Top Banner
Disampaikan pada Lokakarya PDGMI Jakarta, 12 November 2016 Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Subandi Sardjoko Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
28

Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Aug 07, 2019

Download

Documents

lytruc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Disampaikan pada Lokakarya PDGMI

Jakarta, 12 November 2016

Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG)

Subandi Sardjoko

Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas

Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Page 2: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

SITUASI PANGAN DAN GIZI DI INDONESIA

2

Page 3: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Sumber: Bank Dunia (2016)

Beban Masalah Gizi Indonesia Tinggi- Bagian dari Beban Dunia

Sebanyak 159 juta anak stunting di seluruh dunia – 9 juta dari mereka tinggal di Indonesia

19.6%

37.2%

12.1% 11.9%

UNDERWEIGHT (BB/U)

STUNTING (TB/U)

WASTING (BB/TB)

OVERWEIGHT (BB/TB)

Angka Permasalahan Gizi Nasional

Indonesia mengalami beban ganda permasalahan gizi seperti underweight,

stunting, wasting, dan overweight

Sumber: Riskesdas (2013)

3

Page 4: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Sistem Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan, serta konsumsi

4

Page 5: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Sumber : Susenas 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 BPS; diolah dan dijustifikasi dengan IHK oleh BKP Kementan

Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan konsumsi sumber energi dan protein

Tingkat konsumsi

Ketersediaan Konsumsi

Data 2014 Rekomendasi Data 2014 Rekomendasi

Energi (kkal/kap/hari)

4.130 2.400 1.949 2.150

Protein (gram/kap/hari)

87,04 63 56,6 57

Bahan pangan tersedia, tetapi konsumsi tidak cukup (masih lebih rendah dari rekomendasi).

Indikasi adanya permasalahan:

• Distribusi yang tidak merata

• Akses yang tidak memadai terutama pada penduduk miskin

• Perilaku konsumsi

5

Page 6: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Peringkat 71 dari 113 negara

Kesenjangan antara Komitmen dan Implementasi

Peringkat 10 dari 45 negara berkembang

Sumber: GFSI 2016 dan HANCI 2016

*menggambarkan komitmen negara:

alokasi anggaran, cakupan program,

kebijakan & strategi, koordinasi, dll

*menggambarkan aspek

ketersediaan, keterjangkauan, dan

kualitas dan keamanan pangan

KOMITMEN HASIL

6

Page 7: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

• Penduduk besar: 255 juta

• Dinamika penduduk: meningkatnya urbanisasi dan proporsi wanita bekerja.

• Akses pangan tdk merata: ekonomi (miskin 11%) & fisik (daerah terpencil)

• Pola konsumsi pangan berubah: lebih beragam, makanan jadi, aman, sehat

• Masalah gizi ganda: gizi kurang dan gizi lebih/obesitas

DEMAND • Dampak Perubahan Iklim

• Persaingan makin ketat dalam pemanfatan sumber daya lahan, air, dan genetik.

• Kehilangan dan pemborosan pangan tinggi (losses and waste)

• Lambannya diseminasi teknologi kepada petani/ penguna.

• Keterbatasan Usahatani skala kecil

SUPPLY

Peningkatan permintaan pangan dalam jumlah, keragaman, mutu, gizi, aman, dan

sehat secara berkelanjutan

Peningkatan produksi pangan berkelanjutan semakin sulit dicapai.

Supply and Demand dalam Ketahanan Pangan dan Gizi

7

Page 8: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

8

Page 9: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Coverage program RENDAH

Cakupan 13 intervensi gizi spesifik terbukti efektif harus 90%, antara lain: 1. Dukungan ASI Eksklusif, cakupannya mencapai 38% (Riskesdas 2013) 2. Dukungan MP-ASI 3. Cuci tangan dengan sabun dan dukungan praktik kebersihan, cakupannya

mencapai 47% (Riskesdas 2013) 4. Obat kecacingan 5. Suplementasi vitamin A, cakupannya mencapai 75,5% (Riskesdas 2013) 6. Mikronutrien dalam bentuk sprinkle 7. Besi-folat bagi ibu hamil 8. Fortifikasi zat besi pada makanan 9. Garam iodisasi 10. Suplemen iodium untuk ibu hamil 11. Pencegahan dan pengobatan anak-anak malnutrisi sedang antara usia 6-23

bulan 12. Suplemen seng terapeutik 13. Pengobatan malnutrisi akut parah

9

Page 10: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Coverage program RENDAH

Beberapa intervensi lain yang cakupannya masih rendah yaitu: • Imunisasi lengkap baduta : 59.2% • Suplementasi Vitamin A : 75.5% • Compliance TTD: 33.2% (distribusi mencapai 85.2%) • Fortifikasi zat gizi pada bahan makanan (garam beriodium,

tepung terigu, vitamin A, dan beras) belum berjalan dengan baik.

