PILKADA DI PROVINSI BANTEN P enyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Banten hanya dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Penyelenggaraan Pilgubtersebut membutuhkan anggaran pengawasan sebesar Rp 125.338.905.000,00. Namun, anggaran pengawasan yang disetujui hanya berjumlah Rp 90 miliar. Pencairan anggaran pengawasan tersebut diberikan tepat waktu sekalipun anggaran yang diberikan relatif lebih rendah. Pengawas yang dikerahkan dalam Pilgub di Provinsi Banten berjumlah 2.043 orang yang didominasi oleh pengawas laki-laki. Sementara, pengawas perempuan banyak ditemukan di tingkat PPL dengan jumlah 40 orang. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran, pengawas berhasil menemukan enam dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, 12 dugaan pelanggaran mobilisasi PNS, empat dugaan kampanye hitam dan politik uang. 03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 95 12/4/17 8:49 AM
34
Embed
PILKADA DI PROVINSI BANTEN BAWASLU... · kampanye, lima dugaan mobilisasi PNS, empat dugaan praktik politik uang, dan satu kegiatan kampanye di masa tenang.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PILKADA DI PROVINSI BANTEN
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Banten hanya dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Penyelenggaraan Pilgubtersebut membutuhkan anggaran
pengawasan sebesar Rp 125.338.905.000,00. Namun, anggaran pengawasan yang disetujui hanya berjumlah Rp 90 miliar. Pencairan anggaran pengawasan tersebut diberikan tepat waktu sekalipun anggaran yang diberikan relatif lebih rendah.
Pengawas yang dikerahkan dalam Pilgub di Provinsi Banten berjumlah 2.043 orang yang didominasi oleh pengawas laki-laki. Sementara, pengawas perempuan banyak ditemukan di tingkat PPL dengan jumlah 40 orang. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran, pengawas berhasil menemukan enam dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, 12 dugaan pelanggaran mobilisasi PNS, empat dugaan kampanye hitam dan politik uang.
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 95 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASLU
DA
LAM
AN
GK
AP
ILKA
DA
SEREN
TAK
2017
96
PROVINSI BANTENPilgub Banten
ANGGARAN
DPT
DPTb
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
3.907.739
45.694
3.826.746
49.104
DPPhLaki-laki
Perempuan
4.153
2.267
Jumlah Pemilih Pemula
Jumlah Pemilih Disabilitas
Jumlah Pemilih TMS
337.968
1.788
0
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Rp 125.338.905.000,-
Rp 90.000.000.000,-
Yang Diajukan
Yang Disetujui
Ketepatan Waktu
Tepat
0
Keterlambatan Waktu
DATA PEMILH
PENCALONAN
Jumlah Calon Kepala Daerah
Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
2 0 2 0
Jumlah Dukungan Pasangan Calon
Putusan Pencalonan Oleh Panwas
Partai Politik Perseorangan Dikabulkan Diskualifi kasi
2 0 0 0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS
0
Jumlah Paslon Petahana
1
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 96 12/4/17 8:49 AM
BAWASLU
BA
DA
N P
ENG
AWA
S P
EMIL
IHA
N U
MU
M
97
REKRUTMEN PENGAWAS
Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec
Kel/Desa/TPS)
Bawaslu/Panwaslih Panwas Kabupaten/Kota Panwas Kecamatan PPL Pengawas TPS
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
2043 3 0 22 2 449 16 1.511 40 0 0
DATA PENGGUNA HAK PILIH
DPT DPTb DPPh Jumlah Pemilih Jumlah Suara Jumlah Pemilih Disabilitas
Tingkat Partisipasi
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Sah Tidak Sah
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 97 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASLU
DA
LAM
AN
GK
AP
ILKA
DA
SEREN
TAK
2017
98
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 98 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASL
UB
AD
AN
PEN
GAW
AS
PEM
ILIH
AN
UM
UM
99
