1. Pendahuluan Pemerintah Kabupaten Semarang sekarang ini sudah memiliki infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada setiap kota memiliki SKPD yang bernama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah lainnya yang bernama Bagian Pengelola Data Elektronik. PDE memiliki tanggung jawab terhadap pemanfaatan teknologi informasi diseluruh SKPD pemerintahan Kabupaten Semarang. Adapun fungsi dari PDE a.i mengontrol arus data dan keamanan data, membuat infrastruktur jaringan di setiap SKPD, melakukan bimbingan pada setiap SKPD mengenai teknologi informasi, serta menjalin kerjasama dengan pihak luar mengenai aplikasi yang menunjang dalam pemerintahan[1]. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki tata kelola teknologi informasi yang sudah dilaksanakan. Tata kelola itu sendiri secara umum memiliki komponen yang meliputi unit/ satuan kerja, aturan dan kebijakan serta proses dan mekanisme[2]. Pemerintah Kabupaten Semarang belum memiliki aturan yang jelas dalam pengelolaan TI. Oleh karena itu dalam domain Plan and Organize membahas mengenai perencanaan akan strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi dari pengelolaan TI agar dapat memberikan goal berupa kontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Domain PO juga merealisasikan visi strategis yang perlu direncanakan, dikomunikasikan dan dikelola untuk perspektif yang berbeda sehingga menghasilkan analisis mengenai perencanaan dan aturan yang sesuai dalam pengelolaan TI yang ada di Kabupaten Semarang. Mendiskripsikan permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan tata kelola teknologi informasi di pemerintah Kabupaten Semarang, bagaimana penilaian COBIT menggunakan Capability Maturity Model untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan teknologi informasi dan sistem informasi(SI) di Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kematangan atau kesiapan pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan teknologi informasi dan analisis terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tata kelola TI di pemerintah Kabupaten Semarang. Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Semarang pada akirnya mengetahui tingkat level maturitas yang sudah dicapai dalam tata kelola TI dan bisa menggunakan hasil rekomendasi untuk menghasilkan tata kelola TI di Kabupaten Semarang lebih maksimal. 2. Tinjauan Pustaka Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Teknologi informasi untuk BAPPENAS dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT [3]. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada BAPPENAS yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya.
15
Embed
Plan and Organize goal Maturity Model - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/2828/2/T1_682008015_Full... · Organize (PO) dan Acquire and Implement (AI). ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. Pendahuluan
Pemerintah Kabupaten Semarang sekarang ini sudah memiliki infrastruktur
Teknologi Informasi (TI) dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pada setiap kota memiliki SKPD yang bernama Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika serta perangkat daerah lainnya yang bernama Bagian Pengelola
Data Elektronik. PDE memiliki tanggung jawab terhadap pemanfaatan teknologi
informasi diseluruh SKPD pemerintahan Kabupaten Semarang. Adapun fungsi
dari PDE a.i mengontrol arus data dan keamanan data, membuat infrastruktur
jaringan di setiap SKPD, melakukan bimbingan pada setiap SKPD mengenai
teknologi informasi, serta menjalin kerjasama dengan pihak luar mengenai
aplikasi yang menunjang dalam pemerintahan[1]. Pemerintah Kabupaten
Semarang memiliki tata kelola teknologi informasi yang sudah dilaksanakan. Tata
kelola itu sendiri secara umum memiliki komponen yang meliputi unit/ satuan
kerja, aturan dan kebijakan serta proses dan mekanisme[2].
Pemerintah Kabupaten Semarang belum memiliki aturan yang jelas dalam
pengelolaan TI. Oleh karena itu dalam domain Plan and Organize membahas
mengenai perencanaan akan strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi dari
pengelolaan TI agar dapat memberikan goal berupa kontribusi pada pencapaian
tujuan bisnis. Domain PO juga merealisasikan visi strategis yang perlu
direncanakan, dikomunikasikan dan dikelola untuk perspektif yang berbeda
sehingga menghasilkan analisis mengenai perencanaan dan aturan yang sesuai
dalam pengelolaan TI yang ada di Kabupaten Semarang.
