Pokok Kebijakan & Implikasi Hukum Pengadaan Jasa ... · PDF fileDis ik P d A Disk si N si lisampaikan Pada Acara Diskusi Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa ...

LLembagaembaga KKebijakanebijakan PPengadaanengadaan BBarangarang//JasaJasa PPemerintahemerintah

POKOK KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN jasa

konsultansi PEMERINTAH

Dr. S. RuslanD ti Bid H k d P l i S h LKPP RIDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP-RI

Dis ik P d A Disk si N si lDisampaikan Pada Acara Diskusi NasionalPermasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan

Pemberantasan Korupsi

Fakultas Hukum UI, 22 Juni 2010

I PENDAHULUANI PENDAHULUANI. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN

Arus Globalisasi yg Semakin Kuat didukung oleh Adanya Komunike Bersama G-20 Di Pittsburgh AS

Mendo ong Ekonomi Global Te b ka DibidangMendorong Ekonomi Global Terbuka Dibidang Perdagangan dan Investasi

Menggiring Perkembangan Lingkungan Strategis Kearah Perdagangan Bebas yang penuh PersainganPerdagangan Bebas yang penuh Persaingan

Perlu Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

(Good Governance)(Good Governance)

II GOOD GOVERNANCEII GOOD GOVERNANCEII. GOOD GOVERNANCE II. GOOD GOVERNANCE

Penerapan Penerapan Good GovernanceGood Governance dilakukan melalui dilakukan melalui Serangkaian Kebijakan yang mensinergikan pencapaian Serangkaian Kebijakan yang mensinergikan pencapaian Tujuan Tujuan Tiga Stakeholders Pembangunan:Tiga Stakeholders Pembangunan:ujuaujua ga S a e o de s e ba gu aga S a e o de s e ba gu a

..

Pemerintahb t j ti k P l (tbertujuan mengoptimumkan Pelayanan (to Optimize Services);

Swastabertujuan memaksimumkan Keuntungan (to Maximize Profits);Masyarakat Masyarakat bertujuan memaksimumkan Kegunaan (to Maximize Utilities).)

II. GOOD GOVERNANCE II. GOOD GOVERNANCE

Intinya adalah meningkatkan sinergi pencapaian Intinya adalah meningkatkan sinergi pencapaian tujuan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Swasta PemerintahSwasta (max. profit)

Pemerintah(max. services)

Good Good GovernanceGovernance

Masyarakat( tilit )(max. utility)

II GOOD GOVERNANCEII GOOD GOVERNANCE

P T t K l l P i t h

II. GOOD GOVERNANCE II. GOOD GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Perlu Dijabarkan oleh Seluruh Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Swasta dan ,

Masyarakat

Diantaranya Melalui Si t P d K dib lSistem Pengadaan yang Kredibel

LLembagaembaga KKebijakanebijakan PPengadaanengadaan BBarangarang//JasaJasa PPemerintahemerintah

IIIIII PENGADAAN YANG KREDIBELPENGADAAN YANG KREDIBELIIIIII. . PENGADAAN YANG KREDIBEL PENGADAAN YANG KREDIBEL MENSEJAHTERAKAN BANGSAMENSEJAHTERAKAN BANGSA

AA. . PENGADAAN YANG KREDIBELPENGADAAN YANG KREDIBEL

Pengadaan yang menerapkan PrinsipPengadaan yang menerapkan Prinsip--Prinsip Good Prinsip Good Go e nance te tamaGo e nance te tama

1. Transparan: Semua ketentuan dan informasi mengenai

Governance terutama:Governance terutama:

1. Transparan: Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

2. Konsisten: Dijamin oleh penerapan prinsip-prinsip dan metode yang konsisten;

3. Akuntabel: Berarti harus sesuai dengan aturan dan gketentuan yg berlaku dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dan dikenakan

k i jik tid k i d t d k t tsanksi jika tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan;

BB DAMPAK PENGADAAN YANGDAMPAK PENGADAAN YANGBB. . DAMPAK PENGADAAN YANG DAMPAK PENGADAAN YANG KREDIBELKREDIBEL

Melalui Sistem Pengadaan yang Kredibel (Transparan Konsisten dan Akuntabel);(Transparan, Konsisten, dan Akuntabel);

Tercipta Persaingan Sehat Diantara Tercipta Persaingan Sehat Diantara Penyedia Barang/Jasa Publik;

M k il P l T j di Ti d k Memperkecil Peluang Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan

Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas Penggunaan Keuangan Negara

CC.. PENINGKATAN DAYA SAING NASIONALPENINGKATAN DAYA SAING NASIONALCC.. PENINGKATAN DAYA SAING NASIONALPENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL

Peningkatan efisiensi dan efektivitasPeningkatan efisiensi dan efektivitas Penggunaan Keuangan Negara

Kapasitas Pelayanan Publik Meningkat d L bih O i l (Efi i & Ef k i )dan Lebih Optimal (Efisien & Efektip)

Kemudahan Melakukan BisnisPenurunan Biaya Tarif dan Non Tarify

Sistem Pengiriman Cepat (Quick Delivery System)

Meningkatkan Daya Saing Nasional

DD.. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSAMASYARAKAT DAN BANGSA

Daya Saing Nasional Meningkat

Dunia Usaha Berkembang PesatLapangan Kerja Meningkat

Pendapatan Masyarakat Meningkat

Mensejahterakan BangsaMensejahterakan Bangsa

LLembagaembaga KKebijakanebijakan PPengadaanengadaan BBarangarang//JasaJasa PPemerintahemerintahgg jj gg gg

IVIV MEKANISME PASAR DANMEKANISME PASAR DANIVIV. . MEKANISME PASAR DAN MEKANISME PASAR DAN PERSAINGANPERSAINGAN

1. MEKANISME PASAR PERSAINGAN 1. MEKANISME PASAR PERSAINGAN TIDAK SEHATTIDAK SEHAT

Tingkat permintaan tertentu, hanya satu penjual (Monopoli), harga terjadi pada p1

TIDAK SEHATTIDAK SEHAT

S1

harga terjadi pada p1

P = MonopoliMonopoli

p1) H Pp1

(per kg) Harga Pasar

harga yang dibayar dalam transaksi barang/jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

Harga

= Permintaan Pasar

0

D

Jumlah (Ton per hari)Q0

UU NO 5 LARANGAN MONOPOLI DAN UU NO 5 LARANGAN MONOPOLI DAN S G S SS G S S

MonopoliMonopoli

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ppPenguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau ataspenggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat danpelaku usaha, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pe saingan Usaha Tidak Sehat Persaingan Usaha Tidak Sehat Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidakdan atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2. MEKANISME PASAR PERSAINGAN 2. MEKANISME PASAR PERSAINGAN

Mekanisme Pasar Mendorong Harga Turun ke p2

KURANG SEHATKURANG SEHAT

S1

Mekanisme Pasar Mendorong Harga Turun ke p2

P = MonopoliMonopoli

p1)S2 = PenawaranPersaingan Kurang

Sehat

p2

p1

(per kg)

Harga

= Permintaan Pasar

0

D


2. MEKANISME PASAR PERSAINGAN 2. MEKANISME PASAR PERSAINGAN KURANG SEHATKURANG SEHAT

Keuntungan Perusahaan yg Bersaing pada Kondisi ini masih d K E

KURANG SEHATKURANG SEHAT

ada Keuntungan ExtraP

ATCMC

p2

p1

per k

g)Harga

(p Extra Profit

H

q3 q2 q1Q0

Jumlah (Ton per hari)

Modus Pelanggaran Persaingan Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Persekongkolan Tender (pelelangan) : Penambahan persyaratan yang diskriminatif. Penghalangan peserta lelang dari luar daerah. Persekongkolan tender untuk memenangkan salah satu

hperusahaan.

b Satu Kepemilikan Saham dan atau Satu Kepegurusanb. Satu Kepemilikan Saham dan atau Satu Kepegurusan Dua perusahaan atau lebih apabila sahamnya dimiliki oleh

satu pihak atau satu kepengurusan dilarang mengikuti p p g g gpelelangan di dalam satu paket.

Selama ini sering luput dari perhatian pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu.

