Page 1
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 1/26
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PIERCING THE
CORPORATE VEIL DALAM PRESPEKTIF TANGGUNG
JAWAB PERSEROAN TERBATAS (PT) TERKAIT
PENGGUNAAN FIDUSIA DAN SAHAM
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Penemuan Hukum
Dosen Pembina:
Prof. Dr. Yudha Bakti, S.H., M.H.
Disusun oleh :
Nin Yasmine Lisasih 110120100040
PROGAM MAGISTER ILMU HUKUM - HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2010
Page 2
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 2/26
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI......................................................................................................... ii
BAB I: PENDAHULUAN.................................................................................... 4
A. Latar Belakang Masalah................................................................... 4
B. Identifikasi Masalah.......................................................................... 7
BAB II: ANALISIS............................................................................................... 9
A. Penerapan Piercing the Corporate Veil dalam Prespektif
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terkait Penggunaan
Fidusia dan Saham.............................................................................. 9
B. Tanggung Jawab PT Terkait Masalah Penggunaan
Fidusia dan Saham................................................................................ 18
BAB III PENUTUP............................................................................................... 21
A. Kesimpulan......................................................................................... 21
B. Saran……………………………………………………………….. 21
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………. 22
Page 3
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 3/26
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan perkembangan problematik yang makin kompleks di dalam
dunia perusahaan akan banyak menimbulkan implikasi yuridis juga terhadap
tanggung jawab dari organ-organ yang ada di dalamnya. Perseroan terbatas (PT)
merupakan jenis perusahaan yang permodalannya terbagi dalam saham. Dalam
Pasal 24 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
berbunyi “( 1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham,
(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama
dan atau atas tunjuk.”. Saham tersebut merupakan modal yang paling penting
bagi eksistensinya sebuah PT.
Ada beberapa tipe dari saham, termasuk Saham Biasa (common stock ),
Saham Preferen ( preferred stock ), Saham Harta (treasury stock ), dan saham kelas
ganda (dual class stock ). Saham preferen biasanya memiliki prioritas lebih tinggi
dibanding saham biasa dalam pembagian Deviden dan aset, dan kadangkala
memiliki hak pilih yang lebih tinggi seperti kemampuan untuk memveto
penggabungan atau pengambilalihan atau hak untuk menolak ketika saham baru
dikeluarkan (yaitu, pemegang saham preferen dapat membeli saham yang
dikeluarkan sebanyak yang dia mau sebelum saham itu ditawarkan kepada orang
4
Page 4
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 4/26
lain). Saham yang biasa dijual di Bursa Efek adalah saham biasa dan saham
preferen tidak diperjualbelikan di bursa efek. Struktur kelas ganda memiliki
beberapa kelas saham masing-masing dengan keuntungan dan kerugiannya
sendiri-sendiri. Saham harta adalah saham yang telah dibeli balik dari
masyarakat1
Hal yang tidak kalah penting dalam menjalankan sebuah Perseroan Terbatas
(PT) adalah pertanggung jawaban Direksi Perseroan PT. Selain bertanggung
jawab pada saham yang ada secara eksternal ia juga punya tanggung jawab pada
pihak ketiga. Adapun Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas
terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban untuk melakukan kerterbukaan
(disclosure) pada pihak ketiga atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat
mempengaruhi kekayaan perseroan. Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu :
1. Pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang pada hakikatnya dari pihak perseroan ingin melakukan
pengurangan atas modal dasar yang dikeluarkan atau pun modal yang disetor
dari perseroan.
