PLEIDOOI (NOTA PEMBELAAN) (Disampaikan oleh TIM KUASA HUKUM Terdakwa MULYADI,S.Pd Pada Hari Selasa, 14 Agustus 2012) Tim Kuasa Hukum : AHMAD SAHRUL, SH USIN ABDISYAH SEMBIRING. SH Dalam Perkara Pidana NO. 25/PID.B/TIPIKOR/2012/PN. BKL Pengadilan Negeri Bengkulu
Pleidooi atau pembelaan Terdakwa Mulyadi pada Perkara Korupsi PLTMH di Kabupaten Kepahiang, Kami menyebutnya Terdakwa disangkakan karena Pasal Tandatangan, sedangkan pengambil kebijakan tidak dikenakan pada perkara ini
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PLEIDOOI(NOTA PEMBELAAN)
(Disampaikan oleh TIM KUASA HUKUM Terdakwa MULYADI,S.PdPada Hari Selasa, 14 Agustus 2012)
Tim Kuasa Hukum :
AHMAD SAHRUL, SHUSIN ABDISYAH SEMBIRING. SH
Dalam Perkara PidanaNO. 25/PID.B/TIPIKOR/2012/PN. BKL
Sebelum kami membaca dan menguraikan nota pembelaan Terdakwa, maka terlebih dahulu puji
syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat serta InnayahNya
kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam
melanjutkan persidangan perkara pidana ini. Amin.
Setelah kita semua mendengarkan dan menyimak requisitoir Jaksa Penuntut Umum, yang telah
dibacakan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2012 yang lalu, maka kesempatan bagi Terdakwa
dan atau Penasihat Hukumnya yakni TIM KUASA HUKUM bertindak untuk dan atas nama :
Nama Lengkap : MULYADI, SPdTempat Lahir : Kota DonokUmur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/17 Agustus 1957Jenis Kelamin : Laki-lakiKebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Imigrasi Permu Kepahiang Kepahiang, Bengkulu
Agama : IslamPekerjaan : PNSPendidikan : S1
- Terhadap Terdakwa dilakukan PENAHANAN.
Dalam hal ini hendak menyampaikan nota pembelaan/Pleidooi atas tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut
Umum dalam perkara aquo, sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu.
Tim Pengendali Daerah seharusnya dipegang oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kepahing yang juga sebagai orang yang menandatangani Berita Acara Pada
tahapan sebelumnya ;
6. Adalah suatu fakta bahwa terdapat PENZOLIMAN dan REKAYASA dari awal yang
sistematis dan Terstruktur untuk menjebak Terdakwa yang tidak terungkap dalam perkara
ini seperti :
- Mengapa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang tidak
menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur
Listrik PLTMH Kabupaten Kepahiang ?
- Mengapa sdri.JUNAINI (atas Perintah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kepahiang dan Kontraktor) meminta agar Terdakwa
menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktu
Listrik PLTMH Kabupaten Kepahiang ?
- Dalam proses Penyidikan dan Penuntutan Perkara ini, Mengapa Jaksa Penuntut
Umum tidak menggambarkan Kronologis yang lebih transparan dalam halaman
5 point 1 dengan menggunakan kalimat “Kecuali Terdakwa Mulyadi,SPd”, oleh
karena jika bukan Mulyadi,SPd kenapa tidak dijelaskan siapa nama dan jabatan
yang bukan Mulyadi,SPd tersebut ? muatan dan kepentingan apa dalam
perkara ini hingga JPU tidak menjelaskan siapa yang bukan Mulyadi,SPd itu ?
Sekedar mengingatkan bagi kita semua, untuk tidak berbuat zholim :
“ Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia mengetahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)
“Do’anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri”. (HR. Ahmad)
7. Adalah fakta JPU mendakwa dan menuntut Terdakwa tidak mencerminkan KEADILAN dan KEMANUSIAAN dengan menyamaratakan dengan ketiga Terdakwa lainnya dalam berkas perkara ini dengan 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, padahal JPU mengetahui dan menjelaskan dalam perbuatan masing-masing terdakwa terdapat pengecualian dalam Halaman 5 point 1 dakwaan JPU berbeda dengan terdakwa lainnya atas kualifikasi perbuatan atau kesalahan, kwalifikasi tanggungjawab pidana, kwalifikasi penandatanganan Berita Acara yang lain dari awal sedangkan Terdakwa hanya Berita Acara Penyelesaian Akhir, kwalifikasi kerugian negara masing-masing daerah berbeda. Ataukah karena JPU tidak menerima pengembalian kerugian negara seperti perkara-perkara korupsi lainnya yang dituntut 1 tahun penjara karena Terdakwa tersebut telah mengembalikan kerugian negara meskipun kerugian negara jauh lebih besar dari kerugian negara dalam perkara aquo ?. Tampak jelas sekali adanya DISKRIMINASI dalam PENEGAKAN HUKUM yang dilakukan oleh JPU. Apakah begitu namanya KEADILAN dan MANUSIAWI jika Terdakwa dan Ketiga TERDAKWA lainnya harus mencari, menjual harta bendanya, atau berhutang sekedar untuk mengembalikan Kerugian Negara yang dinilai JPU untuk mendapatkan Angka Tuntutan 1 Tahun ? Padahal JPU sendiri mengetahui tidak ada pertambahan harta dan kekayaan Terdakwa dalam proyek ini ;
dengan Fakta Hukum Preskriptif yang menunjukkan tidak adanya turut serta ataupun turut
melakukan perbuatan bersama menandatangani Alat Bukti Surat Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan.
Bahwa proses pembuktian dan didalam sidang terungkap fakta deskriptif sebagaimana telah
disampaikan Terdakwa, saksi- saksi dan ahli dibawah sumpah, yakni:
1. Keterangan Terdakwa MULYADI. SPd Bin BURHANUDIN :- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui sebelumnya adanya Proyek PLTMH;- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Proyek PLTMH yang didanai oleh APBN yang
dikelola langsung oleh KPDT sewaktu terdakwa menandatangani Berita Acara serah terima Pekerjaan dari Tim Pengendali Daerah (TPD) kepada pihak yang mengerjakan Proyek tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan pada tanggal, 12 Desember 2008 terdakwa disodori oleh Sdri SITI JUNAINI. SH yang terdakwa pada saat sebelum menandatangani berita acara tersebut tidak mengerti akan maksudnya;
- Bahwa pada saat akan ditandatanganinya Berita Acara tersebut Sdri SITI JUNAINI.SH mengatakan bahwa ini adalah syarat administrasi saja, dan nantinya tidak ada masalah, dan kalau ada masalah saya yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat atau menerima SK selaku Tim Pengendali Daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu apakah proyek PLTMH tersebut telah selesai dikerjakan atau belum tapi atas informasi dari SITI JUNAINI. SH bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu siapa dan dari PT mana yang telah mengerjakan Proyek PLTMH tersebut di Kab. Kepahiang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu berapa DIPA atau dana anggaran untuk mengelola dari pada Proyek tersebut yang telah dianggarkan melalui APBN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kenal ataupun berhubungan dengan Direktur dari kontraktor pelaksana Pekerjaan Bantuan Peningkatan InfraStruktur Listrik (PLTMH) di Kab Kepahiang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diajak untuk melihat kondisi proyek, taunya hanya disodori berita acara tersebut, dan menegenai keadaan Proyek tersebut terdakwa tidak pernah mengeceknya;
- Bahwa mengenai berita acara tersebut kenapa ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa hanya beranggapan bahwa apa yang ditandatangani bukan merupakan Syarat untuk pencairan, dan didukung oleh pernyataan Sdri SITI JUNAINI. SH DIPERINTAH Kepala Dinas bahwa yang terdakwa Tandatangani hanya syarat administrasi katanya.
- Bahwa dengan telah ditandatangani berita acara tersebut, terdakwa pun tidak pernah menerima imbalan serupiahpun dari Pihak Kontraktor;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan Para terdakwa, dan berhubungan setelah sama- sama diperiksa dan ditetapkan sebagai tersanka dan samapai sekarang;
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa alasan mengapa ditandatangani berita acara tersebut, terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa telah merasa dibujuk oleh Sdri SITI JUNAINI. SH.
- Bahwa membejuk dengan cara bahwa apa yang akan ditandatangani hanya syarat administrasi dan kalau ada apa- apa dia yang akan bertanggung jawab baik secara hukum.
- Bahwa diakhir persidangan terdakwa ditanyakan apakah masi hada keterangan lain yang akan diterangkan, terdakwa mengatakan bahwa tidak ada lagi yang harus diterangkan.
2. Keterangan Saksi AHLI SUAMAN DARI Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) dibawah Sumpah telah Memberikan Keterangan Sebagai Berikut :- Bahwa saksi bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Bengkulu dan pernah
melakukan Audit terhadap Pekerjaan Proyek PLTMH;- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada 4 kabupaten yakni Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara,
Kab. Seluma, dan Kab. Kepahiang;- Bahwa audit dilakukan berdasarkan permintaan dari Pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi
Bengkulu, dengan dasar adanya surat perintah tugas dari Pimpinan;- Bahwa benar audit dilaksanakan pada tahun 2012 dan didapat disimpulkan dari hasil audit
telah terjadi kerugian Negara sebesar 3Milyar 1836 Juta Rupiah, dengan system perhitungan total loss;
- Bahwa audit dilakukan berdasarkan dokumen- dokumen dari penyidik, diteliti berdasarkan apa -apa yang tertuang dalam kontrak kerja dan tinjauan langsung kelapangan serta melihat keadaan fisik pekerjaan;
- Bahwa dari nilai proyek Rp.3.569.429.000.000.000,00 setelah dipastikan Pekerjaan PPN + PPH dihasilkan kerugian Negara;
- Bahwa ada Fasibility study yakni seolah- olah telah direncanakan namun setelah dilihat ditemukan bahwa proyek tidak sesuai dengan kontur wilayah bengklulu;
- Bahwa proyek PLTMH tersebut, dikategorikan kegagalan Tekhnis dan tidak ada perencanaan yang matang sebelumnya, bahwa Negara telah mengeluarkan uang tetapi Negara tidak mendapatkan manfaat dari proyek tersebut;
- Bagaimana dikatakan total loss, karena barang- barang yang dibeli dari uang Negara dan mengacu kepada Kontrak kerja sebagai dasar bekerja karena diterimanya pekerjaan tersebut berfungsi dan koneks akan tetapi jaringan tersebut tidak berfungsi dalam kenyataannya di lapangan;
- Bahwa karena Negara tidak menerima hasil pekerjaan tersebut, maka barang- barang dan bangunan yang telah dibangunan dan tidak bisa dimanfaatkan maka semuanya milik Mufti dan Aswan selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa didalam pemeriksaan Tim audit dalam dokumen tidak ditemukannya SK atau Profosal dari Tim Pengendali Daerah ke PDT untuk Proyek PLTMH tersebut;
- Bahwa didalam proses pencairan 100% untuk Proyek PLTMH bahwa adanya berita acara serah terima pekerjaan dari Tim Pengendali Daerah kepada Tim Pengendali pusat bukan merupakan syarat pencairan 100% pekerjaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab secara hokum dengan telah cairnya uang Negara akan tetapi pekerjaan tidak selesai adalah merupakan tanggung jawab Panitia Pelaksana Pekerjaan tersebut dan Pelaksana Pekerjaan PLTMH;
- Bahwa berdasarkan Kepres N0. 42 tentang APBN, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara bahwa syarat pencairan APBN yaitu berdasarkan adanya Kontrak dan Progress kerja serta surat keterangan pertanggung jawaban belanja;
- Bahwa dalam syarat pencairan ada disebutkan dalam kontrak kerja adanya serah terima pekerjaan dari tim pengendali daerah dengan Tim pengendali pusat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh tim pengendali Pusat disamping SK nya tidak ada, dan hal apa yang ditanda tangani oleh Tim yang dikatakan Penegendali daerah bukan merupakan syarat pencairan 100%, karena berdasarkan dokumen yang ada bahwa yang ditandatangani adalah surat serah terima pekerjaan dari Tim Pengendali daerah kepada Pelaksana pekerjaan (kontraktor), bukan Tim penegendali Pusat;
- Bahwa dokumen berita acara 100% harus 4 kabupaten keempat- empatnya memenuhi syarat baru uang Negara bisa dicairkan 100 % dan dukumen yang dibuat oleh panitia penerimaan barang tersebut tidak benar;
- Bahwa mengenai perhitungan total loss karena dari dana anggaran yang telah dikeluarkan Negara, bahwa Negara tidakmendapat manfaat dari pekerjaan proyek tersebut, Negara tidakmembeli generator akan tetapi membeli PLTMH;
- Bahwa mengenai SK tim Pengendali daerah tidak ditemui dalam dokumen adanya hambatan menghitung kerugian Negara ini dikarenakan tidak juga ditemukan Proposal dari daerah;
- SK tim Pengendali daerah baik dalam dokumen lelang dan dokumen aannaming tidak ditemukan oleh ahli;
- Bahwa syarat pencairan berdasarkan Kepres tidak ada disyaratkan adanya serah terima pekerjaan dari tim pengendali daerah ke tm pengendali pusat, akan tetapi berdasarakan kepres ada 4 yakni:a. Dokumen kontrak.b. Progres Pekerjaan.c. Surat Pertanggung jawaban belanja.d. SPP (Pajak).
