(pnpm-mp) dalam meningkatkan pendapatan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN

(PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN

PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH

DI KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2009

SKRIPSI

Oleh:

RINA ANJARWATI

X7406082

PENDIDIKAN TATA NIAGA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – MANDIRI PERDESAAN

(PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN

PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH

DI KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2009

Oleh:

RINA ANJARWATI

X7406082

PENDIDIKAN TATA NIAGA

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana

Pendidikan Program Studi Pedidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus

Pendidikan Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

iii

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Dra. Harini, M.Pd NIP. 195805241983 032.001

Pembimbing II

Jonet Arianto,SE,MM NIP. 19750728 2005 01.1002


commit to user

iv

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima

untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang tanda tangan

Ketua : Sudarno, S.Pd, M.Pd

Sekretaris : Drs. Soemarsono, M.Pd

Anggota I : Dra. Harini, M.Pd

Anggota II : Jonet Ariyanto, SE, MM

Disahkan oleh:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.

NIP 196007271987 021.001


commit to user

v

ABSTRAK

Rina Anjarwati. IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH DI KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2011.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Prosedur pemberian

kredit PNPM-MP. (2) Kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah

dalam proses pemberian kredit PNPM-MP. (3) Kendala yang dihadapi Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) dalam proses penarikan kredit PNPM-MP. (4) Upaya

yang dilakukan pedagang dan pengelola UPK dalam mengatasi kendala tersebut.

(5) Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat bantuan

kredit PNPM-MP.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi

tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan terdiri dari informan serta

dokumen. Teknik sampling yang dipergunakan adalah purposive sampling dan

snowball sampling. Dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara dan

dokumentasi. Untuk keabsahan data teknik yang digunakan adalah triangulasi

sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model

interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Prosedur

pemberian kredit PNPM-MP meliputi pengajuan proposal dana pinjaman disertai

nama setiap anggota, jenis usaha mereka, besar jumlah dana yang dipinjam, dan

dilampiri foto copy KTP setiap anggota yang masih aktif. Sedangkan persyaratan

yang harus dipenuhi agar dapat meminjam dana yaitu setiap anggota mempunyai

kelompok dan mempunyai usaha yang produktif. Setelah itu Tim Verifikasi dari

kecamatan mengadakan studi kelayakan untuk menentukan layak atau tidaknya

pedagang mendapat bantuan kredit. Jika dikatakan layak maka dana yang diajukan

dapat cair dan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal

kesepakatan. 2) Kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam


commit to user

vi

proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan adalah kesulitan mengangsur

pinjaman, hal ini disebabkan menurunnya usaha yang mereka jalankan 3) Kendala

yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam penarikan kredit PNPM

Mandiri Perdesaan sebenarnya tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama

yang baik antara pihak UPK, tim pengelola kegiatan (TPK) serta para pedagang

golongan ekonomi lemah terjadi kendala apabila mengalami kredit macet. 4)

Upaya yang dilakukan pedagang untuk menghadapi kendala tersebut adalah

kelompok pengguna jauh-jauh hari sebelum tanggal pengembalian angsuran

berusaha mengumpulkan uang tersebut dari hasil keuntungan yang diperoleh

setiap berdagang. 5) Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa program ini telah

mampu memberikan sumbangan terhadap perbaikan ekonomi pedagang golongan

ekonomi lemah walaupun sepenuhnya belum mencapai target. Hal ini dapat

dilihat dengan adanya peningkatan jumlah dana yang dipinjam dan usaha mereka

bertambah besar.


commit to user

vii

ABSTRACT

Rina Anjarwati. IMPLEMENTATION OF LENDING PROGRAM-INDEPENDENT NATIONAL RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT (PNPM-MP) INCREASE IN REVENUE TRADERS GROUP IN WEAK ECONOMIC SUB Bringin NGAWI DISTRICT IN 2009, Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education faculty of Surakarta 11 Maret, January 2011.

The purpose of this study was to determine (1) lending procedures

PNPM-MP. (2) obstacles faced by traders of the economically weak in the

lending process PNPM-MP. (3) Obstacles faced Activity Management Unit

(DMU) in the process of withdrawal of credits PNPM-MP. (4) The efforts of

merchants and UPK managers in overcoming these obstacles. (5) Revenue traders

economically weak after obtaining credit assistance PNPM-MP.

This study used a qualitative descriptive method with a single fixed

strategy. Source data used consisted of informants, research sites and documents.

The sampling technique used was purposive sampling. In collecting data using

interviews, observation and documentation. For the validity of data triangulation

technique used was the source. The data analysis technique used is an interactive

model analysis techniques.

Based on the results of this study concluded that 1) The procedures for granting

credit PNPM-MP include the submission of a loan proposal along with the name

of each member, their businesses, a large amount of funds borrowed, and

enclosing a copy of ID card of each member who is still active. While the

requirements that must be met in order to borrow the funds which each member

has a group and have a productive business. After this verification team from the

district conducted a feasibility study to determine whether or not merchants get

credit assistance. If is feasible, the funds proposed to liquid and installment

payments made each month according to the date of the agreement. 2)

Constraints faced by traders of the economically weak in the process of loan

repayment PNPM Rural is the difficulty repay the loan, this is due to declining


commit to user

viii

business that they run 3) obstacle faced by the Activity Management Unit (DMU)

in PNPM Rural credit withdrawal does not exist. This was due to good

cooperation between the UPK, team management activities (TPK) and the

merchants of the economically weak constraints occur when having bad credit. 4)

The efforts of traders to deal with these constraints are groups of users well in

advance before the date of repayment installments are trying to collect money

from the profits obtained by each trade. 5) From the research results can be seen

that this program has been able to contribute towards economic recovery despite

weak economic traders fully achieve the target. It can be seen with an increase in

the amount of funds borrowed and grow their businesses.


commit to user

ix

MOTTO

HR Ahmad Bin Tabrani

Selamat datang kepada penuntut ilmu

Sesungguhnya penuntut ilmu dikitari malaikat dengan sayapnya

Kemudian sebagian mereka menaiki yang lainnya

Hingga mencapai langit dunia

Karena kecintaan mereka kepada apa yang ia tahu

Ahmad Bin Ismail

Buku adalah teman yang tidak mendahuluimu. Teman yang tidak memanggilmu

ketika kamu bekerja. Teman bicara yang tidak memaksamu berdandan ketika

menghadapinya. Teman hidup yang tidak menyanjungmu. Kawan yang tidak

membosankan. Penasehat yang tidak mencari-cari kesalahan.

Q.S. Al Insyiroh : 6-7

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain.


commit to user

x

PERSEMBAHAN

Kusuntingkan skripsi ini untuk:

- Almarhum ayah dan ibuku atas do’a, kasih sayang dan perjuangannya

demi masa depanku.

- Saudara sekandungku Kiki Trismawati yang selalu mewarnai hidupku

- Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan

menginspirasiku menyusun skripsi ini ( Niken, Nining, Mbak Yati, Mbak

Nana’, Fahim, Rika, Hani’, Ellin, Yuana, dll )

- Teman-teman PTN angkatan’06 yang telah memberikan semangat dan

saran dalam menyusun skripsi ini

- FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, almamater tercinta


commit to user

xi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini

dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan,

saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, yang semuanya dapat

memberikan kemudahan dan menunjang dalam menyelesaikan penulisan skripsi

ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui

permohonan skripsi;

2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi;

3. Drs. Sutaryadi, M.Pd., Ketua Program Pendidikan Ekonomi Jurusan P.IPS

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi;

4. Dra. Harini, M.Pd., pembimbing I dan Jonet Aryanto N, S.E, M.M., selaku

Pembimbing II yang memberikan banyak arahan dan bimbingan serta

petunjuk yang berharga kepada penulis dalam menyusun skripsi;

5. Prof. Dr. Soetarno, M.Pd., Pembimbing Akademik, yang telah memberikan

arahan dan bimbingan selama menjadi mahasiswa di Pendidikan Tata Niaga

FKIP UNS;

6. Sudarno, S.Pd, M.Pd., Ketua BKK Pendidikan Tata Niaga Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah

memberikan ijin untuk menyusun skripsi;

7. Bapak/Ibu dosen Khususnya BKK Pendidikan Tata Niaga yang telah

memberi banyak ilmu kepada penulis selama dibangku kuliah;


commit to user

xii

8. Teman-teman seperjuangan PTN 2006, yang memberikan dukungan kepada

penulis;

9. Seluruh informan yang telah memberikan informasi-informasi yang sangat

berguna dalam penulisan skripsi ini;

10. Ali Mustofa, S.Kom, selaku ketua UPK Kecamatan Bringin beserta stafnya

yang telah berkenan memberikan ijin penelitian;

11. Tim pengelola UPK bapak Arif dan bapak Didik yang telah banyak

membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi informasi

sebanyak mungkin mengenai kredit PNPM-MP;

12. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah

wawasan bagi para pembaca.

Surakarta, Januari 2011

Penulis


commit to user

xiii

DAFTAR ISI

JUDUL ........................................................................................................... i

PENGAJUAN SKRIPSI ............................................................................... ii

PERSETUJUAN ............................................................................................ iii

PENGESAHAN ............................................................................................. iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

MOTTO ......................................................................................................... ix

PERSEMBAHAN .......................................................................................... x

KATA PENGANTAR ................................................................................... xi

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xvii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1

B. Perumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 5

BAB II LANDASAN TEORI ...................................................................... 7

A. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 7

1. Tinjauan tentang Kredit .................................................................... 7

2. Tinjauan tentang PNPM-MP ............................................................. 16

3. Tinjauan tentang Pedagang ............................................................... 33

4. Tinjauan tentang Pendapatan ............................................................ 35

5. Hasil Penelitian yang Relevan .......................................................... 37

B. Kerangka Berpikir .................................................................................. 38

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 42

A. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................ 42

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ............................................................... 42

C. Sumber Data ........................................................................................... 44


commit to user

xiv

D. Teknik Sampling (Cuplikan) .................................................................. 46

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 47

F. Validitas Data ......................................................................................... 50

G. Analisis Data .......................................................................................... 51

H. Prosedur Penelitian ................................................................................. 53

BAB IV HASIL PENELITIAN .................................................................... 56

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .................................................................. 56

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian ....................................................... 60

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Teori .................................. 72

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .................................... 77

A. Simpulan ............................................................................................... 77

B. Implikasi ................................................................................................ 80

C. Saran ..................................................................................................... 81

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 83

LAMPIRAN ................................................................................................... 85


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bringin ………............……….... 57

2. Sarana Perekonomian di Kecamatan Bringin ……………………............... 58

3. Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Kredit untuk SPP …………...……... 59

4. Peningkatan Modal Pedagang Setelah Menerima Kredit ………………… 70

5. Peningkatan Pendapatan Pedagang Setelah Menerima Kredit ……............. 72


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK ………………...... 22

2. Struktur Organisasi PNPM Mandiri …………………… ………............... 32

3. Struktur Kelembagaan Tingkat Kecamatan…………………….................. 33

4. Kerangka Berfikir ………………………………………………............... 41

5. Model Analisis Interaktif ………………………………………………..... 54

6. Prosedur Penelitian ………………………………………………. ………. 55


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Jadual Penelitian …………………………………………………............... 87

2. Daftar Pedoman Wawancara ……………………………………………… 88

3. Daftar Informan …………………………………………………………… 90

4. Daftar Field note …………………………………………………………... 93

5. Validitas Data ……………………………………………………………... 132

6. Contoh Proposal pengajuan dana dan Berita Acara ………………………. 146

7 Permohonan Ijin Penelitian ……………………………………………….. 173

8 Dokumentasi ………………………………………………………………. 177


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah

satu fokus pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan untuk mencapai

kesejahteraan. Sedemikian pentingnya sektor perekonomian ini sehingga dalam

pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat

mempengaruhinya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Salah

satu masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dewasa ini adalah

kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga

pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan

antar wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya

kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk

menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang

berdimensi pemberdayaan.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pembangunan nasional yaitu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur baik material maupun spiritual yang mencakup seluruh strata masyarakat

perdesaan. Penduduk di daerah perdesaan mempunyai mata pencaharian sebagai

petani pada umumnya. Petani mempunyai sikap hidup dan ciri khas, sitem kerja

tetap dan terus menerus merupakan kegiatan rutinitas petani.

Masyarakat perdesaan sebagai komunitas kehidupan warga tergantung

dan dipengaruhi sektor pertanian. Pola kehidupan masyarakat masih sederhana

dengan karakteristik kehidupan homogen serta budaya dan tradisinya mengacu

pada orientasi masa lalu. Masyarakat perdesaan yang terdapat di berbagai wilayah

Indonesia terutama pada waktu dulu pola agraris tradisional mendominasi aspek

kehidupan masyarakat. Pertanian merupakan suatu mata pencaharian di

masyarakat perdesaan. Pendapatan dari sektor pertanian rendah dan jumlahnya

tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pola penerimaan dan

pengeluaran masyarakat perdesaan yang bersifat musiman dan sangat tergantung


commit to user

2

pada alam menyebabkan mereka mencari biaya diluar sektor pertanian. Berbeda

dengan dulu, sekarang ini pertanian di Indonesia semakin menurun. Biaya

produksi yang dikeluarkan oleh para petani lebih banyak terbukti dengan harga

pupuk yang semakin mahal dan pengairan yang sulit, sehingga tidak sebanding

dengan hasil yang mereka peroleh. Harga hasil pertanian semakin tidak menentu

sehingga berdampak bagi perekonomian para petani Indonesia.

Sekarang ini banyak petani yang tidak hanya bekerja di sawah saja,

mereka berusaha untuk mendapatkan uang tambahan, salah satunya dengan

berdagang. Di daerah perdesaan kebanyakan yang membuka usaha berdagang

adalah para ibu rumah tangga. Berbagai macam jenis yang mereka jual, ada yang

berjualan sayur-mayur keliling desa, makanan kecil, toko yang menjual kebutuhan

sehari-hari, bahkan ada yang menjual palawija di pasar.

