-
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
9
TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor
33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yangmenyatakan bahwa Pasal 7
huruf r Undang-Undang 8Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaMenjadi
Undang-Undang beserta Penjelasannyabertentangan dengan
Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyaikekuatan hukum mengikat, dan Pasal 7 huruf sbertentangan
dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidakdimaknai mengundurkan diri sejak calon
ditetapkanmemenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai CalonGubernur,
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, CalonWakil Bupati, Calon
Walikota, dan Calon Wakil Walikotabagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota DewanPerwakilan Daerah, atau anggota Dewan
PerwakilanRakyat Daerah;
b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor
42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yangmenyatakan bahwa Pasal 7
huruf g Undang-Undang
Nomor . . .
-
- 2 -
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
danWalikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan denganUndang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikatsecara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
dikecualikanbagi mantan terpidana yang secara terbuka dan
jujurmengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutanmantan
terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota
Menjadi Undang-Undang, bertentangan denganUndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor
46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yangmenyatakan bahwa Pasal 7
huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi
Undang-Undang, bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikatsepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak
calonditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagaiCalon
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati,Calon Wakil Bupati,
Calon Walikota, dan Calon WakilWalikota;
d. bahwa demi kepentingan bangsa dan negara dalamrangka
konsolidasi demokrasi, pada pertemuankonsultasi Pemerintah, Partai
Politik, dan PenyelenggaraPemilu tentang pelaksanaan Pemilihan
Kepala DaerahSerentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015,
telahdisepakati pokok-pokok kesepahaman berkaitan denganpersoalan
yang dihadapi oleh adanya sengketa PartaiPolitik, khususnya Partai
Golkar dan PPP, maka
disepakati . . .
-
- 3 -
disepakati untuk mencari terobosan hukum yang di satupihak tetap
berpijak pada aspek legalitas konstitusional,namun di sisi lain
terus mengupayakan kepentinganbangsa dengan mempertimbangkan asas
kemanfaatan,dan disepakati bahwa masing-masing partai tersebutakan
mencalonkan Pasangan Calon yang sama;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu mengubah Peraturan
Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimanatelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4884):
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentangPemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4801) sebagaimana telah
diubahdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5189);
5. Undang- . . .
-
- 4 -
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
101, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)sebagaimana
telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2015 (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01
Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 22 Tahun
2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015tentang
Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015tanggal 8
Juli 2015;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015tanggal 9
Juli 2015;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015tanggal 9
Juli 2015;
MEMUTUSKAN . . .
-
- 5 -
MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PENCALONAN PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKILBUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi PemilihanUmum
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, diubah sebagaiberikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi
sebagaiberikut:
Pasal 4(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikotadengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. setia kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus1945, dan Negara Kesatuan
RepublikIndonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutantingkat atas atau
sederajat;
d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahununtuk Calon
Gubernur dan Wakil Gubernurdan 25 (dua puluh lima) tahun untukCalon
Bupati dan Wakil Bupati atau CalonWalikota dan Wakil Walikota;
e. mampu secara jasmani dan rohaniberdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatanmenyeluruh dari tim dokter;
f. bagi . . .
-
- 6 -
f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan
putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap, secara
komulatifwajib memenuhi syarat sebagai berikut:1. secara terbuka
dan jujur mengemukakan
kepada publik sebagai mantan terpidana;dan
2. bukan sebagai pelaku kejahatan yangberulang.
f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan
putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap dan tidak
bersediasecara terbuka dan jujur mengemukakankepada publik sebagai
mantan terpidana,syarat yang harus dipenuhi adalah telah
selesaimenjalani pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun
sebelum dimulainya jadwalpendaftaran;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan
pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercelayang dibuktikan
dengan surat keterangancatatan kepolisian;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;j. tidak sedang memiliki
tanggungan utang
secara perseorangan dan/atau secara badanhukum yang menjadi
tanggung jawabnya yangmerugikan keuangan negara;
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan pengadilan
yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;
l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak danmemiliki laporan pajak
pribadi;
m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atauWakil Gubernur,
Bupati atau Wakil Bupati,atau Walikota atau Wakil Walikota selama
2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang
sama . . .
-
- 7 -
sama untuk Calon Gubernur atau Calon WakilGubernur, Calon Bupati
atau Calon WakilBupati dan/atau Calon Walikota atau CalonWakil
Walikota;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati
dan Walikota untukCalon Wakil Gubernur, Calon Bupati, CalonWakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon WakilWalikota;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, WakilGubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota atauWakil Walikota yang mencalonkan
diri didaerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur,penjabat Bupati
atau penjabat Walikota;
q. dihapus;r. memberitahukan pencalonannya sebagai
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, WakilBupati, Walikota atau
Wakil Walikota kepadaPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagianggota
Dewan Perwakilan Rakyat, kepadaPimpinan Dewan Perwakilan Daerah
bagianggota Dewan Perwakilan Daerah, ataukepada Pimpinan Dewan
Perwakilan RakyatDaerah bagi anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah
dan mengundurkan diri sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat,
DewanPerwakilan Daerah atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang
tidak dapat ditarikkembali sejak ditetapkan sebagai calon;
s. mengundurkan diri sebagai anggota TentaraNasional Indonesia,
Kepolisian Negara RepublikIndonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang
tidakdapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagaicalon;
t. mengundurkan diri sebagai pejabat ataupegawai pada Badan
Usaha Milik Negara atauBadan Usaha Milik Daerah yang tidak
dapatditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
u. berhenti . . .
-
- 8 -
u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota,Bawaslu, Bawaslu Provinsi, PanwasKabupaten/Kota
sebelum pembentukan PPKdan PPS.
(2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohanisebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e tidakmenghalangi penyandang
disabilitas.
(3) Dihapus.(4) Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi
pidana
penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff, dikecualikan
bagi:a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan
ringan (culpa levis);b. calon yang dipidana penjara karena
alasan
politik.(5) Dihapus.(6) Calon yang dipidana karena alasan
politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf badalah orang yang
memperjuangkan keyakinanpolitik yang memiliki tujuan kebaikan
masyarakatbanyak dan dilakukan tanpa kekerasan ataumenggunakan
senjata.
(7) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf m,
adalah sebagai berikut:a. penghitungan 2 (dua) kali masa
jabatan
dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalamjabatan yang sama,
yaitu masa jabatan pertamaselama 5 (lima) tahun penuh dan masa
jabatankedua paling singkat selama 2 (dua setengah)tahun, dan
sebaliknya;
b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksudpada huruf a, adalah
jabatan Gubernur denganGubernur, jabatan Wakil Gubernur denganWakil
Gubernur, jabatan Bupati/Walikotadengan Bupati/Walikota, dan
jabatan WakilBupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
c. 2 (dua) . . .
-
- 9 -
c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yangsama, meliputi:1.
telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam
jabatan yang sama;2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang
sama
tidak berturut-turut; atau3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang
sama di
daerah yang sama atau di daerah yangberbeda.
d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 (dua setengah)
tahun masa jabatansebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitungsejak
tanggal pelantikan sampai dengan akhirmasa jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur,atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikotadan Wakil
Walikota yang bersangkutan.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),berlaku
untuk:a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota danWakil Walikota yang
dipilih secara langsungmelalui Pemilihan, dan yang diangkat
olehDPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atauBupati dan Wakil
Bupati atau Walikota danWakil Walikota karena perubahan
namaprovinsi atau kabupaten/ kota.
(9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf n,
dengan ketentuan:a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur
untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati,calon Wakil Bupati,
calon Walikota atau calonWakil Walikota;
b. belum pernah menjabat sebagai WakilGubernur untuk calon
Bupati, calon WakilBupati, calon Walikota atau calon WakilWalikota;
dan
c. belum . . .
-
- 10 -
c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atauWalikota untuk Calon
Wakil Bupati atau CalonWakil Walikota.
(10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf o,
berlaku bagi:a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupatiatau Wakil Bupati,
Walikota atau WakilWalikota di kabupaten/kota lain;
b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau WakilWalikota yang
mencalonkan diri sebagaiGubernur atau Wakil Gubernur di provinsi
yangsama;
c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau WakilWalikota yang
mencalonkan diri sebagaiGubernur atau Wakil Gubernur di provinsi
lain;
d. Gubernur atau Wakil Gubernur yangmencalonkan diri sebagai
Gubernur atau WakilGubernur di provinsi lain.
(11) Dihapus.(12) Dihapus.(13) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyisebagai
berikut:
Pasal 8(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menetapkan persyaratanpencalonan berupa jumlah
dukungan danpersebarannya bagi Pasangan Calon perseorangandengan
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atauKeputusan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat(1), didasarkan pada data agregat
kependudukan perkecamatan dari Kementerian yang
menyelenggarakan . . .
-
- 11 -
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri yang
disampaikan kepada KPU.
3. Ketentuan huruf b dan huruf f ayat (2) Pasal 20 diubah,di
antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu)ayat,
yakni ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal20 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan ketentuanPasal 20 ditambahkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (9)sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20(1) PPS melakukan penelitian administrasi dan
faktual
paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerimadokumen
dukungan Pasangan Calon perseorangansebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) danayat (2).
(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1)
mencakup:a. penelitian keabsahan surat dukungan pada
formulir Model B.1-KWK Perseorangan;b. penelitian kesesuaian
antara nama, Nomor
Induk Kependudukan dan alamat pendukungpada formulir Model
B.1-KWK Perseorangandengan fotokopi identitas
kependudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukungdengan daerah
Pemilihan;
d. penelitian kelengkapan lampiran dokumendukungan;
e. penelitian kesesuaian alamat pendukungdengan wilayah
administrasi PPS;
f. penelitian identitas kependudukan untukmemastikan pemenuhan
syarat usiapendukung dan/atau status perkawinan.
(3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangantidak
ditandatangani di atas materai oleh PasanganCalon perseorangan,
sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, dukungan dinyatakan
belum
memenuhi . . .
-
- 12 -
memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkandukungan.
(3a) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belummemenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat(3) pada formulir Model BA.3.1-KWK
Perseorangan,tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
(4) Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung padaformulir
Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuaidengan fotokopi identitas
sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b, dukungan tersebut
dicoretdan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengandaerah
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c dukungan
tersebut dicoret dandinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWKPerseorangan tidak
dilengkapi dengan fotokopiidentitas kependudukan sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret
dandinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6a) Dalam hal fotokopi identitas kependudukansebagaimana
dimaksud pada ayat (6) telah habismasa berlakunya, tetap dinyatakan
memenuhisyarat administrasi dan ditindaklanjuti denganpenelitian
faktual.
(7) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai denganwilayah
administrasi PPS, sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf e,
dukungan tersebut dicoret dandinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi
dapatdigunakan oleh Pasangan Calon perseorangan padamasa perbaikan
dengan memindahkan dukungantersebut sesuai dengan desa atau
sebutanlain/kelurahan.
(8) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinansebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf fdinyatakan tidak sesuai, dukungan
tersebut dicoretdan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(9) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWKPerseorangan terdapat
Anggota Tentara Nasional
Indonesia . . .
-
- 13 -
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia danPegawai
Negeri Sipil yang memberikan dukungan,dukungan tersebut dicoret dan
diberikan keteranganbahwa yang bersangkutan adalah Anggota
TentaraNasional Indonesia, Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan
Pegawai Negeri Sipil.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1
(satu)ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat
(9)disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b)sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23(1) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara
mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yangtelah dinyatakan
memenuhi syarat administratifuntuk mencocokkan kebenaran nama,
alamatpendukung, dan dukungannya kepada PasanganCalon.
(2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenarandukungannya,
dukungan yang bersangkutandinyatakan sah dan memenuhi syarat.
(2a) Dalam hal pendukung yang tercantum dalamformulir Model
BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidakterdapat tanda tangan Pasangan
Calon perseorangandan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20ayat (3), menyatakan kebenaran dukungannya,Pasangan Calon
perseorangan membubuhkan tandatangan pada formulir BA.3.1-KWK
Perseoranganyang diserahkan pada masa perbaikan
syaratpencalonan.
(3) Dalam hal pendukung menyatakan tidakmemberikan dukungannya,
pendukung mengisiformulir Model B.3KWK Perseorangan, dannamanya
dicoret dari daftar dukungan.
(4) Dalam hal pendukung menyatakan tidakmemberikan dukungannya,
tetapi yangbersangkutan tidak bersedia mengisi formulir
ModelB.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetapdinyatakan sah.
(5) Dalam . . .
-
- 14 -
(5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarikdukungan
kepada Pasangan Calon pada tahapverifikasi faktual, dukungan
dimaksud tetapdinyatakan sah.
(6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapatditemui atau
alamat tempat tinggal pendukung tidakditemukan, PPS memberikan
catatan pada kolomketerangan.
(7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yangmeragukan,
PPS dapat meminta pendukung untukmenunjukkan identitas kependudukan
yang asli.
(8) Dalam hal terdapat pendukung memberikandukungan kepada lebih
dari 1 (satu) PasanganCalon, PPS menanyakan kepada
pendukungkepastian dukungannya terhadap 1 (satu) PasanganCalon dan
pendukung membubuhkan tandatangan/cap jempol terhadap Pasangan
Calon yangdidukung, dan mencoret nama pendukung dalamdaftar nama
pendukung dari Pasangan Calon yangtidak didukung.
(8a) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tandatangan atau cap
jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan
kebenarandukungannya, dukungan dinyatakan sah dandiwajibkan
membubuhkan tanda tangan atau capjempol pada kolom tanda tangan
atau cap jempol.
(8b) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tandatangan atau cap
jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan
tidakmendukung serta bersedia atau tidak bersediamengisi formulir
Model B.3-KWK Perseorangan,dukungan dinyatakan tidak memenuhi
syarat dandicoret dari daftar dukungan.
(9) PPS dan/atau petugas penelitian faktualsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memintakepala desa atau sebutan lain/lurah
setempat untukmenandatangani formulir Model B.1-KWKPerseorangan dan
membubuhkan cap/stempel desaatau sebutan lain/kelurahan di atas
tanda tangan.
