia

pemahaman para pelakunya itu sendiri.

Penelitian ini menjelaskan dan

memahami secara mendetail tentang

Pola Dukungan Mahasiswa Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Terhadap Partai Politik Di Pemilihan

Legislatif 2014.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh sepenuhnya, data

-data tersebut akan dianalisa, dengan

menggunakan analisa data kualitatif.

Data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan mahasiswa yang

menjadi informan kemudian dianalisa

kembali dikaitkan dengan teori

pendukung, untuk memperjelas temuan

di lapangan berkaitan dengan

bagaimana pola dukungan mahasiswa

tersebut.

II. LANDASAN TEORI

1. Perilaku

Umar (2004:25) menjelaskan

bahwa : “perilaku seseorang dapat

dilihat dari response kognitif,

afektif dan perilaku yang berkaitan

8

erat dengan tiap-tiap tahap

pengambilan keputusan seseorang.

Response kognitif, seseorang

berada dalam tahap mempelajari

sesuatu, selanjutnya seseorang itu

akan berusaha untuk mencari

alternatif-alternatif untuk

memecahkan masalah-masalah

tersebut, tahap ini disebut apektif,

setelah alternatif-alternatif dipilih

atau ditetapkan maka seseorang

atau pegawai tersebut akan

menggunakan pilihan-pilihan yang

telah ditetapkan tersebut untuk

bertindak”.

Pendapat tersebut

menunjukkan bahwa, perilaku itu

dilihat dari response atau

tanggapan seseorang terhadap

sesuatu dalam pengambilan

keputusan, baik itu pikirannya

dalam mempelajari sesuatu hal,

perasaannya dalam mencari

alternatif jalan keluar yang ada,

maupun perilaku-perilaku yang

akan ditampilkannya setelah itu.

Perilaku manusia merupakan

hasil dari segala macam

pengamalan serta interaksi manusia

dan lingkungannya yang terwujud

dalam bentuk pengetahuan, sikap

dan tindakan. Dengan kata lain,

perilaku merupakan respon seorang

individu terhadap stimulus yang

berasal dari luar maupun dari

dalam dirinya. Respon ini dapat

bersifat pasif (tanpa tindakan,

berfikir, berpendapat, bersikap) dan

perilaku aktif dapat dilihat (overt)

sedangkan perilaku pasif tidaklah

nampak seperti pengetahuan,

persepsi atau motivasi”.

2. Perilaku politik

Menurut Budiarjo yang dikutip

Upe (2008:95) dimana sosiologi

perilaku memusatkan perhatian

pada hubungan antara pengaruh

perilaku seorang aktor terhadap

lingkungan dan dampak lingkung,an

terhadap perilaku aktor. Hubungan

ini adalah dasar untuk

pengkondisian operan (operant

condisioning) atau proses belajar

melaluinya perilaku diubah oleh

konsekuensinya. Dalam teori

behavioral dikenal pemahaman

reinforcement yang dapat diartikan

sebagai reward (ganjaran).

Perulangan atas suatu tindakan tidak

dapat dirumuskan terlepas dari

efeknya terhadap tindakan itu

sendiri.Perulangan ini dirumuskan

dalam pengertian terhadap aktor.

Dimana suatu ganjaran yang

tidak membawa pengaruh terhadap

aktor, maka tindakannya tidak akan

diulang. Perspektif pilihan rasional

selanjutnya Ritzer (2007:357)

menjelaskan Prinsip dasar teori

pilihan rasional berasal dari

ekonomi klasik. Berdasarkan

berbagai jenis yang berbeda,

menghimpun apa yang mereka

sebut sebagai model kerangka teori

pilihan rasional. Teori pilihan

rasional memusatkan perhatian pada

aktor.Aktor dipandang sebagai

rnanusia yang mempunyai

maksud.Hal tersebut dimaksudkan

aktor mempunyai tujuan dan

tindakannya tertuju pada upaya

untuk mencapai tujuan itu.

Aktorpun dipandang mempunyai

pilihan (atau nilai, keperluan).

Teori pilihan rasional tidak

rnenghiraukan apa yang menjadi

pilihan atau apa yang menjadi

sumber pilihan aktor. Hal terpenting

adalah kenyataan bahwa tindakan

9

dilakukan untuk mencapai tujuan

yang sesuai dengan tingkatan

pilihan aktor. Kemudian Ritzer

menerangkan meskipun teori

pilihan rasional berawal dari tujuan

atau maksud aktor, namun teori ini

memperhatikan sekurangkurangnya

dua pemaksa utama tindakan.

1. Pertama adalah keterbatasan

sumber. Aktor mempunyai

sumber yang berbeda-beda

maupun akses yang berbeda

terhadap sumberdaya yang lain.

Bagi aktor yang mempunyai

sumberdaya yang besar,

pencapaian tujuan mungkin

relatif mudah. Tetapi bagi aktor

yang mempunyai sumberdaya

sedikit, pencapaian tujuan akan

sukar atau sulit. Aktor

dipandang berupaya mencapai

keuntungan maksimal dan

tujuan mungkin meliputi

gabungan antara peluang untuk

mencapai tujuan utama dan apa

yang telah dicapai pada peluang

yang tersedia untuk mencapai

tujuan kedua yang paling

bernilai.

2. Sumber pemaksa kedua atas

tindakan aktor individual adalah

lembaga sosial. Hambatan

kelembagaan ini menyediakan

baik sanksi positif maupun

sanksi negatif yang membantu

mendorong aktor untuk

melakukan tindakan tertentu dan

menghindarkan tindakan lain.

Selanjutnya, Friedman dan

Hecthter dalam Ritzer

(2007:358) mengemukakan dua

gagasan lain yang menjadi dasar

teori pilihan rasional. Pertama,

adalah kumpulan mekanisme

atau proses yang

menggabungkan tindakan aktor

individual yang terpisah untuk

menghasilkan akibat sosial.

Kedua, bertambahnya

pengertian tentang pentingnya

informasi dalam membuat

pilihan rasional. Reward dalam

bentuk pemberian dukungan

(memilih seorang kandidat)

sangat dipengaruhi oleh

stimulus yang ada.

Stimulus sebagai sebuah produk

politik bagi pemilih menurut Kotler,

Peter dan Olson sebagaimana yang

dikutip oleh Nursal (2004:23), memiliki

beberapa tahap respon. Pertama,

awareness yakni bila seseorang bila

seseorang dapat mengingat atau

menyadari bahwa sebuah pihak tertentu

merupakan sebuah konstestan pemilih.

Dengan jumlah kontestan Pemilu

legislatif yang banyak, membangun

awareness cukup sulit lakukan

khususnya bagi partai-partai baru,

secara umum para pemilih tidak akan

menghabiskan waktu dan energi untuk

menghapal nama kontestan tersebut.

Kontestan yang tidak memiliki brand

awareness. Kedua, knowledge. Kedua

hal tersebut diartikan ketika seseorang

pemilih mengetahui beberapa unsur

penting mengenai produk kontestan

tersebut, baik subtansi maupun

referensi. Unsur - unsur itu akan

diinterpretasikan sehingga bentuk

makna tertentu dalarn pikiran

pernerintah. Ketiga liking, yakni tahap

dimana seorang pemilih menyukai

kontestan tertentu karena satu atau

beberapa makna politis yang terbentuk

dalam pikirannya sesuai dengan

aspirasinya. Keempat, preference, yakni

tahap dimana pemilih menganggap

bahwa satu atau heberapa makna politis

yang terbentuk sebagai interpretasi

10

terhadap produk politik seorang,

kontestan tidak dapat dihasilkan secara

lebih oleh kontestan lainnya. Ada

kecenderungan pemilih memilih

kontestan tersebut. Kelima, conviction,

yakni pemilih tersebut sampai pada

keyakinan untuk memilih kontestan

tertentu.

Faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku pemilih Adnan

Nursal (2004:37) menguraikan

sejumlah orientasi pemilih dalam ajang

pemilihan umum, antara lain : Sosial

imagery atau citra sosial

(pengelompokan sosial), menunjukan

streotip kandidat atau partai untuk

menarik pemilih dengan menciptakan

asosiasi antar kandidat atau partai

dengan segmen - segmen tertentu dalam

masyarakat. Social imagery adalah citra

kandidat dalam pikiran pemilih

mengenai “berada” didalarn kelompok

sosial mana atau tergolong sebagai apa

sebuah partai atau kandidat politik.

Social imagery dapat terjadi

berdasarkan banyak faktor antara lain :

a. Demografi 1) Usia (contoh : partai

anak muda) 2) Gender (contoh : calon

pemimpin dari kelompok hawa) 3)

Agama (contoh : partai bercorak Islam,

Katolik) b. Sosio ekonomi 1) Pekerjaan

(contoh : partai kaum buruh) 2)

Pendapatan (contoh : partai wong cilik)

c. Kultur dan etnik 1) Kultur (contoh :

kandidat adalah seniman, santri) 2)

Etnik (contoh : orang Jawa, Sulawesi)

d. Politis-ideologi (contoh : partai

nasionalis, partai agamis, partai

konservatif, partai moderat).

Identifikasi partai, bisa menjadi

salah satu faktor yang cukup signifikan

dalam menentukan pilihan politik

sesuai dengan kedekatan terhadap suatu

partai yang dihubungkan dengan

kandidat. Identifikasi kandidat :

a. Emosional feelings, dimensi

emosional yang terpancar dari

sebuah kontestan atau kandidat

yang ditunjukan oleh police

making yang ditawarkan.

b. Kandidat personality, mengaju

pada sifat-sifat pribadi yang

penting yang dianggap sebagai

karakter kandidat.

Isu dan kebijakan politik, pengaruh

isu dan program bisa memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap

perilaku pemilih. Semakin tingginya

pendidikan pemilih, yang bisa

meningkatkan daya kritis, semakin

menyebabkan pentingnya peranan isu

dan program.

Peristiwa-peristiwa tertentu a.

Current events, mengacu pada

himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan

yang berkembang menjelang dan

selama kampanye. b. Personal events,

mengacu pada peristiwa pribadi dan

peristiwa yang pernah dialami secara

pribadi oleh seorang kandidat.

Misalnya, skandal seksual, skandal

bisnis, menjadi korban rezim, pernah

ikut berjuang dan lain-lain

Selanjutnya Lipset (2007:181) juga

mengemukakan, perilaku pemilih akan

dipengaruhi oleh struktur sosial seorang

individu, seperti kelompok politik dan

sistem politik yang melekat pada

individu berdasarkan etnis, agama, atau

sistem ekonomi regional. Kemudian

Upe (2008:205) menurut hasil

penelitiannya menyimpulkan terdapat

enam variabel atau faktor sebagai

stimulus politik yang mempengaruhi

11

perilaku pemilih dalam memilih

kandidat, antara lain :

Identifikasi figur dalam proses

pemilu legislatif langsung disebut juga

sebagai pemilihan perorangan, hanya

saja proses pencalonan melalui seleksi

partai politik yang memiliki persentase

kursi legislatif yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Bahkan

saat ini sudah dimungkinkan

pencalonan diluar partai atau lebih

dikenal dengan calon independent. Oleh

sebab itu, harapan dari momentum ini

adalah terpilihnya figur yang

berkualitas, sehingga mampu membawa

perubahan kearah yang lebih baik, tentu

dengan melihat sosok calon pemimpin

yang berkemampuan dan profesional.

Pertimbangan insentif (hibah

politik) Fenomena menarik dalam

pemilu legislatif adalah maraknya

kapitalisme pemilu legislatif. Pertama,

sebuah partai memiliki kewenangan

untuk menuntut kontribusi kepada

partai politik yang akan mengusungnya.

Kedua, dalam kondisi pemilih yang

masih sangat terbatas baik aspek

ekonomi maupun politik, bisa

dimanfaatkan para pihak kandidat untuk

mendapatkan suara, dalam hal ini

disebut hibah politik.

Faktor kelompok penekan

(pressure group) Ajang Pemilu

legislatif langsung merupakan sebuah

ajang demokratis, namun juga tidak

menutup kemungkinan terjadinya

praktek premanisme atau apapun

bentuknya yang menekan pemilih untuk

memilih kandidat tertentu. Selain itu

juga ada tekanan dari kelompok dimana

masing-masing individu berada seperti

keluarga, pertemanan, lingkungan

pekerjaan dan sebagainya.

Tipe perilaku pemilih popkin

dalam Nursal (2004:37) membedakan

antara pilihan potitik sebagai wujud

perilaku politik dengan pilihan pribadi

tethadap produk-produk konsumtif

sebagaimana dalam perilaku

ekonomi.Menurutnya ada empat hal

yang membedakan perilaku tersebut.

Pertama, memilih kandidat politik,

secara tidak Iangsung dirasakan

manfaatnya sebagaimana pilihan

terhadap produk konsumtif, melainkan

manfaatnya diperoleh di masa depan.

Kedua, pilihan politik merupakan

tindakan kolektif dimana kemenangan

ditentukan oleh perolehan suara

terbanyak. Jadi pilihan seseorang

senantiasa mempertimbangkan pilihan

orang lain. Ketiga, pilihan politik

senantiasa diperhadapakan dengan

ketidakpastian utamanya untuk

memenuhi janji politiknya. Keempat,

pilihan politik membutuhkan informasi

yang intensif demi tereapainya manfaat

dimasa depan.

Kemudian juga secara umum

tipe perilaku pemilih sebagaimana yang

dikemukakan oleh Newman dalam

Nursal (2004:126). Terdiri atas segmen-

segmen sebagai berikut :

1. Segmen pemilih rasional

Yaitu kelompok

pemilihan yang

mernfokuskan

perhatiannya pada faktor

isu dan kebijakan

kontestan dalam

menentukan pilihan

politiknya.

2. Segmen pemilih

emosional Yaitu

kelompok pemilih yang

12

dipengaruhi oleh

perasaan-perasaan

tertentu seperti

kesedihan,

kekhawatiran, dan

kegembiraan terhadap

harapan tertentu dalam

menentukan pilihan

politiknya. Faktor

emosional ini sangat

ditentukan o1eh

personalitas kandidat.

3. Segmen pemilih sosial

Yaitu kelompok pemilih

yang mengasosiasikan

kontestan dengan

kelompokkelompok

sosial tertentu dalam

menentukan pilihan

politiknya.

4. Segmen pemilih

situasional Yaitu

kelompok pemilih yang

dipengaruhi oleh faktor-

faktor situasional

tertentu dalam

menentukan pilihan

politiknya.

Identifikasi partai politik yang

mengusung Secara sosiologis ada

kemungkinan faktor ini dapat

memberikan kontribusi yang cukup

signifikan. Dimana pemilih mengaitkan

pilihannya dengan kelompok sosialnya,

dalam hal ini partai politik. Isu

kampanye, kampanye merupakan

proses penyampaian program dari

masing-masing pasangan calon melalui

pesan-pesan politik yang bertujuan

untuk mempengaruhi persepsi, sikap

dan perilaku pemilih. Faktor juru

kampanye Juru kampanye yang

dimaksud yakni siapa saja yang aktif

menyampaikan program-program

pasangan calon, baik pada saat

kampanye maupun diluar kampanye.