Modal merupakan unsur yang sangat penting bagi masyarakat dalam

melakukan suatu usaha untuk berdagang, tetapi pada umumnya pada masyarakat

perdesaan mempunyai kesulitan dalam kelemahan modal. Adanya kekurangan

modal ini membuat ruang gerak aktivitas masyarakat perdesaan khususnya para

pedagang golongan ekonomi lemah menjadi terbatas. Padahal modal merupakan

unsur yang essensial dalam mendukung peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Kebutuhan kredit modal bagi para petani perdesaan yang berdagang

sebagian besar termasuk masyarakat golongan lemah sangat penting untuk

membuka usaha. Namun para pedagang golongan ekonomi lemah ini sulit untuk

memperoleh kredit terutama ketika mengajukan permohonan kredit di bank yang

berskala besar dan umum. Bank yang berskala besar dan umum mempunyai

prosedur perkreditan yang rumit yang mengharuskan debitur untuk memberikan

jaminan. Padahal para pedagang golongan ekonomi lemah pada umumnya tidak

memiliki barang yang cukup berharga yang dapat dijadikan jaminan kredit. Ada

juga pihak yang dapat memberikan kredit kepada mereka yaitu renternir.

Renternir memberikan kredit tanpa jaminan dan prosesnya cepat. Setiap hari para

pedagang tersebut bisa mengangsur semampu mereka tanpa harus dibatasi berapa

jumlah yang harus mereka angsur. Namun tanpa mereka sadari justru


commit to user

3

pengembalian beserta bunganya sangat tinggi. Untuk itu pemerintah harus campur

tangan membantu mereka dalam memecahkan masalah tersebut.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri N0. 414.2/842/PMD tahun

2002 perihal program pemberdayaan masyarakat dengan transparasi dan

akuntabilitas publik, Pemerintah membentuk Program Pengembangan Kecamatan

yang berupaya menanggulangi kemiskinan. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai

pada 1998/1999 sampai 2002, fase kedua (PPK II) dimulai pada tahun 2003 dan

berlangsung hingga 2006, sedangkan fase ketiga (PPK III) telah dimulai pada

awal tahun 2006.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM

Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah

khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu

program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di

wilayah perdesaan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan

pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini

dinilai berhasil.

Adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi para pedagang yang kesulitan modal. PNPM Mandiri Perdesaan

memberikan bantuan kredit dengan prosedur yang mudah sehingga diharapkan

mereka dapat memperluas dan meningkatkan usahanya agar memperoleh

peningkatan pendapatan. Tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di

perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan

pengelolaan pembangunan.

Keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan di lingkup Kecamatan khususnya

di Kecamatan Bringin diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pedagang

golongan ekonomi lemah dalam usahanya mengatasi kesulitan permodalan dan

upaya meningkatkan pendapatan dengan memberikan kemudahan-kemudahan

untuk mendapatkan modal usaha dalam bentuk kredit, sehingga diharapkan


commit to user

4

mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Pemerintah berharap dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini masyarakat

pedagang golongan ekonomi lemah mampu meningkatkan taraf hidup mereka,

sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup yang

lebih baik.

Penelitian yang relevan dan selaras dengan judul penelitian ini dijumpai

dalam penelitian Shofia Arini tahun 2008 tentang Implementasi Pemberian Kredit

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Meningkatkan Pendapatan

Pedagang Golongan Ekonomi Lemah di Kecamatan Polokarto Kabupaten

Sukoharjo. Hasil penelitiannya dalam prosedur pemberian kredit sebagian besar

masyarakat perdesaan sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, jika

ada yang belum memenuhi persyaratan itu dikarenakan belum mengumpulkan

KTP. Kredit PPK tersebut digunakan oleh pedagang untuk menambah modal

usaha mereka, sehingga setelah mendapat bantuan kredit PPK ini banyak

pendapatan pedagang yang meningkat serta jumlah barang dagangan bertambah.

Persentase peningkatan pendapatan mulai dari 25%-100%. Hambatan yang

dihadapi pedagang dalam proses pemberian kredit PPK yaitu dalam proposal

misalnya ada KTP yang sudah tidak berlaku dicantumkan dalam proposal dan

setelah diadakan verifikasi ke lapangan besarnya kredit yang diajukan dalam surat

perjanjian tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan pedagang, sehingga ada

perbaikan proposal. Selain itu ada juga pedagang yang merasa kecewa karena

jumlah kredit yang cair tidak sesuai dengan jumlah pengajuan kredit. Upaya yang

dilakukan UPK untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pihak UPK berjanji jika

nanti dalam pelunasan tidak ada yang terlambat maka untuk pengajuan kredit

berikutnya akan sesuai dengan permohonan kredit. Dari hasil penelitian ini maka

penulis tertarik mengadakan penelitian di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

yang sudah melaksanakan program PNPM-MP di 10 Kelurahan.

Dengan melihat latar belakang yang ada serta penelitian yang sudah

dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul

”IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – MANDIRI PERDESAAN (PNPM-


commit to user

5

MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG

GOLONGAN EKONOMI LEMAH DI KECAMATAN BRINGIN

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009 ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas,

maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan

pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin

Kabupaten Ngawi tahun 2009 ?

2. Apakah kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam

proses pemberian kredit PNPM-MP ?

3. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam proses

penarikan kredit PNPM-MP ?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi

oleh pedagang dan pengelola UPK?

5. Bagaimana pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat

bantuan kredit PNPM-MP ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam

meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan

Bringin Kabupaten Ngawi.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi

lemah dalam proses pemberian kredit PNPM-MP.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

dalam proses penarikan kredit PNPM-MP.

4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang

dihadapi oleh pedagang dan pengelola UPK.


commit to user

6

5. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan pedagang golongan ekonomi

lemah setelah mendapat bantuan kredit PNPM-MP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis

yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis

yang dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah-masalah

yang aktual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk

memperdalam mata kuliah manajemen perbankan.

b. Memperkaya khasanah penelitian dan memberikan sumbangan bagi ilmu

pengetahuan khususnya tentang perkreditan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai studi untuk mengkaji dan merealisasikan teori yang

telah diperoleh selama ini dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Pengelola UPK

Memberi informasi kepada pengelola PNPM-MP mengenai kondisi

pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat bantuan kredit.

c. Bagi Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

Dapat memberi masukan bagi para pedagang golongan ekonomi lemah akan

pentingnya memanfaatkan kredit PNPM-MP dalam rangka meningkatkan

pendapatan yang akan berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.


commit to user

7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan landasan

teori bagi jalannya penelitian. Teori digunakan sebagai dasar pijakan dalam

penelitian sehingga tidak melenceng dari rumusan masalah atau tujuan penelitian.

1. Tinjauan tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat, karena banyak orang melakukan transaksi jual beli melalui kredit

selain tunai. Kata Credit berasal dari perkataan lain credo, yang berarti I Belive, I

Trust, saya percaya atau saya memenuhi kepercayaan. Perkataan credo berasal

dari kombinasi perkataan sansekerta cred yang berarti kepercayaan (trust) dan

perkataan latin do, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut

menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi

credere dan creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Maka terkandung

pengertian bahwa lembaga keuangan pemberi kredit selaku kreditur percaya

meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah selaku debitur, karena debitur dapat

dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka

waktu yang telah ditentukan.

Menurut Raymond P. Kent, yang dikutip oleh Thomas Suyatno, H.A

Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala (2003:12)

mengatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau

kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu

yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. Lebih lanjut

dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dikutip Kasmir (2002: 73)

mengartikan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan kredit itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.


commit to user

8

Definisi lain tentang kredit menurut Veithzal Rifai & Adrian Permata

(2006: 4) mengatakan bahwa “Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang

dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada

pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari

penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua

belah pihak”.

Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada

debitur untuk meningkatkan usahanya, untuk mencapai keuntungan yang dicita-

citakan. Dalam prakteknya pemberian kredit adalah pemberian pinjaman oleh

kreditur kepada debitur untuk membiayai kegiatan usahanya, dalam jumlah

tertentu, dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dengan ketentuan-

ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit

yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali termasuk

beban bunga yang harus dibayar.

b. Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian

kredit adalah pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan

benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan

waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Secara garis besar unsur-

unsur kredit menurut Thomas Suyatno, et al (2003: 14) adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik

dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali

dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2) Waktu

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi

yang akan diterima pada masa akan datang.


commit to user

9

3) Degree of risk (tingkat risiko)

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi

yang akan diterima kemudian hari.

4) Prestasi

Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau

uang. Dalam perkembangan perkreditan dalam modern ini maka yang

dimaksudkan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Unsur-unsur kredit yang terdiri dari kepercayaan, waktu, degree of risk

(tingkat risiko), dan prestasi harus benar-benar dipahami oleh pihak pemberi

kredit dan peminjam kredit. Hal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi

adanya kesepakatan terjadinya perjanjian kredit diantara dua belah pihak.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan

sesuai dengan prinsip ekonomi yang berarti pengorbanan yang sekecil-kecilnya

untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Lembaga

pemberi kredit dalam hal ini akan memberikan kredit jika ia benar-benar merasa

yakin bahwa nasabah yang akan menerima itu mampu dan mau mengembalikan

kredit yang telah diterimanya. Sehingga dapat disimpulkan unsur keamanan

(safety) dan sekaligus unsur keuntungan (profitability) dari suatu unsur kredit

yang saling berkaitan.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak

dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya

tujuan pemberian kredit seperti yang diungkapkan oleh Kasmir (2002:105) adalah

sebagai berikut :

1) Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh

kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh

nasabah.


commit to user

10

2) Membantu usaha nasabah

Bantuan ini berupa dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan

dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti

adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai

sektor, terutama sektor riil.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan seperti

yang diungkapkan Thomas Suyatno et al (2003: 16) yaitu :

1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, para pemilik uang/modal

dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang

memerlukan. Kedua, dengan cara dapat menyimpan uangnya pada lembaga-

lembaga keuangan. Oleh bank uang tesebut dapat disalurkan kembali ke

masyarakat dalam bentuk kredit untuk usaha sehingga uang tersebut lebih

bermanfaat.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga dengan

pembayaran tersebut maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

Disamping itu, kredit yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan

peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku

menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada

usaha-usaha antara lain : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan

pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.


commit to user

11

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi

kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga

para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya

dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek

baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek

tersebut. Dengan demikian terserapnya tenaga kerja tersebut maka akan terjadi

pula pemerataan pendapatan.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat

memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada perusahaan-perusahaan di

dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat

hubungan ekonomi antar negara yang besangkutan tetapi juga dapat

meningkatkan hubungan internasional.

Pada umumnya tujuan kredit adalah mencari keuntungan. Keuntungan

dalam pemberian kredit dapat dirasakan oleh beberapa pihak, yaitu lembaga

pemberi kredit, nasabah dan pemerintah. Begitu juga dengan fungsi kredit yang

manfaatnya dapat dirasakan oleh ketiga pihak tersebut.

d. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana.

Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam.

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat

dari berbagai sudut, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Suyatno et al (2003)

adalah sebagai berikut :

1) Kredit dilihat dari sudut tujuannya

a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk

memperlancar jalannya proses konsumtif.


commit to user

12

b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk

memperlancar jalannya proses produksi.

c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk

membeli barang-barang untuk dijual lagi.

2) Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1

tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman

musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1

sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana

tersebut diatas.

c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3

tahun.

3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya

a) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan karena keyakinan bank

atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang

diperjanjikan.

b) Kredit dengan agunan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada

debitur dengan agunan bak barang tetap maupun barang tidak tetap.

4) Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

a) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan

oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal

kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

b) Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang

diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi

atau penanaman modal.

Peminjam dana kredit mempunyai usaha yang berbeda-beda, sehingga

dalam mengajukan permohonan kredit harus disesuaikan dengan jenis kreditnya.

Jenis kredit tergantung dari kemampuan dari pihak peminjam kredit sesuai dengan

usaha mereka.


commit to user

13

e. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Pada dasarnya pihak kreditur khususnya lembaga pemberi kredit pelu

keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman serta bunga

sesuai waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu untuk memperkecil resiko

dalam memberikan kredit pihak pemberi uang (kreditur) harus

mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan

membayar seorang debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Maka biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan

dengan analisis 6C menurut Veithzal Rifai & Adrian Permata (2006) adalah

sebagai berikut :

1) Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian watak sangat berguna

untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2) Capital

Capital adalah jumlah dana /modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.

Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat

kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai

seluruh modal yang diperlukan.

3) Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan

usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini bermanfaat

untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk

mengembalikan hutangnya secara tepat waktu.

4) Collateral

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan

terhadap kredit yang diterimanya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh

mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.


commit to user

14

5) Condition of Economy

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi,

budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang

kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.

6) Constraint

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Prisip-prinsip kredit yang terdiri dari character, capital, capacity,

collateral, condition of economy, dan constraint, semuanya harus dipenuhi oleh

nasabah. Karena jika salah satu unsur tersebut tidak dapat dipenuhi oleh nasabah

maka lembaga pemberi kredit tidak akan memberikan dana pinjaman kredit

kepada nasabah.

f. Prosedur Umum Kredit

Untuk memperoleh kredit, seorang nasabah (debitur) harus melalui

prosedur pemberian kredit, begitu juga bagi kreditur harus melalui prosedur-

prosedur tertentu untuk dapat memberikan kredit. Menurut Thomas Suyatno et al

(2003) menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit meliputi tahap-tahap

sebagai berikut :

1) Permohonan Kredit

Permohonan kredit meliputi :

1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.

2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah

berakhir jangka waktunya.

4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas

kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan,

perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

2) Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemohon

kredit atau debitur, kemudian mengumpulkan data yang berhubungan dengan


commit to user

15

permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data

ekstern. Penyidik juga harus memeriksa kebenaran dan kewajiban mengenai

hal-hal yang dikemukakan debitur dan informasi lainnya. Setelah selesai

malakukan penyidikan, penyidik harus membuat laporan hasil penyidikan.

3) Keputusan atas Permohonan Kredit

Setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil

keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan

fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan

kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada

dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat

pengambil keputusan, harus dibutuhkan secara tertulis.

4) Penolakan Permohonan Kredit

Dalam pengajuan sebuah permohonan kredit oleh calon nasabah kepada

lembaga pemberi kredit, ada kemungkinan ditolak. Penolakan permohonan

kredit dilakukan oleh bagian kredit dengan pertimbangan-pertimbangan yang

matang. Penolakan permohonan kredit dapat dilakukan apabila permohonan

kredit dianggap tidak memenuhi syarat. Surat penolakan harus disampaikan

secara tertulis kepada pemohon kredit dan harus disertai dengan alasan serta

dibuat minimal tiga rangkap.

5) Persetujuan Permohonan Kredit

Apabila pemohon kredit telah mampu memenuhi persyaratan yang telah

diajukan oleh kreditur, maka debitur dapat memberikan persetujuan

permohonan kredit.

6) Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit

yang telah disetujui oleh lembaga pemberi kredit. Dalam prakteknya,

pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban

rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Dalam melakukan pencairan kredit

oleh nasabah, kreditur hanya akan menyetujui pencairan kredit apabila syarat-

syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.


commit to user

16

7) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap

lembaga pemberi kredit yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

Proses pemberian kredit harus melalui tahap demi tahap dalam prosedur

pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur. Jika pada salah satu tahap

tersebut nasabah dianggap tidak memenuhi syarat dalam meminjam kredit, maka

nasabah dinyatakan tidak layak untuk memperoleh dana pinjaman kredit.

2.Tinjauan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan

a. Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka

kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program

penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terdiri dari

empat program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, yaitu

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang menjadi PNPM

Mandiri Perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP),

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan

masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah

perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan

kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM

Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan

telah dilakukan sejak tahun 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan

(PPK).

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah pembinaan

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam


commit to user

17

Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan,

serta swadaya masyarakat.

b. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP,

2008: 1) adalah sebagai berikut :

1) Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu

mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di

lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,

serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah

kemiskinan.

2) Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat

dan lembaganya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif,

pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan

kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat dan

pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM

Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai

pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan

masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya

kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui

Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

c. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 1-2) adalah

sebagai berikut :


commit to user

18

1) Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di

perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan

dan pengelolaan pembangunan.

2) Tujuan Khusus

a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya lokal.

c) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif.

d) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat.

e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa.

g) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam

upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Keseluruhan tujuan baik umum maupun khusus dari PNPM Mandiri

Perdesaan semuanya memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat

perdesaan. Sehingga diharapkan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat

tercapai.

d. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP,

2008:2-3) meliputi :

1) Bertumpu pada pembangunan manusia

Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung

terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik

semata.


commit to user

19

2) Otonomi

Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri

dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.

3) Desentralisasi

Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola

kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

4) Berorientasi pada masyarakat miskin

Segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

5) Partisipasi

Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program

dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan

tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

6) Kesetaraan dan Keadilan gender

Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam

perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat

kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran

kedudukan pada saat situasi konflik.

7) Demokratis

Masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan

mufakat.

8) Transparasi dan Akuntabel

Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses

pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral,

teknis, legal, maupun administratif.

9) Prioritas

Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan

mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan

kemiskinan.


commit to user

20

10) Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan

harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan atau nilai-nilai dasar selalu

menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun

tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM

Mandiri Perdesaan.

e. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 3) adalah :

1) Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan

perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara

bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan

bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

2) Kelompok Sasaran

a) Masyarakat miskin di perdesaan,

b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan,

c) Kelembagaan pemerintah lokal.

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya ditujukan kepada

keseluruhan yang berada di tingkat kecamatan baik dari kelembagaan dan

masyarakat miskin di perdesaan yang memberikan keuntungan bagi mereka.

f. Pendanaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat

bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan

didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (TK PNPM MP, 2008: 3) :

1) Sumber dan ketentuan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan

Sumber dana berasal dari:


commit to user

21

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c) Swadaya masyarakat

d) Partisipasi dunia usaha

2) Kriteria alokasi

Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan

mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang

miskin.

3) Mekanisme pencairan dana

Mekanisme pencairan dana BLM dari kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KKPN) atau kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM

(BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut:

a) Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan, Depkeu.

b) Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan

melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah.

c) Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan

Dirjen PMD, Depdagri.

d) Penerbitan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) harus dilampiri dengan

berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang

dilakukan fasilitator kecamatan.

e) Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke

masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal

dari APBN.

f) Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan kemasyarakat harus

utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.


commit to user

22

Perintah Pengajuan SPM, pembayaran Tahapan Penyaluran Kredit Rekening Sesuai Kriteria SP2DLeb3 Kecamatan

Perintah

Pembayaran KABUPATEN

Kredit Rekening

KECAMATAN

Pengajuan SPP Tahapan Penyaluran perjanjian Sesuai Kriteria pendanaan Kecamatan, Lampiran: SPC, BAPDK, KW-1 Dan fotocopy rekening Pengajuan Kolektif BPNPM yang Pencairan Dana pencairan Diverifikasi oleh Sesuai Fasilitator Kabupaten Kebutuhan

DESA

Gambar 1. Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK (Sumber : TK PNPM MP (2008: 4))

Keterangan :

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KCBI : Kantor Cabang Bank Indonesia

BO KPPN : Badan Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

UPK : Unit Pengelola Kegiatan

MAD : Musyawarah Antar Desa

PjOK : Penanggung jawab Operasional Kegiatan

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

SPM : Surat Perintah Membayar

SP2DLb3 : Surat Perintah Pencairan Dana Lembar 3

KPA , Penerbit SPM

Bendahara

KPPN KCBI

BO KKPN

PPK/PjOK UPK/MAD

Kelompok Masyarakat


commit to user

23

4) Mekanisme penyaluran dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM

yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:

a) Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK

dengan TPK.

b) TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan

dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar

desain, RAB, dan lampirannya).

c) Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan

Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

5) Dana operasioanal UPK dan pelaksanaan di Desa

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada

swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut

diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana

operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan

PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana

operasional TPK/desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM

Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa

Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC)untuk desa

yang bersangkutan.

g. Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-

tahapan kegiatan (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Perdesaan

diakses pada tanggal 9 Maret 2010) sebagai berikut :

1) Sosialisasi dan penyebaran informasi program

Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan

mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di

berbagai tingkat pemerintahan.


commit to user

24

2) Proses partisipatif pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pemetaan

sosial

Masyarakat diajak untuk bersama-sama menetukan kriteria kurang mampu

dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori

miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat

peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi

sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk menggagas masa depan

desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling

dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan

pemantauannya.

3) Perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan

Masyarakat memilih fasilitator desa atau kader pemberdayaan masyarakat

desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses

sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan

kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur

pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk

melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumber daya alam dan

manusia di desa masing-masing untuk menggagas masa depan desa.

Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas

pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis

kegiatan pembangunan yang prioritas didanai. PNPM Mandiri Perdesaan

sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat

kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya

sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan dari masyarakat

akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes).

4) Seleksi/ prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan

Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk

memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini

terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan

memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan


commit to user

25

akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum

musyawarah antar desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh

wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan

kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang

tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan

dari masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi

bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5) Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka

Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk

menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola

kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas

pendanaan program. Fasilitator teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan

mendampingi TPK dalam mendisain saran/ prasarana (bila usulan yang

didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran

kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam

pembangunan sarana/prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima

manfaat.

6) Akuntabilitas dan laporan perkembangan

Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan

perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa,

yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada

pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan

kepala desa, serta badan operasioanal dan pemeliharaan kegiatan atau Tim

Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

h. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

1) Perencanaan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta

perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan

sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan pelatihan

KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian


commit to user

26

gagasan sampai dengan musdes perencanaan disebut dengan istilah

Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di

kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD

penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan

koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi kecamatan dalam forum

SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.

2) Pelaksanaan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada

prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya

persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan

ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia,

termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan

pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai

PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku

desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh

Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

3) Pelestarian Kegiatan

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat

memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Di samping

manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses

perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri

Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan

bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM

Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar

belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme

PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.

i. Jenis-jenis Kegiatan yang dapat dibiayai PNPM-MP

Dalam PTO Penjelasan (2008: 1) terdapat jenis-jenis kegiatan yang dapat

dibiayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan, antara lain :


commit to user

27

1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat

memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.

2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan, kesehatan, dan pendidikan,

termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat

(pendidikan non formal).

3) Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi

produktif (UEP) terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan

produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).

4) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan

(SPP).

Sedangakan usaha yang dilakukan pedagang golongan ekonomi lemah

termasuk dalam bantuan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan

untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dana

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disediakan untuk mendanai kegiatan

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari

alokasi BLM. Untuk menjadi kelompok SPP harus memenuhi beberapa

persyaratan (PTO Penjelasan, 2008: 59), antara lain :

1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain

saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang

sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.

2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana

simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.

3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana

pinjaman yang diberikan kepada anggota.

4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.

5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Persyaratan-persyaratan diatas harus dipenuhi oleh kelompok yang berada

di masyarakat perdesaan agar mereka dapat menjadi kelompok SPP dan

mendapatkan bantuan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan.


commit to user

28

Mekanisme pengelolaan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok

Perempuan (SPP) (PTO Penjelasan, 2008: 59-64) adalah sebagai berikut :

1) MAD Sosialisasi

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan

untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami

adanya kegiatan SPP.

2) Musdes Sosialisasi

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan

untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa

memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

3) Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung

dengan proses sebagai berikut :

a) Identifikasi kelompok termasuk kondisi anggota.

b) Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar

dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok

sehingga dapat menjadi pemanfaat.

c) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri:

(1) Daftar kelompok yang diidentifikasi,

(2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan,

(3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin,

(4) Rekap kebutuhan pemanfaat.

4) Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)

5) Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP

adalah :

a) Penetapan formulir verifikasi

b) Proses pelaksanaan verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

(1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam

(2) Persyaratan Kelompok


commit to user

29

(3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian :

(a) Permodalan

(b) Kualitas Pinjaman

(c) Administrasi dan Pengelolaan

(d) Pendapatan

(e) Likuiditas (pendanaan jangka pendek)

(4) Penilaian khusus rencana kegiatan.

(5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi

dengan daftar rumah tangga miskin.

(6) Penilaian Kategorisasi Kelompok.

6) MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas

kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian

ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat

kategori rumah tangga miskin.

7) MAD Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan

usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi

syarat dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan

ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD

Prioritas Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang

akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok

terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang

telah mengelola dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan

proses MAD Perguliran.

8) Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman

paling tidak mencakup hal-hal :

a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: Besar jasa pinjaman

ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga


commit to user

30

keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa

pinjaman menurun atau tetap.

b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.

c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran

dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada

tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.

d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

9) Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri

SPPB dengan bukti penyaluran KW2.

b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.

c) Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah

dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan

Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai

penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. Tujuan kuitansi ini

adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya

mengembalikan kepada UPK.

d) Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai

lampiran kuitansi penerimaan dana.

e) Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat

kepada UPK.

10) Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana

bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah

disepakati dalam MAD yang mencakup :

a) Pelestarian Kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah

(1) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah

jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat

miskin.


commit to user

31

(2) Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri - Perdesaan terutama

keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.

(3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun

kelembagaan kelompok.

(4) Pengembangan layanan kepada masyarakat

(5) Pengembangan permodalan.

b) Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola

simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu

menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan

pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP,

secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi

pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat

perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan

dalam Pengelolaan Dana Bergulir.

j. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang

bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan

PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping,

serta masyarakat baik dipusat maupun daerah. Secara umum, struktur organisasi

PNPM Mandiri digambarkan berikut ini.


commit to user

32

Departemen/LPND TPK Tim Pengendali PNPM

Mandiri

Komunitas Nasional Satker (APBN)

Pusat Konsultasi Provinsi TKPKD Provinsi Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Provinsi

Konsultasi Kabupaten/Kota SKPD Pelaksana TKPKD Kabupaten/Kota Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Satker (APBD) Komponen co-sharing Kab/Kota

Fasilitator BKAD, Penanggung Jawab MAD/K, UPK Operasional Kegiatan (PJOK)

Kecamatan

Lembaga Keswadayaan Masyarakat Masyarakat Penerima Manfaat Desa/Kelurahan

Gambar 2. Struktur Organisasi PNPM Mandiri (Sumber : TP PNPM Mandiri (2008:30))

Catatan: SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah

TKPK = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPKD = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

BKAD = Badan Kerjasama Antar Desa

MAD/K = Musyawarah Antar Desa/Kelurahan

Sedangkan struktur hubungan kelembagaan tingkat Kecamatan menurut

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut :


commit to user

33

Gambar 3. Struktur Kelembagaan-Tingkat Kecamatan

Keterangan :

F-MAD : Fasilitator Musyawarah Antar Desa

BKAD : Badan Kerjasama Antar Desa

BP-UPK : Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan

UPK : Unit Pengelola Kegiatan

TIM-VER : Tim Verifikasi

3. Tinjauan tentang Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

a. Pengertian Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

Menurut Thomas Suyatno et al (2003: 33-34) kriteria pengusaha kecil

golongan ekonomi lemah adalah sebagai berikut :

BP-UPK 2. Sukardi, BA 3. Warsidik, S.Pd 4. Ririn A.

F-MAD

KECAMATAN

BKAD 1. Sukardi, S. Ay 2. Lolo Asih 3. Munaji

UPK 1. Ali M, S.Kom 2. Sri Andayani 3. Kristina PA 1. Hermin Y.

TIM-VER 1. Didik BM, ST 2. Paniem Ama.Pd 3. Nuzulul H, SE


commit to user

34

1) Sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan/atau direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang termasuk orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia Asli.

2) Besar modal/kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK dan KMKP yang mempunyai jumlah harta (total assets) tidak melebihi Rp 300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres Nomor: 29 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp 75 juta, mempunyai jumlah harta tidak melebihi Rp 600 juta.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 9 tahun 1995 dan Surat Edaran

Bank Indonesia No 3/9/Bkr tahun 2001 seperti yang dikutip Suhardjono (2002:33)

yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria :

1) Kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjualan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000. 3) Milik warga negara Indonesia. 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan/ cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai/berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

5) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Sedangkan dalam keanggotaan PNPM Mandiri Perdesaan yang disebut

dengan pedagang golongan ekonomi lemah adalah masyarakat yang mempunyai

usaha mikro. Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No.

40/KMK.06/2003 tahun 2003, yaitu “Usaha produktif milik keluarga atau

perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat

mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00”.

Jadi pedagang golongan ekonomi lemah adalah pengusaha kecil

golongan ekonomi lemah yang mempunyai standar pendapatan ekonomi lebih

rendah dibandingkan dengan standar pendapatan pedagang golongan ekonomi

lemah pada umumnya dalam lingkungan sekitarnya.


commit to user

35

b. Ciri-ciri Usaha Mikro (Pedagang Golongan Ekonomi Lemah)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tahun

2003, ciri-ciri usaha mikro adalah :

1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.

2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

3) Belum melakukan manajemen/catatan keuangan yang sederhanasekalipun, belum atau masih sangat sedikit yang dapat membuat neraca usahanya.

