POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL … · 2015 2016 2017 Target 2018 (NK APBN) Target 2019 (RKP 2019) 71,5 71,98 Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Direktorat Otonomi Daerah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan pada:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2019

Depok, 13 Maret 2019

POKOK-POKOKARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2020

REPUBLIK INDONESIA

Sistematika

1.Pencapaian Pembangunan Nasional

Kerangka Ekonomi Makro

Pokok-Pokok RKP 2020 2020

Kerangka Pendanaan

Tindak Lanjut Penyusunan RKP 2020

1

2

3

4

5

2

Kewilayahan66

REPUBLIK INDONESIA

PencapaianPembangunan

Nasional1

3

REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi terus Menguat dengan Stabilitas EkonomiTerjaga

4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018

Komponen Pengeluaran 20172018

2018Tw I Tw II Tw III Tw IV

Konsumsi Rumah Tangga 4,94 4,94 5,16 5,00 5,08 5,05

Konsumsi LNPRT 6,93 8,10 8,75 8,59 10,79 9,08

Konsumsi Pemerintah 2,13 2,71 5,20 6,27 4,56 4,80

PMTB/Investasi 6,15 7,94 5,85 6,96 6,01 6,67

Ekspor 8,91 5,94 7,65 8,08 4,33 6,48

Impor 8,06 12,64 15,17 14,02 7,10 12,04

PDB 5,07 5,06 5,27 5,17 5,18 5,17

Pertumbuhan ekonomi meningkat didorong oleh penguatan investasi dan konsumsi RT

5,03 5,07 5,173.13

(2.0)-

2.0 4.0 6.0 8.0

10.0 12.0

Jan

uar

i

Mar

et

Mei

Juli

Sep

tem

ber

No

vem

ber

Jan

uar

i

Mar

et

Mei

Juli

Sep

tem

ber

No

vem

ber

Jan

uar

i

Mar

et

Mei

Juli

Sep

tem

ber

No

vem

ber

2016 2017 2018

Per

sen

Umum Inti Harga Diatur Pemerintah Bergejolak

12000

13000

14000

15000

16000

17

/05

/20

17

17

/06

/20

17

17

/07

/20

17

17

/08

/20

17

17

/09

/20

17

17

/10

/20

17

17

/11

/20

17

17

/12

/20

17

17

/01

/20

18

17

/02

/20

18

17

/03

/20

18

17

/04

/20

18

17

/05

/20

18

17

/06

/20

18

17

/07

/20

18

17

/08

/20

18

17

/09

/20

18

17

/10

/20

18

17

/11

/20

18

17

/12

/20

18

17

/01

/20

19

Inflasi stabil pada tingkat yang rendah

Rupiah menguat terhadap dolar AS

(persen, yoy)

(persen, yoy)

(Rupiah thd USD)

2016 2017 2018

4

REPUBLIK INDONESIA

Tingkat Pengangguran Berhasil diturunkan Seiring MeningkatnyaPenciptaan Kesempatan Kerja

Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus

• Pada 2018 lapangan kerja meningkat 2,98 juta. Jumlah pengangguran turun 39 ribu orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka turunmenjadi 5,34%.

• Penciptaan kesempatan kerja tinggi dan dapat melampaui target RKP dan RPJMN 2015-2019 yang sebesar 10 juta orang. Jumlah penciptaan lapangan kerja 2015-2018 telah mencapai 9,38 juta.

• Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2019, diperkirakan akan tercipta 2,6–2,9 juta lapangan kerja, sehingga TPT diperkirakan akan masuk dalam rentang 4,8–5,2%.

121.8

7

122.3

8

125.4

4

128.0

6

131.0

1

114.6

3

114.8

2

118.4

1

121.0

2

124.0

0

7.2

4

7.5

6

7.0

3

7.0

4

7.0

0

5.94%

6.18%

5.61%5.50%

5.34%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

-

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018

Juta

Ora

ng

Angkatan Kerja Pekerja Pengangguran Terbuka TPT

1.87

0.19

3.59

2.612.98 [VALUE]–2.90

0.370.04

0.710.52 0.58

5.01

4.88

5.035.07

5.17

5.30

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

0

1

2

3

4

5

6

2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Juta

Ora

ng

Tambahan KK

Kesempatan Kerja per 1% Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

5

REPUBLIK INDONESIA

Tetapi TPT kaum muda dan lulusan SMK yang tinggi, serta keberadaansetengah penganggur masih perlu menjadi perhatian

Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus

• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda berada di atas TPT nasional. TPT 15-19 tahun mencapai 26,67% dan20-24 tahun 16,73%.

• TPT lulusan SMK sebesar 11,24%. Besarnya TPT tersebutdisusul oleh lulusan SMA 7,95%.

• Proporsi setengah penganggur 2018: 6,62% (8,21 jutaorang), berhasil turun dari 8,45% di 2014. 39,02% setengahpenganggur berusia 15-29 tahun (3,2 juta orang).

