8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
1/24MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIASALINANPERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4/PMK.06/2013TENTANGTATA CARA
PENGELOLAAN ASET PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :
bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal3ayat(4)PeraturanPemerintah
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan
PadaBadanPengusahaanKawasanPerdaganganBebasDanPelabuhanBebasBatam,perlumenetapkanPeraturanMenteriKeuangantentangTataCaraPengelolaanAsetPadaBadanPengusahaanKawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas BatamMengingat : 1.
UndangUndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4286) 2.
UndangUndangNomor1Tahun2004tentangPerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4355) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor48,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4502)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor74Tahun2012(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor171,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) 4.
PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentangPengelolaan8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
2/24BarangMilikNegara/Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2006Nomor20,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4609)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor38Tahun2008(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor78,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855) 5.
PeraturanPemerintahNomor6Tahun2011tentangPengelolaanKeuangan Pada
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
BebasDanPelabuhanBebasBatam(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor17,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5196) 6.
PeraturanPresidenNomor24Tahun2010tentangKedudukan,Tugas,DanFungsiKementerianNegaraSertaSusunanOrganisasi,Tugas,DanFungsiEselonIKementerianNegarasebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganPeraturanPresidenNomor92Tahun2011(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142) 7.
PeraturanMenteriKeuanganNomor96/PMK.06/2007tentangTata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara 8.
PeraturanMenteriKeuanganNomor120/PMK.06/2007tentangPenatausahaan
Barang Milik Negara MEMUTUSKAN:Menetapkan :
PERATURANMENTERIKEUANGANTENTANGTATACARAPENGELOLAANASETPADABADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam
Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
BarangMilikNegara,yangselanjutnyadisingkatBMN,adalahsemuabarangyangdibeliataudiperolehatasbebanAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN)atauberasaldariperolehan
lainnya yang sah. 2. Aset adalah seluruh barang milik negara yang
dikelola oleh BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan BebasBatam. 3.
AsetDalamPenguasaanBadanPengusahaan,yangselanjutnyadisebutAsetDalamPenguasaan,adalahAsetdalambentukHakPengelolaan
Lahan. 4. PengelolaBarangadalahpejabatyangberwenangdan8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
3/24bertanggungjawabmenetapkankebijakandanpedomansertamelakukan
pengelolaan BMN. 5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenanganpenggunaan BMN. 6.
KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebasBatam,yangselanjutnyadisebutKawasan,adalahwilayahsebagaimanadimaksuddalamPeraturanPemerintahNomor46Tahun2007tentangKawasanPerdaganganBebasDanPelabuhanBebasBatamsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor5Tahun2011tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintah
Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan
Bebas Batam. 7. DewanKawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebasBatam,
yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, adalah
DewanyangdibentukolehPresidendankeanggotaannyaditetapkanPresidendengantugasdanwewenangmenetapkankebijakanumum,membina,mengawasidanmengkoordinasikankegiatanBadan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam. 8.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
PelabuhanBebasBatam,yangselanjutnyadisebutBadanPengusahaan,adalahlembaga/instansipemerintahpusatyangdibentukolehDewanKawasandengantugasdanwewenangmelaksanakanpengelolaan,pengembangan,danpembangunanKawasansesuaidengan
fungsifungsi Kawasan. 9.
BadanLayananUmum,yangselanjutnyadisingkatBLU,adalahinstansidilingkunganPemerintahyangdibentukuntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatberupapenyediaanbarangdan/ataujasayangdijualtanpamengutamakanmencarikeuntungandandalammelakukankegiatannyadidasarkanpadaprinsip
efisiensi dan produktivitas. 10.
PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum,yangselanjutnyadisingkatPKBLU,adalahpengelolaankeuanganyangmemberikanfleksibilitasberupakeleluasaanuntukmenerapkanpraktik
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankehidupanbangsa,sebagaimanadiaturdalamUndangUndangNomor1Tahun2004tentangPerbendaharaanNegara,sebagaipengecualiandaripengelolaankeuanganNegarapada
umumnya. 11.
PenggunaanadalahkegiatanyangdilakukanolehPenggunaBarangdalammengeloladanmenatausahakanAsetyangsesuaidengan
tugas dan fungsi Badan Pengusahaan. 12.
PemanfaatanadalahpendayagunaanAsetuntuk8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
4/24menyelenggarakankegiatanpelayananumumsecarapenuhdalammelaksanakanpengelolaan,pengembangandanpembangunanKawasandengantidakmengubahstatuskepemilikan.
13. Sewa adalah pemanfaatan Aset oleh pihak lain dalam jangkawaktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 14.
PinjamPakaiadalahpenyerahanpenggunaanAsetBadanPengusahaankepadaPemerintahDaerahdalamjangkawaktutertentutanpamenerimaimbalan,dansetelahjangkawaktutersebutberakhirdiserahkankembalikepadaBadanPengusahaan.
15. KerjasamaPemanfaatanadalahpemanfaatanAsetBadanPengusahaan oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalamrangka peningkatan
penerimaan Badan Pengusahaan dan sumberpembiayaan lainnya. 16.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset. 17.
