Pokok-pokok Hasil Review Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Pokok-Pokok Review Perpres 54/2008

RTR Kawasan PerkotaanJabodetabekpunjur

JakartaBogorDepokTangerangBekasiPuncak Cianjur

Peraturan Presiden yang mengatur tentang Penataan Ruang KSN Jabodetabekpunjur (Perpres No. 54 Tahun 2008), sampai saat ini telah memenuhi persyaratan waktu dan substansi untuk dilakukan peninjauan kembali, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 ps 16 yang selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam PP No. 15 Tahun 2010 ps 81 jo 87. Disebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya mengkaji kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pokok-pokok hasil review Perpres No. 54 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan gambaran kenyataan atas dinamika yang terjadi pada lingkungan strategis wilayah Jabodetabekpunjur yang difokuskan pada berbagai kebijakan yang berpengaruh, kegiatan implementasi pembangunan di wilayah jabodetabekpunjur dan kecenderungan perkembangan yang terjadi dalam jangka waktu 2008-2013. Aspek-aspek yang dikaji meliputi; aspek pengaturan, aspek permukiman, aspek perkonomian, aspek transportasi, aspek prasarana perkotaan dan aspek daya dukung lingkungan.

Dari aspek-aspek kajian, direkomendasikan melakukan penyempurnaan muatan Perpres khususnya pada lingkup wilayah perencanaan termasuk didalamnya terkait pemekaran wilayah Kota Tangerang Selatan, penguatan aspek implementasi rencana tata ruang untuk mengantisipasi penyimpangan terhadap ketetapan RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabkpunjur serta penyempurnaan sistematika penulisan Perpres 54/2008 disesuaikan dengan Perpres Kawasan Perkotaan lainnya.

Akhir kata atas kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam penyusunan buku ini, kami menyampaikan terima kasih. Semoga buku ini dapat menjadi referensi pada kegiatan selanjutnya khususnya dalam rangkaian kegiatan penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2008.

Jakarta, Desember 2013

Direktur Jenderal Penataan RuangKementerian Pekerjaan Umum

PENGANTAR

iREVIEW PERPRES 54/2008

PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Wilayah JABODETABEKPUNJUR

POKOK-POKOK REVIEW

ASPEK PENGATURAN

Perbandingan Muatan PERPRES 54/2007 dengan

PERMEN PU No. 15/2012 Tentang Pedoman Penyusunan RTR KSN

Perbandingan Sistematika Penulisan PERPRES 54/2008 dengan dokumen

PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan Lainnya

ASPEK PEREKONOMIAN WILAyAH

ASPEK PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Perkembangan Pusat-Pusat Permukiman Baru

Migrasi Penduduk

ASPEK TRANSPORTASI

Muatan Aspek Trasportasi Berdasarkan Perpres 54/2008

Tinjauan Pengembagan Simpul Trasnportasi Diluar Jabodetabekpunjur

Tinjauan Metropolitan Priority Area (MPAs)

17 Aksi Strategis Mengatasi Kemacetan Jakarta

Laju Komuter

6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta

Jalan Tol Lingkar Luar

MRT Jakarta

iii

47

10

14

2426

3334363840414243

DAFTAR ISI

1

9

1723

31

Penyusun

ii REVIEW PERPRES 54/2008

Keberadaan Jalur Kereta Api Pada Perpres No. 54/2008 dan

RTRW Prov/Kab/Kota Terkait

Tinjauan PERMENHUB 54/2013 Tentang Rencana Umum

Jaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek

ASPEK PRASARANA PERKOTAAN

Energi LIstrik

Jaringan Pipa Gas Bumi

Penyediaan Air Bersih

Pengelolaan Persampahan

ASPEK DAyA DUKUNG LINGKUNGAN

Erosi

Kualitas Air

Keberadaan SItu

Air Permukaan-Bencana Banjir

Air Permukaan-Banjir Rob

Upaya Penanggulangan Banjir

Air Tanah Dalam

Pelestarian Flora dan Fauna

Keberadaan RTH

REKOMENDASI

44

46

50525456

606162646668727475

49

59

77

iiiREVIEW PERPRES 54/2008

iv REVIEW PERPRES 54/2008

PENDAHULUAN

1REVIEW PERPRES 54/2008

Adanya perubahan kebijakan nasional dalam hal pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunan penting lainnya di wilayah Jabodetabekpunjur memberikan pengaruh signifikan pada implementasi Perpres 54 Tahun 2008. Hal ini menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali produk hukum RTR yang dimaksud, selain itu juga Perpres 54 Tahun 2008 telah berjalan 5 tahun, merupakan rentang waktu yang layak dilakukan peninjauan kembali.

Pertimbangan faktor eksternal dan faktor internal yang berpengaruh terhadap Perpres 54/2008Faktor eksternal, yang mempengaruhi perlunya tindakan peninjauan kembali diantaranya adalah:(1). Terdapatnya rujukan, peraturan dan kebijksanaan baru; (2). Terdapatnya perubahan-perubahan dinamis akibat

implementasi kebijakan dan perkembangan ekonomi;(3). Terdapatnya paradigma baru pembangunan penataan

ruang, terkait kondisi global dan temuan teknologi.Faktor internal, yang mempengaruhi perlunya tindakan peninjauan kembali diantaranya adalah: (1). Kualitas RTR; (2). Komitmen aparat, (3). Nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat

Kriteria dan indikator review Perpres 54/2008:Legalitas; aspek legalitas ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh muatan Perpres 54/2008 sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan terbaru (misalnya aspek pengaturan muatan KSN tipologi kawasan metropolitan yang diatur pada Permen 15/2012 dan Perpres KSN Kawasan Perkotaan yang telah ditetapkan pada tahun 2011)

Kegiatan peninjauan kembali Perpres 54 Tahun 2008, pada tahun 2013 telah melalui beberapa kegiatan penting sebagaimana terlihat pada diagram berikut;

PertemuanCoffee Morning Eselon 1

Identifikasi isu strategis pengembangan Jabodetabekpunjur

Identifikasi isu strategis pengembangan Jabodetabekpunjur

Penjaringan informasi PokjaK/L

Forum BKPRN

Pertemuan Eselon 1

Pertemuan KE 1 Aspek Pemetaan Spasi

Pertemuan FGD K/L

Rumusan Pokok Rekomendasi Hasil Review

Rekomendasi Hasil Review

Indentifikasi kesesuaian perpres 54/2008 dengan kebijakan spatial plan dan kebijakan development plan

Workshop

14 Mei 5 Juni Juni 1 Agustus Oktober 2 Desember

24 Mei Juni 30 Juli September 12 November Desember

2 REVIEW PERPRES 54/2008

PEN

DA

HU

LUA

N

dokumen Perpres 54/2008, khususnya arahan pemanfaatan ruang

(b). Implementasi pemanfaatan ruang selama 5 tahun terkahir, bisa diperoleh dari kegiatan audit pemanfaatan ruang

(c). perubahan-perubahan dinamis akibat kebijaksanaan maupun pertumbuhan ekonomi

Tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peninjauan kembali rencana tata ruang

Penetapan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

Ps. 83

Ps. 83 huruf a

Ps. 83 huruf a Ps. 85 ayat (1)

Keputusan Menteri untuk peninjauan kembaliterhadap dan rencana tata ruangkawasan strategis nasional

Peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanankan oleh Tim yang dibentuk

oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Ps. 85 ayat (2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah,

pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

Ps. 83 huruf b

Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b

Meliputi:

Kegiatan pengkajian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.

Evaluasi terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.

Penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya

Ps. 86

Ps. 83 huruf c

Ps. 87 ayat (1) huruf aPerumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali

rencana tata ruang

Rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang

Ps. 87 ayat (1)

Dapat disertai usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tta ruang

Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata raung

Revisi remcana tata ruang dilaksanakan dengan tetap enghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ps. 87 ayat (2) Ps. 87 ayat (2)

Ps. 87 ayat (3)

Ps. 87 ayat (1) huruf b

perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata

ruang

Kebijakan; aspek kebijakan ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi strategi, rencana struktur dan pola ruang kawasan perkotaan JabodetabekpunjurImplementasi; aspek implementasi ditujukan untuk mengetahui :(a). Implementasi dari program/kegiatan yang telah diarahkan


Berdasarkan Ps. 5 Perpres 54/2008, dinyatakan bahwa cakupan kawasan Jabodetabekpunjur meliputi:

(1). seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta(2). sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup

seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, seluruh wilayah Kota Bekasi, seluruh wilayah Kota Depok, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh wilayah Kota Bogor, dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur yang meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cipanas.

(3). sebagian wilayah Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dan seluruh wilayah Kota Tangerang. Untuk wilayah Provinsi Banten, adanya penambahan unit administrasi baru yaitu pemekaran Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan berdasarkan UU 51/2008 Pembentukan Kota Tangerang Selatan.

Wilayah Jabodetabekpunjur

Provinsi/Kota /Kabupaten

Luas Wilayah Jumlah Kecamatan

Jumlah Penduduk, Jiwa

Status Perda

Provinsi DKI Jakarta 660,77 km2 40 4.345.915 Perda No. 1 Tahun 2012Kabupaten Bogor 2.663,83 km2 40 4.345.915 Perda No. 19 Tahun 2008Kota Bogor 118,50 km2 6 950.334 Perda No. 8 Tahun 2011Kota Bekasi 210,49 km2 12 2.084.420 Perda No. 13 Tahun 2011Kota Depok 200,29 km2 11 1.736.565 Persub No. HK.0103-Dr/281 tanggal 23

Mei 2012Kabupaten Bekasi 1.273,88 km2 23 2.630.401 Perda No. 12 Tahun 2011Kabupaten Cianjur 1.109,73 km2 8 835,539 Perda No. 17 Tahun 2012Kabupaten Tangerang 959.60 km2 29 2.834.376 Perda No. 13 Tahun 2011Kota Tangerang 164,55 km2 13 1.798.601 Perda No. 6 Tahun 2012Kota Tangerang Selatan 147,19 km2 7 1.290.322 Perda No. 15 Tahun 2011

L A U T J A W A

1080'0"1070'0"1060'0"1050'0"

60'0"

70'0"

Kab. Tangerang Kota Tangerang Prov.