Tentu saja para juru kampanye tersebut

memiliki ikatan yang lebih dekat

dengan konstituen di sekitar mereka.

Selanjutnya Nimmo dalam Upe

(2008:112) menurunkan pemberian

suara ke dalam empat alternatif

tindakan yakni :

1. Pemberian suara rasional

Tindakan pemberi suara

yang rasional

memperhitungkan cara

atau alat yang tepat

untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.

Pemberi suara yang

rasional selalu

dimotivasi untuk

bertindak jika

dihadapkan pada pilihan

politik, disamping itu,

berminat secara aktif

terhadap politik,

sehingga memperoleh

informasi. Pemilih

rasional cukup

pengetahuan mengenai

berbagai alternatif,

bertindak berdasarkan

prinsip bukan secara

kebetulan atau

kebiasaan. melainkan

bertindak dengan

mempertimbangakan

bukan hanya untuk diri

sendiri tetapi juga untuk

kepentingan orang lain.

Pemilih rasional

cenderung memilih

altematif yang peringkat

preferensinya paling

tinggi.

2. Pemberian suara reaktif

Bersumber dari asumsi

fisikalistik bahwa

13

manusia bereaksi

terhadap rangsangan

dengan cara pasif dan

terkondisi terhadap

kampanye politik oleh

partai dan kandidat yang

menyajikan isyarat

dengan maksud

menggerakan arah

perilaku pemilih dalam

memberikan suara.

Ikatan emosional kepada

partai politik merupakan

konstruk yang paling

penting yang

menghubungkan

pengaruh sosial dengan

pemberian suara bagi

pemilih yang reaktif.

Sumber utama aksi dari

pemberi suara yang

reaktif yaitu sekedar

mengasosiasikan

lambang partai dengan

nama kandidat

mendorong mereka yang

mengidentifikasikan diri

dengan partai atau

kandidat untuk

mengembangkan citra

yang lebih

menguntungkan tentang

catatan dan

pengalamannya,

kemampuannya dan

atribut personalnya.

Oleh karena itu,

identifikasi dengan

partai meningkatkan

tabir perseptual yang

melalui tabir itu individu

melihat apa yang

menguntungkan bagi

kepartaiannya.

3. Pemberi suara responsif

yaitu pemberi suara yang

inpermanen, berubah

mengikuti waktu,

peristiwa, politik dan

pengaruh yang berubah-

ubah terhadap pilihan

para pemberi suara.

Terdapat perbedaan

antara pemberi suara

responsif dengan reaktif

antara lain, 1) meski

suara responsif

dipengaruhi oleh

karakter sosial dan

demografis mereka,

pengaruh yang pada

hakikatnya merupakan

atribut yang permanen

ini tidak deterministik.

2) pemberi suara

responsif memiliki

kesetiaan terhadap

partai, tetapi afiliasi ini

tidak menentukan

perilaku pemilihan

karena ikatan kepada

partai tidak emosional.

3) pemberi suara yang

responsif lebih

dipengaruhi oleh faktor-

faktor jangka pendek

yang penting dalam

pemilihan umum,

ketimbang oleh

kesetiaan jangka panjang

kepada kelompok atau

kcpada partai. Pemberi

suara yang responsif

bukanlah gambaran

pemilih yang dibelenggu

oleh determinan sosial

atau didorong oleh alam

bawah sadar yang dipicu

oleh propaganis yang

luar biasa terampilnya.

Ia lebih merupakan

gambaran tentang

14

pemilih yang digerakan

oleh perhatiannya

terhadap masalah pokok

dan relevan tentang

kebijakan umum,

tentang prestasi

pemerintah dan tentang

kepribadiaan eksekutif.

4. Pemberi suara aktif

Manusia bertindak

terhadap suatu objek

yang dilihatnya,

memberinya makna dan

menggunakan makna itu

untuk mengarahkan

tindakannya. Bila

pandangan demikian,

individu yang aktif itu

menghadapi dunia yang

harus diinterpretasikan

dan diberi makna untuk

bertindak bukan hanya

lingkungan pilihan yang

telah diatur sebelumnya,

yang terhadapnya orang

menanggapi karena silat

atribut dan sikap

individu atau jangkauan

rangsangan yang

terbatas. Keterlibatan

aktif mencakup orang

yang.

menginterpretasikan

peristiwa, isu, partai dan

personalitas.

Dengan demikian menetapkan

dan menyusun maupun menerima

serangkaian pilihan yang diberikan.

Kemudian Upe (2008:255) berdasarkan

hasil penelitianya menjelaskan bahwa

dari berbagai varian stimulus politik

yang menjadi motivasi pemilih

menentukan pilihannya, ternyata dapat

disatukan oleh visi misi pemilih itu

sendiri. Faktor atau variable yang dapat

dijadikan sebagai kategorisasi pemilih

pada pola yang sama adalah masalah

waktu percapaian tujuan. Stimulus

politik tidak secara langsung

mempengaruhi perilaku politik

melainkan terilebih dahulu melewati

atau melalui variabel antara yakni visi

misi pemilih yang menjadi

pertimbangan utama dalam mencapai

tujuan politiknya yang dalam penelitian

ini disebut sebagai rasionalitas

diakronik. Sintesa teoritis yang

didasarkan pada realitas locus

penelitian menurut Upe (2008 :255)

menunjukan bahwa, perilaku politik

pemilih mencirikan model diakhronik,

yaitu rasionalitas perilaku pemilih

dengan mempertimbangkan jangka

waktu percapaian tujuan. Derajat

rasionalitas tersebut tersusun dalam tiga

rentang waktu, yakni rasionalitas

retrospektif, rasionalitas pragmatis-

adaptif, dan rasionalitas prospektif.

1. Model rasional

retrospektif Yaitu

kemampuan pemilih

untuk memilih

berdasarkan

penilaiannya pada

penampilan kontestan

pada masa yang lalu.

Perilaku memilih

retrospektif (retro,

spektif, voting) tidak

ubahnya seperti

memberikan ganjaran

atau hukuman kepada

kontestan. Rasionalitas

retrospektif diarahkan

pada figur dan partai

politik. Dalam artian,

reward maupun

punishment diarahkan

pada kandidat, parpol

15

mengusung, dan juru

kampanye.

2. Model rasionalitas

pragmatis-adaptif Tipe

rasionalitas ini

didasarkan atau

disesuaikan pada

stimulus politik yang

muncul pada momen

pemilihan. Perilaku

pragmatisme-adaptif

muncul akihat

pesimisme masa depan

dan janji kampanye yang

sekadar “isapan jempol”

akhirnya mendorong

pemilih menjadi

pragmatis (pragmatic

voting). Belum lagi

adanya anggapan

siapapun yang berkuasa

tidak akan mampu

melakukan perubahan

signifikan. Rasionalitas

model ini tidak

mengikuti tradisi model

prospektif (masa depan)

dan tidak pula

didasarkan pada model

retrospektif (pandangan

masa lalu). Melainkan

sifatnya flekksibel dan

kondisional. Atau

dengan kata lain model

pragmatis-adaptif, yaitu

perilaku pemilih yang

diorientasikan pada

waktu sekarang, pemilih

hanya semata melihat

kepentingan sesaat.

