Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9

ISTANA MERDEKA : PUSAT PEMERINTAHAN

Kantor Gubernur Jawa Tengah

Ketua DPRD BLORA : H.MAULANA KUSNANTO,SH

Kantor Kecamatan Japah

KANTOR KEPALA DESA GAGAAN KUNDURAN

A. OTONOMI DAERAH.

1. Hakekat otonomi daerah.

Indonesia Negara kesatuan yang berbentuk republik

Pelaksanaan pemerintahan dibagi atas daerah provinsi

propinsi dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai

pemda yang mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas.

Asas otonomi. Tugas pembantuan.

APA ARTI OTONOMI DAERAH ITU ?

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda :

Pasal 1.

Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

HAKEKAT OTONOMI DAERAH

Kemandirian rakyat di daerah untuk

mengatur penyeenggaraan dan

melaksanakan pembangunan daerah.

MAKNA ARTI PENTING DARI

OTONOMI DAERAH ?

a. Mendorong untuk memperdayakan

masyarakat.

b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas

masyarakat

c. Meningkatkan peran serta masyarakat

d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

PRINSIP

OTONOMI DAERAH ?

a. Dilaksanakan dengan memperhatikan

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan

serta potensi keanekaragaman daerah.

b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab.

c . Sesuai dengan konstitusi

d. Lebih meningkatkan kemandirian

daerah.

e. Lebih meningkatkan peranan dan fungsi

bidang legislatif daerah

DASAR HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

UUD 1945 BAB VI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing

sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten

dan Kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan

daerah diatur dalam undang-undang.

SAYA HARUS

BELAJAR

AGAR LULUS

PASAL 18 MENGANDUNG 4 POKOK PENGERTIAN

1. NKRI menganut sistem desentralisasi dan sistem

dekonsentrasi

2. Menghendaki adanya UU organik tentang

pemerintahan daerah

3. Menghendaki adanya DPR sebagai cerminan dari

pemerintahan demokratis yang dilaksanakan

permusyawaratan/perwakilan

4. Dihormati dan diakui hak asal usul dan kedudukan daerah

yang bersifat istimewa

ASAS ASAS OTONOMI DAERAH.

Asas pemerintahan

Daerah.

Pasal 18 ayat 2

UUD 1945

Pemerintah daerah

Propinsi, daerah

Kabupaten, dan kota

Mengatur dan me

ngurus sendiri

urusan

Pemerintahan me

muat asas otonomi

dan tugas pemban

tuan.

Asas Desentralisasi :

Penyerahan wewenang oleh pemerintahan

kepada daerah otonum untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

NKRI. .

Asas tugas pembantuan :

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan /

atau desa dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu.

Asas Dekonsentrasi:

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada Gubernur sebagai sebagai

wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di

wilayah tertentu.

Penyelenggara pemerintah didalam pelaksanaan otonomi daerah

PENYELENGGARA PEMERINTAH

PUSAT

Presiden yang dibantu

Wakill Presiden dan

para menteri yang

bergabubg dalam

kabinet

PROPINSI

Gubernur kepala

daerah ) Wakil gubernur

dan perangkat

pemerintahan propinsi

KABUPATEN/KOTA

Bupati / Wali Kota Wakill

Bupati/ Wakil Wai Kota,

Kabupaen dan

perangkat pemerintahan

kabupaen/kota

UU RI No. 32 tahun 2004 Pemerintahan daerah.

UU RI No. 33 tahun 2004 Perimbangan keuangan antara

Pemerintaha pusat dan daerah.

Beberapa istilah :

1. Pemerintah

2. Pemerintah daerah.

3. Desentralisasi.

4. Dekonsentrasi.

5. Tugas pembantuan.

Perangkat NKRI yang terdiri dari presiden bersama para

Menteri.

Kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain

Sebagai badan eksekutif daerah, DPRD adalah badan

Legislative daerah.

Penyerahan wewenag pemerintah oleh pemerintah kepada

Daerah otonomi dalam kerangka NKRI.

Pelimpahan wewenag dari pemerintah pusat kepada

Gubenur sebagai wakil presiden dan / perangkat pusat

Daerah.

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk

Melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,

Sarana, prasarana dan SDM dg kewajiban melaporkan

Pelaksanaanya.

6. Otonomi daerah.

7. Daerah otonom.

8. Wilayah adminitrasi.

9. Instansi vertical.

10. Pejabat yang berwenang.

11. kecamatan.

