PIDATO MENTERI KEUANGAN PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TENTANG JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 BESERTA NOTA KEUANGANNYA Rapat Paripurna DPR RI, 4 September 2018 REPUBLIK INDONESIA
23
Embed
PIDATO MENTERI KEUANGAN PADA TENTANG JAWABAN … Pidato Menteri... · 1 pidato menteri keuangan pada rapat paripurna dpr ri tentang jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PIDATO MENTERI KEUANGAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TENTANG JAWABAN PEMERINTAH
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019
BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Rapat Paripurna DPR RI, 4 September 2018
REPUBLIK INDONESIA
1
PIDATO MENTERI KEUANGAN PADA RAPAT PARIPURNA
DPR RI TENTANG JAWABAN PEMERINTAH ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP RUU TENTANG APBN TA 2019
BESERTA NOTA KEUANGANNYA
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018
Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Yang Saya hormati, Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta Para
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya,
kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan
kewajiban kenegaraan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 2019, beserta Nota Keuangannya.
Perkenankanlah kami atas nama Pemerintah, mengucapkan terima
kasih kepada semua fraksi di DPR RI atas seluruh pandangan dan
masukan yang konstruktif terhadap berbagai macam substansi RUU
APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya, yang telah
disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16
2
Agustus 2018. Semua pandangan dan masukan dari semua Fraksi di
DPR RI, tentunya akan menjadi bahan yang berharga dalam
pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI pada tahap
berikutnya.
Sidang Dewan yang terhormat,
APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjalankan
amanah bernegara, dalam menjaga perekonomian dan menciptakan
kemakmuran yang berkeadilan. Pada saat ini, kita dihadapkan pada
kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak, sebagai akibat
kebijakan ekonomi di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak ke
seluruh dunia. Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga
oleh The Federal Reserve, serta perang dagang dengan negara Tiongkok,
telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emerging
economies. Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi yang
rentan ditambah dengan kebijakan ekonomi mereka yang dianggap tidak
konsisten dengan fundamental ekonominya, telah mengalami krisis
seperti Venezuela, Argentina, serta Turki.
Indonesia harus meningkatkan kewaspadaannya di dalam menghadapi
lingkungan ekonomi yang sangat menantang ini. Dilihat dari sumber
permasalahannya, gejolak ekonomi global dan pengaruh negatifnya
terhadap negara-negara berkembang diperkirakan masih akan
berlangsung hingga tahun 2019. Oleh karena itu RAPBN 2019 dirancang
untuk mampu mengantisipasi terus berlangsungnya gejolak global
tersebut. APBN memiliki fungsi sebagai instrumen untuk alokasi,
distribusi dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut harus makin
dioptimalkan agar perekonomian Indonesia relatif tetap terjaga dan
dapat menyesuaikan terhadap lingkungan ekonomi baru.
3
Pemerintah bersama-sama otoritas moneter (Bank Indonesia) dan
Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan bauran kebijakan untuk
menjaga stabilitas dan penyesuaian terhadap tantangan baru, dengan
mengurangi sumber kerentanan perekonomian Indonesia, terutama
yang berasal dari defisit transaksi berjalan. Dengan demikian,
perekonomian Indonesia tetap mampu untuk menjaga ketahanannya
secara fleksibel dan terus dapat menjaga momentum kemajuan. RAPBN
tahun 2019 sebagai instrumen kebijakan fiskal harus dirancang agar
tetap sehat, adil, dan mandiri, sehingga dapat efektif menjalankan fungsi
alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam konteks gejolak ekonomi global
yang masih akan berlangsung hingga tahun depan.
APBN tahun 2018 telah mampu menjadi alat untuk membantu menjaga
stabilitas perekonomian nasional dengan berbagai kebijakan fiskal yang
ekspansif namun secara terukur dengan tingkat defisit yang semakin
menurun. Dengan tantangan yang berbeda, RAPBN tahun 2019 disusun
dengan tujuan untuk tetap menjaga momentum pembangunan, namun
dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejolak global. RAPBN
tahun 2019 didesain Adil, Sehat, dan Mandiri. Kesehatan RAPBN tahun
2019 terus dijaga dengan semakin menurunkan rasio defisit anggaran
serta mengarahkan defisit keseimbangan primer juga semakin mengecil.
Aspek keadilan dicerminkan dengan menjaga keseimbangan antara
pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia, antara
alokasi belanja Pusat dan alokasi belanja daerah, serta penerapan sistem
perpajakan yang adil, baik sebagai instrumen insentif bagi masyarakat,
maupun bagi pengembangan dunia usaha. Aspek Kemandirian
diwujudkan dengan meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan di
dalam penerimaan negara, serta penggunaan instrumen pembiayaan
utang yang semakin menurun.
4
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Ijinkanlah kami memberikan tanggapan atas berbagai pandangan dan
masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPR RI terhadap
RAPBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya, sebagai
berikut.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai
Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya,
Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional,
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi
Partai NasDem, serta Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat,
menyampaikan masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
ditentukan oleh sisi permintaan agregat, yaitu konsumsi rumah tangga,
investasi, belanja pemerintah, dan ekspor dikurangi impor. Serta dari
sisi penawaran atau produksi, yaitu pertumbuhan ekonomi ditentukan
oleh jumlah dan produktivitas tenaga kerja, modal dan teknologi.