4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya sampai tungkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha atau tengkulak.

5) Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan tapi lebih mengenal renternir atau tengkulak dan tidak memiliki izin usaha.

Pedagang golongan ekonomi lemah di perdesaan pada umumnya mereka

berjualan sayur-mayur, membuka toko yang menjual kebutuhan sehari-hari

masyarakat, menjual palawija di pasar, berternak, dan bertani. Semua usaha

tersebut termasuk dalam ciri-ciri usaha mikro.

4. Tinjauan tentang Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan suatu imbalan baik yang

berupa pendapatan, baik barang maupun uang. Karena dengan uang tersebut

mampu memenuhi kebutuhan mereka agar dapat melangsungkan kehidupannya.

Begitu juga dengan pedagang, pendapatan merupakan hal yang sangat penting

bagi mereka khususnya pedagang golongan ekonomi lemah.

Pengertian pendapatan (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan

yang diakses pada tanggal 9 Maret 2010) menyatakan bahwa “pendapatan adalah

jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari

penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor pendapatan

kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang

diterima setelah dikurangi pengeluaran”. Sedangkan pengertian pendapatan

menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1994 pasal 14 ayat (1) seperti yang

dikutip Shofia Arini (2008: 19) adalah sebagai berikut :


commit to user

36

Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pendapatan atau penghasilan yang diterima dapat berupa uang dan dapat pula berupa barang atau jasa yang ditaksir atau dinilai dengan uang.

Pendapatan dapat diperoleh dari usaha sendiri maupun dari pemberian

orang lain. Jadi pengertian pendapatan adalah penerimaan baik yang berupa uang,

barang dan atau jasa yang dinilai dengan uang yang diterima seseorang dari usaha

sendiri maupun dari pemberian orang lain dalam kurun waktu tertentu.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Besar kecilnya pendapatan khusunya pedagang golongan ekonomi lemah

ditentukan oleh besar kecilnya usaha, kuantitas serta kualitas dari transaksi

penjualan yang dilakukan. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya

usaha, kuantitas serta kualitas transaksi penjualan menurut Shofia Arini (2008:20)


1) Modal Usaha

Modal usaha atau Capital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat

digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya untuk

menambah penghasilan (output). Dalam suatu usaha masalah modal

mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu

usaha yang telah didirikan.

2) Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha identik dengan lamanya waktu seseorang menjalankan

usahanya. Hal ini memberikan asumsi semakin lama seseorang menekuni

usahanya, maka membuat seseorang mendapat pengalaman dan tenik-

teknik baru dalam berdagang.

3) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita karena

merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan manusia.

Pendidikan adalah suatu proses sosial dimana orang dihadapkan pada

pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat


commit to user

37

memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan

kemampuan individu yang optimum.

4) Lokasi Usaha

Seorang pedagang harus mampu memilih lokasi yang strategis untuk

tempat berjualan mereka. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan

oleh pedagang, terutama pedagang kecil golongan ekonomi lemah adalah

faktor pesaing usaha, kondisi lingkungan tempat berjualan dan jauh

dekatnya dengan sumber barang dagangan.

5) Sikap Usaha

Sikap seorang pedagang merupakan sikap dalam mengembangkan

usahanya, adanya sikap usaha dagang dalam diri pedagang menunjukkan

adanya jiwa wiraswasta. Peluang untuk menjadi wiraswasta bisa datang

dari mana saja, asalkan seseorang mempunyai niat dan tekat yang kuat

untuk maju serta bekerja keras.

Faktor-faktor diatas harus diperhatikan pedagang dalam melakukan usaha

mereka. Karena faktor-faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu usaha

dan agar pedagang mampu mempertahankan usaha mereka di tengah persaingan

yang ketat.

5.Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang

relevan untuk dijadikan titik tolak penelitian kita. Penelitian yang relevan dan

selaras dengan judul penelitian ini dijumpai dalam penelitian Miftahul Huda tahun

2009 tentang Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi PNPM PPK

di Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitiannya

adalah (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih rendah yang

dipengaruhi oleh intensitas pendampingan oleh pemerintah dan konsultan kurang

optimal. (2) Terhambatnya akses informasi ke masyarakat karena media-media

penyampaian informasi tidak dimanfaatkan dengan baik. (3) kapasitas masyarakat

tidak berkembang karena tidak ada upaya pengembangan kapasitas masyarakat

miskin khususnya dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan.


commit to user

38

(4) Pendampingan oleh fasilitator tidak berlangsung dengan baik karena

dipengaruhi oleh perekrutan, sementara pendampingan oleh fasilitator desa

dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki fasilitator tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada

(1) Obyek yang diteliti, penelitian ini menekankan implementasi kredit PNPM

yang pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan pedagang, sedangkan

penelitian terdahulu lebih menekankan untuk memahami bagaimana

pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui PNPM PPK dan permasalahan apa

yang terjadi dilapangan dengan studi implementasi PNPM PPK. (2) Tempat yang

di teliti, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi,

sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Mulo Kecamatan Wonosari

Kabupaten Gunungkidul

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk memberi landasan atau dasar

berpijak pada penelitian yang akan dilakukan serta dimaksudkan untuk

menjelaskan makna dari teori yang dipakai, atau menjelaskan kata-kata abstrak

pengertiannya dalam teori tersebut, maka dapat dibuat suatu kerangka berpikir

sebagai berikut :

Masyarakat merupakan sumber daya yang harus dikembangkan, agar

mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan perdesaan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagian

besar masyarakat perdesaan bekerja di sektor pertanian. Padahal hasil dari sektor

pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga mereka perlu

membuat usaha baru untuk menambah penghasilan mereka, salah satunya dengan

berdagang. Untuk mengembangkan usaha, mereka membutuhkan modal yang

tidak sedikit. Mereka tetap berjuang walaupun dengan mempunyai modal yang

sangat minim sekali.

Melihat kondisi tersebut pemerintah memberikan bantuan untuk

menanggulangi masyarakat miskin di Indonesia. Wujud dari bantuan ini adalah

PNPM Mandiri dengan program pemberdayaan. Pemerintah mempunyai empat


commit to user

39

program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, yaitu Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang menjadi PNPM Mandiri

Perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP),

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Untuk

membantu permodalan pedagang golongan ekonomi lemah di perdesaan

pemerintah melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini akan diteruskan ke masyarakat

dalam hal ini pedagang golongan ekonomi lemah melalui Unit Pengelola Kegiatan

(UPK). Untuk memperkenalkan adanya program PNPM Mandiri Perdesaan ini

melalui UPK melaksanakan adanya sosialisasi terlebih dahulu baik di tingkat

Kecamatan maupun di Kelurahan. Kemudian diadakan musyawarah desa untuk

membahas mengenali kemiskinan. Masyarakat yang hadir diminta untuk

mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat

selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga dalam komunitas

desa mereka, misalnya ada rumah tangga yang kaya, menengah atau miskin.

Tahap selanjutnya adalah Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) Partisipatif.

Pemetaan RTM Partisipatif adalah merumuskan kriteria dan mengidentifikasi

nama kepala keluarga, jumlah, dan lokasi RTM dan sangat miskin di dusun.

Dengan tujuan mendapatkan kriteria dan baseline data RTM yang mendekati

kenyataan tentang kelompok sasaran program. Pemetaan ini juga bermanfaat

untuk digunakan sebagai aspek yang dominan dalam menentukan kelayakan suatu

usulan oleh tim verifikasi usulan. Dari kegiatan ini menghasilkan kriteria

kelompok masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang benar-benar

membutuhkan suatu bantuan dari pemerintah, salah satunya yaitu kelompok

pedagang golongan ekonomi lemah yang termasuk dalam kelompok Simpan

Pinjam Perempuan (SPP).

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di daerah

perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan untuk kegiatan sarana

prasarana dasar (Jalan raya, Kesehatan, Pendidikan), Usaha Ekonomi Produktif


commit to user

40

(UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Bantuan kredit untuk pedagang

golongan ekonomi lemah ini termasuk dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Program PNPM Mandiri Perdesaan didukung pembiayaan yang berasal dari

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), swadaya masyarakat dan partisipasi

dunia usaha. Dengan adanya pinjaman kredit ini diharapkan pedagang golongan

ekonomi lemah dapat memanfaatkan dengan baik untuk menambah modal dalam

mengembangkan usahanya. Usaha yang berkembang diharapkan akan berdampak

positif dengan meningkatnya pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah.

Dari uraian di atas maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran

mengenai Implementasi Pemberian Kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam

Meningkatkan Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah sebagai berikut :


commit to user

41

Gambar 4. Kerangka Berpikir

Kredit PNPM-MP

Implementasi Kredit

PNPM-MP

Peningkatan Pendapatan Pedagang

UPK

TPK

Sosialisasi awal

Mengenali Kemiskinan : a. Identifikasi

kemiskinan b. Kesepakatan

kriteria miskin

c. Merumuskan masalah & penyebab kemiskinan

Pemetaan RTM Partisipatif : a. Pencatatan

KK miskin b. Merumus-

kan kebutuhan

Kegiatan Sarana Prasarana

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Pedagang Golongan Ekonomi Lemah


commit to user

42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Bringin dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Tersedianya data-data yang mendukung kelancaran peneliti dalam

mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b. Lokasinya mudah dijangkau.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan

penelitian. Penelitian in akan dimulai pada bulan Februari 2010 sampai dengan

terselesainya laporan ini.

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan lengkap diperlukan

suatu pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Bentuk

penelitian yang tepat akan mencerminkan kedalaman materi permasalahan yang

disajikan. Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif.

Menurut Winarno Surakhmad (2004: 132) :

Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan survey, teknik test, studi kasus, studi komparatif, dan studi opersional.

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2006:9)



commit to user

43

a) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila dihadapkan pada kenyataan jamak.

b) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.

c) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Lebih lanjut Moleong (2006: 34) mengemukakan bahwa “Penelitian

kualitatif itu cenderung untuk mencari dan menemukan dan menyimpulkan

hipotesis; hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang tentatif, berkembang, dan

didasarkan pada sesuatu studi tertentu”. Menurut Bodgan dan Taylor seperti

dikutip Moleong (2006: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai “Prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Sedangkan Menurut Nana Syaodih (2008: 60) mengatakan bahwa

“Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap,

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.”

Sehingga dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu

pendekatan yang digunakan dalam meneliti suatu peristiwa pada masa sekarang

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang

diamati.

2. Strategi Penelitian

Setiap penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal dengan

menggunakan strategi penelitian. Strategi penelitian merupakan teknik

pengumpulan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis

serta sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut H.B Sutopo (2006: 139)

menjelaskan bahwa “Bentuk strategi penelitian dalam penelitian kualitatif bisa

berupa studi kasus tunggal atau studi kasus ganda dan secara khusus dibedakan

adanya jenis penelitian terpancang maupun holistik penuh”. Dalam penelitian

kualitatif tingkatan penelitian dibagi dua yaitu :


commit to user

44

a. Studi kasus terpancang (embedded research), yaitu penelitian yang sudah

terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam

penelitian

b. Studi kasus tidak terpancang (penjelajahan/grounded reseach) yaitu

penelitian yang sejak awal penelitinya tidak menyusun pertanyaan yang

mengarah ke fokus tertentu, karena sasaran penelitiannya dengan beragam

masalahnya belum diketahui atau sama sekali asing baginya.

Dari penjelasan di atas jenis penelitian kualitatif di bagi dua macam yaitu:

a. Studi kasus tunggal, yaitu: bilamana penelitian tersebut terarah pada satu

sasaran karakteristik.

b. Studi kasus ganda, yaitu: bilamana penelitian tersebut memiliki lebih dari

satu sasaran yang memiliki perbedaan karakteristik.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tunggal terpancang.

Di mana peneliti hanya mengkaji satu masalah saja. Tunggal dalam arti hanya

satu ruang lingkup lokasi penelitian yaitu UPK Kecamatan Bringin. Sedangkan

terpancang pada tujuan penelitian maksudnya bahwa penelitian ini hanya terfokus

untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri

Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tahun 2009.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti.

Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai

kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya.

Menurut H.B Sutopo (2006: 56), ”Pemahaman mengenai berbagai macam sumber

data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan

memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan

kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pemberian

kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang


commit to user

45

golongan ekonomi lemah, sehingga peneliti menggunakan sumber data antara

lain:

1. Informan

Informan memberikan data yang berupa kata-kata. Berdasarkan kata-

kata tersebut kemudian dianalisa dan hasil akhirnya ditarik kesimpulan

kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Agar mendapatkan data yang valid

maka diadakan cross chek data antara informan satu dengan yang lain.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah

a. Ketua UPK Kecamatan Bringin, yang memberikan ijin penelitian serta

mampu memberikan informasi tentang data-data yang dibutuhkan

khususnya kredit PNPM-MP dan data pedagang golongan ekonomi lemah.

b. Fasilitator Kecamatan Bringin, yang mengetahui perkembangan simpan

pinjam perempuan dan yang memberikan pengarahan kepada pedagang.

c. Ketua TPK di Tingkat Kelurahan, yang mengetahui tentang perkembangan

anggota disetiap kelurahan dibawah tanggung jawabnya.

d. Pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin, merupakan

objek penelitian yang diteliti.

2. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip biasanya merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan

peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang

digunakan adalah segala bentuk dokumen dan arsip yang mempunyai

hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data ini

kebanyakan berupa rekaman tertulis. Dokumen dan arsip yang berhubungan

dengan permasalahan ini sangat diperlukan berupa arsip laporan, catatan, dan

dokumen/arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan program PNPM

Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin. Misalnya kegiatan pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan,

pelestarian, dan data semua anggota khususnya para pedagang di UPK

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.


commit to user

46

D. Teknik Sampling (Cuplikan)

Teknik sampling atau teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus

atau proses bagi pemusatan sumber data dalam penelitian yang mengarah pada

seleksi. Menurut Bodgan & Biklen seperti yang dikutip H.B Sutopo (2006: 63)

menjelaskan ada dua jenis cuplikan yaitu cuplikan dalam penelitian kualitatif dan

cuplikan dalam penelitian kuantitatif. Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering

juga dinyatakan sebagai internal sampling yang berlawanan dengan sifat cuplikan

dalam penelitian kuantitatif, yang dinyatakan sebagai external sampling. Dalam

cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk mewakili informasinya

bukan populasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak perlu

ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa

saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar daripada

informasi yang diperoleh dari jumlah nara sumber yang lebih banyak, yang

mungkin kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya.