DKI Jakarta

Kota Depok

Kab. Bogor

Kab. Cianjur

KotaBogor

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI BANTEN

KotaBekasi

Kab. BekasiKota TangerangSelatan


PEN

DA

HU

LUA

N

K E P A D A T A NP E N D U D U K2 0 3 0


ASPEK PENGATURANASPEK PEREKONOMIAN WILAyAH

ASPEK PENGEMBANGAN PERMUKIMANASPEK TRANSPORTASI

ASPEK PRASARANA PERKOTAANASPEK DAyA DUKUNG LINGKUNGAN


POKOK - POKOK REVIEW

ASPEK PENGATURANASPEK PEREKONOMIAN WILAyAH

ASPEK PENGEMBANGAN PERMUKIMANASPEK TRANSPORTASI

ASPEK PRASARANA PERKOTAANASPEK DAyA DUKUNG LINGKUNGAN


ASPEK PENGATURAN


Perbandingan Muatan PERPRES 54/2007 dengan PERMEN PU No. 15/2012 Tentang Pedoman Penyusunan RTR KSN

Muatan Permen 15/2012 KSN Tipologi Kawasan Metropolitan didasarkan atas fokus pengaturan antara lain: 1) pengembangan kependudukan a. pengaturan pertumbuhan penduduk b. penetapan arahan sebaran penduduk c. pengembangan ketenagakerjaan2) pengembangan perekonomian perkotaan a. penentuan sektor perekonomian perkotaan b. penetapan sebaran kegiatan perekonomian

perkotaan3) sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-

kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

a. pusat kegiatan utama perkotaan b. pusat pelayanan perkotaan4) sistem jaringan prasana utama dan sistem jaringan

prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan

a. sistem jaringan prasana utama b. sistem jaringan prasarana5) optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan a. pendistribusian ruang untuk kawasan lindung b. pendistribusian ruang untuk kawasan budi daya


ASP

EK P

ENG

AT

UR

AN

Tabel 2 Kesesuaian muatan Perpres 54/2008 dengan muatan pengaturan KSN tipologi Metropolitan (Permen 15/2012)

Aspek Permen 15/2012 Pedoman Penyusunan RTR KSN

Perpres 54/2008 RTR KSN Jabodetabekjur

1) Tujuan difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan internasional melalui dukungan jaringan prasarana yang handal

2) Strategi pengembangan kependudukana. pengaturan pertumbuhan

pendudukpengaturan pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan

Strategi : dalam batang tubuh tidak diatur pembahasan tersebutRencana : dalam batang tubuh tidak diatur pembahasan tersebut

b. penetapan arahan sebaran penduduk

penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan


c. pengembangan ketenagakerjaan pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang pengembangannya di sektor perkotaan


3) pengembangan perekonomian perkotaana. penentuan sektor perekonomian

perkotaanpenentuan sektor perekonomian perkotaan yang mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, serta daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan

Strategi : dalam batang tubuh diatur pembahasan tersebutRencana : dalam batang tubuh diatur sebaran kegiatan perdagangan & jasa & industri dalam rencana struktur ruang dan pola ruang

b. penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan

penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan

Strategi : dalam batang tubuh diatur pembahasan tersebutRencana : dalam batang tubuh diatur sebaran kegiatan perdagangan & jasa & industri dalam rencana struktur ruang dan pola ruang




c. penentuan sektor perekonomian perkotaan

penentuan sektor perekonomian perkotaan terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuai dengan visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan

4) sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakata. pusat kegiatan utama perkotaan penetapan jumlah, jenis, dan sebaran pusat

kegiatan utama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakan perekonomian


b. pusat pelayanan perkotaan penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat


5) sistem jaringan prasana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaana. sistem jaringan prasana utama pengembangan sistem jaringan transportasi

yang berorientasi jauh ke depan, efisien (integrasi moda), berbasis pada transportasi massal, dan ramah lingkungan

Strategi : -Rencana : rencana struktur ruang pada pasal 15-17

b. sistem jaringan prasarana pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayanan masyarakat perkotaan

Strategi : -Rencana : rencana struktur ruang pada pasal 18-24

Tabel 2 (lanjutan) Kesesuaian muatan Perpres 54/2008 dengan muatan pengaturan KSN tipologi Metropolitan (Permen 15/2012)


ASP

EK P

ENG

AT

UR

AN



6) optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaana. pendistribusian ruang untuk

kawasan lindungpendistribusian ruang untuk kawasan lindung dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan perkotaan melalui upaya pengurangan resiko bencana

Strategi : pasal 8 huruf bmendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan;

Rencana : rencana pola ruang pada pasal 25-32

b. pendistribusian ruang untuk kawasan budi daya

pendistribusian ruang untuk kawasan budi daya yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi kegiatan perkotaan

Strategi : -Rencana : rencana pola ruang pada pasal 33-48

fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Strategi : -Rencana : -

Tabel 2 (lanjutan) Kesesuaian muatan Perpres 54/2008 dengan muatan pengaturan KSN tipologi Metropolitan (Permen 15/2012)

Sumber : Tim DJPR-PU 2013


Perbandingan Sistematika Penulisan PERPRES 54/2007 dengan dokumen PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan LainnyaSistematika Penulisan Dokumen PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan :

(1). Judul (2). Sistematika penulisan (3). Muatan (fokus pengaturan)(a). Tujuan, Kebijakan & Strategi (b). Rencana Struktur Ruang (c). Rencana Pola Ruang (d). Arahan Pemanfaatan Ruang (e). Arahan Peraturan Zonasi (f). Peran Masyarakat (g). Pengelolaan Kawasan Perkotaan (h). Lampiran


ASP

EK P

ENG

AT

UR

AN

Tabel 3 Perbandingan Sistematika Penulisan PERPRES 54/2007 dengan dokumen PERPRES RTR KSN Kawasan Perkotaan Lainnya

Aspek Perpres RTR KSN Kawasan Perkotaan lainnya Perpres 54/2008

Judul RTR Kawasan Perkotaan .... Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Sistematika penulisan 1. Ketentuan Umum : Pengertian, Ruang Lingkup Pengaturan, Peran & Fungsi, Cakupan Kawasan

2. Tujuan, Kebijakan, Strategi3. Rencana Struktur Ruang4. Rencana Pola Ruang5. Arahan Pemanfaatan Ruang6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang7. Pengelolaan Kawasan8. Peran Masyarakat9. Ketentuan Peralihan10. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Umum : Pengertian, Tujuan & sasaran, Peran & Fungsi, Cakupan Kawasan, Lingkup Pengaturan

2. Kebijakan & Strategi3. Rencana Tata Ruang Kawasan4. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan5. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan6. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan7. Kelembagaan, Peran Masyarakat, dan Pembinaan8. Ketentuan Lain-lain9. Ketentuan Peralihan10. Ketentuan Penutup

Kebijakan & Strategi Lebih dari 3 kebijakan dengan >2 strategi tiap kebijakannya 1 kebijakan dengan 3 strategi pelaksanaannya

Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman :Kawasan Perkotaan IntiKawasan Perkotaan di Sekitarnya

Sistem Pusat Permukiman:Kota Inti & Kota SatelitSub Pusat Perkotaan

Jaringan Prasarana : dijabarkan lebih detail ruas/lokasi pada batang tubuh

Jaringan Prasarana : dijabarkan dalam bentuk konsepsi keterhubungan, aspek ruas/lokasi digambarkan lebih detail pada lampiran peta v

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung : L1 s/d L6 (mengacu klasifikasi kawasan lindung PP 26/2008)

Kawasan Lindung : N1 s/d N2 (klasifikasi kawasan lindung dijabarkan dalam kelompok hutan lindung dan hutan konservasi)

Arahan Pemanfaatan Ruang

Dinarasikan singkat di batang tubuh, dijabarkan lebih detail per lima tahunan di lampiran III Indikasi Program Utama

Dinarasikan pada batang tubuh, khususnya Bab Arahan Pemanfaatan Kawasan

Arahan Peraturan Zonasi

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi: 1. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;2. intensitas pemanfaatan ruang; 3. prasarana dan sarana minimum; 4. ketentuan lain yang dibutuhkan

Muatan arahan peraturan zonasi difokuskan pada pola ruang pada Bagian Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, Bab Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan

Lampiran Lamp I : Peta Rencana Struktur Ruang Lamp I : Peta Arahan Sistem TransportasiLamp II : Peta Arahan Sistem Air Baku dan Pengendalian Banjir

Lamp II : Peta Rencana Pola Ruang Lamp III : Peta Struktur dan Pola Ruang

Lamp III : Indikasi Program Utama Tidak ada

Sumber : Tim DJPR-PU 2013


Perpres 54/2008 Ps. 2 ayat (1):Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk:(Huruf b) mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Terjadi perkembangan ekonomi yang tidak sembang di antara kota inti (DKI Jakarta) dengan kota dan kabupaten di sekitarnya (lihat gambar);

daya saing global hanya terjadi untuk Jakarta, yang didukung oleh kawasan perkotaan di sekitarnya. Sehingga di sini terlihat adanya hubungan centre-periphery yang menjadi dasar keterkaitan kawasan. Centre (Jakarta) menjadi gula yang sangat besar dan fokus pada kegiatan bisnis yang bersih (perdagangan, perkantoran, dan bisnis), sementara kawasan penggiran sebagai kawasan pendukung, termasuk untuk fungsi-fungsi dormitory dan kawasan industri manufacturing (lihat gambar)

Posisi PDRB Jabodetabekpunjur terhadap daerah sekitarnyaPerekonomian Jabodetabekpunjur terkait dengan hubungan centre periphery yaitu Kota Jakarta sangat dominan dalam hal konsentrasi kegiatan bisnis-perdagangan-perkantoran, pendapatan daerah dan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan kawasan pinggiran. Kota Jakarta berkembang dengan potensi ekonomi yang tinggi, sedangkan tenaga kerja yang tidak mampu mendapat rumah yang terjangkau otomatis akan mencari di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang dan Bekasi yang menjadi kawasan perumahan yang tidak beraturan. Hal itu menjadi dampak tidak baik, seharunya Perpres ini dapat mengarahkan pengembangan dan pengaturan wilayah pinggiran ini. Dibuktikan dari kondisi PDRB bahwa terlihat jumlah PDRB dari 3 Provinsi Jabodetabekpunjur diantara Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dan sebelahnya adalah PDRB Jabodetabekpunjur.