Mendiskripsikan permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan ini
adalah bagaimana pelaksanaan tata kelola teknologi informasi di pemerintah
Kabupaten Semarang, bagaimana penilaian COBIT menggunakan Capability
Maturity Model untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan teknologi
informasi dan sistem informasi(SI) di Kabupaten Semarang.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kematangan atau kesiapan
pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan teknologi informasi dan
analisis terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tata kelola TI di
pemerintah Kabupaten Semarang. Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian
ini adalah pemerintah Kabupaten Semarang pada akirnya mengetahui tingkat level
maturitas yang sudah dicapai dalam tata kelola TI dan bisa menggunakan hasil
rekomendasi untuk menghasilkan tata kelola TI di Kabupaten Semarang lebih
maksimal.
2. Tinjauan Pustaka
Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai institusi
perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi
informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan
baik. Teknologi informasi untuk BAPPENAS dengan menggunakan gabungan
model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill &
Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol
objektif dari COBIT [3]. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa
jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada BAPPENAS yang kemudian akan
ditentukan solusi untuk mencapainya.
1
Suatu model Tata Kelola TI untuk EEPIS-ITS dengan mengacu kepada
standar COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology).
Penelitian ini difokuskan pada dua domain utama COBIT, yaitu Plan and
Organize (PO) dan Acquire and Implement (AI). Metodologi penelitian dilakukan
dengan melalui studi pustaka dan identifikasi pengelolaan TI EEPIS-ITS, yang
berupa identifikasi management awareness terhadap fungsi asset TI yang
dimilikinya dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi melalui
kuesioner [4]. Dari kedua data tersebut, maka dapat ditentukan target kematangan
(expected maturity level) yang sesuai untuk EEPIS-ITS.
Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi
“ IT Governance is the responsibility of the Board of Directors and
executive management, it is an integral part of enterprise governance and
consist of the leadership and organizational structures and processes that
ensure that the organization’s IT sustains and extends the organization’s
strategy and objectives .”[5]
” The system by which the current and future use of ICT is directed and
controlled. It involves evaluating and directing the plans for the use of ICT
to support the organization and monitoring this use to achieve plans. It
includes the strategy and policies for using ICT within an organization.” [6]
COBIT Framework Model
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)
merupakan standar tata kelola TI yang dikembangkan oleh IT Governance
Institute (ITGI), yaitu sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model tata
kelola TI yang berbasis di Amerika Serikat. Berbeda dengan standar-standar tata
kelola TI lainnya, COBIT mempunyai cakupan yang lebih luas, komprehensif,
dan mendalam dalam melihat proses pengelolaan TI. Struktur COBIT terdiri dari
ringkasan eksekutif (executive summary), kerangka kerja (framework) berorientasi
proses bisnis yang mencakup seluruh aktifitas TI, pedoman manajemen
(management guidelines), sasaran pengendalian rinci (detailed control objectives),
pedoman audit (audit guidelines), dan kumpulan alat implementasi
(implementation tool set)[5]. COBIT memungkinkan organisasi mengembangkan
kebijakan yang jelas dan praktek-praktek terbaik (best practices) untuk
pengendalian TI, COBIT dirancang sebagai tools tata kelola TI guna membantu
manajemen dalam mengelola dan memahami resiko-resiko dan keuntungan-
keuntungan yang berhubungan dengan informasi dan TI terkait . Dalam
mendukung tata kelola TI, COBIT menyediakan suatu kerangka kerja
(framework) yang memastikan bahwa TI telah diselaraskan dengan proses bisnis,
sumber daya TI telah digunakan dengan bertanggung jawab, dan resiko-resiko TI
telah ditangani dengan tepat.
Komponen COBIT
Kerangka kerja COBIT mengidentifikasi 34 proses TI yang dikelompokkan
ke dalam empat domain utama, yaitu domain Plan and Organize (PO), Acquire
and Implement (AI), Deliver and Support (DS), dan Monitor and Evaluate
2
(ME)[4]. Setiap domain memiliki karakteristik yang berbeda. Domain Plan and
Organize meliputi :
1. PO1 Define a strategic IT plan.
PO 1 ini menjelaskan bahwa perencanaan strategis TI diperlukan untuk
mengatur dan mengarahkan semua sumber daya TI sejalan dengan strategi
bisnis dan prioritas TI.
2. PO2 Define the information architecture.
PO 2 ini menjelaskan bahwa menciptakan dan membaharui secara teratur
suatu model informasi bisnis dan menentukan sistem yang sesuai untuk
mengoptimalkan penggunaan informasi tersebut.
3. PO3 Determine technological direction.
PO 3 ini menjelaskan bahwa menentukan arah teknologi yang mendukung
suatu bisnis.