3.04% 2.43%

4.80%

9.55%7.95%

11.24% 11.24%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2014 2015 2016 2017 2018

TPT Berdasarkan Pendidikan

SD SMP SMA SMK Diploma Universitas Nasional

26.67%

16.73%

6.99%3.47% 2.49%

1.81% 1.58% 1.40% 1.25% 0.61%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

TPT Berdasarkan Kelompok Umur dan Nasional, 2018

TPT Nasional

5,34%

9.68 9.74 8.98 9.14 8.21

8.45% 8.48%

7.58% 7.55%

6.62%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018

Juta

ora

ng

Setengah Penganggur

Setengah Penganggur / Pengangguran Terpaksa % Terhadap Total Pekerja

SMK

SMA

SD

SMPUniv

Dipl

6

REPUBLIK INDONESIA

8

IPM Indonesia Terus Meningkat dan Sudah Masuk Kategori Tinggi

Sumber: Bappenas dan BPS (perhitungan dengan metode baru)

68,90 69,55 70,18 70,81

2014(Baseline)

2015 2016 2017 Target

2018(NK APBN)

Target

2019(RKP 2019)

71,5

71,98

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) Indonesia 2014-2017 & Target 2018-2020

Capaian Komponen Pembentuk IPM

Tahun 2017 & Target 2019-2020

72,51

Target

2020(RKP 2020)

Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat

71,06 tahun(Capaian 2017)

Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat


Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat(dalam ribu rupiah)

10.664(Capaian 2017)

Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat


71,30 tahun(Target 2019)



11.131 (Target 2019)




11.283(Target 2020)

REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi terus menguat dengan penguatan Mitigasi......

9

• Dalam World Risk Report (2016), Indonesia termasuk negara dengan

tingkat risiko bencana yang tinggi.

• Penyebabnya adalah tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan

kerentanan (vulnerability) terhadap bencana.

• Kejadian bencana 5 tahun terakhir didominasi oleh bencana

hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung..

• Dalam perencanaan, pemerintah daerah harus memastikan langkah-

langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan

iklim, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs).

Kawasan timur menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sekaligus kerentanan bencana

REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 20202

10

REPUBLIK INDONESIA

Asumsi Makro 2020

11

INDIKATOR2019

2020APBN

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 5,3 – 5,5

Inflasi (%) 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0

Nilai Tukar (Rp/USD) 15.000 14.000 – 14.400

Harga minyak mentah Indonesia (USD/barrel)

70 60 - 70

Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr) 775 695 – 840

Lifting Gas (Rb barel/hr) 1.250 1.191 – 1.300

PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT DENGAN STABILITAS MAKROEKONOMI YANG TERJAGA

REPUBLIK INDONESIA

Arah Kebijakan Makro 2020

12

Menjaga stabilitas Harga, Eksternal, dan Sektor Keuangan

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN POTENSIAL INDONESIA

Transformasi Struktural untukPeningkatan Kesejahteraan

Penguatan Permintaan Domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional

Mendorong investasi sebagai ujung tombakpertumbuhan ekonomi

Diversifikasi Ekspor demi Penguatan Stabilitas Eksternal

Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikanstimulus terhadap perekonomian

Revitalisasi Industri Pengolahan

Modernisasi Pertanian

Hilirisasi Pertambangan

Transformasi Sektor Jasa

Peningkatan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Perbaikan Regulasi Dan Institusi, Pendalaman Pasar Keuangan

MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI

Mendorong pemerataan antar wilayah dantingkat pendapatan

Memperluas akses dan kesempatan

Mendorong penurunan tingkat kemiskinan Mempertahankan keseimbangan lingkungan

MEMASTIKAN INKLUSIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan Ekonomi yang

Inklusif dan Berkelanjutan

REPUBLIK INDONESIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

(nilai)

Tingkat Kemiskinan(persen)

Pertumbuhan Ekonomi(persen)

72,5

8,0 – 9,0

5,3 - 5,5

Target Pembangunan Tahun 2020

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)

(persen)

4,7-5,1

Gini Rasio(indeks)

0,375 – 0,380

13

REPUBLIK INDONESIA

Sasaran Pertumbuhan Ekonoomi 2020

14

5,3 - 5,5

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertanian: 3,77 – 3,79

Pertambangan: 1,03 – 1,17

Industri: 5,00 – 5,40

Listrik:4,25 – 4,45

Perdagangan:5,46 -5,58

Konstruksi:5,68 – 5,72

Infokom:7,26 – 7,54

Jasa Keuangan:5,72 – 6,60

Transportasi:7,04 – 7,12

C: 5,09 – 5,15

G: 4,07 – 4,21

I: 7,00 – 7,32

X: 5,26 – 6,61

M: 6,05 – 6,95

LNPRT: (0,37) – 0,41

*Angka exercise internal Bappenas(Angka sementara)

REPUBLIK INDONESIA

Memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional...