PDRBTahun 2010(dalam Juta

Rp)

3 PROVINSI JABODETABEKPUNJUR 769.930.477,00

JABODETABEKPUNJUR 564.945.310,06

NON JABODETABEKPUNJUR 55.730.792,00

BANTEN 76.307.358,00

JABAR 322.223.817,00

DKI JAKARTA 395.664.498,00

Keterangan :3 Provinsi : Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten Non Jabodetabekpunjur : Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta


ASP

EK P

ErEK

on

om

An

wil

AyA

h

Pertumbuhan ekonomi JabodetabekpunjurPerkembangan PDRB Kawasan Jabodetabekpunjur dari tahun 2005 dan tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup meningkat di wilayah DKI Jakarta. Hal ini diduga karena berbagai kantor pusat industri berada di Jakarta namun pabriknya berada di luar Jakarta. Hal tersebut menjadikan pendapatan masuk ke Jakarta. Inilah hal yang perlu diseimbangkan sehingga wilayah pinggiran juga ikut mampu berkembang dengan DKI Jakarta. Berdasarkan rasio PDRB per kapita di Jabodetabekpunjur wilayah yang rasionya tertinggi sampai yang terendah yaitu DKI Jakarta Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang..


Gambar 5.30 Sebaran kawasan industri di wilayah timur Jabodetabkepunjur Gambar 5.31 Sebaran kawasan industri di kawasan Jabodetabekpunjur

Investasi di Jabodetabekpunjur

Nilai investasi di Indonesia mengalami peningkatan investasi PMA sebesar 51% dari tahun 2010 ke 2012, terkait dengan kawasan Jabodetabekpunjur, yang mengalami peningkatan investasi mencapai 100% adalah Jawa Barat, sedangkan DKI jakarta mengalami penurunan investasi sebesar 36%.


Gambar 5.31 Sebaran kawasan industri di kawasan Jabodetabekpunjur

Kriteria kawasan budidaya prioritas Klasifikasi Keterangan

a. memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang mema-dai;

a. memiliki potensi strategis yang member-ikan keuntungan dalam pengembangan sosial danekonomi;

b. berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional, dan internasional; dan

c. memiliki peluang investasi yang meng-hasilkan nilai tinggi.

kawasan pusat kegiatan ekonomi yang mencakup pusat kegiatan perdagangan dan pusat kegiatanindustri

1. Dalam lima tahun perencanaan, telah berkembang pusat kegiatan ekonomi

2. Perlunya menetapkan kawasan pusat kegiatan ekonomi dengan memper-timbangkan kriteria yang ada di Per-pres 54/2008 kondisi eksisting, prediksi ekonomi, dan kebijakan terkait

3. Dalam batang tubuh Perpres belum din-yatakan lokasi kawasan pusat kegiatan ekonomi

kawasan sekitar bandar udara 1. Telah ada dokumen masterplan bandara Soekarno Hatta

2. Adanya rencana pengembanganbandara dimana potensi akan mengubah arahan zona, sehingga perlunya kajian dampak pengembangan

kawasan sekitar pelabuhan laut 1. Telah ada dokumen masterplan Pelabu-han Laut Tanjung Priok

2. Adanya rencana pengembangan pelabu-han ke arah lautsehingga perlunya kajian dampak pengembangan

Rekomendasi :Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja di semua Kawasan Jabodetabekpunjur(1). perlu dilakukan redistribusi fungsi-fungsi kawasan perkotaan di sekitar kota inti, agar tidak hanya berfungsi dormito-

ry, namun juga menjadi tempat bisnis yang nyaman juga. (2). redistribusi ini diwujudkan dalam struktur ruang kawasan Jabodetabekpunjur yang baru;(3). Hal ini sekaligus untuk mengurangi pergerakan commuting dan penciptaan lapangan kerja baru di kawasan perko-

taan di sekitarnya;(4). perlu kebijakan yang harmonis di antara Pemprov Jakarta (kawasan perkotaan inti) dengan pemda kabupaten/kota

sebagai pengampu kawasan perkotaan di sekitarnya


ASPEK PENGEMBANGAN PERMUKIMAN


Perkembangan Pusat-Pusat Permukiman Baru


Ps.13 Perpres 54/2008 Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman(1). Pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 diarahkan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2). Pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya.

(3). Dalam arahan struktur ruang dikembangkan Jalan Lingkar Luar Jakarta Kedua (Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang.

Perkembangan Pusat Permukiman BaruMeningkatnya kebutuhan penduduk di Jakarta akan tempat tinggal terkendala oleh ketersediaan lahan yang terdapat di Jakarta sehingga terjadi pengembangan pembangunan ke daerah sekitar Jakarta. Adanya interaksi antara jumlah penduduk dengan kebutuhan lahan untuk permukiman berdampak terhadap munculnya kawasan perumahan baru di sekitar Jakarta. Perkembangan kawasan permukiman tersebut dikembangkan oleh swasta dalam bentuk kota-kota baru atau perumahan skala besar. Dengan berkembangnya kawasan perumahan baru di sekitar Jakarta maka terjadi fenomena migrasi keluar dimana penduduk Jakarta khsusnya golongan menengah ke atas memilih untuk bermukim di daerah sekitar Jakarta

ASP

EK P

ENG

EMB

AN

GA

N P

ERM

UK

IMA

N


1. Kota Legenda2..Lippo Cikarang3. Kota Kembang Depok raya4. Telaga Kuripan Raya5. Bukit Jonggol Asri6. Taman Kedoya Baru7. Pulomas Jaya8. Puri Beta9. Kota Modern10. Villa Dago11. Palem Semi12. Medang Lestari13. Duta Gardenia

14. Vila Pamulang15. Taman Adyasa16. Kedaton17. Melati Mas18. Lippo Karawaci19. Alam Sutera20. Gading Serpong21. Puri Jawa22. Bintaro Jaya23. Citra Raya24. Kota Tiga Raksa25. Bumi Serpong Damai26. Banjar Wijaya


Migrasi pendudukStatus kerja migran berdasarkan sektor ekonomi Bodetabek

Salah satu faktor penarik migran pindah menuju suatu wilayah adalah tersedianya lapangan kerja yang memadai di wilayah tersebut. Tingginya lapangan pekerjaan menandakan tingginya kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Bodetabek merupakan wilayah dengan kontribusi sektor industri tertinggi. Sehingga, diperkirakan tujuan utama migran menuju wilayah Bodetabek adalah bekerja di sektor industri tersebut.

Tingkat usiaTingkat usia individu dapat menentukan tingkat produktivitasnya. Pada umumnya, migrasi terbanyak terdapat pada masyarakat dengan rentang usia 20-35 tahun. Hal ini dikarenakan, pada usia tersebut, masyarakat biasanya memulai untuk lepas dari orang tua dan mencari kemapanan yang cukup bagi kehidupannya kelak.

Sumber : Karakteristik migrasi dalam penelitian Gejala Deurbanisasi Jakarta dan Lahirnya Mega-politan (Skripsi : Hesti Ayu Hapsari, Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, 2011)


Status Kerja Migran Berdasarkan sektor ekonomi (ribu orang)

Usia Migran Risen Jakarta-Bodetabek (ribu Orang)


Tingkat pendidikanHampir seluruh migran di Bodetabek sebagian besar berpendidikan SMU. Hal ini dapat dikarenakan, Bodetabek merupakan wilayah yang banyak menampung industri yang lebih membutuhkan masyarakat berpendidikan minimal SMU. Untuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, jenjang pendidikan terbanyak setelah SMU justru berpendidikan SD dan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa, para migran yang migrasi menuju Kabupaten Bogor sebagian besar akan berkerja pada sektor informal, dimana masyarakat berpendidikan SD dan SMP mampu untuk bekerja.


Status Kerja Migran Berdasarkan sektor ekonomi (ribu orang)


Prediksi Jumlah Penduduk Jabodetabekpunjur

Prediksi jumlah penduduk digunakan untuk melihat kondisi lima tahun terakhir dan prediksi jumlah penduduk 20 tahun mendatang, apakah sistem pusat permukiman sebagai perwujudan pelayanan penduduk pada akhir perencanaan dapat mengakomodir perkembangan jumlah penduduk. Jumlah penduduk tahun 2030 berdasarkan perhitungan prediksi sebesar 52,886,093 jiwa, dengan ilustrasi peningkatan jumlah penduduk sebagai berikut:


Upaya untuk mengendalikan pusat permukiman :

(1). Penetapan struktur dan hirarki pusat-pusat pelayanan dalam Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota

(2). Penetapan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang khususmya ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat permukiman dan kawasan budidaya dalam Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota

Rekomendasi: Perlu kajian tentang kapasitas daya

tampung penduduk Jabodetabekpunjur dalam 25 tahun ke depan, dan di mana konsentrasi penduduk ini diarahkan. Rencana konsentrasi penduduk ini sebenarnya menjadi dasar rencana pengembangan sistem struktur dan hierarki permukiman. Sangat disarankan agar dikembangkan sistem pusat banyak (multiple centres atau polycentric cities);

Perlu penetapan yang tegas mengenai bagaimana hierarki permukiman dan

peran/fungsi pusat-pusat layan;

ASPEK TRANSPORTASI


Ps. 15 Perpres 54/2008 ayat (2) : Penataan dan pengembangan sistem transportasi darat di Kawasan Jabodetabekpunjur diarahkan pada:a. Penataan angkutan masal jalan rel dengan angkutan jalan;b. Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu

sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;

c. Pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur kereta api yang bersifat komuter dan jaringan jalur kereta api yang bersifat regional dan jarak jauh;

d. Pengembangan jalan yang menghubungkan antarwilayah dan antarpusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol dengan jalan tol;

e. Pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata;

f. Pembangunan jalan setingkat jalan arteri primer atau kolektor primer yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke jalan lingkar luar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

g. Pembangunan jalan rel yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

h. Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat kegiatan di sekitarnya;

i. Pengembangan sistem transportasi masal cepat yang terintegrasi dengan bus yang diprioritaskan, perkeretaapian monorel, dan moda transportasi lainnya; dan

j. Pengembangan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya

Muatan Aspek Transportasi Berdasarkan Perpres 54/2008 Isu strategis sistem transportasi darat di Kawasan Jabodetabekpunjur(1). Bagaimana merencanakan sistem

transportasi massal yang memperhatikan perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan inti dan kawasan di sekitarnya

(2). Pengembangan pelabuhan Cilamaya dalam satu sistem pelabuhan Tanjung Priok akan memberikan dampak perluasan kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur, khususnya terkait aksesbilitas dan perubahan alih fungsi ke Pelabuhan Cilamaya

(3). Perencanaan sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi di Jabodetabekpunjur antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah

Rekomendasi :(1). Perlunya keterpaduan dalam

pengembangan sistem transportasi antar instansi pusat dan daerah. Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan kawasan inti dan kawasan di sekitarnya memperhatikan perkembangan pusat-pusat kegiatan

(2). Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan lokasi simpul transportasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta berdasarkan analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas antarpusat kegiatan.


