1 LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG N O M O R T A H U N 2 0 1 6 T A N G G A L ……………………… PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT A. Pendahuluan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pasal 4 ayat (2) Pembagian Wilayah Negara Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan terbagi kedalam Klasifikasi urusan Pemerintahan, tersebut didalam ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dijelaskan lagi pada ayat (3) Urusan Pemerinrtahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren dijabarkan pada Pasal 11 ayat (1) urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ayat (2) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tergambar pada pasal 12 ayat (1) butir e. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi : e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 255 disebutkan bahwa : (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dari bunyi Pasal tersebut sebenarnya sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah adalah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu: “menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hanya saja penerapan dan implementasi dari bunyi Pasal 255 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ditiap daerah sangatlah bebeda. Selain itu berbagai aturan teknis yang mengatur Polisi Pamong Praja Pun terkesan lambat sehingga berbagai konflik banyak
49
Embed
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL ...ppid.padang.go.id/home/download_file/SOP Satpol PP.pdfSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG
N O M O R T A H U N 2 0 1 6 T A N G G A L ………………………
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
DALAM MEMELIHARA
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
A. Pendahuluan
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat
penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pasal 4 ayat (2) Pembagian Wilayah Negara Daerah
kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.
Pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan terbagi kedalam Klasifikasi urusan Pemerintahan, tersebut didalam ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dijelaskan lagi pada ayat (3) Urusan Pemerinrtahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren dijabarkan pada Pasal 11 ayat (1) urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ayat (2) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah mempunyai arti yang
sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat. Hal tersebut tergambar pada pasal 12 ayat (1) butir e. urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 11 ayat 2 meliputi : e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Selanjutnya dalam Pasal 255 disebutkan bahwa :
(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
Dari bunyi Pasal tersebut sebenarnya sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong
Praja dalam membantu Kepala Daerah adalah sangat vital bahkan sangat menentukan
keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang
menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu: “menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan
perlindungan masyarakat. Hanya saja penerapan dan implementasi dari bunyi Pasal 255
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ditiap daerah sangatlah bebeda. Selain itu berbagai aturan
teknis yang mengatur Polisi Pamong Praja Pun terkesan lambat sehingga berbagai konflik banyak
2
bermunculan seiring dangan kiprah tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja di daerah. Berkenaan
dengan hal tersebut untuk mempermudah pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja ditiap daerah
disusunlah sebagai aturan teknis yang disesuaikan dengan kultur dan situasi daerah masing-
masing.
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan
pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dan Pasal 12 ayat (1) butir e dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja mempunyai :
1. Fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
2. Kewenangan :
a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
3. Kewajiban :
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak pidana; dan e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau
patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3
Dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas
operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan
dalam bentuk Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan mengikat
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Polisi Pamong Praja memiliki pedoman
dan aturan teknis yang jelas dalam setiap tindakan operasi penertiban maupun pembinaan.
B. Maksud, Tujuan Dan Sasaran
1. Maksud
Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat
terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala dan Produk Hukum Daerah Lainya.
2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat, Penegakkan Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah
Lainnya.
3. Sasaran
Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat dengan sebaik-baiknya.
C. Pengertian-Pengertian
1. Walikota adalah Walikota Padang
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Padang
3. Perkada adalah Peraturan Kepala Daerah Kota Padang.
4. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Padang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diangkat sebagai PNS
Pemerintah Kota Padang oleh Pejabat yang berwenang dan kepadanya diberikan
kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Padang yang
bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat
dan perlindungan masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
8. PPNS adalah PPNS Pemerintahan Kota Padang.
9. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah
tahapan bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat maupun
dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
10. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan,
menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan
sesuatu dengan baik, teratur, rapih dan seksama menurut rencana/program pelaksanan
dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metoda secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
11. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat
disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial
kemasyarakatan.
4
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
14. Tujuan Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka
melaksanakan penyampaian informasi tentang Program Pemerintahan, Peraturan
Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum
lainya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan
pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang
berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
15. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun
sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup berkembang dalam hubungan
sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal
dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
16. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat
menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka
mencapai tujuan yang sama.
17. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan
perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta
pengendalian dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat secara berdaya guna dan behasil guna.
