www.legalitas.org www.lega litas . or g www.lega litas . or g POKOK POKOK - - POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG RANCANGAN UNDANG - - UNDANG TENTANG UNDANG TENTANG KITAB UNDANG KITAB UNDANG - - UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG HUKUM PIDANA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
nn PenyusunanPenyusunan konsepkonsep RUU KUHP RUU KUHP dilatarbelakangidilatarbelakangi oleholehkebutuhankebutuhan dandan tuntutantuntutan nasionalnasional untukuntuk melakukanmelakukanpembaharuanpembaharuan hukumhukum pidanapidana ((““criminal law reformcriminal law reform””), ), khususnyakhususnya pembaharuanpembaharuan KUHP lama (KUHP lama (WetboekWetboek van van StrafrechtStrafrecht) ) warisanwarisan zamanzaman kolonialkolonial BelandaBelanda..
nn PembaharuanPembaharuan hukumhukum pidanapidana (criminal law reform(criminal law reform), ), padapadahakikatnyahakikatnya didi sampingsamping menggantikanmenggantikan produkproduk KUHP KUHP warisanwarisankolonialkolonial dengandengan produkproduk nasionalnasional, , jugajuga merupakanmerupakan bagianbagianintegral integral daridari ideide dandan tujuantujuan yang yang lebihlebih besarbesar, , yaituyaitu kebutuhankebutuhandandan tuntutantuntutan nasionalnasional untukuntuk melakukanmelakukan pembaharuanpembaharuan sistemsistemhukumhukum nasionalnasional yang modern yang yang modern yang mengandungmengandung pula pula elemenelemennuansanuansa negaranegara yang yang berdaulatberdaulat dandan demokratisdemokratis, , baikbaik yang yang berkaitanberkaitan dengandengan strukturstruktur, , substansisubstansi maupunmaupun kulturkultur hukumnyahukumnya. .
PPenyusunan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan enyusunan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan dari idedari ide--ide dasar (ide dasar (basic ideasbasic ideas) Ideologi Pancasila ) Ideologi Pancasila yang mengandung di dalamnya ide keseimbangan, yang mengandung di dalamnya ide keseimbangan, yakni nilaiyakni nilai--nilai atau paradigma (nilai atau paradigma (margin of margin of appreciation)appreciation); moral religius (Ketuhanan YME); ; moral religius (Ketuhanan YME); kemanusiaan (humanisme); kebangsaan kemanusiaan (humanisme); kebangsaan (nasionalisme); kerakyatan (demokrasi); dan (nasionalisme); kerakyatan (demokrasi); dan keadilan sosial. keadilan sosial.
atauatau global global sebagaisebagai bahanbahan komparasikomparasi dalamdalam menghadapimenghadapiperkembanganperkembangan dimensidimensi kejahatankejahatan yang yang cenderungcenderungbersifatbersifat transnasionaltransnasional; ; dandan
nn perkembanganperkembangan berbagaiberbagai doktrindoktrin keilmuankeilmuan didi bidangbidanghukumhukum pidanapidana. .