2. Pada pasal 105 ayat 2 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang hakikatnya perseroan ingin melakukan penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan
3. Direksi perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan tahunan
1 .(www.emperordeva.blog.com)
Page 5
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 5/26
perseroan untuk diperiksa oleh akuntan public sebelum perhitungan tersebut
disahkan oleh RUPS2
Dengan demikian penggunaan fidusia dalam mekanisme yang dijalankan
dalam Perseroan Terbatas juga ada pada kewenangan Direksi Perseroan. Seorang
pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan
yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian
pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini
berkaitan dengan tanggung jawab direksi sebagai pemegang fiduciary duties dari
pemegang saham perseroan. Dalam hal ini punya tanggung jawab penuh atas
pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh anggaran dasar
perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait dengan penggunaan fidusia dan saham yang tidak mungkin terlepas
dari PT serta Direksi PT sebagai organ yang mempunyai kewenangan mengurus
dan menjalankan perseroan, penulis tertarik untuk mengkaji statu kasus tentang
penggunaan fidusia dan saham yang melibatkan tanggung jawab Direksi
Perseroan, yaitu kasus yang menimpa PT Ryane. Pada 23 Januari 2003, Prem
memiliki masalah dengan Dana Pensiun. Sengketa ini berawal dari pinjaman PT
Ryane sebesar Rp 3,5 miliar kepada Dana Pensiun. Utang yang jatuh tempo pada
2 Ahmad, Yani dkk. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, hal. 114
6
Page 6
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 6/26
27 Januari 2004 itu dikuatkan dengan perjanjian jaminan fidusia berupa stok
barang tekstil milik PT Ryane. Berdasarkan perjanjian itu, sepekan kemudian
Dana Pensiun mengeluarkan cek dari Bank BNI senilai Rp 1 miliar dan cek BRI
sebesar Rp 2,5 miliar. Cek ini diterima oleh Direktur Utama PT Ryane, Prem
Ramchand Harjani yang langsung meneken tanda terimanya, tapi Harjani
membantah telah menerima dana dari dua lembar cek itu. Inilah yang kemudian
menjadi perkara berkepanjangan.
Pada 26 Februari 2003, utang itu pun pernah diakui oleh PT Rayne. Buktinya,
PT Ryane pernah mencicil sebesar Rp 105 juta, tapi sejak saat itu PT Ryane tak
pernah lagi membayar cicilan. Dana Pensiun melaporkan PT Ryane ke Bapepam.
Setelah itu, PT Ryane minta berdamai. Utang itu akan dibayar secara pribadi oleh
Harjani dengan cara mencicil sebesar Rp 100 juta per bulan. Dana Pensiun
menolak usulan tadi. Dana Pensiun bermasalah dengan PT Ryane. Sebelumnya,
upaya Dana Pensiun untuk mengeksekusi jaminan fidusia berupa stok barang
tekstil senilai Rp 11,64 miliar juga gagal. Pada tanggal 18 Maret 2004, Dana
Pensiun mengajukan permohonan eksekusi terhadap jaminan fidusia itu ke
Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan tersebut dikabulkan dan
didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena aset yang dimaksud
berada di gudang PT Ryane di Tebet, Jakarta Selatan. Namun, ketika juru sita
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hendak mengeksekusi pada 1 Juni 2004,
ternyata barang tekstil seperti yang dimaksud dalam jaminan fidusia sudah tidak
ada. Bahkan, gudangnya pun telah hancur dan kosong.
Page 7
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 7/26
Berdasar uraian di atas, hukum perusahaan merupakan hal yang penting
dalam menyikapi segala problema terkait mekanisme tanggung jawab terhadap
masalah yang timbul dalam sebuah perusahaan. Perseroan terbatas (PT) adalah
salah satu bentuk perusahaan yang terbagi dalam saham. prosedur dan mekanisme
yang dijalani dalam menjalankannya tidak lepas dari tanggung jawab Direksi PT
yang punya kewenangan penuh. Hal ini terkait wewenang secara internal. Selain
itu ada kewenangnan yang dimiliki oleh Direksi PT berupa eksternal untuk
berhubungan dengan pihak ketiga. Dari arahan ini maka prosedur penggunaan
fidusia juga akan menjadi tanggung jawab dari Direksi PT terkait wewenangnya
tersebut. Dengan melihat semua masalah yang ada maka penulis mengangkat
judul : ”TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PIERCING THE
CORPORATE VEIL DALAM PRESPEKTIF TANGGUNG JAWAB
PERSEROAN TERBATAS (PT) TRKAIT PENGGUNAAN FIDUSIA DAN
SAHAM“
B. Identifikasi Masalah
Dari berbagai uraian di atas maka dapat diambil beberapa identifikasi
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan piercing the corporate veil dalam prespektif
tanggung jawab perseroan tebatas terkait penggunaan fidusia dan saham?
2. Apakah yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT terkait masalah
8
Page 8
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 8/26
penggunaan fidusia dan saham?