18. Tujuan dari pembinaan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi
segala bentuk ancaman dan ganguan terhadap ketertiban umum, ketentraman
masyarakat dan perlindungan masyarakat di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda
pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga
pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam
rangka memantapkan Ketahanan Nasional.
19. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindakan/perbuatan sekelompok orang atau
massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.
20. Unjuk rasa dan keseluruhan massa merupakan kejadian yang harus diantispasi dan
dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat
Pemerintahan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
21. Pengawalan terhadap Pejabat/orang-orang penting ( VIP ) adalah merupakan sebagian
tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.
22. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
23. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.
24. Penegakan peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan
Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.
D. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah
1. Secara teknis
a. Proses Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS )
pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
5
b. Baik PPNS maupun Penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus menitik beratkan
kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi
dari pihak manapun.
c. Perbedaan dari tugas PPNS dan Penyidik Polri adalah terletak pada
kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar
hukumnya.
2. Penggolongan Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus
pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Dimulainya Penyelidikan
b. Penyidikan
c. Pemeriksaan
d. Penindakan
e. Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara ( Tillang )
3. Pelaksanaan diketahuinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan adalah :
a. Penyelidikan
1) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257 undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah ( atas kuasa undang-undang ) memiliki
kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda dapat menggunakan
kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran
pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda).
3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat pula
meminta bantuan penyelidik Polri.
b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah
1) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi
merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas
dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
dalam wilayah kerjanya.
Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari :
a) Laporan yang dapat diberikan oleh :
(1) Setiap orang
(2) Petugas
b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas.
c) Diketahui langsung oleh PPNS.
2) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan,
tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk
laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang
bersangkutan (Format Lampiran 1).
3) Dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Polisi Pamong Praja dan PPNS
dapat melaksanakan :
a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan
dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong
Praja dan PPNS yang bersangkutan.
c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi
terkait sesuai dengan bidang, bentuk pelanggaran Perda ( Trantibum )
c. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam
pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka
mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia untuk
mentaati dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan
jenis usaha/ kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan
pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan (Format
Lampiran 2).
6
d. Pemanggilan
1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang
menyangkut pemanggilan (Format Lampiran 3)
2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang
ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing
(Perda)
3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang.
4) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka
penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka
surat panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi
Pamong Praja yang diketahui pimpinan.
6) Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan
dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan
tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHAP).
7) Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2
(dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik
Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan
penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran
tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap
pelanggaran Perda di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan
oleh PPNS.
8) Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah PPNS, pemanggilan
dilakukan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh
mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan.
9) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3
(tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
10) Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS
yang bersangkutan.
11) Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri
dimintakan bantuan kepada penyidik Polri.
e. Penangkapan
1) Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan
melakukan penangkapan, kecuali dalam tertangkap tangan.
2) Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Perda dan bukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan
Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya kepada PPNS, untuk dilaksanakan
pemeriksaan.
3) Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri maka
surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan pada Kepala Kesatuan Polri
setempat Up. Kadit Serse. (Format Lampiran 4).
f. Penyitaan Dasar Hukum Penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar
hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP.
1) Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan
disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan
tembusan kepada Penyidik Polri (Format Lampiran 5).
2) Dalam hal PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan
penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri
(Format Lamiran 6).
3) Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut :
a) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS)
maka penandatanganan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh atasan
anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik (Format Lampiran 7).
7
b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka
penandatanganan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi
Pamong Praja yang penyidik (PPNS) dengan diketahui oleh atasannya.
4) Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda
penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk
dijadikan barang bukti (Format Lampiran 8) atau dikembalikan berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri (Format Lampiran 9).
g. Penyelesaian/ Penyegelan/ Pemeriksaan Cepat.
1) PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang
ditangani.
2) Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut
:
a) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS)
maka penandatanganan surat pengantar bekas perkara dilakukan oleh
atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku Penyidik.
b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka
penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota
Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui atasannya (Format
Lampiran 10).
3) Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah, PPNS melakukan tindakan
pertama berupa pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan
bentuk ketentraman dan ketertiban umum yang dilanggar.
4) Kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan berupa Surat
Perjanjian.
5) Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/ kuasa atau
penanggung jawab perjanjian :
6) Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak
memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran I dengan
tuntutan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk Pelanggaran
Perda.
