lf' .: e''+ MENTERI UANGAN REPUBLIK NDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113 /Plll'4K.07 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan ' Prasarana DaerahlTahun 20L0 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yalng telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2409 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Mengingat ;'TH::1ffitJo'*o*o, 33 rahun zo04 entang erimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun X26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 entang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1,40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Keputusan Presiden Nomor 56/PTahun 2A1.0t; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21./PMK.7 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana elah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8e/P}vf.K.7 2010; MEMUTUSI(AN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TIMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010..
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
5/16/2018 PMK 113 - 2010 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pmk-113-2010 1/23
lf' .: e''+
MENTERI EUANGANREPUBLIKNDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 113 /Plll'4K.072014
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR
DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka penetapanalokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan' PrasaranaDaerahlTahun 20L0untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
yalng telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2409
tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2010
sebagaimana elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
Mengingat ;'TH::1ffitJo'*o*o, 33 rahun zo04entang erimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor X26,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 entang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1,40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
4. Keputusan PresidenNomor 56/PTahun 2A1.0t;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21./PMK.72009 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
sebagaimana elah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
8e/P}vf.K.72010;
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TIMUM
DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DANPRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010..
5/16/2018 PMK 113 - 2010 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pmk-113-2010 2/23
(1)
(2)
MENTERI EUANGANBEPUBLIKNDONESIA
-2-
PasalL
(1) Dana Penguatan Inlrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yang
dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah
bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 20L0 sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2010.
(2) Alokasi DPIPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan se.besar
Rp5.500.000.000.000,00i.ma triliun lima ratus miliar rupiah).
(3) DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan
Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka
peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan
prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan
pembangunandaerah.
Pasal2
Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPIPD beserta
besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan AnggaranDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPIPD
untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuangan ni.
Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanjumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuksetiapbidang.
Pasal3
Daerah wajib menggunakanDPIPD sesuai dengan bidang sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuangan ni.
Daerah yang menerima alokasi DPIPD tidak diperbolehkan melakukanpergeseranalokasiantar bidang.
Pasal4
DPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal L merupakan bagian dariPendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran pendapatan danBelanjaDaerahPerubahanTahun Anggaran 2010.
(3)
(1)
(2t
5/16/2018 PMK 113 - 2010 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pmk-113-2010 3/23
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIKNDONESIA
-3-
Pasal5Alokasi DPIPDTahun Anggaran20L0untuk provinsi dipergunakanuntuk:
a. mendukung pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan
jalan/jembatan provinsi;
b. menuniangpeningkatanpelayanan aringan irigasi provinsi;
c. infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit provinsi,
meliputi:
1,.penambahan empat tidur kelas II;
2. pelayananunggulan;dan
3. peralatanmedis.
d. prasaranapemerintahandaerah;dan
e. penyediaan prasaranASistemInformasi PengelolaanKeuanganDaerah
(SIPKD).
Pasal
Alokasi DPIPD Tahun 2010untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk:
a. pemeliharaanberkala,peningkatandan pembangunan alan/ jembatan;
b. pemeliharaanberkala,peningkatandan pembangunan aringan irigasi;
c. penyempurnaao pembangunan, pengembangan, dan perluasan
(3) Penyalufan secarabertahapsebagaimana imaksud pada ayatQ) tidak
dapat dilaksanakansecara ekaligus.
(4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah- penerima' .menyampaikanPerbturanDaerahmengenaiAnggaran Penda-patal$utt
Belairja-Daerah Tahun Anggaran 2A10 dengal melampirkan
Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana
Penyelesaian
-Kegiatan
kepad=i Menteri Keuangan c.q. Direktur]enderal FerimbanganKeuangan.
(5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan ]adwal Rencana PenyelesaianKegiatan sebagaimana imalisud pada ayat (4) disusun sesdaidengan
format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran IIIyang tidak terpisahkandari PeraturanMenteri Keuangan ni.
(6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana PenyelesaianKegiatan sebagaimana imlksud pada iryat (4), diterima paling lambattanggal31]uli2010.
(7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakansetelah aporan
penyerapan penggunaan DPIPD tahap sebelumnya diterima olehMenteri Keuanganc.q.Direktur JenderalPerimbanganKeuangan.
(8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (ndisusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkandalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuangan ni.
Pasal9
(1) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan seteiah penggunaan dana telah
mencapai 90% (sembilanpuluh persen) dari dana yang telah ditransferke RekeningKas Umum Daerah.
(2) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD Tahap I atau Tahap IIsebagaimanadimaksud dalam Pasal8 ayat (7), diterima paling lambattanggal 15 Desember2010.
5/16/2018 PMK 113 - 2010 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pmk-113-2010 5/23
MENTERI EUANGANREPUBLIKNDONESIA
-5-
Pasal10(1) Pelaksanaankegiatan yang didanai DPIPD harus selesaipaling lambat
tanggal 3L Desember20L0.
(2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPIPD sudah dapat dimanfaatkanpada akhir Tahun Anggaran2010.
Pasal11
(1,)Daerah penerima DPIPD dapat melakukan optimalisasi penggunaanatasbesarandanayang diterimanya.
(2) Optimalisasi sebagairnanadimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan untuk bidang yang sama.
PasalL2
Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan keuangan DPIPD dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal13
PeraturanMenteri Keuangan ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund.anganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia
Ditetapkan di |akartapadatanggal L4 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN,iundangkandi |akarta
pada anggal 14 Juni 2010
MENTERIHUKUM DAN HAI( ASASIMANUSIA,
r rd .
PATRIALISAKBAR
r rd.
AGUSD.W,MARTOWARDOJO
BBRITANEGARA REPUBLII(NDONESIATAHUN2O1OOMOR 280
KepalaBiro Umum
u.b.Pj. KepalaBagianT.
/a^J/aehnaSirait
P-(\parternen \\9
NIP196606031
5/16/2018 PMK 113 - 2010 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pmk-113-2010 6/23
LAMPIRANI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR'112,
/PMK.07/n7o TENTANG
PEDOMAff"UMUM DAN ALOKASI
DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR
DAN PRASARANA DAERAH TAHUN
ANGGARAN2OlO
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK NDONESIA
PENETAPANLOKASI
DANAPENGUATANNFRASTRUKTURANPRASARANAAERAH
UNTUKROVINSIA.2g1g
(dalamuto ruPiah)
2L.185,975
5/16/2018 PMK 113 - 2010 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pmk-113-2010 7/23
KEUANGANINDONESIA
Na /)aIS!>SE[-(m=ZaZ]NEryT*EEIG=zi'
. ,$3.:zS ,_qi{mD'F/
MENTERI EUANG,REPUBLIKNDONEI
xxl Provinsi Sulawesi Utara 18.394,000 4.935,000 1.000,000 24.329,4O4
xxil Provinsi Gorontalo 19.340,000 2.425,000 2t.765,OOO