UU NO 5 LARANGN MONOPOLI DAN PERSAINGAN UU NO 5 LARANGN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATUSAHA TIDAK SEHAT

Persekongkolan Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

3. MEKANISME PASAR PERSAINGAN SEHAT3. MEKANISME PASAR PERSAINGAN SEHAT

Mekanisme Pasar mendorong Harga Turun ke p3

S1P

p1)S2 S3 = Penawaran Pasar

Persaingan Sehat

p2

p1

(per kg)

p3

p

Harga

= Permintaan PasarD



Keuntungan Perusahaan yg Bersaing terus Menurun sampai pd tingkat Keuntungan Normal (tidak ada lagi Extra Profit)

MC

g ( g )

P

p1

ATCMC

p2

p1

per k

g)

p3

Harga

(

Normal Profit

0q3 q2 q1

Q0Jumlah (Ton per hari)


Ol h k it


Oleh karena itu

Agar Proses Pengadaan Mencapai Tingkat Persaingan Yang SehatPersaingan Yang Sehat

Perlu Senantiasa M hi P i i P i i d EtikMemenuhi Prinsip-Prinsip dan EtikaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LLembagaembaga KKebijakanebijakan PPengadaanengadaan BBarangarang//JasaJasa PPemerintahemerintahgg jj gg gg

V POKOK KEBIJAKAN PENGADAANV POKOK KEBIJAKAN PENGADAANV. POKOK KEBIJAKAN PENGADAAN V. POKOK KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHBARANG/JASA PEMERINTAH//

A. MAKSUD DAN A. MAKSUD DAN TUJUAN TUJUAN

1. Maksud Maksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini ad/ untukMaksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini ad/ untukMaksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini ad/ untukMaksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini ad/ untukmemberikanmemberikan pedomanpedoman dandan pengaturanpengaturan pengadaanpengadaanbarangbarang//jasajasa bagibagi parapara pihakpihak yang yang terkaitterkait dalamdalam pengadaanpengadaanbarangbarang//jasajasa..

2. Tujuan2. Tujuan MeningkatkanMeningkatkan EfisiensiEfisiensi dandan EfektifitasEfektifitas PenggunaanPenggunaanKeuanganKeuangan Negara yang Negara yang dibelanjakandibelanjakan melaluimelalui prosesprosespengadaanpengadaan barangbarang//jasajasa dalamdalam rangkarangka meningkatkanmeningkatkankualitaskualitas pelayananpelayanan publikpublik gunaguna menciptakanmenciptakan dayadaya saingsaingnasionalnasionalnasionalnasional..

B. PRINSIPB. PRINSIP--PRINSIP PENGADAANPRINSIP PENGADAAN

1. Efisien, P d b /j h di h k dPengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan ataukualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau manggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapaihasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

2. Efektif, Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhanPengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhanyang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;y ;

B PRINSIPB PRINSIP--PRINSIP PENGADAANPRINSIP PENGADAAN

3 Transparan

B. PRINSIPB. PRINSIP PRINSIP PENGADAANPRINSIP PENGADAAN

3. Transparan,Semua ketentuan & informasi mengenai pengadaan barang/jasa, dapat diketahui secara luas oleh penyedia g j p p ybarang/jasa yg berminat serta oleh masy pada umumnya;

4. Terbuka,4. Terbuka, Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan ;

5. Bersaing,Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan g g j gyang sehat dimana penyedia mempunyai akses informasi yg sama ttg barang/jasa yg dibutuhkan pengguna barang/jasa,

hi d t di l h b /j dit ksehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif;

B. PRINSIPB. PRINSIP--PRINSIP PENGADAANPRINSIP PENGADAAN

6. Adil/Tidak Diskriminatif,/ ,Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calonpenyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi k t k d ih k t t t d d / tkeuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan /atau alasan apapun;

7. Akuntabel,Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapatberlaku dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dan dikenakan sanksi jika tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan;sesuai dengan aturan dan ketentuan;

C. ETIKA PENGADAANC. ETIKA PENGADAAN

1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasaTanggungjawab;gg gj ;

2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya p g y g yharus dirahasiakan ;

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung;

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan;

5 Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait;

C. ETIKA PENGADAANC. ETIKA PENGADAAN

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan g g j y pkebocoran keuangan negara;

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun.

VI. ASPEK HUKUM VI. ASPEK HUKUM PENGADAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHBARANG/JASA PEMERINTAH

A. BIDANG HUKUM YANG TERKAIT DENGANA. BIDANG HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(PBJP)(PBJP)

1. Hukum Administrasi Negara (HAN);

2. Hukum Perdata;

3 k id3. Hukum Pidana;

4 Hukum Persaingan Usaha4. Hukum Persaingan Usaha.

B. BAGAN BIDANG HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

Persiapan Surat Penandatangan BerakhirnyaPenunjukan Kontrak KontrakPenyedia Barang/Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