7) Apabila teguran I (pertama) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 x 24 jam
maka dapat disusul dengan teguran II (kedua) dengan tetap memberikan
tembusan kepada instansi terkait (Format Lampiran 11).
Setelah dilakukan teguran 2 dan teguran 3 dilanjutkan Pemberitahuan Perintah
Bongkar (Format Lampiran 11a) maka PPNS membuat laporan kepada Kepala
Daerah berupa laporan khusus :
a) Dasar
b) Fakta
c) Langkah-langkah
d) Tindakan
e) Saran
f) Kesimpulan
g) Penutup
8) Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada, sesuai dengan pelanggaran yang
dilakukan serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka
dapat diberikan tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang
dilanggar. Dengan jalan memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat
dalam Perda diantaranya penyegelan yang diserahkan secara administrasi
kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilanggar
dan secara teknis operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu
dengan instansi terkait lainnya di dalam hal pelaksanaan penyegelan (Format
Lampiran 12).
9) Pemeriksaan Tindak Pidana secara cepat (Format Lampiran 13)
8
a) Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap
pelanggaran tindak pidana K-3 atau pelanggaran Perda yang ancaman
hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara.
b) Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dengan jalan mendatangkan
hakim dan Jaksa ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilaksanakan sidang
di tempat atau mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.
c) Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih dahulu dilakukan
koordinasi dengan aparat terkait diantara aparat penegak hukum seperti
Polri, Hakim dan Jaksa.
10) Pengawasan dan Pengendalian
a) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian satuan polisi pamong praja
wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensi
kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan
Kebijakan Kepala Daerah.
b) Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah betul-betul dapat
dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.
c) Tanggung jawab PPNS disuatu instansi secara hirarkis terikat terhadap
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
d) Pengawasan yang dilakukan oleh instansi masing-masing juga dapat
dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh
aparat pelaksana.
e) Pengawasan dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap orang/
oknum atau masyarakat yang diduga melakukan tindakan melanggar
Peraturan Daerah, dengan melakukan penelitian secara cermat dan bila hasil
penelitian tersebut ternyata orang/ oknum, masyarakat benar-benar
melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pemanggilan, teguran dan
peringatan.
f) Pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan butir e, dan apabila
pelanggaran Peraturan Daerah benar-benar telah dilakukan serta dianggap
berdampak negatif, dapat dilakukan penangkapan oleh Polri terhadap si
pelanggar dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undang.
E. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
1. Ketentuan dan Pelaksanaan
a. Umum
Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat adalah :
1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang
Peraturan Daerah, Peraturan perundangan lainnya.
2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa indonesia yang
baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik
4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu
mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan
masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
7) Petugas pembina ketentraman dan ketertiban umum harus memiliki sifat:
a) Ulet dan tahan uji.
9
b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak
terutama yang menyangkut tugas pokoknya.
c) Mampu membaca situasi.
d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah
lainnya.
e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.
b. Khusus
Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satuan polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat adalah :
1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya
dengan Pemerintahan Daerah umumnya.
2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
4) Mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi .
5) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di
daerah.
6) Memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang berpotensi
serta dapat mengganggu kondisi ketentraman dan ketertiban umum di
daerah baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.
7) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Perlengkapan dan Peralatan
a. Surat Perintah Tugas.
b. Kartu Tanda Anggota resmi.
c. Kelengkapan pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
d. Kendaraan operasional ( mobil patroli dan mobil penerangan ) yang dilengkapi
dengan pengeras suara dan sirine.
e. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua
sesuai standar Satuan Polisi Pamong Praja.
f. Bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat menggunakan kendaraan
bermotor atau tidak bermotor diatas air sesuai kebutuhannya.
g. Perlengkapan pertolongan pertama pasca kecelakaan (P3K).
h. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/ Helm/Tameng dan Pentungan.
i. Alat- alat kelengkapan lainnya yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
3. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan
Salah satu pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah
berupa produk hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda
pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan
sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan sehingga masyarakat akan
memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh
karena itu didalam pembinaan harus memenuhi :
a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau badan
usaha.
b. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan, Triwulan, Semester
dan tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut di maksud agar
tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan
mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
10
c. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan
dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi pembinaan
disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran.
d. Penetapan tempat pembinaaan yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal,
disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :
a. Formal
1) Sasaran perorangan
a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat
yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan
himbauan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainya.
b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah
melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah
dan Produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan
bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat secara umum.