Menurut Lexy J Moleong (2006:224) “Pada penelitian kualitatif tidak ada

sampel acak tetapi sampel bertujuan (purposive sample)”. Sampel bertujuan dapat

diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik

terlebih dahulu.

2. Pemilihan sampel secara berurutan: tujuan memperoleh variasi sebanyak-

banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan

jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis.

3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat

sama kegunaannya. Namun sesudah semakin banyak informasi yang masuk

maka, sampel semakin dipilih atas dasar fokus penelitian.

4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan: pada sampel bertujuan

seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan

informasi yang diperlukan. Jika tidak ada informasi yang dapat dijaring, maka

penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi jika sudah terjadi

pengulangan informasi maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.


commit to user

47

Suharsimi Arikunto (2005: 97) menjelaskan bahwa “Sampel bertujuan

dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan berdasar strata, random atau

daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu”.

Peneliti hanya memilih informan yang benar-benar menguasai

permasalahan yang dikaji, peneliti hanya mengamati kondisi lokasi penelitian

yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. informan dapat bertambah atau

berganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Informan tersebut dapat

menunjuk informan lain yang dipandang lebih tahu tentang permasalahan yang

diteliti. Teknik penentuan informan seperti ini disebut teknik bola salju atau

snowball sampling. Dalam H.B. Sutopo (2006:65) teknik snowball sampling

adalah peneliti dapat mengumpulkan data tanpa rencana, semakin lama semakin

menemukan informan yang paling mengetahui informasi pada akhirnya akan

menggali informasi secara lengkap dan mendalam. Jadi penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk

percakapan antara dua orang atau lebih. Menurut Moleong (2006: 186)

menyatakan bahwa “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewes) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu”. Adapun jenis wawancara menurut Patton seperti

yang dikutip Moleong (2006: 187) adalah sebagai berikut :


commit to user

48

a. Wawancara pembicaraan informal

Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada

pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitas dalam mengajukan

pertanyaan.

b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan

garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Secara

umum langkah-langkah dalam menyusun pedoman wawancara adalah

membuat Lay-out, memilih pertanyaan yang relevan, mencobakan (try-out),

dan membuat pedoman (guide sheet) wawancara yang siap digunakan.

c. Wawancara baku terbuka

Merupakan wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku.

Urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajiannya sama untuk semua

informan.

Dalam melaksanakan wawancara, melibatkan beberapa tahapan yang

tidak harus linear, tetapi memerlukan perhatian karena tidak jarang hal itu perlu

dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan perlengkapan dan

pendalaman data yang diperoleh. Tahapan tersebut menurut H. B Sutopo

(2006:70-72) meliputi :

a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai

Informasi atau data baik kelengkapan dan juga kedalamannya, adalah

sangat penting artinya bagi kualitas simpulan hasil penelitian. Oleh karena itu

dalam hal pengumpulan informasi lewat wawancara mendalam, peneliti harus

bisa mendapatkan narasumber atau informan yang tepat. Informan yang

dipilih dalam penelitian ini adalah

1) Ketua UPK Kecamatan Bringin

2) Fasilitator Kecamatan Bringin

3) Ketua TPK di Tingkat Kelurahan

4) Pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin


commit to user

49

b. Persiapan wawancara

Setelah penentuan informan, peneliti perlu mempersiapkan diri untuk

memahami pribadi dan peran informan dalam konteksnya, sehingga bila perlu

peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan karakter dan posisi informannya

agar tidak terjadi kesan yang mungkin kurang tepat sehingga bisa berakibat

hanya mendapatkan informasi yang kurang sesuai dengan yang sebenarnya

diharapkan.

c. Langkah awal

Pada saat melakukan pertemuan dengan nara sumber, peneliti perlu benar-

benar memahami konteksnya agar proses wawancara disesuaikan dengan

kondisinya dan bisa berjalan lancar.

d. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif

Irama wawancara perlu dijaga supaya tetap terasa santai tetapi lancar. Peneliti

jangan banyak memotong pembicaraan, dan berusaha menjadi pendengar yang

baik tetapi harus berusaha bersikap kritis.

e. Penghentian wawancara dan mendapatkan simpulan

Peneliti perlu memahami kondisi pelaksanaan wawancara dengan

produktivitasnya. Bila peneliti menangkap gejala kelelahan baik pada

informan maupun pada peneliti sendiri, maka ia wajib berpikir apakah sudah

waktunya peneliti menghentikan wawancara tersebut, dan sudah menarik

simpulan dari semua informasi yang telah diperolehnya.

2. Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki

posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memilki beragam

bentuk, yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dengan kompleks, dan

bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau.

Menurut Moleong (2006: 216) mendifinisikan “Dokumen adalah setiap

bahan tertulis maupun film yang digunakan sebagai sumber data yang dapat

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal”. Teknik ini

juga digunakan untuk pertimbangan sebagai berikut :


commit to user

50

a. Dokumen dapat digunakan sebagai nara sumber data sebab datanya stabil dan

kaya akan informasi.

b. Lebih mudah didapatkan.

c. Lebih mudah dalam kajian isi karena tidak bersifat reaktif.

d. Berguna sebagai bukti kebenaran dalam pengujian.

F. Validitas Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan

penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu

diperlukan suatu cara untuk mendukung kebenaran data tersebut yang disebut

validitas data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data dilakukan dengan

cara trianggulasi. Menurut H.B Sutopo (2006: 92) mengatakan bahwa “Pada

dasarnya trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi

yang bersifat multi perspektif” artinya untuk menarik simpulan yang mantap,

diperlukan tidak hanya satu cara pandang saja tetapi juga melihat dari sudut

pandang lain. Sehingga dapat dipetimbangkan beragam fenomena yang muncul,

dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan diterima

kebenarannya.

Menurut Patton yang telah dikutip oleh H.B Sutopo (2006: 93-98)

menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi yaitu :

1. Trianggulasi sumber (data)

Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib

menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia.

Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila

digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

2. Trianggulasi metode

Teknik trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara

mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode

pengumpulan data yang berbeda.


commit to user

51

3. Trianggulasi peneliti

Trianggulasi peneliti merupakan hasil penelitian baik data ataupun simpulan

mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari

beberapa peneliti yang lain.

4. Trianggulasi teori

Trianggulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif

lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber

atau data dan trianggulasi metode. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan

data yang berupa wawancara dengan sumber yang berbeda. Sehingga kesamaan

informasi atau data yang diberikan dari sumber yang berbeda kemudian ditarik

suatu kesimpulan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

pengurus UPK dan TPK, serta pedagang golongan ekonomi lemah.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti setelah semua

data terkumpul dibaca dan kemudian diolah dengan mengorganisir data kedalam

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menurut Moleong (2006: 163)

mengatakan bahwa “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data”. Analisa data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah interactive model of analysis, yang

menggunakan tiga komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data dan penarikan simpulan serta verifikasinya.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan selama data yang dibutuhkan belum memadai,

dan akan dihentikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai untuk

mengambil keputusan. Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan

angka-angka. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun

dokumentasi tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lanjut.


commit to user

52

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan

terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal

yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau temanya.

Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkatkan, direduksi, disusun lebih

sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah

dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam, juga

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila

diperlukan.

3. Penyajian data

Data yang tertumpuk, akan sukar untuk ditangani, sukar mencari hubungan

antara data yang satu dengan yang lain dan sukar pula melihat gambaran

keseluruhan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, agar dapat melihat

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian perlu dibuat

penyajian data.

4. Penarikan simpulan atau verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian

mencari pola, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan

sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan.

Kesimpulan mula-mula bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan

bertambahnya data, kesimpulan itu akan lebih mantap yaitu pernyataan yang

telah memiliki landasan kuat dari proses analisis data yang dilakukan. Data

yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat segera ditarik kesimpulan

yang bersifat sementara, sehungga diperoleh kesimpulan yang mantap.

Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti sajikan skema model analisis

interaktif:


commit to user

53

(1) (2)

(3)

Gambar 5. Model Analisis Interaktif (Sumber : Sutopo (2006: 120))

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian

yang dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir. Adapun prosedur penelitian

ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap ini kegiatannya adalah merencanakan segala sesuatu yang berhubungan

dengan pelaksanaan penelitian, dimulai dengan pengajuan judul penelitian,

pembuatan proposal dan mengurus perijinan untuk memperlancar jalannya

penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah semua persiapan matang kemudian peneliti terjun kelapangan untuk

mengumpulkan data yang diperoleh dengan menggunakan tiga teknik

pengumpulan data yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dan

dokumentasi. Dengan data-data yang terkumpul dari ketiga teknik

pengumpulan data tersebut bisa saling melengkapi sehingga data dapat

dikatakan valid.

3. Tahap Analisis Data Awal

Analisi data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah

dikumpulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dapat

Penarikan simpulan/verifikasi

Sajian data

Reduksi data

Pengumpulan data


commit to user

54

diketahui mana data yang diperlukan dan tidak diperlukan agar data yang

sangat diperlukan dapat terpisah dari data yang tidak diperlukan.

4. Tahap Analisis Data Akhir

Data yang dianalisis dalam tahap ini merupakan data yang sudah diseleksi dan

dianggap penting dalam penelitian sehingga merupakan data yang valid.

5. Tahap Penarikan Kesimpulan

Setelah data selesai dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan tentang

permasalahan yang sedang diteliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan

tujuan penelitian yang didukung oleh data yang valid, sehingga hasil

penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

6. Tahap Penulisan dan Penggandaan Laporan

Dalam tahap ini semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan

hasil yang dicapai ditulis dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan bentuk laporan harus sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut :


commit to user

55

Gambar 6. Prosedur Penelitian

Pembuatan Proposal

Penelitian dan Perijinan

Persiapan Penelitian

Pengumpulan Data

Analisis Data Awal

Analisis Data Akhir

Penarikan Kesimpulan

Pembuatan dan Penggandaan

Laporan


commit to user

56

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin merupakan salah satu wilayah kecamatan yang

berada di Kabupaten Ngawi. Kecamatan Bringin mempunyai batas-batas sebagai

berikut:

1) Sebelah utara Kabupaten Bojonegoro

2) Sebelah timur Kecamatan Karangjati

3) Sebelah selatan Kecamatan Karangjati dan Pangkur

4) Sebelah barat Kecamatan Padas

Luas Kecamatan Bringin adalah 221.837,77 Ha, terdiri dari 10 desa,

yaitu desa Lego Wetan, Dero, Krompol, Mojo, Sumber Bening, Bringin, Dumpit,

Suruh, Gandong, dan Kenongo Rejo. Terdiri dari 49 dusun, 49 Rukun Warga

(RW), dan 206 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk kecamatan Bringin adalah 32.410 jiwa (L: 15.446 dan

P: 16.996) yang mayoritasnya beragama Islam yaitu 32.062 jiwa dan minoritas

beragama Khatolik 349 jiwa. Jumlah penduduk menurut pendidikannya yaitu

belum sekolah 5.017 jiwa, tidak tamat sekolah dasar 4.658 jiwa, tamat SD 13.329

jiwa, tamat SLTP 597 jiwa, tamat SLTA 26 jiwa.

Kecamatan Bringin terdiri atas luas tanah sawah sebesar 216.525 Ha

yaitu sawah irigasi teknis 64.507 Ha, sawah irigasi setengah teknis 84.551 Ha, dan

67.467 Ha. Luas tanah kering sebesar 1.333,67 Ha terdiri dari pekarangan 591,21

Ha dan Tegal 197, 46 Ha. Luas tanah basah yang berupa kolam sebesar 0,50 Ha,

luas tanah hutan konservasi 3.907,60 Ha dan luas tanah keperluan fasilitas umum

yang berupa lapangan olah raga 60 Ha dan pemakaman 11 Ha. Luas dan produksi

utama perdagangan terdiri dari padi 2.952 Ha, jagung 587 Ha, ketela pohon 384

Ha, kacang tanah 1.574 Ha, kedelai 1.612 Ha, dan kacang hijau 19 Ha.


commit to user

57

b. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Bringin

Penduduk Kecamatan Bringin mempunyai mata pencaharian yang

beragam. Adapun data mata pencaharian penduduk Kecamatan Bringin adalah

sebagai berikut:

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bringin

No Mata Pencaharian Jumlah

1. Petani 25.427

2. Pengusaha Sedang/Besar 46

3. Pengrajin/Industri Kecil 40

4. Buruh Industri 89

5. Pedagang 4.019

6. Pengangkutan 16

7. Pegawai Negeri Sipil 63

8. ABRI 19

9. Pensiunan (ABRI/PNS) 98

10. Peternak 2.245

Jumlah 32.062

Sumber : Monografi Kecamatan Bringin, Desember 2009

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian

penduduk sebagai petani menduduki jumlah terbesar di Kecamatan Bringin yaitu

sebesar 25.427 orang atau sekitar 79,3 %. Sedangkan mata pencaharian sebagai

pedagang merupakan jumlah terbesar kedua setelah petani yaitu sebesar 4.019

orang atau sekitar 12,53 %. Untuk mata pencaharian sebagai ABRI menduduki

peringkat terendah yaitu sebesar 19 orang atau sekitar 0,06 %.

Adapun data sarana perekonomian di kecamatan Bringin adalah sebagai

berikut:


commit to user

58

Tabel 2. Sarana Perekonomian di Kecamatan Bringin

No Jenis Sarana Jumlah

1. Koperasi 14

2. Pasar Umum 6

3. Pasar Bangunan Permanen 3

4. Pasar tanpa bangunan semi permanen 1

5. Jumlah Toko/Kios/Warung 415

Sumber : Monografi Kecamatan Bringin, Desember 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana perekonomian di

desa-desa Kecamatan Bringin sudah berjalan, terbukti dengan adanya

toko/kios/warung sebesar 415 buah. Dengan semakin banyaknya

toko/kios/warung tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi disuatu desa

semakin beragam. Untuk pasar umum sebanyak 6 buah, pasar bangunan

permanent 3 buah, pasar tanpa bangunan semi permanen 1 buah dan terdapat

koperasi sebanyak 14 buah. Dengan adanya sarana yang mendukung kegiatan

ekonomi tersebut diharapkan usaha produktif yang dijalankan penduduk

kecamatan Bringin dapat terjamin kelangsungannya.

c. Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bringin

UPK di Kecamatan Bringin bernama UPK PNPM-MP Kecamatan

Bringin yang beralamat di Desa Mojo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi.