Hasil pengawasan pada putaran kedua menunjukkan perubahan yang cukup signifi kan terkait dugaan pelanggaran. Temuan dan laporan yang ada memperlihatkan bahwa terjadi penurunan jumlah dugaan pelanggaranberupa penolakan kampanye yang semula berjumlah 12 dugaan menjadi tidak ada. Begitu pula, dugaan pelibatan anak-anak yang semula tercatat 12 dugaan menjadi tidak ada dugaan. Dugaan penggunaan fasilitas negara dan dugaan pelanggaran iklan kampanye juga menurun tajam menjadi satu dugaan. Begitu pula, jumlah dugaan kampanye hitam dan dugaan pemanfaatan isu SARA berkurang menjadi 18 dugaan. Penurunan tersebut diikuti pula dalam konteks dugaan kampanye di tempat ibadah dan diluar jadwal yang terdiri dari lima dugaan. Sementara itu, berkebalikan dengan tren sebelumnya, dugaan pelanggaran politik uang justru mengalami peningkatan menjadi 45 dugaan yang awalnya hanya ditemukan 23 dugaan. Pelanggaran yang banyak terjadi selama Pilkada DKI Jakarta putaranpertama dan kedua berdasarkan hasil pengawasan adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran tersebut mencapai prosentasi sebesar 44%. Sementara, pelanggaran lainnya berupa pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya tidak terlalu signifi kan. Tercatat pelanggaran pidana yang terjadi sebesar 2%, pelanggaran kode etik sebesar 1%, dan pelanggaran hukum lainnya sebesar 5%.
Pada Pilkada serentak 2017, sebagaimana jamak diketahui publik, Provinsi DKI Jakarta hanya melakukan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur saja. Anggaran pengawasan yang diajukan yaitu Rp 276 miliar. Namun, anggaran pengawasan yang diterima jauh lebih rendah yakni sebesar Rp 98.716.660.000,00. Walaupun anggaran pengawasan yang disetujui lebih rendah, tetapi pencairan anggaran tersebut berhasil diberikan tepat waktu.
Penyelenggaraan pilkada Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan sejumlah pengawas mulai dari tingkat Bawaslu sampai pengawas TPS dengan jumlah 13.367 orang. Personil Pengawas pemilu tersebut terdiri dari 8.010 laki-laki dan 5357 perempuan dimana penyebaran terbesar pengawas perempuan berada di tingkat pengawas TPS. Terkait hasil pengawasan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran dalam tahap kampanye berupa isu SARA, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, dan politik uang. Hasil pengawasan putaran pertama menunjukkan bahwa terdapat 27 dugaan pelanggaran pemberitahuan kampanye, 12 dugaan penolakan kampanye, dan 12 dugaan pelanggaraan pelibatan anak-anak. Selain itu, hasil pengawasan memperlihatkan bahwa tercatat 14 dugaan penggunakan fasilitas negara, empat dugaan pelanggaran iklan kampanye, 23 dugaan politik uang, 19 dugaan kampanye hitam dan pemanfaatan isu SARA, 10 dugaan kampanye di tempat ibadah, dan sembilam dugaan kampanye di luar jadwal.
PILKADA DI DKI JAKARTA
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 99 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASLU
DA
LAM
AN
GK
AP
ILKA
DA
SEREN
TAK
2017
100
PROVINSI DKI JAKARTAPilgub Putaran I
ANGGARAN
DPT
DPTb
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
3.561.690
109.238
3.546.899
127.765
DPPhLaki-laki
Perempuan
5.525
5.309
Jumlah Pemilih Pemula
Jumlah Pemilih Disabilitas
Jumlah Pemilih TMS
199.840
7.740
0
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Rp 276.000.000.000,-
Rp 98.716.660.000,-
Yang Diajukan
Yang Disetujui
Ketepatan Waktu
Tepat (2 tahap)
0
Keterlambatan Waktu
DATA PEMILH
PENCALONAN
Jumlah Calon Kepala Daerah
Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
3 0 2 1
Jumlah Dukungan Pasangan Calon
Putusan Pencalonan Oleh Panwas
Partai Politik Perseorangan Dikabulkan Diskualifi kasi
3 0 0 0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS
0
Jumlah Paslon Petahana
1
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 100 12/4/17 8:49 AM
BAWASLU
BA
DA
N P
ENG
AWA
S P
EMIL
IHA
N U
MU
M
101
REKRUTMEN PENGAWAS
Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec
Kel/Desa/TPS)
Bawaslu/Panwaslih Panwas Kabupaten/Kota Panwas Kecamatan PPL Pengawas TPS
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
13.367 2 1 18 0 56 0 267 0 7.667 5.356
DATA PENGGUNA HAK PILIH
DPT DPTb DPPh Jumlah Pemilih Jumlah Suara Jumlah Pemilih Disabilitas
Tingkat Partisipasi
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Sah Tidak Sah
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 103 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASLU
DA
LAM
AN
GK
AP
ILKA
DA
SEREN
TAK
2017
104
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 104 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASL
UB
AD
AN
PEN
GAW
AS
PEM
ILIH
AN
UM
UM
105
satu dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye, lima dugaan mobilisasi PNS, empat dugaan praktik politik uang, dan satu kegiatan kampanye di masa tenang.