• Akses air bersih : 66.8% • Akses fasilitas sanitasi : 59.8% • Rumah tangga berdefekasi di ruang terbuka: 24% • Pernikahan usia muda masih tinggi

10

Page 11: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

• Pengawasan promosi dan peredaran makanan tinggi kalori (gula) belum efektif

• Fasilitas untuk peningkatan aktivitas fisik yang aman (jogging track, jalur sepeda, dll) masih kurang

• Public-private partnership yang belum intensif

• Kurangnya (jumlah, kompetensi, dan penyebaran) tenaga gizi dan kesehatan

• Muatan gizi pada program-program sensitif seperti Raskin, PMTAS, BLT, PNPM, PKH masih kurang

Beberapa Contoh Intervensi Spesifik & Sensitif yang Masih Kurang

11

Page 12: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI (RAN-PG)

12

Page 13: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

RPJMN (2015-2019) • Prevalensi anemia pada

bumil (28%)

• Persentase bayi BBLR (8%)

• Persentase ASI eksklusif (50%)

• Prevalensi wasting pada anak balita (9,5%)

• Prevalensi stunting pada anak baduta (28%)

• Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (15,4%)

• Prevalensi underweight pada anak balita (17%)

WHA (2025) • Penurunan 40%

prevalensi anemia pada WUS

• Penurunan 30% bayi dengan BBLR

• Perningkatan presentase ASI eksklusif setidaknya 50%

• Menurunkan prevalensi balita wasting hingga <5%

• Penurunan prevalensi balita stunting sebesar 40%

• Tidak meningkatnya prevalensi balita dengan berat badan lebih

SDGs (2030) • Menurunkan prevalensi

stunting pada balita • Menurunkan prevalensi

wasting pada balita • Meningkatkan persentase

ASI eksklusif • Menurunkan persentase

WUS(15-49 tahun) yang menderita anemia

• Menurunkan prevalensi overweight pada balita

• Menurunkan persentase bayi BBLR (<2.500 gram)

• Meningkatkan persentase asupan minimal WUS (15-49 tahun)

• Persentase alokasi dana negara untuk masalah gizi

Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi

13

Page 14: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Indikator Outcome Perbaikan Pangan dan Gizi pada RAN-PG 2015-2019

Terbentuknya SDM yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi

No Indikator

Status awal

(2014)

Target 2019

1. Ketersediaan energi (kap/hr) 4.130 Kkal 2.400 Kkal

2. Konsumsi energi (kap/hr) 1.949 Kkal 2.150 Kkal

3. Ketersediaan protein (kap/h) 87,04 gr 63 gr

4. Konsumsi protein (kap/hr) 56.60 gr 57 gr

5. PPH ketersediaan - 96,32

6. PPH konsumsi 83,40 92,50

14

Page 15: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

No Indikator Status awal

(2013)

Target 2019

7. Prevalensi anemia pada ibu hamil (%) 37,1 28,0

8. Bayi dg berat badan lahir rendah (%) 10,2 8,0

9. Bayi usia <6 bln yg mendapatkan ASI

eksklusif (%)

38,0 50,0

10. Prevalensi underweight anak balita (%) 19,6 17,0

11. Prevalensi wasting anak balita (%) 12,0 9,5

12. Prevalensi stunting anak baduta (%) 32,9 28,0

13. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas

penduduk usia >18 thn (%)

- 15,4

Indikator Outcome Perbaikan Pangan dan Gizi pada RAN-PG 2015-2019

15

Page 16: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Regulasi Dasar Rencana Aksi Pangan dan Gizi

• “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima)

tahun”

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 63)

• “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai

status gizi yang baik”

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

• “ Mempercepat perbaikan gizi masyarakat melalui: penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang

didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi”

Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 –

2019

•“Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan

perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan”

Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

16

Page 17: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Pilar Rencana Aksi Pangan dan Gizi

1. Perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak 2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam 3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan 4. Peningkatan PHBS 5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi

Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung.

Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.

Kegiatannya antara lain berupa imunisasi, PMT ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di Posyandu.

Sasaran : khusus kelompok 1.000 HPK (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan).

Kontribusi menurunkan stunting: 30%

Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung.

Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non-kesehatan, antara lain PU, Pertanian, BKKBN, Pendidikan, Sosial, Dalam Negeri, dsb.

Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender.

