POKOK–POKOK HUKUM TATA NEGARA INDONESIA BAB I (PASCA REFORMASI)

POKOK–POKOK HUKUM POKOK–POKOK HUKUM TATA NEGARA INDONESIATATA NEGARA INDONESIA

BAB IBAB I(PASCA REFORMASI)(PASCA REFORMASI)

Prof.Dr. Jimly Asshidiqie,SHProf.Dr. Jimly Asshidiqie,SHDr. Andi Moch. Asrun, SH.,MH.Dr. Andi Moch. Asrun, SH.,MH.

KBP (P) Drs. Irwan Soewarto, SH., M.HumKBP (P) Drs. Irwan Soewarto, SH., M.Hum

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

1. Peristilahan Ada dua cara penulisan tata negara, yaitu

tata negara (dua kata atau tatanegara (satu kata). Misalnya, Wirjono Prodjodikor dalam bukunya Asas-Asas Hukum tatanegara di Indonesia (1977) dan Sri Soemantri dalam bukunya Perbandingan Hukum Tatanegara (1971)2 menggunakan istilah "tatanegara", bukan "tata negara' Tetapi, Syahran Basyah dalam bukunya Hukum Tata Negara Perbandingan (1976),3 M. Solly Lubis dalam Asas Hukum Tata Negara (1978) menuliskannya dalam dua kata. Menurut J.C.I Simorangkir,s hal itu terjadi karena pengaruh cara berpikir bahas Belanda (Hollands denken] yang menyebut staatsrecht dalam satu kata.

Tata negara berarti sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

B. HTN Indonesia Pasca Reformasi

Maksudnya adalah bahwa yang diuraikan di sini adalah Hukum Tata Negara normatif secara positif dalam pokok-pokok garis besarnya yang berlaku setelah masa reformasi pasca Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Pengertian ilmu Hukum Tata Negara itu sendiri tentu saja berbeda dari pengertian ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. Yang pertama bersifat umum dan karenanya biasa disebut Hukum Tata Negara Umum, sedangkan yang kedua bersifat khusus dan karenanya biasa disebut Hukum Tata Negara Positif. Istilah positif di sini terkait dengan pengertian hukum positif yang berlaku di suatu ruang dan waktu tertentu, yaitu Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia setelah masa reformasi. Karena itu, judul Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi mengandung uraian yang berisi pokok-pokok bahasan mengenai Hukurn Tata Negara yang berlaku di Indonesia sesudah masa reformasi, yaitu setelah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

C. Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, dan Teori Konstitusi

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kita memasuki bidang Hukum Tata Negara, apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara.

Dalam bahasa Perancis, Hukum Tata Negara disebut Droit Constitutionnelle atau dalam bahasa Ing-g-ris disebut Constitutional Law. Dalam bahasa Belanda dan Jerman, Hukum Tata Negara disebut Staatsrecht tetapi dalam bahasa Jerman sering juga dipakai istilah verfassungsrecht (Hukum Tata Negara) sebagai lawan perkataan venvaltungsrecht (Hukum Administrasi Negara).

Dalam istilah staatsrecht itu terkandung dua penger-tian, yaitu staatsrecht in ruimere zin (dalam arti luas), dan staatsrecht in engere in (dalam arti sempit). Staatsrecht in engere zin atau Hukum Negara dalam arti sempit itulah yang biasa disebut Hukum Tata Negara atau Verfassungsrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan yang sempit. Hukum Tata Negara dalam arti luas (in ruimere zin) mencakup Hukum Tata Negara (Verfassungsrechf) dalam arti sempit dan Hukum Administrasi Negara (Venvaltungsrechtf

Prof. Djokosutono lebih menyukai penggunaan verfassungskhre daripada verfassungsrecht. Akan tetapi, istilah yang tepat untuk Hukum Tata Negara sebagai ilmu (constitutional law) adalah Verfassungskhre" atau teori konstitusi. Verfassungskhre inilah yang nantinya akan menjadi dasar untuk mempelajari verfassungsrecht apalagi Hukum Tata Negara dalam arti positif, yaitu Hukum Tata Negara Indonesia.

Istilah Hukum Tata Negara sendiri dapat dianggap identik dengan pengertian Hukum Konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari Constitutional Law (Inggris), Droit Constitutionnelle (Perancis), Diritto Constitutionale (Italia), atau Verfassungsrecht (Jerman). Tentu ada pula istilah the laws of the Constitution yang dibedakan oleh A.V. Dicey dari the Conventions of the Constitution, Istilah the Law of the Constitution yang dipakai oleh Dicey itu dapat juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah Hukum Konstitusi dalam pengertian yang berbeda dari istilah Hukum Konstitusi sebagai terjemahan dari Constitutional Law tersebut di atas.

ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara

Konstitusi atau verfassung itu sendiri, menurut Thomas Paine dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan sebaliknya ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat, Konstitusi mendahului suatu pemerintahan, karena pemerintahan itu justru dibentuk berdasarkan konstitusi. Karena itu, undang-undang dasar harus dipandang ada lebih dulu dari adanya pemerintahan negara.

Dalam kenyataan praktik, undang-undang dasar itu selalu disusun, dibentuk, dan diberlakukan oleh kekuasaan, sehingga kekuasaan selalu ada lebih dulu daripada undang-undang dasar. Namun, jika dihu-bungkan dengan teori zelf bindung theorie (self binding theory), di mana pembentuk hukum dianggap terikat oleh hukum yang dibuatnya sendiri, maka fakta historis itu tidak meniadakan kesimpulan bahwa yang pertama dan tertinggi bukanlah kekuasaan itu sendiri.

pengertian bahwa konstiuisi mendahului pemerintahan tetap dapat dianggap berlaku, meskipun dalam praktik banyak juga negara yang lebih dulu diproklamasikan baru undang-undang dasarnya disahkan. Misalnya, "the Federal Constitution of the United States of America'' baru disahkan pada tanggal 17 September 1787, yaitu 11 tahun setelah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris pada tanggal 4 Juli 1776.

Dalam ilmu Hukum Tata Negara juga berlaku doktrin Teori Fiktie Hukum (legalfiction theory) yang menyatakan bahwa suatu negara dianggap telah memiliki konstitusinya sendiri sejak negara itu terbentuk. Terbentuknya negara itu terletak pada tindakan yang secara resmi menyatakannya terbentuk, yaitu melalui pe-nyerahan kedaulatan (transfer of authority] dari negara induk seperti penjajah kepada negara jajahannya, melalui pemyataan deklarasi dan proklamasi, ataupun melalui revolusi dan perebutan kekuasaan melalui kudeta.

Istilah constitution dalam bahasa Inggris sepadan dengan istilah grondwet dalam bahasa Belanda dan gerundgesetz dalam bahasa Jerman. Grond dalam bahasa Belanda memiliki makna yang sama dengan Gerund dalam bahasa Jerman yang berarti "dasar". Sedangkan wet, gesetgz diartikan undang-undang. Karena itu, dalam bahasa Indonesia, grondwet itu disebut dengan istilah undang-undang dasar. Namun, para ahli, pada umumnya sepakat bahwa pengertian kata konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar.

Untuk pengertian konstitusi dalam arti undang-undang dasar, sebelum dipakainya istilah grondwet, di Belanda pernah dipakai juga istilah staatssregeling akan tetapi atas prakarsa Gijsbert Karel van Hogendorp pad tahun 1813, istilah grondwet dipakai untuk menggantikan istilal staatsregeling.

Karena itu, di negeri Belanda, seperti dikatakan oleh Sri Soemantri, istilah Grondwet itu baru digunakan pada tahun 1813. Artinya, yang dapat diidentikkan dengan undang-undang dasar negara jajahan Hindia Belanda adalah Indische Staatsregeling. Karena itu, dengan terbentuknya negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 pada tahun 1945, sudah seharusnya undang-undang dasar zaman Hindia Belanda ini dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Semua produk hukum masa lalu itu, sepanjang memang masih diperlukan harus dilihat sebagai produk hukum Indonesia sendiri yang memang dibutuhkan oleh negara hukum Indonesia. Seperti halnya di zaman kemerdekaan sekarang ini, cukup banyak produk peraturan perundang-undangan yang sebagian atau seluruh materinya berasal dari contoh-contoh praktik hukum di negara-negara lain yang dinilai patut dicontoh. Atas dasar alasan inilah maka masih tetap berlakunya produk-produk hukum peninggalan zaman Hindia Belanda dapat dibenarkan.

2. Definisi Hukum Tata Negara Di antara para ahli hukum, dapat dikatakan

tidak terdapat ru-musan yang sama tentang definisi hukum dan demikian pula dengan definisi Hukum Tata Negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan-perbedaan itu sebagian disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum itu sendiri, tetapi sebagian lagi dapat disebabkan pula oleh perbedaan sistem yang dianut oleh negara yang diteliti oleh masing-masing sarjana hukurn itu

Berbagai pandangan para sarjana mengenai

definisi Hukum Tata Negara

a. Paul Scholten Menurut Paul Scholten, Hukum Tata

Negara itu tidak lain adalah "het recht dat regelt de staatsorganisatie” atau hukum yang mengatur rnengenai organisasi negara (staatsorgannatie). Dengan rumusan yang demikian, Paul Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-negara, seperti gereja dan Iain-lain.

b. Christian van Vollenhoven Menurut van Vollenhoven, Hukum Tata

Negara mengatur se-mua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya masing-ma sing, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan itu beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.

c. Van der Pot

Hukum Tata Negara itu adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan

vang dibutuhkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

d. Van Apeldoorn

Van Apeldoorn menyebut Hukum Tata Negara (verfasstingsretbt] sebagai staatsrecht dalam arti yang sempit. Sedangkan dalam arti luas, staatsrecht meliputi pula pengertian Hukum Administrasi Negara (verwaltungsrecht) atau administratiefsrecht).

e. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara itu adalah hukum yang mepgatur bentuk negara, dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu.

f. Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

"Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya."