Terkait dengan dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan suara, kerusakan logistik merupakan dugaan pelanggaran yang dominandi ketiga daerah tersebut.Jumlah kerusakan logistik di Kota Cimahi sebanyak 11 kasus.Sementara itu di Kota Tasikmalaya dan Bekasi masing-masing sebanyak 837 kasus dan 1931 kasus.Selanjutnya berkaitan dengan gugatan penghitungan suara dan sengketa tahapan pencalonan, di ketiga daerah ini tidak ditemukan laporan maupun temuan.Namun jika berbicara tentang sengketa hasil, terdapat satu kasus terjadi di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pada beberapa dugaan pelanggaran tersebut, penindakan yang dilakukan pengawas pemilu di Kota Cimahi terkait dengan lima pelanggaran administrasi, tiga pelanggaran pidana, dan masing-masing satu kali pada pelanggaran etik dan hukum. Sedangkan di Kota Tasikmalaya, penindkan dilakukan terdapat dua pelanggaranadministrasi dan tiga pelanggaran pidana. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, penindakan dilakukan padatiga pelanggaran administrasi dan lima belas pelanggaran pidana.
Pada Pilkada tahun 2017, terdapat tiga Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wali Kota. Ketiga daerah
tersebut adalah Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi. Diantara ketiga kota tersebut, Kabupaten Bekasi adalah daerah dengan anggaran pengawasan yang paling besar, yaitu Rp 16.961.739.500,00. Jumlah anggaran yang diperoleh Kabupaten Bekasi tersebut lebih besar daripada jumlah yang diajukan, yaitu Rp 16.677.660.000,00. Hal ini juga terjadi di Kota Cimahi di mana anggaran pengawasan yang disetujui sebesar Rp 6.3 miliar, sedangkan jumlah anggaran yang disetujui dan dicairkan lebih besar dari jumlah yang diajukan, yaitu Rp 6.297.450.000,00. Sementara itu Kota Tasikmalayamengajukananggaran pengawasan sebesar Rp 8.011.405.000,00, dan yang disetujui hanya sebesar Rp 1.5 miliyar rupiah. Sekalipun terdapat daerah yang mendapatkan anggaran pengawasan disetujui lebih kecil dari yang diajukan, seluruh daerah ini menerima anggaran tersebut tepat waktu.
Berkaitan dengan jumlah pengawas pemilu di ketiga daerah tersebut, di Kota Cimahi terdapat 1007 pengawas yang terdiri dari 709 laki-laki dan 298 perempuan. Sementara itu di Kota Tasikmalaya jumlah total pengawas pemilu adalah 1222 yang terdiri dari 814 laki-laki dan 408 perempuan. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, pengawas pemilu seluruhnya berjumlah 4223 pengawas yang terdiri dari 3279 laki-laki dan 944 perempuan.