Sasaran: masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK.

Kontribusi menurunkan stunting: 70%

WUS Ibu pra hamil

Ibu hamil

Ibu menyusui

Bayi & Anak ( 0 – 23 bln)

Remaja, Dewasa dan

Lansia

5 PILAR RENCANA AKSI

Intervensi Langsung (Spesifik) Intervensi Tidak Langsung (Sensitif)

17

Page 18: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Gernas Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres 42/2013)

Tujuan Umum: percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas 1000 HPK

Tujuan Khusus:

• Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan

• Meningkatkan kemampuan pengelolaan program dan koordinasi antar sektor

• Memperkuat implementasi gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung (spesifik dan sensitif)

18

Page 19: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Gugus Tugas Gernas Percepatan Perbaikan Gizi

Kelompok Kerja

a. Kampanye Nasional & Daerah b. Advokasi & Sosialisasi Lintas

Sektor & Lintas Lembaga c. Pelatihan d. Perencanaan & Penganggaran e. Kemitraan f. Kajian Faktor Risiko Lingkungan

Tim Pengarah

a. Ketua : Menteri Koordinator PMK b. Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri c. Wakil Ketua II : Menteri Kesehatan d. Sekretaris: Deputi PMMK Bappenas e. Anggota 11 K/L

Tim Teknis

a. Ketua : Deputi PMMK Bappenas b. Wakil Ketua I: Deputi Bidang Koordinasi

Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK c. Wakil Ketua II : Dirjen Kesehatan Masyarakat

Kemenkes d. Sekretaris I : Direktur Kesehatan dan Gizi

Masyarakat Bappenas e. Sekretaris II : Direktur Gizi Masyarakat

Kemenkes f. Anggota K/L pemerintah terkait

Sekretariat SUN

Tim Ahli

19 *Gugus tugas juga akan dibentuk di tingkat daerah

Page 20: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dalam RKP 2017

20

Page 21: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

PERAN PDGMI

21

Page 22: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Kontribusi terhadap Agenda Perbaikan Gizi

1. PENINGKATAN KOMITMEN POLITIK TERTINGGI

• Peningkatan intensitas advokasi efektif kepada pimpinan tertinggi untuk membuat strategi yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta cost-effective

2. MENERAPKAN STRATEGI BEHAVIORAL CHANGE COMMUNICATION (BCC)

• Mengkomunikasikan dan mendidik masyarakat untuk merubah perilaku dengan menggunakan pendekatan, materi, media, saluran, sasaran pendidikan gizi dan kesehatan yang telah terbukti efektif

22

Page 23: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Kontribusi terhadap Agenda Perbaikan Gizi (2)

3. PENINGKATAN PERAN SOCIAL MONITORING

• Membangun kemitraan dengan NGO dan komponen masyarakat

• Memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah

4. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, KUALITAS DAN KONSISTENSI DATA GIZI DAN KESEHATAN

• Melakukan inovasi dan mendokumentasikan best practices intervensi gizi

• Mendukung evidence-based policy perbaikan gizi

23

Page 24: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Kontribusi terhadap Agenda Perbaikan Gizi (3)

5. PENINGKATAN KAPASITAS DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

• Mendukung peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi, termasuk pada tenaga pengelola program, tenaga kesehatan, dll

6. KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDER

• Menjalin dengan pemerintah pusat, Pemda, OMS, filantropi dan bisnis, donor, akademisi, dll) dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi;

24

Page 25: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

TERIMA KASIH

25

Page 26: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

Kebijakan terkait Rencana Aksi Pangan dan Gizi

1. Kebijakan (Pangan, Akses, dan Konsumsi)

Penyediaan pangan dari dalam negeri

Peningkatan kapasitas produksi pangan

Produksi pangan yang aman

Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Penganekaragaman pangan

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Program Keluarga Harapan (PKH)

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Pemanfaatan tanaman pekarangan

Promosi sumber karbohidrat bukan hanya beras

Atlas ketahanan dan kerawanan pangan

26

Page 27: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

2. Kebijakan Gizi

• Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan

• Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan

• Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan

• Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK

• Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi

• Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik

Kebijakan terkait Rencana Aksi Pangan dan Gizi (2)

27

Page 28: Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan ... · ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK •Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar

3. Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain ASI, penimbangan berat badan, cuci tangan, makan buah dan sayur.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

4. Desentralisasi

Urusan pangan dan gizi telah didesentralisasikan, memberikan peluang dan tantangan

Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD PG)

Peranan Provinsi harus di perkuat

28

Kebijakan terkait Rencana Aksi Pangan dan Gizi (3)