2) Sasaran Kelompok
Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan dengan
dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan
instansi/OPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung
pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti
pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah,
peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
b. Informal
Seluruh anggota Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk
menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainya kepada masyarakat. Hal
tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah
ataupun tempat lainnya yang memungkinkan melakukan pembinaan.
Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih, dan asuh diantara aparat
penertiban dangan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing
dalam rangka peningkatan, ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam proses pembangunan dan keadaaan tentram dan tertib di
daerah dapat terwujud.
Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum
yaitu :
1) Media massa dan media elektronik seperti radio dan televisi.
2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan
Kecamatan.
3) Tatap muka.
4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah Tim yang khusus di bentuk untuk
memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan,
Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang
membawa misi Pemerintah Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
11
4. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Persiapan Operasional Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
Teknik Operasional Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dalam menjalankan tugas :
a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu
mendapat arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah termasuk
alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.
b. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan
yang harus dibawa.
c. Setiap petugas yang diperintah harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.
d. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk
Hukum lainnya serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan
pembinaan.
e. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
f. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran
pertama dilakukan belum diindahkan.
g. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran
kedua dilakukan belum diindahkan.
h. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan
hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah
teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
i. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan
hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
j. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
k. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan
tindakan penertiban secara paksa.
l. Khusus kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat seperti PKL (Gerobak, Lapak atau mobil dan sejenis
lainnya), Anjal, Gepeng, Tawuran Pelajar/Konflik Massa dan PNS mangkir dapat
dilakukan penertiban secara langsung.
5. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dalam menjalankan tugas:
a. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.
b. Melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan
emergency exit window.
c. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam
pelaksanaan operasi.
d. Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari
instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
e. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para
anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman
yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.
f. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang
harus dibawa.
g. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat
terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan
dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan Putusan final atas pelanggaran
tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu
12
penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.
6. Dalam Pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka :
a. Seorang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga
harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum lainnya dengan cara :
1) Dengar keluhan masyarakat dengan seksama.
2) Tidak memotong pembicaraan orang.
3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
4) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan Masyarakat.
5) Jadilah pembicara yang baik.
b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :
1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah
melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan
surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Polisi Pamong Praja,
untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan
pembinaan dan penyuluhan.
3) Berani menegur terhadap masyarakat atau aparat pemerintah lainnya yang
tertangkap tangan melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainya.
4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan
berkerjasama denga aparat penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri
Sipil.
7. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur sebelum melakukan operasi
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja.
a. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi
terkait antara lain:
1) Alat Negara.
2) Instansi terkait.
3) PPNS.
4) Kecamatan dan kelurahan/desa.
b. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:
1) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang
peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.
2) Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan cara yang sopan.
3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Apabila orang/badan hukum melanggar ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
c. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa:
Pra Operasi Penertiban:
1) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
2) Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak
kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
13
3) Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat
Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan kelurahan,
kecamatan, polsek dan Kodim).
4) Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat
yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
5) Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan
yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan dan isntansi
yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
6) Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan
penertiban:
a) Bertindak tegas.
b) Tidak bersikap arogan.
c) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact).
d) Menjunjung tinggi HAM.
e) Mematuhi perintah pimpinan.
f) Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa:
- Pengecekan kendaraan.
- Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
- Perlengkapan pertolongan pertama (P3K).
- Penyiapan Ambulanche.
- Menghindari korban sekecil apapun.
g) Kesiapan pasukan pendukung dari isntansi terkait apabila kondisi lapangan
terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi
menimbulkan konflik dan kekerasan.
d. Pada saat operasi penertiban:
1) Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
2) Melakukan penutupan/penyegelan.
3) Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan
penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai
berikut:
a) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan
hukum tersebut.
b) Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat
menjembatani upaya penertiban.
c) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas
melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
d) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan
perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dilakukan
adalah:
- Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah
lebih lanjut.
- Mengamankan pihak yang memprovokasi.
- Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
e) Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat
perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:
- Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan menertiban.
- Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa
petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan
konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.
- Komandan Pasukan Operasi Penertiban, sesuai dengan situasi dan
kondisi dilapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi
penertiban.
- Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
- Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan
rencana tindak lebih lanjut.
14
8. Pembinaan
a. Pembinaan Tertib Pemerintahan :
1) Melaksanakan Piket Secara bergiliran.
2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor.
3) Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk
pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.
4) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban Wilayah.
5) Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina
pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum
lainnya.
6) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara masal,
untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
7) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
8) Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan dan tempat usaha tanpa izin serta
melakukan penertiban.
9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam
masyarakat.
10) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.
b. Pembinaan Tertib Lingkungan
1) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir/batu
(galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan.
2) Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan
penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dangan sasaran pusat-pusat
kegiatan masyarakat seperti pasar.
3) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang
mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi.
4) Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.
c. Pembinaan Tertib Sosial.
1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan
pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok
masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis
dan PSK.
2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan,
pengemis dan PSK baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang
disangka sebagai gelandangan, pengemis, dan PSK.
3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan
kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan
peran mereka, sebagai warga masyarakat.
4) Mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih
dan tertib.
5) Memonitor memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko, rumah
makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
6) Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan aparat keamanan dan
ketertiban kawasan lahan/parkir.
7) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar peraturan
daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya.
8) Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah serta
melakukan usaha dengan kegiatan dalam rangka meningkatkan target
pendapatan hasil daerah.
9) Mengadakan penertiban pedagang kaki lima termasuk penempatan barang-
barang yang karena sifatnya dapat mengganggu lalu lintas, mengganggu
kebersihan dan keindahan lingkungan.
15
10) Melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta instansi terkait
memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, rumah
makan yang menjual minuman keras tanpa izin.
9. Administrasi
a. Persiapan
1) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan.
2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
3) Mengadakan survey lapangan.
4) Mengadakan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dan aparat keamanan dan
ketertiban lainnya.
5) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, Surat Perintah Tugas,
surat teguran, surat panggilan dan undangan terhadap masyarakat yang
melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum lainnya.
6) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud tujuan kepada
anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.
b. Pelaksanaan
1) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang
bertugas melaksanakan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan
administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa.
2) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang
berhubungan dengan lingkup tugas, perlu koordinasi dengan dinas / instansi
terkait.
3) Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah
dilakukan sesuai dengan keperluan :
(a) Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.
(b) Rapat koordinasi pelaksanaan.
(c) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
4) Pembinaan yang dilakukan melalui undangan resmi maupun surat teguran,
setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan
maksud dan tujuan undangan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan
kepada sipenerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.
5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka/langsung wawancara, bagi
petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan
memperlihatkan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
6) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan
pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil
pembahasan/pembicaraan.
c. Evaluasi
1) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidentil maupun operasi
gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan melaporkan
kepada Kepala Daerah.
2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan
yang ada kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau yang
memerintahkannya.
3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil
evaluasinya.
16
F. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa Dan
Kerusuhan Massa
1. Ruang Lingkup
a. Unjuk rasa dalam keadaan damai
Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum. Ataupun mimbar bebas.
Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian.
Selanjutnya dari pihak kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja setempat.
b. Kerusuhan massa
Keadaan yang dikategorikan kerusuhan warga adalah :
1) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang
membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain:
a) Merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah.
b) Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya
lalulintas.
c) Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.
2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah
petugas/aparat pengamanan antara lain :
a) Melewati garis batas yang telah diberikan petugas.
b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan.
2. Pelaksanaan
a. Penanganan Unjuk Rasa Dalam Keadaan Damai
1) Persiapan
a) Memakai pakaian dinas lapangan (PDL).
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
(1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat
dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
(2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu
sorot), megaphone dan alat komunikasi.
c) Menyiapkan daftar tim yang bertugas dan Surat Perintah Pengamanan.
d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal :
(1) Lokasi.
(2) Rute yang ditempuh.
(3) Situasi yang mungkin dihadapi.
(4) Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
2) Pelaksanaan
a) Koordinasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/memberitahukan kepada
Walikota dan komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat
pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian, Linmas
atau aparat lainnya tentang :
(1) Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa.
(2) Rute yang akan dilalui.
(3) Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa.
(4) Waktu yang disediakan.
(5) Lokasi unjuk rasa.
b) Isolasi
(1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian
untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton.
(2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan.