- Bahwa syarat pencairan terhadap anggaran APBN semuanya tertuang dalam Kepres No. 6/tahun 2005 tentang perbendahaaraan keuangan Negara.
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.
3. Keterangan Saksi Ahli MUSLIM Saksi merupakan Ahli dari PLN, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi ahli dibidang Kelistrikan baik itu PLTA dan PLTM diseluruh tingkat
pembangkit;- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan langsung ke lapangan di empat kabupaten, yakni Kab.
Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Lebong dan Kab. Bengkulu Utara.- Bahwa berdasarkan keahlian saksi, saksi melihat bahwa bangunan tersebut parah dan
hal tersebut termasuk gagal civil, dimana Bendungan salauran pengantar air tidak sesuai;
- Bahwa saksi melihat kelapangan khusus kab. Kepahiang pada tanggal 16 Desember 2011;- Bahwa dari amatan saksi untuk Khusus Kab. Kepahiang untuk Civil atau bangunannya
bagus, akan tetapi tidak beroperasi unruk memutar turbin air yang ditampung terlalu kecil sehingga bak penampung air yang kurang besar, kalau bak penampung tersebut diperbesar dan ditambah 1 Bak lagi maka saksi pastikan alat tersebut bisa Beroperasi dan berfungsi;
- Bahwa saksi menyimpulkan Proyek PLTMH gagalnya proyek tersebut karena sebelumnya tidak ada perencanaan yang matang dan Pihak Panitia atau Pelaksana Pekerjaan tersebut tidak mensosialisasikan pekerjaan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.
4. Keterangan Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS Di Persidangan di Bawah Sumpah telah memberikan Keterangan Sebagai Berikut : - Bahwa benar saksi adalah selaku Kuasa Direktur PT. Dana Lulaga Ekada yang
mengerjakan proyek pembangunan peningkatan infrasustruktur Listrik PLTMH di Propinsi Benkulu tahun anggaran 2008 Untuk 4 (empat ) Kabupaten, yakni Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kab. Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pengerjaan Proyek tersebut berasal dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal sumber dana dari APBN dengan dana sebesar Rp.3.569.429.000.000.000,00;
- Bahwa Pengerjaan Proyek Untuk Di Kab. Kepahiang yang terletak di Desa Kembang Seri dengan nilai Dana Sebesar Rp. 892.357.250. dengan klasi fikasi pekerjaan sebagai berkut: Pengerjaan Fisik berupa bendungan, Pengadaan 1 unuit Turbin, Instalasi jaringan listrik, Uji coba 1 unit turbin PLTMH 30 KW, Pelatihan Operator, Pemeliharaan;
- Bahwa dalam kaitan Berita acara serah terima pekerjaan 100% di Kab. Kepahiang bahwa Saksi Tidak Mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat Berita acara tersebut adalah Pak Edo dan Hendrik dari PDT;- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah kenal dan bertemu dengan terdakwa MULYADI;- Bahwa Pada rapat konsilidasi di Hotel Horizon saksi tidak tahu, sebab yang merencanakan
adalah Pak Edo dan Pak Hendrik;- Bahwa menegenai Tim Pengendali Daerah Khusus Kab. Kepahiang bahwa saksi tidak
pernah mengetahuinya;- Bahwa semua tanda tangan yang dikatakan serah terima 100 %dari Tim pengendali
daerah saksi tidak pernah mengetahuinya, semuanya disiapkan oleh Pak Edo ;- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa apa lagi memberikan uang atau
sesuatu kepada terdakwa;- Bahwa yang membawa seluruh dokumen baik berita acara yang menyerahkan ke pusat
- Bahwa untuk di Kab. Kepahiang saksi mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % akan tetapi tidak nyala;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
5. Keterangan Saksi Kades Kembang Seri Kab Kepahiang ANANG SAHURI di Persidangan di bawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi mengetahui adanya Proyek PLTMH di Desa Kembang Seri Kab. Kepahiang
ada Pihak Kontraktor yang datang kepadanya pada waktu itu, dengan mengatakan bahwa disini akan dibangun Proyek PLTMH kemudian saksi menunjukkan lokasi yang akan dibangun;
- Bahwa untuk lokasi tersebut saksi tahu untuk Proyek PLTMH harus dialiri air sungai;- Bahwa Proyek tersebut telah dibangun pada tahun 2008, yang membangun pada waktu
itu adalah Pak Hendri;- Bahwa saksi mengatakan atas permintaan Pak Hendri pula saksi telah mencari
pelanggan yang apabila proyek tersebut selesai akan menjadi konsumen dan diminta kepada saksi untuk mengelolanya;
- Bahwa proyek PLTMH tersebut dari Pemantauan saksi tidak selesai, dan saksi mengetahui secara persis bahwa Listrik tidak dapat mengalir dari rumah ke rumah, dan belum sempat menyala;
- Bahwa saksi selama proyek tersebut berlangsung baik dilapangan maupun ditempat lain saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa proyek PLTMH untuk di Kab. Kepahiang kalaulah dikalkulasikan pekerjaan tersebut baru sekitar 75% dan tinggal 25 % lagi baru selesai dan dapat Konek;
- Bahwa selama proyek tersebut berlangsung, tidak ada satupun orang pemerintahan yang datang kelokasi proyek baik itu dari Dinas ESDM Kab. Kepahiang;
- Bahwa dengan diselenggarakannya proyek tersebut ESDM Kab. Kepahiang belum mengetahui akan tetapi pak Hendri telah bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa baik dilapangan yang berkaitan dengan Proyek PLTMH;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.
6. Keterangan Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO, Saksi adalah Ketua Panitia Lelang Proyek PLTMH Di Propinsi Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa benar saksi adalah sebagai Ketua Panitia Lelang yang diangkat berdasarkan SK
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/KEP/KPA-PI/KPDT/I/2008 tertanggal 9 Januari 2008;- Bahwa tugas saksi selaku ketua panitia lelang diantaranya, Menyusun Jadwal Pelelangan,
Menyusun HPS, dan Mengusulkan Pemenang Lelang;- Penyusunan HPS mencek harga pasar terhadap barang yang akan dilelang, bahwa
Ringkasan study kelayakan Asdep Energi, Perencanaan Struktural di Kementrian PDT yang merupakan tugas saksi;
- Bahwa untuk pekerjaan PLTMH proses lelang diikuti oleh 4 (empat ) Perusahaan Perusahaan Altari, Jurasadi perkasi, Hand Jaya, Dana Juraga, dengan nilai tawaran 3.569.429.000.000.00.;
- Bahwa saksi menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tim pengendali, Tim Pengendali adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SK, dan dalam Petunjuk Tekhnisnya adalah Bapeda;
- Bahwa secara tekhnis atas pekerjaan proyek tersebut apabila proyek tersebut gagal, dan tidak bisa digunakan yang bertanggung jawab bukan Tim pengendali daerah, akan tetapi merupakan tanggung jawab Tim Penilai dan penerima barang;
- Bahwa pada saat poses pencairan 100% apakah yang dibutuhkan Tim Pengendali daerah atau Tim Penilai atau pemeriksa Barang, dijawab saksi bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Tim Penilai Barang dan Pemeriksa Jasa;
- Bahwa berdasarkan penegtahuan saksi bahwa ada Timpengendali daerah, tapi SK Tim pengendali daerah saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa berdasarkan kontrak PLTMH dapat diserah terimakan pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak adalah sampai lampu menyala ke rumah;
- Bahwa selaku asdep energy di PDT saksi hanya menerima laporan dan ada tim yang melakukan monitoring, bahwa pekerjaan Proyek PLTMH di 3 Kabupaten telah selesai , yakni termasuk Kab. Kepahiang, seluma dan Kab Lebong kecuali kab. Bengkulu Utara, dan hal tersebut didapat dari rekaman Vidio yang dikirim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.
