>- - < j - " h~ c. -, . " phmt ianak P E R A T I J RA N BUPATI PON T I ANAK NOMOR * $ > TAHuN 2 013 TE NTATN ' G K EBUTUt f A N DAN HARGA ECERAN TERTINGGi PUPUK BE R SUBSI DI UMTUK S EK TOR P ER T ANJ . AN m KABUPATEN P ONTI ANAK . TAHUN ANGGARAN 2014 DE NGAN R AHMAT TUHAN VANG MAMA ESA BUI ' AT I FQNTI A NAK , Me n i mb a n g : a . b a h wa b e r das a r kan Pa s a l 5 Ayat (1) Pe r a t ur a n Ment e r i Pe r ta nia n No mo r 32 2 / P e r menlan / SR. 130 / 1 1/2 013 i e ni a ng Ke b ut uha n d a n Ha rg a f-. ceran T e r l i ng g i (HE T ) Pu p uk Bc r s ub sidi Un l u k s ek t o r Por i nn ia n 'I' ah u n Angg a r a n 2014 me ng a manaika n b ahwa alokas i Pupuk Rer s ub s i di har us c iir inci I e bi h la n j u t men u r u l Ke e a mai a n. jeni s , ju ml ah . Sub Se k t or d a n s e b a r an b u l a n an: b. b a h w a b er da s a i ' k a n p er t i . mb a ng . a n s eb a g a ima n a d it T s a k s ud ci a l a r a hu r uf a p e r l u me ne t a p kan I ' e r a t u r a n Bu p a t i Po nt ia n ak ; Me n g i n g at : ) . Un dang -Un da n g Nomor 27 Tah u n 1959 i e ni a n g Pe n et a p a n Un d a n g - Und a ng Da r a v a t No mor 3 T a hun 1953 te n t a ng Pe rp a n j a n g a n Pe mbent u k a n Daer a h T i n g k a t li di Ka l i ma n t a n ( L e mb a r a n N e gar a R e pubiik I n don e s i a T a hun 1953 No mo r 9, Ta mb a h a n Le mb a r a n Ne g ar a R epubiik In do n e s i a Nomor 352 ) s e b a g a i Uii d a ng -Qn dan g (T. e i ri h a i ' a n Ne g ar a Rep ubiik I ndon e s i a T a h un 1 9 59 Nomo r 72. T a mba han L e mb a r an Ne g a r a R e pub i i k I n don e s ia Nomor 182 0); 2 . Un d an g - Un da ng Nomor 5 T ahun 1 9 90 l en l ang Kons e r vas i Su m be r Da y a Al am Ha y a t i dan E ko s i s t e mn ya ( Le mb ar a n ' N e g ar a R ep u b ii k I nd one s i a Ta hun 1 990 Nomor 4 9, T a mb aha n L e mb a t a n N e g a r a R e p u b i i k I ndone s i a No mo r 3 41 9 ) ;. 3. Un d an g - Und a ng No mor 12 Ta hu n 19 9 2 t e n t a ng Si s te m B u d i d a y a T a n am a n ( L eni b ar a n Ne g ara Re p u b i i k Indo ne s i a T a h u n 199 2 No mo r 46 , T a mb ah a n L e mb ar a n Ne g ar a Repu b i i k I n d o n e s i a N o m o r 34 7 8 ); 4. Un d a n g - Un dan g No mo r 8 T a h u n 199 9 t en t ang P e r l i n du n g a n K o n s u m e n ( L e m b a ra t i N e g a r a Re pu b i i k I n d o n e s i a T a hu n 19 9 9 No mo r 4 2 , . T a m b a h a n Le m b ar a n N e g a r a R ep u b i i k I n do n e s ia No mor 38 21) :
30
Embed
phmtianak · (1.) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
>-- <j- " h~ c. -,."
phmtianak
PERATIJRAN B UP ATI PONTIANAKNOMOR *$> TAHuN 2013
TENTATN'G
KEBUTUtfAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGiPUPUK BERSUBSIDI UMTUK SEKTOR PERTANJ. AN
m KABUPATEN PONTIANAK.TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAH MAT TUHAN VANG MAMA ESA
BUI'ATI FQNTIANAK,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ay at (1) Peraturan MenteriPertanian Nomor 322/Permenlan/SR. 130/11/2013 ieniangKebutuhan dan Harga f-.ceran Terlinggi (HET) PupukBcrsubsidi Unluk sektor Porinnian 'I'ahun Anggaran 2014mengamanaikan bahwa alokasi Pupuk Rersubsidi harus ciirinciIebih lanjut menurul Keeamaian. jenis, jumlah. Sub Sektor dansebaran bulanan:
b. bahwa berdasai'kan perti.mbang.an sebagaimana ditTsaksudcialara huruf aperlu menetapkan I'eraturan Bupati Pontianak;
Mengingat : ). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ieniang PenetapanUndang-Undang Daravat Nomor 3 Tahun 1953 tentangPerpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat li di Kalimantan(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 352)sebagai Uiidang-Qndang (T.eirihai'an Negara RepubiikIndonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran NegaraRepubiik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lenlang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
' Negara Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, TambahanLembatan Negara Repubiik Indonesia Nomor 3419);.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lenibaran Negara Repubiik IndonesiaTahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepubiikIndonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembarati Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999Nomor 42, .Tambahan Lembaran Negara Repubiik IndonesiaNomor 3821):
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang PupukBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presideri Nomor 77 Tahun 2005 lentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR. 140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada PadiSawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.l 30/5/
2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan PembenahanTanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.13O/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2013;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata CaraPengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 23 7/Kpts/OT.210/4/2003tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran danPenggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Merited Pertanian Nomor 23 9/Kpts/OT.21 0/4/2003tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Merited Pertanian Nomor 465/Kpts/OT. 160/7/2006tentang Pembentukkan Tim Pengawas Pupuk BersubsidiTingkat Pusat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2013tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 DiProvinsi Kalimantan. Barat
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG KEBUTUHANDAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK.SEKTOR PERTAMAN DI KABUPATEN PONTIANAK TAHUNANGGARAN2014
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurPenyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Pupuk adalah bahan Mmia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaanunsur hara bagi keperluan tananaan secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika danatau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri daribahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melaluiproses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untukmensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman, sesuai denganstatus hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yangoptimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannyaditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalurresmi lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan. dan/atauudang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidayatanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakanbudidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan "Warga Negara Indonesia yang mengusahakanbudidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atauudang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingandalam memahfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkanproduktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakanlahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yangdikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani yang selanjutnya disingkat dengan(RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusunkelompoktani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani,pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktanidengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat dengan(KP3) adalah wadah organisasi instansi terkait dalam Pengawasan Pupuk danPestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati untuktingkat Kabupaten.