HAN H. Perdata

H. Pidana/Hukum Persaingan Usaha

C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSIKONSULTANSI

1. Tahap Persiapan

a. Penyusunan KAK yang tidak lengkap : 1) Persyaratan kualifikasi tenaga ahli tidak lengkap.2) Persyaratan kualifikasi tenaga ahli terlalu berlebihan.3) Ruang lingkup dan hasil pekerjaan tidak jelas (terlalu umum).) l hl l l b ( /b l ) h d k4) Volume tenaga ahli terlalu besar (orang/bulan) sehingga tidakefisien.

b. Penyusunan RAB jasa konsultansi tidak benar :b. Penyusunan RAB jasa konsultansi tidak benar :Penyusunan RAB untuk tenaga ahli dan non tenaga ahli terlalurendah karena tidak dilakukan survey pasar dan tidak sesuaid k lifik i t hli d li k k jdengan kualifikasi tenaga ahli dan ruang lingkup pekerjaan.

C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan)KONSULTANSI (lanjutan)

1. Tahap Persiapan

c. Pemilihan Sistem Pengadaan :Kesalahan dalam menetapkan metoda seleksi, metoda pemasukand k t d l i d j i k t kdokumen, metoda evaluasi dan jenis kontrak.

d. Penyusunan jadwal pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan :1) Jadwal seleksi terlalu pendek1) Jadwal seleksi terlalu pendek.2) Jadwal pelaksanaan tidak realistis (terlalu pendek sehingga

terjadi serah terima hasil pekerjaan secara fiktif).e. Penyusunan dokumen seleksi jasa konsultansi :

1) Dokumen seleksi tidak lengkap terkait persyaratan administrasi, teknis dan biayateknis dan biaya.

2) Jenis dan draft kontrak tidak dibuat.3) Sistem pengadaan tidak dijelaskan dalam dokumen seleksi.3) Sistem pengadaan tidak dijelaskan dalam dokumen seleksi.4) Kriteria dan tata cara evaluasi prakualifikasi dan evaluasi

administrasi, teknis dan biaya tidak jelas (tidak lengkap).

C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan)

2. Tahap Seleksi Konsultanp

a. Proses prakualifikasi yang tidak benar dan hasilnya tidak diumumkansecara lengkap di dalam pengumuman. g p p g

b. Post Bidding :Panitia pengadaan dan atau peserta pengadaan menambah,

ti b h d t i d k l k i dmengganti , mengubah, dan atau mengurangi dokumen seleksi danatau dokumen penawaran.

c. Evaluasi teknis yang dilakukan terlalu subyektif (terutama menilaic. Evaluasi teknis yang dilakukan terlalu subyektif (terutama menilaimetodologi kerja) karena kriteria evaluasinya tidak jelas.

d. Tahap negosiasi biaya (khususnya) biaya tenaga ahli tidak dilakukanseca a benasecara benar.

e. Tahap Klarifikasi dan Pembuktian kaulifikasi :1) masih ada pemalsuan pengalaman pekerjaan baik pengalaman1) masih ada pemalsuan pengalaman pekerjaan baik pengalaman

perusahaan ataupun tenaga ahli.2) Plagiat metoda kerja.

C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (l j t )KONSULTANSI (lanjutan)

Negosiasi Biaya Tenaga Ahli Jasa Konsultansi diatursebagai berikut :

TETAP (MAKS) TIDAK TETAP (MAKS)METODA

EVALUASISTATUS TENAGA AHLI( ) ( )

Kualitas 3,2 x GD 1,5 x GDKualitas dan Harga (3,2 x GD)+10% (1,5 x GD)+10%Pagu Anggaran (3,2 x GD)+10% (1,5 x GD)+10%g gg ( ) ( )Biaya Terendah (3,2 x GD)+10% (1,5 x GD)+10%

GD : gaji dasar (gaji pokok) dibuktikan dari bukti setor pajak dan slip gajiGD : gaji dasar (gaji pokok) dibuktikan dari bukti setor pajak dan slip gajiyang telah diaudit.

C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (l j t )KONSULTANSI (lanjutan)

3. Dampak Hukum Pelanggaran/Kasus PengadaanJasa Konsultansi

k da. Perkara Pidana :

b Perkara PTUNb. Perkara PTUN.

c. Perkara Sengketa Perdatag

d. Perkara Persaingan Usaha (KPPU).

C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan)

4. Tindak Pidana Terkait dengan PBJP

KONSULTANSI (lanjutan)

4. Tindak Pidana Terkait dengan PBJP

a. Tindak pidana korupsi :p p1) Suap;2) Mark-up harga;3) Fiktif;4) Gratifikasi;5) Pengaturan pelelangan5) Pengaturan pelelangan.

b Tindak pidana umum :b. Tindak pidana umum :1) Pemalsuan dokumen;2) Penipuan2) Penipuan.

D. PENYEBAB TERJADINYA PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PBJP

1. Ketidakmatangan perencanaan kegiatan (pengadaan).

2 d h d d h2. Tumpang tindihnya aturan pusat dan daerah serta pengaturan antarsektor terkait keuangan (terutama pengadaan).

3 Pejabat pelaksana pengadaan tidak profesional3. Pejabat pelaksana pengadaan tidak profesional.

4. Adanya intervensi dari pihak lain (Oknum pimpinan/atasan/DPR/D) dalam proses pengadaan.p p g

5. Niat para pejabat pelaksana pengadaan menyimpang dari ketentuanpengadaan dengan tujuan mencari keuntungan.

6. Persekongkolan dan pengaturan pengadaan oleh para penyediabarang/jasa.

E. UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA MASALAH HUKUM DALAM PBJP

1 P k i t / d h dib t t1. Perencanaan kegiatan/pengadaan harus dibuat secara cermatdan sesuai dengan kebutuhan.

2 Sinkronisasi pengaturan pusat dengan pengaturan daerah dan2. Sinkronisasi pengaturan pusat dengan pengaturan daerah danpengaturan sektoral.

3 Peningkatan pemahaman pengadaan untuk seluruh pejabat3. Peningkatan pemahaman pengadaan untuk seluruh pejabatpelaksana pengadaan (Pimpinan, PPK, Panitia/pejabatpengadaan).

4. Menolak dan menghindari segala jenis intervensi dalamproses pengadaan.

5. Disiplin menerapkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan;

6. Meningkatkan persaingan sehat melalui pengadaan secarag p g p gelektronik.

F. PERAN LKPP DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN YANG KREDIBELSISTEM PENGADAAN YANG KREDIBEL

1. LKPP menyusun kebijakan di bidang pengadaan : RUU Pengadaan, Perpres pengadaan, dan Manual prosesg , p p g , ppengadaan.

2 Pengembangan SDM di bidang pengadaan :2. Pengembangan SDM di bidang pengadaan : Sertifikasi ahli pengadaan, pengembangan kurikulum danlembaga pelatihan pengadaan, g p p g ,

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan sertapengembangan E procurementpengembangan E-procurement.

4. Memberikan bimbingan, advokasi, dan pemberian pendapat, rekomendasi, dan koreksi dalam proses pengadaanbarang/jasa.

G. PERAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPPPENYELESAIAN SANGGAH LKPP

M b ik P l Bid H k D P l i S hMemberikan Pelayanan Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:a Bimbingan teknis persiapan dan pelaksanaan pengadaana. Bimbingan teknis persiapan dan pelaksanaan pengadaan.b. Pendampingan proses pengadaan.c. Pemberian pendapat, rekomendasi dan koreksi terkait sanggah

banding dan pengaduan dalam proses pelaksanaan pengadaan.d. Pemberian pendapat , rekomendasi dan koreksi terkait sengketa

audit dan sengketa kontrakaudit dan sengketa kontrak.e. Pemberian keterangan ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan

persidangan perkara pidana dan persaingan usaha yang terkaitpengadaan barang/jasa.

f. Pemberian keterangan ahli dalam persidangan di pengadilanumum tipikor KPPU dan PTUN untuk perkara pidana korupsiumum, tipikor, KPPU, dan PTUN untuk perkara pidana, korupsi, perdata, persaingan usaha, dan tata usaha negara.

VII.VII. PENUTUPPENUTUPPengadaanPengadaan BBarangarang/J/Jasaasa PPemerintahemerintah

Yang Yang KredibelKredibel

Meningkatkan Efisiensi Dan EfektivitasMeningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Keuangan Negara

Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik

M i k tk D S i N i l

Pelayanan Publik

Meningkatkan Daya Saing NasionalMensejahterakan Bangsa

SISTEM PENGADAAN NASIONAL YANG KREDIBELYANG KREDIBEL

MENSEJAHTERAKAN BANGSA

TERIMA KASIH

Pokok Kebijakan & Implikasi Hukum Pengadaan Jasa ... · PDF fileDis ik P d A Disk si N si lisampaikan Pada Acara Diskusi Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa ...

Documents