7. Keterangan Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH. MM Di Persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan Sebagai Berikut : - Bahwa saksi dalam Proyek PLTMH tersebut sebagai Bendahara Pengeluaran atau Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) ;- Bahwa saksi memiliki tugas pokok mengecek dan memeriksa satu persatu kelengkapan
pengajuan SPP, serta kelengkapan surat- surat tersebut;- Bahwa prosedur pembayaran kegiatan Proyek PLTMH untuk 100 % sebagai berikut :
1. Berita acara pemeriksaan Komponen barang;2. Berita acara serah terima pekerjaan 100 %;3. Berita acara Progres Fisik;4. Berita acara serah terima barang, dari Panitia hasil pekerjaan ;
- Bahwa apakah merupakan syarat pencairan serah terima pekerjaan dari Tim penegendali ke Tim Pengendali Pusat, bahwa syarat mutlak untuk pencairan bukan serah terima pekerjaan dari Tim Pengendali daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat berita acara serah terima dari tem pengendali daerah ke Tim pengendali Pusat, dan mengenai Tim pengendali daerah saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa pada pencairan termin ke II 100% pihak pelaksana yaitu PT. Julaga Ekada tidak melampirkan berita acara serah terima pekerjaan untuk permintaan pembayaran;
- Bahwa untuk pekerjaan proyek PLTMH sampai saat ini sepengetahuan saksi antara pihak pelaksana pekerjaan dengan Pihak Kuasa Pengguna Anggaran belum ada serah terima pekerjaan:
- Bahwa dalam proses saksi menyerahkan SPM saksi sempat menanyakan tentang Berita acara serah terima pekerjaan menyakan hal tersebut kepada Saksi Drs. Zainuri. MM, dijawab bahwa Berita Acara Tersebut Belum Ada, dan oleh karena SPM telah ditandatangani dan saksi tidak mau terlalu lama ada ditangan bendahara maka SPM tersebut saksi teruskan ke Perbendaharaan Negara;
- Bahwa uang Pekerjaan Proyek PLTMH 100% dapat dicairkan tanpa adanya berita acara serah terima pekerjaan;
8. Keterangan Saksi Drs. ZAINURI MM. di bawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :- Bahwa saksi bekerja di kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan dalam Proyek
PLTMH tahun 2008 sebagai Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Penandatanganan surat perintah membayar;
- Bahwa benar saksi telah melakukan Pembayaran dengan menerbitkan SP2D dalam proyek PLTMH tahun 2008;
- Bahwa Tugas Pokok Saksi adalah : Memeriksa keabsahan dukumen pendukung surat permintaan pembaran (SPP), memeriksa ketersediaan pagu angagran dan tagihan tidak melebihi dari pada pagu anggaran;, memriksa kebenaran atas hak tagih, menandatanganai SPM menunjuk Pejabat yag melakukan pengujian Pembayaran;
- Bahwa saksi mengatakan untuk syarat dari proses pencairan atau SPM tidak diperlukannya Berita acara serah terima pekerjaan dari Tem pengendali daerah;
- Bahwa saksi menerangkan dengan terbitnya SP 20, maka telah melewati dari pada Tim pengendali daerah maupun Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan terbitnya SPM cukup dengan berita acara persetujuan penyelesaian pekerjaan pembangkit listrik maka dengan dasar tersebut saksi meneribitkan SPM;
- Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa tidak mengerti dan tidak ada kaitannya dengan terdakwa.
9. Keterangan Saksi ANHARUDIN .MM , dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi merupakan Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkulu Utara dan keterangannya tidak
ada kaitannya dengan Perkara Terdakwa Proyek Kab. Kepahiang.
10. Keterangan saksi Saksi SYUHENDRA EFENDI di Persidangan Di bawah Sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:- Bahwa saksi secara organisasi proyek tidak terlibatakan tetapi dalam Struktural bertugas
sebagai monitoring dan Evaluasi;- Bahwa saksi bertugas berdasarkan perintah atasannya yakni Asdep Dr. Siswa;- Bahwa saksi mendapat tugas melakukan monitoring dan evalusi terhadap pekerjaan
proyek PLTMH di Propinsi Bengkulu;- Bahwa saksi mendapat surat tugas dari tahun 2008 S/D 2009 melakukan monitoring;- Bahwa saksi setelah monitoring dan evaluasi membuat laporan tertulis ;- Bahwa saksi melakukan Pengawasan dan turun kelapangan pertama kali untuk mengecek
pekerjaan pada akhir tahun 2008; - Bahwa menurut saksi untuk proyek ini sebelumnya telah ada tim pengendali daerah
secara Juklak dan Juknisnya;- Bahwa SK Tim Pengendali daerah tidak pernah ada, bahwa dengan data yang ada pada
saksi ada kontak person setiap ke Daerah saya menghubungi Tim dearah;- Bahwa saksi di daerah kab. Kepahiang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Mulyadi;- Bahwa saksi mengatakan untuk kontak person beralihnya dari kepala dinas kepada
terdakwa mulyadi saksi tidak mengetahuinya;- Bahwa berdasarkan Juklak Juknis Tim Pengendali daerah tersebut ada mengapa tidak
ada SKnya saksi tidak dapat menjawab karena itu bukan tupokssi dia untuk menjawabnya, dan saksi beranggapan bahwa keterkaitan dengan listrik adalah badan ESDM maka yang ada keterkaitannya sebagai kontakperson apabila saksi ke daerah;
- Bahwa berdasarkan pemantauan saksi dilapangan pekerjaan PLTMH Dilapangan lambat dikerjakan dan pada waktu itu saksi sampaikan kepada Chandara bahwa pekerjaan sudah diambang selesai pelaksanaan, sehingga adanya addendum perpanjangan waktu pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan progress pekerjaan untuk 3 Kab tersebut telah selesai dikerjakan dan untuk 1 kab. Bengkulu Utara yang belum, dan mengapa pekerjaan belum selesai uang sudah dapat dicairkan, saksi selaku pengawas dan monitoring bertanggung jawab terhadap proyek tersebut, tidak selesai akan tetapi tetap dicairkan 100%, saksi tidak dapat menjawab;
- Bahwa apakah selaku Tim pengendali Daerah mendapat honor, saksi mengatakan tidak mengetahui, akan tetapi saksi selaku Tim monitoring dan pengawas setiap ke daerah mendapat SPJ;
- Bahwa saksi megetahui pekerjaan tidak selesai akan tetapi tetap dibatyarkan 100% kepada kontraktor, dan mengenai Tim pengendali daerah saksi tidak pernah melihat sknya, dan secara laporan bahwa untuk 3 Kab. Diluar kab. Bengkulu utara telah selesai dikerjakan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
11. Keterangan Saksi MUFTI INTI PRIYANTO di persidangan di bawah Sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :- Bahwa saksi di dalam organisasi proyek PLLTMH sebagai PPTK;- Bahwa saksi bertugas selaku PPTK berdasarkan SK Menteri PDT Nomor : 001/Kep/M-
PDT/1/2008 tanggal 02 Januari 2008;- Bahwa saksi memiliki tugas pokok adalah : Menandatangani dan mengesahkan dokumen
proyek, yang menjadi dasar pengeluaran berdasarkan pagu dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, memeriksa kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, menhgajukan surat perintah pembayaran (SPP), Meneliti Penyelesaian pekerjaan yang diajukan Permintaan pembayaran kepada KPA, Memeriksa kebenaran berita acara hasil pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan.;
- Bahwa saksi telah menerbitkan SPP, saksi tidak pernah tahu apakah pekerjaan Proyek PLTMH tersebut telah selesai, kalau berdasarkan laporannya yang masuk bahwa proyek tersebut telah selesai, akan tetapi kebenaranya tidak pernah saksi ketahui;
- Bahwa apakah ada dasar bahwa Tim daerah membuat kemajuan progres pekerjaan ssmentara SK Tim Pengadali daerah tidak ada, bahwa saksi menjawab tidak tahu mengenai tidak adanya SK Tim pengendali daerah;
- Bahwa apakah sama antara Tim Pengawas dengan Tim Pengendali Daerah, tentu tidak sama;
- Tim pengawas yang melaporkan Progres pekerjaan, tim pengendali sebagai monitor pekerjaan untuk melaporkan kepada Tim pengendali pusat, sementara SK Baik Tim pengendali daerah dan tim pengadali pusat tidak pernah ada;
- Bahwa benar saksi selaku PPTK tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan Cros Cek atas kebenaran Berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa benar menurut saksi Tim pengendali daerah tidak dapat terikat dalam kontrak apabila tidak ada SK nya;
- Bahwa apa dibenarkan 2 anggaran untuk 1 pekerjaan saksi menjawab tidak dibenarkan secara hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
12. Keterangan Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM di bawah Sumpah dipengadilan memberikan keterangan sebagai berikut :- Bahwa saksi dalam organisasi Proyek PLTMH pada tahun 2008 adalah sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran;- Bahwa saksi memiliki tugas pokok mengelola Angaran, menyusun rencana pelaksanaan
kegiatan, menyampaikan laporan realisasi anggaran, menandatangani surat pengantar SPM ke kantor Perbendeharaan Negara, menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPM, bersama bendahara menandatangani Cek /giro,mengusulkan dan mengkoordinir pengadaan barang, memotong mengumpulkan bukti dokumen pengeluaran anggaran;
- Bahwa benar selaku KPA saksi menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, - Ditanyakan ke saksi sejauh mana rencana pelaksanaan Proyek tersebut dilaksanakan,
bahwa anggaran yang ada tercantum dalam DIPA berdasarkan adanya usulan dari daerah berbentuk proposal, akan tetap ditanyakan kepada saksi bentuk konkrit proposalnya tidak dapat diperlihatkan,
- Bahwa apakah Tim pengendali daerah merupakan bagian perencanaan, bahwa Tim pengendali daerah berdasarkan Juklak dan Juknis adalah bagian dari perencanaan dan Pelaksanaan;
- Bahwa berdasarkan Juklak dan Juknis Tim pengendali daerah bekerja sama dengan Tim pengendali Pusat, ditanyakan kepada saksi apakah Tim Pengendali mendapat SK yang akan tetapi ditanyakan bentuk konrit SK Tim Pengendali daerah tersebut tidak bisa diperlihatkan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa syarat pencairan bukan adanya berita acara dari Tim Pengendali daerah, Tim pengaendali Daerah melaporkan kepada Tim pengendali Pusat tentang situasi Proyek tersebut;
- Bahwa untuk SK Tim Pengendali daerah dkeluarkan oleh Bupati, akan tetapi saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat sosialisasi di Jakarta yang hadir pada saat itu Bupati atau Bapeda sebab mereka diundang untuk datang;
- Bahwa dengan tidak adanya tim Pengendali Daerah, maka berkas berita acara serah terima pekerjaan tersebut dapat ditanda tangani oleh siapa saja hal tesebut dibenarkan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara serah terima pekerjaan dari Tim pengendali daerah kepada Tim pengendali pusat, dan saksi hanya melihan SP2D maka dengan terbitnya SP2 D maka pekerjeaan telah selesai 100% dikerjakan;
- Bahwa artas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
13. Keterangan saksi YUNIZAR Di Persidangan di Bawah Sumpah telah memberikan Keterangan Sebagai Berikut : - Bahwa saksi salam organisasi Proyek PLTMH tahun 2008 berdasarkan SP-
597/N.7.5/Fd.1/12/2011 Tangal 5 Desember 2011 bertugas sebagai Tim Penilai Pemeriksa dan penerima Barang;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah: Meminta kepada pihak ketiga untuk meneyerahkan hasil pekerjaan, melakukan evaluasi dan koreksi hasil pekerjaan, melakukan pembahasan atau mengkoordinir pembahasan instansi terkait terhadap hasil pekerjaan, membuat hasil pembahasan sebagaimana imaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya apa yang telah disebutkan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjalankan tugas hanya atas dasar perintah dari KPA;- Bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh saksi pembangunan PLTMH di 4
kabupaten di Propinsi Bengkulu pekerjaan telah selesai 100% tanpa dilakukan cek Fisik pekerjaan oleh saksi;
- Bahwa benar pekerjaan telah selesai 100% penilaian dilakukan oleh saksi dengan cara : berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang pada gudang PT. Dhana Julaga Ekada, penilaian tahap ke dua yaitu, berupa berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Lebong berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Kab. Kepahiang, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Seluma, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Desember 2008;