15

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat

• Penciptaan kesempatan kerja yang lebih berkualitas• Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu• Efektivitas Bansos• Stabilitas harga• Perkembangan E-commerce

Konsumsi pemerintah diarahkan pada belanja operasionaldan penguatan belanja produktif

Penguatan investasi dilakukan melalui peningkataninvestasi pemerintah (pusat dan daerah) serta swastamelalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan

• Pendalaman pasar keuangan• Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu• Perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan (penerapan OSS, insentif

fiskal)• Pembangunan infrastruktur terus belanjut dan mulai berdampak

Penguatan ekspor melalui diversifikasi produkekspor, termasuk jasa pariwisata

• Pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas membaik tapiterbatas.

• Didorong oleh peningkatan investasi dan perbaikan sektor industripengolahan

• Peningkatan sektor pariwisata

I: 7,00 – 7,32

X: 5,26 – 6,61

M: 6,05 – 6,95

Impor meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitasekonomi domestik

C: 5,09 – 5,15 G: 4,07 – 4,21

REPUBLIK INDONESIA

Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahtaraan

16

TRANSFORMASI SEKTOR JASA

8,87,26 – 7,54

2015-2018

2020

7,47,04 – 7,12

2015-2018

2020

4,05,46 – 5,58

2015-2018

2020

6,85,72 – 6,60

2015-2018

2020

TRANSPORTASI INFOKOM JASA KEUANGAN PERDAGANGAN

Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi

REVITALISASI INDUSTRI MANUFAKTUR

4,35,00 – 5,40

2015-2018

2020

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

3,34,25 – 4,45

2015-2018

2020Perbaikan enabling environmentuntuk persiapan menghadapi era

Industry 4.0

MODERNISASI PERTANIAN

3,73,77 – 3,79

2015-2018

2020

Meningkatkan produktivitasserta pendapatan petani dan

nelayan

Melanjutkan pembangunan infrastruktur terutamakonektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi

ekonomi dan pertumbuhan inklusif

6,15,68 – 5,72

2015-2018

2020

INDUSTRI MANUFAKTUR PERTANIAN LISTRIK KONSTRUKSI

HILIRISASI PERTAMBANGAN

PERTAMBANGAN

2015-2018

2020

Peningkatan nilai tambah pertambanganyang mendukung pengembangan

indutsri hilir

0,11,03 – 1,17

REPUBLIK INDONESIA

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 2020

17

SUMATERA

LPE: 4,62KALIMANTAN

LPE: 4,08

SULAWESI

LPE: 6,68

MALUKU

LPE: 6,88PAPUA

LPE: 7,18

JAWA-BALI

LPE: 5,74NUSTRA

LPE: 3,12

• Skenario pertumbuhan PDB nasional 5,4 persen (titik tengah)

Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019*angka proyeksi sangat sementara

REPUBLIK INDONESIA

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 2020

18

ACEH

LPE: 4,64

SUMUT

LPE: 5,21

SUMBAR

LPE: 5,16

BENGKULU

LPE: 5,04 LAMPUNG

LPE: 5,29

BANTEN

LPE: 5,85

DKI JAKARTA

LPE: 6,01

RIAU

LPE: 2,43JAMBI

LPE: 4,77

KEP. RIAU

LPE: 4,65

SUMSEL

LPE: 6,03

KEP. BABEL

LPE: 4,60

KALBAR

LPE: 5,20

KALTARA

LPE: 6,05

KALTENG

LPE: 5,65 KALSEL

LPE: 5,14

KALTIM

LPE: 2,87

SULBAR

LPE: 6,27

SULTENG

LPE: 6,32

GORONTALO

LPE: 6,54

SULUT

LPE: 6,01

SULSEL

LPE: 7,10

SULTRA

LPE: 6,44

MALUKU UTARA

LPE: 7,94

MALUKU

LPE: 5,96

PAPUA BARAT

LPE: 6,40

PAPUA

LPE: 7,47

JABAR

LPE: 5,65

JATENG

LPE: 5,40

DIY

LPE: 6,22

JATIM

LPE: 5,60

BALI

LPE: 6,38

NTB

LPE: 1,55

NTT

LPE: 5,16

• Skenario pertumbuhan PDB nasional 5,4 persen (titik tengah)

Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019*angka proyeksi sangat sementara

REPUBLIK INDONESIA

Pokok-PokokRKP 20204

19

REPUBLIK INDONESIA

Infrastrukturdan

PemerataanWilayah

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan

Kerja

PN

1

PN

2

PN

3

PN

4

Ketahanan Pangan, Air, Energi

dan Lingkungan Hidup

StabilitasPertahanan dan

KeamananPN

5

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

20

Kesetaraan Gender Tata KelolaKerentanan Bencanadan Perubahan Iklim

Modal Sosial Budaya Transformasi Digital

Pengarusutamaan

TEMA: “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

RKP 2020

REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 1Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

21

REPUBLIK INDONESIA

22

1. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan

penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan

semesta.

3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua

penduduk.

4. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.

5. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa

berprestasi.