PenjualanadalahpengalihankepemilikanAsetkepadapihaklaindengan
menerima penggantian dalam bentuk uang. 18.
TukarMenukaradalahpengalihankepemilikanAsetyangdilakukanantaraBadanPengusahaandenganPemerintahDaerah,BadanUsahaMilikNegara/DaerahataubadanhukumlainnyayangdimilikiNegara,danSwasta,denganmenerimapenggantiandalambentukbarang,sekurangkurangnyadengannilai
seimbang. 19.
HibahadalahpengalihankepemilikanAsetdariBadanPengusahaan kepada
Pemerintah Daerah, dari Pemerintah
DaerahkepadaBadanPengusahaan,ataukepadapihaklain,tanpamemperoleh
penggantian. 20.
PenghapusanadalahtindakanmenghapusAsetdaripembukuan/daftarbarangdenganmenerbitkankeputusandaripejabatyangberwenanguntukmembebaskanBadanPengusahaandan/atauPengelolaBarangdaritanggungjawabadministrasi
dan fisik atas Aset. 21.
Penatausahaanadalahrangkaiankegiatanyangmeliputipembukuan,inventarisasi,danpelaporanAsetsesuaidenganketentuan
ketentuanperaturan perundangundangan. 22.
Inventarisasiadalahkegiatanuntukmelakukanpendataan,pencatatan dan
pelaporan hasil pendataan Aset. 23.
PenggolonganadalahkegiatanuntukmenetapkanAsetsecarasistematikkedalamgolongan,bidang,kelompok,subkelompok,dan
subsub kelompok.8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
5/24 24.
DirekturJenderaladalahDirekturJenderaldilingkunganKementerianKeuanganyanglingkuptugasdantanggungjawabnya
meliputi pengelolaan BMN. BAB IIRUANG LINGKUPPasal 2
PeraturanMenteriinimengaturpelaksanaanpengelolaanAsetpadaBadan
Pengusahaan, yang meliputi: a. BMN b. barang yang diperoleh dari
pendapatan operasional BadanPengusahaan c.
barangyangpendanaannyamerupakangabunganantaraAnggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan pendapatanoperasional d. Aset Dalam
Penguasaan. BAB IIIPEJABAT PENGELOLA ASET Pasal 3 (1)
MenteriKeuanganselakubendaharaumumnegaramerupakanpengelola barang
milik negara. (2)
DirekturJenderalmerupakanpelaksanafungsionalataskewenangandantanggungjawabMenteriKeuanganselakupengelola
barang milik negara. (3)
KepalaBadanPengusahaanmerupakanPenggunaBarangyangdalammenjalankankewenangandantanggungjawabnyasecarafungsionaldilaksanakanolehpejabatyangditunjukuntukmelaksanakantugasdanfungsipengelolaanAsetpadaBadanPengusahaan.
BAB IVPELAKSANAAN PENGELOLAANBagian KesatuPrinsip Umum Pasal 4 (1)
Pengelolaan Aset dilaksanakan berdasarkan asas: a.
fungsional,yaitupengambilankeputusandanpemecahan8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
6/24masalahmasalahdibidangpengelolaanAsetyangdilaksanakan oleh
Kuasa Pengguna Barang, Pengguna
Barang,danPengelolaBarangsesuaifungsi,wewenang,dantanggungjawab
masingmasing b.
kepastianhukum,yaitupengelolaanAsetharusdilaksanakanberdasarkan
hukum dan peraturan perundangundangan c.
transparansi,yaitupenyelenggaraanpengelolaanAsetharustransparanterhadaphakmasyarakatdalammemperolehinformasi
yang benar d. efisiensi, yaitu pengelolaan Aset diarahkan agar Aset
digunakansesuaibatasanbatasanstandarkebutuhanyangdiperlukandalamrangkamenunjangpenyelenggaraantugasdanfungsipemerintahan
secara optimal e.
akuntabilitas,yaitusetiapkegiatanpengelolaanAsetharusdapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan f.
kepastiannilai,yaitupengelolaanAsetharusdidukungolehadanyaketepatanjumlahdannilaiAsetdalamrangkaoptimalisasipemanfaatandanpemindahtangananAsetsertapenyusunan
Neraca Pemerintah. (2) Pengelolaan Aset meliputi: a. perencanaan
kebutuhan dan penganggaran b. pengadaan c. penggunaan d.
Pemanfaatan e. pengamanan dan pemeliharaan f. penilaian g.