Dengan gejolak lingkungan global dan ancaman perang dagang, maka
aliran modal ke dalam negeri akan semakin menurun, sehingga akan
mempengaruhi investasi dan ekspor. Oleh karena itu pemerintah fokus
untuk menggunakan instrumen fiskal dan kebijakan lainnya untuk
menetralisir dan melawan pelemahan global dengan tetap mendorong
investasi dan ekspor, serta mengendalikan impor. APBN juga digunakan
untuk melindungi daya beli masyarakat, serta mengurangi kemiskinan
dan kesenjangan. Dengan demikian, faktor permintaan dalam menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan sebesar
5,3 persen. Asumsi tersebut cukup realistis dan optimistis. Pemerintah
memandang perlu untuk memberikan sinyal optimisme kepada pelaku
5
usaha pada saat perekonomian dunia menunjukkan risiko gejolak yang
lebih besar, meskipun masih diprediksi tumbuh pada level 3,9 persen
untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
tersebut, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang diharapkan dapat
tumbuh 5,1 persen dengan stabilitas harga barang pokok kebutuhan
masyarakat akan terus dijaga agar tetap terjangkau. Selain itu, konsumsi
Pemerintah diproyeksikan tumbuh 5,4 persen dengan anggaran belanja
yang semakin efisien dan produktif serta mendukung program prioritas
pembangunan.
Motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diharapkan berasal
dari investasi dan ekspor, meskipun lingkungan global sangat
menantang. Iklim investasi dalam negeri terus diperbaiki dengan
berbagai insentif fiskal dan kebijakan struktural melalui perbaikan dan
penyederhanaan perijinan. Belanja negara diarahkan kepada sektor yang
produktif. Sementara itu, dukungan peningkatan ekspor termasuk
pariwisata dilakukan melalui berbagai instrumen fiskal dan lembaga
keuangan, termasuk memacu produk-produk manufaktur yang memiliki
nilai tambah tinggi.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai
Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai
Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan, Fraksi Partai NasDem, serta Fraksi Partai Hati
Nurani Rakyat menyampaikan pandangan mengenai dinamika nilai
tukar rupiah. Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,
Pemerintah akan terus menjaga agar perubahan nilai tukar Rupiah
mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang menopangnya,
dan fleksibilitas Rupiah dapat dikelola dan diserap oleh perekonomian
6
secara baik. Dengan demikian stabilitas perekonomian dan sektor
keuangan terus terjaga. Kami akan terus mewaspadai pergerakan nilai
tukar Rupiah yang dipicu oleh sentimen global dan perubahan kebijakan
negara Amerika Serikat.
Di dalam konteks yang sangat dinamis ini, penetapan asumsi nilai tukar
untuk tahun 2019 menjadi tantangan yang tidak mudah karena harus
mencerminkan kombinasi antara faktor fundamental yang menopang
nilai Rupiah kita, namun juga harus antisipatif terhadap sentimen pasar
yang mudah berubah. Dengan menggunakan seluruh instrumen
kebijakan, baik instrumen fiskal maupun instrumen kebijakan
struktural, Pemerintah akan terus melakukan penguatan struktur
perekonomian Indonesia dengan memperkuat sektor industri
manufaktur yang mampu menghasilkan devisa, dan mengurangi impor
– terutama impor barang konsumtif, dan juga untuk mendukung sektor
pariwisata, sehingga neraca perdagangan dan transaksi berjalan menjadi
menguat. Perbaikan iklim investasi agar dapat menarik arus modal dari
luar juga terus diperbaiki untuk memperkuat neraca modal di neraca
pembayaran, sehingga neraca pembayaran akan semakin kokoh untuk
menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga terus
memperkuat basis investor dalam negeri dan melakukan pendalaman
pasar keuangan dan pasar surat berharga, sehingga stabilitas nilai surat
berharga Pemerintah dapat dijaga. Bank Indonesia dan OJK terus
menjaga sistem keuangan dan fungsi intermediasi agar tetap stabil dan
tahan terhadap guncangan global. Dalam rangka mitigasi dan antisipasi
terhadap risiko nilai tukar rupiah, Pemerintah dan Bank Indonesia akan
terus menyiapkan dan memanfaatkan kerjasama regional dan global
untuk memperkuat instrumen second line of defense.
7
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai
Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi
Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hati
Nurani Rakyat mengenai target penerimaan perpajakan, Pemerintah
akan berupaya untuk mewujudkan kemandirian APBN yang ditunjukkan
dengan semakin besarnya peranan penerimaan perpajakan terhadap
pendapatan negara, yaitu 83 persen dalam RAPBN tahun 2019, hal ini
meningkat tajam dibandingkan tahun 2014 sebesar 74 persen.