BAB II
ANALISIS
I.Penerapan Piercing the Corporate Veil dalam Prespektif Tanggung Jawab
Page 9
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 9/26
Perseroan Terbatas terkait Penggunaan Fidusia dan Saham
Berkenaan dengan problematik dari kasus tersebut diatas maka penulis
berpendapat bahwa tanggung jawab Harjani sebagai Direktur Utama PT Ryane
dialihkan menjadi tanggung jawab pribadi adalah titik awal terjadinya
problematik dari penggunaan fidusia dan saham dalam sebuah Perseroan
Terbatas (PT). Harus ditelusuri terlebih dahulu mengenai pengalihan tanggung
jawab perseroan menjadi tanggung jawab pribadi tersebut, apakah dikarenakan
kesalahan dari Direktur itu sendiri atau tidak.
Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum
resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya
berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang
ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin
perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk
menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan
sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan
lainnya
Dari pengertian di atas jelas terlihat bahwa tanggung jawab hanya berlaku
pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di
dalamnya, hal ini berati tidak melibatkan harta Direktur utama perseroan juga.
Namun hal ini tidak berlaku demikian dalam PT Ryane, hutang 3,5 Milyar yang
seharusnya dilunasi oleh perseroan malah dicicil oleh Perm Harjani (Direktur
10
Page 10
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 10/26
Utama PT Ryane) 100 juta per bulan. Jika ditinjau dari pengertian tersebut, hak
ini tidak diperbolehkan karena merupakan pengalihan tanggung jawab.
Berdasar Pasal 1 UU No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian
tersebut, hal penting yang perlu digarisbawahi adalah pada kata “badan hukum”.
Dari pengertian tersebut dapat dianalisis mengenai sebatas mana tanggung
jawab perseroan dan tanggung jawab Direksi.
Badan hukum berbeda dengan badan usaha. Hal yang membedakan antara
badan hukum dengan badan usaha ialah dalam hal pemisahan kakayaan / harta
pribadi, dimana pada badan usaha tidak terdapat pemisahan antara kekayaan
pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan
berarti pula utang pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh
harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya.
Oleh karena itu, pemilik Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang memiliki
tanggung jawab yang tidak terbatas. Sebagai contohnya ialah perusahaan
perseorangan, Firma, Commanditer Vennotschap (CV). Lain halnya dengan
badan usaha, badan hukum terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik
dengan kekayaan perusahaan dimana tanggung jawab PT merupakan tanggung
Page 11
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 11/26
jawab terbatas, yaitu hanya terbatas pada modal yang disetor.
Tanggung jawab pemegang saham, dalam UU Nomor 40 tahun 2007
(UUPT) di atur dalam Pasal 3, sedangkan dalam UU Nomor 1 tahun 1995
(UUPTL) di atur dalam Pasal 3, dan dalam WvK terdapat pada pasal 40 ayat
(2). Berdasarkan pada pasal 3 UUPT dapat di ketahui bahwa pemegang saham
PT bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang di milikinya. Disebutkan
dalam pasal 3 ayat (1) UUPT: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung
jawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.
Pada dasarnya hal sama di atur pula dalam pasal 3 ayat (1) UUPT dengan
kalimat melebihi saham yang di ambilnya, sedangkan pasal 3 ayat (1) UUPT
dengan kalimat melebihi saham yang di miliki. Perbedaan pada istilah di ambil
(UUPTL) dengan dimiliki (UUPT) . Perbedaan tersebut menurut penulis tidak
terlalu mendasar, karena prinsipnya sama, hanya UUPT lebih menekankan
pada pengambilan, barangkali istilah yang dipergunakan lebih tepat, karena
sesuatu yang diambil belum tentu merupakan hak miliknya.3
Sehubungan dengan tanggung jawab pemegang saham tersebut, WvK juga
mengatur yang sama yaitu tanggung jawab pemegang saham adalah tanggung
jawab terbatas tapi dengan redaksi yang agak berbeda. Pasal 40 ayat (2) wVk
menyatakan, para persero ato pemegang saham atau andil tersebut tidak
3 Man S. Sastrawidjaja, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undnag-Undang, Alumni, Bandung, 2008,
hal. 27.
12
Page 12
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 12/26
bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlahnya penuh andil andil itu”.
Persamaan dari ketiga undang undang tersebut adalah selelu menggunakan
kalimat negatif: tidak bertanggung jawa b dan bukan dengan kalimat positif
bertanggung jawab. Ketentuan demikian dapat dibandingkan dengan ketentuan
NBW Nederland yang mengatur penanggung pemegang sahamtidak secara
khusus tetapi dalam rumusan Naamloze Vennotschap. Hal tersebut tampak Art.
