Top Banner
Kelompok ANGGOTA : 1. BERLIANA SALSABILA EKA PUTRI (09) 2. DINDA SYABRINA (12) 3. HANAN DIMAS PRASETYA (16) 4. NINDIRA REINATA SYAHPUTRI (25) 5. ROFIQ PERWIRA ADJIE (32)
14

PKn Warga Negara

Apr 12, 2017

Download

Education

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PKn Warga Negara

Kelompok ANGGOTA :1. BERLIANA SALSABILA EKA PUTRI (09)2. DINDA SYABRINA (12)3. HANAN DIMAS PRASETYA (16)4. NINDIRA REINATA SYAHPUTRI (25)5. ROFIQ PERWIRA ADJIE (32)

Page 2: PKn Warga Negara

Warga Negaraadalah warga suatu negara

yang ditetapkan berdasar peratur-an perundang-undangan.

Page 3: PKn Warga Negara

Warga Negara Indonesia Menurut Undang Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2006

Page 4: PKn Warga Negara

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

Page 5: PKn Warga Negara

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

Page 6: PKn Warga Negara

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Page 7: PKn Warga Negara

Asas Kewarganegaraan

Page 8: PKn Warga Negara

Asas ius sanguinisyaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.

Page 9: PKn Warga Negara

Asas ius soliyaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Page 10: PKn Warga Negara

Asas campuranyaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan tempat kelahirannya dan atau ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan.

Asas yang menentukan kewarganegaaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Jadi, anak tersebut mempunyai dua kewarganegaraan sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Saat anak tersebut berumur 18 tahun, ia tetap harus menentukan satu kewarganegaraan yang dipilihnya.

Page 11: PKn Warga Negara

ApatrideApatride adalah tanpa kewarganegaraan yang timbul apabila

penurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga Negara dari Negara manapun. Misalnya Agus dan ira adalah suami istri yang berstatus Negara B yang berasal dari ius soli. Mereka berdomisili di Negara A yang berasas ius sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka Budi, menurut Negara A, Budi tidak diakui sebagai warga negaranya, karena orangtuanya bukan warga negaranya. Begitupula menurut Negara B, Budi tidak diakui sebagai warga negaranya, karena lahir di wilayah Negara lain. Dengan demikian Budi tiak mempunyai kewarganegaraan atau apatride.

Page 12: PKn Warga Negara

BipatrideBipatride adalah dwi kewarganegaraan, yang timbulnya apabila

menurut peraturan dari dua Negara terkait seorang dianggap sebagai warga Negara kedua Negara itu. Misalnya Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus warga Negara A, namun mereka berdomisili di Negara B. Negara A menganut asas ius sanguinis dan Negara B menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut Negara A yang menganut asas ius sanguinis, Dani adalah warga Negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut Negara B yang menganut asas ius soli, Dani juga warga Negaranya, karena tempat kelahirannya adalah di Negara B. dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride.

Page 13: PKn Warga Negara

StelselSelain asas ius soli dan ius sanguinis, dalam menentukan

kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel atau tata aturan yang mengikat kewarganegaraan. Dua stelsel tersebut adalah stelsel aktif dan stelsel pasif.

Stelsel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara.

Stelsel pasif adalah orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu.

Page 14: PKn Warga Negara

Hak Opsi dan RepudiasiPelaksanaan kedua stelsel tersebut mengakibatkan

berlakunya dua konsekuensi hukum, yaitu hak opsi dan hak repudiasi.

Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Hak opsi berlaku dalam stelsel aktif.

Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain. Ini artinya, seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Hak repudiasi berlaku dalam stelsel pasif