Pemindahtanganan h. pemusnahan i. Penghapusan j. Penatausahaan k.
pengawasan dan pengendalian. Pasal 5 Badan Pengusahaan mengelola
Aset berupa: a. tanah dan/atau bangunan dan/atau b. selain tanah
dan/atau bangunan. 8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
7/24Bagian KeduaPerencanaanPasal 6 (1)
PerencanaankebutuhanAsetdisusundalamrencanabisnisdananggaranBadanPengusahaansetelahmemperhatikanketersediaanAsetyangadasertakemampuandalammenghimpun
pendapatan. (2)
PerencanaankebutuhanAsetsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berpedomanpadastandarbarang,standarkebutuhan,danstandar
harga/biaya. (3)
Standarbarangdanstandarkebutuhansebagaimanadimaksudpadaayat(2)ditetapkanolehMenteriKeuanganberdasarkanusulan
Badan Pengusahaan. (4)
Standarharga/biayasebagaimanadimaksudpadaayat(2)mengacupadaketentuanperaturanperundangundangandibidang
PK BLU. Bagian KetigaPenggunaanPasal 7 (1) Penggunaan Aset
dilaksanakan dengan: a. digunakan sendiri oleh Badan Pengusahaan b.
digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya c. dioperasikan
oleh pihak lain atau d. dialihkan status penggunaannya kepada
Pengguna Baranglainnya. (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan olehMenteri Keuangan. (3)
PenggunaanAsetselaintanahdan/ataubangunanyangberdasarkanperaturanperundangundangantidakdipersyaratkanadanyabuktikepemilikandengannilaibukusampaidenganRp25.000.000,00ditetapkanolehBadanPengusahaan.
(4) AsetyangtelahditetapkanstatuspenggunaannyapadaBadanPengusahaan
dapat dioperasikan oleh pihak lain tanpa
mengubahstatuspenggunaanAsettersebut,denganketentuanpengoperasianAsetdimaksudkanuntukmenjalankanpelayananumum
sesuai tugas dan fungsi Badan Pengusahaan. 8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
8/24(5) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)hurufddilakukanterhadapAsetyangtidakdigunakanlagioleh Badan
Pengusahaan. (6)
Ketentuanmengenaipersyaratan,tatacarapelaksanaan,prosedur,dandokumenpenetapanstatusAsetmengikutiketentuanperaturanperundangundangandibidangpengelolaanBMN.
Pasal 8 (1)
AsetyangtelahditetapkanstatuspenggunaannyapadaBadanPengusahaandapatdigunakansementaraolehPenggunaBaranglainnyadalamjangkawaktutertentutanpaharusmengubahstatus
penggunaan Aset tersebut. (2)
Penggunaansementarasebagaimadimaksudpadaayat(1)dilakukanolehBadanPengusahaansetelahterlebihdahulumendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan. (3)
Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(2),penggunaansementarayangdilakukanuntukjangkawaktukurangdari6(enam)bulan,dilaksanakanolehKepalaBadanPengusahaan
dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. (4) Pada saat jangka waktu
penggunaan sementara telah habis, Asetyang digunakan sementara
tersebut: a. dikembalikan kepada Badan Pengusahaan dan b.
dapatdialihkanstatusnyakepadaPenggunaBaranglainsetelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan. Bagian KeempatPemanfaatanParagraf
1Prinsip UmumPasal 9 (1) Pemanfaatan Aset meliputi: a. Sewa b.
Pinjam Pakai c. Kerjasama Pemanfaatan. (2) Pemanfaatan Aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan terhadap: a. Aset
berupa tanah dan/atau bangunan 8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
9/24b. Aset berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan/atau c.
Aset selain tanah dan/atau bangunan. (3) Pemanfaatan Aset tidak
mengubah status kepemilikan Aset. (4)
PerpanjanganjangkawaktuPemanfaatanAsetdilakukandenganketentuanjangkawaktutersebuttidakmelampauibataswaktukeberadaanKawasansesuaiketentuanperaturanperundangundangan.
(5) Pemanfaatan Aset dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaandan
dilaporkan kepada Menteri Keuangan. (6) Pemanfaatan Aset
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknisdengan memperhatikan
kepentingan umum. (7)
Kepentinganumumsebagaimanadimaksudpadaayat(6)harusmerupakankegiatanyangmenyangkutkepentinganbangsadannegara,masyarakatluas,rakyatbanyak/bersama,dan/ataukepentingan
pembangunan. Pasal 10 (1)
PendapatanyangdiperolehdariPemanfaatanAsetdapatdigunakanlangsungolehBadanPengusahaansesuaiketentuanperaturan
perundangundangan. (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan olehKepala Badan Pengusahaan kepada Menteri
Keuangan. (3) Aset yang diperoleh dari hasil Pemanfaatan menjadi
Aset BadanPengusahaan. Paragraf 2SewaPasal 11 Sewa dilakukan dalam
rangka: a.
mengoptimalkanPemanfaatanBMNyangbelum/tidakdipergunakandalampelaksanaantugasdanfungsipenyelenggaraan
pemerintahan Negara b.