12. Kelurahan.

Kewengan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus

Kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksaan

Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

Peraturan perundang – undangan.

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

Kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa

Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan

NKRI.

Wilayah kerja gubenur selalu wakil pemerintah.

Perangkat departemen dan / atau lembaga pemerintah

Non departemen di daerah.

Pejabat pemerintah di tingkat pusat / pejabat pemerintah

di Tingkat propensi yang berwenang memilih dan

mengawasi Penyelengaraan pemda.

Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten

Dan daerah kota.

Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten

/ Kota di bawah kecamatan.

13. Desa.Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

Berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui

dalam Sistim pemerintahan nasional dan brada di daerah kabupaten.

Desentralisasi. Transfer ( perpindahan ) kewenangan dan tanggung jawab

Fungsi – fungsi publik.

Pemerintah pusat kepada pihak lain.

Daerah

Bawahan. Organisasi pemerintah

Yang semi bebas.

Sektor swasta.

13. Desa.Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

Berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui

dalam Sistim pemerintahan nasional dan brada di daerah kabupaten.

Desentralisasi. Transfer ( perpindahan ) kewenangan dan tanggung jawab

Fungsi – fungsi publik.

Pemerintah pusat kepada pihak lain.

Daerah

Bawahan. Organisasi pemerintah

Yang semi bebas.

Sektor swasta.

4 macam

Desentralisasi.

Desentralisasi politik.

Bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif

di Masyarakat.

Desentralisasi admitrasi. Dekonsentrasi.

Memiliki 3 bentuk utama : delegasi.

Devolosi.

Bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat

Berjalan secara efektif dan efesien.

Desentralisasi ekonomi / pasar.

Bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang ber

Kaitan sektor publik ke sektor privat.

Desentralisasi fiskal.

Bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk

Menggali berbagai sumber dana.

HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH

UU NO. 32 TAHUN 2004 Pasal 21.

HAK –HAK DAERAH

a. Mengatur dan mengurus pemerintahannya

sendiri

b. Memilih pemimpin daerah

c. Mengelola aparatur daerah

d. Mengelola kekayaan daerah

e. Mengatur pajak dan retribusi daerah

f. Mendapatkan bagi hasil dan mengelola

SDA yang berada di daerahnya

g. Mendapatkan sumber 2 pendapatan yang

ada di daerah

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur

perundang-undangan

KEWAJIBAN DAERAH

1. Melindungi masy. Menjaga persatuan dan

kesatuan nasional, serta keutuhan NKRI

2. Meningkatkan kwalitas kehidupan

masyarakat

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

7. Menyediakan fasilitas sosial dan umum.

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial

9. Menyusun perencanaan tata ruang daerah.

10. Mengembangkan sumber daya produktif.

11. Melestarikan lingkungan hidup

12. Melestarikan nilai nilai sosial budaya

KEWAJIBAN DAERAH

13. Mengelola administrasi kependudukan

14. Membentuk dan menerapkan perundang-undangan

VISI OTONOMI DAERAH

1 . Bidang politik :

Proses untuk membuka lahirnya kepala pemda yang di pilih secara demokrasi.

penyelenggaraan pemerintahan yang reponsip terhadap kepentingan masy luas.

Memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yg taat kepada asas

Pertanggung jawaban public.

2 . Bidang ekonomi :

Menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah.

Mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan

pendayagunaan Profesi ekonomi di daerahnya.

Membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di

daerahnya.

3. Bidang sosial budaya :

Menciptakan harmoni sosial

Memelihara nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat.

Merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

KONSEP OTONOMI DAERAH

MENGANDUNG MAKNA

1 . Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan

domestik kepada Daerah, KECUALI bidang :

Keuangan dan moneter.

Politik luar negeri.

Peradilan.

Pertahanan

Keagamaan

2 . Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur ( budaya )

setempat

4. Peningkatan efektivitas fungsi – fungsi pelayanan eksekutif

5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah

6. Perwujutan desentralisasi fiskal.

7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan nilai lokal yang bersifat kondosif.

Tujuan pemberian

Otonomi daerah

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang Semakin baik

Pengembangan kehidupan demokrasi.

Keadilan

Pemerataan

Pemeliharaan hubungan yang serasi antar

pusat dan daerah.

Menumbuhkan prakarsa dan kreatipitas, peran serta

masyarakat Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

Pasal 16 ayat 6 UUD 1945.