Tinjauan Pengembangan Simpul Transportasi diluar Jabodetabekpunjur


ASP

EK T

RA

NSP

OR

TASI

Ada beberapa rencana pengembangan simpul transportasi di luar jabodetabekpunjur yang akan mempengaruhi pergerakan dan perubahan guna lahan di sekitar Jabodetabekpunjur, antara lain: 1. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di Karawang (Ps.55 (3)

huruf b angka 1,Perda 22/2010 RTRWP Jabar)2. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi : Pembangunan Bandara

Internasional Jawa Barat (BIJB), terletak di Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai Pusat Persebaran Sekunder (Ps.56 (3) huruf b angka 1, Perda 22/2010 RTRWP Jabar)

3. Rencana pengembangan bandara di Kabupaten Karawang, dimana lokasi ini belum ada dalam Perda RTRW provinsi atau kabupaten terkait.

Hal yang perlu ditinjau :1. Apakah Ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan mampu

menampung pergerakan antara simpul-simpul tersebut dengan pusat kegiatan ekonomi di Jabodetabekpunjur

2. Bagaimana ketersediaan angkutan massal yang menghubungkan antara simpul transportasi dan simpul transportasi dengan pusat kegiatan ekonomi

3. Apakah Kondisi keberadaan simpul transportasi yang bersifat perpindahan moda telah mencukupi dan tidak menganggu aksesbilitas

Bandar Lampung dsk

Bakauheni dskKawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur

PelabuhanCilamaya

Kawasan Perkotaan Cirebon

Cirebon

Karawang AerocityKertajati Aerocity

dsk 15.000 ha

JEMBATANSELAT SUNDA

Serang dsk

Kawasan PerkotaanCekungan bandung

Bandung16.000 ha

Bogor dsk

Depok

Bekasi

Tangerang

150km

40 km

100km

Bandar Lampung dsk


PelabuhanCilamaya


Cirebon


dsk 15.000 ha

JEMBATANSELAT SUNDA

Serang dsk


Bandung16.000 ha

Bogor dsk

Depok

Bekasi

Tangerang

150km


Bandar Lampung dsk


PelabuhanCilamaya


Cirebon


dsk 15.000 ha

JEMBATANSELAT SUNDA

Serang dsk


Bandung16.000 ha

Bogor dsk

Depok

Bekasi

Tangerang

150km

40 km

100km

Bandar Lampung dsk


PelabuhanCilamaya


Cirebon


dsk 15.000 ha

JEMBATANSELAT SUNDA

Serang dsk


Bandung16.000 ha

Bogor dsk

Depok

Bekasi

Tangerang

150km

Tinjauan Metropolitan Priority Area (MPAs)


Metropolitan Priority Area (MPAs) merupakan inisiasi Kemenko Ekonomi, Bappenas dan Kementerian Luar Negeri Bekerjasama dengan Pemerintah Jepang Tahun 2010

(a). Prinsip-prinsip dasar MPA tidak menyebutkan keberadaan, peran dan fungsi rencana yang sudah ada, yaitu Perpres 54/2008 tentang Jabodetabekpunjur;

(b). Tidak menyebutkan istilah Jabodetabek atau Jabodetabekpunjur. Hal ini karena isu administratif dianggap tidak penting;

(c). Penyusunan MPA ini lebih berat ke arah investasi ekonomi, yaitu benar-benar diarahkan dalam rangka menciptakan Kawasan Perkotaan Jakarta agar lebih atraktif dan cocok untuk investasi langsung dan pengembangan industri melalui pembangunan infrastruktur dan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang berlevel tinggi di Kawasan Perkotaan Jakarta;

(d). Pernyataan tujuan semacam ini menjadi dipertanyakan karena Pemerintah Indonesia berniat untuk membangun beberapa kawasan ekonomi khusus di luar Jawa. Secara logika, kawasan pengembangan ekonomi khusus di luar Jawa akan kalah bersaing dengan Kawasan Perkotaan Jakarta apabila MPA berhasil. Selain itu MPA ini akan mengurangi derajat kegiatan perencanaan pengembangan wilayah di luar Jawa.

(e). Fokus rencana MPA di area jabodetabekpunjur terkait

pengembangan infrastruktur berupa pengembangan transportasi massal, jaringan jalan, pelabuhan, bandar udara, sistem air bersih, air limbah serta limbah padat, dan sistem pengendalian banjir. Pengembangan infrastruktur pada program MPA di dalam dan di luar area Jabodetabekpunjur mengarah pada investasi industry. Wacana perluasan wilayah Jabodetabekpunjur muncul dari program-program MPA dengan adanya Rencana Pengembangan Pelabuhan Cilamaya dan Bandar Udara Karawang.

ASP

EK T

RA

NSP

OR

TASI


SOUTH

EAST

NORTH

WEST

ExistingGateway

ExistingGateway

ProposedGateway

ProposedGateway

TanjungPriokPort

Bogor

Depok

TangerangSelatan

Tangerang

Jakarta

Bekasi

Karawang

SoekarnoHatta

Airport

CimalayaNew POrt

JABODETABEK MPA Development Viaion 2030

Sumber: MPA Development Vision 2030 approved by steering Commitee on 22 September 2011

17 Aksi Strategis Mengatasi Kemacetan Jakarta


ASP

EK T

RA

NSP

OR

TASI

Wapres Budiono mengenalkan 17 aksi strategis (tahun 2010) untuk mengatasi kemacetan Jakarta, termasuk untuk membentuk Otorita Transportasi Jakarta.

Kesesuaian Action Plans dari Wapres dengan Perpres 54/2008 terdapat pada keterpaduan transportasi antar moda dan pengembangan transportasi massal. Sedangkan, perangkat pengendalian kemacetan belum tercantum dalam Perpres 54/2008. Action Plans dari Wapres merupakan inovasi untuk menghadapi masalah perkotaan di area Jakarta dan sekitarnya

Rencana aksi yang ditawarkan meliputi;1. Infrastruktur trasnportasi2. Pembangunan Ruang Transportasi3. Pengembangan Trasnportasi Publik4. Regulasi dan kelembagaan


TransportationInfrastructure

1. Electronic Road Pricing scheme to be fast-tracked2. Review parking bylaw especially on-street parking3. Road maintenance fund based in multiyear contract4. Six new Inner-city tol roalds to be built5. Goverment to issue policies aimed at haltinggrowth of vehicle

use

7. Crack down on vehicle using Trans Jakarta Busway lanes8. Additional 2 Busway corridors to open in 2010 and 2 in 20119. more gas station to offer subsidized fuel for Trans Jakarta buses10. Reduce number of road-clogging mikrolet vans and urge the

use of bigger buses with more capacity11. Police to crack down illegal buses12. Renewed pledge to start building MRT stage one in 2011,

restarting monorail, and Manggarai-Cengkareng railway development to be fast tracked

13. Rail line to Cikarang to be made double track14. Faster development of inner-city rail project to be integrated

wit Jakartas transportation system15. Trains rerouted and more services to move 3 million

commuters daily

16. Establishment of Greater Jakarta trasnsportation authority17. Revising master plan for Greater Jakarta integrated public

transportation system

6. Electronic Road Pricing scheme to be fast-trackedSpatialDevelopment

PublicTransportationImprovement

Regulation and

Governance


Kebutuhan perjalanan di wilayah Jabodetabek: 53 juta perjalanan pada tahun 2010; 64 juta perjalanan pada tahun 2020.Jika tidak ada pengembangan jaringan dan pelayanan transportasi perkotaan

Laju komuterhingga pada tahun 2020: modal share untuk angkutan umum akan berkurang dan kondisi lalu lintas akan semakin parah.