BAB IIPERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
(1.) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petard, pekebun, peternak yangmengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petard kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1(satu) hektar.
(2.) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagiperusahaan tanaman p.angan, hortikultura, pcrkebunan, peternakan atau
perusahaan perikanan budidaya.
BAB IIIALOKASIPUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
(1.) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukanberimbang, spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yangdiajukan oleh Bupati serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014.
(2.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurutKecamatan, jenis, jumlah, Sub Sektor dan sebaran bulanan
(3.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebihlanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, Sub Sektor dan sebaran bulananbulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran II, Lampiran III,Lampiran IV dan Lampiran V peraturan ini.
(4.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agarmemperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak,pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui olehpetugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas yang membidangi pertaniansetempat.
(5.) Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan,Perkebunan dan Pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajibmelaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuailuas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.
Pasal 4
(1.) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan,sebagaifnana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2), dapat dipenubi melalui realokasiantar wilayah.
(2.) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjutoleh Bupati.
(3.) Untuk memenuhi kebutuhan petard, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebolum penetapan dari Bupatiberdasarkan rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi Pertanian setempat.
(4.) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyatatidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutaii dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau darialokasi bulan berikutnya sepanjang tidak rnelampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB IVPENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5
(1.) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri ataspupuk An-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan olehProdusen.
(2.) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya,PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda danPT. Petrokimia Gresik.
Pasal 6
(1.) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalurLini IV dilakukan sesuai dengan ketenluan Menteri Perdagangan tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi unluk Sektor Pertanian.
(2.) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV kepetani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK
sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan
jumlah pupuk bersubsidi seperti pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III,Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati;
(3.) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani ataukelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui PetugasTeknis atau Kepala Dinas yang membidangi melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidisesuai alokasi yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2).
(4.) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tanidilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifiklokasi oleh penyuluh.
(5.) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petanidilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3di Kabupaten.
Pasal 7
Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harusdiberi label tarnbahan bewarna merah, mudah dibaca dan tidak mudahhilang/terhapus, yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pcmerintah"Barang Dalam Pengawasan
Pasal 8
(1.) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalurdi lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani,pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayahtanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
(2.) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)produsen dapat berkoordinasi dcngan dinas yang membidangi pertaniansetempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 9
(1.) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuaidengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2.) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
(3.) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud padaayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petemak, pembudidayaikan dan/atau di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan pupuk urea 50 kg,pupuk SP-36 50 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK. 50 kg atau 20 kg dan pupukorganik 40 kg atau 20 kg.
BAB VPENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10
Produsen wajib melaporkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan danpenyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pnpuk Bersubsidiuntuk Sektor Pertanian.
a.b.
c.d.
e.
PupukUreaPupukSP-36PupukZAPupukNPKPupukOrganik
= Rp.
= Rp.
= Rp.
= Rp.
= Rp.
1.800,-perkg2.000,-perkg1.400,-perkg2.300,-perkg
500,-perkg
Pasii] 11
(1.) KP3 di Kabupaten vvajib melakukan pemanlauun dan pengawasan lerhaduppenyaiuran, penggunaan dan harga pupuk berstibskli di wilayahnya.
(2.) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan wgasnya bcrtanggungjawab lerhadappenyaluran, pcnggunaan dan harga pupuk bereuhsicli di vvilaj'cihnya.
Pasa! 1.2
(1.) KP3 Kafaupalen wajib menyampaikan laporan pcmantauan dan pcngavvasanpupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati I'omianak.
(2.) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan jjupulcbersubsidi kepada Gubemur.
BAB VIKTCTENTUAN PENUT UJ>
Pasal 13
Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur daiaivi Peraturaii Bupati iui.akan diatur kernudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
Pasa'l .14
Peraturan Bupali ini nruJai berlaku pada (anggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan Pengundangan Peraturan Bupatiini dengan penempatannya daiam Berifa Daerah Kabupalen Pontianak.