UPK ini berdiri sejak tahun 1998. Visi UPK yaitu membantu terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Peran dari UPK adalah sebagai unit pengelola dan

operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Untuk pengurus UPK sekurang-

kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun

pengelola/pengurus UPK di Kecamatan Bringin adalah :

1) Ketua : Ali Mustofa, S.Kom

2) Sekretaris : Sri Andayani

3) Bendahara : Kristina PA

Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa

berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah


commit to user

59

antar desa. UPK mendapatkan penugasan MAD/ BKAD untuk menjalankan tugas

pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

2. Gambaran Umum Implementasi Pemberian Kredit

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan di Kecamatan Bringin sudah berjalan 12 tahun sejak adanya Program

Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini merupakan pemberian bantuan langsung

kepada masyarakat (BLM) salah satunya dalam bentuk pinjaman/ kredit modal

usaha kepada masyarakat. Jenis kegiatan yang memanfaatkan pinjaman ini

diantaranya adalah simpan pinjam perempuan (SPP) yang anggotanya terdiri dari

para pedagang golongan ekonomi lemah, usaha ternak, usaha pertanian,dll.

Adapun jumlah kelompok peminjam SPP adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Kredit untuk kelompok SPP

No Desa Jumlah Kelompok

1. Lego Wetan 35

2. Dero 44

3. Krompol 23

4. Mojo 40

5. Sumber Bening 31

6. Bringin 19

7. Dumpit 9

8. Suruh 8

9. Gandong 4

10. Kenongo Rejo 16

Total 229

Sumber : Laporan Bulanan UPK pada 30 Desember 2009


commit to user

60

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kelompok

penerima bantuan kredit PNPM-MP di Kecamatan Bringin sebanyak 229

kelompok dan tersebar di 10 desa. Desa Dero merupakan desa yang paling banyak

jumlah kelompoknya yaitu 44 kelompok. Sedangkan desa yang paling sedikit

kelompoknya adalah Desa Gandong yaitu 4 kelompok. Kredit PNPM-MP ini

sudah dimanfaatkan oleh seluruh desa di Kecamatan Bringin, terbukti dengan

sudah adanya kelompok di setiap desa.

Pengguna kredit PNPM-MP sebagian besar adalah usaha kecil dan usaha

mikro. Tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat yang mempunyai industri

besar juga memanfaatkan pinjaman ini, terbukti dengan adanya pinjaman untuk

kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Usaha kecil/mikro yang

menggunakan pinjaman ini antara lain usaha warung nasi, jualan jajanan pasar,

toko, jualan polowijo, blantik, dan usaha lainnya yang tidak banyak menyerap

tenaga kerja. Untuk kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini tidak ada jaminan berupa

sertifikat atau barang berharga lainnya yang dapat mempersulit masyarakat dalam

mengajukan kredit. Tetapi jaminan yang diberikan adalah berupa jaminan

tanggung renteng.

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

Berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan maka untuk langkah

selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut guna

menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal

penelitian. Proses analisis data dimulai dari pengumpulan data, dalam penelitian

ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti secara

langsung observasi mendatangi informan untuk melakukan wawancara. Seluruh

data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca , dipelajari dan

ditelaah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama dua minggu,

setelah data dianggap cukup sesuai yang diinginkan maka pengumpulan data

diberhentikan.

Setelah semua data terkumpul yang berupa catatan lapangan,

dokumentasi berupa foto, dokumentasi dari UPK tentang pedagang golongan


commit to user

61

ekonomi lemah tahap selanjutnya yaitu reduksi data. Data yang sudah terkumpul

dilakukan proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang data

yang dianggap tidak perlu dari catatan-catatan lapangan (field note). Tahap

selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data. Sejalan dengan permasalahan

yang peneliti kaji yaitu tentang implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri

Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tahun 2009, maka untuk memberikan

gambaran mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat

dilihat dari prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam

meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah, kendala yang

dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pemberian kredit,

kendala yang dihadapi UPK dalam proses pemberian kredit, upaya yang

dilakukan pedagang dan UPK untuk mengatasi kendala tersebut, dan pendapatan

pedagang sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit PNPM Mandiri

Perdesaan. Mengenai gambaran data tersebut dikemukakan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan

Bringin melewati tahapan-tahapan seperti prosedur perkreditan pada umumnya.

Adapun prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan

Bringin adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Kredit

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini diberikan bukan secara perorangan

tetapi secara berkelompok. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan

kredit harus membentuk kelompok terlebih dahulu agar bisa mendapat dana

bantuan PNPM Mandiri Perdesaan . Pembentukan kelompok sepenuhnya

diserahkan pada masyarakat yang ditunjuk sebagai kelompok sasaran. Namun

biasanya masyarakat yang akan mengajukan kredit PNPM Mandiri Perdesaan


commit to user

62

harus sudah mempunyai kelompok minimal berumur 1 tahun. Hal itu

diungkapkan oleh Bapak Arif selaku Fasilitator Kecamatan (FK) sebagai berikut :

Syarat yang harus dipenuhi masyarakat supaya dapat meminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah mempunyai kelompok yang sudah berumur minimal 1 tahun, mempunyai kas atau pembukuan yang jelas, mengumpulkan KTP masih aktif, serta anggota kelompok itu mempunyai usaha yang produktif.

(Wawancara: AY, 27 Sepetember 2010).

Penuturan bapak Arif tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Kartini

sebagai berikut:

Membuat kelompok dulu mbak, saya ikut kelompok RT IV dengan ibu-ibu lingkungan sini membuat buku proposal diajukan ke TPK. Setelah satu minggu ada orang dari kecamatan tanya tentang usaha saya, kalau disetujui dapat cair.

(Wawancara: KT, 28 September 2010).

Pembentukan kelompok tersebut diserahkan penuh kepada kelompok

sasaran, karena dianggap lebih efektif. Sedangkan untuk pemilihan pengurus

seperti ketua, sekretaris, bendahara harus bertanggung jawab terhadap penyetoran

angsuran dari anggota. Selain itu ketua merupakan orang pertama yang akan

mendapat teguran bila ada hal-hal yang menyimpang dari anggotanya.

Setelah terbentuk kelompok, maka kelompok usaha tersebut mengajukan

permohonan dana kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam pengajuan dana

ini setiap kelompok harus membuat proposal pengajuan dana yang dilampiri foto

copy KTP setiap anggota.

b. Penyidikan dan Analisa Kredit

PNPM Mandiri Perdesaan tidak memberikan persyaratan atau jaminan

yang berat kepada masyarakat untuk bisa meminjam dana bantuan PNPM Mandiri

Perdesaan ini. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang adalah setiap

anggota harus mempunyai kelompok dan harus mempunyai usaha yang produktif.

Untuk mengajukan permohonan dana mereka harus membuat proposal yang

dilampiri dengan fotocopy KTP yang masih aktif. Hal itu diungkapkan oleh

Bapak Didik selaku PJOK sebagai berikut:


commit to user

63

Masyarakat harus mempunyai kelompok dahulu bisa kelompok arisan atau sinoman yang penting sudah lebih dari 1 tahun, kemudian setiap anggota harus yang mempunyai usaha yang produktif.

(Wawancara DB, 27 September 2010)

Penuturan Bapak Didik tersebut didukung oleh penuturan Ibu Puji sebagai

berikut:

Persyaratan yang harus dipenuhi biasanya KTP yang masih hidup, terus mempunyai kelompok, dan mempunyai usaha yang produktif

(Wawancawa PJ, 26 September 2010)

Persyaratan-persyaratan untuk bisa meminjam dana bantuan PNPM

Mandiri Perdesaan yang dijelaskan oleh Bapak Didik dan Ibu Karpilah juga sama

dengan penuturan informan yang lainnya yaitu setiap masyarakat harus

mempunyai kelompok terlebih dahulu, bisa kelompok arisan atau sinoman. Setiap

anggota harus mempunyai usaha yang produktif salah satunya berdagang. Agar

dana bantuan dapat cair para pedagang harus membuat proposal yang disertai

lampiran fotocopy KTP yang masih aktif.

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh para pedagang, pihak PNPM

Mandiri Perdesaan melakukan penyidikan dan analisa kredit melalui tim verifikasi

dari kecamatan. Mengenai survey studi kelayakan usaha tersebut seperti ungkapan

Ibu Karpilah sebagai berikut:

Prosedurnya saya mengumpulkan KTP ke kelompok, dari kelompok mengajukan proposal pinjaman dana lalu diperiksa, ditanya saya bapak dari kecamatan tentang usaha saya mbak, tinggal nunggu bisa cair apa tidak.

(Wawancara KP, 30 September 2010).

Penuturan diatas didukung oleh penuturan Bapak Didik selaku PJOK di

Kecamatan Bringin sebagai berikut:

Setelah kelompok mengajukan proposal pengajuan kredit dari kecamatan yaitu Tim Verifikasi datang kekelompok untuk memeriksa antara lain persyaratan kelompok, kondisi kegiatan anggota kelompok mulai dari permodalan, jenis usaha sampai pendapatan anggota.

(Wawancara DB, ST, 27 September 2010)

Studi kelayakan usaha tersebut dimaksudkan untuk mengetahui

kesesuaian antara permohonan dana dan usaha yang dijalankan. Dengan ini


commit to user

64

diharapkan dapat mempermudah proses pemberian kredit PNPM Mandiri

Perdesaan.

c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan atas permohonan kredit masyarakat dapat cair atau tidak

tergantung apakah persyaratan yang diajukan bisa dipenuhi para pedagang atau

tidak. Untuk di Kecamatan Bringin mayoritas para pedagang sudah memenuhi

persyaratan yang diajukan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal itu seperti diungkapkan

oleh Bapak Didik berikut ini, “Rata-rata memang sudah memenuhi persyaratan

tersebut. Kalau misalkan ada yang tidak memenuhi syarat tersebut berarti dana

tidak cair”. (Wawancara DB, 27 September 2010).

Penuturan tersebut didukung oleh Ibu Nurul, “Sudah, buktinya saya

selalu mendapatkan pinjaman”. (Wawancara NL, 27 September 2010). Dari hasil

penelitian juga diungkapkan oleh semua informan pedagang bahwa mereka sudah

memenuhi persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan.

d. Penolakan/Persetujuan Kredit

Persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mudah

sehingga mayoritas pedagang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena

itu pengajuan pinjaman dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh

para pedagang dengan bentuk proposal selalu disetujui oleh pihak UPK. Hal ini

berdasarkan penuturan semua informan dari hasil penelitian bahwa rata-rata

mereka mengatakan pengajuan dana pinjaman selalu disetujui karena sudah

memenuhi persyaratan.

e. Pencairan dana

Pencairan dana dilakukan setelah adanya analisa pinjaman dari Tim

verifikasi. Tim verifikasi bertugas menganalisa, merangkum dan merekap serta

menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan lapangan. Apabila kelompok yang

dianalisa dinyatakan “layak” maka pengurus UPK menginformasikan kepada

kelompok berupa paling tidak persetujuan atau ditolak, besarnya pinjaman, waktu

pencairan, dan tempat pencairan pinjaman.

Dalam pelayanan pinjaman tidak dikenakan biaya sama sekali kecuali

penggantian materai, penggantian pengetikan/rental yang besarnya


commit to user

65

disesuaikan/realitas dan telah disepakati kelompok. Dana yang cair kepada para

pedagang golongan ekonomi lemah sangat tergantung pada survey study

kelayakan yang dilakukan tim pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Memang

untuk pengajuan pertama dana yang turun tidak sesuai dengan permohonan yang

diajukan. Dana yang tidak sesuai ajuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor

yaitu besarnya dana daerah yang bersangkutan, kondisi/jenis usaha, kemampuan

kelompok sasaran dalam membayar angsuran, dan penilaian khusus rencana

kegiatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Didik B.M, ST selaku PJOK

berikut ini, “Kecamatan Bringin ini kan terdiri dari 10 desa yang setiap desa

mempunyai jumlah kelompok, jadi anggotanya banyak. Tidak semua jumlah

pengajuan pinjaman sesuai dengan ajuan dari kelompok, karena uangnya juga

diratakan keanggota lainnya mbak biar kebagian semua”. (Wawancara DB, 27

September 2010).

Pada awal program turun dana yang sebagian besar tidak sesuai dengan

permintaan, karena dianggap besarnya pengajuan tidak sesuai dengan usaha yang

dijalankan anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurul berikut ini,

“Pertama dulu saya mengajukan pinjaman Rp 3.000.000,00 tapi cuma dikasih

Rp.2.000.000,00 karena usaha saya dulu masih kecil mbak”. (Wawancara NL, 27

September 2010).

Untuk pengajuan dana yang kedua dan tahun berikutnya masyarakat bisa

bernafas lega karena dana yang mereka ajukan sudah sesuai dengan besarnya

ajuan yang mereka inginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Harmi berikut ini

“Sekarang sudah sesuai dengan ajuan mbak, tapi dulu pertama kali saya

meminjam saya mengajukan Rp 2.000.000,00 cuma dikasih Rp 1.000.000,00”.

(Wawancara HR, 30 September 2010).

Pada tahap pencairan dana, pelayanan pada kelompok sasaran terkesan

mudah dan tidak berbelit-belit terbukti dengan tidak adanya keluhan dalam hal

pencairan. Sebelum pencairan dana pengurus UPK mempersiapkan berkas-berkas

pencairan yang meliputi:

1) Surat perjanjian pinjaman/kredit (SPK) minimal rangkap 2 dan bermaterai

secukupnya. Berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh pengurus


commit to user

66

kelompok disimpan oleh UPK dan satu salinan berkas yang tidak bermaterai

diserahkan kepada pengurus kelompok.

2) Kartu pinjaman rangakap 2 beda warna, satu untuk kelompok dan satunya lagi

disimpan UPK.

3) Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara UPK (yang mewakili)

dengan pengurus kelompok, yang diketahui oleh TPK

4) Surat perjanjian pinjaman/kredit (SPK) dan dokumen lain diarsipkan dengan

tertib.

f. Pelunasan Fasilitas Kredit

Tanggal pengembalian angsuran untuk setiap kelompok berbeda-beda

tergantung kesepakatan awal saat mengajukan kredit dan tanggal pencairan kredit.