ASP

EK T

RA

NSP

OR

TASI

2,195

18,7757,139

8,862

9,964

2,521

6032,246634

133

Trips (000)Kota BogorKb. Bogor

Kota BekasiKb. Bekasi

Kota TangerangKota Tangerang Selatan

Kb. tangerang

DKI Jakarta

Total Perjalanan Lintas Provinsi : 7,709 Juta Trip

Sumber: JAPTRAPIS, 2012


Pengembangan 6 ruas jalan tol dalam kota merupakan implementasi dari Ps.15 (2) huruf e Perpres 54/2008, yaitu pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata. 6 ruas jalan tol dalam kota tersebut adalah Ruas Semanan Sunter (20.23 km), Ruas Sunter-Pulo Gebang (9.44 km), Ruas Duri Pulo Kp. Melayu (12.65 km), Ruas Ulujami-Tn.Abang (8.70 km), Ruas Kemayoran-Kp.Melayu (9.60 km), ruas Ps.Minggu-Casablanca (9.15 km)

6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta


Jalan Tol Lingkar Luar

ASP

EK T

RA

NSP

OR

TASI

Pengembangan 6 ruas jalan tol dalam kota merupakan implementasi dari Ps.15 (2) huruf e Perpres 54/2008, yaitu pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata. 6 ruas jalan tol dalam kota tersebut adalah Ruas Semanan Sunter (20.23 km), Ruas Sunter-Pulo Gebang (9.44 km), Ruas Duri Pulo Kp. Melayu (12.65 km), Ruas Ulujami-Tn.Abang (8.70 km), Ruas Kemayoran-Kp.Melayu (9.60 km), ruas Ps.Minggu-Casablanca (9.15 km)


MRT JakartaPemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mengembangkan mass rapid transit berbasis rel. MRT diproyeksi mampu mengangkut ribuan penumpang tiap tiga menit sekali. Ada dua koridor yang akan dikembangkan ; (1) koridor utara-selatan yang menghubungkan Lebak Bulus Kampung Bandan, dan (2) koridor timur-barat yang menghubungkan Bekasi-Jakarta-tangerang


Keberadaan Jalur Kereta Api Pada Perpres No. 54/2008 dan RTRW Prov/Kab/Kota Terkait

Pengembangan ruas jaringan kereta api tidak terdapat pada peta lampiran Perpres No. 54/2008, meliputi:1a. Jalur KA Serpong-Tangerang1b. Jalur KA Tangerang-Bandara Soekarno Hatta1c. Jalur KA Intra Kota Tangerang Selatan1d. Jalur KA Serang2a. Jalur KA Jakarta-Bandara Soekarno Hatta2b. Jalur KA Tambora-Cakung2c. Jalur KA Lingkar Luar Timur

Pengembangan ruas jaringan kereta api tidak terdapat pada peta RTRW Prov/Kab/Kota Terkait.1a. Jalur KA Bogor-Bubulak1b. Jalur KA Bubulak-Jasinga2a. Jalur KA Cileungsi-Jonggol2b. Jalur KA Jonggol-Cianjur3a. Jalur KA NamboKranji3b. Jalur KA Kranji-Tarumajaya-Priok

ASP

EK T

RA

NSP

OR

TASI


L A U T J A W A

Kab. Bogor

Kab. Cianjur

KotaBogor

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI BANTEN

Kab. Bekasi

Kota TangerangSelatan

10710'0"

10710'0"

1070'0"

1070'0"

10650'0"

10650'0"

10640'0"

10640'0"

10630'0"

10630'0"

10620'0"

10620'0"6

0'0"

60'

0"

610

'0"

610

'0"

620

'0"

620

'0"

630

'0"

630

'0"

640

'0"

640

'0"

650

'0"

650

'0"

PENYUSUSNAN REVIEW PERPRES KSN JABODETABEKPUNJUR

0 4 8 12 16 202km

UPETA KESESUAIAN JARINGAN JALUR KA

PERPRES 54/2008 dg RTRW PROV/KAB/KOTAKAWASAN PERKOTAAN JABODETABEKPUNJUR

L A U T J A W A

:::::

Proyeksi Sistem GridDatum HorizontalSatuan tinggiSatuan kontur

Transverse MercartorGrid GeografiWGS 84MeterMeter

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

1080'0"1070'0"1060'0"1050'0"

60'

0"7

0'0"

Jabodetabekpunjur

Selat

Sun

daLaut Jawa

KETERANGANBATAS ADMINISTRASI

Batas Provinsi

Waduk/Danau

PERAIRAN

Garis Pantai

Sungai

Laut

Danau

Batas Kabupaten

r

PROVINSI JAWA BARAT

Prov. Banten

Prov. Jawa Barat

1:400,000Skala

Pengembangan infrastruktur tidak diarahkan dan tidak tergambarkan dalam RTRW Prov/Kab/Kota

Pengembangan infrastruktur tidak tergambarkan dalam Perpres 54/2008

Arahan Infrastruktur berdasarkan Perpres 54/2008

Usulan Pengembangan Infrastruktur

1a. Jalur KA Bogor-Bubulak1b. Jalur KA Bubulak-Jasinga2a. Jalur KA Cileungsi-Jonggol2b. Jalur KA Jonggol-Cianjur3a. Jalur KA NamboKranji3b. Jalur KA Kranji-Tarumajaya-Priok

1a

1b

2b

2a

3a

3b

n1a

1b

1a. Jalur KA Serpong-Tangerang1b. Jalur KA Tangerang-Bandara Soekarno Hatta1c. Jalur KA Intra Kota Tangerang Selatan1d. Jalur KA Serang-2a. Jalur KA Jakarta-Bandara Soekarno Hatta2b. Jalur KA Tambora-Cakung2c. Jalur KA Lingkar Luar Timur

2a

2b

Jalur KA

Rencana Jalur KA

JARINGAN JALUR KA (Perpres 54/2008)

2c

1c

JARINGAN JALUR KA (RTRW kab/Kota)Rencana Jalur KA

1d

Kab. Tangerang

Kota Tangerang

Kota Depok

KotaBekasi

Prov. DKI Jakarta

L A U T J A W A

Kab. Bogor

Kab. Cianjur

KotaBogor

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI BANTEN

Kab. Bekasi


10710'0"

10710'0"

1070'0"

1070'0"

10650'0"

10650'0"

10640'0"

10640'0"

10630'0"

10630'0"

10620'0"

10620'0"

60'

0"

60'

0"

610

'0"

610

'0"

620

'0"

620

'0"

630

'0"

630

'0"

640

'0"

640

'0"

650

'0"

650

'0"


0 4 8 12 16 202km



L A U T J A W A

:::::



....................................

....................................

....................................

....................................

....................................


1080'0"1070'0"1060'0"1050'0"

60'

0"7

0'0"

Jabodetabekpunjur

Selat

Sun

daLaut Jawa


Batas Provinsi

Waduk/Danau

PERAIRAN

Garis Pantai

Sungai

Laut

Danau

Batas Kabupaten

r

PROVINSI JAWA BARAT

Prov. Banten

Prov. Jawa Barat

1:400,000Skala






1a

1b

2b

2a

3a

3b

n1a

1b


2a

2b

Jalur KA

Rencana Jalur KA


2c

1c


1d

Kab. Tangerang

Kota Tangerang

Kota Depok

KotaBekasi

Prov. DKI Jakarta

L A U T J A W A

Kab. Bogor

Kab. Cianjur

KotaBogor

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI BANTEN

Kab. Bekasi


10710'0"

10710'0"

1070'0"

1070'0"

10650'0"

10650'0"

10640'0"

10640'0"

10630'0"

10630'0"

10620'0"

10620'0"

60'

0"

60'

0"

610

'0"

610

'0"

620

'0"

620

'0"

630

'0"

630

'0"

640

'0"

640

'0"

650

'0"

650

'0"


0 4 8 12 16 202km



L A U T J A W A

:::::



....................................

....................................

....................................

....................................

....................................


1080'0"1070'0"1060'0"1050'0"

60'

0"7

0'0"

Jabodetabekpunjur

Selat

Sun

daLaut Jawa


Batas Provinsi

Waduk/Danau

PERAIRAN

Garis Pantai

Sungai

Laut

Danau

Batas Kabupaten

r

PROVINSI JAWA BARAT

Prov. Banten

Prov. Jawa Barat

1:400,000Skala






1a

1b

2b

2a

3a

3b

n1a

1b


2a

2b

Jalur KA

Rencana Jalur KA


2c

1c


1d

Kab. Tangerang

Kota Tangerang

Kota Depok

KotaBekasi

Prov. DKI Jakarta

Tinjauan PERMENHUB 54/2013 Tentang Rencana UmumJaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek


ASP

EK T

RA

NSP

OR

TASI

Jumlah commuting sangat besar (hampir 8 juta per hari) dari kawasan perkotaan sekitar ke Jakarta. Sangat tidak masuk akal kalau tidak diakomodasi dengan sistem angkutan massal yang handal. KRL Jabodetabek hanya sanggup mengangkut 600 ribu orang/hari (setelah revitalisasi pada tahun 2013).

Perencanaan sistem transportasi Jabodetabekpunjur sangat ketinggalan baik dalam hal kebijakan maupun implementasi. Selama ini sistem transportasi sangat berpihak pada sistem jalan raya. Tahun 2016 diperkirakan lalu lintas jalan di Jakarta akan stuck karena jumlah kendaraan akan mencapai 24 juta (prediksi Berita Satu);

Perpres 54/2008 tidak memberikan arahan yang tegas mengenai rencana pengembangan sistem transportasi. Tahun 2013, Kemenhub mengeluarkan rencana sistem transportasi yang belum dikonsultasikan dengan BKPRN. Dari gambar rencana permenhub 54/2013 terlihat ada asumsi terdapat pusat-pusat permukiman. Kota-kota yang muncul dalam permenhub 54/2013 semestinya tercantum juga dalam Perpes 54/2008. Permenhub secara sah telah menentukan pusat dan sub pusat dalam Kawasan Jabodetabekpunjur.


Rencana umum jaringan angkutan massal berbasis jalan

Rencana umum jaringan jalur kereta api


ASPEK PRASARANA PERKOTAAN

Energi Listrik


Perpres 54/2008, Ps. 23 ayat (1) : Sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i diarahkan untuk:a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan Kawasan

Jabodetabekpunjur;b. mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;

danc. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik terisolasi di Kepulauan Seribu.

Kebutuhan listrik JABODETABEK MPA didapatkan dari pembangkit listrik Muara Karang, Tanjung Priok, Muara Towar dan Lontar melewati jaringan transmisi 500 kV atau 150 kV. Sistem transmisi 150 kV didukung oleh 500kV sistem jaringan transmisi Jawa-Bali yang menyediakan 500 kV/150 kV substasion seperti yang terlihat pada gambar berikut. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan listrik JABODETABEK MPA tidak hanya disediakan dari pembangkit listrik di area metropolitan, tetapi juga terhubung dengan sistem pembangkit listrik Jawa-Bali.

Penguatan pasokan Jakarta terdiri dari beberapa program: Mempercepat pembangunan GITET baru/IBT baru di 2 lokasi, yaitu:

Durikosambi 2x500MVA (2015) dan Muaratawar 2x500 MVA (2015). Membangun ruas SUTET baru, yaitu SUTET Tanjung Jati - Tx Ungaran,

SUTET Suralaya Baru Balaraja, SUTET Balaraja Kembangan (2015), dan Kembangan Durikosambi (2015).

Rekonfigurasi SUTET Muara Tawar Cibinong Bekasi Cawang (2013).