Kebijakan Strategis PN 1

23

PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PP

3

Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

PengentasanKemiskinan

Perlindungan Sosialdan Tata KelolaKependudukan

Peningkatan Aksesdan KualitasPelayanan Kesehatan

PemerataanLayanan Pendidikan Berkualitas

PP

1PP

2

PP

4PP

5

Program Prioritas PN 1

Prioritas Nasional 2Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

24

REPUBLIK INDONESIA

25

1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.

2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan

karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.

3. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui

inovasi kebencanaan.

4. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivtas dan

menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem

jaringan utama logistik.

5. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang

aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.

6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

serta penyiaran melalui transformasi digital.


Peningkatan Konektivitas Multimodadan Antarmoda MendukungPertumbuhan Ekonomi

PP

3PerluasanInfrastruktur Dasar

PP

1Penguatan InfrastrukturKawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

PP

2

PeningkatanInfrastruktur Perkotaan

PP

4Perluasan TeknologiInformasi dan Komunikasi

PP

5

PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

26


Prioritas Nasional 3Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan

Kesempatan Kerja

27

REPUBLIK INDONESIA

1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.

2. Mempercepat transformasi struktural.

3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

4. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


28

PenguatanKewirausahaan dan UMKM

Peningkatan Nilai Tambah dan Investasidi Sektor Riil

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Peningkatan Ekspor BernilaiTambah Tinggi dan PenguatanTingkat Komponen DalamNegeri (TKDN)

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

PP

3PP

1PP

2

PP

4PP

5

PN 3 Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja


29

Prioritas Nasional 4Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

30

REPUBLIK INDONESIA

1. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.

2. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.

3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksebilitas air.

4. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.

5. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.


31

PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Peningkatan DayaDukung SDA dan DayaTampung Lingkungan

PP

3PP

1PP

2

PP

4PP

5Penguatan Ketahanan Bencana


32

Prioritas Nasional 5Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

33

REPUBLIK INDONESIA

1. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

2. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional.

3. Menegakkan hukum dan anti korupsi.

4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulanganterorisme serta gangguan kamtibmas.

5. Meningkatkan keamanan siber.


34


Penanggulangan TerorismePeningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

PP

4

Penguatan Kemampuan Pertahanan

PP

1Peningkatan DiplomasiPolitik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

PP

2

Penanggulangan Narkotikadan Penguatan Kamtibmas

PP

5

Penguatan SistemPeradilan dan Upaya Anti Korupsi

PP

3

PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

35

REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Pendanaan4

36

REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Pendanaan

RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020 – 2024, untuk itu dilakukan :

Reviu efektifitas dan efisiensi program

Reviu/Identifikasi kontribusi Masyarakat – Dunia Usaha - BUMN – Pemerintah dalampendanaan program

PemangkuKepentingan

Mekanisme Keterangan

Masyarakat Melalui CSR, filantropis, waqaf, ZIS Mendukung prioritas pembangunan.

Dunia Usaha Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah(PINA)

Infrastruktur ekonomi dan sosial yang memilikikelayakan ekonomi.

BUMN Penugasan kepada BUMN Mendorong pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintah APBN : Memperkuat pengendalian melaluipenyiapan Proyek Prioritas (“satuan 3”)

APBD : Mengembangkan output based transfer melalui DAK Penugasan dan Hibah Daerah untukmengamankan prioritas pembangunan di daerah

Dirarahkan utamanya pada: Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik,

hankam). Pelayanan dasar (antara lain pendidikan,

kesehatan, perumahan) dengan StandarPelayanan Minimal.

37

REPUBLIK INDONESIA

Tindak Lanjut

Penyusunan RKP 2020538

REPUBLIK INDONESIA

Agenda Penting Selanjutnya

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan:1. Menajamkan program dan proyek dan inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional.2. Memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dengan

melakukan kajian lingkungan hidup strategis.3. Memastikan program dan proyek mendukung pencapaian SDGs

M-III Feb Maret M IV Maret

Dimohonkan informasibesaran anggaran(Resource Envelope) (K/L, Non K/L dan DAK) dari Menteri Keuangan

PenetapanRancangan AwalRKP 2020 dan PaguIndikatif

April

Koordinasi denganK/L (Trilateral Meeting) dan pemerintah daerah(Musrenbangnas)

Menteri PPN/KepalaBappenas bersamaMenteri Keuanganmenyusun RancanganPagu Indikatif

39

Menteri PPN/Kepala Bappenas akan:

1. Menajamkan hingga tingkat proyek prioritas.2. Membahas dengan instansi terkait dan pemerintah daerah.3. Mengintegrasikan dengan sumber pendanaan (APBN, DAK, BUMN dan lainnya).

REPUBLIK INDONESIA

Inisiatif Baru

Angkutan umum massal perkotaan

Magang vokasi di luar negeri

Jaringan gas perkotaan

Desa sejahtera

40

Perlindungan sosial untuk petani dan nelayan

Optimalisasiinfrastruktur untukpembangunan wilayah

Catatan: kontribusi pendanaan program baik dari Masyarakat, Dunia Usaha, BUMN, Pemerintah

REPUBLIK INDONESIA

Kewilayahan641

REPUBLIK INDONESIA

42

Pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Jawa dan Sumatra…

Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan1. Penguatan konektivitas wilayah.