64 (2.3.1.1.1 NBW yang berbunyi):
“De naamloze vennoschap is een rechtspersoonlijkheind bezittede
venotsap met een in andelenverdeed maatshappelijk kapitaal, warin ieder
der vennoten voor een of meer overdraangbareaandelen delneemt. De
vennoten a(aandeelhonders) zijin niet persoonlijkaansprakelik voor
hetgeen de vennotshap bij te dragen”
NBW Nederland tersebut juga mempergunakan kalimat negatif dalam
hubungan dengan tanggung jawab pemegang saham yaitu menyebut ”de
vennoten (aandeelhonders) zijin niet persoonlijkaansprakejk” rumusan di atas
juga menyebutkan secara tegas bahwa hukum (een rechtpersoonlijkheind).
Akan tetapi, NBW dalam rumusan tersebut tidak menganut teori perjanjian
sebgaimana di sebutkan dalam pasal 1 angka 1 UUPT dan UUPTL.
Mengenai istilah perseroan terbatas, kata terbatas di sebabkan berlakunya
tanggung jawab pemegang saham dari suatu perseroan. Dengan demikian,
yang terbatas bukan besarnya modal atau kegiatan usahanya tetapi penunjukan
adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dan ini merupakan ciri
Page 13
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 13/26
khas dari suatu PT, seperti halnya pada persekutuan firma yaitu adanya
tanggung jawab rentang atau menenaggung atau bertanggung jawab secara
pribadi dan untuk sepenuhnya (pasal 18 Wvk) dari para sekutu persekutuan
tersebut.
Tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham menurut pasal 3 ayat
(1) UUPT di atas terdapat penerobosannya yang diatur dalam pasal 3 ayat (2)
UUPTL. Menurut kedua ketentuan tersebut bahwa pemegang saham tidak
bertanggung jawab secara pribadi tidak berlaku apabila:4
1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh perseroan atau;
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung
secara melawan hukum hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang
mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang
perseroan.
Dalam keadaan di atas, berarti pemegang saham bertanggung jawab tidak
terbatas atau bertanggung jawab secara pribadi untuk sepenuhnya. Ketentuan
4 Ibid, hal.29
14
Page 14
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 14/26
yang dikenal sebagai penjabaran prinsip piercing the corporate viel tersebut
tidak di atur dalam ketentuan WvK tentang perseroan tebatas. Prinsip di atas
atau lazim diterjemahkan sebagai prinsip (asas) penyikapan tabir perusahaan
atau penerobasan tanggung jawab pemegang saham dapat di katakan sebagai
sanksi kepada pemegang saham atau akibat keperdataan bagi pemegang
saham yang melakukan perbuatan perbuatan seperti yang di sebutkan (kecuali
nomor 1) yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Dengan adanya akibat hukum demikian dituntut pemegang saham hati hati
dan selalu beritikad baik dalam menjalankan peranan dan kedudukannya
sebagai pemilik perseroan.
Khusus untuk akibat hukum dalam masalah pertama yaitu apabila
perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Sebenarnya tugas
untuk menjadi badan hukum merupakan kewenangan dari pengurus atau
pendiri perseroan (yang biasanya diberikan kuasa kepada notaris untuk
mengurusnya). Sehingga bukan merupakan tanggung jawab pemegang saham,
kecuali yang bersangkutan sebagai pengurus/ pendiri.
Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta
yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk
dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi
bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut
Page 15
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 15/26
Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap
tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan
diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan sepanjang mereka
bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar
perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari
perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang
merugikan perseroan yang dilakukannya di luar batas dan kewenangan yang
diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan.
Dengan ini berarti Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas setiap
tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggarn Dasar
perseroan.