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain

Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Prinsip penyelengaraan pemerintahan daerah :

Mengunakan asas : Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas pembantuan

menyelengarakan asas desentralisai secara utuh dan bulat yang di laksana

Kan di daerah kabupaten / kota.

Asas pembantuan dilaksanakan di : Daerah propinsi

Daerah kabupaten

Daerah kota

Daerah desa

4. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

DASAR

Pasal 18 A ayat 1 UUD 1945

Pasal 18 A ayat 2 UUD 1945

Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hirarkis

Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan ke khususan dan

Keragaman Daerah.

Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan,

Pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya.

5. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAERAH

DPRD ( Legislatif ) Pemerintahan daerah ( Eksekutif )

merupakan wahana Untuk

Melaksanakan Demokrasi

berdasar Pancasila

berkedudukan sejajar Dan menjadi

mitra dari Pemerintahan darah

( pasal 40 UU RI No. 32 th 2004 )

Kepala daerah Perangkat daerah lainya

Fungsi DPRD ( pasal 41 UU RI No. 32

Tahun 2004 )

Fungsi legislasi.

pembentuk PERDA

Fungsi anggaran.

kewenangan dalam hal anggaran

Daerah ( APBD )

Fungsi pengawasan.

mengontrol pelaksanaan perda

Dan peraturan yang lain.

Cara pemilihan anggota DPRD.

1. Dasr pasal 18 ayat 3 UUD 1945.

2. Anggotanya di pilih melalui PEMILU.

3. Wakil pelaksanaan bersamaan dg pemilu untuk anggota DPR dan DPD

Tugas dan wewenang DPRD ( pasal 42 UU RI No. 32 tahun 2004 )

a. Membentuk perda yang di bahas bersama kepala daerah.

b. Membahas dan menyetujui RAPERDA – APBD bersama dg kepala daerah

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap :

Perda dan aturan lain

Peraturan kepala daerah

APBD

Kebijakan pemda

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian :

DPRD provinsi Gubenur dan wakil gubenur kepada presiden melalui

Menteri dalam negeri

DPRD kabupaten Bupati / wali kota dan wakilnya kepada menteri dalam

/ kota negeri melalui gubenur.

e. Memiliki wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional

di daerah.

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasiaonal oleh pemda.

h. Menerima keterangan laporan pertanggung jawaban kepada daerah dalam penyelengaraan pemda.

i. Membentuk PANWAS PILKADA.

j. Melaksanakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan PILKADA

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang

membebani masyarakat dan daerah .

HAK DPRD

Pasal 43 UU No. 32 tahun 2004

HAK Interpelasi

Hak badan legis latif untuk

Meminta keterangan atau

Pertangung jawaban

Mengenai suatu masalah

Tertentu kpd pemerintah

HAK Angkat

Hak badan legeslatif untk

Mengadakan penyelidi

Kan tentang ketidak

Beresan kekuasaan ter

Tinggi.

Menyatakan

pendapat

Hak anggota DPRD

Pasal 44 UU No. 32 th 2004

Mengajukan Raperda.

Mengajukan pertanyaan

Menyampaikan usul dan pendapat

Memilih dan di pilih

Membela diri

Imunitas ( kekebalan )

Protokoler, keuangan dan admistratif

Tugas dan wewenag kepala daerah :

HAK DPRD Pasal 43 UU No. 32 tahun 2004

KEWAJIBAN DPRD

1. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota

DPRD

2. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

3. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI

4. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dan mentaati segala perundang

undangan

5. Mellaksanakan kehidupan demokrasi dlm penyelenggaran pemerintahan

6. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah

7. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat.

8. Mendahulukan kepentingan negara dia atas kepentingan pribadi dan

golongan.

9. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku

anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap

daerah pemilihannya

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH (Pasal 25)

UU. NO. 32 TAHUN 2004

1 Memimpin penyelenggaraan pemda berdasarkan kebijakan yang di

tetapkan bersama BPRD.

2 Mengajukan RAPERDA.

3 Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

4 Menyusun dan mengajukan RAPERDA tentang APBD kepada DPRD.

5 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

6 Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk

kuasa hukum untuk Mewakilinya

7 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang – undangan

KEWAJIBAN KEPALA DAERAH (Pasal 25 DAN Pasal 26)

UU. NO. 32 TAHUN 2004

1 . Menegakan seluruh peraturan perundang-undangan

2 . Meningkatkan taraf keejahteraan rakyat.

3 . Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

4 . Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945..