(10) PPS . . .
-
- 15 -
(10) PPS dan/atau petugas penelitian faktual
wajibmendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyisebagai
berikut:
Pasal 32(1) Pasangan Calon perseorangan atau salah satu
calon
perseorangan yang mengundurkan diri pada masapenelitian
administrasi dan faktual dukungan ditingkat PPS sampai dengan
rekapitulasi jumlahdukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi
syaratdan tidak dapat diganti dengan calon lain.
(2) Pasangan Calon atau salah satu calon perseoranganyang
mengundurkan diri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), tidak dapat
diusulkan sebagaiPasangan Calon atau calon oleh Partai Politik
atauGabungan Partai Politik.
(3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap ataumeninggal
dunia pada masa penelitian faktualdukungan sampai dengan
rekapitulasi jumlahdukungan, dapat diganti dengan calon baru
palinglama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangantetap atau
meninggal dunia.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota mengumumkan
calon penggantisebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepadamasyarakat.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan
paling lama 2 (dua) hari sejak masapenggantian calon berakhir.
(6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan ataumenarik
dukungannya sampai dengan 3 (tiga) harisebelum penetapan Pasangan
Calon pesertaPemilihan.
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota melakukan
penelitian persyaratanpencalonan dan persyaratan calon paling lama
3(tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
6. Ketentuan . . .
-
- 16 -
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 ditambah 7 (tujuh) ayat,sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36(1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri
tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusatsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1)masih dalam proses penyelesaian sengketa
dipengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota
menerima pendaftaran PasanganCalon berdasarkan keputusan terakhir
dari Menteritentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketasebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapatpenetapan pengadilan mengenai
penundaanpemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIPAceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapatmenerima pendaftaran Pasangan
Calon sampaidengan adanya putusan yang telah mempunyaikekuatan
hukum tetap dan ditindaklanjuti denganpenerbitan keputusan dari
Menteri tentangpenetapan kepengurusan Partai Politik.
(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketasebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terdapatputusan yang telah mempunyai
kekuatan hukumtetap dan kepengurusan Partai Politik yangbersengketa
melakukan kesepakatan perdamaianuntuk membentuk 1 (satu)
kepengurusan PartaiPolitik sesuai peraturan perundang-undangan,
KPUProvinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kotamenerima pendaftaran
Pasangan Calon berdasarkankeputusan terakhir dari Menteri tentang
penetapankepengurusan Partai Politik hasil
kesepakatanperdamaian.
(4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untukmembentuk 1 (satu)
kepengurusan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
tercapai,sambil menunggu putusan pengadilan yangberkekuatan hukum
tetap, Partai Politik dari 2 (dua)kepengurusan hasil
Muktamar/Munas/Kongres
dapat . . .
-
- 17 -
dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu)Pasangan Calon yang
sama.
(5) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkatprovinsi
atau kabupaten/kota hanya terdapat 1(satu) kepengurusan, Pengurus
Partai Politik ditingkat pusat menuangkan dalam surat
pernyataankeberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkattersebut.
(6) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkatprovinsi
atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua)kepengurusan, masing-masing
pengurus PartaiPolitik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yangsama
sesuai dengan persetujuan Partai Politik ditingkat pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkatprovinsi
atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua)kepengurusan dan bergabung
dengan Partai Politiklain, masing-masing pengurus Partai Politik
tersebutmengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang samapada Gabungan
Partai Politik yang sama sesuaidengan persetujuan Partai Politik di
tingkat pusatsebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Apabila pengurus Partai Politik sebagaimanadimaksud pada
ayat (4), mengajukan PasanganCalon yang berbeda dan/atau
mengusulkanPasangan Calon yang sama tetapi pada GabunganPartai
Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menolakpendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
(9) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telahberkekuatan
hukum tetap, pelayanan terhadappeserta Pemilihan dan Partai Politik
atau GabunganPartai Politik pengusung berpedoman pada
putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap danditindaklanjuti
dengan keputusan Menteri.
(10) Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saatadanya
putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, dinyatakan tetap
sah dan PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik tidak
dapatmenarik pengajuan Pasangan Calonnya.
7. Ketentuan . . .
-
- 18 -
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyisebagai
berikut:
Pasal 38(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
tingkat
provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernurdan Wakil Gubernur
kepada KPU Provinsi/KIP Acehdan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politiktingkat kabupaten/kota mendaftarkan PasanganCalon Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota danWakil Walikota kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kotaselama masa pendaftaran sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 37 ayat (3).
(2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimanadimaksud pada
ayat (1), Partai Politik atauGabungan Partai Politik wajib
memenuhipersyaratan:a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);b.
menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat tentang persetujuan PasanganCalon dan dokumen
syarat calon; dan
c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politiktingkat pusat
tentang kepengurusan PartaiPolitik tingkat provinsi dan/atau
kepengurusanPartai Politik tingkat kabupaten/kota.
(3) Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan dirikepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota selama masa
pendaftaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik danPasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) wajib hadir
pada saat pendaftaran.
(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik atau
salah seorang Calon atau PasanganCalon atau Pasangan Calon
perseorangan tidakdapat hadir pada saat pendaftaran
sebagaimanadimaksud pada ayat (4), Partai Politik atauGabungan
Partai Politik atau Pasangan Calon,
Pasangan . . .
-
- 19 -
Pasangan Calon perseorangan tidak dapatmelakukan pendaftaran,
kecuali ketidakhadirantersebut disebabkan oleh halangan yang tidak
dapatdihindari yang dibuktikan dengan surat keterangandari instansi
yang berwenang.
8. Ketentuan huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y ayat
(1)Pasal 42 diubah, serta huruf f, huruf g, dan huruf i ayat(1)
Pasal 42 dihapus, diantara huruf x dan huruf y ayat(1) Pasal 42
disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf x1,sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 hurufa yang wajib
disampaikan kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
terdiri atas:a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik atau para PimpinanPartai Politik yang
bergabung sesuai dengantingkatannya menggunakan formulir Model
B-KWK Parpol beserta lampirannya;
b. surat pencalonan yang ditandatangani olehPasangan Calon
perseorangan menggunakanformulir Model B-KWK Perseorangan
besertalampirannya;
c. surat pernyataan yang dibuat danditandatangani oleh Bakal
Calon, sebagai buktipemenuhan persyaratan calon sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, hurufb, huruf m, huruf n, huruf o,
huruf p, huruf r,huruf s, huruf t dan huruf u menggunakanformulir
Model BB.1- KWK;
d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud padahuruf c
dilengkapi:1. tanda terima penyerahan surat pengajuan
pengunduran diri bagi Bakal Calon yangberstatus Gubernur, Wakil
Gubernur,Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota . . .
-
- 20 -
Walikota yang mencalonkan diri di daerahlain; dan
2. surat keterangan bahwa pengunduran dirisedang dalam proses
bagi Bakal Calonyang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur,Bupati,
Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota yang mencalonkan diri di
daerahlain.
e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud padahuruf c
dilengkapi:1. surat pemberitahuan pencalonan bagi
Bakal Calon yang berstatus sebagaianggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggotaDewan Perwakilan Daerah, dan anggotaDewan Perwakilan
Rakyat Daerah; dan
2. tanda terima penyampaian suratpemberitahuan pencalonan
dariSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,
dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.
f. dihapus;g. dihapus;h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud
pada
huruf c dilengkapi keputusan pemberhentiandari pejabat berwenang
bagi Bakal Calon yangberstatus sebagai Anggota KPU, KPUProvinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
PanwasKabupaten/Kota;
i. dihapus;j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai
kekuatan hukum tetap daripengadilan negeri yang wilayah
hukumnyameliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagaibukti pemenuhan
persyaratan calonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf
g;
k. surat . . .
-
- 21 -
k. surat keterangan catatan kepolisian yangmenerangkan Bakal
Calon pernah/tidak pernahmelakukan perbuatan tercela
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yangdikeluarkan
oleh:1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur; atau2. Kepolisian Resor untuk
Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikotadan Wakil Walikota;
yang wilayah kewenangannya meliputi tempattinggal Bakal Calon
yang bersangkutan;
l. surat tanda terima penyerahan laporan hartakekayaan
penyelenggara negara dari instansiyang berwenang memeriksa laporan
hartakekayaan penyelenggara negara sebagai buktipemenuhan
persyaratan calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
i;
m. surat keterangan tidak sedang memilikitanggungan hutang
secara perseorangandan/atau secara badan hukum yang menjaditanggung
jawabnya yang merugikan keuangannegara dari pengadilan negeri yang
wilayahhukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calonsebagai bukti
pemenuhan persyaratan calonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf j;
n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailitberdasarkan
putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap
daripengadilan niaga atau pengadilan tinggi yangwilayah hukumnya
meliputi tempat tinggalBakal Calon sebagai bukti
pemenuhanpersyaratan calon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat
(1) huruf k;
o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)atas nama Bakal
Calon, tanda terimapenyampaian Surat Pemberitahuan TahunanPajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas . . .
-
- 22 -
atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima)tahun terakhir atau
sejak Bakal Calon menjadiwajib pajak, dan tanda bukti tidak
mempunyaitunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak(KPP) tempat
Bakal Calon yang bersangkutanterdaftar, sebagai bukti pemenuhan
persyaratancalon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf
l;
p. daftar riwayat hidup yang dibuat danditandatangani oleh Bakal
Calon dan PimpinanPartai Politik atau para Pimpinan GabunganPartai
Politik bagi Bakal Calon yang diusulkanoleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik,dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi
BakalCalon Perseorangan menggunakan formulirModel BB.2-KWK;
q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar
(STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansiyang berwenang,
sebagai bukti pemenuhanpersyaratan calon sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c;
s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calonmengacu pada
Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Daerah yang
ditandatanganiPasangan Calon;
t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,kabupaten/kota,
dan/atau kecamatan;
u. rekening khusus dana kampanye sebagaimanadimaksud dalam Pasal
39 huruf h bagiPasangan Calon yang diusulkan oleh PartaiPolitik
atau Gabungan Partai Politik;
v. rekening khusus dana kampanye sebagaimanadimaksud dalam Pasal
39 huruf i bagiPasangan Calon perseorangan;
w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4cm x 6 cm
berwarna sebanyak 4 (empat) lembardan hitam putih sebanyak 4
(empat) lembar,serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2
cm . . .
-
- 23 -
cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua)lembar beserta
softcopy.
x. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjarasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf f wajib menyerahkan:1. surat
pernyataan sebagai mantan
narapidana yang secara terbuka dan jujurmengemukakan kepada
publik sebagaimantan terpidana dan bukti dimuat padasurat kabar
lokal/nasional; dan
2. surat keterangan yang menyatakan bahwaCalon yang bersangkutan
bukan sebagaipelaku kejahatan yang berulang dari:a) Kepolisian
Daerah untuk Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;atau
b) Kepolisian Resor untuk PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati,
sertaWalikota dan Wakil Walikota.
x1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjaradan tidak
bersedia secara terbuka dan jujurmengemukakan kepada publik sebagai
mantanterpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf
f1, wajib menyerahkan suratketerangan telah selesai menjalani
pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelumdimulainya
jadwal pendaftaran dari kepalalembaga pemasyarakatan;
y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karenakealpaan ringan
(culpa levis) dan/atau alasanpolitik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4ayat (4) huruf a dan huruf b wajib menyerahkansurat
keterangan dipidana karena kealpaanringan (culpa levis) dan/atau
alasan politikberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh
kekuatan hukum tetap daripengadilan negeri yang menjatuhkan
putusan.
(2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannyasebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibubuhi . . .
-
-24-
dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinanatau para Pimpinan
Partai Politik yang bergabungdan dibubuhi cap basah Partai Politik
sesuai dengansurat keputusan kepengurusan Partai Politik
yangsah.
(3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannyasebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b,dibubuhi tanda tangan asli/basah
oleh BakalPasangan Calon perseorangan."
9. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan I (satu)
pasal,yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasd.42A(1) Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2
(dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 36 ayat (4) menyerahkankeputusan persetujuan Pasangan Calon
kepadapengunrs Partai Politik tingkat provinsi ataukabupaten/
kota.
(2) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkatprovinsi
atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua)kepengurusan, masing-masing
pengurus PartaiPolitik tingkat pusat menyerahkan
keputusanpersetujuan Pasangan Calon kepada masing-masingpengurus di
tingkat provinsi atau kabupaten/kotatersebut.
(3) Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusanPartai
Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kotasebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21menyerahkan dokumen persyaratan
pencalonan danpersyaratan Pasangan Calon kepada KPUProvinsi/KlP
Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.(4) Dalam hal pengums Partai
Politik atau 2 (dua)kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
ataukabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bergabung
dengan Partai politik lain, GabunganPartai Politik tersebut
menyerahkan dokumenpersyaratan pencalonan dan persyaratan
calonkepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/ Kota.
(5) Dokumen
-
- 25 -
(5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratancalon yang
wajib disampaikan pengurus PartaiPolitik atau Gabungan Partai
Politik tingkat provinsiatau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP
Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4) terdiri atasdokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42
ayat(1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampaidengan huruf f,
dilengkapi dengan:a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan
Partai
Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua)kepengurusan tentang
persetujuan PasanganCalon menggunakan formulir Model
B.1-KWKParpol;
b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu)kepengurusan di tingkat
provinsi ataukabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat
(5).
(6) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratancalon yang
wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusanPartai Politik tingkat
provinsi atau kabupaten/kotaatau Gabungan Partai Politik kepada
KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotasebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)terdiri atas dokumen sebagaimana
dimaksud dalamPasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:a. 2
(dua) dokumen Surat Pencalonan yang
masing-masing ditandatangani oleh pimpinanmasing-masing pengurus
Partai Politik yangmempunyai 2 (dua) kepengurusan atau parapimpinan
Partai Politik yang bergabungmenggunakan formulir Model B-KWK
Parpol;
b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan PartaiPolitik tingkat
pusat yang mempunyai 2 (dua)kepengurusan tentang persetujuan
PasanganCalon menggunakan formulir Model B.1-KWKParpol;
c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatanyang
masing-masing ditandatangani olehpimpinan masing-masing pengurus
PartaiPolitik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusanatau para pimpinan
Partai Politik yang
bergabung . . .
