PILAR PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PILAR PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Jakarta, 27 Desember 2018 Tim Pilar Penataan Peraturan Perundang - Undangan Tim Pilar Penataan dan Penguatan Organisasi 1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PILAR PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PILAR PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Jakarta, 27 Desember 2018
Tim Pilar Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Tim Pilar Penataan dan Penguatan Organisasi
1
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1
2
Catatan Exit Meeting 2017
Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang-undangan belum
dilakukan secara berkala
3
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1
4
#1 PENGEMBANGAN PPID MENJADI SPDH
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang sudah dibangunselama ini mencakup peraturan-peraturan yang telah dibuat, untukmemaksimalkan fungsi dari sistem PPID, maka dikembangkan menjadiSistem Pengusulan Dokumen Hukum (SPDH), yang mencakup tidak hanyaperatuan perundang-undangan tetapi juga Perjanjian Kerja Sama dan produkhukum lainnya.
5
#1 PENGEMBANGAN PPID MENJADI SPDH (lanj.)
PPID selama ini hanya
mencakup Peraturan
Kepala BPS yang telah
dibuat.
PPID
sistem ini, dapat
melakukan monitoring
pembuatan produk hukum
seperti Peraturan Kepala
BPS, MoU dan Perjanjian
Kerjasama serta produk
hukum lainnya.
SPDH
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, diperlukan
pengembangan sistem PPID
6
#2 PENGEMBANGAN PPID MENJADI SPDH (lanj.)
7
#1 PENGEMBANGAN PPID MENJADI SPDH (lanj.)
Selain itu dengan adanya SPDH pelaksanaan
dapat mengoptimalkan evaluasi sistem
pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan secara berkala dan
terencana. Mengingat selama ini pelaksanaan
evaluasi tidak dapat berjalan optimal
dikarenakan sistem PPID tidak hanya
mencakup untuk produk hukum sehingga
menjadi tanggung jawab bersama unit kerja
lain.
8
#1 PENGEMBANGAN PPID MENJADI SPDH (lanj.)
Dengan adanya SPDH
pelaksanaan dapat
mengoptimalkan evaluasi
sistem pengendalian
penyusunan peraturan
perundang-undangan secara
berkala dan terencana.
Pelaksanaan evaluasi tidak dapat
berjalan optimal dikarenakan
sistem PPID tidak hanya mencakup
untuk produk hukum sehingga
menjadi tanggung jawab bersama
unit kerja lain.
9
#2 JDIH BPS TERCANTUM DALAM PETA ANGGOTAJDIHN
1. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPS yang sudahdibangun BPS telah disempurnakan.
2. JDIH BPS telah terintegrasi secara sempurna dengan Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum Nasional (JDIHN)
10
#2. JDIH BPS TERCANTUM DALAM PETA ANGGOTAJDIHN
11
#2. JDIH BPS TERCANTUM DALAM PETA ANGGOTAJDIHN
Pembentukan JDIH Nasional merupakan amanah dari Pasal 4
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.
Pentingnya kerjasama pengelolaan dokumen dan informasi hukum
untuk mempercepat pembangunan hukum nasional yang berkualitas.
Untuk membangun akses informasi hukum yang terintegrasi,
secara nasional semua Anggota JDIHN wajib mengelola dokumen
dan informasi hukum yang ada dalam kewenangannya dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.
Tersedianya akses informasi hukum bagi semua warga negara
merupakan conditio sine quanon dalam mewujudkan supremasi
hukum.
12
#2. JDIH BPS TERCANTUM DALAM PETA ANGGOTAJDIHN
01Masuknya JDIH BPS dalam Peta Anggota JDIHN
merupakan komitmen BPS sebagai anggota JDIHN
untuk melaksanakan amanah Perpres 33 Tahun
2012 dengan menyediakan akses informasi hukum
yang merupakan tugas dari dokumentasi hukum
Anggota Jaringan
02
Selain itu masuknya JDIH BPS dalam Peta Anggota
JDIHN juga membantu BPS dalam melakukan
harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala BPS
dengan Peraturan lainnya, disamping itu juga
memudahkan Kementerian Hukum dan HAM dalam
melakukan harmonisasi Peraturan Kepala BPS
dengan BPIP sebelum dilakukan pengundangan
13
#3 REVISI UNDANG-UNDANG STATISTIK
Langkah strategis yang diambil BPS dalammelakukan revisi Undang-Undang Statistikadalah melakukan penyusunan draf NaskahAkademik dan draf Perubahan/PenggantianUU Statistik yang akan didaftarkan dalamProgram Legislasi Nasional pada Tahun 2019
14
#3 REVISI UNDANG-UNDANG STATISTIK (lanj.)