2. Pengembangan industri pengolahan sumber dayaalam (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang.

3. Percepatan pembangunan kawasanperdesaan, tertinggal dan perbatasan.

Prioritas PembangunanWilayah Sumatera1. Penguatan ketahanan

bencana pantai barat Sumatera.

2. Pengembangan industripengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan(agroindustri).

3. Pengembangan SDM terampil untuk mendukungkawasan industri.

Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali1. Penguatan ketahanan

bencana di pantai selatan dan pantai barat Jawa.

2. Pembangunan saranatransportasi massalmetropolitan.

3. Percepatan pengembangankawasan industri.

4. Pengembangan Bali bagianutara.

Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara1. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandalika, Labuan Bajo, dan Tambora.

2. Peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, perikanan, dan peternakan.

3. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industriperikanan, peternakan, dan pariwisata.

4. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.

Prioritas Pembangunan Wilayah Papua1. Pegembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas

wilayah.

2. Peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikanvokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, sertapemerataan layanan kesehatan.

3. Percepatan pengembangan Kawasan Industri.

4. Peningkatan kinerja dan manfaat pelaksanaan otonomikhusus: pemberdayaan masyarakat adat; percepatanpembangunan kawasan kampung; penguatan peran Distrikatau Kecamatan; penguatan kerjasama antarKabupaten; dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu.

Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi1. Penguatan ketahanan bencana alam dan

pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah.

2. Pengembangan industri pengolahan(hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan logam dasar.

3. Pengembangan kawasan pariwisata.

4. Percepatan pembangunan kawasanperdesaan, tertinggal dan perbatasan.

Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku1. Pengembangan kawasan

perikanan terpadu dan industripengolahan hasil perikanan.

2. Penguatan konektivitasantarpulau untuk mendukungindustri perikanan dan pariwisata.

3. Percepatan pembangunankawasan perdesaan, tertinggaldan perbatasan.

REPUBLIK INDONESIA

Kota Bandung 13,01 %

TerhadapPulau Jawa

22,63 %

Share Terbesar

3Dari 6 Provinsi di

Pulau Jawa

Share Ekonomi Provinsi Terhadap Pulau dan Nasional

Rata-Rata Share Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017

Terhadap Nasional

13,03 %

Share Terbesar

3Dari 34 Provinsisecara Nasional

TERENDAH: Kota Banjar 0,22 %

Kabupaten Bekasi 15,71 % Kab. Karawang

10,95 %

❶❷

❸

SHAREKABUPATEN / KOTA ❸ TERBESAR TAHUN 2016

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

IndustriPengolahan

Perdagangan Besar dan Eceran

15,27 %

35,13%

13,69%❶

❷ ❸

❸ SEKTOR DENGAN RATA-RATA SHARE TERBESARTAHUN 2012 S/D 2017

43

REPUBLIK INDONESIA

44

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat....

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2018

6.50 6.50 6.33

5.09 5.05

5.66

5.29

5.64 6.17 6.03

5.56

5.01 4.88

5.02 5.07 5.17

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JAWA BARAT NASIONAL

• Potensi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sangat besar: sumber daya, kawasan industri, pertanian, dan pariwisata.

• Pengembangan investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah Dukungan pemerintah daerah sangat penting.

• Hambatan pengembangan investasi perijinan investasi dan tata kelola pemerintahan daerah perlu dibenahi.

REPUBLIK INDONESIA

45

Kontibusi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dibandingkanKota/Kabupaten Lain di Jawa Barat Tahun 2016

REPUBLIK INDONESIA

46

Pulau / Kepulauan

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 Perkiraan Pertumbuhan PDRB (%)

Kondisi Saat Ini Proyeksi

↘↓↙ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

❶ Pulau Sumatera » 6,19 5,75 4,95 4,60 3,53 4,28 4,29 4,54 4,54 4,62 4,75 4,96 5,16 5,58

❷ Pulau Jawa dan Bali » 6,38 6,38 6,03 5,60 5,49 5,61 5,62 5,74 5,69 5,74 5,83 5,94 6,08 6,27

❸ Kepulauan Nusa Tenggara » - 0,22 1,31 5,27 5,12 14,61 5,54 2,05 - 0,70 2,34 3,12 4,03 4,37 4,75 5,09

❹ Pulau Kalimantan » 6,45 5,72 3,95 3,37 1,38 2,00 4,34 3,91 3,91 4,08 4,25 4,49 4,83 5,37

❺ Pulau Sulawesi » 8,54 9,04 7,69 6,87 8,19 7,41 6,96 6,65 6,65 6,68 6,71 6,83 6,98 7,25

❻ Kepulauan Maluku » 6,55 7,08 5,74 6,12 5,76 5,75 6,66 6,84 6,86 6,88 6,91 7,01 7,17 7,46