memperolehfasilitasyangdiperlukandalamrangkamenunjangtugas dan
fungsi Badan Pengusahaan atau c. mencegah penggunaan BMN oleh pihak
lain secara tidak sah. Pasal 12 Pihak yang dapat menyewa Aset
meliputi: a. Pemerintah Daerah b. Badan Usaha Milik Negara8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
10/24 c. Badan Usaha Milik Daerah d. swasta e. unit penunjang
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ negaradan/atau f. badan
hukum lainnya. Pasal 13 (1)
SewaAsetdilakukandalamjangkawaktupalinglama5(lima)tahun dan dapat
diperpanjang. (2)
PerpanjanganSewaAsetsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandenganketentuanjangkawaktutersebuttidakmelampauibataswaktukeberadaanKawasansesuaiketentuanperaturan
perundangundangan. (3) Permintaan perpanjangan jangka waktu Sewa
harus
disampaikankepadaKepalaBadanPengusahaanpalinglambat3(tiga)bulansebelum
berakhirnya jangka waktu Sewa. (4) Penetapan formula tarif Sewa
diusulkan oleh Kepala BadanPengusahaan untuk mendapat persetujuan
Menteri Keuangan. (5) Penetapan tarif Sewa dilakukan oleh Kepala
Badan Pengusahaan. Pasal 14 Sewa Aset dituangkan dalam perjanjian,
yang sekurangkurangnyamemuat: a. dasar perjanjian b. para pihak
yang terikat dalam perjanjian c. jenis, luas atau jumlah barang,
besaran Sewa, dan jangka waktuSewa d. tanggung jawab penyewa atas
biaya operasional dan pemeliharaanselama jangka waktu Sewa dan e.
hak dan kewajiban para pihak. Paragraf 3Pinjam PakaiPasal 15 (1)
Pinjam Pakai Aset dilaksanakan antara Badan Pengusahaandengan
Pemerintah Daerah. (2) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset paling lama 2
(dua) tahun dandapat diperpanjang.8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
11/24 (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian
yangsekurangkurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam
perjanjian b. jenis, luas atau jumlah Aset yang dipinjamkan, dan
jangkawaktu c.
tanggungjawabpeminjamatasbiayaoperasionaldanpemeliharaan selama
jangka waktu Pinjam Pakai dan d. hak dan kewajiban para pihak.
Paragraf 4Kerjasama PemanfaatanPasal 16 (1) Kerjasama Pemanfaatan
Aset dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan
hasil guna Aset b. meningkatkan pendapatan Badan Pengusahaan
dan/atau c. memenuhibiayaoperasional,pemeliharaandan/atauperbaikan
yang diperlukan terhadap Aset. (2) Kerjasama Pemanfaatan Aset dapat
dilakukan dengan: a. Badan Usaha Milik Negara b. Badan Usaha Milik
Daerah c. badan hukum lainnya d. pihak lain. Pasal 17 Kerjasama
Pemanfaatan Aset dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut: a.
mitraKerjasamaPemanfaatanharusmembayarkontribusitetapkepadaBadanPengusahaansetiaptahunselamajangkawaktupengoperasian
yang telah ditetapkan dan pembagian keuntunganhasil Kerjasama
Pemanfaatan b.
dalamhaljangkawaktuKerjasamaPemanfaatankurangdari1(satu) tahun,
mitra Kerjasama Pemanfaatan membayar
kontribusitetapdanpembagiankeuntunganberdasarkan perhitungan
yangdilakukan oleh Badan Pengusahaan c. besaran pembayaran
kontribusi tetap dan pembagian
keuntunganhasilKerjasamaPemanfaatanditetapkandarihasilperhitungantim
yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengusahaan d. besaran pembayaran
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
12/24hasilKerjasamaPemanfaatanharusmendapatpersetujuanKepala Badan
Pengusahaan. Pasal 18
Selamajangkawaktupengoperasian,mitraKerjasamaPemanfaatandilarangmenjaminkanataumenggadaikanAsetyangmenjadiobyekKerjasama
Pemanfaatan. Pasal 19 (1)
KerjasamaPemanfaatanAsetdilakukandalamjangkawaktupaling lama 30
(tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2)
KerjasamaPemanfaatanAsetyangdiperuntukkanbagipenyediaan
infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun. (3)
PerpanjanganKerjasamaPemanfaatanAsetsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandenganketentuanjangkawaktutersebuttidakmelampauibataswaktukeberadaanKawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (4)
SeluruhbiayapersiapandanpelaksanaanKerjasamaPemanfaatanyangterjadisetelahditetapkannyamitraKerjasamaPemanfaatan
menjadi beban mitra Kerjasama Pemanfaatan. Pasal 20 (1)
MitraKerjasamaPemanfaatanditetapkanmelaluitender,kecualiuntukAsetyangbersifatkhususdapatdilakukanpenunjukanlangsung.
(2) Aset yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki kriteria: a.
mempunyaispesifikasitertentusesuaidenganperaturanperundangundangan,sepertiinvestasididasarkanpadaperjanjian
hubungan bilateral antar negara b. bersifat rahasia dalam kerangka
pertahanan negara c. mempunyai konstruksi dan spesifikasi yang
harus denganperijinan khusus d. dalam rangka menjalankan tugas
negara atau e.
lainnyaberdasarkanpenetapanKepalaBadanPengusahaansetelah
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 21 (1)
PemilihanmitraKerjasamaPemanfaatanmelaluitendersebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) pengumumannyadilakukan di 1 (satu) media
massa nasional, 1 (satu) media massalokal dan/atau 1 (satu) media
massa internasional. 8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
13/24(2) Dalam hal pada pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud
padaayat(1)calonmitrayangmemasukanpenawarankurangdari3(tiga)peserta,dilakukanpengumumanulangdimediamassanasional,
media massa lokal dan/atau media massa internasional. (3) Dalam hal
setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksudpada ayat (2): a.
terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta, proses dilanjutkandengan
tender b. calon mitra kurang dari 3 (tiga) peserta, proses
dilanjutkandengan: 1. seleksi langsung untuk calon mitra yang hanya
2 (dua)peserta atau 2. penunjukan langsung untuk calon mitra yang
hanya 1 (satu)peserta. Pasal 22
KetentuanlebihlanjutmengenaitatacaraPemanfaatanAsetdiaturolehKepalaBadanPengusahaansetelahterlebihdahulumemintapertimbangan
Menteri Keuangan. Bagian Kelima Pengamanan dan PemeliharaanPasal 23
(1) Badan Pengusahaan wajib melakukan pengamanan Aset. (2)
Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputipengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan
pengamananhukum. Pasal 24 (1) Aset harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan. (2) Bukti
kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpandengan
tertib dan aman oleh Badan Pengusahaan. Pasal 25 (1)
BadanPengusahaanbertanggungjawabataspemeliharaanAsetyang berada
dalam penguasaannya. (2) Dalam hal: a.
AsetdigunakansementaraolehKementerian/Lembaga,pemeliharaanmenjaditanggungjawabsepenuhnyadariKementerian/
Lembaga pengguna sementara8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
14/24 b.
Asetdioperasionalkanolehpihaklain,pemeliharaanmenjaditanggungjawabsepenuhnyadaripihaklainyangmengoperasionalkan
c.
AsetdilakukanPemanfaatandenganpihaklain,pemeliharaanmenjaditanggungjawabsepenuhnyadarimitraPemanfaatanbersangkutan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)hurufa,terhadapAsetyangdigunakansementaraolehKementerian/Lembaga
dengan jangka waktu kurang dari 6
(enam)bulan,pemeliharaanyangtimbulselamajangkawaktupenggunaan
sementara dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Bagian
KeenamPemindahtanganan Paragraf 1Prinsip UmumPasal 26 (1)
Asetyangtidaklagidiperlukanbagipenyelenggaraantugasdanfungsi Badan
Pengusahaan dapat dilakukan Pemindahtanganan. (2) Pemindahtanganan
Aset dilaksanakan berdasarkan
pertimbanganteknisdenganmemperhatikankepentingannegaradankepentingan
umum. (3) Pemindahtanganan Aset meliputi: a. Penjualan b. Tukar
Menukar c. Hibah. Pasal 27 (1) Pemindahtanganan Aset dilakukan oleh
Kepala BadanPengusahaan setelah mendapatkan persetujuan
MenteriKeuangan. (2)
PelaksanaanPemindahtangananAsetdilaporkankepadaMenteriKeuanganpalinglambat1(satu)bulansetelahselesainyapelaksanaan
Pemindahtanganan. Pasal 28 (1)
PendapatanyangdiperolehdariPemindahtangananAsetmerupakanpendapatanNegaradandisetorkanseluruhnyakeRekening
Kas Umum Negara. (2)
Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
15/24(1),terhadapPenjualanAsetyangpendanaannyaberasaldaripendapatanoperasional,pendapatanyangdiperolehmerupakanpendapatan
Badan Pengusahaan dan dapat dikelola langsung
olehBadanPengusahaansesuaiketentuanperaturanperundangundangan di
bidang PK BLU. (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan olehKepala Badan Pengusahaan kepada Menteri Keuangan.
Paragraf 2 Penjualan Pasal 29 (1) Penjualan Aset dilaksanakan
dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi Aset yang tidak lagi
dapat digunakan ataudilakukan Pemanfaatan b.
secaraekonomislebihmenguntungkanbagiNegara/BadanPengusahaan apabila
dijual dan/ atau c.
sebagaipelaksanaanketentuanperaturanperundangundangan. (2)
Penjualan Aset dilakukan secara lelang di hadapan pejabat lelang.
Pasal 30 Penjualan Aset berupa tanah dan/ atau bangunan serta
selain tanahdan/ atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut: a. Kepala Badan Pengusahaan mengajukan usulan
Penjualankepada Menteri Keuangan b.
MenteriKeuanganmenelitidanmengkajiusulanPenjualanyangdiajukan oleh
Kepala Badan Pengusahaan c.
MenteriKeuanganmemutuskanuntukmenyetujuiatautidakmenyetujui usulan
Penjualan dalam batas kewenangannya d.
untukPenjualanyangmemerlukanpersetujuanPresidenatauDewanPerwakilanRakyat,MenteriKeuanganmengajukanusulPenjualan
disertai dengan pertimbangan yang diperlukan e.
penerbitanpersetujuanolehMenteriKeuanganterhadapPenjualan
sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelahmendapat
persetujuan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat. Paragraf 3 Tukar
Menukar Pasal 31 (1) Tukar Menukar Aset dilaksanakan dengan
pertimbangan: a.
untukmemenuhikebutuhanoperasionalpenyelenggaraan8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
16/24tugas dan fungsi Badan Pengusahaan b. untuk optimalisasi Aset
dan/atau c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan
BelanjaNegara (APBN). (2) Tukar Menukar Aset dilakukan dengan: a.