Rekomendasi :Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan lokasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peata(1). Pembangkit tenaga listrik(2). Jaringan transmisi tenaga listrik

ASP

EK E

NER

GI P

ERK

OTA

AN


SUB SYSTEM

JAKARTA &TANGERANG

(6130MW)

DAYA MAMPU =1143MWBEBAN = Gas137mw BBM300mw

DAYA MAMPU =1434MWBEBAN = Gas665mw BBM0mw

Kembangan519MW

65%

Bekasi1168MW

73%

Cawang560MW

70%

Depok262MW

66%

Cibinong481MW

60%

Gandul769MW

64%

Balaraja519MW

65%

MuaraKarang

Priok

TBT#2 KembanganMei 2011

PLTU Lontar3x 315 MWNov 2011

(In case the connected load is not clear, unit MVA is used.)

SOURCE : MEMR: KONDISI INFRASTRUCTURE KETENAGALISTRIKANFigure 4.9.3 Power Supply for DKI Jakarta+Tangerang Area in November 2011

SUB SYSTEM

JAKARTA &TANGERANG

(6130MW)

(In case the connected load is not clear, unit MVA is used.)SOURCE : PLN RUPTL 2011-2020 and MPA Study TeamFigure 4.9.4 Power Supply for to JABODETABEK Area in 2020

Muara Tawar(166MVA, COD2012)(1000MVA, COD2013)

Bekasi(500MVA, COD2011)(166MVA, COD2012)

Pulogadung(1000MVA, COD2017)

Cibatu Baru(1000MVA, COD2017)

Cibatu Baru(166MVA, COD2011)

Tambun(1000MVA, COD2016)

Cawang(166MVA, COD2011)(500MVA, COD2012)

Cawang Baru(1000MVA, COD2014)(500MVA, COD2019)

Depok(666MVA, COD2011)

BogorX(1000MVA, COD2016)

Gandul(166MVA, COD2012)

Lengkong(1000MVA, COD2014)

Balaraja(166MVA, COD2011)

(1000MVA, COD2013)

PLTU Lontar945 MW

Kembangan(666MVA, COD2011)

Duri Kosambi(166MVA, COD2012)

(1000MVA, COD2013)(500MVA, COD2015)(500MVA, COD2018)

Muara Karang(1000MVA, COD2016)

Muara Karang2002.7 MW

Priok2075 MW

Plumpang

Cibinong

500kV

150 kv

50kv

Jaringan Pipa Gas Bumi


Tidak ditetapkan muatan/ketentuan jaringan pipa gas bumi dalam Perpres 54/2008

Setiap hari PGN mengalirkan gas ke wilayah DKI Jakarta sebanyak 95 juta kaki kubik atau setara 2,7 juta liter BBM per hari. Ini juga berarti selama ini PGN turut membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, karena kalau diangkut dengan truk tangki berkapasitas 10.000 liter, maka membutuhkan 270 truk tangki yang akan menambah padat jalanan di Jakarta.penyaluran gas bumi untuk transportasi dan perumahan (rumah tangga) di DKI Jakarta; Pengembangan infrastruktur yang dilakukan PGN ditujukan untuk melayani seluruh lapisan konsumen, baik itu untuk rumah tangga, industri, usaha kecil seperti warung bakso, restoran maupun gas untuk transportasi. Saat ini, jumlah pelanggan PGN di DKI Jakarta sekitar 13.900 pelanggan. Dari jumlah itu, sekitar 13.500 di antaranya adalah pelanggan kecil dan rumah tangga.

Adanya rencana wilayah jaringan distribusi (jaringan gas kota) yang akan melayani sebagian Jabodetabekpunjur (Kepmen ESDM 2700 K/11/MEM/2012 Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025)

Rekomendasi :(1). Perlunya pengaturan muatan kriteria

dan penetapan jalur pipa gas bumi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta

(2). Perlunya pengaturan pengembangan dan pengendalian jalur pipa gas bumi dalam batang tubuh

(3). Perlunya pengaturan pengembangan dan pengendalian terkait adanya sumber gas bumi di pesisir utara Jabodetabekpunjur

ASP

EK E

NER

GI P

ERK

OTA

AN

Penyediaan Air Bersih


Perpres 54/2008, Pasal 18:(1). Penyediaan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (3) huruf d dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan pengembangan prasarananya.

(2). Pengelolaan sistem air baku harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, perkotaan, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu.

Population Installed Capacity (l/s) Distributed Water (m3/

year)

Revenue Water (m3/

year)

Number of House Con-

nection

Served Population (Estimated)

Service Ratio (%)

NRW Ratio (%)

PerCapita Consumption

(l/c/d)DKI Jakarta

9.588.198 17.875 WTC: 14.600Cisadane: 3.285

509.468.603 266.827.914 690.329 5.177.468 54,0 47,6 141

Bekasi 4.966.040 2.510 WTC: 2.510 61.118.138 49.817.369 155.396 1.087.772 21,9 18,5 125

Karawang

2.125.234 815 WTC: 100

NTC: 685

BTC: 30

17.161.584 10.465.782 46.152 369.216 17,4 39,0 78

Bogor

7.456.375 3.791 Ciliwung: 500

Other (Spring): 3.291

93.999.452 62.346.595 197.323 1.479.923 19,8 33,7 115

Tangerang 5.940.791 2.565 Cisadane: 2.565 60.573.474 44.797.791 115.820 810.740 13,6 26,0 151

(3). Pengembangan prasarana air baku dapat dilakukan dengan pembangunan dan pengelolaan waduk multiguna, saluran pembawa, pengelolaan situ, dan pemeliharaan sungai.

(4). Strategi pengelolaan sistem penyediaan air baku adalah dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan serta kelestarian daerah aliran sungai, dan sumber-sumber air lainnya, yang pengelolaannya dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Sumber: Kinerja PDAM Tahun 2010, BPP-SPAM. Direktori Perpamsi 2010, PERPAMSI

PAM JAyA menggunakan beberapa sumber air yang tidak hanya berasal dari Ciburial Bogor, melainkan juga dari Air Kanal (Sungai Ciliwung dan Jatiluhur), Kali Krukut, Kanal Tarum Barat (Jatiluhur), Kali Pesanggrahan, Saluran Bekasi Tengah, Kali

Ciliwung serta pembelian air bersih dari Ciburial Bogor, Warung Gantung Pesanggrahan, dan Perumahan Cengkareng.

Population Installed Capacity (l/s) Distributed Water (m3/

year)

Revenue Water (m3/

year)

Revenue Water

(m3/year)

Served Population (Estimated)

Service Ratio (%)

NRW Ratio (%)

PerCapita Consumption

(l/c/d)

DKI Jakarta 9.588.198 17.875 WTC: 14.600Cisadane: 3.285

509.468.603 266.827.914 690.329 5.177.468 54,0 47,6 141

Bekasi 4.966.040 2.510 WTC: 2.510 61.118.138 49.817.369 155.396 1.087.772 21,9 18,5 125

Karawang 2.125.234 815 WTC: 100

NTC: 685

BTC: 30

17.161.584 10.465.782 46.152 369.216 17,4 39,0 78

Bogor 7.456.375 3.791 Ciliwung: 500

Other (Spring): 3.291

93.999.452 62.346.595 197.323 1.479.923 19,8 33,7 115

Tangerang 5.940.791 2.565 Cisadane: 2.565 60.573.474 44.797.791 115.820 810.740 13,6 26,0 151

ASP

EK P

rA

SAr

An

A P

ErK

OTA

An

ASP

EK P

RA

SAR

AN

A P

ERK

OTA

AN


Sumber : Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 6 Ci, Ditjen SDA-ADB, 2011

Perumusan strategi & kebijakan operasional dalam pola PSDA 6 CI di wilayah Ciliwung-Cisadane (2C)

Permasalahan Sasaran

Keterbatasan layanan air bersih di Jakarta

Tersedianya tambahan air minum 9 m3/detik dari Jatiluhur yang dialirkan dengan pipa melalui tanggul kanan Tarum barat ke Jakarta

Tersedianya tambahan air Baku 15 m3/detik dari Jatiluhur ke Jakarta,yang dialirkan melalui Tarum barat den-gan kapasitas semula 16m3/det menjadi 31 m3/det

Tersedianya saluran/pipa air baku canal 2 dari waduk Jatiluhur ke Jakarta setelah peninggian waduk Cirata (bagian dari kaskade waduk)

Tersedianya tambahan air baku melalui kanal 2 sebesar 19 m3/detik dari bendungan Jatiluhur/Cirata untuk Depok dan Bogor,dan Industri Cikarang

Keterbatasan layanan air bersih di Kota lain (BODETABEK)

Tersedianya air baku 5 m3/detik dari bendungan Long Storage untuk Jakarta

Tersedianya air baku 2 m3/detik dari Salak Contour Canal untuk daerah Kota Bogor

Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari waduk Pondok Benda untuk daerah Pamulang

Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari waduk Limo untuk Kota Depok

Tersedianya air baku 2 m3/detik dari waduk Genteng untuk Kota dan Kab. Bogor

Tersedianya air baku 1 m3/detik dari waduk Narogong untuk Bekasi dan Jakarta

Tersedianya air baku 4 m3/detik untuk daerah Depok dan Bogor

Tersedianya air baku 1 m3/detik untuk daerah Depok

Rekomendasi :Perlunya pengaturan muatan kriteria dan

penetapan lokasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta

(1). Sumber air baku regional Jabodetabekpunjur

(2). SPAM regional Jabodetabekpunjurdengan memperhatikan hasil kajian

kebutuhan dan ketersediaan serta kelestarian daerah aliran sungai.

Pengelolaan Persampahan


Perpres 54/2008, Pasal 18:(1). Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h dikembangkan secara terpadu di

Kawasan Jabodetabekpunjur melalui kerja sama antar daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.(2). Strategi pengelolaan persampahan Kawasan Jabodetabekpunjur diselenggarakan dengan pemanfaatan kembali, daur

ulang, dan pengolahan sampah dengan memperhatikan kriteria teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Arahan pengelolaan persampahan terpadu pada Kawasan Jabodetabekpunjur harus memperhatikan penentuan lokasi tempat pembuangan akhir dan pengolahan sampah terutama incinerator yang tidak mencemari lingkungan.