❼ Pulau Papua » - 2,13 2,27 8,21 4,15 6,41 7,82 4,46 7,03 7,15 7,18 7,21 7,25 7,42 7,70

»» PDRB»HK»10 7 Wilayah » 6,16 6,16 5,71 5,21 4,99 5,16 5,23 5,31 5,34 5,42 5,54 5,69 5,87 6,14

»» PDB»HK»10 Nasional » 6,17 6,03 5,56 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 5,30 5,40 5,50 5,70 5,90 6,10

Sumber »» Badan Pusat Statistik (Diolah) Bappenas (Draft) 2019 » Outlook

Provinsi

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 Perkiraan Pertumbuhan PDRB (%)

Kondisi Saat Ini Proyeksi

↘↓↙ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

31 DKI Jakarta » 6,73 6,53 6,07 5,91 5,91 5,87 6,20 6,17 6,00 6,01 6,02 6,05 6,10 6,18

32 Jawa Barat » 6,50 6,50 6,33 5,09 5,05 5,66 5,35 5,64 5,60 5,65 5,76 5,88 5,95 6,03

33 Jawa Tengah » 5,30 5,34 5,11 5,27 5,47 5,25 5,26 5,32 5,32 5,40 5,47 5,56 5,68 5,82

34 D.I. Yogyakarta » 5,21 5,37 5,47 5,17 4,95 5,05 5,26 6,20 6,22 6,22 6,24 6,32 6,49 6,59

35 Jawa Timur » 6,44 6,64 6,08 5,86 5,44 5,57 5,46 5,50 5,50 5,60 5,78 5,99 6,27 6,69

36 Banten » 7,03 6,83 6,67 5,51 5,45 5,28 5,73 5,81 5,81 5,85 5,90 6,04 6,24 6,58

51 Bali » 6,66 6,96 6,69 6,73 6,03 6,33 5,57 6,35 6,35 6,38 6,41 6,50 6,65 6,73

Proyeksi Sementara Pertumbuhan Ekonomi Provinsi…

REPUBLIK INDONESIA

48

PERKEMBANGAN KEMISKINAN JAWA BARAT DAN NASIONAL Tahun 2011-2018

9.89 9.61 9.18 9.578.77

7.83 7.25

11.66 11.47 10.96 11.13 10.70 10.12 9.66

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018JAWA BARAT INDONESIA

Perkembangan Persentase Kemiskinan Jawa Barat dan Nasional 2012-2018

Presentase Penduduk Miskin

Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Indek Keparahan Kemiskinan (P2)

• Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di bagian utara timur dan selatan timur Jawa Barat perlu diatasi secara terencana dan sistematik.

REPUBLIK INDONESIA

Kota Tasikmalaya14,80 % Kab. Kuningan

13,27 %

Kab. Indramayu13,67 %

Tingkat Kemiskinan Kota Depok Sudah di Bawah Rata-Rata Nasional

❶❷

❸

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun cenderung mengalami penurunan.

Secara Spasial angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2017 (Maret) terdapat di Kota Tasikmalaya, Kab. Indramayu, dan Kab. Kuningan, sedangkan terendah di

Kota Depok 2,34 %

49

Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan NasionalTahun 2011 – 2017 (September)

KEMISKINAN TERTINGGI DI PROVINSI JAWA BARAT

REPUBLIK INDONESIA

50

Perkembangan Rasio Gini

0.380

0.422

0.406

0.398

0.426

0.402

0.393

0.405

0.388

0.413

0.406

0.414

0.402

0.3940.391

0.384

0.350

0.360

0.370

0.380

0.390

0.400

0.410

0.420

0.430

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

JAWA BARAT INDONESIA

0.390

0.431 0.4240.412

0.446

0.4120.399

0.413

0.297 0.293 0.299 0.2940.310 0.310

0.3260.315

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perkotaan Perdesaan

Perkembangan Rasio Gini Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2018 (September)

Perkembangan Rasio Gini Perkotaan dan PerdesaanDi Jawa Barat Tahun 2011-2018 (September)

REPUBLIK INDONESIA

51

PERKEMBANGAN TPT JAWA BARAT DAN NASIONAL Tahun 2011-2018

9.839.08 9.22

8.45 8.72 8.898.22 8.17

6.566.14 6.25 5.94 6.18

5.61 5.50 5.34

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018TPT Jawa Barat TPT Nasional

Perkembangan Tingkat Pengangguran TerbukaJawa Barat dan Nasional 2011-2018 (Agustus)

Perkembangan Tingkat Pengangguran TerbukaKabupaten/Kota di Jawa Barat 2018 (Agustus)

• Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih tinggi dari nasional, tapi tingkat pengangguran di Jawa Barat lebih tinggi dari nasional.

• Dampak pengangguran adalah meningkatnya kriminalitas, KDRT, angka perceraian, dan angka kenakalan remaja.

• Permasalahan pengangguran di Jawa Barat perlu segera diatasi dengan sungguh-sungguh.