-
- 26 -
bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calonmenggunakan formulir
Model B.2-KWK Parpol;
d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatanyang
masing-masing ditandatangani olehpimpinan masing-masing pengurus
PartaiPolitik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusanatau para pimpinan
Partai Politik yangbergabung dengan Pasangan Calon untukmengikuti
proses Pemilihan menggunakanformulir Model B.3-KWK Parpol;
e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yangmasing-masing
ditandatangani oleh pimpinanmasing-masing pengurus Partai Politik
yangmempunyai 2 (dua) kepengurusan atau parapimpinan Partai Politik
yang bergabung yangmenyatakan visi, misi, dan program PasanganCalon
sesuai dengan Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Daerah,
ditandatanganioleh Pimpinan Partai Politik atau GabunganPartai
Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yangdibuka oleh Partai
Politik atau Gabungan PartaiPolitik atas nama calon dan spesimen
tandatangan sesuai kesepakatan;
g. 1 (satu) berkas dokumen administrasipersyaratan Bakal Calon
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44dan Pasal 45
berlaku mutatis mutandis untukpemenuhan dokumen persyaratan
pencalonan danpersyaratan calon yang disetujui pencalonannya
olehPartai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2
(dua)kepengurusan.
10. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu)
pasal,yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51A(1) Apabila dalam proses penelitian persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal47, surat
keterangan catatan kepolisian terdapat
catatan . . .
-
- 27 -
catatan masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukanklarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan
PengadilanNegeri untuk memastikan adanya putusan yangberkekuatan
hukum tetap.
(2) Dalam hal sudah terdapat putusan yangberkekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksudpada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIPKabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke
LembagaPemasyarakatan untuk memperoleh informasibahwa yang
bersangkutan:a. pernah dipidana penjara; ataub. telah selesai
menjalani pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwalpendaftaran.
11. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi
sebagaiberikut:
Pasal 68(1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atauDewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Anggota TentaraNasional Indonesia, Kepolisian Negara
RepublikIndonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajibmenyampaikan
keputusan pejabat yang berwenangtentang pemberhentian sebagai
Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atauDewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota TentaraNasional Indonesia,
Kepolisian Negara RepublikIndonesia, dan Pegawai Negeri Sipil
kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotapaling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkansebagai calon.
(2) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat ataupegawai pada
Badan Usaha Milik Negara atau BadanUsaha Milik Daerah wajib
menyampaikan keputusanpejabat yang berwenang tentang pemberhentian
dariBadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha MilikDaerah kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP . . .
-
- 28 -
KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak
ditetapkan sebagai calon.
(3) Calon yang tidak menyampaikan keputusansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2),dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, ayat (2)dan
ayat (3) Pasal 89 dihapus, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 89(1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran
Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) PasanganCalon atau tidak
ada Pasangan Calon yangmendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIPKabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaranPasangan Calon
paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Dihapus.(3) Dihapus.(4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya
perpanjangan
masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) PasanganCalon atau
tidak ada Pasangan Calon yangmendaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota
menetapkan keputusan penundaanseluruh tahapan dan Pemilihan
diselenggarakanpada Pemilihan serentak berikutnya.
13. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu)
pasal,yakni Pasal 89A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89A(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian
perbaikan
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidakada atau hanya
1 (satu) Pasangan Calon yangmemenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP
Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali
pendaftaran . . .
-
- 29 -
pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga)hari.
(2) Pasangan Calon yang telah ditolak atau telahdinyatakan tidak
memenuhi persyaratan tidak dapatdiusulkan dalam pendaftaran
sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaankembali masa
pendaftaran hanya terdapat 1 (satu)Pasangan Calon atau tidak ada
Pasangan Calonyang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat(1), KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota menetapkan keputusan
penundaanseluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakanpada
Pemilihan serentak berikutnya.
14. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi
sebagaiberikut:
Pasal 91(1) Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai
peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 88 ayat (1)
mengakibatkan jumlah PasanganCalon kurang dari 2 (dua) pasangan,
KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamenunda pelaksanaan
penetapan Pasangan Calonpeserta Pemilihan.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan
dengan Keputusan KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota membuka
kembali pendaftaranPasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(4) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
mengakibatkan tahapan pemungutan suaratidak dapat dilaksanakan
secara serentak pada hariyang sama, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIPKabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaanseluruh tahapan
dan Pemilihan diselenggarakanpada Pemilihan serentak
berikutnya.
15. Ketentuan . . .
-
- 30 -
15. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi
sebagaiberikut:
Pasal 92(1) Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon
yang
berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapanpemungutan suara
tidak dapat dilaksanakan padahari pemungutan suara yang telah
ditentukan, KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamenunda
pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
(2) Dihapus.(3) Dihapus.(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP
Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaanseluruh tahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan Pemilihan diselenggarakan
pada Pemilihanserentak berikutnya.
16. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu)
pasal,yakni Pasal 97A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 97A(1) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar
akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelarkeagamaan pada
dokumen persyaratan pencalonandan syarat calon.
(2) Pencantuman gelar akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan fotokopiijazah yang telah dilegalisir.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah, sehingga
berbunyisebagai berikut:
Pasal 103(1) Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir
untuk
keperluan pencalonan, sebagaimana tercantumdalam Lampiran
Peraturan ini yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
(2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluanpencalonan
Pemilihan pada daerah yang berstatus
khusus . . .
-
- 31 -
khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalamPasal 101, dapat
disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan
ayat (2), dilaksanakan oleh SekretariatKPU Provinsi/KIP Aceh atau
Sekretariat KPU/KIPKabupaten/Kota.