4. PO4 Define the IT Process, Organisation and Relationships.
PO 4 ini menjelaskan bahwa suatu organisasi TI ditentukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan untuk para staff, keahlian, fungsi, tanggung
jawab, otoritas, peran dan tanggung jawab serta pengawasan.
5. PO5 Manage the investment.
PO 5 menjelaskan bahwa proses ini mengatur tentang pendanaan dan
pengendalian pengeluaran perusahaan dalam berinvestasi TI, dengan
inevestasi periodik dan anggaran operasional disusun serta akhirnya
disetujui oleh perusahaan.
6. PO6 Communicate management aims and direction.
PO 6 menjelaskan bahwa manajemen membantu mengembangkan sebuah
perusahaan TI dengan mengendalikan kerangka kerja serta kebijakannya,
dengan melakukan komunikasi secara terus menerus
7. PO7 Manage IT human resources.
PO 7 menjelaskan bahwa mengelola SDM mencakup sikap, sifat dan
perilaku manusia serta memberikan motivasi dan melihat atas
kompetensinya dalam suatu bidang TI dan berorganisasi sehingga dapat
membentuk manusia yang dapat beradaptasi dengan sistem yang ada.
8. PO8 Manage Quality.
PO 8 menjelasaan bahwa pengelolaan kualitas dilihat dari pertimbangan
mengenai perencanaan, penerapan standar kualitas dalam pembuatan dan
pengembangan system yang digunakan untuk mendukung tujuan bisnis
dan memenuhi kebutuhan user.
9. PO9 Assess and Manage IT Risks.
PO 9 menjelaskan bahwa mengidentifikasi dan mengelola resiko TI
sehingga dapat meminimalisir resiko-resiko yang ada atau yang akan
terjadi.
10. PO10 Manage projects.
PO 10 menjelaskan bahwa memastikan bahwa proyek TI selesai sesuai
jadwal dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau tidak
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
3
Capability Maturity Model
CMM (Capability Maturity Model) dikembangkan pertama kali oleh SEI
(Software Engineering Institute) yang berbasis di Carnegie Mellon University in
Pittsburgh berdasarkan pesanan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Maturity model digunakan sebagai metric untuk mengukur tingkat perkembangan
sistem informasi. Dengan Maturity model dapat digunakan juga untuk
mengendalikan proses teknologi informasi dengan suatu metode skoring
sedemikian sehingga suatu organisasi dapat menilai dirinya sendiri dari “tidak
ada” sampai “optimized” (dari 0 sampai 5). Pendekatan ini diperoleh berdasarkan
Maturity Model. CMM memiliki lima level yang menjadi tingkatan dalam
mencapai tujuan untuk peningkatan sebuah proses dan tingkat kematangan yang
sudah dilaksanakan dalam SKPD yaitu non-existence, initial, repeatable, defined,
managed, optimized. Setiap level memiliki karakteristik yang berbeda. Lima level
tersebut meliputi :
Gambar 1 Maturity Scoring
3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif yaitu
mengkonfirmasi antara teori dengan kenyataan yang ada dengan mendasarkan
pada data ilmiah dalam bentuk angka atau numerik, sehingga penelitian kuantitatif
diidentikkan dengan penelitian numerik.yang memiliki data primer.
dalam mendapat dan mengolah data tentang apa yang menjadi bagian dalam
analisis tata kelola TI di Kabupaten Semarang.
4
Gambar 2 Tahapan Penelitian
Pada tahapan penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa analisis yang
dilakukan berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh seluruh pegawai PDE
Kabupaten Semarang selain itu juga dilakukan wawancara dan pengamatan
sebagai dukungan atas temuan-temuan hasil dari kuesioner. Kuesioner yang
diberikan merupakan pertanyaan dari COBIT domain pertama yaitu Plan and
Organize dan memiliki lima level dari Capability Marturity Model yaitu initial,
repeatable, defined, managed, optimized. Pengolahan hasil kuesioner pada
akhirnya akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai tata kelola TI
di PDE Kabupaten Semarang.