5 . Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6 . Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

7 . Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

8 . Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah

9. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal didaerah dan semua

perangkat daerah.

10. Memberi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan

memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD.

Kepala daerah

Kepala Eksekutif

PROVINSI

Bupati dan wakilnya

Gubernur dan wakilnya

KABUPATEN

KOTA Wali kota dan wakilnya

KEUANGAN DAERAH.

Sumber keuangan daerah

PAD ( Pendapatan Asli Daerah )

Hasil pajak daerah

Hasil retribusi daerah

Hasil perusahaan daerah

Hasil pengolahan daerah

Pendapatan daerah yang lain yang sah

Dana perimbangan.

Penerimaan pajak bumidan banggunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Penerimaan dari SDA

DAU ( dana alokasi umum )

DAK ( dana alokasi khusus )

Pinjaman daerah.

Penerimaan lain yang sah.

Dana perimbangan

PBB 10% pemerintah pusat

90% pemerintah daerah

Bea perolehan hak atas tanah

Dan bangunan :

20% pemerintah pusat


Sektor kehutanaan, pertanggu

Ngan umum dari perikanan :



Pertambangan minyak :



GAS alam 70% pemr pusat

30% pemr daerah.

DAMPAK OTONOMI DAERAH

DAMPAK POSITIP

1. Masyarakat akan lebih

mengembangkan potensinya

karena ada semangat bersaing

dengan masyarakat daerah lain.

2. Perkembangan pembangunan

ekonomi daerah luar jawa dan

jakarta akan lebih baik , dari pada

sebelum pelaksanaan otonomi

daerah.

DAMPAK NEGATIP

1. Pejabat daerah yang

mempunyai kewenangan yang

besar dan kurang kontrol ,

cenderung menyalah gunakan

wewenang.

2. Merebaknya korupsi, kolosi, dan

nepotisme

DAMPAK POSITIP

3. Usaha masyarakat lebih kondusif

dan berkembang.

4. Kesejahteraan masyarakat

semakin meningkat

5. Pembangunan fasilitas umum

semakin meningkat

6. Pelayanan aparat pemerintah

daerah menjadi lebih cepat dan

mudah

7. Aspirasi masyarakat akan lebih

diperhatikan oleh pemda, karena

mempunyai wewenang lebih

besar.

DAMPAK NEGATIP

3. Meningkatnya kriminalitas daerah

4. Munculnya sifat egosentrisme

5. Menimbulkan kesenjangan anatar

daerah kaya dan miskin

6. Daeah yang merasa kuat ,

mendorong untuk hidup mandiri ,

dan tidak mau membantu daerah

lain, serta mengarah sparatisme.

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH1. Sumber Daya Manusia

Sangat menentukan pelaksanaan otonomi, karena sebagai

penyusun program, pelaksana sekaligus pengawas.

( SDM : Sikap mental/budi pekerti, kecerdasan, ketrampilan dan nilai-nilai potensial )

2. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam, keindahan alam kesuburan tanah dan potensi alam

sangat mendorong keberhasilan.

3. Ketersediaan Dana

Dana diperoleh Retribusi, keuntungan perusda, pengelolaan SDA,

sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat

4. Sarana dan Prasarana.

Akan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah

( Alat komonikasi, Transportasi, alat alat kantor )

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

5. Managemen / Pengelolaan.

Agar otonomi dapat berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan

rakyat maka perlu pengorganisasian yang baik ( Pelaku dan lembaga )

6. Pengawasan dan Pembinaan

Pembinaan ditekankan pada memfasilitasi pemberdayaan otonomi

Pengawasan ditekankan pengawasan refresif untuk memberikan

kebebasan dalam mengambil keputusan serta memberi peran DPRD

untuk mewujudkan fungsi lembaga sebagai pengawas.

Rakyar wajib berpartisipasi aktif, jika ada kesalahan segera melaporkan

kepada yang berwewenang.

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH1. Sumber Daya Manusia

Sangat menentukan pelaksanaan otonomi, karena sebagai

penyusun program, pelaksana sekaligus pengawas.

( SDM : Sikap mental/budi pekerti, kecerdasan, ketrampilan dan nilai-nilai potensial )

2. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam, keindahan alam kesuburan tanah dan potensi alam

sangat mendorong keberhasilan.