REPUBLIK INDONESIA


Kab. Bekasi 10,97 % Kab. Cirebon

9,61 %

Kab. Cianjur10,10 %

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

❶❷

❸

TPT Provinsi Jawa Barat relatif jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT nasional

Secara Spasial, TPT tertinggi pada tahun 2017 (Agustus) terdapat Kab. Bekasi, Kab. Cianjur, dan Kab. Cirebon, sedangkan TPT terendah di Kab.

Pangandaran 3,34 %

52

Perkembangan TPT Provinsi Jawa Barat dan NasionalTahun 2011 – 2017 (Agustus)

Perbandingan TPT Kabupaten-Kota di Jawa BaratTahun 2011 – 2017 (Agustus)

PENGANGGURAN TERBUKA TERTINGGI DI PROVINSI JAWA BARAT

REPUBLIK INDONESIA


Kab. Tasikmalaya63,57 Kab. Indramayu

64,78

Kab. Garut63,64

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

❶❷

❸

Secara spasial IPM terendah terdapat di Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Indramayu, sedangkan IPM tertinggi di Kota Bandung 80,13.

IPM Provinsi Jawa Barat relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional, namun cenderung meningkat.

53

Perkembangan IPM Provinsi Jawa Barat dan NasionalTahun 2011 – 2017

Perbandingan IPM Kota Depok terhadap Kabupaten-Kota di Jawa Barat Tahun 2017

IPM TERRENDAH DI PROVINSI JAWA BARAT

REPUBLIK INDONESIA


Gini Rasio dan PDRB Perkapita

Gini rasio Provinsi Jawa Barat relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan kisaran Gini rasio 0,38-0,43. Namun menujukan

perbaikan dalam tiga tahun terakhir.

Adanya Gap PDRB Perkapita tertinggi di Kota Bandung dengan PDRB Perkapita terendah di Kab. Cianjur

54

Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kota Depok terhadapKabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Rp Juta/Jiwa)Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2018

TERIMA KASIH

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

56

57

PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PerlindunganSosial dan Tata KelolaKependudukan

PP

1Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

PP

2PP

3PemerataanLayananPendidikan Berkualitas

Pembangunan Budaya, Karakter, dan PrestasiBangsa

PengentasanKemiskinan

PP

4PP

5

KP1. Sistem jaminan sosial nasional

KP2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran

KP3. Kesejahteraan sosial

K4. Penguatan layanan terpadu dan

pendampingan

KP5. Percepatan cakupan administrasi

kependudukan

KP6. Integrasi sistem administrasi

kependudukan

KP1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB

dan kesehatan reproduksi

KP2. Percepatan perbaikan gizi

masyarakat

KP3. Penguatan pengendalian penyakit

KP4. Penguatan Germas

KP5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat

dan makanan

KP1. Peningkatan kualitas pengajaran dan

pembelajaran

KP3. Pengelolaan dan penempatan pendidik dan

tenaga kependidikan

KP4. Penjaminan mutu pendidikan

KP5. Penguatan pendidikan tinggi

berkualitas

KP2. Afirmasi akses dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

KP6. Peningkatan tata kelola pendidikan

KP1. Akselerasipenguatan ekonomi

keluarga

KP2. Keperantaraanusaha dan dampak

sosial

KP3. Peningkatan akses pembiayaan ultra

mikro

KP4. Reforma agraria dan perhutanan sosial

KP1. Ketahanan budaya dan memori bangsa

KP2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan

KP3. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

agama

KP4. Budaya literasi

KP6. Penguatan kualitas keluarga

KP5. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda

Kegiatan Prioritas PN 1

KP7. Kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan

inovasi

KP7. Penguatan prestasi olahraga

58

PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

PerluasanInfrastrukturDasar

PP

1

Penguatan

Infrastruktur Kawasan

Tertinggal dan

Ketahanan Bencana

PP

2PP

3Peningkatan KonektivitasMultimoda dan Antarmoda MendukungPertumbuhan Ekonomi

PerluasanTeknologi Informasidan Komunikasi

PeningkatanInfrastrukturPerkotaan

PP

4PP

5KP1. Penyediaan Akses

Perumahan dan Permukiman Layak

KP2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman

KP3. Keamanan dan Keselamatan Transportasi

K4. Penyediaan dan Pengamanan Air Baku

dan Air Tanah

KP1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal

KP2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

KP3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara

Pulau Jawa

KP1. Konektivitas Transportasi Jalan

KP3. Konektivitas Transportasi Laut

KP4. Konektivitas Transportasi Udara

KP5. Konektivitas Transportasi Darat

KP2. Konektivitas Transportasi Kereta Api

KP1. Sistem angkutan umum masal perkotaan

berbasis rel

KP2. Sistem angkutan umum masal perkotaan

berbasis jalan

KP3. Infrastruktur Jalan Perkotaan

KP4. Air Minum dan Sanitasi Perkotaan

KP1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi

KP2. Utilitas dan Ekosistem Teknologi

Informasi dan Komunikasi

KP3. PendukungInfrastruktur, Utilitas

dan Ekosistem TeknologiInformasi dan

KomunikasiKP5. Perumahan di

Kota Besar dan Metropolitan


KP6. Energi Berkelanjutan untuk

Perkotaan

KP7. Infrastruktur dan Ekosistem ICT

Perkotaan

59


PN 3 Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

PenguatanKewirausahaandan UMKM

PP

1

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomidan Investasi di Sektor Riil