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan hanya sebatas administrasi bahwa tim penilai tidak pernah terjun langsung kelapangan, dan mempercai begitu saja dari isi berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tim Pengendali Daerah, dan saksi tidak pernah melihat SK tim Pengendali daerah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
14. Keterangan Saksi IWAN BARITA SIHOTANG Di Bawah Sumpah di Persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi dalam organisasi Proyek sebagai Panitia Penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan
pelelangan umum;- Bahwa saksi memiliki tugasdan pungsi pokok - Bahwa saksi salam organisasi Proyek PLTMH tahun 2008 berdasarkan SP-
597/N.7.5/Fd.1/12/2011 Tangal 5 Desember 2011 bertugas sebagai Tim Penilai Pemeriksa dan penerima Barang;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah: Meminta kepada pihak ketiga untuk meneyerahkan hasil pekerjaan, melakukan evaluasi dan koreksi hasil pekerjaan, melakukan pembahasan atau mengkoordinir pembahasan instansi terkait terhadap hasil pekerjaan, membuat hasil pembahasan sebagaimana imaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya apa yang telah disebutkan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjalankan tugas hanya atas dasar perintah dari KPA;- Bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh saksi pembangunan PLTMH di 4
kabupaten di Propinsi Bengkulu pekerjaan telah selesai 100% tanpa dilakukan cek Fisik pekerjaan oleh saksi;
- Bahwa benar pekerjaan telah selesai 100% penilaian dilakukan oleh saksi dengan cara : berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang pada gudang PT. Dhana Julaga Ekada, penilaian tahap ke dua yaitu, berupa berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Lebong berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Kab. Kepahiang, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan
kabupaten Seluma, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Desember 2008;
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan hanya sebatas administrasi bahwa tim penilai tidak pernah terjun langsung kelapangan, dan mempercai begitu saja dari isi berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tim Pengendali Daerah, dan saksi tidak pernah melihat SK tim Pengendali daerah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
15. Keterangan Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH Di bawah Sumpah di Persidangan telah memberikan keterangan sebagai Berikut :- Bahwa saksi salam organisasi Proyek PLTMH tahun 2008 berdasarkan SP-
597/N.7.5/Fd.1/12/2011 Tangal 5 Desember 2011 bertugas sebagai Sekretaris Tim Penilai Pemeriksa dan penerima Barang;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah: Meminta kepada pihak ketiga untuk meneyerahkan hasil pekerjaan, melakukan evaluasi dan koreksi hasil pekerjaan, melakukan pembahasan atau mengkoordinir pembahasan instansi terkait terhadap hasil pekerjaan, membuat hasil pembahasan sebagaimana imaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya apa yang telah disebutkan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjalankan tugas hanya atas dasar perintah dari KPA;- Bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh saksi pembangunan PLTMH di 4
kabupaten di Propinsi Bengkulu pekerjaan telah selesai 100% tanpa dilakukan cek Fisik pekerjaan oleh saksi;
- Bahwa benar pekerjaan telah selesai 100% penilaian dilakukan oleh saksi dengan cara : bverdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang pada gudang PT. Dhana Julaga Ekada, penilaian tahap ke dua yaitu, berupa berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Lebong berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Kab. Kepahiang, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Seluma, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Desember 2008;
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan hanya sebatas administrasi bahwa tim penilai tidak pernah terjun langsung kelapangan, dan mempercai begitu saja dari isi berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tim Pengendali Daerah, dan saksi tidak pernah melihat SK tim Pengendali daerah tersebut;
Jika Dipersandingkan Preskriptif kami diatas dengan Fakta Deskriptif yang dimasukkan JPU dalam
Requisitoirnya maka Sebagai fakta deskriftif, hal ini tentulah memasukkan keterangan yang
merugikan Terdakwa, belum lagi jika kita cermati keterangan yang disitir oleh JPU adalah
setengah-setengah atau tidak komprehensif, dapat dipastikan yang menguntungkan JPU saja
dalam membuktikan dakwaannya.
Bagaimana Jika ternyata keterangan-keterangan beberapa orang saksi yang tidak dimasukkan
dalam alat bukti dalam penuntutan ini tidak dimasukkan hingga mengakibatkan divonis lah para
terdakwa oleh Majelis Hakim yang Mulia dengan tidak mengambil pertimbangan dari
keterangan saksi yang tidak dimasukkan, apa jadinya proses penegakan hukum di negeri ini ?
Lantas apa jadinya jika rasa ketidakadilan dirasakan oleh para Terdakwa karena ternyata
Keterangan SAKSI YANG NOTABENE adalah SAKSI yang dipanggil oleh JPU tidak menjadi
pertimbangan bagi JPU untuk melakukan Penuntutan hanya untuk kepentingan mempengaruhi
Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berhati-hati dan lebih teliti
mempelajari terhadap dalil-dalil JPU agar yang Mulia majelis hakim tidak “TERJEBAK” dan
“TERSESAT” dalam perspektif JPU dalam Tuntutannya.
Fakta preskriptif atau fakta hukum yang disebut juga dengan ekstrak dari fakta deskriptif itu. Fakta
preskriptif atau fakta hukum ini akan menjadi materi Pledoi lebih lanjut yakni sebagai materi
analisa hukum perkara ini untuk menentukan apakah ada atau tidak ada fakta dan kesalahan
Terdakwa sebagaimana didakwakan dan dituntut. Dengan kata lain, apakah benar terbukti
kebenaran dari fakta hukum dakwaan Tim Jaksa Penuntut umum.
Majelis Hakim yang kami hormati,
Jaksa Penuntut Umum yang dihormati,
Dengan demikian, kami menyajikan analisis dari fakta-fakta persidangan dalam bentuk hingga
menjadi Fakta preskriptif tersebut kami uraikan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tahun 2008 di Propinsi Bengkulu terdapat pelaksanaan Proyek Bantuan Peningkatan Infratruktur Listrik PLTMH melalui Program Percepatan Pembangunan Infratruktur Pedesaan Daerah Tertinggal di Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong (Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM);
- Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek tersebut ditunjuk Kuasa Pengguna Angaran untuk melakukan pengelolaan anggaran, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menyampaikan laporan realisasi anggaran, menandatangani surat pengantar SPM ke kantor Perbendeharaan Negara, menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPM, bersama bendahara menandatangani Cek /giro,mengusulkan dan mengkoordinir pengadaan barang, memotong mengumpulkan bukti dokumen pengeluaran anggaran (Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM);
- Bahwa benar dalam rencana pelaksanaan Proyek tersebut dilaksanakan, bahwa anggaran yang ada tercantum dalam DIPA berdasarkan adanya usulan dari daerah berbentuk proposal, akan tetapi bentuk konkrit proposalnya tidak dapat diperlihatkan dan tidak mengetahuinya (Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM) ;
- Bahwa benar ada acara Sosialisasi Proyek tersebut kepada penerima di Jakarta, namun tidak diketahui secara pasti apakah Terdakwa Mulyadi,SPd yang hadir pada saat itu, namun Bupati, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang atau Bapeda pasti ada sebab mereka diundang untuk datang (Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM);
- Bahwa untuk pekerjaan PLTMH proses lelang diikuti oleh 4 (empat ) Perusahaan Perusahaan Altari, Jurasadi perkasi, Hand Jaya, Dana Julaga (Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO);
- Bahwa benar berdasarkan penetapan pemenang Lelang dalam proyek ini adalah PT.DHANA JULAGA EKADA (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO);
- Bahwa pengerjaan Proyek tersebut berasal dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal sumber dana dari APBN dengan dana sebesar Rp.3.569.429.000.000.000,00 (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO);
- Bahwa benar Proyek tersebut terbagi dalam 4 ruang lingkup pekerjaan yakni Pengadaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 (empat) kabupaten, Instalasi 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 (empat) Kabupaten, Ujicoba 4 (empat) unit PLTMH 30KW di 4 (empat) Kabupaten, Pemeliharaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 (empat) Kabupaten;
- Bahwa benar adanya Proyek PLTMH di Desa Kembang Seri Kab. Kepahiang ada Pihak Kontraktor yang datang ke desa akan dibangun Proyek PLTMH kemudian Kepala Desa
menunjukkan lokasi yang akan dibangun (Saksi Kades Kembang Seri Kab Kepahiang ANANG SAHURI);
- Bahwa benar Pengerjaan Proyek khusus Untuk Di Kab. Kepahiang yang terletak di Desa Kembang Seri dengan nilai Dana Sebesar Rp. 892.357.250. dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut: Pengerjaan Fisik berupa bendungan, Pengadaan 1 unuit Turbin, Instalasi jaringan listrik, Uji coba 1 unit turbin PLTMH 30 KW, Pelatihan Operator, Pemeliharaan (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS);
- Bahwa benar untuk lokasi tersebut harus dialiri air sungai, Proyek tersebut telah dibangun pada tahun 2008 (Saksi Kades Kembang Seri Kab Kepahiang ANANG SAHURI);
- Bahwa benar atas permintaan Pak Hendri konsultan, kepala desa telah mencari pelanggan yang apabila proyek tersebut selesai akan menjadi konsumen dan diminta kepada saksi untuk mengelolanya (Saksi Kades Kembang Seri Kab Kepahiang ANANG SAHURI);
- Bahwa benar berdasarkan pemantauan saksi dilapangan pekerjaan PLTMH Dilapangan lambat dikerjakan dan pada waktu itu saksi sampaikan kepada Chandara bahwa pekerjaan sudah diambang selesai pelaksanaan, sehingga adanya addendum perpanjangan waktu pekerjaan (Saksi SYUHENDRA EFENDI);
- Bahwa benar bangunan tersebut parah dan hal tersebut termasuk gagal civil, dimana Bendungan salauran pengantar air tidak sesuai (Saksi Ahli MUSLIM);
- Bahwa dari amatan saksi untuk Khusus Kab. Kepahiang untuk Civil atau bangunannya bagus, akan tetapi tidak beroperasi unruk memutar turbin air yang ditampung terlalu kecil sehingga bak penampung air yang kurang besar, kalau bak penampung tersebut diperbesar dan ditambah 1 Bak lagi maka saksi pastikan alat tersebut bisa Beroperasi dan berfungsi (Saksi Ahli MUSLIM);
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada 4 kabupaten yakni Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Seluma, dan Kab. Kepahiang, Bahwa gagalnya proyek tersebut karena sebelumnya tidak ada perencanaan yang matang dan Pihak Panitia atau Pelaksana Pekerjaan tersebut tidak mensosialisasikan pekerjaan tersebut terlebih dahulu (Saksi Ahli MUSLIM);
- Bahwa proyek PLTMH tersebut dari Pemantauan Kepala Desa Kembang Seri tidak selesai, dan Kepala Desa Kembang Seri mengetahui secara persis bahwa Listrik tidak dapat mengalir dari rumah ke rumah, dan belum sempat menyala. Proyek PLTMH untuk di Kab. Kepahiang kalaulah dikalkulasikan pekerjaan tersebut baru sekitar 75% dan tinggal 25 % lagi baru selesai dan dapat Konek. (Saksi Kades Kembang Seri Kab Kepahiang ANANG SAHURI);
- Bahwa benar untuk di Kab. Kepahiang pekerjaan telah selesai 100 % akan tetapi tidak nyala (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Saksi SYUHENDRA EFENDI);
- Bahwa benar berdasarkan kontrak PLTMH dapat diserah terimakan pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak adalah sampai lampu menyala ke rumah (Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO);
- Bahwa benar selaku ASDEP bagian Energy di PDT telah menerima laporan dan ada tim yang melakukan monitoring, bahwa pekerjaan Proyek PLTMH di 3 Kabupaten telah selesai, yakni termasuk Kab. Kepahiang, seluma dan Kab Lebong kecuali kab. Bengkulu Utara, dan hal tersebut didapat dari rekaman Vidio yang dikirim (Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO);
- Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang disajikan dari penyidik, diteliti berdasarkan apa -apa yang tertuang dalam kontrak kerja dan tinjauan langsung kelapangan serta melihat keadaan fisik pekerjaan diduga telah terjadi kerugian Negara sebesar 3,1836 M dengan system perhitungan total loss dari nilai proyek Rp.3.569.429.000.000.000,00 setelah dipastikan Pekerjaan PPN + PPH dihasilkan kerugian Negara (Saksi AHLI SUAMAN);
- Bahwa benar proyek PLTMH tersebut, dikategorikan kegagalan Tekhnis dan tidak ada perencanaan yang matang sebelumnya, bahwa Negara telah mengeluarkan uang tetapi Negara tidak mendapatkan manfaat dari proyek tersebut (Saksi AHLI SUAMAN);
- Bahwa benar berdasarkan JUKLAK dan JUKNIS ada pembentukan Tim Pengendali Daerah, yang termasuk dalam bagian dari perencanaan dan Pelaksanaan dan yang dimaksud dengan Tim pengendali Daerah adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SK, dan dalam Petunjuk Tekhnisnya adalah Bapeda. Namun SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali daerah tidak pernah ada dan tidak pernah melihatnya (Saksi Dr.SISWA
TRIHADI Bin SUPOMO, Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM, Saksi SYUHENDRA EFENDI, Saksi MUFTI INTI PRIYANTO, Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM, saksi YUNIZAR, Saksi IWAN BARITA SIHOTANG, Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH);
- Bahwa benar menurut Tim pengendali daerah tidak dapat terikat dalam kontrak apabila tidak ada SK nya (Saksi MUFTI INTI PRIYANTO) ;
- Bahwa benar didalam pemeriksaan Tim audit dalam dokumen tidak ditemukannya SK atau Proposal dari Tim Pengendali Daerah ke PDT untuk Proyek PLTMH tersebut (Saksi AHLI SUAMAN);
- Bahwa benar didalam proses pencairan 100% untuk Proyek PLTMH bahwa adanya berita acara serah terima pekerjaan dari Tim Pengendali Daerah kepada Tim Pengendali pusat namun bukan merupakan syarat pencairan 100% pekerjaan, Syarat Pencairan didalam Audit hanya dikenal dan mengacu pada Berita Acara Serah Terima Tim Pengandali Pusat dengan Kontraktor (Saksi AHLI SUAMAN, Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM);
- Bahwa benar yang bertanggung jawab secara hukum dengan telah cairnya uang Negara akan tetapi pekerjaan tidak selesai adalah merupakan tanggung jawab Panitia Pelaksana Pekerjaan tersebut dan Pelaksana Pekerjaan PLTMH (Saksi AHLI SUAMAN);
- Bahwa benar secara tekhnis atas pekerjaan proyek tersebut apabila proyek tersebut gagal, dan tidak bisa digunakan yang bertanggung jawab bukan Tim pengendali daerah, akan tetapi merupakan tanggung jawab Tim Penilai dan penerima barang (Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO);
- Bahwa benar berdasarkan Kepres N0. 42 tentang APBN, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara bahwa syarat pencairan APBN yaitu berdasarkan adanya Kontrak dan Progress kerja serta surat keterangan pertanggung jawaban belanja (Saksi AHLI SUAMAN);
- Bahwa benar dalam syarat pencairan ada disebutkan dalam kontrak kerja adanya serah terima pekerjaan dari tim pengendali daerah dengan Tim pengendali pusat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh tim pengendali Pusat disamping SK nya tidak ada, dan hal apa yang ditanda tangani oleh Tim yang dikatakan Pengendali daerah bukan merupakan syarat pencairan 100%, karena berdasarkan dokumen yang ada bahwa yang ditandatangani adalah surat serah terima pekerjaan dari Tim Pengendali daerah kepada Pelaksana pekerjaan (kontraktor), bukan Tim penegendali Pusat (Saksi AHLI SUAMAN, Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM);
- Bahwa benar dokumen berita acara 100% harus 4 kabupaten keempat- empatnya memenuhi syarat baru uang Negara bisa dicairkan 100 % dan dukumen yang dibuat oleh panitia penerimaan barang membuat Berita Acara tersebut tidak benar (Saksi AHLI SUAMAN);
- Bahwa benar mengenai SK tim Pengendali daerah tidak ditemui dalam dokumen adanya hambatan menghitung kerugian Negara ini dikarenakan tidak juga ditemukan Proposal dari daerah dan SK tim Pengendali daerah baik dalam dokumen lelang dan dokumen aannaming tidak ditemukan (Saksi AHLI SUAMAN);
- Bahwa benar syarat pencairan berdasarkan Kepres tidak ada disyaratkan adanya serah terima pekerjaan dari tim pengendali daerah ke tim pengendali pusat, akan tetapi berdasarakan kepres ada 4 yakni:e. Dokumen kontrak.f. Progres Pekerjaan.g. Surat Pertanggung jawaban belanja.h. SPP (Pajak).
- Bahwa benar syarat pencairan terhadap anggaran APBN semuanya tertuang dalam Kepres No. 6/tahun 2005 tentang perbendahaaraan keuangan Negara.
- Bahwa benar pada pencairan termin ke II 100% pihak pelaksana yaitu PT. Julaga Ekada tidak melampirkan berita acara serah terima pekerjaan untuk permintaan pembayaran. Dalam kaitannya Berita acara serah terima pekerjaan 100% di Kab. Kepahiang bahwa Saksi Tidak Mengetahuinya, yang membuat Berita acara tersebut adalah Pak Edo dan Hendrik dari PDT (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM);
- Bahwa benar setelah diperiksa kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud kemudian diajukan surat perintah pembayaran (SPP) kepada KPA (Saksi MUFTI INTI PRIYANTO);
- Bahwa benar setelah menerbitkan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran, saksi tidak pernah tahu apakah pekerjaan Proyek PLTMH tersebut telah selesai, kalau berdasarkan laporannya yang masuk bahwa proyek tersebut telah selesai, akan tetapi kebenaranya tidak pernah saksi ketahui (Saksi MUFTI INTI PRIYANTO);
- Bahwa benar uang Pekerjaan Proyek PLTMH 100% dapat dicairkan tanpa adanya berita acara serah terima pekerjaan (Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM, Saksi Drs. ZAINURI MM);
- Bahwa benar dengan tidak adanya tim Pengendali Daerah, maka berkas berita acara serah terima pekerjaan tersebut dapat ditanda tangani oleh siapa saja, dan tidak pernah ada melihat berita acara serah terima pekerjaan dari Tim pengendali daerah kepada Tim pengendali pusat (Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM);
- Bahwa benar Tim Penilai Barang dan Jasa telah Meminta kepada pihak ketiga untuk menyerahkan hasil pekerjaan, melakukan evaluasi dan koreksi hasil pekerjaan, melakukan pembahasan atau mengkoordinir pembahasan instansi terkait terhadap hasil pekerjaan, membuat hasil pembahasan sebagaimana dimaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran, namun fungsi tim Penilai Barang dan Jasa tidak melakukan tugas dan fungsi tersebut sebagaimana mestinya. Adapun penilaian yang dilakukan oleh saksi pembangunan PLTMH di 4 (empat) kabupaten di Propinsi Bengkulu pekerjaan telah selesai 100% tanpa dilakukan cek Fisik pekerjaan oleh saksi (saksi YUNIZAR, Saksi IWAN BARITA SIHOTANG, Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH);
- Bahwa benar Penilaian Tim Pemeriksa Barang dan jasa berkesimpulan pekerjaan telah selesai 100% penilaian dilakukan dengan cara melihat berita acara pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang pada gudang PT. Dhana Julaga Ekada, penilaian tahap ke dua yaitu, berupa berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Lebong berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Kab. Kepahiang, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Seluma, berita acara persetujuan Terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Desember 2008 (saksi YUNIZAR, Saksi IWAN BARITA SIHOTANG, Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH);
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan hanya sebatas administrasi bahwa tim penilai tidak pernah terjun langsung kelapangan, dan mempercai begitu saja dari isi berita acara serah terima pekerjaan tersebut (saksi YUNIZAR, Saksi IWAN BARITA SIHOTANG, Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH);
- Bahwa benar untuk pekerjaan proyek PLTMH sampai saat ini antara pihak pelaksana pekerjaan dengan Pihak Kuasa Pengguna Anggaran belum ada serah terima pekerjaan (Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM):
- Bahwa benar dalam proses menyerahkan SPM saksi Drs.Gauzie Achmadsyah,MM sempat menanyakan tentang Berita acara serah terima pekerjaan menyakan hal tersebut kepada Saksi Drs. Zainuri. MM dan Berita Acara Tersebut Belum Ada, dan terbitnya SP2D telah melewati dari pada Tim pengendali daerah maupun Pusat dan terbitnya SPM cukup dengan berita acara persetujuan penyelesaian pekerjaan pembangkit listrik oleh karena SPM telah ditandatangani dan saksi tidak mau terlalu lama ada ditangan bendahara maka SPM tersebut saksi teruskan ke Perbendaharaan Negara (Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM, Saksi Drs. ZAINURI MM);
- Bahwa benar Saksi sama sekali tidak pernah kenal dan bertemu dengan Terdakwa MULYADI dalam pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM, Saksi SYUHENDRA EFENDI, Saksi Drs. ZAINURI MM, saksi YUNIZAR, Saksi IWAN BARITA SIHOTANG, Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH, Saksi MUFTI INTI PRIYANTO, Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM, Saksi AHLI SUAMAN, Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO dan Saksi Ahli MUSLIM, Terdakwa Kaisar Robinson, Terdakwa Darsuan, Terdakwa Firman);
- Bahwa benar Pada rapat konsilidasi di Hotel Horizon saksi tidak tahu, sebab yang merencanakan adalah Pak Edo dan Pak Hendrik dan yang membawa seluruh dokumen baik berita acara yang menyerahkan ke pusat ke PDT adalah Pak Edo dan semua tanda tangan yang dikatakan serah terima 100 % dari Tim pengendali daerah saksi tidak pernah mengetahuinya, semuanya disiapkan oleh Pak Edo (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS);
- Bahwa benar mengenai Tim Pengendali Daerah Khusus Kab. Kepahiang bahwa saksi tidak pernah mengetahuinya jika Terdakwa Mulyadi,SPd adalah Tim Pengendali Daerah (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Terdakwa Mulyadi,SPd, Saksi SYUHENDRA EFENDI);
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa apa lagi memberikan uang atau sesuatu kepada terdakwa (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Terdakwa Mulyadi,SPd);
- Bahwa benar selama proyek tersebut berlangsung, tidak ada satupun orang pemerintahan yang datang kelokasi proyek baik itu dari Dinas ESDM Kab. Kepahiang baik dilapangan maupun ditempat lain dan Kepala Desa Kembang Seri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Mulyadi,S.Pd (Saksi Kades Kembang Seri Kab Kepahiang ANANG SAHURI, Terdakwa Mulyadi,SPd);
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan proyek, ada ditunjuk oleh ASDEP bagian Energy yang tidak masuk dalam organisasi proyek namun secara struktural disebut Tim Monitoring dan evaluasi ke daerah-daerah penerima PLTMH 2008-2009, melakukan kunjungan ke daerah melalui “kontak person” didaerah yakni Kepala Dinas. Khusus di Kepahiang kontak Personnya adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, bukan Terdakwa Mulyadi,SPd. (Saksi SYUHENDRA EFENDI) ;
- Bahwa benar Sdri.JUNAINI atas perintah dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang membawa dan menyodorkan 1 (satu) bundel dokumen dan telah mendatangi Terdakwa Mulyadi,SPd dengan cara-cara membujuk agar Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Listrik PLTMH kabupaten Kepahiang dengan iming-iming ataupun janji-janji bahwa Berita Acara tersebut disuruh Kepala Dinas untuk ditandatangani dan Berita Acara tersebut hanya kelengkapan administrasi saja, dan sdri.Junaini menjamin tidak akan ada masalah dikemudian hari (Terdakwa Mulyadi,SPd);
- Bahwa benar pada saat barang-barang yang masuk pada tahapan pengadaan telah ditandatangani sebuah berita acara Pemeriksaan Barang oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang (Terdakwa Mulyadi,SPd);
C. ANALISIS YURIDIS
Majelis hakim yang mulia,Sdr Jaksa Penuntut Umum yang dihormati,
Bahwa Analisis yuridis pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
Jaksa Penuntut Umum tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik
keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun bukti-bukti tertulis.