3. Model rasionalitas

prospektif Model

rasionalitas yang

dimaksud adalah

perilaku pemilih yang

didasarkan pada

orientasi masa depan

yang lebih panjang

(prospective voting).

Perilaku pemilih dalam

model prospektif dalam

menentukan pilihannya

didasarkan pada visi

misi kandidat, rekam

jejak kandidat (track

record), integritas,

keahlian, dan program

yang ditawarkan.

Motivasi utama atau tujuan yang

ingin dicapai oleh pemilih dari

pemberian suaranya pada salah satu

pasangan calon yaitu menginginkan

pemimpin yang benar-benar dengan

dianggap kapabel dalam menjalankan

roda pcmerintahan yang good

governance and clean governance.

Rasionalitas perilaku pemilih paling

tinggi berdasarkan semangat dan makna

pemilu legislatif langsung. Dimana

pemilih tipe ini adalah pemilih yang

aktif mengakses dan mencari informasi-

informasi tentang apa yang akan

dilakukannya.

3. Perilaku Pemilih

Perilaku merupakan sifat alamiah

manusia yang membedakannya atas

manusia lain dan menjadi ciri khas

individu atas individu yang lain.

Berbicara tentang perilaku pada proses

Pemilu legislatif, tidak lepas dari

seorang pemilih, karena pemilih yang

melakukan aktifitas memilih dalam

proses Pemilu legislatif.

Prihatmoko (2005:46) menyatakan

“ defenisi pemilih adalah sebagai semua

pihak yang menjadi tujuan utama para

kontestan untuk mereka pengaruhi dan

yakinkan agar mendukung dan

16

kemudian memberikan suaranya kepada

kontestan yang bersangkutan”. Pada

pendapat tersebut menunjukkan bahwa,

pemilih dalam hal ini dapat berupa

konstituan (kelompok masyarakat yang

merasa terwakili oleh suatu ideologi

tertentu yang kemudian termanifestasi

dalam institusi politik seperti partai

politik) dan masyarakat pada umumnya,

yang akan dipengaruhi supaya mereka

(pemilih) dapat tertarik, sehingga pada

akhirnya memberikan suaranya bagi

kontestan yang bersangkutan.

Perilaku merupakan sifat alamiah

manusia yang membedakannya atas

manusia lain, dan menjadi ciri khas

individu atas individu yang lain. Dalam

konteks politik, perilaku dikategorikan

sebagai interaksi antara pemerintah dan

masyarakat, lembaga-lembaga

pemerintah, dan diantara kelompok dan

individu dalam masyarakat dalam

rangka proses pembuatan, pelaksanaan,

dan penegakkan keputusan politik pada

dasarnya merupakan perilaku politik.

Nursal (2004:54-60) menyatakan

bahwa : “pendekatan yang dapat

digunakan untuk melihat perilaku

pemilih ada 4 (empat pendekatan) yaitu

:

1. Pendekatan sosiologis.

Pendekatan ini pada

dasarnya menjelaskan

bahwa karakteristik sosial

dan pengelompokan-

pengelompokan sosial

mempunyai pengaruh yang

cukup signifikan dalam

menentukan perilaku

pemilih. Pengelompokan

sosial ini misalnya

berdasarkan umur (tua-

muda), jenis kelamin (laki-

laki dan perempuan),

agama dan semacamnya,

dianggap mempunyai

peranan cukup menentukan

dalam membentuk perilaku

pemilih.

2. Pendekatan psikologis

Psikologi adalah ilmu sifat,

dimana fungsi-fungsi dan

fenomena pikiran manusia

dipelajari. Setiap tingkah

laku dan aktivitas

masyarakat dipengaruhi

oleh akal individu.

Sedangkan ilmu politik

mempelajari aspek tingkah

laku masyarakat umum

sehingga ilmu politik

berhubungan sangat dekat

dengan psikologi.

Pendekatan ini muncul

merupakan reaksi atas

ketidakpuasan mereka

terhadap pendekatan

sosiologis. Secara

metodologis, pendekatan

sosiologis dianggap sulit

diukur, seperti bagaimana

mengukur secara tepat

jumlah indikator jumlah

sosial, tingkat pendidikan,

agama dan sebagainya.

Pendekatan ini

menggunakan dan

mengembangkan konsep

psikologi terutama konsep

sikap dan sosialisasi untuk

memperjelaskan perilaku

pemilih. Disini para

pemilih menentukan

pilihannya karena

pengaruh kekuatan

psikologis yang

berkembang dalam dirinya

sebagai produk dari proses

sosialisasi, artinya sikap

seseorang merupakan

17

refleksi dari kepribadian

dan merupakan variabel

yang menentukan dalam

mempengaruhi perilaku

politiknya.

3. Pendekatan pilihan rasional

Pendekatan pilihan rasional

mencoba menjelaskan

bahwa kegiatan memilih

sebagai kalkulasi untung

dan rugi yang di

pertimbangkan tidak hanya

“ongkos” memilih dan

kemungkinan suaranya

dapat mempengaruhi hasil

yang diharapkan, tetapi

juga perbedaan dari

alternatif berupa pilihan

yang ada. Pertimbangan ini

digunakan pemilih dan

kandidat yang hendak

mencalonkan diri untuk

terpilih untuk wakil rakyat

atu pejabat pemerintah.

Bagi pemilih,

pertimbangan untung dan

rugi digunakan untuk

membuat keputusan

tentang partai atau kandidat

yang dipilih, terutama

untuk membuat keputusan

apakah ikut memilih atau

tidak ikut memilih.

4. Pendekatan domain

kognitif (pendekatan

marketing)

Dalam pengembangan

model tersebut, mereka

menggunakan sejumlah

kepercayaan kognitif yang

berasal dari berbagai

sumber seperti pemilih,

komunikasi dari mulut ke

mulut, dan media masa.

Model ini dikembangkan

untuk menerangkan dan

memprediksi perilaku

pemilih. Menurut model

ini, perilaku pemilih

ditentukan oleh domain

kognitif yang berbeda dan

terpissah, yaitu (a) isu dan

kebijakan politik (issues

and policies), yaitu

mempresentasikan

kebijakan atau program

(flatform) yang

diperjuangkan dan

dijanjikan oleh partai atau

kandidat jika menang, (b)

citra sosial (social

imagery), yaitu

menunjukkan stereotip

kandidat atau partai untuk

menarik pemilih dengan

menciptakan asosiasi

antara kandidat atau partai

dan segmen-segmen

tertentu dalam masyarakat.

Citra sosial bisa terjadi

berdasarkan banyak faktor

antara lain demografi,

sosial ekonomi, kultur dan

etnik, serta politis-

ideologis, (c) perasaan

emosional (emotional

feelings), yaitu dimensi

emosional yang terpancar

dari sebuah kontestan atau

kandidat yang ditujukan

oleh kebijakan politik yang

ditawarkan, (d) citra

kandidat (candidate

personality), yaitu

mengacu kepada sifat-sifat

pribadi yang penting dan

dianggap sebagai karakter

kandidat, (e) peristiwa

mutakhir (current events),

yaitu mengacu pada

peristiwa, isu, dan

kebijakan yang

18

berkembang menjelang dan

selama kampanye, (f)

peristiwa personal

(personal events), yaitu

mengacu kepada

kehidupan pribadi oleh

seorang kandidat, misalnya

skandal seksual, skandal

bisnis, menjadi korban

rezim tertentu, menjadi

tokoh perjuangan, ikut

berperang dan sebagainya,

serta (g) faktor-faktor

epistemik (epistemic

issues), yaitu isu-isu

pemilihan yang spesifik

yang dapat memicu

keingintahuan para pemilih

mengenai hal-hal baru”.