3. Ketersediaan Dana

Dana diperoleh Retribusi, keuntungan perusda, pengelolaan SDA,

sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat

4. Sarana dan Prasarana.

Akan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah

( Alat komonikasi, Transportasi, alat alat kantor )

FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN

OTONOMI DAERAH

1. Tidak semua daerah mempunyai SDM/SDA yang tinggi sehingga masih

memerlukan bantuan dari pusat / daerah lain.

2. Masih adanya daya tarik menarik antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah tentang kewenangan pembagian pendapatan dan

pengelolaan SDA.

3. Adanya kebiasaan sentralisasi, sehingga kreatifitas daerah sulit

berkembang.

4. Sebagian besar otonomi daerah masih membiasakan ketergantungan pada

pemerintah pusat , sehingga sulit mandiri

5. Timbulnya kesulitan mengatur SDA yang dimiliki beberapa daerah yang

berbatasan. ( Sumber air minum/ mata air / sungai dll )

LANGKAH – LANGKAH MENGATASI MASALAH

OTONOMI DAERAH

1. Meningkatkan sistem pengamanan dengan melibatkan pertisipasi

masyarakat.

2. Meningkatkan SDM, pengelolaan SDA.

3. Meningkatkan penggalian dana, sarana prasarana dan managemen

4. Meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi korupsi, nepotisme, kolosi

5. Mengembangkan kreatifitas daerah untuk bersaing dengan daerah lain

yang lebih maju.

6. Menciptakan peraturan perundang undangan yang lebih jelas.

7. Mengembangkan usaha dan investasi daerah agar pembangunan daerah

cepat maju, tidak hanya dipusat saja.

B. PARTISIPASI PELAKSAAN OTONOMI DAERAH

1. Partisipasi Tenaga

Menyumbangkan tenaganya : Gotong royong

2. Partisipasi buah pikiran

Memberikan saran, gagasan, pendapat lisan/tertulis.

3. Partisipasi Harta benda dan uang/modal

Memberikan sumbangan harta, uang/modal : Menabung di

Bank.

4. Partisipasi Keterampilan

Menyumbangkan ketrampilan/keahliannya .

.

1. Wujud PARTISIPASI dalam pelaksanaan otonomi daerah

Pengertian kebijakan publik.

Kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan dilakukan, ataupun yang tidak

dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan atau

program pembangunan yang dijalankan.

PENGERTIAN YANG LAIN :1 DYE Apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.

2 EDWAR III Apa yang pemerintah katakan dan di lakukan atau tidak dilakukan kebijakan

Merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program – progam

pemerinth

3 KARTA SASMITA Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan

mengartikan:

1 Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah

2 Apa yang menyebabkannya

3 Apa pengaruhnya

4 ANDERSON Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu

yang di ikuti dan diLaksanakan oleh pelaku atau kelompok guna

memecahkan masalah tertentu

Tujuan penerapan

Kebijakan Publik.

Apa yang telah di gariskan bukan hanya bersifat

Apstrak belaka.

Harus direalisasikan dalam kehidupan ber

Masyarakat berbangsa dan bernegara.

A B O O T E Y O O

S I N A U I K U

3.

Kebijakan Publik Dari

Pembuatannyan

PUSAT

Dibuat oleh pemerintah / lembaga

negara di pusat yang mengatur seluruh

warga negara dan seluruh wilayah

Indonesia.

DAERAH

Dibuat oleh pemerintah/ pejabat atau

lembaga di daerah untuk mengatur

daerahnya masing-masing.

Kebijakan Publik

Menurut Sifat

BERSIFAT EKSTRAKTIF

Kebijakan publik yang berupa penyerapan sumber-sumber

material dari masyarakat luas : Kebijakan Bea Cukai

BERSIFAT DISTRIBUTIF

Kebijakan publik yang bermaksud dan mengalokasikan

sumber-sumber material yang telah didapatkan masyarakat

luas : Kebijakan Memberi kartu sehat bagi penduduk miskin

.BERSIFAT REGULATIF

Kebijakan publik yang isinya sejumlah peraturan dan

kewajiban yang harus ditaati warga negara maupun

penyelenggara negara . Bertujuan untuk menciptakan

ketertiban, kelancaran pembangunan, jaminan Hak asasi

warga negara dan untuk mencegah penyalah gunaan

kekuasaan . Berguna kebijakan dapat berjalan efektif :

Kebijakan UMR.