Desain Penelitian
Bagian pengelola data elektronik memiliki struktur organisasi yang nantinya
akan dipergunakan untuk pedoman dalam penentuan RACI guna mencapai
sasaran yang diinginkan dalam penyebaran kuesioner. Struktur organisai PDE
dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3 Struktur Organisasi PDE
5
Pedoman mengenai partisipan dalam penelitian diangkat dari standarisasi
ISACA yang disebut RACI. RACI merupakan susunan jabatan yang bisa
dijadikan pedoman dalam memilih partisipan penelitian. Responden yang dipilih
oleh adalah responden yang mewakili tabel RACI (Responsibility, Accountability,
Consult, and Inform) pada proses pengolahan data[4]. Secara garis besar
responden yang akan disertakan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Tabel Responden Kuesioner
RACI respondent Actual respondent Jabatan respondent
Chief Executive
Officer
Chief Executive Officer
Kepala Bagian PDE
Chief Information
Officer
IT Director
Kepala Sub Bagian SI dan
Perangkat Lunak
Business Process
Owner
Human Resource Director,
Human Resource Head
Division, Human Resource
Manager, System Analyst
Manager
KABAG PDE, KASUBAG SI dan
Perangkat Lunak, KASUBAG
Infrastruktur jaringan
Head Operation
IT Head Division
KASUBAG SI dan Perangkat
Lunak, dan KASUBAG
Infrastruktur jaringan
Chief architect
IT Hardware Manager, IT
Asset Manager
KASUBAG
Head IT
Administration
IT Administration Manager
Administrasi
Compliance, Audit,
Risk and Security
Internal Auditor
KABAG dan KASUBAG
Service Desk
Manager
IT Troubleshooting Manager Bagian Teknisi
Perhitungan Kuesioner
Perhitungan kuesioner ini menggunakan perhitungan berdasar tiingkat
maturiitas atau CMM yang terdiri dari level 0 sampai 5 pada setiap pernyataan.
Perhitungan dalam pengolahan data hasil kuesioner dapat kita rumuskan dalam
beberapa cara yaitu :
1. Penjumlahan tiap sub domain Plan and Organize PO 1 sampai dengan PO
10 berdasar tiap responden.
2. Mencari nilai pengujian maturitas berdasar dari jumlah tiap sub domain
keseluruhan 10 responden.
6
3. Jumlah tiap sub domain dari 10 responden dibagi dengan jumlah
pertanyaan masing – masing sub domain yang kemudian di bagikan lagi
dengan berapa jumlah responden.
4. Untuk mendapatkan hasil rata-rata domain Plan and Organize dilakukan
penjumlahan ke sepuluh domain tersebut yang kemudian dibagi dengan
jumlah sub domain yang ada yaitu 10.
Semua hasil tiap sub domain dilakukan pembulatan supaya dapat
menghasilkan tingkatan maturitas yang ingin diketahui.
4. Hasil dan Pembahasan
Diskripsi Tata kelola TI di Kabupaten Semarang
Kabupaten Semarang melakukan pemanfaatan di bidang TI sudah mencakup
semua SKPD di Kabupaten Semarang. Pemanfaatan pengelolaan TI secara garis
besar dibagi menjadi pemanfaatan TI yang digunakan dalam pelayanan
masyarakat dan pemanfaatan TI yang digunakan dalam setiap SKPD. Tata kelola
TI yang ada di Kabupaten Semarang meliputi bidang infrastruktur jaringan dan
sistem informasi. Di Kabupaten Semarang memiliki Bagian PDE yang mengelola
seluruh tata kelola TI untuk setiap SKPD seperti mengenai pelatihan,
pengembangan software dan jaringan, melaksanakan lelang akan project tertentu,
maintenance terhadap investasi TI yang ada, mengontrol dan mengelola seluruh
data elektronik, menentukan kebijakan yang terkait dalam pemanfaatan TI seperti
pada pengambilan kebijakan atas penyimpangan kinerja PDE, dan mengarahkan
kinerja sesuai dengan visi dan misi serta fungsi dan tanggung jawab yang sudah
terdapat dalam RENSTRA. Kabupaten sendiri juga memiliki SKPD yang
berfungsi sebagai pengelola TI yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat
yaitu DISHUBKOMINFO, sehingga jelas sekali perbedaan fungsi yang terjadi di
dalam 2 organisasi tersebut.
Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Semarang merupakan
perangkat pemerintahan yang mengelola infrastruktur jaringan dan data sistem
informasi beserta software yang digunakan dalam setiap SKPD yang ada di
Kabupaten Semarang. PDE memiliki sepuluh pegawai yang terdiri dari Kepala
Bagian, Kepala Sub Bagian Infrastruktur Jaringan, Kepala Sub Bagian Sistem
Informasi dan Perangkat Lunak, Staf Administrasi Keuangan, dan Staf Teknisi.