Pemerintah Daerah b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnyayang dimiliki Negara atau c. swasta, baik badan hukum
maupun perorangan. (3)
ObjekTukarMenukar,baikAsetyangdilepasmaupunbarangpengganti, harus
berada dalam wilayah Badan Pengusahaan. (4)
Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(3),apabilaAsetyangdilepasberadapadawilayahkerjakantorperwakilanBadanPengusahaan,makabarangpenggantinyadapat
berada di luar wilayah Badan Pengusahaan. Pasal 32 (1) Pemilihan
mitra Tukar Menukar dilakukan melalui tender denganpengumumannya di
1 (satu) media massa nasional, 1 (satu) mediamassa lokal danj atau
1 (satu) media massa internasional. (2) Dalam hal pada pelaksanaan
tender sebagaimana dimaksud
padaayat(1)calonmitrayangmemasukanpenawarankurangdari5(lima)peserta,dilakukanpengumumanulangdimediamassanasional,
media massa lokal dan/atau media massa internasional. (3) Dalam hal
setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksudpada ayat (2): a.
terdapat paling sedikit 5 (lima) peserta, proses dilanjutkandengan
tender b. calon mitra kurang dari 5 (lima) peserta, proses
dilanjutkandengan: 1. seleksi langsung untuk calon mitra paling
sedikit 2 (dua)peserta atau 2. penunjukan langsung untuk calon
mitra yang hanya 1 (satu)peserta. (4)
TatacaraTukarMenukarAsetmelaluitendermengikutiketentuanperaturanperundangundangandibidangpengelolaanBMN.
Pasal 33 Mitra Tukar Menukar Aset dapat ditentukan tanpa melalui
tender8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
17/24dalam hal: a. mitra Tukar Menukar adalah Pemerintah Daerah b.
mitraTukarMenukaradalahpihakyangmendapatpenugasandariPemerintah/BadanPengusahaandalamrangkapelaksanaankepentingan
umum atau c. mitra Tukar Menukar penyedia barang pengganti hanya 1
(satu)mitra. Pasal 34 (1) Tukar Menukar Aset tanpa melalui tender
dilakukan dengan tatacara sebagai berikut: a.
KepalaBadanPengusahaanmengajukanusulankepadaMenteri Keuangan yang
paling sedikit memuat: 1. pertimbangan usulan 2. spesifikasi, harga
perolehan dan nilai wajar Aset yang akandilepas 3.
spesifikasidanhargabarangpengganti,denganketentuannilaibarangpenggantitersebutpalingsedikitsamadengannilai
wajar Aset yang dilepas dan 4. mitra Tukar Menukar. b. Menteri
Keuangan melakukan penelitian atas usulan TukarMenukar tersebut. c.
Dalam hal berdasarkan penelitian usulan Tukar Menukar
dapatdisetujui,makapersetujuantersebutdituangkandalamsuratMenteri
Keuangan kepada Kepala Badan Pengusahaan. d.
BerdasarkanpersetujuanMenteriKeuangantersebut,KepalaBadan
Pengusahaan melaksanakan Tukar Menukar. e. Dalam hal berdasarkan
penelitian usulan Tukar Menukar
tidakdisetujui,makapernyataantidaksetujutersebutdituangkandalamsuratMenteriKeuangankepadaKepalaBadanPengusahaan
disertai alasannya. f.
UntukTukarMenukarberupatanahdan/ataubangunan,setelahpelaksanaanpengadaanbarangpenggantiselesai,KepalaBadanPengusahaanmelakukanpenelitianbarangpengganti
yang meliputi: 1.
kesesuaiandatadanspesifikasibarangpenggantidenganketentuan
perjanjian dan / atau addendum perjanjian dan 2. meneliti
kelengkapan dokumen barang pengganti. g.
PelaksanaanTukarMenukardituangkandalamsuatuberita8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
18/24acaraserahterimabarangyangditandatanganiolehKepalaBadan
Pengusahaan dan mitra Tukar Menukar. h. Berdasarkan berita acara
sebagaimana dimaksud pada huruf
g,KepalaBadanPengusahaanmenetapkankeputusanPenghapusanAsetyangdilepas,palinglambat1(satu)bulanterhitungsejaktanggalberitaacaraserahterimabarangdanmengusulkanpenetapanstatuspenggunaanterhadapbarangpengganti
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. i.