Berdasarkan pendapat tersebut

dapat dijelaskan bahwa, ada

beberapa pendekatan yang dapat

digunakan dalam mengidentifikasi

perilaku politik pemilih, seperti

pendekatan sosial yang

menekankan lingkungan seperti

sosial ekonomi, afiliasi etnik,

tradisi keluarga, keanggotaan

terhadap organisasi, usia, jenis

kelamin, pekerjaan, tempat tinggal

dan lain-lain. Pendekatan psikologi

yang lebih menekankan kepada

sikap dan perilaku pemilih,

pendekatan pilihan rasional lebih

menekankan kepada orientasi isu

dan orientasi kandidat, serta

pendekatan kognitif yang

menekankan pada beberapa domain

yang terkait dengan pemasaran atau

marketing.

Selanjutnya Nursal (2004:61)

menyatakan bahwa : “masing-

masing ke empat pendekatan

perilaku pemilih tersebut di atas

saling menguatkan atau

melengkapi satu sama lain, untuk

memudahkan kepentingan praktis

maka keempat pendekatan tersebut,

dapat disederhanakan menjadi

sebuah rangkuman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi

perilaku pemilih. Yaitu (1) sosial

image atau citra sosial, (2)

identifikasi partai, (3) kandidat, (4)

isu dan kebijakan politik, (5)

peristiwa tertentu, (6) faktor

epistemik”.

Pendapat tersebut

menunjukkan bahwa, faktor yang

mempengaruhi perilaku pemilih,

seperti faktor kebijakan atau

program (platform) yang

diperjuangkan dan dijanjikan oleh

partai atau kandidat jika menang,

faktor demografi, sosial ekonomi,

kultur dan etnik serta politis-

ideologis, faktor kebijakan politik

yang ditawarkan, faktor sifat-sifat

pribadi yang penting dan dianggap

sebagai karakter kandidat, faktor

peristiwa, isu, dan kebijakan yang

berkembang menjelang dan selama

kampanye dan lainnya.

Menurut Prihatmoko (2005:

46) Pemilih adalah semua pihak

yang menjadi tujuan utama para

kontestan untuk mereka pengaruhi

dan yakinkan agar mendukung dan

kemudian memberikan suaranya

kepada kontestan yang

bersangkutan. Pemilih dalam hal

ini dapat berupa kontestan maupun

masyarakat pada umumnya.

Kontestan adalah kelompok

masyarakat yang merasa diwakili

oleh suatu idiologi tertentu yang

kemudian termanifestasi dalam

institusi seperti partai politik.

19

Perilaku pemilih merupakan

realitas sosial politik yang tidak

terlepas dari pengaruh faktor

eksternal dan internal. Secara

eksternal perilaku politik

merupakan hasil dari sosialisasi

nilai-nilai dari lingkungannya,

sedangkan secara internal

merupakan tindakan yang

didasarkan atas rasionalitas

berdasarkan pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki. Banyak

faktor yang dapat mempengaruhi

perilaku pemilih. Misalnya saja

isu-isu dan kebijakan politik, tetapi

pula sekelompok orang yang

memilih kandidat karena dianggap

representasi dari agama atau

keyakinannya, sementara

kelompok lainnya memilih

kandidat politik tertentu karena

dianggap representasi dari kelas

sosialnya bahkan ada juga

kelompok yang memilih sebagai

ekspresi dari sikap loyal pada

ketokohan figur tertentu. Sehingga

yang paling mendasar dalam

mempengaruhi perilaku pemilih

antara lain pengaruh elit,

identifikasi kepartaian sistem

sosial, media massa dan aliran

politik.

Menurut Affan Gaffar (2005:4-

9), untuk menganalisa perilaku

pemilih, maka terdapat dua

pendekatan yaitu pendekatan

sosiologis (dikenal pula dengan

mahzab Columbia) dan pendekatan

psikologis (dikenal dengan mahzab

Michigan). Pendekatan sosiologis

menyatakan bahwa preferensi

politik termasuk preferensi

pemberian suara di kota pemilihan

merupakan produk dari

karakteristik sosial ekonomi seperti

profesi, kelas sosial, agama, dan

lain-lain. Dengan kata lain latar

belakang seseorang atau kelompok

orang seperti jenis kelamin, kelas

sosial, ras, etnik, agama, idiologi,

dan asal daerah merupakan variabel

independen yang mempengaruhi

keputusan memilih. Selanjutnya

untuk pendekatan psikologis,

mengungkapkan bahwa keputusan

memilih terhadap partai politik atau

kandidat didasarkan pada respon

psikologis, seperti kualitas personal

kandidat, performa pemerintah

yang saat itu berkuasa, isu-isu yang

dikembangkan oleh kandidat, dan

loyalitas terhadap partai.

Dalam memilih sebuah partai

politik maupun kontestan, pemilih

memiliki perilaku dalam

mengambil keputusan dalam

menentukan pilihannya. Perilaku

ini berasal dari persepsi pemilih

dalam melihat profil maupun trade

record dari partai politik maupun

kandidat/caleg. Terkadang perilaku

pemilih ini rasional dan

nonrasional dalam menentukan

keputusannya. Firmanzah (2007 :

115) membagi kesamaan yang akan

dalam menilai kedekatan dengan

partai politik atau kontestan, yaitu

pertama, kesamaan akan hasil akhir

yang ingin dicapai (policy-

problem-solving), dan kedua,

kesamaan akan faham dan nilai

dasar idiologi (ideology) dengan

salah satu partai politik atau

seorang kandidat

4. Pendidikan Politik

Pendidikan politik dilakukan agar

masyarakat dapat menyadari arti

penting partisipasi politik mereka dalam

20

negara ini. Pendidikan politik juga

dapat memberikan pemahaman bahwa

masyarakat sebagai warga negara

memiliki peran yang signifikan

terhadap kehidupan bangsa dan negara

ini. Di dalam Ilmu Pemerintahan maka

pendidikan politik masuk ke dalam

politik pemerintahan.

Politik Pemerintahan menurut

Ndraha (2003:489) adalah, “proses

pembentukan kekuasaan (authority)

pemerintahan melalui interaksi dan

kompromi dengan lingkungan,

menggunakan dan

mempertanggungjawabkan

penggunaannya kepada consumer tidak

dengan menggunakan kekuasaan itu

sendiri, tetapi melalui proses dan siklus

pemerintahan”.

Di dalam pasal 11 point (a)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

tentang fungsi partai politik disebutkan,

“partai politik berfungsi sebagai sarana

pendidikan politik bagi anggota

masyarakat luas agar menjadi warga

negara Indonesia yang sadar akan hak

dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara”.

Menurut Kartini Kartono

(2009:78) menyatakan bahwa

pendidikan politik adalah upaya belajar

dan latihan mensistematikkan aktivitas

sosial, dan membangun kebajikan-

kebajikan terhadap sesama manusia di

suatu wilayah negara.

Pendidikan politik yaitu upaya

untuk meningkatkan pengetahuan

politik rakyat dan agar mereka dapat

berpartisipasi secara maksimal dalam

sistem politiknya.Pendidikan politik

dalam tulisan ini dipahami sebagai

perbuatan memberi latihan, ajaran, serta

bimbingan untuk mengembangkan

kapasitas dan potensi diri manusia,

melalui proses dialogik yang dilakukan

dengan suka rela antara pemberi dan

penerima pesan secara rutin, sehingga

para penerima pesan dapat memiliki

kesadaran berdemokrasi dalam

kehidupan bernegara.