PP

2PP

3Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

PP

4PP

5

KP1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil

dan usaha menengah besar

KP2. Peningkatan akses pembiayaan bagi wirausaha

KP3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan

inovasi koperasi

KP1. Peningkatan peran dan kerja sama dengan

dunia usaha

KP3. Peningkatan sertifikasi kompetensi

KP4. Peningkatan tata kelola pendidikan dan

pelatihan vokasi

KP2. Peningkatan kualitas penyelenggaraaan

pendidikan dan pelatihan vokasi

KP1. Peningkatan diversifikasi, nilaitambah, dan daya saing produk

ekspor dan jasa

KP6. Peningkatan pengadaan pemerintah yang menggunakan

produk dalam negeri

KP1. Peningkatanpendalaman sektor keuangan

KP2. Pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan

efisiensi pelayanan

KP3. Peningkatan efisiensisistem logistik

KP4. Peningkatan efisiensi pergerakan wisatawan

KP5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital

KP1. Peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir

KP2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor

KP3. Peningkatan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan

diplomasi ekonomi

KP4. Peningkatan partisipasi dalam global production network/GPN

(inbound dan outbound)

KP5. Pengelolaan impor

KP7. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan

produk kreatif

KP5. Peningkatan pengembangan industri dan

pariwisata yang berkelanjutan

KP4. Peningkatan penciptaan peluang usaha

KP5. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah

KP2. Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

KP6. Peningkatanketersediaan dan kualitas

data dan informasiperkembangan

ekonomi, terutamakemaritiman, pariwisata, eko

nomi kreatif, dan ekonomidigital

KP8. Peningkatan rantai nilai industri halal dan produk sehat

KP6. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi

KP3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung

sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir

KP4. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata

alam, yang didukung penguatan rantai pasok

KP7. Peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan

smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa

60

PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

Penguatan Ketahanan Bencana

PP

5

KP1. Penguatan Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana

KP3. Penguatan Manajemen Kedaruratan

KP4. Percepatan Pemulihan

Pascabencana

KP2. Penguatan Peringatan Dini

Bencana

KP1. Pencegahan KerusakanSumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

KP2. Penanggulangan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

KP3. Rahabilitasi dan Pemulihan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KP4. Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

PP

1KP1. Akselerasi

Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan

KP2. Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik

KP3. Peningkatan Produksi dan Akses

Minyak dan Gas

K4. Peningkatan Implementasi Efisiensi

Energi

PP

4Peningkatan DayaDukung SDA dan Daya TampungLingkungan

PP

1PeningkatanKetersediaan, Aksesdan Kualitas KonsumsiPangan

KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi,

dan Biofortifikasi Pangan

KP2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian

KP3. Peningkatan Produktivitas dan

Kesejahteraan SDM Pertanian

KP4. Peningkatan Produktivitas dan

Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian

KP5. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional

KP6. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan

dan Produk Laut


PP

2KP1. Penataan Kawasan

Hutan dengan Daya Dukung Tinggi

KP2. Peningkatan Tata Kelola Hutan dan Ekosistem

Berbasis Desa

KP3. Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber daya

Air dan Ekosistemnya

PeningkatanKuantitas, Kualitasdan Aksesibilitas Air

KP4. Optimalisasi Pemanfaatan Waduk

Multiguna

KP5. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis

Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management)

KP6. Modernisasi Pengelolaan Irigasi

KP7. Citarum Harum

61

PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Penguatan Kemampuan Pertahanan

PP

1Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

PP

2PP

3Penguatan SistemPeradilan danUpaya Anti Korupsi

Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keanana Siber dan Penguatan KeamananLaut

Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibnas

PP

4PP

5KP1. Peningkatan

Kekuatan Pertahanan

KP2. Penguatan Kemandirian Pertahanan

KP1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan

Perbatasan

KP2. Penguatan Perlindungan WNI di Luar

Negeri

KP3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional

KP1. Penataan Regulasi

KP3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan

Keadilan Restoratif

KP2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan

Berusaha

KP1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme

KP1.Pencegahan, Pemberantasan, d

an Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

KP2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan

dan Ketertiban

KP3. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber

KP3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah

Perbatasan dan Pulau Terluar


KP4. Penguatan Upaya Anti Korupsi

KP5. Penataan Biaya PolitikKP4. Penguatan Keamanan

Laut

KP2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber

POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL … · 2015 2016 2017 Target 2018 (NK APBN) Target 2019 (RKP 2019) 71,5 71,98 Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Documents