17
(3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam formasi yang telah
ditetapkan.
c) Negosiasi dan Penanganan
(1) Kepolisian dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan
negosiasi dengan pengunjuk rasa.
(2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa.
(3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.
3) Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan tertulis (Format A)
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak
segera.
b. Penanganan Kerusuhan Massa
1) Persiapan
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
(1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat
diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin).
(2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu
sorot), megaphone dan alat komunikasi.
c) Menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.
d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang
dibenarkan untuk dilakukan.
2) Pelaksanaan
a) Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang
langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan.
b) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai tenaga
pendukung/bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak
Kepolisian.
c) Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.
d) Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan tertulis (Format A)
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak
segera.
G. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat/Orang-Orang
Penting
1. Ruang Lingkup
Pengawalan terhadap para pejabat/VIP dilakukan dengan cara :
a. Pengawalan dengan sepeda motor.
b. Pengawalan dengan kendaraan mobil.
2. Pelaksanaan
a. Pengawalan dengan sepeda motor
1) Persiapan
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
(1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol Tameng dan dapat
dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
(2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu
sorot), megaphone dan alat komunikasi.
(3) Pengemudi diutamakan memiliki kopetensi pendidikan
mengemudi/memiliki SIM.
18
c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengamanan.
2) Pelaksanaan
a) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada pada posisi berjajar,
dan pengawal berdiri di samping sepeda motor.
b) Pejabat/VIP sudah berada di dalam kendaraan dan siap menerima laporan
kesiapan dari pengawal.
c) Komandan operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap
melakukan pengawalan.
d) Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju
tujuan.
e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
f) Tiba tujuan :
(1) Sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan.
(2) Berhenti dan parkir di tempat yang aman.
g) Selesai acara akan kembali ke kantor :
(1) Sepeda motor telah siap.
(2) Komandan operasi laporan kepada ajudan siap pengawalan, selanjutnya
pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
h) Tiba dikantor
Setelah sepeda motor diparkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan
bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
3) Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedian (Format B)
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan
segera.
b. Pengawalan dengan kendaraan mobil
1) Persiapan
a) Memakai pakaian lapangan dinas (PDL)
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
(1) Perlengkapan perorangan, Hlem, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat
di lengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
(2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu
sorot), megaphone dan alat komunikasi.
c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan.
2) Pelaksanaan
a) Pengemudi lapor kepada komandan operasi tentang kesiapan kendaraan.
b) Komandan operasi menyiapkan regunya 6 (enam) orang untuk naik ke
kendaraan dan siap melakukan pengawalan.
c) Komandan operasi menuju ajudan dan melaporkan kesiapan untuk
melakukan pengawalan.
d) Komandan operasi naik kekendaraan duduk bersebelahan dengan
pengemudi, dan memerintah pengemudi untuk menjalankan kendaraan.
e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
f) Tiba di tujuan :
(1) Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan.
(2) Berhenti dan parkir di tempat yang aman.
(3) Anggota operasi turun dan menyebar melakukan pengawalan.
g) Selesai acara akan kembali ke kantor :
(1) Kendaraan dan anggota operasi telah siap.
(2) Komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya
pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
h) Tiba di kantor
19
Setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota operasi turun, komandan
operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai
dilaksanakan.
3) Laporan Hasil Kegiatan :
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format B).
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak
segera.
H. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penjagaan Tempat-Tempat Penting
1. Ruang Lingkup
Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja antara lain :
a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah.
b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
d. Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP.
e. Gudang dan aset penting.
f. Upacara dan acara penting.
2. Pelaksanaan
a. Rumah dinas Pejabat Pemerintah Daerah.
1) Persiapan
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
2) Pelaksanaan
a) Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas
dirumah Dinas.
b) Membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas yang jaga
pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima
pelimpahan tugas.
c) Mencatat dan mengenali identitas tiap tamu yang berkunjung.
d) Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang pada saat
pejabat/tamu keluar masuk lingkungan Rumah Dinas.
e) Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara yang lain yang terdengar,
serta pesan yang disampaikan oleh penelpon.
f) Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga.
g) Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan
seperti telpon, PAM, listrik dan lain-lain.
h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang
tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
i) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang/sejenisnya serta
pencari sumbangan (perorangan,yayasan dll)
3) Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format C).