Berdasar uraian di atas, menurut penulis secara formal PT lah yang
seharusnya melunasi hutang tersebut, karena dengan status PT sebagai badan
hukum, maka Direksi atau pemegang saham mempunyai tanggung jawab
terbatas yaitu pada saham yang dimiliknya, tetapi bila kewajiban hutang itu
terjadi karena kesalahan direktur, maka Direktur harus tetap bertanggung
jawab secara pribadi dari harta kekayaannya sendiri. Dalam kasus tersebut
kesalahan tidak membayar hutang sudah jelas terletak pada Perm Harjani
dimana pada awalnya ia mengelak telah meminjam hutang senilai 3,5 Milyar
pada Dana Pensiun, dari sini sudah nampak bahwa Direksi mempunyai
iktikad buruk atas nama perseroan, setelah dipersengketakan dan ditemukan
16
Page 16
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 16/26
bukti bahwa PT Ryane benar-benar the meminjam hutang dari Dana Pensiun,
Harjani mengakuinya kemudian mengajak damai dan berjanji akan melunasi
hutangnya 100juta perbulan dari kekayaan pribadinya. Tetapi pada faktanya
Harjani melalaikan kewajibannya dan tidak mencicil hutang tersebut. Dari
uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Direktur salah dalam kasus
tersebut, terbukti dari :
1. Direksi mengelak bahwa ia mempunyai hutang kepada Dana Pensiun
Hal ini berarti Direksi mempunyai iktikad buruk dalam menjalankan
perusahaan, ia tidak mengakui bahwa ia berhutang kepada Dana Pensiun
padahal jelas-jelas Dana Pensiun mempunyai bukti yang nyata terhadap
hutang tersebut.
2. Direksi berjanji akan mencicil hutangnya Namun ia melalaikan kewajiban
tersebut;
Hal ini berarti Direksi beriktikad buruk terhadap perusahaan dengan wan
prestasi terhadap Dana Pensiun.
3. Direksi menjaminkan fidusia stock barang tekstil yang ternyata setelah
dieksekusi, fidusia tersebut tidak ada / gudang telah hancur dan kosong.
Hal ini terkait dengan Pasal 3 ayat (2) angka 3, bahwa Direksi terlibat
dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan, tindakan
penjaminan fidusia yang ternyata kosong ini merupakan statu penipuan
bagi Dana Pensiun.
Dalam keadaan di atas, berarti Perm Harjani harus bertanggung jawab
Page 17
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 17/26
tidak terbatas atau bertanggung jawab secara pribadi untuk sepenuhnya
dikarenakan perseroan mengalamni kerugian akibat dari kesalahan Direksi
(Perm Harjani) dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai penerobosan
tanggung jawab terbatas perseroan atau piercing the corporate veil.
Terkait dengan hal tersebut ada doktrin kata “Ultra vires” yang dapat
dipahami sebagai berikut
”Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak atau wewenang
perseroan (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan ) adalah
ultra vires. Suatu transaksi ultra vires adalah tidak sah dan batal demi
hukum. Penetapan doktrin ultra vires adalah amat luas, bukan saja yang
dilarang oleh Undang-undang dan anggaran dasar, melainkan juga yang
melampaui batas wewenangnya dan tidak dilarang. Tujuan utama dari
doktrin ultra vires adalah untuk melindungi para investor atau pemegang
saham.
Ketika PT Ryane menyanggupi untuk membayar kembali hutangnya
dengan mencicil seratus juta tiap bulannya tetapi atas nama pribadi, yaitu atas
nama Direksi (Perm Harjani), timbul pertanyaan mengenai
pertanggungjawaban, baik Direksi maupun perseroan itu sendiri. Dapat
dipertanyakan di samping tujuan yang berbeda, apakah Direksi memiliki
kewenangan untuk melunasi hutang perseroan tersebut, hal ini berhubungan
dengan ultra vires.
Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan ultra vires bila dilakukan tanpa
18
Page 18
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 18/26
wewenang (authority) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan
perbuatan tersebut adalah ultra vires bila dilakukan di luar / melampaui
wewenang Direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran
dan hukum perusahaan. Suatu kontrak yang dibuat oleh perseroan dan
melampaui batas wewenangnya adalah tidak sah (unlawfull). Ultra vires. An
act performed without any authority to act on subject. Acts beyond the scope
of the powers of a corporation, as defined by it’s charter or laws of state of
incorporation.5
Doktrin ultra vires berdampak pada perikatan antara perseroan dan pihak
ketiga, dimana transaksi yang dilakukan bersifat ultra vires. Dalam hal ini
Perm Harjani selaku Direksi telah bertindak melampaui wewenang dengan
mengalihkan tanggung jawab perseroan ke tanggung jawab pribadi. Pihak
ketiga, yaitu Dana Pensiun pun merasa hal ini tidak sesuai dengan peraturan
tentang perseroan terbatas. Suatu transaksi ultra vires adalah tidak sah dan
tidak dapat disahkan kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dengan demikian perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban
berdasarkan kontrak. Dalam kasus PT Ryane tentu hal ini tidak dapat
dilakukan karena pemegang saham mayoritas bahkan keseluruhan berada di
tangan Direksi (Perm Harjani) sehingga ia berkuasa menentukan langkah
ataupun perbuatan mewakili Perseroan meskipun hal tersebut merupakan ultra
vires dan dilarang menurut peraturan
5 Black’s Law Dictionary, page 1522
Page 19
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 19/26
Ditinjau dari makna yang terkandung dalam ultra vires itu sendir,
menurut penulis apa yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Ryane tersebut
tidak melanggar doktrin ultra vires, karena Direksi melakukan tindakan
tersebut tidak di luar apa yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan
perubahannya terutama masalah maksud dan tujuan pendirian PT.
II.Tanggung Jawab PT Terkait Masalah Penggunaan Fidusia dan Saham
Fidusia adalah pegalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang baik kepemilikannya
dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan fidusia
adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4
Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yag memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lainnya. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik
benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan Penerima Fidusia adalah
orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan benda fidusia6
Menurut Henry Campbell “saham adalah suatu bagian proporsional dari
6 Gunawan Widjaja.2000:122-123
20
Page 20
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 20/26
hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perseroan selam
perseroan tersebut masih eksis dan juga dari assetnya ketika perseroan
dibubarkan”. Fidusia terjadi dengan mengadakan perjanjian kredit yang
mengandung klausul untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminan fidusia
dan diikuti dengan perjanjian pinjaman pakai antara kreditur yangbersangkutan
sebagai pemilik atas dasar kepercayaan dan debitur sebagai peminjam pakai 7.
Objek fidusia meliputi benda bergerak atau tidak yaitu; barang bergerak,
berwujud atau tidak berwujud, rumah susun berupa tanah tempat bangunan itu
berdiri, suatu rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai milik Negara,
tanah hak pakai atas tanah Negara beserta rumah susun yang tidak terdaftar,
perumahan dan tanah girik 8. Cara pemindahan saham yaitu ada saham
perusahaan target yang berpindah tangan, sehingga diperlukan transaksi
peralihan hak atas sah atau alternatifnya dapat juga pengisian saham barupa
pihak perusahaan yang menganbil oleh pengontrolan dalam perusahaan target 9.
Paul Scholten berpendapat pertanggung jawaban yang terbatas itu bukan
syarat mutlak untuk menentukan ada tidaknya kedudukan badan hukum.
Dengan adanya pertanggung jawaban yag terbatas atau tertutupnya pertanggung
jawaban secara individual sudah tentu badan itu adalah suatu badan hukum tapi
dalil ini tidak dapat kita gunakan10
7 Prof,Dr.Maria,Danun Badrulzaman.1994:78
8 (http://www.majalahtrust.com).
9 Munir, Fuady, Hukum Tentang Merger , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal. 9-10
10 Ridho.R Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,Perkumpulan,Koperasi,
Yayasan,Wakaf, Alumni, Bandung 1977, Hal. 72
Page 21
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 21/26
Berkaitan dari kedudukan Direksi PT dalam dua hubungan hukum menurut
penulis bukan masalah sepanjang kedua hubungan hukum tersebut dapat
diterapkan secara konsisten dan sejalan. Dalam hubungan hukum yang
dirumuskan untuk Direksi PT di satu sisi diperlakukan sebagai penerima kuasa
dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya
untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam dalam
anggaran dasar perseroan dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan
perseroan. Dalam hubungan atasan-bawahan suatu perjanjian perburuhan yang
mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak
atau bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Disinilah sifat pertanggung
jawaban renteng dan pertanggung jawaban pribadi Direksi PT menjadi sangat
relevan. Dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas “kuasa” dan
“perintah” perseroan untuk kepentingan perseroan. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa tanggung jawab dari Direksi PT yang secara internal
dan eksternal dapat dijalankan secara bersamaan. Dalam praktek sering terjadi
sengketa yuridis terkait tanggung jawab yang melibatkan pihak ketiga dengan
penggunaan prinsip fidusia.