(4). Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekpunjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan nondomestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

No. Provinsi/ Kab./ KotaStatus

AdministrasiLokasi pembuangan

1 Provinsi DKI Jakarta Provinsi TPA Bantar Gebang, Bekasi

2 Provinsi Jawa Barat Provinsi TPA Leuwigajah

3 Provinsi Banten Provinsi TPA Cilowong

4 Tangerang Kota TPA Rawakucing

5 Tangerang Kab TPA Jatiwaringin

6 Tangerang Selatan Kota TPA Jatiwaringin

7 Bogor Kota TPA Galuga

8 Bogor Kab TPA Galuga

9 Depok Kota TPA Cipayung Pancoran Mas

10 Bekasi Kota TPA Sumur Batu Bantar Gebang

11 Bekasi Kab TPA Burangkeng

12 Cianjur Kab TPA Pasirbungur

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Jabodetabekpunjur 20 (dua puluh) tahun mendatang (2030) dengan awal perencanaan dimulai tahun 2010, maka diproyeksikan jumlah penduduk Jabodetabekpunjur akan menjadi sebesar 32,558,589 jiwa, sesuai dengan standard persampahan yang menetapkan timbulan sampah sebesar: 2,4 liter/orang/hari, maka sampah yang dihasilkan penduduk Jabodetabekpunjur pada tahun 2030 adalah sebesar: 78,140,616 liter/hari.

ASP

EK P

rA

SAr

An

A P

ErK

OTA

An


(1) Adanya arahan pengelolaan persampahan secara terpadu dalam Ps.54 (3) huruf e angka 1 Perda 22/2010 RTRW Provinsi Jawa Barat Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok

(2) Adanya konsepsi Rencana Pengembangan TPA Regional, antara lain

(a) Timur: TPA Bantar Gebang (landfill)(b) Barat: TPA Ciangir (pengganti TPA

Jatiwaringin)(c) Selatan: TPA Nambo

SPA dan TPA SPA dan TPA

SPA dan TPA

! Kota Tangerang ! Kabupaten Tangerang ! Kota Tangerang

! Kota Depok ! Kota Bogor ! Kabupaten Bogor

! Kota Bekasi ! Kabupaten Bekasi

KOTA JAKART

A

PENGELOLA SAMPAH " KORPORASI REGIONAL Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Internediate Treatment Facilities (ITF) untuk pengolahan sampah padat: Pembentukan perusahaan milik bersama (exp: BUMD) yang membangun dan mengoperasikan usaha pengolahan sampah yang menggunakan teknologi tinggi untuk digunakan bersama-sama. Rencana Pengembangan TPA Regional: ! Timur: TPA Bantar Gebang (landfill) ! Barat: TPA Ciangir (pengganti TPA

Jatiwaringin) ! Selatan: TPA Nambo

Rekomendasi :Perlunya pengaturan muatan kriteria dan penetapan lokasi baik dalam batang tubuh dan lampiran peta berupa TPA regional Jabodetabekpunjur, dengan memperhatikan hasil kajian daya tampung dan volume sampah domestik dan nondomestik.


ASPEK DAyA DUKUNG LINGKUNGAN

Erosi


Perpres 54/2008, Ps. 2 ayat (2) ; Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah: (huruf b); terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan; (angka 1); tingkat erosi tidak mengganggu;

Kerusakan DAS hulu tercermin dari bertambahnya persentase lahan kritis di suatu DAS. Penyebab utama kerusakan DAS hulu adalah tekanan jumlah penduduk, terdiri dari dua faktor utama, yakni pertama masalah kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan antara Hulu-Hilir, dan kedua masalah okupasi kawasan resapan menjadi kawasan permukiman dan wisata.

Peningkatan nilai KRS mencerminkan bertambahnya debit maksimum dan menurunnya debit minimum. Hal ini sejalan dengan naiknya nilai C. Penurunan debit minimum menunjukkan berkurangnya aliran dasar (base flow) karena naiknya C dan berkurangnya fungsi resapan (recharge area) di DAS hulu.Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Ciliwung Hulu (Katulampa)

Upaya yang telah dilakukan :(1). Alokasi kawasan lindung dalam

konteks Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota

(2). Perumusan strategi & kebijakan operasional dalam pola PSDA 6 CI di wilayah Ciliwung-Cisadane (2C) sub aspek perlindungan dan pelestarian SDA, berupa:

(a) Melaksanakan rekomendasi RTkRHL di kawasan prioritas DAS sangat Kritis dan kritis di hulu waduk/rencana waduk (18.021 ha )

(b) Melaksanakan RTkRHL di kawasan lahan agak kritis pada DAS di wilayah wilayah Ciliwung - Cisadane

Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian - Cisadane- Ciliwung Citarum Tahun 2012

Rekomendasi :(1). Penguatan kegiatan monitoring dan

evaluasi aspek daya dukung lingkungan dengan parameter pola perubahan tutupan lahan dalam bentuk indeks konservasi (aktual & potensial)

(2). Penguatan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di daerah hulu baik perizinan dan sanksi

ASP

EK d

AyA

du

Ku

ng

lin

gK

un

gA

n

Kualitas Air


Perpres 54/2008, Ps. 2 ayat (2) ; Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah:(huruf b); terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan:(angka 3); kualitas air menjamin kesehatan lingkungan

Upaya yang telah dilakukan :Upaya yang telah dilakukan :(1). Arahan pengaturan limbah industri

dan non industri dalam konteks Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota

(2). Perumusan strategi & kebijakan operasional dalam pola PSDA 6 CI di wilayah Ciliwung-Cisadane (2C) sub aspek pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, berupa:

Rekomendasi :(1). Penguatan kegiatan monitoring dan

evaluasi aspek daya dukung lingkungan dengan parameter kualitas air sungai

Sungai Jumlah Titik Lokasi Pemantauan

Nilai Status Mutu* Metode Kategori Tercemar

Sungai Ciujung (2010) 9 Lokasi 5,38 s.d 6,85 IP (Sedang)Sungai Cidurian (2010) 9 Lokasi 5,61 s.d 7,07 IP (Sedang)Sungai Cidanau (2010) 4 Lokasi 6,08 s.d 7,12 IP (Sedang)Sungai Cisadane (2009) (Banten) 8 Lokasi 6,42 s.d 6,98 IP (Sedang)Sungai Cisadane (2009) (Jawa Barat)

8 Lokasi -25 s.d 59 STORET (Sedang dan Berat)

Sungai Ciliwung (2009) (DKI) 13 Lokasi 3,3 s.d 24,6 IP (Ringan Sedang dan Berat)Sungai Ciliwung (2009) (Jawa Barat)

8 Lokasi -29 s.d -44 STORET (Sedang dan Berat)

Sungai Citarum (2010) 10 Lokasi -47 s.d -111 STORET (Berat)Kategori Nilai Indeks Pencemaran: Sumber:

= Memenuhi Baku Mutu 0 s.d 10 1. Laporan Kualitas Air Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, 2009= Cemar Ringan 1,1 s.d 5,0 2. Laporan Kualitas Air Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, 2010= Cemar Sedang 5,1 s.d 10,1 3. Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Air BPLDH Jawa Barat, 2009= Cemar Berat >10,1 4. BPLDH DKI Jakarta, 2009

Kategori Nilai Storet: 5. BPLDH Jawa Barat= Memenuhi Baku Mutu 0= Cemar Ringan -1 s.d -10= Cemar Sedang -11 s.d -30= Cemar Berat >-31

(a) Merencanakan dan membangun sistem sanitasi perkotaan dengan memisahkan saluran pembuangan air limbah perkotaan dari saluran drainasi kota, secara bertahap

(b) Peningkatan kapasitas IPAL Setiabudi dan pembangunan IPAL dilokasi lain di Jakarta dan pembangunan sistim sanitasi perkotaan dan perdesaan

*= Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003

Keberadaan Situ


Perpres 54/2008, Ps.1 (2) : Situ atau waduk retensi adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.

Keberadaan situ yang dibangun pada abad ke-18 mengalami berbagai masalah, antara lain :a. berkurangnya lahan pertanian yang diairi dari situ,b. penggantian pengelola atau penyerahan pengelolaan kepada instansi lain,c. kerusakan daerah tangkapan air yang disebabkan peningkatan pemukiman di

daerah genangan atau disekitar situ yang mengakibatkan berkurangnya luas genangan situ,

d. pembangunan pemukiman yang tidak mempertimbangkan lingkungan,e. sedimentasi yang terjadi karena kerusakan hutan di daerah hulu yang men-

gakibatkan erosi,f. gulma di daerah genangan ,g. adanya kerusakan pada bangunan pelengkap situ.Jakarta mempunyai 40 situ diketahui 19 (47,5 %) situ dalam kondisi terawat, 14 (35%) situ dalam kondisi tidak terawat dan 5 (12,5 %) situ telah berubah menjadi daratan (Data Inventarisasi Situ-Situ Di DKI Jakarta Thn 2007)

ASP

EK d

AyA

du

Ku

ng

lin

gK

un

gA

n


Upaya yang telah dilakukan :Upaya yang telah dilakukan :(1). Penetapan situ dan sempadannya sebagai kawasan lindung serta pengaturan

alih fungsi lahan dalam konteks Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota(2). Normalisasi waduk Pluit, DKI Jakarta

Rekomendasi :(1). Perlunya penetapan lokasi situ dalam

batang tubuh.(2). Penguatan kegiatan monitoring dan

evaluasi aspek daya dukung lingkungan dengan parameter pola pemanfaatan ruang situ/waduk retensi

Air Permukaan - Bencana Banjir


Perpres 54/2008, Pasal 21:(1). Sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g diarahkan untuk mengurangi bahaya banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan persawahan, serta jalan.