UsulanpenetapanstatuspenggunaansebagaimanadimaksudpadahurufhdisampaikanolehKepalaBadanPengusahaankepadaMenteriKeuanganpalinglambat1(satu)bulanterhitung
sejak tanggal keputusan Penghapusan Aset
tersebut,dengandisertaisalinankeputusanPenghapusanAsetyangdilepas
dan salinan berita acara serah terima. j. Barang pengganti dicatat
sebagai Aset oleh Badan
PengusahaandalampembukuanBadanPengusahaandanolehMenteriKeuangan
dalam Daftar BMN Pengelola. (2)
Segalatindakanyangdilakukandalamperencanaan,persiapandan
pelaksanaan Tukar Menukar tanpa melalui tender, termasukakibat
hukum yang menyertainya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala
Badan Pengusahaan. Paragraf 4 HibahPasal 35 (1)
HibahAsetdilaksanakandenganpertimbanganuntukkepentingansosial,keagamaan,kemanusiaan,danpenyelenggaraan
Pemerintahan Negara/ Daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhisyarat sebagai berikut: a. bukan merupakan
barang rahasia negara b. bukan merupakan barang yang menguasai
hajat hidup orangbanyak dan c. tidak digunakan lagi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsiBadan Pengusahaan. (3)
HibahdilaksanakanolehKepalaBadanPengusahaansetelahmendapat
persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 36 Hibah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut: a.
KepalaBadanPengusahaanmengajukanusulankepadaMenteri8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
19/24Keuangandisertaidenganpertimbangan,kelengkapandata,danhasil
kajian internal Badan Pengusahaan. b.
MenteriKeuanganmenelitidanmengkajiberdasarkanpertimbangan dan
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (1) dan ayat (2). c.
MenteriKeuanganmenyetujuiatautidakmenyetujuiterhadapusulanHibahyangdiajukanolehKepalaBadanPengusahaansesuai
batas kewenangannya. d.
KepalaBadanPengusahaanmelaksanakanHibahdenganberpedoman pada
persetujuan Menteri Keuangan. e.
pelaksanaanserahterimaAsetdituangkandalamberitaacaraserahterimayangditandatanganiolehKepalaBadanPengusahaan
dan pihak penerima Hibah. f.
berdasarkanberitaacarasebagaimanadimaksudpadahurufe,KepalaBadanPengusahaanmenetapkankeputusanPenghapusan,
Aset yang dihibahkan paling lambat 1 (satu) bulanterhitung sejak
tanggal berita acara serah terima. g.
salinankeputusanPenghapusanAsetyangdihibahkanbesertasalinan berita
acara serah terima disampaikan oleh Kepala
BadanPengusahaankepadaMenteriKeuanganpalinglambat1(satu)bulanterhitungsejaktanggalkeputusanPenghapusanAsettersebut.
Pasal 37 Kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf
aadalah sebagai berikut: a. Untuk usulan Hibah Aset berupa tanah
dan/ atau bangunan,harus disertai dengan: 1.
rincianbarangyangakandilakukanHibah,termasukbuktikepemilikan,tahunperolehan,luas,nilaibuku,kondisidanlokasi
2. data calon penerima Hibah 3.
suratpernyataandariKepalaBadanPengusahaanbahwaHibahAsettidakmengganggupenyelenggaraantugasdanfungsi
Badan Pengusahaan dan 4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah
Aset dari calonpenerima Hibah. b.
UntukusulanHibahAsetselaintanahdan/ataubangunan,harus disertai
dengan data pendukung meliputi: 1.
rincianbarangyangakandilakukanHibah,termasuktahun8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
20/24perolehan,identititas/spesifikasi,nilaibuku,lokasi,danperuntukan
barang 2. data calon penerima Hibah 3.
suratpernyataandariKepalaBadanPengusahaanbahwaHibahAsettidakmengganggupenyelenggaraantugasdanfungsi
Badan Pengusahaan dan 4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah
Aset dari calonpenerima Hibah. c.
Dalamhalbuktikepemilikansebagaimanadimaksudpadahurufa angka 1 tidak
ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnyaseperti dokumen
kontrak, akte /perjanjian jual beli, dan dokumensetara lainnya yang
dapat dipersamakan dengan itu. Bagian Ketujuh Pemusnahan Pasal 38
(1) Pemusnahan Aset dilakukan apabila: a.
tidakdapatdigunakan,tidakdapatdilakukanPemanfaatan,dan/atau tidak
dapat dilakukan Pemindahtanganan atau b. terdapat alasan lain
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan . (2)
Pemusnahansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakanolehKepalaBadanPengusahaansetelahmendapatpersetujuanMenteri
Keuangan. (3)
Pelaksanaanpemusnahansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dituangkandalamberitaacarayangditandatanganiolehKepalaBadan
Pengusahaan dan dilaporkan kepada Meriteri Keuangan. (4)
PemusnahanAsetdilaporkanolehKepalaBadanPengusahaankepadaMenteriKeuanganpalinglambat1(satu)bulanterhitungsejaktanggalpelaksanaanpemusnahanAsetdisertaidengansalinan
berita acara pemusnahan. Bagian Kedelapan Penghapusan Pasal 39
Penghapusan Aset pada Badan Pengusahaan meliputi: a. Penghapusan
dari pembukuan Badan Pengusahaan b. Penghapusan dari daftar BMN
Pengelola. Pasal 40 (1)
PenghapusanAsetdaripembukuanBadanPengusahaansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dalam8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
21/24halAsetsudahtidakberadadalampenguasaanBadanPengusahaan,terjadipemusnahan,atausebabsebablainyangsecaranormaldapatdiperkirakanwajarmenjadipenyebabPenghapusan.