Pra Penyusunan (2017-2018)
• 2017: FGD, Kajian untuk Penyusunan draf awal NA dan draf UU, PenyusunanAnggaran
• 2018: FGD, Penyusunan draf akhir NA dan draf UU, Pendaftaran Proleknas
Penyusunan (2019-2023)
• Penyusunan (2019-2023)
• Pembahasan materi muatan interdep
• Pembahasan materi muatan dalam tim kecil
• Harmonisasi materi muatan dan legal drafting
• Persetujuan dan penetapan
Pasca Penyusunan (2024-2029)
• Pasca Penyusunan (2024-2029)
• Penusunan paket regulasi
• Sosialisasi dan advokasi
15
Dukungan peraturan perundang-undangan tentang SSN dan NSDS
Dukungan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan IT dan SDM
16
PILAR PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI2
Catatan Exit Meeting 2017
Evaluasi organisasi belum menganalisis kesesuaian antara
mandat (kinerja) yang diharapkan dengan kelembagaan
yang ada untuk memastikan efektivitas organisasi
17
#1 EVALUASI KELEMBAGAAN
Mewujudkan organisasi pemerintah yang
tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran
Planning
Evaluasi
Progres
Review
18
#1 EVALUASI KELEMBAGAAN (Lanj.)
Pemenpan RB No.
20 Tahun 2018
merupakan acuan
bagi instansi
pemerintah dalam
melaksanakan
evaluasi
kelembagaan
pemerintah secara
efektif dan efisien.
.
Tersedianya informasi
yang lebih lengkap
untuk dianalisis dan
dapat menjadi
rekomendasi untuk
melaksanakan
penataan organisasi
sesuai dengan hasil
evaluasi
kelembagaan;
Untuk memotret
keberadaan organisasi
instansi pemerintah
secara dinamis dalam
konteks meningkatkan
efektivitas pencapaian
kinerja organisasi.
Dasar Hukum
Tujuan
Pelaksanaan
19
#2 PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BPS
BPS Provinsi
Kalimantan Utara.
BPS Provinsi
Labuhan Batu
Selatan.
BPS Kabupaten
Kolaka Timur.
BPS Kabupaten
Bolaang Mongondow
Utara.
20
#2 PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BPS
Untuk menjamin kemandirian dan obyektivitas BPS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pengolahan, penyajian, dan analisis statistik dasar, Undang-undang Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik, mengamanatkan bahwa BPS mempunyai perwakilan wilayah di
Daerah yang merupakan instansi vertikal, sehingga pelaksanaan kegiatan statistik tidak
membebani instansi induknya.
01
Pemekaran daerah untuk provinsi sampai saat ini mencapai 34
provinsi, sementara jumlah BPS Provinsi yang ada sekarang
sejumlah 33 BPS Provinsi. 02
Pemekaran daerah kabupaten/kota sampai saat ini telah
mencapai 513 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sementara jumlah BPS Kabupaten/Kota yang ada
sekarang sebanyak 477 kabupaten/kota.
03
Surat Gubernur dan Bupati/Walikota yang menyatakan agar
BPS segera membentuk kantor perwakilannya di
kabupaten/kota baru (pemekaran).
04
Latar Belakang
21
#3 PERUBAHAN STIS MENJADI POLSTAT STIS
1. Evaluasi struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dilakukan sesuaidengan perkembangan lingkungan organisasi yang strategis sesuai dengantuntutan kebutuhan BPS dalam rangka menghadapi tantangan BPS yangsemakin berat.
2. Hasil dari evaluasi organisasi tersebut adalah Peraturan Kepala BPS No 87Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS.
22
#3 PERUBAHAN STIS MENJADI POLSTAT STIS
untuk pemenuhan gap antara
kebutuhan dengan ketersediaan
SDM di BPS1
untuk pemenuhan kebutuhan KSK di
BPS Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia. 2
perlunya peningkatan kapabilitas SDM
BPS seiring dengan pengalaman yang
mereka miliki di dunia kerja.3
pemenuhan kebutuhan SDM statistika di
Pemerintah Daerah (Pemda) dan kontribusi
dalam perstatistikan regional.4
TERIMA KASIH“
”A good system shortens the road to the goal (Orison Swett Marden)
Related Documents