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak
segera.
b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Daerah
1) Persiapan :
a) Memakai pakaian lapangan dinas (PDL)
b) Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.
2) Pelaksanaan
a) Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja pejabat sebelum yang
bersangkutan tiba.
20
b) Melakukan koordinasi dengan tata usaha dan ajudan pejabat yang
bersangkutan.
c) Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari yang bersangkutan
dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu yang
akan datang.
d) Memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada pejabat tersebut bila
mana diperlukan.
e) Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung.
f) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang
tersembunyi dan kurang dapat perhatian.
g) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya
dan para pencari sumbangan (perorangan,yayasan dan lain-lain).
h) Mengingatkan kepada tata usaha untuk melakukan pengecekan kembali
terhadap instalasi listrik, air, Alat Pemadam kebakaran, AC, tempat
penyimpanan dokumen/arsip dan lain-lain, setelah pejabat yang
bersangkutan meninggalkan tempat.
i) Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai
dengan batas waktu pejabat meninggalkan tempat.
3) Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format C).
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak
segera.
c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah
1) Persiapan
a) Memakai pakaian dinas lapangan (PDL).
b) Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.
2) Pelaksanaan
a) Melakukan pemerikasaan pendahuluan terhadap objek dan benda yang
terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.
b) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi
disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.
c) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang
tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan
pejabat.
d) Mengawasi dan mencermati setiap kejadian-kejadian yang penting/menonjol
disekitar lokasi kunjungan pejabat.
e) Melaporkan kepada keamanan/Polisi terdekat, bila menemukan barang yang
dicurigai dan diperkirakan berupa Bom, bahan peledak dan jangan sekali-
sekali dipegang atau disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada
tempat yang dicurigai tersebut.
f) Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada di lokasi kunjungan
kerja pejabat.
g) Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan
sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan.
h) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan
jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara
yang dimaksud.
i) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan
menggunakan alat komunikasi yang ada.
j) Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan.
3) Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format C)
21
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak
segera.
d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP
1) Persiapan
a) Memakai pakaian dinas lapangan (PDL).
b) Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.
2) Pelaksanaan
a) Melakukan penjagaan dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan
tamu/delegasi.
b) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda
dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi tiba
dilokasi.
c) Melakukan pengamanan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi
dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan.
d) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang
tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan
pejabat.
e) Menguasai dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol
ditempat kedatangan dan tempat tujuan.
f) Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan
barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa Bom, bahan peledak dan
jangan sekali-sekali dipegang atau di sentuh serta melokalisir dan memberi
tanda pada tempat yang dicurigai.
g) Mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-orang berada
dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan.
h) Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan sejenis
dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan.
i) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan
jumlah atau daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara
dimaksud.
j) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan
menggunakan alat komunikasi yang ada.
k) Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan.
3) Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan hasil tertulis sesuai format yang tersedia (Format C)
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak
segara.
e. Penjagaan Gedung dan Aset Penting
1) Persiapan
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
b) Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.
2) Pelaksanaan
a) Menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis gedung/asset beserta
lokasinya.
b) Merencanakan dan menyiapkan petugas jaga.
c) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan pengelola gedung/asset.
d) Melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/asset, gambar
situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan lapangan.
e) Melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Jl. Tan Malaka No. 3 C Padang Telp. 0751 810045
PRO JUSTITIA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tagan dibawah ini :
Nama : .................................................................................................................................
Tempat/ Tanggal Lahir : .................................................................................................................................
Pengusaha/ Jenis Usaha : .................................................................................................................................
Telah diadakan Operasi/ pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Padang terbukti saya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ................................................
Lembar1 Untuk Pelapor Lembar 2 Untuk PPNS yang bersangkutan Lembar 3 Untuk Kepolisian Setempat Lembar 4 Untuk Arsip
Lampiran 2
31
Pemerintah Kota Padang
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Jl. Tan Malaka No. 3 C Padang Telp.(0751) – 810045 Padang
“PRO JUSTITIA”
SURAT PANGGILAN
No. : S Pgl ......... /PPNS/....... / 2016
Pertimbangan : Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana pelanggaran
Perda, perlu dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan seseorang untuk
didengarkan keterangannya.
Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2)
dan pasal 13, Pasal 205 s/d 209 KUHP.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Peraturan Daerah Kota Padang. 5. Laporan Kejadian Nomor : LK/ ..... / / 20/.....,tanggal ......................201....
