pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN

Bab 3

TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN

KELOMPOK 4 Kodrat Rifat Irawan (16) Naswa Lunara Tungga (20) Naufal Nur Hady (21) Praziztya Murtadha Muthahari (22) Quarta Atsir Azaria Dewi (23)

• Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat• Hukum di Indonesia memiliki asas “lex superiori derogate lex

inferiori” artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya• UU no 12 tahun 2011, peraturan perundang undangan yang

diatur dalam undang undang ini meliputi undang undang dalam peraturan perundang undangan di bawahnya.

• Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yg baik, yang meliputi :

Kejelasan tujuan Kelembagaan/pejabat pembentuk yg tepat Kesesuaian jenis, hierarki & materi muatan Dapat dilaksanakan Kedayagunaan dan kehasilgunaan Kejelasan rumusan Keterbukaan

Tata urutan peraturan perundang undangan nasional• Peraturan perundang undangan republik Indonesia memiliki jenis dan

tata urutan tertentu.• Dalam sejarahnya tata urutan perundang undangan nasional telah

mengalami beberapa perubahan,• Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tata urutan

peraturan perundang undangan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut

1. ketetapan MPRS no. XX/MPRS/19662. ketetapan MPR no. III / MPR/ 20003. Undang undang no. 10 tahun 20044. Undang undang no. 12 tahun 2011

1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. Undang-undang4. Peraturan pemerintah5. peraturan presiden 6. Peraturan daerah provinsi7. Peraturan Daerah kabupaten/

kota

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan(TAP MPR No. III/MPR/2003)

1. UUD 1945• UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan

peraturan Negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang undangan republik Indonesia.Hal hal yang bersifat lebih rinci diatur dalam peraturan perundang undangan di bawahnya.• BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang

menyusun rancangan UUD 1945• Sidang pertama bpupki berlangsung dari tanggal 29 mei-1 juni 1945• Yang membahas dasar Negara Indonesia merdeka sebagai awal

perumusan UUD

• Pada tanggal 22 juni 1945 BPUPKI membuat panitia kecil yang beranggotakan 9 orang (panitia 9)• Pada persidangan ke 2, BPUPKI pada tanggal 13 juli 1945 menerima

laporan hasil panitia perancang UUD dengan ir. Soekarno selaku ketua panitia yaitu • a. pernyataan Indonesia merdeka• B. pembukaan UUD• C. UUD (batang tubuh)


kota


2. Ketetapan MPR• Ada 2 macam putusan MPRa) ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik kedalam

maupun keluar majelis b) keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat kedalam majelis sajac) Pemenuhankenutuhan hukum dalam masyarakat

Perencaanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintahan. RUU dapat berasal dari Presiden, DPR/ atau DPD. Dasar ketentuannya adalah sebagai berikut :

d) Pasal 5 UUD 1945 Ayat 1 e) Pasal 20 UUD 1945 Ayat 1f) Pasal 20 UUD 1945 Ayat 3

Semua RUU yang telah disetujui bersama disahkan oleh Presiden menjadi UU. A. Proses penyusunan UUDilakukan dalam 3 tahap :1. Proses penyiapan RUU 2. Proses pembahasan di DPR3. Proses pengasahan dan PengundanganDitegaskan dalam UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perpu yang ketentuannya 4. Proses penyiapan RUU Ketentuan umum sebagai berikut :a) RUU berasal dari DPR, presiden, dan DPD yang disertai naskah akademik kecuali APBNb) Penyusunan naskah akademik RUU dilakukan sesuai yang diatur UU c) RUU berasal dari DPR, Presden, maupun DPD yang diajukan kepada DPRd) RUU yang diajukan DPD tentang Otonomi daerah e) Untuk keperluan pembahasan RUU sesuai kebutuhan f) Apabila, DPR dan Presiden menyampaikan RUU yang materinya sama, yang dibahas adalah

RUU yang disampaikan DPR.