Dalam RAPBN tahun 2019, penerimaan perpajakan ditargetkan tumbuh
15 persen, relatif lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dalam
beberapa tahun terakhir. Target tersebut disusun dengan
mempertimbangkan perbaikan kinerja perpajakan dan peningkatan
kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, perbaikan pertumbuhan
ekonomi hingga semester satu 2018 menghasilkan pertumbuhan
penerimaan perpajakan sebesar 14,3 persen, atau lebih tinggi dari
pertumbuhan semester satu tahun 2017 yang tumbuh sebesar 9,6
persen. Target pertumbuhan penerimaan pajak 2019 akan diwujudkan
melalui sumber penerimaan rutin yang dibayarkan dan/atau disetorkan
oleh Wajib Pajak (voluntary payment) yang berbasiskan pada
kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan upaya (extra effort)
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
bersinergi penuh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Selain itu, dilakukan beberapa kebijakan utama perpajakan dalam tahun
2019 meliputi: (i) penguatan fungsi pelayanan (tax services), (ii)
8
peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui implementasi Automatic
Exchange of Information (AEoI), serta penertiban ekspor, impor, dan
cukai berisiko tinggi, (iii) penegakan hukum secara berkeadilan, dan
(iv) melanjutkan reformasi perpajakan yang komprehensif, melalui
reformasi sumber daya manusia, regulasi, teknologi informasi dan
proses bisnis.
Meskipun penerimaan perpajakan terus diupayakan meningkat, untuk
kemandirian APBN kita Pemerintah tetap menjaga iklim investasi, serta
meningkatkan pelayanan bagi para pembayar pajak dan pelaku usaha
yang patuh dan baik, juga terus menggunakan instrumen fiskal secara
aktif di dalam bentuk insentif untuk mendukung kegiatan dunia usaha
dan melindungi perekonomian Indonesia.
Pemerintah menyampaikan penghargaan atas dukungan segenap fraksi
dan anggota Dewan terhadap reformasi perpajakan yang terus bergulir
dan mengharapkan kerjasama yang konstruktif terus bisa berjalan,
sehingga kita dapat meningkatkan tax ratio dan mendorong
kemandirian APBN dalam jangka menengah panjang.
Selanjutnya, Pemerintah juga sepakat dengan pandangan Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa, agar Pemerintah terus melakukan evaluasi terkait belanja
perpajakan (tax expenditure). Belanja perpajakan dalam bentuk
berbagai insentif yang diberikan Pemerintah untuk mendorong
perkuatan industri dan menciptakan multiplier effect yang besar bagi
perekonomian, juga untuk melindungi kelompok masyarakat yang
masih rentan, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Besaran belanja perpajakan dalam perekonomian kita cukup besar, yaitu
sebesar 1,1 persen terhadap PDB pada tahun 2016 dan tahun 2017, dan
akan terus kami evaluasi efektivitasnya dan dipergunakan secara
9
bijaksana ke depan. Dalam waktu dekat, Pemerintah juga akan
menerbitkan laporan belanja perpajakan (tax expenditure report) secara
reguler setiap tahun sebagai bentuk transparansi kebijakan fiskal kita.
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Pemerintah mengapresiasi dukungan Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai
Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai NasDem agar
Pemerintah memperhatikan pembangunan Sumber Daya Manusia
sejalan dengan strategi RAPBN tahun 2019 yang mengedepankan
investasi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM
Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya
diri di dunia internasional. Untuk itu, Pemerintah terus mengefektifkan
alokasi anggaran pendidikan untuk diarahkan dalam meningkatkan
akses, distribusi, dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kemudian
menekankan bahwa alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2019 harus
dimanfaatkan dalam membiayai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pendidikan.
Selain itu, terobosan kebijakan akan dilakukan Pemerintah untuk
meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan, seperti penilaian
kinerja, peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan peningkatan
kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Upaya peningkatan
kesejahteraan guru tersebut sejalan dengan pandangan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera agar ada kepastian atas tunjangan guru PNS dan
non PNS, yang dalam APBN dialokasikan, baik melalui anggaran
Kementerian/Lembaga, maupun Transfer ke Daerah. Dari sisi
penyaluran juga akan dilakukan perbaikan melalui dukungan Teknologi
10
Informasi, sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat
waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana saran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pemerintah
telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah penyaluran
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan tetap menjaga
akuntabilitas, melalui pengurangan persyaratan penyaluran, simplifikasi
pelaporan daerah, dan memberikan kemudahan bagi daerah terpencil
melalui penyaluran dalam periode 6 bulan. Sedangkan untuk satuan
biaya BOS, mulai tahun 2019 akan memperhitungkan tidak hanya
jumlah peserta didik, namun juga kesulitan geografis yang dihadapi
sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
Dalam hal percepatan penyelesaian sarana dan prasarana pendidikan,
pada tahun 2019 Pemerintah melakukan terobosan dengan melibatkan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam
melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang-ruang kelas, serta
melakukan supervisi pembangunan sarana prasarana yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana DAK.
Sementara itu, Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya
perbaikan pembangunan bidang kesehatan, antara lain peningkatan
kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan, penguatan program
promotif dan preventif dengan mendorong pola hidup sehat, perluasan
Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional
yang dalam tahun 2019 akan diberikan kepada 96,8 juta jiwa dengan