Pikiran Rakyat o Senin • Selasa o Rabu o Kamis o Jumat o Sabtu o Minggu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OJan OPeb OMar OApr OMei OJun OJul OAgs OSep OOkt SNov ODes Buday a Mitigasi Bencana Oleh YESMIL ANWAR S ETELAH bencana alam datang bertubi-tubi, ter- akhir peristiwa banjir di Wasior, tsunami di Mentawai, dan letusan Gunung Merapi, patut disyukuri hadirnya "payung hukum" yang monu- mental dengan disahkannya Undang-Undang' Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggu- langan Bencana pada 26 April 2007· Dalam pasal 1 angka 1 DU tersebut, ''bencana'' didefin- isikan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengaki- batkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Regulasinya sudah cukup baik meskipun masih perlu dilengkapi lagi dengan perang- kap hukum lainnya. Tentiinya yang menjadi pertanyaan adalah seberapa mampu pemerintah dan masyarakat menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut? Tampaknya kita masih perlu mengevaluasi implemen- tasi DUitu. Selama ini kelemahan kita adalah implementasi dari pe- rundang-undangan yang dibuat. Sangat disayangkan, kurang tumbuhnya iklim koordinasi, , sinkronisasi, dan harmonisasi penerapan di lapangan membu- at keputusan yang cepat, tepat, dan akurat sulit sekali. Padahal dalam penanggulangan ben- cana, pengambilan keputusan cepat, tepat, dan akurat sangat penting. Bangsa Indonesia pada umumnya menganggap bahwa bencana alam merupakan musi- bah, artinya di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, harus diterima dengan sabar dan penuh kepasrahan karena se- mua yang terjadi ada yang mengaturnya, yaitu Yang Ma- hakuasa. Hal itu tidaklah salah karena sabar dan berserah diri pada Tuhan adalah modal yang baik untuk menghadapi musi- bah. Namun, modal dasar itu Kliping Humas Unpad 2010 haruslah dikembangkan dengan sikap positif dan penuh kearifan, tidak cukup dengan meratapi riasib belaka. Ada kalanya secara sosial bu- daya upaya penanggulangan bencana tidak klop dengan kenyataan, di lapangan. Masyarakat kita masih percaya pada takhayul, contohnya fenomena Mbah Marijan. Oleh karena itu, korban bencana harus dibangunkan dari sikap yang tidak produktif tersebut agar segera keluar dari bencana dengan menggunakan kearifan lokal dan pendekatan budaya yang tepat. Tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Ben- cana (BNPB) salah satunya adalah merumuskan kebijakan agar masyarakat mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan kete- rampilan dalam penyeleng- garaan penanggulangan ben- cana, seperti yang tertera pada pasal zo DU 24/2007. Masalah lain yang harus di- perhatikan adalah keterikatan sosiokultural masyarakat, khu- susnya korban bencana, dengan tanah leluhur yang sangat men- dalam sehingga tidak mudah untuk melakukan evakuasi. Sikap ini kurang kondusif untuk menumbuhkembangkan bu- daya mitigasi karena dalam bu- daya mitigasi dibutuhkan ke- sadaran kolektif masyarakat ataupun BNPByang tidak hanya menganggap bencana sebagai takdir atau musibah, tetapi su- atu kesadaran bahwa korban
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pikiran Rakyato Senin • Selasa o Rabu o Kamis o Jumat o Sabtu o Minggu
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1517 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31OJan OPeb OMar OApr OMei OJun OJul OAgs OSep OOkt SNov ODes
Buday aMitigasi BencanaOleh YESMIL ANWAR
S ETELAH bencana alamdatang bertubi-tubi, ter-akhir peristiwa banjir di
Wasior, tsunami di Mentawai,dan letusan Gunung Merapi,patut disyukuri hadirnya"payung hukum" yang monu-mental dengan disahkannyaUndang-Undang' Nomor 24Tahun 2007 tentang Penanggu-langan Bencana pada 26 April2007·
Dalam pasal 1 angka 1 DUtersebut, ''bencana'' didefin-isikan sebagai suatu peristiwaatau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggukehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan,baik oleh faktor alam dan/ataufaktor nonalam maupun faktormanusia sehingga mengaki-batkan timbulnya korban jiwamanusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dandampak psikologis.
Regulasinya sudah cukupbaik meskipun masih perludilengkapi lagi dengan perang-kap hukum lainnya. Tentiinyayang menjadi pertanyaan adalahseberapa mampu pemerintahdan masyarakat menerapkanperaturan perundang-undangantersebut? Tampaknya kita masihperlu mengevaluasi implemen-tasi DUitu.
Selama ini kelemahan kitaadalah implementasi dari pe-rundang-undangan yang dibuat.Sangat disayangkan, kurangtumbuhnya iklim koordinasi,
, sinkronisasi, dan harmonisasipenerapan di lapangan membu-at keputusan yang cepat, tepat,dan akurat sulit sekali. Padahaldalam penanggulangan ben-cana, pengambilan keputusancepat, tepat, dan akurat sangatpenting.