(2)
PelaksanaanPenghapusansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dituangkandalamberitaacarayangditandatanganiolehKepalaBadan
Pengusahaan dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. (3)
PenghapusanAsetdaridaftarBMNPengelolasebagaimanadimaksuddalamPasal39hurufb,dilakukandalamhalAsetdimaksudsudahberalihkepemilikannya,terjadipemusnahan,ataukarenasebabsebablainyangsecaranormaldapatdiperkirakan
wajar menjadi penyebab Penghapusan. Pasal 41 (1)
PenghapusanAsetdilakukanolehKepalaBadanPengusahaandalamsuatukeputusan,setelahmendapatkanpersetujuanMenteri
Keuangan. (2)
PenghapusanAsetdilaporkanolehKepalaBadanPengusahaankepadaMenteriKeuanganpalinglambat1(satu)bulanterhitungsejaktanggalpelaksanaanPenghapusanAsetdisertaidengansalinan
keputusan Penghapusan dan dokumen terkait lainnya. Pasal 42
TatacaraPenghapusanAsetmengikutiketentuanperaturanperundangundangan
di bidang pengelolaan BMN. Bagian Kesembilan Penatausahaan Pasal 43
(1) Kepala Badan Pengusahaan wajib melakukan Penatausahaan Asetyang
berada dalam penguasaannya. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: a. pembukuan b. inventarisasi dan c.
pelaporan. (3)
BadanPengusahaanmelakukanPenatausahaansebagaimanadimaksudpadaayat(2)menurutpenggolongandankodefikasiBMN.
(4) Ketentuanmengenaipersyaratan,tatacarapelaksanaan,prosedur, dan
format dokumen Penatausahaan BMN sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) berpedoman pada ketentuanperaturan perundangundangan
di bidang pengelolaan BMN.8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
22/24 Bagian Kesepuluh Pengawasan dan Pengendalian Pasal 44 (1)
KepalaBadanPengusahaanmelakukanpengawasandanpengendalianterhadapperencanaankebutuhandanpenganggaran,pengadaan,penggunaan,Pemanfaatan,pengamanandanpemeliharaan,penilaian,Pemindahtanganan,pemusnahan,Penghapusan,Penatausahaan,danpengawasandan
pengendalian Aset yang berada dalam penguasaannya. (2)
KetentuanmengenaitatacarapelaksanaandanprosedurpengawasandanpengendalianAsetsebagaimanadimaksudpadaayat(1)mengikutiketentuanperaturanperundangundangandibidang
pengelolaan BMN. Pasal 45
DalamrangkaoptimalisasifungsipengawasandanpengendalianAset,MenteriKeuangandapatmelakukanmonitoringdanevaluasiterhadap
pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan. BAB V
KETENTUAN LAINLAIN Pasal 46 (1)
DalamrangkapengelolaanAsetDalamPenguasaan,BadanPengusahaandapatmelakukanPemanfaatansebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(1)dan/ataupemanfaatandalambentuk
lainnya. (2) Pengelolaan Aset Dalam Penguasaan dilaksanakan
sesuaiketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 47 Ketentuan
mengenai pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan
yangtidakdiaturdalamPeraturanMenteriinidilaksanakansesuaiketentuan
perundangundangan di bidang pengelolaan BMN. Pasal 48 (1)
PeralihanpengelolaanAsetdariOtoritaPengembanganDaerahIndustriPulauBatamkepadaBadanPengusahaandilakukandengan
berita acara serah terima. (2) Peralihan pengelolaan Aset dari
Bendahara Umum Negara
BelanjaLainnya(BA.999.08)kepadaBadanPengusahaandilakukandengan
berita acara serah terima. (3)
PeralihanpengelolaanAsetsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat (2)
ditindaklanjuti dengan penetapan status penggunaanoleh Menteri
Keuangan.8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
23/24 (4)
Penetapanstatuspenggunaansebagaimanadimaksudpadaayat(3)didasarkanpadausulanyangdiajukanolehKepalaBadanPengusahaan
dengan disertai berita acara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan
ayat (2). (5) Pengajuan penetapan status sebagaimana dimaksud pada
ayat
(4)harusdisampaikankepadaMenteriKeuangandalamjangkawaktupalinglama6(enam)bulanterhitungsejaktanggalPeraturan
Menteri ini mulai berlaku. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 Pada
saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.
persetujuanpengelolaanAsetyangtelahditerbitkanolehPengelolaBarangsebelumberlakunyaPeraturanMenteriini,dinyatakantetapberlakudandapatdilaksanakansesuaiketentuan
yang berlaku pada saat pengajuan usulan b.
usulanpengelolaanAsetyangtelahdiajukanolehPenggunaBarangkepadaPengelolaBarangdanbelummendapatpersetujuanPengelolaBarangsampaidengansaatberlakunyaPeraturanMenteriini,prosesselanjutnyamengikutiketentuandalam
Peraturan Menteri ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan
Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejaktanggal
diundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalamBeritaNegaraRepublik
Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari2013 MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W.8/9/2015
PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/4~PMK.06~2013Per.HTM
24/24MARTOWARDOJODiundangkan di Jakartapada tanggal 2 Januari
2013MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
7