RUU yang diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD melalui proses berikut :Berdasarkan ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata tertib MPR RI bab XIII,dijelaskan sebagai berikut.Pembuatan putusan-putusan majelis dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan,keempat itu adalah sebagai berikut:a) Tingkat 1 = pembahasan oleh badan pekerja majelisb) Tingkat 2 = pembahasan oleh rapat paripurna majelisc) Tingkat 3 = pembahasan oleh komisi/panitia Ad Hoc Majelisd) Tingkat 4 = pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis


kota


3. Undang undang/ peraturan pemerintah pengganti undang undang• Undang undang dibuat oleh DPR bersama presiden, peraturan

pemerintah pengganti UU dibuat oleh pemerintah untuk masalah yang genting. •Muatan yang harus diatur dengan UU maupun Perpu :

a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945b)Perintah suatu UU untuk diatur UUc)Pengesahan perjanjian internsional tertentu d)Tindak lanjut atas putusan MK

2.PROSES PEMBAHASAN DI DPRProses pembahasan RUU di DPR mencakup hal hal berikut:

a) Pembahsan RUU dilakukan oleh DPR bersama presiden/menteri yang ditugasi.b) Pembahasan RUU yang berkaitan dengan:

1. Otonomi daerah2. Hubungan pusat dan daerah3. pembentukan,pemekaran,dan penggabungan daerah4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan

DPD Pembahasan RUU selama proses pembahasan di DPR dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu :

a)Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus.

b)Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna, pembicaraan tingkat II ini merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

3. PROSES PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN a. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, disampaikan

oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi UU.b. Penyampaian RUU dilakukan dalam jengka waktu paling lama 7 hari

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.c. RUU disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan

dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui oleh DPR dan presiden.

d. Apabila RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib di undangkan.

e. Selanjutnya, RUU yang telah disahkan menjadi UU, kemudia diundangkan dalam lembaran republik Indonesia.


kota


4. peraturan pemerintah (pp)Fungsinya untuk menjalankan undang undang peraturan pemerintah ditegaskan melalui undang undang nomor 12 tahun 2O11 tentang pembentukan peraturan perundang undagan sebagai berikut.• Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakuka dalam suatu

program penyusunan peraturan pemerintah• Perencanaan perrautran pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang

menyelenggrakan urusan pemerintah dibidang hukum.• Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan dengan keputusan

presiden.• Rancangan peraturan pemerintahan berasal dari kementrian dan atau lembaga

pemerintah non kementrian sesuai dengan bidang tugasnya


kota


5. Peraturan presiden (perpres)• Muatan peraturan presiden berisi:a. Yang diperintah oleh undang undangb. Untuk melaksanakan peraturan pemerintahc. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

• Selanjutnya ditegaskan dalam undang undang no 12 tahun 2011 bahwa:a) Perencanaan penyusunan perpres dilakukan dalam suatu progam penyusunan

perpresb) Dalam penyusunan rancangan peraturam presiden, pemrakarsa membentuk

panitia antarkementrian/lembaga non kementrianc) Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perpres

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.


kota


6. Perda provinsi• Mengenai perda provinsi, dalam UU no.12 Tahun 2011 diatur sebagai

berikut:a. Materi muatan Perda Provinsi berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.b. Perda Provinsi dapat memuat ancaman pidana kurungan / pidana denda

sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan.c. Perencanaan penyusunan Perda Provinsi dilakukan dalam Prolegda

Provinsi.d. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Perda

Provinsi

Dll


kota


7. Peraturan daerah kabupaten / kota (perda kabupaten/kota)• Dalam UU no 12 tahun 2011 diatur sebagai berikut:a. Materi muatan perda kabupaten/kota berisi materi muatan dalam

rangka penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah/penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

b. Perda provinsi dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan

c. Ketentuan lainnya sama dengan ketentuan dalam penyusunan perda provinsi, hanya tingkatannya saja yang berbeda, yaitu tingkat kab. /kota

Proses penyusunan perda provinsi1. Tahap I rapat paripurna2. Tahap II rapat paripurna3. Tahap III rapat komisi/gabungan komisi/panitia khusus4. Tahap IV rapat paripurna

Kami dari kelompok 5 berterima kasih dan meminta maaf bila ada kesalahan dalam

bentuk apapun

SEKIAN DAN TERIMAKASIH

pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN

Government & Nonprofit