Bangsa Indonesia padaumumnya menganggap bahwabencana alam merupakan musi-bah, artinya di luar kemampuanmanusia. Oleh karena itu, harusditerima dengan sabar danpenuh kepasrahan karena se-mua yang terjadi ada yangmengaturnya, yaitu Yang Ma-hakuasa. Hal itu tidaklah salahkarena sabar dan berserah diripada Tuhan adalah modal yangbaik untuk menghadapi musi-bah. Namun, modal dasar itu
Kliping Humas Unpad 2010
haruslah dikembangkan dengansikap positif dan penuh kearifan,tidak cukup dengan meratapiriasib belaka.
Ada kalanya secara sosial bu-daya upaya penanggulanganbencana tidak klop dengankenyataan, di lapangan.Masyarakat kita masih percayapada takhayul, contohnyafenomena Mbah Marijan. Olehkarena itu, korban bencanaharus dibangunkan dari sikapyang tidak produktif tersebutagar segera keluar dari bencanadengan menggunakan kearifanlokal dan pendekatan budayayang tepat. Tugas dari BadanNasional Penanggulangan Ben-cana (BNPB) salah satunyaadalah merumuskan kebijakanagar masyarakat mendapatkanpendidikan, pelatihan, dan kete-rampilan dalam penyeleng-garaan penanggulangan ben-cana, seperti yang tertera padapasal zo DU 24/2007.
Masalah lain yang harus di-perhatikan adalah keterikatansosiokultural masyarakat, khu-susnya korban bencana, dengantanah leluhur yang sangat men-dalam sehingga tidak mudahuntuk melakukan evakuasi.Sikap ini kurang kondusif untukmenumbuhkembangkan bu-daya mitigasi karena dalam bu-daya mitigasi dibutuhkan ke-sadaran kolektif masyarakatataupun BNPByang tidak hanyamenganggap bencana sebagaitakdir atau musibah, tetapi su-atu kesadaran bahwa korban
dapat dicegah atau dimini-malkan dengan pengelolaanbencana yang benar.
Di samping itu, perlu jugadipikirkan secara teknis, bantu-an yang diberikan secara tidaktepat kadang kala juga secaratidak langsung merupakan fak-tor yang memperlemah tang-gungjawab korban bencana un-tuk "pulih" secara sosial,budaya,dan psikologis. Dengan UU24/2007 ini diharapkan proble-ma tersebut dapat diatasi. Na-mun kenyataannya, belum turn-buh budaya mitigasi di dalamlingkungan aparat pemerintahyang mengelola penanggulan-gan bencana di Indonesia.
Cara menumbuhkannya dap-at dengan pendidikan yangberkesinambungan di berbagai.lapisan masyarakat bahwa ben-cana, khususnya bencana alam,dapat ditanggulangi sebelumbencana itu datang. Harus adapendidikan yang terstruktur diIndonesia karena secara nyatanegara kita rawan bencana.Barangkali bisa menjadi bahanpertimbangan agar perguruantinggi dapat menjadi pelo-pornya. Setiap tahun ajaranbaru, mahasiswa baru diberibekal pendidikan pengetahuanbencana dan penanggulangan-nya. Notabene mereka sudahmampu berpikir dan datangdari pelbagai daerah di Indone-sia. Mereka diharapkan menye-barluaskan pengetahuannya pa-da keluarganya di daerah mas-ing-masing. Dapat pula program
penanggulangan bencana diti-tipkan pada program kuliah ker-ja nyata para mahasiswa dalamkurikulum terpadu. Namunyang lebih penting adalah BNPBharus menjadi agen perubahanbudaya rnitigasi.
Secara nyata hal itu belumoptimal. Masih banyak keluhanbahwa sarana dan prasarana ba-gi penanggulangan bencanabelum disiapkan ketika bencanadatang, seolah-olah hal itu tidakpenting. Dana yang dikucurkanuntuk peralatan berat dan ten-da-tenda penampungan perludiperbesar. Alat-alat untukmendeteksi gempa perlu ditam-bah dan dimaksimalkan jumlah-nya. Para operator dan para-medik perlu dididik secarakhusus. Ini semua membu-tuhkan dana yang tidak sedikit,tetapi sangat penting untuk di-anggarkan. Selama ini terbuktibelum tumbuh kesadaran miti-gasi yang integratif 'di antarapengelola. Pemerintah masihabai terhadap semua kebutuhanitu. Artinya di kalangan aparatpemerintah belum tumbuh bu-daya mitigasi. Padahalmasyarakat tampak begituspontan dan siap berpartisipasidalam penanggulangan ben-cana. Tampaknya hal ini meru-pakan kendala utama yangberulang setiap ada bencanaalam ....***
Penulis, dosen FakultasHukum Unpad dan pengamatsosial serta kebudayaan.
II
Related Documents