(2). Strategi drainase dan pengendalian banjir dilaksanakan dengan pengelolaan sungai terpadu dengan sistem drainase wilayah, pengendalian debit air sungai dan peningkatan kapasitas sungai, peningkatan fungsi situ-situ dan waduk sebagai daerah penampungan air dengan sistem polder, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dilaksanakan dengan ketat di kawasan hulu hingga sepanjang daerah aliran sungai,

Kondisi saat ini :

pembuatan sudetan sungai, dan pengendalian pembangunan di sempadan sungai

(3). Arahan drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan melalui upaya:a) rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan

tangkapan air;b) penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak

sungainya;c) normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;d) pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan

pelestarian situ-situ serta daerah retensi air;e) pembangunan prasarana dan pengendali banjir; danf) pembangunan prasarana drainase

Variables Flood In 1996 Flood In 2002 Flood In 2007 Flood In 2013

Causes The capacity of river is smaller than the incoming waters runoff. Low stage of river capacity and major canal are caused by the high conversion of area around these rivers and canals into set-tlement function sedimentation, and illegal waste disposal.

Land use in urbanareas which lots of buldings and settlement has led to the decreasing of land absorption ability as well as narrowing the river canal in downstream area

Beside of poor drainage system, flood was preceded by heavy rainfrom after-noon on Feb 1 ti the next day on Feb 2. It was worsened by the high volume of water in 13 rivers in Jakarta which originated from Bogor-Puncak-Cianjur and the tide of Jakartas sea water. All of those causes results in flood in nearly 60% of Jakartas area which reached up to 5 m depth at some location

Flood in Jan 2013 was less intense compared to 2007 but the rainfall was widely distributed upstream and downstream 17th Jan was considered the worst but it is predicted to be continued and the city should be put on alert level 1 till 27th Jan.

Inundation Area n/a 330 km2 400 km2 >400 km2

Inundation Point 90 160 70 109 (google crisis map)

Rainfall Intensity 288,7 mm 361,7 mm 401,5 mm(geographically concentrated)

40-125 mm (tentative)(geographically widely distributed)

Evacuee (people) 30 thousand 280 thousand 398 thousand >100 thousand (tentative)

Dead (people) 10 22 57 15 (tentative)

Losses >IDR 1 billion IDR 1,8 billion IDR 8 billion To be calculated

ASP

EK d

AyA

du

Ku

ng

lin

gK

un

gA

n

Source: Media Indonesia (2007); Texier (2008) and Sagala et al (2011) and Google Crisis Response 20 Jan 2013, Kompas Online 17-19 Jan 2013


PETA BANJIR JAKARTA

LAUT J AWA LAUT J AWA

W I L A Y A H T E R D A M PA K B A N JI R 15 JA N U A R I 2009 W I L A Y A H T E R D A M PA K B A N JI R 21 JA N U A R I 2014

LAUT J AWA LAUT J AWA

W I L A Y A H T E R D A M PA K B A N JI R 15 JA N U A R I 2009 W I L A Y A H T E R D A M PA K B A N JI R 21 JA N U A R I 2014

WILAyAH BANJIR JAKARTA 2009

WILAyAH BANJIR JAKARTA 2014

Air Permukaan - Banjir RobDefinisi dan penanganan banjir rob tidak teridentifikasi dalam Perpres 54/2008


Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi DKI Jakarta, 2000 dalam Kajian Pengaruh Kenaikan Muka Laut Dan Gelombang Pasang Pada Banjir Jakarta, oleh Dr. ArmiSusandi, MT, Juli2008

Pesisir Jakarta merupakan teluk yang landai dengan lereng dasar laut rata-rata 1:300 sampai lebih kurang kedalamann-ya 5 meter yang baru tercapai jarak 1.500 meter dari garis pantai. Kelandaian dari dasar laut di wilayah pantai berangsur membentuk daratan baru, sehingga garis pantai itu senan-tiasa bergerak maju dari tahun ke tahun sambil membentuk endapan-endapan yang menghambat pencurahan air sungai ke laut. Arus pasang merambat di daerah pantai yang landai ini dan akan membuat genangan di wilayah pantai. Akibat pengaruh tersebut kejadian banjir rob (pasang) sering terjadi di wilayah pesisir pantai. Pada tabel berikut, disajikan daftar kejadian rob (pasang) di Pesisir utara Jakarta.

Kejadian Banjir Rob

Tanggal Kejadian (Masehi) Tanggal Kejadian (hijriah) Lokasi Kejadian Tinggi Genangan

23 Agustus 2007 9 Shaban 1428 Muara Baru 70-80 cm

23 Desember 2007 13 Dzulhijjah 1428 Muara Baru 50-80 cm

04 Juni 2008 5 Muharram 1428 Muara Baru -

01 Desember 2008 2 Dzulhijjah 1429 Muara Baru 60 cm

15 Desember 2008 16 Dzulhijjah 1429 Muara Baru 10-20 cm

11 Januari 2009 14 Muharram 1430 Marunda 40 cm

Muara Baru 20 cm

Penjaringan 10-15 cm

14 Januari 2009 17 Muharram 1430 Kapuk Muara 30-40 cm

Jalan Kapuk Raya 10-20 cm

Kawasan Pluit Pelelangan 10-20 cm

14 Mei 2009 19 Jamada Aula 1430 Muara Baru -

22 Oktober 2009 3 Dzulkaidah 1430 Muara Baru 10-100cm

05 Nopember 2009 17 Dzulkaidah 1430 Marunda 60-80 cm

04 Desember 2009 16 Dzulkaidah 1430 Jl. RE Martadinata 20-40 cm

30 Januari 2010 14 safar 1431 Jl. RE Martadinata 5-10 cm

13 Maret 2010 27 Rabiul Awal 1431 Muara Baru 197 cm

16 Juni 2010 4 Rajab 1431 Jl. RE Martadinata 40-50 cm

25 Juni 2010 13 Rajab 1431 Muara Baru -

ASP

EK d

AyA

du

Ku

ng

lin

gK

un

gA

n


Perkiraan wilayah terdampak kenaikan muka air laut

Pantai utara Jabodetabekpunjur merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting, yaitu dengan adanya kegiatan ekonomi regional dan internasional sebagai penggerak roda perekonomian. Kenaikan muka air laut dapat mengganggu kualitas dan keberadaan jalur pantura, yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan perekonomian nasional.

Wilayah Hasil

Pesisir Jakarta daerah yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi (sangat rentan) terhadap kenaikan muka air laut adalah Keca-matan Tanjung Priok dan Koja.

Pesisir Tangerang daerah yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi (sangat rentan) terhadap kenaikan muka air laut adalah Keca-matan Kosambi.

Pesisir Bekasi daerah yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi terhadap kenaikan muka air laut adalah Kecamatan Taruma-jaya, Babelan dan Muara Gembong .

Sumber : Laporan Verifikasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rangka Pelaksanaan Penyusunan Informasi Kelautan Nasional untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, (PT. Suconfindo, BRKP, 2009)

Ilustrasi wilayah utara Jakarta

tergenang kenaikan muka air laut

Sumber : Hadi, Susandiet al., 2007 dalam Kajian

Pengaruh Kenaikan Muka Laut Dan Gelombang

Pasang Pada Banjir Jakar-ta, oleh Dr. ArmiSusandi,

MT, Juli2008

Peta Indeks Perubahan Garis Pantai Pesisir Jakarta


Upaya penanggulangan banjir:

Kanal Banjir Jakarta adalah kanal yang dibuat agar aliran sungai Ciliwung melintas di luar Batavia, tidak di tengah kota Bata-via. Kanal banjir ini merupakan gagasan Prof H van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW, cikal bakal Departemen PU, yang dirilis tahun 1920. Studi ini dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta dua tahun sebelumnya. Inti konsep ini adalah pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta. Ter-masuk juga disarankan adalah penimbunan daerah-daerah rendah.

Untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur dibangun Kanal Banjir Timur (BKT). Sama seperti BKB, BKT mengacu pada rencana induk yang kemudian dilengkapi The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta tahun 1991, serta The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency.

Selain berfungsi mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, BKT juga dimaksudkan sebagai prasa-rana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air.

BKT direncanakan untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) mencakup luas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektare.

Banjir Kanal Timur

ASP

EK d

AyA

du

Ku

ng

lin

gK

un

gA

n


penataan dan normalisasi sungai merupakan salah satu imple-mentasi dari Ps.21 (3) Perpres 54/2008 yaitu Arahan drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekpunjur beru-pa b. penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak sun-gainya; c. normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;

Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa tidak hanya difungsikan sebagai sarana pertahanan Jakarta dalam mengantisipasi banjir regional, tetapi kini dikembangkan menjadi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Artinya, keberadaan tanggul laut raksasa tidak lagi berskala regional, melainkan sudah menjadi skala nasional. Karena nantinya, tanggul laut raksasa ini akan dijadikan kota baru di Jakarta yang dilengkapi dengan bandara dan pelabuhan. Semua itu dilakukan dengan melakukan reklamasi pantai.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan perubahan rencana pembangunan Giant Sea Wall merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta dengan melibatkan daerah di sekitar Jakarta. Karena itu namanya diubah menjadi NCICD dari awalnya bernama Jakarta Coastal Defense Program. Dalam pelaksanaan pembangunan tanggul laut raksasa ini, akan melibatkan daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Program ini dinamakan Pembangunan pantai terintegrasi Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development-NCICD), mereklamasi perairan teluk Jakarta yang kedalaman rata-ratanya saat ini sekitar 16m menjadi lahan pemukiman, perkantoran, jalan bebas hambatan, jalur MRT dan KRL, laguna dan lainnya seluas 4.000Ha! Dengan lahan dan fasilitas seluas itu diharapkan dapat menjadi tempat beraktifitas sekitar 2,5 juta penduduk Jakarta, seskaligus menjadi icon baru ibukota Republik Indonesia

Penataan dan normalisasi sungai

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Air Tanah DalamKondisi Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta saat ini sudah memasuki zona kritis hingga rusak akibat eksploitasi air tanah di atas ambang batas normal yang direkomendasikan. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekaligus perlu segera dicarikan penanganannya.Kondisi cekungan air tanah Jakarta yang mencover 3 Provinsi (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat) saat ini kondisinya sangat kritis akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan hingga mencapai 40%, seharusnya maksimum hanya 20% agar tidak terjadi intrusi air laut ke daratan, ujar Kepala Badan Geologi, R. Sukhyar di acara Coffee Morning sekaligus Penyerahan Data-Data Hasil Kegiatan Badan Geologi (13/8).Pengambilan air tanah pada CAT Jakarta s

Pokok-pokok Hasil Review Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Documents