~®® Pikiran Rakyat (kOIOm)O~. o Selasa • Rabu 0 Kamis 0 Jumat 12 13 14 15 16 27 28 29 30 31 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 25 26 o Sabtu 0 Minggu OSep OOkt ONov ODes o Mar OApr OMei .Jun OJul 0 Ags Perampasan Aset Korup Oleh ROMLI ATMASASMlTA P EMBUKTIAN terbalik dalam perkara pidana merupakan langkah hukum luar biasa. Doktrin hukum pidana dan konvensi in- ternasional perlindungan hak asasi manusia (HAM) melarang pembuktian terbalik karena bertentangan dengan asas hukum universal, yaitu larangan pemaksaan terhadap tersangka untuk memberikan keterangan yang merugikan dirinya k~l~ di persidangan (nonself z,!cnmz'?fl- tion evidence). Selam itu, setiap tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pre- sumption of innocence). Namun, perkembangan or- ganisasi kejahatan transnasional pasca-Perang Dingin di seluruh negara telah meningkatkan ase~ organisasi kejahatan mencapai tiga kali lipat Anggaran Penda- patan dan Belanja Negara (AP- BN)negara berkembang, teruta- ma diperoleh dari kejahatan narkotika dan pencucian uang. Beranjak dari kenyataan ters:- but, terjadi perubahan drastis dalam kebijakan kriminal khu- susnya di negara maju yaitu, strategi perampasan aset organ- isasi kejahatan atau yang diduga berasal dari kejahatan telah ter- bukti sangat efektif untuk "me- matikan" kehidupan organisasi kejahatan. Pengalaman DEA menggunakan cara perampasan melalui sarana hukum perdata (civil based forfeiture) telah berhasil secara signifikan mem- bekukan dan merampas aset ke- jahatan. Perampasan aset keja- hatan tersebut diperkuat de- ngan proses hukum pembuktian terbalik, Perubahan paradigma pe- rampasan aset kejahatan de- ngan sarana hukum perdata dan praktik di dalam sistem hukum common law telah ditiru di ne- gara penganut sistem h~um civil law. Perubahan paradigma tersebut memperoleh justifikasi teoritik, yaitu teori balanced probability principle dan. ra- tional choice theory. Teori ke- dua menegaskan, setiap keja- hatan yang dilakukan dipastikan telah dipertimbangkan keun- tungan dan kerugiannya, dan telah terbukti bahwa keuntung- an harus melebihi kerugian dari perbuatannya. Teori pertama menegaskan, perlu ada keseim- bangan antara hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah dan kewajiban seorang tersang- ka untuk membuktikan asal usul asetnya yang diduga ber- asal dari kejahatan. Prasyarat pembuktian terba- lik untuk tujuan perampasan aset melalui sarana hukum per- data adalah pertama, harta ke- kayaan harus berdasarkan du- gaan saja berasal dari kejahatan sudah cukup (primafacie evi- dence), tidak diperlukan bukti permulaan yang cukup. Ke-dua, harta kekayaan ditempatkan se- bagai subjek hukum sama de- ngan pemilik aset dimaksud; ada pemisahan status hukum antara "aset tindak pidana" dan "pemiliknya". Atas dasar teori tersebut, aset tindak.pidana telah diakui seba- gai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan se~a pidana. Status hukum aset tin- dak pidana tersebut memung- kinkan diterapkan sistem pem- buktian terbalik atau beban pembuktian terbalik, yaitu kepa- da tersangka diwajibkan mem- buktikan asal usul harta keka- yaannya. Jika tersangka tidak dapat membuktikan seluru~ aset yang diduga berasal dan Kliping Humas Onpad 20 tt tindak pfilana maka aset terse- but dirampas untuk negara. Na- mun, cara tuntutan perdata berdasarkan teori tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan pe- nuntutan pidana terhadap ter- sangka "pemilik" harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan karena terbentur prinsip ne bis in idem dan prin- sip non-self incrimination. Sebaliknya, langkah hukum penuntutan perampasan aset kejahatan melalui cara pidana yang telah lazim diberlak~kan terbukti menghambat. tujuan perampasan aset kejahatan karena menyita banyak waktu seperti dalam hukum acara pi- dana Indonesia memerlukan waktu 400 hari sampai pada putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hambatan ini memberikan peluang aset keja- hatan disembunyikan ke negara lain atau berpindah-pindah ta ngan dengan cepat yang d~~u kung oleh sistem teknologi m formasi di bidang keuangan perbankan yang telah maju. Perampasan aset tindak pi dana melalui sarana huku perdata jauh le~i~ ~ingkat d lebih efisien dari SISI waktu d biaya yang diperlukan untu menuntaskan perkara kejahatan: dengan tujuan keuntung~ ~ nansial dan lebih menjarmn kepastian hukum pengembali aset tindak pidana. Konvens PBB Antikorupsi 2003 yan telah diratifikasi dengan DU Nomor 7 Tahun 2006 juga dalam praktik, cara penuntu perdata tersebut dilaksan . terhadap aset kejahatan yai "pemiliknya" melarikan .ken . gara lain meninggal durna, d tidak ~ hadir di persidan an atau aset diduga berasal kejahatan atau aset yang tid diketahui pemiliknya. Cara penuntutan perdata tuk tujuan perampasan aset k jahatan tidak melanggar h asasi tersangka/terdakwa d asas praduga tak bersalah, ~ bab, pembuktian ter~al khusus ditujukan terhadap 'h kepemilikan" atas aset y diduga berasal dari kejahat bukan ditujukan untuk mem- buktikan ''kesalahan'' tersang ka terdakwa. 1