Pendidikan dan politik adalah dua

elemen penting dalam sistem sosial

politik di suatu negara, baik negara

maju maupun negara berkembang.

Keduanya bahu-membahu dalam proses

pembentukan karakteristik masyarakat

di suatu negara. Lebih dari itu,

keduanya satu sama lain saling

menunjang dan saling mengisi.

Lembaga-lembaga dan proses

pendidikan berperan penting dalam

membentuk perilaku politik masyarakat

di negara tersebut. Begitu juga

sebaliknya, lembaga-lembaga dan

proses politik di suatu negara membawa

dampak besar pada karakteristik

pendidikan yang ada di negara tersebut.

Di Indonesia, kepedulian terhadap

hubungan pendidikan dan politik sudah

mulai herkembang dalam wacana

publik. Walaupun belum menjadi satu

bidang kajian akademik. Publikasi

berbagai seminar ataupun diskusi yang

mengangkat tema tentang pendidikan

dan politik masih kurang terdengar.

Andaipun ada, fokus bahasannya belum

begitu menyentuh aspek-aspek

substantif hubungan politik dan

pendidikan, hanya masih di seputar

aspek-aspek ideologis politik

pendidikan. Walaupun demikian,

keyakinan akan adanya hubungan yang

tak terpisahkan antara politik dan

pendidikan sudah mulai terbentuk.

21

Mochtar Buchori (M. Shirozi,

2005:30) mengemukakan bahwa

terdapat beberapa pemikiran yang

mendukung mulai berkembangnya

kesadaran masyarakat terhadap

hubungan antara pendidikan dan politik

yaitu:

Pertama, adanya kesadaran tentang

hubungan yang erat antara pendidikan

dan politik. Kedua, adanya kesadaran

akan peran penting pendidikan dalam

menentukan corak dan arah kehidupan

politik. Ketiga, adanya kesadaran akan

pentingnya pemahaman tentang

hubungan antara pendidikan dan

politik. Keempat, diperlukan

pemahaman yang lebih luas tentang

politik. Kelima, pentingnya pendidikan

kewarganegaraan (civic education).

Penjelasan Muchtar Buchori di

atas menggambarkan suatu keyakinan

terhadap hubungan erat antara

pendidikan dan politik. Terdapat

keyakinan yang sangant kuat bahwa

melalui pendidikan dapat menghasilkan

pemimpin politik yang berkualitas.

Melalui pendidikan seorang siswa akan

paham secara tidak langsung mengenai

seluk beluk politik. Begitu pula

sebaliknya, bahwa dunia politik adalah

salah satu sarana untuk

rnengaplikasikan berbagai ilmu yang

telah didapat siswa melalui dunia

pendidikan. Para siswa tidak dapat acuh

tak acuh terhadap segala sesuatu yang

terjadi di luar dunia sekolahnya.

Pendidikan politik merupakan

suatu sarana untuk meningkatkan

kesadaran berbangsa dan hernegara

yang dilaksanakan secara

berkesinambungan dan terencana.

Pelaksanaan pendidikan politik, harus

berpegang teguh pada falsafah dan

kepribadian bangsa Indonesia. Secara

tidak langsung pendidikan politik

merupakan bagian integral dari

keseluruhan pembangunan bangsa yang

dilaksanakan sesuai dengan landasan

yang telah mendasari kehidupan bangsa

Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Partai Politik dijelaskan bahwa

Pendidikan Politik adalah proses

pembelajaran dan pemahaman tentang

hak, kewajiban, dan tanggung jawab

setiap warga negara dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Pendidikan

Politik sebagaimana dimaksud

berkaitan dengan kegiatan: pendalaman

mengenai empat pilar berbangsa dan

bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

pemahaman mengenai hak dan

kewajiban warga negara Indonesia

dalam membangun etika dan budaya

politik; dan c. pengkaderan anggota

Partai Politik secara berjenjang dan

berkelanjutan.

Dalam penelitian Estu Miyarso

(2009) tentang Pendidikan Politik

Mahasiswa (Studi Kasus Netralitas

Ormawa UNY dalam Pemilu 2009)

dijelaskan bahwa Dari hasil penelitian

ini dapat disimpulkan bahwa:

Pendidikan politik yang dilaksanakan

oleh ormawa (organaisasi mahasiswa)

intra UNY kepada mahasiswa pada

hakekatnya merupakan kampanye

politik yang bersifat laten. Bentuk atau

format yang digunakan adalah

indoktrinasi dengan teknik propaganda

untuk mendapatkan kaderkader

ideology, melalui ormawa ekstra

22

kampus (KAMMI) maupun parpol

(PKS), baik secara kuantitas maupun

kualitasnya. Meski ormawa intra secara

eksplisit tidak pernah menyatakan

dukungan atau keberpihakannya pada

partai politik tertentu dalam pemilu

2009, namun indikator keberpihakan

yang dilakukan aktifisnya merupakan

fakta dan fenomena nyata. Dampak

negatif yang terjadi adalah pemahaman

(pengetahuan), sikap, dan perilaku

mahasiswa, ormawa bahkan lingkungan

kampus yang lebih sempit, puritan, dan

partisan

III. GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Sejarah FISIP UMRAH

Sejarah keberadaan FISP di

Umrah cukup unik, hal ini dikarenakan

berawal dari niat pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau untuk membentuk

sebuah perguruan tinggi (universitas)

negeri.Pada dasarnya pemerintah dalam

hal Departemen Pendidikan Nasional

memberikan sinyal baik selama

pendirian perguruan tinggi baru ini

merupakan gabungan dari perguruan

tinggi-perguruan tinggi yang ada di

Provinsi Kepulauan Riau.Dalam hal ini

diajaklah Stisipol Raja Haji dan

Politeknik Batam untuk bergabung.

Pada saat izin Umrah Nomor

124/D/O/2007 tanggal 1 Agustus 2007

dikeluarkan, Stisipol Raja Haji belum

bergabung dikarenakan telah

melaksanakan izin pelaksanaan

pendidikan Strata-1 (S-1) sedangkan

Politeknik Batam hanya Diploma-III

(D-III). Dan pada akhirnya

dikeluarkanlah SK Mendiknas RI

Nomor : 06/D/O/2008 tanggal 14

Januari 2008 tentang Pemberian Ijin

Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL)

Raja Haji di Tanjungpinang ke dalam

Universitas Maritim Raja Ali Haji

(UMRAH) di Batam diselenggarakan

oleh Yayasan Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau, dimana salah satu

butir memutuskan dan menetapkan ayat

pertama bahwa memberikan ijin

penggabungan STISIPOL Raja Haji di

Tanjungpinang (dengan program studi

Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu

Administrasi Negara jenjang program

Sarjana (S-1) ke dalam Universitas.