Pasal IIPeraturan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Juli 2015KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM,
ttd
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakartapada tanggal 14 Juli 2015MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLYBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 1057
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal KPUKepala Biro
Hukum
Nur Syarifah
-
LAMPIRAN IPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 12 TAHUN
2015TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISIPEMILIHAN UMUM NOMOR 9
TAHUN 2015TENTANG PENCALONAN PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATIDAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTADAN WAKIL WALIKOTA
JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA
1. Model BB.1.KWK : Surat Pernyataan Calon Gubernur dan
WakilGubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikotadan Wakil
Walikota;
2. Model BB.2-KWK : Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan
WakilGubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikotadan Wakil
Walikota;
3. Model BB.3 -KWK : Surat Pernyataan Pengunduran Diri;4. Model
BA.2-KWK
Perseorangan: Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalamPemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupatidan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota
5. Model BA.3.1-KWKPerseorangan
: Berita Acara Hasil Penelitian AdministrasiTerhadap Dokumen
Dukungan Pasangan CalonPerseorangan dalam Pemilihan Gubernur
danWakil Gubernur/Bupati dan WakilBupati/Walikota dan Wakil
Walikota oleh PanitiaPemungutan Suara
6. Model BA.3.2-KWKPerseorangan
: Berita Acara Hasil Penelitian Faktual TerhadapDukungan
Pasangan Calon Perseorangan dalamPemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupatidan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikotaoleh
Panitia Pemungutan Suara;
7. Model BA.4-KWKPerseorangan
: Rekapitulasi Dukungan Pasangan CalonPerseorangan dalam
Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur/Bupati dan
WakilBupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkatkecamatan
8. Model BA.5-KWKPerseorangan
: Rekapitulasi Dukungan Pasangan CalonPerseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan
-
-2-
Wakil Gubernur/Bupati dan WakilBupati/Walikota dan Wakil
Walikota di tingkatkabupaten/kota
9. Model BA.6-KWKPerseorangan
: Rekapitulasi Dukungan Pasangan CalonPerseorangan dalam
Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur di tingkat provinsi
10. Lampiran Model BA.HPKWK : Lampiran Berita Acara Hasil
PenelitianPersyaratan Administrasi Dokumen PersyaratanPencalonan
dan Persyaratan Calon dalamPemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupatidan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
11. Lampiran Model BA.HPPerbaikan-KWK
: Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian PerbaikanPersyaratan
Administrasi Dokumen PersyaratanPencalonan dan Persyaratan Calon
dalamPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupatidan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
12. Lampiran Model TT.1-KWK : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
PasanganCalon Gubernur Dan Wakil Gubernur/BupatiDan Wakil
Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota
13. Lampiran Model TT.2-KWK : Lampiran Tanda Terima Dokumen
PerbaikanPasangan Calon Gubernur Dan WakilGubernur/Bupati Dan Wakil
Bupati/ WalikotaDan Wakil Walikota
-
SURAT PERNYATAANCALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)
Yang bertanda tangan di bawah ini :a. Nama :
................................................................................b.
NIK :
................................................................................c.
Jenis kelamin :
................................................................................d.
Pekerjaan :
................................................................................e.
Tempat dan tanggal :
......................................................./ .tahun
lahir/umurf. Alamat tempat tinggal :
................................................................................
.................................................................................menyatakan
dengan sebenarnya bahwa saya:A. UMUM1. bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau
WakilGubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau
WakilWalikota*).................................;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*),
Bupatiatau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*)
selama 2 (dua)kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:a. Gubernur untuk Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;b. Wakil
Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, atau Calon Wakil Walikota; danc. Bupati atau Walikota
untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Walikota;6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati, atau penjabat
Walikota;B. KHUSUS**)
1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yangtelah berkekuatan hukum tetap, dan
a. secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada
publiksebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan
CONTOH MODELBB.1-KWK
-
2yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yangdimuat
pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangandari
Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); atau
b. tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan
kepadapublik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai
menjalanipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
dimulainyajadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan
telahselesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahunsebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala
lembagapemasyarakatan.
2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, WakilBupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan
diri di daerah lainsejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat
pendaftaran melampirkanfotokopi surat permohonan pemberhentian dari
jabatan dan salinan suratketerangan bahwa permohonan berhenti dari
jabatan telah diterima danpemberhentianya sedang dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabatyang berwenang, serta akan menyampaikan
surat keputusanpemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang palinglambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon
peserta Pemilihan.
3. memberitahukan pencalonan saya selaku anggota
AnggotaDPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai
Gubernur/WakilGubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil
Walikota*) denganmelampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada
PimpinanDPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai
AnggotaDPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan surat
KeputusanPemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan
calon pesertapemilihan.
4. mengundurkan diri sebagaia. Pegawai Negeri Sipilb. Anggota
Tentara Nasional Indonesia,c. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
ataud. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerahsejak ditetapkan sebagai calon, dan
menandatangani surat pernyataanpengunduran diri secara tertulis
pada saat ditetapkan sebagai pasangancalon peserta Pemilihan dan
akan menyampaikan surat KeputusanPemberhentian yang ditandatangani
pejabat yang berwenang paling lambat60 (enam puluh) hari setelah
penetapan calon/pasangan calon pesertapemilihan.
-
35. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIPKabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kotasebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan
keputusanpemberhentian dari pejabat berwenang.
6. memberitahukan pencalonan saya selaku:a. Kepala Desa bahwa
saya mencalonkan diri sebagai
Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/WakilWalikota*) dengan menyampaikan surat
pemberitahuanpencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
yangdibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
b. Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri
sebagaiGubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/WakilWalikota*) dengan menyampaikan surat
pemberitahuanpencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan
tandaterima pemberitahuan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
untukdigunakan sebagaimana mestinya.
, ..............Yang membuat pernyataan,Calon
Gubernur/WakilGubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)
.Keterangan:*) pilih salah satu.**) beri tanda [ ] pada kotak
yang tersedia jika sesuai.
MATERAI
-
DAFTAR RIWAYAT HIDUPCALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)
A. Data Pribadi
Nama LengkapTempat/Tanggal LahirNIKUsiaAlamat Tempat Tinggal
EmailJenis Kelamin Laki-laki/Perempuan *)Status Perkawinan
Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)AgamaNPWPHobiMoto Hidup
B. Riwayat Pendidikan **)
Pendidikan FormalJenjang Institusi Tahun (masuk lulus)
Pendidikan InformalJenjang Institusi Tahun
C. Pengalaman Pekerjaan **)
Jabatan Institusi Tahun
MODEL BB.2 -KWK
-
D. Pengalaman Organisasi **)
Jabatan Institusi Tahun
E. Publikasi **)
F. Penghargaan **)
Nama Penghargaan Institusi Tahun
G. Data Keluarga
Hubungan Keluarga Nama PekerjaanIstri/SuamiJumlah AnakAnak 1.
...
2. ...3. dst ...
H. Lain-lain: .........Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
,..
Yang Membuat pernyataan,Calon Gubernur/Wakil Gubernur/
Bupati/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
()
Judul Tahun Terbit
Materai
-
Mengetahui***),DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
*)Provinsi/Kabupaten/Kota*) .
Yang Mengajukan Pasangan CalonPartai
........................................
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atauSebutan lain*) Sebutan
lain*)
(...........................................)
(...........................................)
Yang Mengajukan Pasangan CalonPartai
........................................
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atauSebutan lain*) Sebutan
lain*)
(...........................................)
(...........................................)
Yang Mengajukan Pasangan CalonPartai
........................................
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atauSebutan lain*) Sebutan
lain*)
(...........................................)
(...........................................)
Keterangan :*) coret yang tidak perlu**) dimulai dari tahun yang
lebih awal***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai
Politik/Gabungan Partai Politik
Cap
Cap
Cap
-
SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI *)
Yang bertanda tangan di bawah ini :a. Nama :
.............................................................................b.
NIK :
.............................................................................c.
NIP/NRP Anggota TNI/ :
.............................................................................
POLRI/NA DPR/DPD/DPRD*)
d. Golongan/Pangkat :
.............................................................................e.
Jenis kelamin :
.............................................................................f.
Tempat dan tanggal :
..................................................../ .tahun
lahir/umurg. Alamat tempat tinggal
:..............................................................................
................................................................................menyatakan
dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/WakilGubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota sampai saat inimasih
berstatus sebagai :
a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)b.