Dari pendapat yang beragam itu kita dapat mengetahui bahwa

sebenarnya: (a) Hukum Tata Negara itu adalah ilmu yang

termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik;

(b) b) Definisi Hukurn Tata Negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ-organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antarorgan-organ negara tersebut, tetapi juga rnencakup persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara;

(c) Hukum Tata Negara itu sendiri tidak hanya merupakan "Rechf {hukum) apalagi hanya sebagai "Wet' fnorma hukum tertulis), tetapi juga adalah "lehre" atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungsrecht (Hukum Konstitusi) dan sekaligus verfassungslehre (teori konstitusi); dan

(d) Hukum Tata Negara itu sendiri dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging).

Konstitusi yang dijadikan objek kajian itu dapat

mencakup tiga pengertian, yaitu: (a) Constitute in materiile zin yang

dikualifikasikan karena isinya, misalnya berisi jaminan hak asasi, bentuk negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan, dan sebagainya;

(b) Constitute in formele zin yang dikualifikasikan karena pembuatnya, misalnya oleh MPR; atau

(c) Konstitusi dalam arti naskah Grondwet sebagai "geschreven document', misalnya, harus diterbitkan dalam Lembaran Negara, agar dapat menjadi alat bukti dan menjamin stabilitas satu kesatuan sistem rujukan.

Hukum Tata Negara itu haruslah diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang : :

1) Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara;

2) Format kelernbagaan organisasi negara;

3) Mekanisme hubungan antar lembaga negara; dan

4) Mekanisme hubungan antara lernbaga negara dengan warga negara.

3. Hukum Tata Negara Formil dan Materiil

Yang pertama adalah Hukum Tata Negara, sedangkan yang kedua adalah asas-asas Hukum Tata Negara. Perbedaan kedua-nya seolah adalah perbedaan antara bentuk dan isi, antara "vorm en inhoud", atau antara "stelsel en beginsel”. Vorm adalah bentuk, sedangkan inhoud adalah isinya. Beginsel adalah asas-asasnya, sedangkan stelsel adalah perlembagaannya.

Hukum Tata Negara materiil dan formil juga memunyai tiga arti, yaitu dalam arti materiil, dalam arti formil, dan dalam arti naskah yang terdokumentasi. Menurut Djokosoetono, undang-undang dapat dilihat :"

a. dalam arti materiil, "algemene verbindende voorschriften";

b. dalam arti formil, yaitu bahwa undang-undang itu telah mendapat persetujuan (wilsovereen-stemming) bersama antara Pemerintah dan DPR; dan

dalam arti naskah hukum yang harus terdokumentasi (gedocumenteerd) dalam Lembaran Negara supaya bersifat "bewijsbaar" atau dapat menjadi alat bukti dan stabil sebagai satu kesatuan rujukan.

Demikian pula konstitusi yang menjadi objek kajian Hukun Tata Negara juga mempunyai tiga pengertian, yaitu: ''

a.Constitutie in materiile zin dikualifikasikan karena isinya, (gequatificerd naar de inhoud), misalnya berisi jaminan hak asasi, bentuk negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagainya;

b.Constitutie in formele zin, dikualifikasikan karena pembuatnya (gequalificerd naar de maker), misalnya oleh MPR;

c. Naskah Grondwet, sebagai geschreven document, misalnya harus diterbitkan daiam Lembaran Negara, "voor de bewijsbaarheld en voor de stabiliteit atau sebagai satu kesatuan rujukan", yaitu sebagai naskah kenegaraan yang penting atau "belangrijke staatkundige stukken".

4. Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif

Hukum Tata Negara Umum membahas asas-asas., prinsip-prinsip yangberlaku umum, sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas Hukum Tata Negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, sesuai dengan pengertian hukum positif. Misalnya, Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan, adalah Hukum Tata Negara positif

Terkadang dalam istilah Hukum Tata Negara Indonesia juga tercakup dua pengertian, yaitu (i) Hukum Tata Negara positif yang sedang berlaku di Indonesia dewasa ini, dan (ii) berbagai kajian mengenai Hukum Tata Negara Indonesia di masa lalu dan yang akan datang, rneskipun belum atau sudah tidak berlaku lagi sebagai norma hukum positif. Oleh karena itu, kita dapat membedakan pula antara Hukum Tata Negara sebagai Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara (the science of constitutional law) sebagai Hukum Positif (the positive constitutional law}.