Selanjutnya dalam pembelaan/pleidooi pada analisis Eksepsi kami yang dipandang masuk pada
materi pokok perkara juga bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pleidooi ini, oleh karenanya
dalam perkara ini fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi,
keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, telah Kami sarikan dalam analisis faktual sehingga
Kami memandang tidak perlu untuk ditulis lagi dalam pembelaan ini secara tersendiri.
Sehubungan dengan hal tersebut perkenankan Kami menguraikan analisis dan penerapan
hukum materil terhadap tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dengan
membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum mencerminkan materi dakwaan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini. Tentunya harus pula dipahami analisis yuridisnya dengan mengkaitkan pada fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, sebagaimana pendapat Osman Simanjuntak dalam bukunya Teknis Penuntutan dan Upaya Hukum bahwa “Apa yang dimuat dalam tuntutan sangat penting artinya bagi hakim karena menjadi bahan pertimbangan putusannya, sedangkan bagi terdakwa surat dakwaan sangat penting bagi penentuan nasibnya karena kesimpulan yang dimuat dalam surat tuntutan sangat mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim, dengan demikian surat tuntutan dapat kita lihat dari 3 dimensi, yaitu:
1. Bagi Penuntut Umum sebagai landasan apakah terdakwa dituntut pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan;
2. Bagi terdakwa surat tuntutan menjadi bahan pertimbangan untuk pembelaannya, karena terdakwa dapat mengcounter argumen yang dibuat Penuntut Umum dalam surat tuntutan, bilamana tuntutannya pemidanaan;
3. Sedangkan bagi hakim surat tuntutan dapat menjadi bahan atau memberi corak terhadap putusan yang akan dijatuhkan dan juga menjadi bahan bagi keyakinan hakim.
Bahwa oleh karena itu, dalam surat tuntutan bukannya hanya kepastian hukum yang ditegakkan tetapi dalam penegakan hukum harus pula bermuara kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu walaupun Penuntut Umum bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara pidana dalam memegang perkara nampaknya Penuntut Umum memegang pertimbangan subjektif, namun Penuntut Umum dengan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan tetap harus berpegang pada tujuan objektif dari penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan yang proporsional berdasarkan kebenaran materiil.
Bahwa Sdr JPU dalam surat dakwaannya mendakwakan terdakwa telah melanggar atau
melakukan tindak pidana, yaitu:
Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Bahwa dalam perkembangan dan pembuktian dipersidangan, saudara JPU dalam tuntutannya
berkesimpulan bahwa unsur-unsur delik dalam dakwaan primair tidak dapat dibuktikan
secara sah dan meyakinkan dan unsur-unsur delik dalam dakwaan subsidair lah yang
terbukti, sehingga Terdakwa Mulyadi,SPd dan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara yang
sama dituntut atas perbuatan tersebut, selama 4 (empat) tahun pidana penjara dikurangi
selama Terdakwa ditahan, menjatuhkan pidana denda masing-masing Rp. 50.000.000,-(lima
puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan, Selanjutnya menyatakan barang bukti
berupa ......dst.
Bahwa mencermati, memahami, merekam dan menganalisa proses pembuktian yang
terungkap dalam persidangan maka sesungguhnya Kami Penasihat Hukum terdakwa
- Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H, dalam buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 301-310.
- Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H, dalam buku “Hukum Pidana Khusus”, Jilid I dan II, Alumni, Bandung, 1989, dalam halaman-halaman yang menguraikan unsur-unsur subyektif dari pasal-pasal KUH Pidana Indonesia.
Hal ini berarti bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi” tersebut dapat pula dibaca “Sengaja membuat untung dirinya sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi”.
Bahwa memasuki tahap pembuktian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi” ini, untuk lebih jelasnya Kami menggunakan kalimat
pengandaian sebagai berikut:
- Seandainya Terdakwa telah terbukti melanggar undang-undang dan peraturan yang
berlaku serta melanggar kebiasaan atau kelaziman dan kepatutan atas dakwaan dan
tuntutan Sdr JPU tersebut, quod non, maka selanjutnya pertanyaannya adalah:
“ Apakah dengan pelanggaran itu Terdakwa sengaja atau tidak untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ? “
Sebelum Kami Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan dan menjawab pertanyaan di atas
perkenankan terlebih dahulu kita melihat beberapa pengertian tentang arti “dengan sengaja”.
Menurut doctrine pada umumnya, dalam rumusan delik yang mengandung unsur “dengan
sengaja”, berarti bahwa si pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar,
sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana.
Dalam “Memori Van Teolichting” disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya
dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki
dan diketahui”.
Mengenai pengertian ”dengan sengaja” dikenal ada 2 (dua) teori yaitu:
- “Teori kehendak” yang dianut oleh VON HIPPLE dari Jerman dan SIMONS dari Belanda.- “Teori pengetahuan” yang diajarkan oleh FRANK dari Jerman dan diikuti oleh VON LISTIZ
dan VON HAMEL dari Belanda.
Menurut “teori kehendak”, suatu “kesengajaan” adalah kehendak yang diarahkan pada
terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut “teori
pengetahuan” suatu “kesengajaan” adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui
unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.
Menurut Prof. MOELJATNO, S.H, “teori pengetahuan lebih memuaskan, sebab untuk
menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran)
tentang sesuatu itu.
Menurut Beliau, untuk menentukan sesuatu perbuatan benar dikehendaki oleh Terdakwa,
maka:
Pertama, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai.Kedua, bahwa antara motif, perbuatan, dan tujuan itu harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.
Jadi “kesengajaan” sebagai suatu pengetahuan yaitu, adanya hubungan antara pikiran atau
intelektual Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya (lihat Prof. Moeljatno, S.H. dalam
buku “Azas-azas Hukum Pidana”, halaman 172-173).
Di samping itu ada pendapat POMPE yang menyatakan bahwa: “Selain kesengajaan sebagai
kepastian, yaitu akibat/keadaan yang menyertai dikehendaki betul akan adanya baik hal itu
memang yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki”.
Ada juga dikenal kesengajaan sebagai kemungkinan atau lebih dikenal dengan “dolus
eventualis”, di sini masalah pokoknya adalah, berapa banyak kemungkinan yang diperlukan
untuk adanya kesengajaan itu”.
Mengenai hal tingkatan atau kadar kesengajaan yang dinyatakan dalam pendapat POMPE
tersebut, selanjutnya diuraikan dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh SR. SIANTURI,
S.H dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 170-178,
secara garis besarnya sebagai berikut:
Pertama, Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (yang sesuai dengan rumusan delik), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa si pelaku.
Kedua, kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi.
Ketiga, kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan atau Dolus Eventualis, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku.
menandatangani atas Perintah Kepala Dinas Pertambangan energi dan Mineral dan cara-
cara Sdri.JUNAINI memperdaya Terdakwa. Fakta ini diperkuat dengan keterangan Saksi
Aswan (Kontraktor) dengan keterangan Saksi dipersidangan antara lain:
a. Bahwa benar Saksi sama sekali tidak pernah kenal dan bertemu dengan Terdakwa MULYADI dalam pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM, Saksi SYUHENDRA EFENDI, Saksi Drs. ZAINURI MM, saksi YUNIZAR, Saksi IWAN BARITA SIHOTANG, Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH, Saksi MUFTI INTI PRIYANTO, Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM, Saksi AHLI SUAMAN, Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO dan Saksi Ahli MUSLIM, Terdakwa Kaisar Robinson, Terdakwa Darsuan, Terdakwa Firman);
b. Bahwa benar mengenai Tim Pengendali Daerah Khusus Kab. Kepahiang bahwa saksi tidak pernah mengetahuinya jika Terdakwa Mulyadi,SPd adalah Tim Pengendali Daerah (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Terdakwa Mulyadi,SPd, Saksi SYUHENDRA EFENDI);
c. Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa apa lagi memberikan uang atau sesuatu kepada terdakwa (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Terdakwa Mulyadi,SPd);
- Bahwa jika terdapt niat, maksud, tujuan Terdakwa Mulyadi,SPd tidaklah mungkin secara
logika jika semua saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan aquo tidak mengenal
Terdakwa Mulyadi,SPd sebagai Tim Pengendali Daerah, dan tidaklah mungkin kedua belah
pihak dalam hal ini Saksi Aswan (Kontraktor) dengan Terdakwa Mulyadi,SPd (Mewakili
Dinas Pertambangan Energi dan Mineral dapat menandatangani bersamaan pada tanggal
09 Desember 2008 jika tidak pernah bertemu sama sekali diantara keduanya. Oleh
karenanya sangatlah jelas dan nyata terdapat cara-cara Sdri.JUNAINI dan Kepala Dinas
Pertambangan Energy dan Mineral untuk memperdaya Terdakwa yang lugu, tidak
mengetahui dengan jaminan TIDAK AKAN BERMASALAH bukanlah berdasar pada
kesadaran, maksud, adanya niat ataupun tujuan bagi Terdakwa untuk membantu,
bersama-sama, menyuruh lakukan guna mendapatkan keuntungan/laba atau kekayaan
diri sendiri, orang lain maupun korporasi;
- Bahwa lagi pula dalam keterangan saksi-saksi telah menyatakan bahwa Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Mulyadi,SPd mewakili atau
atas nama Dinas Pertambangan Energi dan Mineral bukanlah syarat untuk Pencairan
Termin II (Kedua) atau Pencairan dana 100% sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam
Fakta Preskriptif di persidangan :
a. Bahwa benar didalam proses pencairan 100% untuk Proyek PLTMH bahwa adanya berita acara serah terima pekerjaan dari Tim Pengendali Daerah kepada Tim Pengendali pusat namun bukan merupakan syarat pencairan 100% pekerjaan, Syarat Pencairan didalam Audit hanya dikenal dan mengacu pada Berita Acara Serah Terima Tim Pengandali Pusat dengan Kontraktor (Saksi AHLI SUAMAN, Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM);
b. Bahwa benar yang bertanggung jawab secara hukum dengan telah cairnya uang Negara akan tetapi pekerjaan tidak selesai adalah merupakan tanggung jawab Panitia Pelaksana Pekerjaan tersebut dan Pelaksana Pekerjaan PLTMH (Saksi AHLI SUAMAN);
c. Bahwa benar secara tekhnis atas pekerjaan proyek tersebut apabila proyek tersebut gagal, dan tidak bisa digunakan yang bertanggung jawab bukan Tim pengendali
daerah, akan tetapi merupakan tanggung jawab Tim Penilai dan penerima barang (Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO);
d. Bahwa benar berdasarkan Kepres N0. 42 tentang APBN, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara bahwa syarat pencairan APBN yaitu berdasarkan adanya Kontrak dan Progress kerja serta surat keterangan pertanggung jawaban belanja (Saksi AHLI SUAMAN);
e. Bahwa benar dalam syarat pencairan ada disebutkan dalam kontrak kerja adanya serah terima pekerjaan dari tim pengendali daerah dengan Tim pengendali pusat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh tim pengendali Pusat disamping SK nya tidak ada, dan hal apa yang ditanda tangani oleh Tim yang dikatakan Pengendali daerah bukan merupakan syarat pencairan 100%, karena berdasarkan dokumen yang ada bahwa yang ditandatangani adalah surat serah terima pekerjaan dari Tim Pengendali daerah kepada Pelaksana pekerjaan (kontraktor), bukan Tim penegendali Pusat (Saksi AHLI SUAMAN, Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dan adanya perbuatan dari Terdakwa
tersebut kemudian akibatnya telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi ?.