Pegawai Negeri Sipil.c. Anggota Tentara Nasional Indonesia,d.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataue. Pejabat atau
Pegawai BUMN/BUMD **)
dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia
mengundurkan diridan tidak akan menarik kembali pengunduran diri
saya serta menyerahkanSurat Keputusan Pemberhentian yang
ditandatangani oleh pejabat yangberwenang paling lambat 60 (enam
puluh) hari setelah ditetapkan sebagaipasangan calon peserta
pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati,
Walikota/Wakil Walikota.**)
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
untukdigunakan sebagaimana mestinya.
, ..............
.
Keterangan:*) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS,
Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau
Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri.**) pilih salah
satu.
MATERAI
MODEL BB.3 -KWK
-
BERITA ACARAHASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGANPASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan
............... Tahun duaribu ...................... bertempat di,
KPU Provinsi/KIP Aceh*)atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
................................. telah melaksanakanpenelitian
dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan
CalonPerseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
WakilBupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
......................................... atas nama :1. Calon
Gubernur/Bupati/Walikota *):
.....................................................................................................................2.
Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
...............................................................................
.....................................
.Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Provinsi/KIP
Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan penelitian
terhadap dugaankegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Gubernur dan WakilGubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota*), yaitu:1. Satu orang memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon; atau2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu)
kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;Hasil penelitian dugaan kegandaan
dukungan sebagaimana dimaksud di
atas adalah sebagai berikut :1. Jumlah pendukung yang diajukan
Pasangan Calon Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
danWakil Walikota*) sebanyak ...................... orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebanyak......................... orang, dan tetap dinyatakan
mendukung tetapi
MODEL BA.2-KWKPERSEORANGAN
-
2selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap
yangbersangkutan oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calonperseorangan sebanyak ............ orang, dan
selanjutnya dukungan yangbersangkutan hanya dihitung 1 (satu)
dukungan;
4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi
syaratsetelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda
yanghanya dihitung 1 (satu). dukungan (No. 1 No. 3)
sebanyak........................... orang;
Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap,
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Provinsi/KIPAceh.Berita Acara disusun masing-masing:1. 1 (satu)
rangkap disampaikan kepada pasangan calon;2. 1 (satu) rangkap
disampaikan kepada PPK;3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS
;4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan5. untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap
disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);
KPU Provinsi ../KIP Aceh*) atauKPU/KIP Kabupaten/Kota*) ..
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN1. Ketua2. Anggota3. Anggota4.
Anggota5. Anggota6. Khusus KIP Aceh Anggota7. Khusus KIP Aceh
AnggotaKeterangan :*) pilih salah satu
-
BERITA ACARAHASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN
DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan
............... Tahun duaribu ...................... bertempat
di.., Panitia Pemungutan Suara(PPS) telah melaksanakan penelitian
administrasi terhadap jumlah dukunganPasangan Calon Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati danWakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota*) ......................................... atasnama
:1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
...................................................................................................................2.
Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....................................................................................................................Dalam
penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :a. meneliti keabsahan
surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan
alamat pendukung pada
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi
identitaskependudukan;
c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah
pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota danWakil Walikota;
d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;e. meneliti
kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;f.
meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan
syarat
usia pendukung;Hasil penelitian administrasi dukungan calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS
adalahsebagaimana terinci dalam tabel berikut :
CONTOH MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN
-
2TABEL IHASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN
No Uraian JumlahBMS TMS1 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum
memenuhi syarat karena tidak
terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai
........2 Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK
yang
bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan
(Formulir ModelB.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas
kependudukan ........
3 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitaskependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah
pemilihan ........
4 Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi
identitaskependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan
(Formulir ModelB.1-KWK Perseorangan) ........
5 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitaskependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah
administrasi PPS ........
6 Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat karenatidak memenuhi syarat usia atau syarat status
pekerjaan sebagai PNS, AnggotaTNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS,KPPS, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan
........Jumlah ........ ........
Keterangan:BMS : Belum Memenuhi SyaratTMS : Tidak Memenuhi
Syarat
TABEL IIKESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS
No Uraian Jumlah (orang)1 Jumlah Dukungan berdasarkan hasil
penelitian terhadap dugaan
kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran FormulirModel
BA.2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masingdesa
...........................
2 Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan
WakilGubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota*)yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
...........................
3 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat(BMS)
dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib
dilakukanperbaikan pada masa perbaikan
...........................
4 Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan
WakilGubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota*)yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil
penelitianadministrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)
...........................
Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing
rangkapditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.
-
3Berita Acara disampaikan masing-masing:1. 1 (satu) rangkap
untuk pasangan calon2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;3. 1 (satu)
rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;4. 1 (satu)
rangkap untuk PPL; dan5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
PPS ..NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN1. Ketua2. Anggota3.
Anggota
Keterangan :*) pilih salah satu
-
BERITA ACARAHASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN
CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARAPada hari ini
.............. tanggal ................ bulan ............... tahun
dua
ribu ...................... bertempat di Panitia Pemungutan
Suara (PPS)telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen
dukungan dan hasilpenelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon
Perseorangan dalam PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan WakilWalikota*)
........................................ atas nama :1. Calon
Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....................................................................................................................2.
Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....................................................................................................................Dalam
penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :a. Mendatangi setiap tempat tinggal
pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama
danalamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan
CalonPerseorangan;
b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung
pasangancalon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahanpada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan danmeneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung
tidak dapat ditemuidi alamat yang bersangkutan;Hasil penelitian
faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota*)yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :
TABEL IHASIL PENELITIAN FAKTUAL
NO URAIAN JUMLAH1 Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan
berdasarkan
hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana
tercantumdalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan
2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
mendukung
CONTOH MODEL BA.3.2-KWK PERSEORANGAN
-
1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya3 Jumlah
pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi
sertamembubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
B.3-KWK Perseorangan
4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :a. tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi sertamembubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Formulir ModelB.3-KWK Perseorangan
b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada FormulirModel
B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukungserta
bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tandatangan/cap
jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status
pekerjaansebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, danKPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu,
BawasluProvinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,
PPL,Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan
PengawasPemilihan
5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yangmemberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calonsebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWKPerseorangan angka 2, dan
menyatakan mendukung
6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yangmemberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calonsebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWKPerseorangan angka 2, dan
menyatakan tidak mendukung
7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yangmemberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yangbersangkutan hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukanpada saat penelitian
faktual, dan menyatakan mendukung
8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yangmemberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yangbersangkutan hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukanpada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukungserta bersedia mengisi
Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yangmemberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yangbersangkutan hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukanpada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukungserta tidak bersedia mengisi
Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
dapatditemui
11 Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9
Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat
berdasarkanhasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam
Tabel I angka 8,
-
terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tercantum dalamTabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual
lanjutan, yaituberkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim
Penghubung PasanganCalon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang
tidak dapat ditemuitersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu
dan tempat yang telahditentukan, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan.