M E M A N G G I L
Nama : ........................................................................................
Umur : ........................................................................................
Jenis Kelamin : ........................................................................................
Agama : ........................................................................................
Kepada Yth, Sdr. ...................................................... ( pemilik ........................................................) Jl. .................................................................... Di Padang
Dengan Hormat.
Dengan surat ini kami sampaikan kepada saudara bahwa dalam upaya melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu
:
1. Perda No. 5 Tahun 1985 Tentang K3 (Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan) 2. Perda No. 6 Tahun 1990 Tentang Tata Bangunan 3. Perda No. 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 5. ........................................................................................................................................ Yang ada prinsipnya ketentuan di atas melarang dan tidak membenarkan melakukan aktivitas dalam bentuk serta alas an apapun
termasuk pos ronda/ usaha warung dan tempat berjualan di badan jalan, trotoar, riol, jalur hijau, ruang terbuka hijau, serta tanah
fasilitas umum dan fasilitas social lainnya.
Untuk itu diminta kepada saudara agar dapat mengosongkan dan menghentikan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dalam jangka
waktu ...... x 24 Jam terhitung sejak tanggal surat ini.
Apabila peringatan ini tidak saudara indahkan maka dengan sangat terpaksa petugas yang berwenang ( Polisi Pamong Praja ) akan
mengambil tindakan penertiban sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang dan Perda tersebut diatas.
Segala resiko serta kerugian yang ditimbulkan akibat penertiban tersebut menjadi tanggung jawab saudara sepenuhnya dan tidak ada
tuntutan dalam bentuk apapun juga (sekiranya ada, tuntutan tersebut batal demi hukum).
Demikian untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.
Kepala
-----------------------------
Tembusan :
1. Yth. Bapak Walikota Padang ( sebagai laporan ) 2. Yth. Bapak Koordinator SK – 4 Padang 3. Yth. Kasi P3HD Kantor Pol PP Kota Padang 4. Yth. ......................................................................
Lampiran 11a
42
Pemerintah Kota Padang
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Jl. Tan Malaka No. 3 C Padang Telp. 0751 810045
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYEGELAN
Pada hari ini ………………….. tanggal ………bulan……………………..Tahun 20…………jam………..…
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL ……………………………………………………………….
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR ……………………….. TAHUN ……………………….
TENTANG ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Lampiran 13
44
DENGAN/TIDAK MENYITA BARANG BUKTI BERUPA ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI KOTA PADANG PADA HARI
……………………… TANGGAL ………………….BULAN …………………. TAHUN…………………….
JAM
KETERANGAN SAKSI-SAKSI
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
KETERANGAN TERSANGKA
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
DIKELUARKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : ……………………………………………………………………………………
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERSANGKA
…………………………………….. ……………………………………….
Pangkat/ Nip.
MENGETAHUI : AN. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR
KEPALA KANTOR SATPOL PP PADANG
KOTA PADANG KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK
………………………………… …………………………………….
Pangkat/ Nip. Pangkat/ Nip
45
PEMERINTAH KOTA PADANG
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
DALAM MEMELIHARA
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
46
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
Jl. Tan Malaka No. 1 C Padang Telp (0751) 810045
WALIKOTA PADANG
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
DALAM MEMELIHARA
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
WALIKOTA PADANG,
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, dan tentram serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
b. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu ada pedoman operasional sebagai Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapakan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Menimbang :
Mengingat :
47
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur penegakkan Peraturan Daerah. b. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan
massa; d. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting; e. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur penjagaan tempat-tempat penting; f. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pelaksanaan patroli;
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah denga Peraturan pemerintah Pengganti Udang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3167);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Satuan polisi Pamong Praja (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 286);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara RI Nomor 1837 Tahun 2014);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor Reg Perda Kota padang, Provinsi Sumatera Barat: Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 74);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok Polisi Pamong Praja.
PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
Menetapkan :
48
Pasal 2
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang ini.
Pasal 3
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui dan
memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Padang Pada tanggal September 2016
WALIKOTA PADANG
H. MAHYELDI
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR …
.
Diundangkan di Padang Pada tanggal ……………………..
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
Ir. H. ASNEL, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590114 198509 1 001