Sebelum kami menguraikan, ada baiknya kami menguti Firman Tuhan dalam Alkitab
Terjemahan Baru dalam Yesaya 54:17 yakni :
“ Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku”, demikianlah firman TUHAN.
Firman Tuhan dalam Agama Kristiani ini menunjukkan, jika tuduhan-tuduhan semua yang
dilontarkan pada Terdakwa Mulyadi,SPd menjadikan semangat baru bagi Terdakwa
Mulyadi,SPd dan penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan
tersebut adalah sesuatu yang salah dan bentuk-bentuk penzoliman terhadap Terdakwa
oleh orang-orang yang mengambil keuntungan atas keluguan, ketidaktahuan ataupun
skenario jahat untuk lepas dari tuntutan hukum bagi pihak lain yang berlindung dibelakang
Terakwa Mulyadi,SPd.
Namun kami masih berkeyakinan, dari semua Agama (din) manapun mengharamkan
bentuk penzoliman seperti ini. Sebagaimana dimaksud juga dalam Agama Islam dalam
hadist yang diriwayatkan :
“Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya”. (HR. Tirmidzi)
Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang dihormati,
Bahwa tak dapat dipungkiri perbuatan para Terdakwa Mulyadi,SPD menandatangani
Dokumen Berita Acara tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari kewenangan
Instruktif dari seorang atasan kepada bawahan. Tidak mengikuti Instruksi dan Permintaan
bagi seorang bawahan kepada atasan merupakan suatu hal yang SALAH (Pembangkangan
Mulyadi,SPd saat itu hanya Pegawai Negeri, seorang bawahan yang menjabat sebagai
Kabid Kelistrikan yang mewakili Kepala Dinas dalam menandatangani Berita Acara
Tersebut.
Jadi sangat jelas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan
adanya fakta yang membuktikan bahwa unsur delik “Dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ini telah terpenuhi.
Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut yang dihormati,
Jaksa Penuntut Umum menganggap unsur ini telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan yang Kami nilai tidak cermat atau Sumir dianalisis oleh Sdr.
JPU, fakta itu membawa JPU pada kesimpulan bahwa:
“Perbuatan Terdakwa Mulyadi,SPd telah memberikan keuntungan orang lain atau korporasi dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989”.
Bahwa Penuntut Umum menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87
tanggal 29 Juni 1989 sebagai rujukan dalam pembuktikan Dakwaannya, maka kami pun
menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989
sebagai rujukan dalam pembuktikan Pleidooi ini, kami akan menunjukkan disinilah letak posisi
masing-masing dengan menggunakan “pisau analisis” yang sama dengan menggunakan kaidah
yang sama.
Bahwa dalam kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 sebagai rujukan dalam pembuktikan merupakan suatu
keuntungan yang tidak hanya dihitung dengan laba atau pendapatan, namun dapat berupa
manfaat ataupun keadaan yang dapat dinikmati orang lain atau korporasi dengan penegasan
bahwa manfaat, keadaan yang dinikmati dapat diketahui oleh Terdakwa yang mana dari hasil
penyalahgunaan kewenangan.
Bahwa Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni
1989 tersebut diatas dapat dikategorikan :
- Tidak harus laba/Pendapatan dalam bentuk Finansial ;
- Dapat berupa Keadaan, bentuk yang bisa dinikmati ;
- Penikmat keadaan adalah diri sendiri, Orang lain atau korporasi ;
- Diketahui sebelumnya atas keadaan atau manfaat yang akan terjadi ;
2. Berita Acara Penerimaan Barang/Peralatan Berupa Bantuan Peningkatan Infrastruktur
Listrik PLTMH Kabupaten Seluma tanggal 18 September 2008 yang ditandatangani
oleh Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Jika kedua orang tersebut yang menandatangan kedua surat diatas merupakan Tim
Pengendali Daerah, maka seharusnya sebagai kelengkapan administrasi maka ada SK
Bupati yang menunjuk mereka dari kabupaten masing-masing sebagai Tim Pengendali
Daerah, dan ketika Terdakwa Firman, Terdakwa Kaisar Robinson menandatangani Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Terdakwa Mulyadi,SPd yang menggantikan posisi
Ir.JUMHANI PASLA sebagai Tim Pengendali Daerah maka pastilah Ada Revisi SK Bupati
masing-masing yang menunjukkan penggantian personil Tim Pengendali Daerah. Oleh
karenanya fakta dan bukti surat diatas menyatakan sesungguhnya tidak pernah ada dan
diketahui oleh Terdakwa tujuan dari penandatanganan surat ataupun dokumen tersebut
sebagai posisi apa mereka menandatangani, untuk apa surat tersebut dalam menambah
kekayaan, keadaan atau menikmati hasil bagi orang lain ataupun korporasi.
- Bahwa justru sesungguhnya Saksi Aswan (Terdakwa) dalam berkas yang berbeda bersama
Saksi lainnya di Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai Panitia Pusat
Pelaksana Proyek yang menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya.
Selanjutnya Penuntut Umum beranggapan unsur delik “Dengan Tujuan Menguntungkan diri
Sendiri Orang Lain atau suatu Korporasi” ini telah terbukti dengan fakta-fakta :
a. adanya bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Mulyadi,Spd menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
b. adanya persetujuan terhadap Berita Acara tersebut oleh Tim Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan, disetujui oleh Saksi Mufti Inti Priyanto selaku PPK dan diketahui oleh Ir.Carby Simanjuntak,MM sehingga dana pembangunan PLTMH di 4 (empat) kabupaten Propinsi Bengkulu telah dicairkan dan diterima 100% kepada Saksi Aswan (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kontraktor pelaksana, sehingga orang lain dalam hal ini Saksi Aswan selaku kontraktor telah diuntungkan/mendapat keuntungan;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tidak lah dapat disimpulkan perbuatan-
perbuatan Terdakwa adalah merupakan alternasi memperkaya orang lain, sudah menjadi
sangat jelas semua yang dilakukan adalah serangkaian pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan
peraturan yang mendasari pelaksanaan proyek yang diterjemahkan sepihak oleh Panitia Pusat
dan Kontraktor dalam mempersalahkan “orang daerah” sebagai pihak yang harus menerima
getahnya dari proyek “akal-akalan” mereka.
Disamping itu dapat Kami ungkapkan pula dalam pembelaan ini bahwa fakta yang diungkap
oleh Penuntut Umum merupakan suatu fakta hukum yang sekehendak hati JPU dalam
memilih-milih pasal yang akan dibuktikan, jika dibaca dan disimak kembali rangkaian tuntutan
JPU maka tampak dengan jelas dan tegas adanya DALIL YANG KONTRAPRODUKTIF dalam
menganalisis suatu unsur pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah
Bagian inti dari unsur kedua ini adalah “menyalahgunakan kewenangan” suatu kalimat yang
mempunyai arti dan jangkauan yang luas dan umum sifatnya.
Dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo penjelasan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan pengertian
yuridis dari “menyalahgunakan kewenangan”. Oleh karena itu dalam menemukan tafsir
pengertian tersebut dapat dilakukan dengan metode perbandingan hukum, dalam hal ini
Hukum Tata Usaha Negara maupun Hukum Perdata.
Dalam Hukum Tata Usaha Negara dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam Pasal 53 ayat (2), bahwa:
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah:
b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan kewenangan untuk tujuan lain.
c. Badan atau pejabat Tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.
Selanjutnya dalam memori penjelasan dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu
dikatakan “bahwa dasar pembatalan ini (huruf b) sering disebut “menyalahgunakan
kewenangan” sedangkan dasar pembatalan pada huruf c disebut sewenang-wenang.
Walaupun teori ini termasuk teori yang telah lawas karena telah diperbaiki dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi teori ini sangat
membantu untuk menyamakan alur pikir kita dalam perkara ini. Oleh karena itu teori ini
dapatlah kita sepakati untuk digunakan.
Dalam Hukum Perdata dapat dijumpai pula perumusan “menyalahgunakan kewenangan” dan
“sewenang-wenang” khususnya yang berkaitan dengan Onrechmatig Overheidsdaad atau
perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.
Seperti diketahui bahwa Penguasa didalam menjalankan kebijaksanaan yang bersifat publik
tidak dapat digugat secara Perdata. Penguasa memiliki “beleidsvrijheid” (kebebasan). Namun
demikian kebebasan kebijaksanaan itupun mempunyai batas-batas, seperti
“menyalahgunakan kewenangan” (detournement de pouvoir) dan sewenang-wenang” (abus
“Menyalahgunakan kewenangan’ ini oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 14 Januari
1949 dirumuskan sebagai: “menggunakan wewenang untuk tujuan lain daripada
diberikannya wewenang tersebut”.
Dalam Hukum Perdata perumusan “menyalahgunakan wewenang” mempunyai arti
menggunakan wewenang untuk tujuan lain daripada diberikannya wewenang tersebut.
Dengan demikian nampaklah bahwa antara Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata
mempunyai hubungan yang erat sekali.
Dalam hal upaya pengambil alihan pengertian-pengertian dari Hukum Tata Usaha Negara dan
Hukum Perdata tersebut ke dalam Hukum Pidana, dikenal suatu ajaran yang pada pokoknya
mengatakan bahwa mengenai suatu perkataan yang sama. Hukum Pidana mempunyai
“outonomie” untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat
dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain,
maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.