nn menghindarimenghindari kekakuan/absolutismekekakuan/absolutisme pemidanaanpemidanaan; ; nn menyediakanmenyediakan ““klep/katupklep/katup pengamanpengaman”” ((““veiligheidsklepveiligheidsklep””); ); nn bentukbentuk koreksikoreksi judisialjudisial terhadapterhadap asasasas legalitaslegalitas ((““judicial judicial
corrective to the legality principlecorrective to the legality principle””); ); nn pengimplementasian/pengintegrasianpengimplementasian/pengintegrasian nilainilai atauatau
paradigmaparadigma ““hikmahhikmah kebijaksanaankebijaksanaan”” dalamdalam PancasilaPancasila; ; nn pengimplementasian/pengintegrasianpengimplementasian/pengintegrasian ““tujuantujuan
nn KewenanganKewenangan hakimhakim untukuntuk memberimemberi maafmaaf((““rechterlijkrechterlijk pardonpardon””)) dengandengan tidaktidak menjatuhkanmenjatuhkansanksisanksi pidana/tindakanpidana/tindakan apaapa pun, pun, diimbangidiimbangi pula pula dengandengan adanyaadanya asasasas ““culpa in culpa in causacausa”” ((atauatau asasasas““actioactio liberalibera in in causacausa””) yang ) yang memberimemberi kewenangankewenangankepadakepada hakimhakim untukuntuk tetaptetap mempertanggungmempertanggung--jawabkanjawabkan sisi pelakupelaku tindaktindak pidanapidana walaupunwalaupun adaadaalasanalasan penghapuspenghapus pidanapidana
BUKU KESATU KETENTUAN UMUMBUKU KESATU KETENTUAN UMUM
nn BAB I BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGPERATURAN PERUNDANG--UNDANGAN PIDANAUNDANGAN PIDANA
nn BAB IIBAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAPIDANA
nn BAB III BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKANPEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKANnn BAB IVBAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN
PELAKSANAAN PIDANAPELAKSANAAN PIDANAnn BAB V BAB V PENGERTIAN ISTILAH PENGERTIAN ISTILAH nn BAB VIBAB VI KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP
nn BAB IBAB I TINDAK TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARAPIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARAnn BAB IIBAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDENDAN WAKIL PRESIDENnn BAB IIIBAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT, SAHABAT,
KEPALA NEGARA SAHABAT,KEPALA NEGARA SAHABAT, DAN PERWAKILAN DAN PERWAKILAN NEGARA SAHABATNEGARA SAHABAT
nn BAB IVBAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAANKENEGARAAN
nn BAB VBAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUMTINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
nn BAB VIBAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILANPERADILAN
nn BAB VIIBAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMAKEHIDUPAN BERAGAMA
nn BAB VIIIBAB VIII TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUPBARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP
nn BAB IX BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIATINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIAnn BAB XBAB X TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM
DAN LEMBAGA NEGARADAN LEMBAGA NEGARAnn BAB XIBAB XI TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN
KETERANGAN PALSUKETERANGAN PALSUnn BAB XIIBAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN
nn BAB XIIIBAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK
nn BAB XIVBAB XIV TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURATTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURATnn BAB XVBAB XV TINDAK PIDANA TERHADAP ASALTINDAK PIDANA TERHADAP ASAL--USUL DAN USUL DAN
PERKAWINANPERKAWINANnn BAB XVIBAB XVI TINDAK PIDANA KESUSILAANTINDAK PIDANA KESUSILAANnn BAB XVIIBAB XVII TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG nn BAB XVIIIBAB XVIII TINDAK PIDANA PENGHINAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN nn BAB XIXBAB XIX TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIATINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIAnn BAB XXBAB XX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN
ORANGORANGnn BAB XXIBAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWATINDAK PIDANA TERHADAP NYAWAnn BAB XXIIBAB XXII TINDAK PIDANA PENGANIAYAANTINDAK PIDANA PENGANIAYAANnn BAB XXIIIBAB XXIII TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI
ATAU LUKA KARENA KEALPAANATAU LUKA KARENA KEALPAANnn BAB XXIVBAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIANTINDAK PIDANA PENCURIANnn BAB XXVBAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMANTINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
nn BAB XXVIBAB XXVI TINDAK PIDANA PENGGELAPANTINDAK PIDANA PENGGELAPANnn BAB XXVIIBAB XXVII TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANGTINDAK PIDANA PERBUATAN CURANGnn BAB XXVIIIBAB XXVIII TINDAK PIDANA MERUGIKAN KREDITOR ATAU TINDAK PIDANA MERUGIKAN KREDITOR ATAU
ORANG YANG BERHAKORANG YANG BERHAKnn BAB XXIXBAB XXIX TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU
PERUSAKAN BARANG PERUSAKAN BARANG nn BAB XXXBAB XXX TINDAK PIDANA JABATANTINDAK PIDANA JABATANnn BAB XXXIBAB XXXI TINDAK PIDANA KORUPSITINDAK PIDANA KORUPSInn BAB XXXIIBAB XXXII TINDAK PIDANA PELAYARANTINDAK PIDANA PELAYARANnn BAB XXXIIIBAB XXXIII TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK
PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGANPENERBANGAN
nn BAB XXXIVBAB XXXIV TINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN TINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKANPENCETAKAN
nn BAB XXXVBAB XXXV KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP