Pikiran Rakyat Pohtik Kongkalikong P RESIDEN Susilo Bam- bang Yudhoyono men- gaku senang dengan terungkapnya kasus-kasus penyimpangan penggunaan anggaran yang melibatkan oknum eksekutif dan legislatif, terutama jajaran pemerintahan dan DPR. "Boleh saya sebut dengan istilah kongkalikong, se- jak perencanaan sudah kongka- likong, pelaksanaannya kongka- likong, negara dirugikan." (Piki- ran Rakyat, 20 Juli 2012). Pernyataan SBY tersebut tidak hanya menegaskan adanya praktik pelanggaran hukum di lingkaran istana (eksekutif) dan Senayan (legislatif),juga betapa gamang dan sulitnya praktik kerja sama negatif, kolusi, dan korupsi diberantas di ranah birokrasi. lronisnya, hal ini ter- jadi di lingkaran pusat kekuasaan. Dan logika seder- hananya, bagaimana pula prak- tik kongkalikong (kerja sama dalam hal yang negatif) ini di tingkat birokrasi di daerah, yang jauh dari pengawasan presiden? Jadi apa yang disampaikan SBYibarat "menepuk air di du- lang terpercik muka sendiri". Bukan hanya legislatif dan ek- sekutif juga yudikatif sama- sama bermasalah dengan prak- tik kongkalikong yang sangat parah dan klasik.Untuk keluar dari masalah ini, tentu bukan hanya melalui sindiran atau sekadar tahu banyak. Perlu tin- dakan nyata dan keberanian SBY. Jika tidak dimulai, akumulasi kemarahan dan kekesalan masyarakat akan terus berkeca- muk tanpa kepastian dan suatu saat akan berubah wujud men- jadi ''bola panas". Syahwat untuk melakukan kongkalikong merupakan cikal bakal dalam melakukan tin- dakan korupsi dan kolusi. Ini bersumber dari kondisi mental yang paling I inti dalam diri manusia dan setiap manusia memiliki potensi untuk melakukannya. Jika ada tuntu- tan, dorongan, dan kesempatan. Bisa karena kebutuhan mendesak, sifat rakus yang luar biasa yang diciptakan melalui naluri biologis terhadap materi dan kekuasaan. Sifat dasar buruk manusia ini semakin menemukan ruang, tempat dan waktu, ketika ne- gara (pemerintah) telah lemah dan tak berdaya menegakkan payung hukum sebagai pedo- inan bersama baik dalam men- gelola birokrasi dan atau sosial kemasyarakatan. Maka muncul sosok-sosok elite negara dan masyarakat (politisi) yang men- ganggap kongkalikong, tahu sama tahu, saling pengertian, saling menguntungkan, pat gulipat wewenang dan kekuasaan menjadi satu tuntu- tan dan atau keharusan. Jika tidak, akan m~njadi sosok manusia yang "tidaknor- mal" atau melawan arus situasi, dan risikonya, orang yang masih dianggap jujur di lingkaran ini akan dianggap penghalang, sok bersih, munafik, moralis, dan lain sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan dan menyakitkan, praktik kongkalikong ini tidak menge- nal identitas dan ideologi dan agama apapun. Banyak orang tak menyangka bahwa pen- gadaan Alquran saja masih saja penuh dengan syahwat kongka- likong. Demikian juga dengan pemotongan gaji, raskin, BLT, dan bantuan sosial lainnya. Lembaga penegak hukum alih- alih menjadi lembaga steril dari kongkalikong dan terdepan dalam menegakkan VU Antiko- rupsi, malah sebaliknya. Jenis pelajaran dan pengala- man praktik sosial politik apala- gi yanghendak disampaikan SBYmelalui wacana keprihati- nannya? Menurut data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia lima tahun terakhir sampai zon, menempatkanIndonesia berada pada peringkat 100 dari total 183 negara yang disurvei, mungkin ada sedikitpen- ingkatan dalam IPK dari 2.3 pa- da tahun 2007 menjadi 3 pada di tahun 2011, Pemberitaan media massa dan jejaring sosial tentang berbagai kasus pelanggaran hukum oleh para elite birokrasi, politisi dan atau pengusaha, di satu sisi benar-benar luar biasa bebasnya. Akan tetapi di sisilain kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab sosial dan ke- I sadaran .akan berdampak negatif. Maka yang muncul adalah satu panggung peradilan oleh pers dan masyarakat luas, termasuk di media jejaring sosial. Dan khusus pada media televisi (dengan waktu yang san- gat terbatas), seringkali topik korupsi yang dibahas tak men- dapat solusi apapun, kecuali perdebatan dan menyulut ter- jadinya konflik serta memban- gun opini negatif masyarakat. Harapan masyarakat untuk bisa keluar dari politik kongka- likong alias KKNyang semakin hari semakin parah, tentu diala- matkan pada negara (pemerin- tah) dengan .segala 'kapasitas dan kapabilitasnya, untuk be- rani mengambil langkah- langkah progresif dan terukur. Sebab, pertaruhannya adalah negara dalam konteks NKRI dan global. Sehingga diperlukan gaya kepemimpinan yang tegas dan profesional tanpa pilih tebang, tebang pilih dalam menegakkan kepastian hukum. Pemerintahan demokratis akan mendistribusikan kembali kekuasaan antara dua levelyang berbeda guna meningkatkan pertanggungjawaban secara menyeluruh dari agensi-agensi. yang bertanggungjawab ter- hadap pemeriritahaii aan Juga I ,menyediakan kerangka hukum yang menjamin hak-hak demokratis bagi semua orang. David Held (1991) men- gungkapkan bahwa prinsip otonomi yang rnerupakan jan- tung demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang hams menikmati hak-hakyang sama (disertai kewajiban yang sama pula) dalamkerangka yang membangkitkan sekaligus membatasikesempatan-kesem- patan yang ada; bahwa mereka bebas dan mempunyai per- samaan hak dalam menentukan hidup mereka sendiri sepanjang tidak meniadakan hak orang lain. Semoga mimpi Indonesia bersih dari KKN dan rakyat se- jahtera cepat terwujud.*** Iqlplnl Hum;s Unpad 2012