Oleh karena dalam memori Penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian
“menyalahgunakan kewenangan” ini tidak dirumuskan, maka layaklah dipergunakan
pengertian yang sama dari cabang ilmu hukum lainnya (In Casu Hukum Tata Usaha Negara dan
atau setidaknya dalam Hukum Perdata), dengan arti yang jelas disertai pembatasan dan telah
menghilangkan perumusan yang luas atau umum. Dengan demikian “menyalahgunakan
kewenangan” diartikan sebagai “menggunakan wewenang untuk tujuan lain daripada
diberikannya wewenang itu”.
Dengan demikian, dapat juga berarti bahwa seorang Pejabat bisa dikatakan menyalahgunakan
kewenangan apabila ia bergerak di luar batas-batas kewenangan yang ada padanya.
Dalam menilai dan mengkategorikan kesalahan Terdakwa, berdasarkan alur pikir yang
dijelaskan di atas, maka membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” perkenankan Kami
sebelumnya mengungkap beberapa tugas dan wewenang Terdakwa Mulyadi,SPd mempunyai
tugas pokok :
Melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melaksanakan pembinaan pengusahaan kelistrikan dalam rangka pengembangan usaha kelistrikan dan pengembangan dan pemberdayaan sumber energi serta tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas ;Fungsi :a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja bidang Energi dan kelistrikan;b. Penyusunan Petunjuk Tekhnis dalam bidang tugasnya;c. Penyiapan rumusan program perencana ketenagalistrikan serta pengumpulan dan
pengelolaan data pengembangan sumber energi dan usaha kelistrikan;
d. Pelaksanaan pemanfaatan perawatan lampu jalan dan pelayanan usaha kelistrikan kepada masyarakat dari dampak lingkungan ketenagalistrikan serta menyiapkan usaha ketenagalistrikan dan energi untuk jenis kapasitas tertentu;
e. Pelaksanann intensifikasi sumber-sumber energi;f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang energi dan ketenagalistrikan kepada
kepala dinas;g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas seuai dengan bidang
tugasnya;h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah
dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
Bahwa membuktikan apakah Terdakwa Mulyadi,SPd telah “Menggunakan wewenang untuk
tujuan lain daripada diberikannya wewenang itu” akan kita lihat dari fakta-fakta hukum
berikut dibawah ini :
Terdakwa Mulyadi,SPd selaku Kepala Bidang kelistrikan di Dinas Pertambangan Energi dan
Sumber daya Mineral tidak bersinggungan dengan proyek PLTMH tersebut, karena pada
prinsipnya Terdakwa tidak memiliki keterikan struktural, jabatan maupun tugas dan
fungsionalnya dalam Proyek tersebut.
Majelis Hakim yang Mulia.Jaksa Penuntut Umum yang dihormati,
Dalam membuktikan unsur ini Penuntut Umum dalam requisitoirnya menyajikan hitungan-
hitungan, yang didasarkan pada hitungan-hitungan sendiri bukan hitungan audit yang
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (projustitia). Berkenaan dengan
audit investigatif (projustitia) ini menurut hemat Kami adalah patut dat mutlak dalam
perkara ini, artinya jika hitungan penuntut umum sendiri saja yang dijadikan dasar
terjadinya kerugian negara, sudah menjadi pasti subjektif sekali. Berlandaskan pada
perhitungan yang subjektif ini artinya membiarkan terjadinya pelanggaran asas hukum
pidana. Yakni “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau dikenal dengan asas hukum
culpabilitas.
IV. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
perbuatan itu.”
Unsur dilakukan secara bersama-sama yang ditarik dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
lengkapnya ialah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan itu”. Bahwa menurut analisis JPU unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam
bentuk turut melakukan atau medeplegen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Bahwa dalam Surat Tuntutannya JPU telah mengkategorikan perbuatan Terdakwa “Turut
Melakukan” yang dianggap telah bersama-sama melakukan perbuatan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang kelistrikan Pada Dinas ESDM Darsuan terdakwa
Mulyadi, Terdakwa Drs Firman dan Terdakwa Kaisar Robinson menyalah gunakan
kewenangan atau kesempatan telah menandatangani dokumen sebagai syarat pencairan,
dst,..........
Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap atas keterangan saksi-saksi didapat
sebuah fakta Preskriptif yang menjelaskan bahwa unsur pasal ini tidak dapat dibuktikan
adanya keinsyafan, kesadaran baik secara intelektualitas Terakwa Mulyadi,SPd maupun
secara phisycally ikut, turut, membantu Saksi Aswan (Kontraktor Pelaksana) dalam
menandatangani Berita Acara tersebut dan mencairkan dana Termin II (Kedua) atau dana
100% proyek. Adapun fakta-fakta tersebut antara lain :
1. Bahwa benar Saksi sama sekali tidak pernah kenal dan bertemu dengan Terdakwa MULYADI dalam pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Saksi Drs. GAUZIE ACHMADSYAH.MM, Saksi SYUHENDRA EFENDI, Saksi Drs. ZAINURI MM, saksi YUNIZAR, Saksi IWAN BARITA SIHOTANG, Saksi FARANSISKA ARI WANTI BARA TRI SAKSTI. SH, Saksi MUFTI INTI PRIYANTO, Saksi Ir. CARBI SIMANJUNTAK. MM, Saksi AHLI SUAMAN, Saksi Dr.SISWA TRIHADI Bin SUPOMO dan Saksi Ahli MUSLIM, Terdakwa Kaisar Robinson, Terdakwa Darsuan, Terdakwa Firman);
2. Bahwa benar Pada rapat konsilidasi di Hotel Horizon saksi tidak tahu, sebab yang merencanakan adalah Pak Edo dan Pak Hendrik dan yang membawa seluruh dokumen baik berita acara yang menyerahkan ke pusat ke PDT adalah Pak Edo dan semua tanda tangan yang dikatakan serah terima 100 % dari Tim pengendali daerah saksi tidak pernah mengetahuinya, semuanya disiapkan oleh Pak Edo (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS);
3. Bahwa benar mengenai Tim Pengendali Daerah Khusus Kab. Kepahiang bahwa saksi tidak pernah mengetahuinya jika Terdakwa Mulyadi,SPd adalah Tim Pengendali Daerah (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Terdakwa Mulyadi,SPd, Saksi SYUHENDRA EFENDI);
4. Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa apa lagi memberikan uang atau sesuatu kepada terdakwa (Saksi ASWAN Bin ABDUL MUIS, Terdakwa Mulyadi,SPd);
5. Bahwa benar selama proyek tersebut berlangsung, tidak ada satupun orang pemerintahan yang datang kelokasi proyek baik itu dari Dinas ESDM Kab. Kepahiang baik dilapangan maupun ditempat lain dan Kepala Desa Kembang Seri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Mulyadi,S.Pd (Saksi Kades Kembang Seri Kab Kepahiang ANANG SAHURI, Terdakwa Mulyadi,SPd);
6. Bahwa benar pada saat pelaksanaan proyek, ada ditunjuk oleh ASDEP bagian Energy yang tidak masuk dalam organisasi proyek namun secara struktural disebut Tim Monitoring dan evaluasi ke daerah-daerah penerima PLTMH 2008-2009, melakukan kunjungan ke daerah melalui “kontak person” didaerah yakni Kepala Dinas. Khusus di Kepahiang kontak Personnya adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, bukan Terdakwa Mulyadi,SPd. (Saksi SYUHENDRA EFENDI) ;
Bahwa Kami Penasihat Hukum berpendapat dengan tidak terpenuhinya atau tidak
terbuktinya unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tersebut di atas, maka kiranya pembuktian penerapan unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
adanyan Tanda tangan dari tim pengendali daerah, sebab pencairan Dana APBN
berdasarkan kepres N0.45
Bahwa dari semua barang bukti surat yang tuliskan kepada Requisitoir JPU, tidak semua barang bukti tersebut dihadirkan dalam persidangan dan dikonfrontir kebenaran dan keabsahan atas barang bukti surat tersebut dengan keterangan-keterangan saksi.
Benar memang JPU telah menyita barang bukti surat dan dokumen dalam perkara ini, namun belum tentu semua barang bukti surat menjadi barang bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang memiliki persesuaian dengan semua keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Ahli untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan JPU. Oleh karenanya SANGAT TIDAK PATUT, SANGAT TIDAK BERALASAN dan SANGAT TIDAK BERDASAR JPU memasukkan semua bukti-bukti surat/dokumen yang ia sita didalam requisitoirnya, dan seharusnya JPU harus menseleksi bukti-bukti mana saja yang berkaitan dengan proses pembuktian dan digunakan dalam persidangan ini.
E. P E N U T U P
I. KESIMPULAN
Majelis Hakim yang mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.
Berdasarkan uraian-uraian pada analisis yuridis terdahulu, maka sampailah Kami Penasihat
Hukum Terdakwa pada kesimpulan dari seluruh uraian tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa Mulyadi,Spd melakukan suatu perbuatan hukum administrasi yang
bukan berasal dari suatu kesadaran keadaan utuh dalam dirinya, dimana kesadaran yang
dimaksud adalah kesadaran intelektual, kesadaran posisi dan jabatan dalam birokrasi,
kesadaran tugas pokok dan fungsinya, kesadaran akan segala konskwensi dari perbuatan
hukumnya yang telah “dijamin” dengan cara tipudaya oleh orang yang membawa
dokumen-dokumen untuk ditandatanganinya;
2. Bahwa Terdakwa Mulyadi,SPd merupakan seseorang sosok birokrasi bawahan yang
tidaklah mungkin melakukan pembangkangan terhadap atasan (dalam hal ini Kepala Dinas
Pertambangan Energi dan Mineral) untuk tidak melakukan instruksi ataupun permintaan
baik tertulis maupun lisan yang mana untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Terdakwa Mulyadi,SPd tidak pernah mengetahui akan adanya proyek Peningkatan
Infrastruktur Listrik PLTMH di Kabupaten Kepahiang, Tidak pernah bertemu dengan semua
perangkat struktur didalam departemen, Panitia Proyek, Kontraktor pelaksana proyek,
Kepala Desa dimana desa penerima proyek, Konsultan pelaksana, perencana, pengawas
proyek dan tidak pula pernah diangkat menjadi Tim Pengendali Daerah, tidak juga pernah
menerima, menikmati bahkan membayangkan rasanya, keuntungannya, ataupun
jumlahnya honor atau uang atau barang dari pekerjaan dan perbuatannya dalam proyek
merupakan suatu pondasi dalam mewujudkan fakta hukum demi terwujudnya cita-cita hukum
yang adil.
Diakhir Pleidooi ini, izinkanlah kami pula menyampaikan suatu hadist yang riwayatkan sahabat
Rasulullah SAW :
“ Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman”. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi).
II. PERMOHONAN
Majelis Hakim yang mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.
Berdasarkan undang-undang yang bersangkutan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan:
MENGADILI
1. Menerima seutuhnya Nota Pembelaan/Pledooi kami ini, sehingga dapat menjadi dasar
pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Mulyadi,SPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan sdr
JPU.
3. Membebaskan Terdakwa Mulyadi,SPd dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-
tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (ontslag van rechtvervolging).
4. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa Mulyadi,SPd seperti
semula.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya
dan seadil-adilnya. Ex a quo et bono
Demikian pembelaan ini Kami sampaikan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.
Hormat Kami,Advokat, Konsultan HukumTim Kuasa Hukum MULYADI,SPd.
AHMAD SAHRUL. SH USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING. SH