Kebijakan Publik

Dalam Arti Luas

Peraturan peraturan yang bersifat tertulis : berbentuk peraturan

perundang undangan : UU, Perda, SK Presiden, Gubernur,

Bupati

Peraturan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati dan

dipatuhi : KONVENSI

Norma dalam

Masyarakat

AGAMAKetentuan yang mengatur cara hidup kita sebagai makluk Tuhan

Yang Maha Esa / sebagai Umat Beragama

KESUSILAAN

Ketentuan dan pedoman hidup yang tumbuh dari hati sanubari

manusia dan diakui secara universal : Pelanggarnya : Menyesal,

Takut kepada diri sendiri bertentangan dengan hati.

.KESOPANAN

Ketentuan ketentuan dari sekelompok masyarakat pada daerah

tertentu yang dipatuhi oleh warga masyarakat . Pelanggarnya :

Dianggap kurang sopan, Tidak tahu tata krama , sehingga menjadi

bahan pergunjingan masyarakat

HUKUM

Ketentuan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara yang ditetapkan oleh embaga yang berwewenag.

1. GERAKAN : GNOTA , Gerakan kembali kedesa, Gerakan Penghijauan.

2. PERATURAN PERUNDANGAN : UU Lalu lintas

3. PIDATO / PERNYATAAN PEJABAT : Pidato Presiden tgl. 16 Agustus.

4. PROGRAM : KB, IMUNISASI

5. PROYEK : Padat Karya

6. TINDAKAN PEJABAT / PENYELENGGARA PEMERINTAHAN : Pembukaan

Hubungan Diplomatik, Perluasan Eksport

Kebijakan Publik

Disusun oleh

Pemegang

Kekuasaan/

Penyelenggara

Pemerintahan

Kebijakan Publik dari pusat dibuat oleh Pemerintah

pusat : Program Transmigrasi, Keluarga Berencana

Kebijakan Publik yang bersifat lokal/daerah dibuat oleh

Pemerintah Daerah yang berlaku untuk daerah masing-

masing.

CARA MASYARAKAT MEMBERIKAN MASUKAN DAN USULAN

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

a. Membuat usulan kebijakan.

b. Mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwewenang.

c. Mengadakan diskusi, dialog dengan para penyelenggara

pemerintahan.

d. Membuat kebijakan alternatif.

MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN

POLITIK

a. Dapat membentuk perilaku / budaya demokrasi

b. Dapat membentuk masyarakat hukum

c. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan

beraklak mulia

d. Dapat membentuk masyarakat madani : Masyarakat

yang memilki kesukarelaan, tidak menggantungkan

orang lain ( Swasembada ),

PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN

PUBLIK

FAKTOR INTERNAL

1, Masyarakat masih terbiasa pada

pola lama : Peraturan 2 tanpa

partisipasi warga, warga tinggal

menerima dan melaksanakan.

2, Masyarakat tidak tahu adanya

kesempatan untuk

berpartisipasi.

3. Masyarakat tidak tahu prosedur

partisipasi

4. Rendahnya kesadaran hukum di

kalanganmasyarakat.

5. Rendahnya sanksi hukum kepada

pelanggar kebijakan publik

FAKTOR EKSTERNAL

1, Kadang 2 tidak dibuka kesempatan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi

2. Masih adanya anggapan sentralistik

yang tidak sesuai dengan Otonomi

daerah

3. Adanya anggapan partisipasi

masyarakat akan memperlambat

pembuatan kebijakan publik.

4. Kebijakan publik yang dibuat kadang

kadang belum menyentuh kepentingan

masyarakat secara langsung.

5. Kebijakan publik tidak memihak

kepentingan rakyat.

Konsekuensi Tidak Aktifnya Masyarakat Dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik Di Daerah.

A, Kebijakan Publik yang dibuat badan yang berwewenang tidak dapat

diterapkan dengan baik sebab tanpa ada dukungan dari masyarakat.

B. Akan menimbulkan kekerasan, kekecewaan, masyarakat bahkan dapat

menimbulkan perselisihan dan kekacauan.

C. Akan timbul berbagai penolakan terhadap kebijakan politik (

Demontrasi/Unjuk rasa secara besar-besaran.

D. Kebijakan publik yang telah dibuat oleh badan yang berwewenang tidak

sesuai dengan aspirasi masyarakat.

E. Kebijakan publik yang telah dibuat oleh badan yang berwewenang tidak

menyelesaikan permasalahan yang ada justru menimbulkan permasalahan yang baru.

SOAL

ULANGAN

TANGGAL 24 NOP

ULANGAN bab 2

TANGGAL 1 DES

ULANGAN BAB 1

DAN BAB 2

Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9

Education