Menurut kesepakatan bersama kelompok sasaran dan tim pengelola, angsuran

dikumpulkan pada ketua kelompok masing-masing dan ketua kelompok mewakili

anggotanya untuk menyetorkan ke TPK setiap tanggal angsuran, dari TPK baru

diserahkan ke UPK. Seperti yang diungkapkan Ibu Narti berikut ini, “Saya

membayar angsuran ke ketua, kemudian disetor ke TPK, baru bendaharanya setor

ke UPK”. (Wawancara NR, 29 September 2010).

Angsuran yang diwakilkan kepada ketua kelompok dirasakan lebih

efektif karena tim pengelola dari UPK lebih mudah dalam melakukan koordinasi.

Dengan terwakili pada waktu angsuran, tim pengelola hanya menanyakan kepada

ketua kelompok mengenai keadaan anggotanya juga hal-hal yang berkaitan

dengan pengelolaan dana itu sendiri. Sehingga bila ada hal-hal yang memerlukan

penanganan langsung dari UPK bisa secepatnya diatasi.

Angsuran yang disetorkan ke UPK selain pokok pinjaman juga

dikenakan bunga/jasa 1,5% per bulan. Bunga ini nanti pada akhir pelunasan

pinjaman akan diberikan ke masyarakat desa untuk pelestarian desa. Dari hasil

penelitian mayoritas masyarakat membayar angsuran tepat pada tanggal

pembayaran. Jika ada itupun sangat sedikit sekali. Untuk anggota yang terlambat

membayar angsuran akan dikenakan sanksi Rp 5.000,00 per hari setelah hari yang

seharusnya membayar angsuran. Seperti yang diungkapkan Ibu Narti berikut ini,


commit to user

67

“Saya pernah telat membayar angsuran, dulu itu saya harus bayar 5.000/hari, jadi

kalau telat 2 hari ya 10.000 ribu”. (Wawancara NR, 29 September 2010).

Penuturan di atas diperkuat oleh bapak Darmaji selaku ketua TPK

sebagai berikut, “Kalau ada anggota yang telat membayar saya datangi

kerumahnya mbak, saya kasih tahu dapat denda 5.000 per harinya”. (Wawancara

DJ, 28 September 2010). Jika kelompok peminjam di suatu desa tidak melunasi

pinjaman pada jangka waktu yang sudah ditentukan maka kelompok tersebut bisa

tidak akan mendapat lagi dana perguliran. Bagi kelompok yang membayar dengan

tepat waktu dan tepat jumlahnya dari jatuh tempo pembayaran setiap bulannya,

maka kelompok akan diberikan insentif pembayaran tepat waktu (IPTW) sebesar

satu kali jasa pada angsuran terakhir (bebas jasa angsuran terakhir).

Dari uraian data di atas dapat diambil kesimpulan, dalam implementasi

pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan prosedur yang harus dilakukan oleh

pedagang golongan ekonomi lemah sebagai berikut:

1) Permohonan kredit dilakukan dengan cara pedagang membentuk kelompok

terlebih dahulu agar dapat meminjam dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan.

2) Penyidikan dan analisa kredit oleh PNPM Mandiri Perdesaan dilihat dari

kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang yaitu setiap

anggota yang ikut harus memiliki usaha yang produktif, mempunyai

kelompok, dan membuat proposal pengajuan dana ke Unit Pengelola Kegiatan

(UPK).

3) Keputusan atas permohonan kredit tergantung dari kelengkapan persyaratan

yang harus dipenuhi para pedagang. Untuk pedagang di Kecamatan Bringin

sebagian besar sudah memenuhi persyaratan tersebut.

4) Sebagian besar pedagang di Kecamatan Bringin sudah memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga permohonan

kredit yang mereka ajukan rata-rata disetujui.

5) Pencairan dana dilakukan setelah tim verifikasi mengadakan studi kelayakan

usaha, sehingga besar dana yang cair ke para pedagang tergantung dari hasil

tim verivikasi. Tempat dan waktu pencairan dana dilakukan dari kesepakatan

koordinasi antara pengelola UPK dengan TPK.


commit to user

68

6) Pelunasan kredit PNPM mandiri Perdesaan dilakukan dengan cara setiap

pedagang membayar ke ketua kelompok masing-masing pada tanggal yang

telah disepakati bersama.

2. Kendala Pedagang Golongan Ekonomi Lemah dalam Proses

Pelunasan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses pelunasan kredit tidak selamanya berjalan lancar.

Beberapa hambatan dialami oleh para pedagang. Sebenarnya untuk kecamatan

Bringin tidak ditemukan kredit macet, hanya sedikit sekali anggota yang telat

membayar. Masalah pengembalian pinjaman dirasakan sulit oleh para pedagang

adalah ketika usaha mereka sedang mengalami hambatan. Seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Warti yang setiap harinya berjualan sayur keliling berikut

ini, “Susahnya kalau dagangan saya masih banyak mbak, jadi g laku, susah

mengumpulkan uang buat angsuran”. (Wawancara WR, 29 September 2010). Hal

itu juga sama dialami oleh Ibu Nurul yang berjualan polowijo di pasar sebagai

berikut, “Polowijo kan tanaman musiman mbak, jadi kalau tidak musimnya tidak

ada barang, tidak ada mungkin orang membeli tiap hari jadi pendapatan saya tidak

ada”. (Wawancara NL, 27 September 2010). Setiap orang berdagang pasti ada

waktunya dagangan mereka laris terjual, tetapi terkadang juga sepi. Pedagang

mengalami kendala kesulitan membayar angsuran hanya ketika dagangan mereka

sepi pembeli.

Dari uraian di atas, terdapat berbagai permasalahan dalam hal angsuran.

Pada umumnya hal itu disebabkan karena sepinya usaha yang sedang mereka

jalankan bukan karena beban bunga yang diberikan kredit PNPM Mandiri

Perdesaan.

3. Kendala Unit Pengelola Kegiatan dalam Proses Penarikan

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses penarikan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini pihak UPK

menuturkan tidak ada kendala sama sekali. Karena dalam prosesnya pihak UPK

juga dibantu dari tim pengelola kegiatan (TPK). Misalnya pada saat terdapat


commit to user

69

anggota yang belum bisa membayar angsuran tepat pada tanggal kesepakatan

anggota KPMD membantu UPK mengatasi permasalahan tersebut dengan

mendatangi rumah anggota tersebut, sehingga UPK tidak perlu datang langsung.

Namun jika permasalahannya sudah rumit misalnya sampai kredit macet,

pengelola turun langsung menengani permasalahan tersebut agar cepat selesai.

4. Upaya yang dilakukan untuk Menghadapi Kendala dalam Proses

Pelunasan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Pedagang harus bisa menghadapi kendala dalam proses pelunasan kredit

PNPM Mandiri Perdesaan tersebut agar masih dapat menggunakan bantuan kredit

PNPM Mandiri Perdesaan. Berbagai macam upaya yang pedagang lakukan dalam

menghadapi kendala dalam proses pelunasan kredit yaitu kendala dalam hal

membayar angsuran pada saat usaha mereka sepi pembeli. Seperti ungkapan Ibu

Puji berikut ini, “Biasanya untuk menghadapinya keuntungan yang saya peroleh

dari berdagang tersebut sebagian saya tabung agar dapat membayar anguran”.

(Wawancara PJ, 26 September 2010). Sama halnya dengan Ibu Narti yang

berusaha menabung uang hasil keuntungan berdagang agar waktu mengangsur

tidak merasa keberatan. Berikut penuturan Ibu Narti, “Pas waktu bayar angsuran

sebelum tanggal itu saya sudah mengumpulkan uang dahulu”. (Wawancara NR,

29 September 2010).

Pendapat lain yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Mariyam berikut ini,

dulu dari pada “Kebutuhan saya kan banyak mbak, kadang untung dari jualan buat

bayar uang sekolah anak saya. Jika pas waktu tanggal bayar tidak ada uang sama

sekali saya menjual ayam ternak kepasar saya didenda”. (Wawancara MY, 27

September 2010).

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menghadapi

kendala yang dihadapi pedagang dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri

Perdesaan yaitu dalam hal pembayaran angsuran, maka segala upaya telah

dilakukan oleh pedagang. Salah satunya dengan mengumpulkan uang sedikit-

sedikit dari hasil keuntungan berdagang setiap hari, sehingga pada saat waktunya

tanggal pembayaran angsuran pedagang bisa membayar. Upaya lain yang


commit to user

70

dilakukan pedagang yaitu dengan menjual binatang ternak yang dimiliki mereka

supaya bisa membayar angsuran.

5. Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Setelah Mendapat

Bantuan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Sebelum adanya bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini usaha

yang dimiliki masyarakat hanya usaha kecil yang mempunyai modal yang minim

sekali. Setelah adanya bantuan kredit ini usaha masyarkat bertambah maju, barang

dagangan semakin banyak.

Tabel 4. Peningkatan Modal Pedagang setelah Menerima Kredit PNPM-MP

No Nama Modal awal

(Rupiah)

Modal setelah kredit

PNPM-MP

(Rupiah)

Prosentase

peningkatan

modal (%)

1. Wagiyem 1.000.000 3.000.000 200

2. Sri Martini 3.000.000 5.000.000 66,67

3. Puji 300.000 1.300.000 333,33

4. Remi 2.000.000 4.000.000 100

5. Murni 500.000 1.500.000 200

6. Mariyam 5.000.000 9.000.000 80

7. Nurul 2.000.000 5.000.000 150

8. Kartini 500.000 2.500.000 400

9. Martini 1.000.000 3.500.000 250

10. Warti 500.000 2.000.000 300

11. Narti 2.000.000 6.000.000 200

12. Lugiyem 500.000 1.500.000 200

13. Harmi 500.000 2.500.000 400

14. Karpilah 5.000.000 7.000.000 50

Jumlah 23.800.000 53.800.000 126,05

Rata-rata 1.700.000 3.842.867,1 126,05

Sumber: Hasil wawancara dengan informan yang telah diolah (September 2010)


commit to user

71

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebelum menerima

kredit PNPM Mandiri Perdesaan modal pedagang golongan ekonomi lemah rata-

rata sedikit, tetapi setelah menerima kredit PNPM Mandiri Perdesaan modal

menjadi bertambah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata prosentase peningkatan

modal yaitu sebesar 126,05% dengan prosentase peningkatan modal terendah 50%

dan prosentase peningkatan modal tertinggi 333,34%.

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan tersebut digunakan oleh pedagang

untuk menambah modal usaha mereka agar pendapatan mereka dapat meningkat.

Sebelum mendapat kredit PNPM Mandiri Perdesaan pendapatan para pedagang

tersebut biasa-biasa saja tapi setelah mendapat kredit PNPM Mandiri Perdesaan

pendapatan mereka rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada

tabel berikut:


commit to user

72

Tabel 5. Peningkatan Pendapatan Pedagang setelah Menerima Kredit PNPM-MP

No Nama Pendapatan

sebelum kredit

(Rupiah)

Pendapatan

setelah kredit

(Rupiah)

Prosentase

peningkatan

pendapatan

(%)

1. Wagiyem 80.000 100.000 25

2. Sri Martini 30.000 50.000 66,67

3. Puji 40.000 50.000 25

4. Remi 100.000 180.000 80

5. Murni 20.000 35.000 75

6. Mariyam 20.000 30.000 50

7. Nurul 15.000 25.000 40

8. Kartini 30.000 55.000 71,43

9. Martini 130.000 200.000 53,85

10. Warti 30.000 50.000 66,67

11. Narti 55.000 85.000 72,73

12. Lugiyem 20.000 30.000 50

13. Harmi 20.000 35.000 75

14. Karpilah 60.000 75.000 25

Jumlah 650.000 970.000 49,23

Sumber: Hasil wawancara dengan informan yang telah diolah (September 2010)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah menerima kredit

PNPM Mandiri Perdesaan rata-rata peningkatan pendapatam masyarakat naik

sebesar 49,23%. Hal ini dapat di lihat prosentase peningkatan pendapatan tertinggi

yaitu 72,73% dan prosentase peningkatan pendapatan terendah sebesar 25%.

C. Temuan Studi yang dihubungkan dengan Teori

Berdasarkan permasalahan penilitian yang dikemukakan dimuka, temuan

study yang dihubungkan dengan teori yaitu mengenai :


commit to user

73

1. Prosedur Pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Untuk memperoleh suatu kredit, seorang nasabah (debitur) harus melalui

prosedur perkreditan, begitu juga bagi kreditur harus melalui prosedur-prosedur

tertentu dapat memberikan kredit. Menurut Thomas Suyatno et al (2003:69)

menyatakan bahwa,”Prosedur perkreditan meliputi tahap-tahap permohonan

kredit, penyelidikan dan analisis kredit, penolakan atas permohonan kredit,

persetujuan atas permohonan kredit, pencarian fasilitas kredit dan pelunasan

fasilitas kredit”.

Adapun tahapan dalam proses pemberian kredit PNPM Mandiri

Perdesaan di Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut:


Untuk mendapat dana bantuan kredit PNPM Mandiri perdesaan

masyarakat khususnya para pedagang harus mengajukan permohonan kredit

terlebih dahulu kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Permohonan kredit dapat

dilakukan dengan mengajukan proposal pengajuan dana pinjaman yang telah di

buat setiap anggota dengan kelompok mereka masing-masing. Proposal pengajuan

dana pinjaman disertai nama setiap anggota, jenis usaha mereka, besar jumlah

dana yang dipinjam, dan dilampiri foto copy KTP setiap anggota yang masih

aktif. Proposal pengajuan dana dapat menentukan layak atau tidaknya pedagang

mendapat bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan.


Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi syarat agar bisa

menjadi peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pembentukan kelompok

sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk menjadi peminjam dana PNPM

Mandiri Perdesaan ini usia kelompok minimal 1 tahun. Setelah kelompok

dibentuk harus ditentukan pengurus kelompok antara lain ketua, bendahara dan

sekretaris. Selain mempunyai kelompok syarat lainnya yaitu setiap anggota

simpan pinjam perempuan (SPP) harus mempunyai usaha yang produktif. Di

kecamatan Bringin sendiri jenis usaha yang ikut menggunakan dana PNPM

Mandiri Perdesaan antara lain usaha warung, toko, dagang jajanan pasar,


commit to user

74

mrancang, menjual ayam potong, dll. Selain itu kelompok harus memiliki

administrasi pembukuan yang sederhana akan tetapi tertib dan teratur.



tergantung apakah persyaratan yang diajukan bisa dipenuhi para pedagang atau

tidak. Untuk di Kecamatan Bringin mayoritas para pedagang sudah memenuhi

persyaratan yang diajukan PNPM Mandiri Perdesaan.

d. Penolakan atau Persetujuan Kredit

Penolakan atau persetujuan kredit ditentukan oleh persyaratan yang

harus dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri

Perdesaan sangat mudah sehingga mayoritas pedagang bisa memenuhi

persyaratan tersebut. Oleh karena itu pengajuan pinjaman dana bantuan PNPM

Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh para pedagang dengan bentuk proposal selalu

disetujui oleh pihak UPK. Hal ini berdasarkan penuturan semua informan dari

hasil penelitian bahwa rata-rata mereka mengatakan pengajuan dana pinjaman

selalu disetujui karena sudah memenuhi persyaratan.

e. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan dana dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang

langsung mendatangi kelompok yang mengajukan pinjaman, sedangkan waktu

dan tempat pencairan dana dikoordinasikan dengan pihak TPK. Pencairan dana

dilakukan setelah adanya hasil analisa studi kelayakan usaha terhadap kelompok

yang diakukan oleh tim verifikasi. Sehingga besarnya dana yang cair dan

pegajuan proposal itu layak atau tidak tergantung analisa dari tim verifikasi.

Sebelum proses pencairan dana kekelompok, bendahara UPK mempersiapkan

Surat Perjanjian Kredit (SPK) rangkap dua untuk ditandatangani oleh seluruh

anggota kelompok yang mengajukan dana pinjaman.

f. Pengembalian (Pembayaran Angsuran)

Tanggal pengembalian angsuran setiap kelompok berbeda-beda

tergantung tanggal pengajuan dan pencairan dana. Berdasarkan kesepakatan

antara anggota dengan pengelola, angsuran dibayarkan ke setiap ketua kelompok

pada tanggal yang telah ditetapkan. Setelah itu ketua membayarkan ke bagian


commit to user

75

TPK dan kemudian ke kantor UPK. Pengelola UPK bisa menanyakan langsung ke

ketua kelompok pada saat membayar angsuran tentang keadaan anggotanya.

Jumlah bunga yang harus dibayar anggota setiap bulannya yaitu 1,5% per bulan.

Bunga ini nanti pada akhir pelunasan pinjaman akan diserahkan ke masyarakat

desa untuk pelestarian desa.

2. Kendala yang dihadapi oleh Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

dalam Pelunasan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan tidak

selamanya berjalan lancar. Pedagang juga mengalami beberapa kendala,

diantaranya adalah kesulitan membayar angsuran. Masalah pengembalian

pinjaman dirasakan sulit oleh pedagang ketika usaha mereka mengalami

penurunan. Selain itu ada juga pedagang yang mengalami kesulitan pada saat

membayar angsuran karena uang yang seharusnya untuk membayar angsuran

dipakai untuk memenuhi kebutuhan lain.

3. Kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Proses

Penarikan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses penarikan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini pihak UPK

menuturkan tidak ada kendala sama sekali. Karena dalam prosesnya pihak UPK

juga dibantu dari tim pengelola kegiatan (TPK). Misalnya pada saat terdapat

anggota yang belum bisa membayar angsuran tepat pada tanggal kesepakatan

anggota KPMD membantu UPK mengatasi permasalahan tersebut dengan

mendatangi rumah anggota tersebut, sehingga UPK tidak perlu datang langsung.

Namun jika permasalahannya sudah rumit misalnya sampai kredit macet,

pengelola turun langsung menangani permasalahan tersebut agar cepat selesai.

4. Upaya yang dilakukan pedagang dan UPK untuk Menghadapi

Kendala dalam Proses Pelunasan Kredit PNPM-MP

Kredit diberikan kepada nasabah atas dasar kepercayaan, dengan

demikian pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar


commit to user

76

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai waktu dan syarat-syarat

yang disepakati.

Dari hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh pedagang untuk

mengatasi kendala yang dialami dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri

Perdesaan antara lain sebelum tanggal pembayaran angsuran para pedagang

menabung setiap hari dari hasil keuntungan berdagang. Selain itu jika terpaksa

benar-benar tidak mempunyai uang, pedagang terpaksa menjual binatang ternak

yang dimiliki supaya bisa membayar angsuran. Untuk UPK selama penarikan

kredit tidak mengalami hambatan sama sekali, sehingga pihak UPK sendiri

tinggal bekerjasama dengan pengelola UPK agar proses pemberian kredit berjalan

lancar dan tidak terjadi kredit macet.

5. Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Setelah Menerima

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Adanya kredit PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk

meningkatkan perluasan usaha dan peningkatan pendapatan. Berdasarkan hasil

penelitian di Kecamatan Bringin, rata-rata pendapatan pedagang golongan

ekonomi lemah masih rendah. Namun dengan adanya bantuan kredit PNPM

Mandiri Perdesaan usaha para pedagang golongan ekonomi lemah semakin

meningkat. Sebagian besar dana bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan

digunakan untuk membeli barang dagangan, tetapi ada juga yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pengamatan dengan adanya bantuan

kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini rata-rata pendapatan pedagang golongan

ekonomi lemah di Kecamatan Bringin meningkat. Peningkatan pendapatan setiap

pedagang berbeda-beda, tergantung kondisi, keadaan dan kebutuhan pedagang itu

sendiri.


commit to user

77

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada

pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud

komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

merupakan wujud nyata dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Kecamatan Bringin melaksanakan program pemberdayaan mulai dari Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 1997. Kecamatan Bringin mampu

menyerap dana tebesar dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan pemberian kredit di Kecamatan Bringin telah menunjukkan

perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan

dana yang cenderung meningkat. Peningkatan saldo tersebut bisa menunjukkan

adanya indikator keberhasilan dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan.

Dari pelaksanaan implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam

meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan

Bringin dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan

pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah, meliputi:


Untuk mendapat dana bantuan kredit PNPM Mandiri perdesaan

masyarakat khususnya para pedagang harus mengajukan permohonan

kredit terlebih dahulu kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Permohonan kredit dapat dilakukan dengan mengajukan proposal

pengajuan dana pinjaman yang telah di buat setiap anggota dengan

kelompok mereka masing-masing. Proposal pengajuan dana pinjaman

disertai nama setiap anggota, jenis usaha mereka, besar jumlah dana yang

dipinjam, dan dilampiri foto copy KTP setiap anggota yang masih aktif.


commit to user

78

Proposal pengajuan dana dapat menentukan layak atau tidaknya pedagang

mendapat bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan.


Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi syarat agar bisa

menjadi peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pembentukan

kelompok sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk menjadi

peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan ini usia kelompok minimal 1

tahun. Setelah kelompok dibentuk harus ditentukan pengurus kelompok

antara lain ketua, bendahara dan sekretaris. Selain mempunyai kelompok

syarat lainnya yaitu setiap anggota simpan pinjam perempuan (SPP) harus

mempunyai usaha yang produktif. Di Kecamatan Bringin sendiri jenis

usaha yang ikut menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan antara lain

usaha warung, toko, dagang jajanan pasar, mrancang, menjual ayam

potong, dll. Selain itu kelompok harus memiliki administrasi pembukuan

yang sederhana akan tetapi tertib dan teratur.



tergantung apakah persyaratan yang diajukan bisa dipenuhi para pedagang

atau tidak. Untuk di Kecamatan Bringin mayoritas para pedagang sudah

memenuhi persyaratan yang diajukan PNPM Mandiri Perdesaan.

d. Penolakan/persetujuan Kredit

Penolakan atau persetujuan kredit ditentukan oleh persyaratan yang harus

dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri

Perdesaan sangat mudah sehingga mayoritas pedagang bisa memenuhi

persyaratan tersebut. Oleh karena itu pengajuan pinjaman dana bantuan

PNPM Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh para pedagang dengan bentuk

proposal selalu disetujui oleh pihak UPK.

e. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan dana dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang

langsung mendatangi kelompok yang mengajukan pinjaman, sedangkan

waktu dan tempat pencairan dana dikoordinasikan dengan pihak TPK.


commit to user

79

Pencairan dana dilakukan setelah adanya hasil analisa studi kelayakan

usaha terhadap kelompok yang diakukan oleh tim verifikasi. Sehingga

besarnya dana yang cair dan pegajuan proposal itu layak atau tidak

tergantung analisa dari tim verifikasi. Sebelum proses pencairan dana

kekelompok, bendahara UPK mempersiapkan Surat Perjanjian Kredit

(SPK) rangkap dua untuk ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok

yang mengajukan dana pinjaman.

f. Tahap pembayaran angsuran

Tanggal pengembalian angsuran setiap kelompok berbeda-beda tergantung

tanggal pengajuan dan pencairan dana. Berdasarkan kesepakatan antara

anggota dengan pengelola, angsuran dibayarkan ke setiap ketua kelompok

pada tanggal yang telah ditetapkan. Setelah itu ketua membayarkan ke

bagian TPK dan kemudian ke kantor UPK. Pengelola UPK bisa

menanyakan langsung ke ketua kelompok pada saat membayar angsuran

tentang keadaan anggotanya. Jumlah bunga yang harus dibayar anggota

setiap bulannya yaitu 1,5% per bulan. Bunga ini nanti pada akhir

pelunasan pinjaman akan diserahkan ke masyarakat desa untuk pelestarian

desa.

2. Kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses

pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan adalah kesulitan mengangsur

pinjaman. Sebenarnya untuk Kecamatan Bringin tidak ditemukan kredit

macet, memang terdapat anggota yang kadang terlambat membayar angsuran

tetapi tidak sampai menimbulkan kredi macet. Masalah pengembalian

pinjaman dirasakan sulit oleh para pedagang golongan ekonomi lemah ketika

usaha mereka sepi. Ada kalanya usaha mereka mengalami kemajuan tetapi ada

kalanya mengalami penurunan. Pada saat mengalami penurunan pada

umumnya disebabkan oleh sepinya usaha mereka jalankan. Untuk peminjam

yang tidak bisa membayar angsuran pinjaman, UPK memberikan sanksi denda

Rp 5.000,00 per hari setelah hari jatuh tempo membayar angsuran. Selain itu

jika kelompok itu mengajukan pinjaman lagi tidak akan dikabulkan oleh UPK.


commit to user

80

3. Kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam penarikan

kredit PNPM Mandiri Perdesaan sebenarnya tidak ada. Hal ini dikarenakan

adanya kerjasama yang baik antara pihak UPK, tim pengelola kegiatan (TPK)

serta para pedagang golongan ekonomi lemah terjadi kendala apabila

mengalami kredit macet.

4. Upaya yang dilakukan pedagang untuk menghadapi kendala tersebut adalah

kelompok pengguna jauh-jauh hari sebelum tanggal pengembalian angsuran

berusaha mengumpulkan uang tersebut dari hasil keuntungan yang diperoleh

setiap berdagang. Ini dimaksudkan agar pengembalian angsuran tidak

memberatkan mereka dan bisa membayar tepat waktu.

5. Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah menerima kredit

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin yaitu sebelum adanya kredit

PNPM Mandiri Perdesaan usaha para pedagang masih kecil dan modalnya

sangat minim. Namun dengan adanya bantuan kredit PNPM Mandiri

Perdesaan usaha para pedagang golongan ekonomi lemah semakin meningkat.

Sebagian besar dana bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan digunakan untuk

membeli barang dagangan, tetapi ada juga yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pengamatan dengan adanya bantuan kredit

PNPM Mandiri Perdesaan ini rata-rata pendapatan pedagang golongan

ekonomi lemah di Kecamatan Bringin meningkat. Peningkatan pendapatan

setiap pedagang berbeda-beda, tergantung kondisi, keadaan dan kebutuhan

pedagang itu sendiri.

B. Implikasi

Bertitik tolak dari kesimpulan dalam penelitian, maka dapat dikaji

suatu implikasi teoritas dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain dalam

menunjang kajian teori dan pengembangan materi penelitian.


commit to user

81

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan sebagai sarana memperdalam mata kuliah manajemen

perbankan.

2. Implikasi Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi

pengelola unit pengelola kegiatan (UPK) dalam menentukan kebijakan-

kebijakan yang menyangkut tentang pelaksanaan pemberian kredit PNPM

Mandiri Perdesaan.

b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit dapat meningkatkan

pemerataan pendapatan. Pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dapat

membantu pedagang golongan ekonomi lemah untuk memperluas usaha

sehingga pendapatan mereka dapat bertambah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi, maka dapat dikemukakan

saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pengelola UPK dan TPK

a. Pengelola UPK diupayakan memberikan sanksi kepada pedagang dengan

mengembalikan proposal yang tidak sesuai dengan persyaratan sesuai

dengan prosedur yang ada, sehingga pedagang terbiasa disiplin sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengelola UPK diupayakan mengadakan monitoring kepada pedagang

golongan ekonomi lemah dengan melakukan pertemuan secara rutin

setiap bulannya yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana

PNPM-MP yang telah diterima pedagang. Sehingga diharapkan pedagang

golongan ekonomi lemah mempunyai kesadaran untuk mempergunakan

dana pinjaman sesuai dengan tujuan kredit dan kesulitan yang dihadapi

oleh para pedagang dapat diatasi.

c. Pengelola UPK diupayakan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

dengan cara pihak UPK bekerjasama dengan TPK mendatangi langsung


commit to user

82

kekelompok pedagang sehingga terjalin koordinasi yang baik dengan

pedagang dan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi.

2. Saran untuk pedagang golongan ekonomi lemah kecamatan Bringin selaku

kelompok sasaran.

a. Diharapkan agar pedagang giat mengikuti kegiatan pengembangan

kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seperti pelatihan manajemen,

pelatihan ketrampilan, dan pelatihan pemasaran yang bertujuan agar usaha

para pedagang lebih meningkat dan kendala yang dihadapi bisa

diminimalisir.

b. Diharapkan pedagang aktif berpartisipasi dengan ikut berdiskusi saat

diadakan musyawarah desa dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan

(UPK) sehingga kesulitan melunasi kredit dapat dicari solusi yang tepat

bagi permasalahan yang dihadapi.

c. Diharapkan pedagang mempergunakan dana bantuan yang diperoleh dari

PNPM-MP untuk menambah modal usaha mereka bukan untuk kebutuhan

yang lain agar diperoleh hasil yang maksimal yaitu peningkatan

pendapatan yang berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.

(pnpm-mp) dalam meningkatkan pendapatan

Documents