Hukum Tata Negara dapat dibedakan

dalam tiga aspek, yaitu:

a.Hukum Tata Negara Umum yang berisi asas-asas hukum yang bersifat universal,

b.Hukum Tata Negara yang berisi asas-asas yang berkembang dalam teori dan praktik di suatu negara tertentu,misalnya Indonesia.

c. Hukum Tata Negara Positif yang berlaku di Indonesia yang mengkaji mengenai hukum positif di bidang ketatanegaraan di Indonesia.

5. Hukum Tata Negara Statis dan Dinamis

Ilmu Hukum Tata Negara itu disebut sebagai ilmu yang statis apabila negara yang dijadikan obiek kajiannya berada dalam keadaan statis atau keadaan diam (staat in rust). Hukum Tata Negara yang bersifat statis inilah yang biasa disebut sebagai Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Sedangkan Hukum Tata Negara dalam arti luas, juga mencakup Hukum Tata Negara dalam arti dinamis, yaitu ketika negara sebagai objek kajiannya ditelaah dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Yang terakhir inilah yang biasa disebut sebagai bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara (Administrative Law, Vewaltungsrecht).

B. STUDI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Sebelum kemerdekaan, studi Hukum Tata

Negara Indonesia sudah berkembang secara tersendiri dikembangkan oleh para sarjana Belanda dengan nama vang dikaitkan dengan "Nederlands Indie" atau Hindia Belanda, Misalnya, JJ. Schrieks menulis buku Inleiding in bet Staatsrecht van Nederlands Indie'' (Pengantar Hukum Tata Negara Hindia Belanda), atau J.H Carpentier Alting menulis buku Grondslagen der Rechtsbedeling in Nederlands Indie. Namun Hukum Tata Negara Hindia Belanda; itu bukanlah Hukum Tata Negara Indonesia, melainkan “Hukum Tata Negara Belanda di Indonesia" yang berakhir riwayatnya sejak Republik Indonesia terbentuk sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Para sarjana hukum Belanda yang melakukan pengkajian rnengenai berbagai persoalan Hukum Tata Negara Indonesia yang pertama itu dapat dlsebut para perintis bagi tumbuh dan berkembangnya studi Hukum Tata Negara di kemudian hari. Para sarjana hukum Belanda ini, seperti Christian van Vollenhoven, J.H.A. Logemann", dan lain-lain banyak membantu sehingga lahir cukup banyak sarjana hukum berkebangsaan Indonesia sendiri, seperti Prof. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Djokosutono, Prof. Notonagoro, Prof A.G. Pringgodigdo, dan lain sebagainya yang dapat kita sebut sebagai sarjana hukum generasi pertama.

C. PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA Kegiatan-kegiatan kenegaraan dan

pemerintahan yang tercakup dalam bidang Hukum Tata Negara dan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara itu mencakup kegiatan-kegiatan;

1) Legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan;

2) Administrasi yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan informasi dan penyebarluasan informasi hukum hukum;

3) Pendidikan hukum dan pembinaan profesi hukum;

4) Penyelenggaraan hukum atau pelaksanaan dalam arti penerapan hukum oleh pelaksana yang ditentukan oleh hukum tersebut (the administrasion of law);

5) Aspek hukum kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara;

6) Kegiatan penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan dan penuntutan hukum;

7) Penyelenggaraan peradilan sampai ke pengambilan putusan hakim yang bersifat tetap;

8) Pelaksanaan putusan pengadilan dan pemasyarakatan terpidana;

9) Pendidikan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat,

Kegiatan yang juga menyangkut tugas-tugas banyak lembaga hukum dan pemerintahan, tempat Hukum Tata Negara dipraktekan, yaitu:

a) Lembaga parlemen seperti MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota di seluruh Indonesia. DPRD yang terbentuk di seluruh Indonesia setelah Pemilu 2004 tercatat berjumlah 461 DPRD yang terdiri atas 352 DPRD Kabupaten, 86 DPRD Kota, dan 33 DPRD Provinsi;

b) Lembaga administrasi pemerintahan eksekutif secara vertikal muiai dari tingkat pusat sampai ke daerah provinsi, dan kabupaten/kota, dan secara horizontal mulai dari departemen pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, dewan-dewan. komisi-komisi dan badan-badan eksekutif yang bersifat independen, semuanya memerlukan dukungan para ahli di bidang Hukum Tata Negara:

c) Lembaga-fembaga penegak hukum mulai dari Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian, Kejaksaan. Advokat, dan badan-badan peradilan serta quasi-peradilan baik secara vertikal maupun baik secara vertikal maupun secara herisontal diseluruh Indonesia.secara herisontal diseluruh Indonesia.

TERIMAKASIH ATAS

PERHATIANNYA