TABEL IIHASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA
NO URAIAN JUMLAH1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan
berdasarkan hasil
penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel I
angka 82 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
mendukung 1
(satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya3 Jumlah
pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi
sertamembubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
B.3-KWKPerseorangan
4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :a. tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi sertamembubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
ModelB.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung
sertabersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan
tandatangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan
sebagaiPNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
PanwasKabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
KesekretariatanPenyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan
5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebagaimanatercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan
angka 2, danmenyatakan mendukung
6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebagaimanatercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan
angka 2, danmenyatakan tidak mendukung
7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calonperseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanyadihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada
saat penelitian faktual,dan menyatakan mendukung
8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calonperseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanyadihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada
saat penelitian faktual,dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia mengisi Formulir ModelB.3-KWK Perseorangan
-
9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calonperseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanyadihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada
saat penelitian faktual,dan menyatakan tidak mendukung serta tidak
bersedia mengisi FormulirModel B.3-KWK Perseorangan
10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir
padawaktu dan tempat yang telah ditentukan
11 Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan
hasilpenelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 +
No. 7 + No. 9)
Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasilpenelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana
tercantum dalam Tabel IIangka 8, terhadap pendukung yang tidak
hadir sebagaimana tercantum dalamTabel II angka 7, PPS melakukan
penelitian faktual lanjutan kedua, yaitumemberikan kesempatan
kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untukdatang ke PPS
sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, gunamencocokkan dan
meneliti kebenaran dukungan.
TABEL IIIHASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA
NO URAIAN JUMLAH1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan
berdasarkan hasil
penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel II
angka 82 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
mendukung 1
(satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya3 Jumlah
pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi
sertamembubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
B.3-KWKPerseorangan
4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :a. tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi sertamembubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
ModelB.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung
sertabersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan
tandatangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan
sebagaiPNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
PanwasKabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
KesekretariatanPenyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan
5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebagaimanatercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan
angka 2, danmenyatakan mendukung
6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebagaimana
-
tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2,
danmenyatakan tidak mendukung
7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calonperseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanyadihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada
saat penelitian faktual,dan menyatakan mendukung
8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calonperseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanyadihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada
saat penelitian faktual,dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia mengisi Formulir ModelB.3-KWK Perseorangan
9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikandukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calonperseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanyadihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada
saat penelitian faktual,dan menyatakan tidak mendukung serta tidak
bersedia mengisi FormulirModel B.3-KWK Perseorangan
10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret
daridaftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas
waktuyang telah ditentukan
11 Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan
hasilpenelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No.
9)
Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing
rangkapditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan
disampaikan:1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;2. 1 (satu)
rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon ;3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota
melalui PPK;4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan5. 1 (satu) rangkap
untuk arsip PPS.
PPS ..NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN1. Ketua2. Anggota3.
Anggota
Keterangan :*) pilih salah satu
-
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGANCALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan
............... Tahun dua ribu...................... bertempat di
., PPK ........................ telahmelaksanakan rekapitulasi
dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasidan faktual yang
dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan PasanganCalon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
WakilBupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
......................................... atas nama:
1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
:....................................................................................................................
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
:..................................................................................
..................................
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan
berdasarkanhasil penelitian administrasi dan faktual, PPK
............................. telahmelaksanakan kegiatan sebagai
berikut :1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon
Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan
faktual yangtelah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil
rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon
Perseorangansebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*)
keberatan dari pasangancalon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2
**):PPK menerima dan melakukan pembetulan.Tidak dapat dibuktikan
kebenarannya dan Pasangan Calon atau TimPenghubung tidak dapat
menerima, dan selanjutnya Pasangan Calonatau Tim Penghubung mengisi
Formulir Keberatan di tingkatKecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK
Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.Hasil rapat pleno
rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan
faktual dariPPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.
MODEL BA.4-KWKPERSEORANGAN
-
TABEL IHASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN
NO URAIAN DESA DESA DESA DESA DESA DESA DESA Dst. JUMLAH1 Jumlah
pendukung Pasangan Calon
Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkanhasil penelitian
faktual oleh PPS sebagaimanatercantum dalam jumlah akhir pada Tabel
IIIangka 8 Formulir Model BA.3.2-KWKPerseorangan untuk setiap
desa
2 Jumlah pendukung Pasangan CalonPerseorangan yang dicoret dan
tidak memenuhisyarat karena adanya keberatan dan
dilakukanpembetulan oleh PPK
3 Jumlah pendukung Pasangan CalonPerseorangan yang ditambah dan
memenuhisyarat karena adanya keberatan dan dilakukanpembetulan oleh
PPK
4 Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhisyarat hasil
penelitian faktual dari daftardukungan dalam Formulir Model B.1
KWKPerseorangan yang tidak ditandatangani olehPasangan Calon
Perseorangan dan tanpa materai,dari setiap desa.
5 Jumlah pendukung Pasangan CalonPerseorangan hasil rekapitulasi
dukungantingkat kecamatan yang dinyatakan
memenuhisyarat.((No.1+No.3) - No.2)
-
TABEL IIREKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA
JUMLAH DUKUNGAN(Sebagaimana tercantumpada nomor 5 Tabel Iuntuk
setiap Desa)
1 ................................. a. .....................
........................... jiwab. .....................
........................... jiwac. dst................
........................... jiwa
Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatanganioleh Ketua dan Anggota PPK .Berita Acara
disampaikan kepada :1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;2. 1
(satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;3. 1 (satu) rangkap
untuk Panwas Kecamatan;4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
PPK ..NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN1. Ketua2. Anggota3. Anggota4.
Anggota5. Anggota
Keterangan :*) Pilih salah satu**) beri tanda [] pada kotak yang
tersedia terhadap uraian yang sesuai
-
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGANCALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan
............... Tahun dua ribu...................... bertempat di
., KPU/KIP Kabupaten/Kota........................ telah
melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasilhasil
rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan
PasanganCalon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
WakilBupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
......................................... atas nama:
1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
:....................................................................................................................
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
:..............................................................................
......................................
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat
Kabupaten/Kota,KPU/KIP Kabupaten/Kota .............................
telah melaksanakan kegiatansebagai berikut :1. Melaksanakan
rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
oleh PPKdan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon
Perseorangansebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*)
keberatan dari pasangancalon/tim penghubung/Panwas
Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2
**):KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.Tidak
dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon
atau TimPenghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat
Kabupaten/Kota.4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model
BA.5.1 KWK -
Perseorangan.Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan
Calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di
bawah ini.
CONTOH MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN
-
TABEL IHASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NO URAIAN KEC. KEC. KEC. KEC. KEC. KEC. KEC. Dst. JUMLAH1 Jumlah
pendukung Pasangan Calon
Perseorangan yang memenuhi syaratberdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantumdalam Tabel I
angka 5 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap
kecamatan
2 Jumlah pendukung Pasangan CalonPerseorangan yang dicoret dan
tidakmemenuhi syarat karena adanya keberatandan dilakukan
pembetulan oleh KPU/KIPKabupaten/Kota
3 Jumlah pendukung Pasangan CalonPerseorangan yang ditambah dan
memenuhisyarat karena adanya keberatan dandilakukan pembetulan oleh
KPU/KIPKabupaten/Kota
4 Jumlah pendukung sebagaimana tercantumpada Tabel I angka 4
Berita Acara ModelBA.4-KWK Perseorangan dari setiapkecamatan, yang
wajib