Selanjutnya berkaitan dengan hasil pengawasan, di Kota Cimahi, terdapat dua kasus dugaan pelanggaran terkait isu SARA dan mobilisasi PNS, satu kasus praktik politik uang, dan satu dugaan kampanye hitam. Sementara itu di Kota Tasikmalaya terdapat satu dugaan pelanggaran terkait isu SARA, dua kasus dugaan mobilisasi PNS dan lima kasus dugaan praktik politik uang. Terakhir di Kabupaten Bekasi terdapat
PILKADA DI JAWA BARAT
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 105 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASLU
DA
LAM
AN
GK
AP
ILKA
DA
SEREN
TAK
2017
106
PROVINSI JAWA BARATKota Cimahi
DPT
DPTb
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
186.080
1.487
189.640
1.862
DPPhLaki-laki
Perempuan
266
178
Jumlah Pemilih Pemula
Jumlah Pemilih Disabilitas
Jumlah Pemilih TMS
11.663
240
0
DATA PEMILH
PENCALONAN
Jumlah Calon Kepala Daerah
Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
2 1 2 1
Jumlah Dukungan Pasangan Calon
Putusan Pencalonan Oleh Panwas
Partai Politik Perseorangan Dikabulkan Diskualifi kasi
3 0 0 0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS
0
Jumlah Paslon Petahana
1
ANGGARANNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Rp 6.297.450.000,-
Rp 6.300.000.000,-
Yang Diajukan
Yang Disetujui
Ketepatan Waktu
Tepat
0
Keterlambatan Waktu
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 106 12/4/17 8:49 AM
BAWASLU
BA
DA
N P
ENG
AWA
S P
EMIL
IHA
N U
MU
M
107
REKRUTMEN PENGAWAS
Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec
Kel/Desa/TPS)
Bawaslu/Panwaslih Panwas Kabupaten/Kota Panwas Kecamatan PPL Pengawas TPS
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
1.010 3 0 3 0 7 2 13 2 686 294
DATA PENGGUNA HAK PILIH
DPT DPTb DPPh Jumlah Pemilih Jumlah Suara Jumlah Pemilih Disabilitas
Tingkat Partisipasi
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Sah Tidak Sah
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 111 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASLU
DA
LAM
AN
GK
AP
ILKA
DA
SEREN
TAK
2017
112
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 112 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASL
UB
AD
AN
PEN
GAW
AS
PEM
ILIH
AN
UM
UM
113
Hasil pengawasan selama masa kampanye Pilkada 2017 di Provinsi Jawa Tengah, dari 7 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada, terdapat beberapa dugaan pelanggaran pada saat kampanye. Dugaan tersebut berjumlah 1 kasus isu SARA yang terjadi di Kabupaten Batang, 8 isu penggunaan fasilitas negara yang terjadi di Kota Salatiga, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Jepara, 13 kasus mobilisasi PNS yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes, 2 kasus kampanye hitam di Kabupaten Jepara, dan 6 kasus Kampanye pada Masa Tenang. Selain itu juga terdapat temuan dan laporan terjadinya dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 36 kasus. Dugaan pelanggaran politik uang, kecuali Kota Salatiga, terjadi di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Provinsi Jawa Tengah.
Proses penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas pemilu di Kota Salatiga telah menindak sebanyak 4 pelanggaran administrasi. Pengawas pemilu Kabupaten Banjarnegara menindak sebanyak 1 pelanggaran administrasi, 1 pelanggaran pidana, dan 2 pelanggaran hukum lainnya. Pengawas pemilu Kabupaten Batang menindak sebanyak 16 pelanggaran administrasi, dan 3 pelanggaran hukum lainnya. Pengawas pemilu Kabupaten Jepara menindak sebanyak 16 pelanggaran administrasi dan 1 pelanggaran pidana. Pengawas pemilu Kabupaten Pati menindak sebanyak 71 pelanggaran administrasi dan 4 pelanggaran hukum lainnya. Pengawas pemilu Kabupaten Cilacap menindak sebanyak 2 pelanggaran administrasi dan 1 pelanggaran hukum lainnya. Pengawas pemilu Kabupaten Brebes menindak sebanyak 8 pelanggaran administrasi, 3 pelanggaran pidana, dan 4 pelanggaran hukum lainnya.
Selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat permasalahan dan dugaan pelanggaran di tujuh kabupaten/kota tersebut. Namun pada akhir perhitungan suara terdapat gugatan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi di Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati.
Pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah terdapat tujuh daerah yang melaksanakan pemilihan yaitu Kota
Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Pilkada 2017 di Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes masing-masing diikuti oleh dua pasangan calon yang semuanya berasal dari Partai Politik. Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap, diikuti oleh tiga pasangan calon yang semua calon Bupatinya laki-laki, sedangkan dua dari tiga calon wakilnya adalah perempuan. Kabupaten Pati menjadi daerah yang merupakan daerah dengan calon tunggal dan Kabupaten Batang menjadi daerah yang menjadi daerah dengan pasangan calon paling banyak pada Pilkada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dengan empat pasangan calon yang semuanya berasal dari partai politik.
Besaran anggaran pengawasan yang digunakan dalam Pilkada tahun 2017 di Kota Salatiga sebesar Rp 1.800.000.000,00 dari pengajuan sebesar 2.171.000.000,00. Sedangkan anggaran pengawasan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 5.137.830.000,00, Kabupaten Batang sebesar Rp 5.500.000.000,00, Kabupaten Jepara sebesar Rp 4.200.000.000,00, Kabupaten Pati sebesar Rp 6.600.000.000,00, Kabupaten Cilacap sebesar Rp 7.142.175.000,00dan di Kabupaten Brebes sebesar Rp 11.078.254.000,00. Keseluruhan anggaran tersebut berhasil dicairkan tepat waktu.
Jajaran pengawas pemilu yang ada di Kota Salatiga sebanyak 424 personil yang terdiri 268 laki-laki dan 156 perempuan. Kabupaten Banjarnegara sebanyak 2.082 personil yang terdiri 1.399 laki-laki dan 683 perempuan. Kabupaten Batang sebanyak 1.682 personil yang terdiri 1.181 laki-laki dan 501 perempuan. Kabupaten Jepara sebanyak 2.047 personil yang terdiri 1.427 laki-laki dan 620 perempuan. Kabupaten Pati sebanyak 2.765 personil yang terdiri 1.678 laki-laki dan 1.087 perempuan. Kabupaten Cilacap sebanyak 3.567 personil yang terdiri 2.556 laki-laki dan 1.011 perempuan. Sedangkan di Kabupaten Brebes terdapat 3.130 pengawas pemilu dengan 2.166 laki-laki dan 964 perempuan.
PILKADA DI PROVINSI JAWA TENGAH
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 113 12/4/17 8:49 AM
BAW
ASLU
DA
LAM
AN
GK
AP
ILKA
DA
SEREN
TAK
2017
114
PROVINSI JAWA TENGAHKota Salatiga
DPT
DPTb
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
62.918
851
67.012
1.042
DPPhLaki-laki
Perempuan
40
54
Jumlah Pemilih Pemula
Jumlah Pemilih Disabilitas
Jumlah Pemilih TMS
3.584
219
12.011
DATA PEMILH
PENCALONAN
Jumlah Calon Kepala Daerah
Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
2 0 2 0
Jumlah Dukungan Pasangan Calon
Putusan Pencalonan Oleh Panwas
Partai Politik Perseorangan Dikabulkan Diskualifi kasi
2 0 0 0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS
0
Jumlah Paslon Petahana
2
ANGGARANNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Rp 2.171.000.000,-
Rp 1.800.000.000,-
Yang Diajukan
Yang Disetujui
Ketepatan Waktu
Tepat
0
Keterlambatan Waktu
03 BAWASLU BANTEN-JATENG 95-128.indd 114 12/4/17 8:49 AM
BAWASLU
BA
DA
N P
ENG
AWA
S P
EMIL
IHA
N U
MU
M
115
REKRUTMEN PENGAWAS
Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec
Kel/Desa/TPS)
Bawaslu/Panwaslih Panwas Kabupaten/Kota Panwas Kecamatan PPL Pengawas TPS
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
424 0 0 3 0 9 3 18 5 238 148
DATA PENGGUNA HAK PILIH
DPT DPTb DPPh Jumlah Pemilih Jumlah Suara Jumlah Pemilih Disabilitas
Tingkat Partisipasi
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Sah Tidak Sah