PDE memiliki tugas pokok dan fungsi dinas yang telah ditetapkan diantaranya :
1. Tugas Pokok :
Membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyusun kebijakan
dibidang pengelolaan data elektronik. dan mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (bidang
komunikasi dan informatika).
2. Fungsi :
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan
data elektronik;
7
b. Fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (bidang komunikasi dan
informatika);
c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Subbagian Bina
Infrastruktur Jaringan, dan Subbagian Bina Sistem Informasi Dan
Perangkat Lunak.
Perbedaan mendasar fungsi secara keseluruhan antara Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dengan Bagian Pengelola Data Elektronik adalah
tujuan pengelolaan TI yang dilakukan. DISHUBKOMINFO mempunyai fungsi
sebagai pengelola TI yang berhubungan dengan masyarakat, sedangkan PDE
memiliki fungsi sebagai pengelola IT dan data elektronik kepada semua SKPD
yang ada di Kabupaten Semarang yang tidak mempunyai keterkaitan dengan
pelayanan masyarakat.
Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas
Uji validitas dilakukan terhadap 10 responden pada bagian PDE
Kabupaten Semarang dengan terlebih dahulu menghitung korelasi dengan rumus
yang dikemukakan oleh Pearson atau yang lebih dikenal dengan rumus Product
Moment Pearson (rhitung) dan menggunakan program pengolah data statistik yaitu
SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Version 20.0 dengan rumusan
rhitung > r
tabel menurut parameter tabel [8]. Uji Validitas dalam kuesioner
penelitian berfungsi untuk menguji valid atau tidaknya item instrumen penelitian.
Sebuah pernyataan dinyatakan valid apabila pertanyaan tersebut
mempunyai nilai r hitung lebih besar atau sama dengan dari r tabel, dan
pernyataan yang tidak valid tersebut nantinya akan dibuang dan tidak digunakan
dalam pencarian data kuesioner. Dalam kuesioner domain Plan and Organize
untuk PO 1 memiliki 5 pernyataan, PO 2 memiliki 5 pernyataan, PO 3 memiliki 5
pernyataan,PO 4 memiliki 5 pernyataan, PO 5 memiliki 5 pernyataan, PO 6
memiliki 3 pernyataan, PO 7 memiliki 2 pernyataan, PO 8 memiliki 5 pernyataan,
PO 9 memiliki 10 pernyataan dan PO 10 memiliki 7 pernyataan. Hasil uji validitas
untuk keseluruhan pernyataan yang berjumlah 52 pernyataan menunjukan bawha
semua pertanyaan memiliki r hitung yang lebih besar dari 0,3 sehingga semuanya
dikatakan valid.
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan
reliabel atau handal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu [9]. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan
menghitung Cronbach Alpha masing-masing instrumen. Nilai kritis instrumen
dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha nya lebih besar dari 0,60 [10]. Tabel 2
menjelaskan hasil dari uji reabilitas data yang digunakan.
8
Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Uji Reliabilitas
Variabel
Nilai Cronbach Alpha
Nilai Kritis
Keterangan
PO1.0 0.614
> 0,6 RELIABEL
PO2.0 0.663
PO3.0 0.640
PO4.0 0.732
PO5.0 0.634
PO6.0 0.625
PO7.0 0.650
PO8.0 0.674
PO9.0 0.790
PO10.0 0.630
Berdasar nilai Cronbach Alpha, maka data diatas dapat dikatakan reliabel
atau dapat dipercaya karena menunjukan angka lebih besar dari 0.6.
Evaluasi Penerapan Tata Kelola TI Berdasar Tingkat Maturitas
IT processes yang telah didapatkan menjadi dasar dalam menyusun
kuesioner. Hasil perhitungan dalam kuesioner berdasar aktivitas ini akan
menunjukan tingkat kematangan yang sudah tercapai pada kinerja PDE terhadap
tata kelola TI di Kabupaten Semarang. Hasil dari kuesioner ini dapat dilihat dalam
Tabel 3.
Tabel 3 Hasil Perhitungan Kuesioner
Sub domain 1 sampai dengan 10 yang memiliki level Managed hanya pada
sub domain ke 3 dan sub domain yang lain berada pada level Defined.
PO 1 Define a strategic IT plan terdapat pada skor 2.88 yang kemudian
dilakukan pembulatan ke atas menjadi 3 dengan tingkatan maturitas defined.