Trust adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dalam hal ini
kepada trustee untuk kepentingan pihak lain yang disebut “Cestui Que Trust’.
Trust merupakan suatu hubungan fiduciary dalan hubungan dengan suatu harta
benda yang melibatkan seseorang yang menguasai harta benda tersebut dan
punya tugas-tugas secara equity untuk mengadakan pengurusan atas harta benda
22
Page 22
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 22/26
tersebut untuk kepentingan pihak lain. Menurut penulis “trust” inilah yang
melatar belakangi terjadinya prinsip fidusia dalam mekanisme menjalankan
sebuah keberlangsungan Perseroan Terbatas (PT). Mekanisme hukum yang
jelas harus dilakukan dalam menjalankan pengalihan saham dengan prinsip
fidusia ini. Dalam prakteknya, dalam perjanjian jaminan fidusia diberi
penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat
barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor menyerahkan barang-
barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah
menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fidusia sebagai
penyimpan. Berkenaan dengan hal ini maka Direksi dan Komisiaris PT hanya
punya kewenangan sejauh yang diberikan oleh undang-undang dan atau anggota
dasar jika ada hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan dan atau anggaran
dasar persroan maka terjadi kewenangan RUPS (teori residu) sebagai kekuatan
yang tertinggi dalam suatu perseroan. Prinsip fidusi juga dapat digunakan dalam
jual beli saham/akusisi yaitu pihak pembeli saham tidak memegang saham di
perusahaan target para pemegang saham tersebut melakukan divestasi yakni
keluar dar perusahaan tersebut dengan membawa uang tunai berupa kompensasi
atau harga penjualan sahamnya.
Page 23
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 23/26
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Perm Harjani selaku Direktur PT Ryane harus bertanggung jawab tidak
terbatas atau bertanggung jawab secara pribadi untuk sepenuhnya dikarenakan
perseroan mengalamni kerugian akibat dari kesalahan Direksi (Perm Harjani)
dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai penerobosan tanggung jawab terbatas
perseroan atau piercing the corporate veil.
2. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas kepercayaan yang
dalam hal ini dapat dikaitkan dengan adanya pengalihan saham yang
merupakan benda tidak berwujud dalam Perseroan Terbatas (PT). Direksi PT
mempunyai tanggung jawab secara internal berkenaan dengan saham yang
digunakan dan tanggung jawab secara eksternal terkait dengan hubungannya
24
Page 24
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 24/26
pada pihak ketiga dan dalam hal ini berkaitan dengan prosedur penggunaan
fidusia.
B. SARAN
1. Seharusnya Direksi PT dapat bertanggung jawab secara professional baik
secara internal dan eksternal yang melibatkan pihak ketiga agar agar
keberlangsungan Perseroan Terbatas (PT) dapat terjamin dengan baik. Dalam
bertanggung jawab yang dilakukan oleh Direksi PT seharusnya selalu
berdasarkan pada Aggaran Dasar PT, sehinggga akan terlihat jelas mekanisme
kebenaran yuridisnya.
2. Seharusnya jika sebuah Perseroan Terbatas (PT) akan menggunakan prinsip
fidusia dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya harus
dipertimbangkan dahulu dampak negative dan positifnya serta dibuat
perjanjian yang jelas tentang prosedur hukumnya, sehingga dapat
mengantipasi masalah yang akan timbul dan justru dapat merugikan PT
tersebut.
Page 25
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 25/26
DAFTAR PUSTAKA
SUMBER DARI BUKU
Man S. Sastrawidjaja, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang,Alumni, Bandung, 2008
Amran, Nen, . Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis,
Refika Aditama, Bandung, 2003
Ridho.R Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum
Perseroan,Perkumpulan,Koperasi, Yayasan,Wakaf, Alumni, 1977
Munir Fuady , Hukum Tentang Merger , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Ahmad Yani dkk, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No.4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
26
Page 26
8/6/2019 Piercing the Corporate Veil - Nin Yasmine Lisasih
http://slidepdf.com/reader/full/piercing-the-corporate-veil-nin-yasmine-lisasih 26/26
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No.42 Tahun 1994 tentang Jaminan Fidusia
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
SUMBER DARI INTERNET
http// www.emperordeva.blog.com/ diakses 1 Desember 2009
http://www.majalahtrust.com diakses/ 5 Desember 2009