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di

Batam (dengan program studi Ilmu

kelautan, Manajemen Sumberdaya

Perairan, Teknik Elektro, Teknik

Perangkat Lunak, Akuntansi,

Pendidikan Bahasa Indonesia jenjang

program sarjana (S-1), Teknik

Informatika, Teknik Elektro dan

Akuntansi jenjang program Diploma III

(D-III) yang diselenggarakan oleh

Yayasan Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau. Lantas pada tahun

2009 keluar kembali SK Mendiknas RI

nomor 55/D/O/2009 tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 06/D/O/2008 tentang

Pemberian Ijin Penggabungan Sekolah

Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(STISIPOL) Raja Haji di

Tanjungpinang ke dalam Universitas

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di

Batam diselenggarakan oleh Yayasan

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan bahwa Dengan berlakunya

Keputusan Menteri ini maka Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor

235/D/O/2000 tentang Pendirian

Politeknik Batam di Batam dan

Pemberian Status Terdaftar kepada 3

(tiga) Program studi untuk jenjang

pendidikan Program DIII di

Lingkungan Politeknik Batam di Batam

dinyatakan Tetap Berlaku, sementara

Keputusan mengenai STISIPOL Raja

23

Haji dinyatakan Tidak Berlaku. Seiring

berjalannya waktu, ternyata pasca

bergabungnya Stisipol Raja Haji yang

telah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik (FISP) Umrah ternyata tidak

berjalan dengan mulus, gonjang-

ganjing, riak-riak sering terjadi, yang

kemudian menjadi gelombang besar

dengan terbitnya Nota Kesepahaman

(MOU) antara Yayasan Pendidikan

Provinsi Kepulauan Riau yang

menaungi Universitas Maritim Raja Ali

Haji (UMRAH) dengan Yayasan Raja

Haji Fisabilillah yang menaungi

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (STISIPOL) Raja Haji

tertanggal 06 Oktober 2009 yang

berisikan tentang Pemisahan Kembali

STISIPOL Raja Haji dan Umrah

terhitung sejak tanggal 05 September

2009 sehingga diberikanlah kesempatan

dan hak yang seluas-luasnya kepada

seluruh Dosen, Pegawai, dan

Mahasiswa untuk memilih FISP

UMRAH ataupun STISIPOL Raja Haji.

Kesempatan untuk memilih ini

hanya diberikan waktu selama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak Hari Selasa

tanggal 06 Oktober 2009 sampai

dengan tanggal 10 Oktober 2009.

Disela-sela waktu ini maka pada

tanggal 07 Oktober 2009 dilakukan

pelantikan di gedung Graha Kepri oleh

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Bapak Ismeth Abdullah terhadap Dr.

Djaka Permana selaku Dekan Fisip,

dibantu oleh 3 orang Pembantu Dekan,

yaitu Pembantu Dekan I : Drs. Ganda

Upaya, MA., Pembantu Dekan II :

Suryaningsih, S.Sos., M.Si., dan

Pembantu Dekan III : Agus

Hendrayady, S.Sos., M.Si. Usai

pelantikan kelima orang ini diminta

untuk segera melakukan pembenahan

dan mengambil langkah-langkah

selanjutnya agar proses belajar-

mengajar mahasiswa FISP Umrah tidak

terganggu.

Sampai berakhirnya batas

waktu MOU maka ternyata ada 5 orang

dosen yang memilih tetap bertahan di

FISP Umrah yaitu Agus Hendrayady,

S.Sos., M.Si., Edy Akhyary, S.Sos.,

M.Si., Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.,

Padang Rihim Siregar, S.Sos., MA.,

dan Suryaningsih, S.Sos., M.Si. serta 5

orang pegawai yaitu Darmawan, M.

Luthfi Andreanto, Murni, Nong M.

Amin, B.Sc., dan Zubir serta diikuti

oleh 397 orang Mahasiswa yang

menyatakan untuk ikut bergabung

dengan Fisip Umrah. Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji pada awal

mulanya adalah Sekolah Tinggi Ilmu

Sosial & Ilmu Politik (STISIPOL) Raja

Haji yang melebur kedalam UMRAH

untuk memperkuat UMRAH di Bidang

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun

2008. Kemudian di tengah-tengah

perjalanan FISIP UMRAH, STISIPOL

Memisahkan diri untuk berdiri kembali

menjadi Perguruan Tinggi Swasta. Visi

misi FISIP Umrah adalah sebagai

berikut :

Visi : “Menjadi Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Terkemuka di

Indonesia Berbasis Kemaritiman Tahun

2035”

Misi:

a. Menyelenggarakan Pendidikan

dan Pengajaran Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Berbasis

Kemaritiman secara

professional

b. Menyelengarakan Penelitian

untuk pengembangan ilmu yang

24

bermanfaat bagi kehidupan

masyarakat

c. Melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat

d. Menyelenggaraan Pengelolaan

Pendidikan Tinggi yang

profesional dan akuntabel untuk

meningkatkan citra perguruan

tinggi

e. Menghasilkan lulusan yang

cakap dan profesional, kreatif

dan Inovatif yang mamapu

bersaing di tingkat nasional

Dosen adalah pendidik

profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. Atau

dengan kata lain, Dosen adalah

pendidik profesional dan ilmuwan

dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan,

dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

Dalam suatu organisasi,

pimpinan yang bertanggungjawab akan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi

sebaik-baiknya. Bertanggungjawab

tidak berarti ia sendiri yang harus

melaksanakan, tetapi seluruh pegawai

yang ada di organisasi tersebut.

Demikian juga halnya di FISIP Umrah,

pelaksanaan tugas sehari-harinya

dilaksanakan oleh pegawai secara

keseluruhan.

B. Struktur Organisasi FISIP Umrah

Struktur organisasi sangat

diperlukan agar organisasi tersebut

dapat berjalan baik dan teratur. Struktur

organisasi menggambarkan tugas dan

fungsi dimana terdapat pelimpahan

wewenang dan tanggungjawab antara

masing-masing bagian atau antara

atasan dan bawahan. Dengan adanya

struktur organisasi yang jelas dan tepat

diharapkan terdapat pembagian tugas,

fungsi dan wewenang yang jelas pula,

sehingga apa yang telah direncanakan

dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pengertian itu,

dapat dikatakan bahwa, untuk mengatur

pola hubungan kerjasama dan

menyampaikan arus informasi dari atas

sampai pada satuan kerja terbawah serta

pelimpahan wewenang maupun

tanggungjawab pada masing-masing

personil yang ada dilingkungan

organisasi, maka diperlukan suatu

sistem organisasi sesuai dengan bentuk

atau struktur organisasi yang

diinginkan.

Struktur organisasi yang jelas

akan dapat menghindari adanya

ketimpangan-ketimpangan dalam

pekerjaan. Struktur organisasi juga

bergantung pada besar kecilnya

organisasi, pembagian tugas dan

wewenang serta tanggungjawab, yang

juga dimaksudkan untuk menghindari

pemusatan kekuasaan atas perangkapan

jabatan didalam suatu tangan unsur

pimpinan dan menghindari pelepasan

tanggungjawab dari unsur pimpinan.

C. Sarana dan Prasarana FISIP

UMRAH Pelayanan yang baik harus

diikuti oleh tersedianya sarana dan

prasarana yang mendukung kecepatan,

ketepatan, dan keakuratan pekerjaan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki juga

harus dioperasikan oleh manusia yang

berkualitas pula. Disamping itu sarana

dan prasarana yang dimiliki juga

haruslah lengkap dan nyaman. Karena

kelengkapan dan kenyamanan sarana

dan prasarana ini akan membuat orang-

25

orang yang berurusan merasa betah

untuk berurusan dengan organisasi

sehingga mampu mengusir rasa bosan.

IV. ANALISA DATA DAN

PEMBAHASAN

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis masih

menjadi faktor penting bagi sebagian

mahasiswa untuk memilih. Apalagi di

kondisi Kepulauan Riau yang sangat

kuat memegang agama dan budaya,

pemilih tentu saja melihat faktor

tersebut. Faktor agama menjadi hal

yang dipercaya sangat berpengaruh

dalam konteks pendekatan sosiologis.

Setiap individu memiliki sistem nilai,

keyakinan dan kepercayaan yang

berbeda-beda dan mewarisi

kemampuan yang berbeda-beda pula.

Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi

individu ketika mengambil keputusan

politik

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis tidak

begitu mempengaruhi dukungan

mahasiswa untuk berperan serta dalam

pemilu legislatif 2014. Karena

pendekatan psikologis menekankan

pada tiga aspek utama yaitu, ikatan

emosional pada partai politik atau

kandidat, orientasi terhadap isu-isu, dan

orientasi pada kandidat, untuk ketiga

hal tersebut diakui oleh mahasiswa

hanya menjadi faktor kecil dalam

menentukan mahasiswa mendukung

atau tidak dalam pemilu legislatif lalu.

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional ditemukan

bahwa masih adanya mahasiswa yang

belum memiliki kesadaran mahasiswa

sehingga berdampak pada tidak

aktifnya mereka dalam setiap kegiatan

politik. Hal yang menjadi faktor

utamanya adalah kurangnya

pemahaman dan pendidikan politik bagi

mahasiswa di Umrah Kota

Tanjungpinang.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka

dapat diambil kesimpulan bahwa Pola

Dukungan Mahasiswa Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji Terhadap Pemilu

Legislatif 2014 cenderung berdasarkan

pola pendekatan sosiologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan di atas diketahui bahwa

pendekatan sosiologis masih menjadi

faktor penting bagi sebagian mahasiswa

untuk memilih. Apalagi di kondisi

Kepulauan Riau yang sangat kuat

memegang agama dan budaya, pemilih

tentu saja melihat faktor tersebut.

Faktor agama menjadi hal yang

dipercaya sangat berpengaruh dalam

konteks pendekatan sosiologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

seluruh informan maka dapat dianalisa

bahwa pendekatan sosiologis

mempengaruhi mahasiswa untuk

mendukung dan memilih calon

legislatifnya. Agama dan suku menjadi

salah satu faktor penentu. Mahasiswa

yang dikenal sebagai kaum intelektual

masih berpedoman pada nilai-nilai yang

ada di masyarakat, menurut mereka

agama, suku, dan pendidikan yang ada

melekat di para calon legislatif akan

mempengaruhi kepribadian seseorang.

Dari hasil penelitian di atas ditemukan

fakta bahwa faktor alasan sosiologis

berpengaruh besar dalam prilaku

memilih masyarakat. Pendekatan ini

lebih menekankan faktor-faktor

sosiologis dalam membentuk perilaku

politik seseorang. Pendekatan ini pada

dasarnya menjelaskan bahwa

26

karakteristik sosial dan

pengelompokkan-pengelompokkan

sosial mempunyai pengaruh yang cukup

signifikan dalam menentukan perilaku

memilih seseorang. Karakteristik sosial

seperti pekerjaan, pendidikan,

organisasi dan sebagainya serta

karakteristik sosiologis seperti agama,

umur, jenis kelamin, dan sebagainya

merupakan faktor penting untuk

menjelaskan pilihan politik. Pendeknya,

perilaku memilih dapat dijelaskan

akibat pengaruh identifikasi seseorang

terhadap suatu kelompok sosial dan

norma-norma yang dianut oleh

kelompok atau organisasinya

B. Saran

Adapun saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada pendidikan

politik yang lebih baik yang

disampaikan bagi mahasiswa

sehingga bisa merubah pola

pikir para mahasiswa agar dapat

mendukung setiap kegiatan

politik yang ada, seperti

diadakan pendidikan pengantar

ilmu politik oleh kampus yang

bekerja sama dengan partai

politik, kemudian membuat

suatu kegiatan seperti debat

politik agar pengetahuan

mahasiswa dapat lebih luas lagi.

2. Sebaiknya ada sosialisasi

tentang pemilihan umum

legislatif yang datang langsung

ke Universitas Maritim Raja Ali

Haji Tanjungpinang seperti tata

cara, prosedur, mekanisme

hingga pengawasan dalam

perhitungan yang melibatkan

mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Nursal. 2004. Political

Marketing : Strategi

Memenangkan Pemilu. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur

Penelitian. Jakarta: Rineka

Cipta

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar

Ilmu Politik. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka utama.

Davis, Keith, dan Jhon W. Newstrom.

2005. Perilaku Dalam

Organisasi Terjemahan.

Jakarta : Erlangga. Edisi ke

tujuh.

Gaffar, Affan. 2005. Politik Indonesia :

Transisi Menuju Demokrasi,

Yogyakarta : Pustaka. Pelajar.

Firmanzah. 2007. Mengelola Partai

Politik: Komunikasi dan

Positioning. Ideologi Politik di

era Demokrasi. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia

Kartini, Kartono. 2009. Pendidikan

Politik Sebagai Bagian Dari

Pendidikan Orang Dewasa.

Bandung : CV. Mondar Maju.

Komarudin, Sahid, 2011. Memahami

Sosiologi Politik. Bogor.

Ghalia Indonesia.

Lipset. 2007. Political Man.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

27

Nasikun, 2006. Sistem Sosial

Indonesia.PT. RajaGrafindo

Persada.Jakarta

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology

(Ilmu Pemerintahan Baru)

Jilid 1. Jakarta: PT Rineka

Cipta.

Philipus, Ng & Aini, Nurul. 2006.

Sosiologi dan Politik. PT.

RajaGrafindo Persada,Jakarta.

Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis

dalam Studi Kebijakan Publik.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala

Daerah Langsung, Pustaka

Pelajar,. Yogyakarta.

Rivai, Veitzhal. 2006. Kepemimpinan

dan Perilaku Organisasi.

Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Ritzer, George. 2007. Sosiologi: Ilmu

Pengetahuan Berparadigma

Ganda. Diterjemahkan oleh

Tim Penerjemah. Jakarta:

Rajawali Grafindo Persada.

Shirozi, Muhammad. 2005. Politik

Pendidikan: Dinamika

Hubungan antara Kepentingan

Kekuasaan dan Politik

Penyelenggaraan Pendidikan.

Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Sitepu, P.Anthonius, 2012, Studi Ilmu

Politik, Graha ilmu,

Yogyakarta.

Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian

Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2005 Memahami Penelitian

Kualitatif. Bandung:

ALFABET.

Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami

Ilmu Politik. PT. Grasindo,

Jakarta.

Sugiono, Arif. 2013. Strategic Political

Marketing. Yogyakarta:

Ombak

Umar, Husein. 2004. Sumber Daya

Manusia Dalam Organisasi,

Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta

Upe, Ambo. 2008. Sosiologi Politik

Kontemprer , Jakarta : Prestasi

Pustakarya

B. Jurnal :

Bismar, Arianto. 2013. Polarisasi

dukungan dalam pemilihan

pasangan walikota

Tanjungpinang 2012. Jurnal.

Vol 6, No 6, Oktober 2013.

Universitas Maritim Raja Ali

Haji Tanjungpinang.

Darmayadi, Andrias. 2011. Pergerakan

Mahasiswa Dalam Perspektif

Partisipasi Politik: Partisipasi

Otonom atau Mobilisasi,

Majalah Ilmiah UNIKOM,

Vol. 9, no.1.

M.Denni Irawan. 2014. Perilaku

pemilih pemula mahasiswa

28

Ilmu pemerintahan FISIP

umrah menjelang Pemilu

legislatif 2014. SKRIPSI

Estu Miyarso. 2009. Pendidikan Politik

Mahasiswa (Studi Kasus

Netralitas Ormawa UNY

dalam Pemilu 2009). Artikel

Penelitian: Pendidikan Politik

Mahasiswa